I Ngurah Suryawan: Ironi Modernitas (di) Indonesia

I Ngurah SuryawanOleh : I NGURAH SURYAWAN

Sejarah modernitas di negeri ini menunjukkan bahwa rakyat hanya dijadikan pion-pion yang menghubungkan arus modal dan juga sebagai jembatan mimpi kesuksesan. Masyarakat yang berada di pinggiran kekuasaan hanya dianggap sebagai “massa” yang seolah tidak berdaya untuk melakukan kritik terhadap penguasa. Sejarah panjang modernitas di Indonesia menunjukkan bagaimana manusia dijadikan obyek untuk menggerakkan kuasa kapitalisme. Introduksi yang paling nyata dalam konteks ini saya kira adalah idologi “pembangunisme” yang masuk dan menyebar ke urat nadi orang-orang di Papua beriringan dengan kekerasan terhadap kemanusiaan.

Benny Giay (2000:68-69) dalam konteks ini mengungkapkan yang saya yakini sangat tajam dan bernas. Ia mengungkapkan bahwa apapun paradigma dan kebijakan pembangunan yang dipakai oleh pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua ke depan tidak akan merubah nasib orang Papua, minimal dalam rentang waktu 30-40 tahun ke depan. Otonomi khusus pun tidak akan memperbaiki kondisi orang Papua, yang telah mengalami marginalisasi berat. Marginalisasi tersebut berakar pada perbedaan pemahaman yang mendasar antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia yang berhubungan dengan sejarah orang Papua itu sendiri dan pembangunan.

Sejak awal tahun 1960-an, pemerintah/orang Indonesia memandang dirinya sebagai pejuang dan pahlawan yang datang untuk membebaskan orang Papua dari penjajahan Belanda. Menurut orang Indonesia, negara Papua Barat merdeka yang sedang disiapkan oleh Belanda pada wal tahun 1960-an adalah negara boneka. Sebaliknya orang Papua selalu melihat pemerintah Indonesia sebagai penjajah baru, imperialis baru yang datang untuk membangun negara Republik Indonesia di atas negara Papua merdeka yang telah disiapkan oleh Belanda.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah instrument untuk membangun atau menjajah orang Papua. Berangkat dari pemahaman tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan ideologi pembangunan dengan alasan untuk mensejahterakan dan membebaskan orang Papua dari kebodohan dan keterbelakangan. Tetapi orang Papua melihat ideologi dan kebijakan pembangunan tadi sebagai instrument ideologis dan kebijakan untuk menghilangkan orang Papua, menindas dan membungkam serta menghilangkan kebudayaan orang Papua.

Berbagai pernyataan tajam dari paitua Benny Giay di atas jika cermati memang bernada tendensius dan generalisasi (penyederhanaan). Tendensius karena saya kira harus dicermati seksama bahwa bahwa implikasi ideologi (cara berpikir) dan praktik kekerasan pembangunisme bukan hanya terjadi di Papua, tapi hampir di seluruh Indonesia. Namun secara lebih spesifik kita juga harus memperhatikan bahwa negara (baca: pemerintah Indonesia) juga cerdik dan menggunakan para kaki tangan orang-orang Papua terdidik maupun biasa untuk menanamkan ideologi pembangunisme. Pada perkembangannya, para kalangan terdidik dan elit lokal inilah—yang merupakan anak didik cara berpikir dan perilaku negara—menyemaikan “kerajaan” lokal mereka masing-masing untuk mensiasati proyek-proyek pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Jejak-jejak kolonisasi dan pewarisannya jugalah yang saya kira harus mendapatkan perhatian khusus jika mencermati sejarah penjajahan di Tanah Papua. Pewarisan yang saya maksudkan adalah praktik penjajahan yang dialami oleh Indonesia terserap menjadi cara berpikir dan bertindak untuk menjajah kembali saudaranya sendiri. Pewarisan praktik penjajahan inilah yang diterapkan dengan sangat gamblang dan kasar terhadap orang-orang Papua. Mereka, masyarakat Papua, mengalami diskriminasi berlapis karena pewarisan praktik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa melayu Indonesia. Namun saya meyakini tidak semua juga orang Indonesia yang menyetujui perilaku apparatus (perangkat) negara yang bertindak membabi buta menembak orang-orang Papua yang tidak bersalah, mengkorupsi kekayaan alam di Tanah Papua. Jadi ada lapisan-lapisan kelas sosial yang problematik dan dinamis yang mengalami perkembangan terus-menerus. Gerakan dari kelompok masyarakat sipil di Jakarta dan daerah lain dalam mengkampanyekan dan mendesak pengungkapan kekerasan terhadap kemanusiaan di Tanah Papua adalah satu dari sekian contoh tersebut.

 

Jejak dan Resistensi Modernitas

Jika melacak jejak dari modernitas dan rezim kolonisasi ini, kita akan memulainya dari bagaimana manusia diperlakukan. Jika pada masa colonial manusia diperlakukan sebagai unit produksi individual, maka zaman modern menempatkannya sebagai unit konsumtif. Budi Susanto (2003: 352-354) mengungkapkan bahwa masa lampau (kolonial) Indonesia memperkenalkan modernisme dan industrialisasi yang pada awalnya lebih mempromosikan produktifitas individual. Manusia diperlakukan sebagai unit produksi. Setelah Perang Dunia II, sekaligus “kemerdekaan” Indonesia, politik ekonomi dunia lebih memusatkan perhatian bahwa manusia adalah sebuah unit konsumtif yang justru mampu mengasingkan aksi-aksi solidaritas dan demokratisasi. Globalisasi politik ekonomi modern mengingatkan bahwa konsumsi berkait erat dengan suatu pilihan politik, dan bukan seperti dikira yaitu hasrat, birahi atau nafsu individual yang terisolir.

Salah satu contohnya adalah meskipun modernitas—misalnya dalam dunia periklanan—mampu menerobos masuk dan berusaha mengurung kehidupan “individu-individu” dari kalangan massa rakyat kecil, tetapi massa rakyat itu toh mempu menyeruak keluar dari kurungan itu, mereka toh mampu tampil dengan identitas mereka yang “baru”, betapapun penampilan itu dianggap ironis berdasarkan kelumrahan ukuran-ukuran orisinalitas dan kejeniusan modern.

Rekayasa identitas modern bukanlah hasil represi oleh penguasa tertentu, tetapi sesungguhnya adalah berupa suatu strategi isolasi. Modernisasi media komunikasi massal yang menghasilkan hal dan barang-barang (konsumtif) spektakuler yang sesungguhnya malah membuat isolasi menjadi semakin canggih. Pemisahan beragam pembayangan atau penampakan simbolik tertentu (images) dari konteksnya mengakibatkan pandangan, pendengaran, dan bahkan birahi konsumen publik diisolasi dari hakikat tubuh manusiawi; dan menjadikannya sesuatu yang ilusif yang membuat orang “percaya untuk tidak percaya”. Modernitas melalui rekayasa media komunikasi massal cenderung gemar menyediakan komoditi menghibur yang spektakuler, popular, sensual, dan instan dinikamati. Akan tetapi, kalangan massa rakyat kecil selalu saja mampu menemukan celah retak dari program isolasi tersebut.

Sepanjang sejarah Indonesia, orang-orang rakyat kecil di Indonesia tetap saja (potensial) sebagai konsumen massa(l) rakyat yang bukan biasa-biasa saja. Di tengah dunia modern dan global yang penuh dengan persaingan identitas, fragmentasi kebudayaan, dan pluralisme dalam mengalami saat dan tempat kehidupan, terdapat peluang untuk menuju ke keadilan dan kemanusiaan yang lebih baik. Persoalannya adalah bukan kepada perubahan soal apanya, tetapi pada bagaimana orang-orang mempercayainya. Hasrat budaya rakyat kecil yang lebih berwujud daya-daya kreatif, dan mungkin juga berwujud aksi-aksi berdasar pertimbangan moral dan spiritual yang terus bernyala-nyala dalam diri (identitas) masyarakat. Bukankah identitas dan aksi kehidupan seperti itu adalah juga suatu “kemewahan” dari sebuah kehidupan dari hari ke hari yang nyaris tanpa kuasa untuk memprogramkannya. Di dalam dinamika rakyat itulah adanya kuasa hasrat budaya rakyat kecil, yang akan terdengar gempar di telinga mereka yang sekadar punya hasrat kuasa.

Pemahaman pluralisme dan kajian dekonstruktif mengungkapkan bahwa identitas dan politik negara dan bangsa Indonesia patut untuk dikaji ulang, mengingat (selama ini) rezim (Orde) Baru masih saja suka memperhantukan orang atau pihak-pihak tertentu. Kita mungkin sudah sering akrab dan waspada dengan strategi rezim “Pembangunan” yang suka memuja stabilitas “Kamtibmas” tetapi ternyata mereka juga berhasil menemukan jejak-langkah siasat massa rakyat Indonesia menghadapi strategi modern. Rakyat yang kebanyakan dari kalangan rakyat kecil toh jeli bersiasat ketika melihat kemangkiran dari kehadiran para penguasa di panggung identitas dan politik Indonesia. Kepercayaan seperti itu penting untuk masyarakat Indonesia masa kini mengingat bahwa kekerasan, kekejian, kekejaman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia sering kali juga lebih berkaitan dengan kebisuan pihak korban sendiri daripada sekadar akibat kecurangan atau keserakahan pihak-pihak yang lain (Budi Susanto, S.J, 2003: 6).

Ingatan bersama tentang kekerasan yang dibentuk, diceritakan, dan dilestarikan tersebut akan melanjutkan atau menghentikan kekerasan berikutnya. Juga mereka mempertanyakan apa implikasinya untuk masa depan dengan mengingat dan menceritakan kisah-kisah horror seperti itu? Tulisan-tulisan tentang masa lalu massa rakyat masa kini Indonesia bukan sebuah deposito atau pelestarian “kenyataan” masa lalu, tetapi sebuah proses aktif untuk menghasilkan “pernyataan” masa lalu, tetapi sebuah prosesaktif untuk menghasilkan “pernyataan” member makna. Mengikuti cara pandang baru tentang masa lalu kalangan rakyat kecil yang pernah dikemukakan Alessandro Portelli bahwa untuk tidak sekadar tahu tentang apa yang pernah dikerjakan oleh seseorang dan/atau massa rakyat sekelilingnya, tetapi juga apa yang ingin mereka kerjakan pada waktu itu, apa kepercayaan mereka pada waktu itu hingga mengerjakan secara begitu, dan apa yang mereka pikir pada masa kini bahwa dulu melakukan hal seperti itu (Budi Susanto, S.J, 2003:9).

Dalam konteks Papua, rangkaian kekerasan dan ingatan penderitaan yang ada di dalamnya berkembang menjadi pengalaman yang membadan dalam kehidupan para saksi dan survivor kekerasan kemanusiaan. Mereka inilah baik pribadi maupun kelompok, yang menjadi pelaku dan dan survivor adalah adalah dokumen hidup bagi sejarah kekerasan di Tanah Papua. Dengan demikian dalam pandangan Giay (2000: 2) dokumen yang mendasari penulisan sejarah kekerasan dan penderitaan bangsa Papua menuju Papua Baru harus dicari di Papua karena para pelaku dan korban dari sejarah Papua itu adalah rakyat kecil—bangsa Papua yang ada di Tanah Papua. Orang Papua biasa inilah yang menjadi korban kekerasan sehingga membawa ingatan penderitaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka inilah yang mempunyai pengalaman sejarah yang tidak pernah ditulis dan tidak pernah mendapatkan wadah untuk berekspresi.


I NGURAH SURYAWAN

Staf Pendidik/Dosen Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari Papua Barat

Peringati 1 Desember dengan ibadah, tidak ada ‘gerakan tambahan’

Jayapura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua (PNWP) wilayah Lapago menolak ‘gerakan tambahan’ atau pemanfaatan ‘pihak ketiga’ dalam peringatan 1 Desember 2016 mendatang.

“Kami imbau kepada rakyat di wilayah Lapago untuk tidak terprovokasi isu-isu kibarkan bendera (bintang kejora) di wilayah Lapago. Untuk wilayah ini jangan sampai ada gerakan tambahan,” demikian pernyataan Firdaus Hilapok, sekretaris PNWP wilayah Lapago kepada Jubi, Rabu (23/11/2016) melalui sambungan telpon dari Wamena.

Menurut dia pihaknya tidak mau dibatasi dalam memperingati yang ia sebut sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan West Papua . “Yang jelas kami tidak bisa dibatasi karena ini HUT Kemerdekaan.  Tetapi kemudian kami himbaukan yang selama ini ada isu mau kibarkan bendera dan lain-lain, itu tidak benar. Kalau ada yag sebarkan isu demikian itu berarti ada pihak ketiga yang bermain,” kata dia.

Dia juga menghimbau kepada masyarakat wilayah Lapago agar melakukan peringatan 1 Desember di tempat masing-masing, di sekretariat, rumah, atau gereja. “Yang pasti tidak berbentuk demonstrasi,” ujar Hilapok.

Terpisah di Mimika, seperti dilansir salampapua.com Rabu(23/11), Kepala Satuan Reskrim (Kasatreskrim) Polres Mimika AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan mengatakan sudah melakukan antisipasi pengamanan tak saja jelang 1 Desember tetapi juga 14 Desember.

Pertengahan November lalu, seperti dilansir Antara (14/11), Kepolisian Resor Mimika juga sudah mulai mengantisipasi berbagai kegiatan yang akan dilakukan warga pada 1 Desember dan 14 Desember mendatang.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon di Timika mengatakan, jajarannya akan menggelar cipta kondisi untuk mengantisipasi adanya aksi massa pada dua tanggal tersebut.

“Setiap tanggal 1 Desember dan 14 Desember merupakan kalender kamtibmas bagi kita di Papua. Kami tetap melakukan cipta kondisi baik bersifat preventif hingga langkah yang lebih tegas, yaitu represif jika eskalasinya meningkat,” kata Victor.(*)

PIANGO: Hak penentuan nasib sendiri harus didukung mayoritas rakyat

Dame Meg Taylor (tengah) Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum - IST
Dame Meg Taylor (tengah) Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum – IST

Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations (PIANGO), menegaskan bahwa perjuangan West Papua untuk keanggotaan di badan-badan regional dan kemerdekaan dari Indonesia adalah wujud ‘penghormatan atas aspirasi otonomi lebih luas oleh orang-orang yang dikoloni’.

Hal itu dikemukakan Dame Meg Taylor  dalam pidatonya di konferensi PIANGO ke-8 di Suva, Fiji, minggu lalu.

“Aspirasi untuk kemerdekaan harus didukung oleh setidaknya mayoritas penduduk… dan tidak memicu konflik sosial,” kata Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tersebut.

Saat ini, enam negara anggota PIF, Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga, telah angkat bicara di Sidang Umum PBB untuk mengadvokasi hak rakyat West Papua.

Dan menurut Dame Meg, dalam 45 tahun sejarah konsolidasi PIF, para anggotanya memang menggunakan kekuatan jumlah mereka untuk mengadvokasi, sebagai sebuah kawasan, sesama tetangganya yang tidak memiliki akses ke platform internasional karena kurangnya status internasional mereka.

“Penentuan nasib sendiri adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional seperti ditegaskan oleh Pasal 1 Piagam PBB,” ujarnya.

Hal ini mengemuka dalam pernyataan pertama Sekjend PIF bahwa keputusan menerima French Polynesia dan Kaladonia Baru sebagai ‘keputusan yang tidak pasti dalam banyak hal.’

“Di dalam Sekretariat kami terus bekerja keras untuk mengklarifikasi dampak praktis dan hukum dari keputusan Forum Pimpinan menerima keanggotaan tersebut,” ujar Meg.

“Lebih luasnya, ada persoalan lain yang harus kita pertimbangkan, khususnya dalam konteks Forum Kepulauan Pasifik, yang punya kriteria keanggotaan tradisional itu meliputi kedaulatan penuh dan pemerintahan sendiri-sepenuhnya,” demikian ungkap Meg.

Seperti diketahui, French Polynesia dan Kaledonia Baru masih termasuk di dalam daftar dekolonisasi PBB, masing-masing dari Perancis.(*)

Jamin hak penentuan nasib sendiri, PBB adopsi resolusi usulan Pakistan

 Duta besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi - Dailytimes Pakistan
Duta besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi – Dailytimes Pakistan

Jayapura, Jubi – Sebuah komite di Majelis Umum PBB, Selasa (22/11) mengadopsi resolusi usulan Pakistan yang menegaskan hak rakyat universal untuk menentukan nasib sendiri sebagai syarat fundamental bagi jaminan dan penegakan hak azasi manusia.

Resolusi yang disponsori bersama oleh 72 negara, diadopsi dengan suara bulat dalam Komite Ketiga Majelis yang menangani isu-isu sosial kemanusiaan dan kebudayaan beranggotakan 193 negara . Selain Pakistan, negara lain yang mensponsori adalah Tiongkok, Mesir, Iran, Nigeria, Saudi Arabia, Lebanon, Malaysia dan Brazil.

Seperti dilansir Thenews Pakistan dan Daily times Pakistan, Rabu (23/11/2016), para pengamat politik percaya bahwa resolusi yang sudah diajukan Pakistan sejak tahun 1981 itu bertujuan untuk menarik perhatian dunia pada perjuangan rakyat atas haknya azasinya untuk penentuan nasib sendiri, termasuk rakyat di Kashmir dan Palestina.

Resolusi itu akan diajukan untuk mendapat dukungan Majelis Umum PBB bulan depan.

Teks resolusi itu juga menyatakan bahwa 193 negara anggota komite secara tegas menolak tindakan intervensi militer asing, agresi dan pendudukan karena telah berakibat pada penindasan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri serta hak-hak azasi lainnya di berbagai belahan dunia.

Resolusi itu juga menyerukan kepada negara-negara yang bertanggung jawab (atas tindakan tersebut) agar menghentikan segera intervensi militernya dan pendudukan di teritori atau negara lain, serta menghentikan segala bentuk represi, diskriminasi, eksploitasi dan tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.

Maleeha Lodhi, Duta Besar Pakistan untuk PBB yang memaparkan rancangan resolusi itu mengatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip fundamental Piagam PBB dan hukum internasional.

“Dijalankannya hak ini akan membuat jutaan rakyat diseluruh dunia sanggup bangkit dari cengkeraman pendudukan asing dan kolonial serta dominasi asing,” ujarnya. Dia juga memberi tekanan bahwa semua negara yang hadir di tempat itu adalah hasil dari warisan perjuangan tersebut sehingga dapat hidup sebagai warga negara bebas dan negara yang merdeka.

Dia mengingatkan bahwa di tahun 1952, Professor legendaris Ahmad Shah Bukhari, Wakil Permanen Pakistan di PBB pertama, pernah berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB terkait persoalan Tunisia.

“Apapun tindakan yang diambil Dewan Keamanan menurut kehendak mereka, silahkan saja, (tetapi) kami akan tetap mempertahankan (hak) ini tetap hidup di hati kami dan kami akan berjuang sebaik yang kami bisa,” ujar Lodhi menirukan Shah Bukhari.

Lodhi juga menegaskan dirinya merasa bangga karena sudah memelihara cita-cita tersebut tetap hidup dan sudah memberikan suara atas kehendak kebebasan di Afrika, Asia dan seluruh dunia.

Sementara itu, seperti dilansir Associated Press Pakistran (3/11), saat sidang Komite Ketiga berlangsung, delegasi India sempat membantah pernyataan Lodhi dengan menuduh perjuangan Kashmir untuk kebebasan adalah wujud terorisme. Namun delegasi Pakistan menolak keras pernyataan itu, dan menegaskan bahwa gerakan Kashmir adalah perjuangan damai untuk pembebasan dari cengkeraman India.

Awal Oktober lalu, dalam suatu dialog di samaa.tv Pakistan, Lodhi dengan tegas menyatakan bahwa agenda dekolonisasi PBB tidak lengkap tanpa resolusi untuk rakyat Kashmir dan Jammu. Dia juga merujuk pada tragedi di Palestina yang terus meningkat.

“Penolakan terhadap hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina adalah sebab paling mendasar konflik dan penghambat perdamaian yang abadi,” ujarnya.(*)

Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances

David Adam Stott

“Rather than feeling liberated from (Dutch) colonial rule, Papuans have felt subjugated, marginalized from the processes of economic development, and threatened by the mass influx of Indonesian settlers. They have also developed a sense of common Papuan ethnicity in opposition to Indonesian dominance of the local economy and administration. These pan-Papuan views have become the cultural and ethnic currency of a common Papuan struggle.” Chauvel (2005)

“Papuans have less access to legitimate economic opportunities than any group in Indonesia and have experienced more violence and torture since the late 1960s in projects of the military to block their political aspirations than any other group in Indonesia today.” Braithwaite et al (2010)

Introduction

West Papua is the name most widely used by its indigenous population for the western, Indonesian-controlled half of New Guinea island.1 To the east of the 141st meridian is the self-governing country of Papua New Guinea (PNG). West Papua’s incorporation into Indonesia in the 1960s was ostensibly overseen by the United Nations but remains controversial due to the deeply flawed process that accompanied it. Since then, the territory has witnessed a large influx of internal migrants from elsewhere in the enlarged state, settlers who quickly came to dominate urban centres and commercial enterprise. As such, many observers have characterised West Papua’s integration and subsequent development as a case of colonisation by Indonesia since the colonised territory is very rich in gold, copper, natural gas, forests and fisheries from which the indigenous population has seen little benefit. It is also sparsely populated whilst the core territories of Indonesia are subject to heavy population pressures, enabling Indonesia to mould the territory in its own image. In contrast to most ethnic groups in the archipelago, most indigenous Papuans do not identify with the Indonesian state and see themselves as racially and ethnically very distinct from all other regions in the country. For its part, Indonesia justifies its rule by claiming to raise the living standards of the ‘primitive’ Papuans. However, the prevailing attitude of many Indonesian officials since Dutch colonial times has been contempt for a lazy and backward people.

The case of South Sudan, in which an African majority voted overwhelmingly in a recent referendum to secede from their Arab-dominated country, has many parallels with West Papua and Indonesia, and has again propelled the issue of greater self-determination for persecuted peoples into the popular media. The current situation in Kosovo also provides momentum to those who support the Papuan independence cause. Whilst the plight of indigenous Papuans has received more academic and mainstream coverage since the fall of President Suharto in 1998, it is still shrouded behind the bigger story of Indonesia’s democratic transition and the fight against terrorism. The last 18 months have witnessed a rise in political violence in the territory and louder calls for a proper referendum on its status.

Map showing the territory’s division into two provinces (Papua and West Papua)

Given that Indonesia’s other long-running secession problems appear settled – independence in East Timor’s case and greater autonomy within Indonesia for Aceh – West Papua remains the most important outstanding internal issue confronting the territorial integrity of the Unitary Republic. This paper will present an overview of the key factors behind Indonesia’s most acute remaining secessionist struggle in West Papua. First, it will briefly examine the Cold War realpolitik which resulted in West Papua’s incorporation into Indonesia. Thereafter, the paper will focus on the four key factors which are driving Papuan nationalist sentiment and resentment with Indonesia. These are a feeling of historical injustice that Dutch plans for its independence were betrayed; frustration at economic marginalisation by the mass influx of Indonesian migrants who now constitute the majority; anger at an undisguised resource grab by foreign and Indonesian capital that has brought displacement and destruction but few actual benefits; and resentment over widespread human rights abuses which have continued largely unabated since the Indonesian takeover in 1963.

Indonesia and West Papua?

Until the establishment of the Netherlands East Indies, as the colony was known, the whole Indonesian archipelago had never been unified under a single government. As such, Indonesia is a classic example of a post-colonial ‘successor state’ in which the former colonial boundaries are retained by the newly independent state. As no other Dutch colonial possessions had existed in Southeast Asia since Malacca, in contemporary Malaysia, was ceded to the British in 1826, Indonesian nationalists were able to successfully claim all of the sprawling territory of the Netherlands East Indies for just one successor state. Whilst similar to the smaller archipelago of the Philippines, this was markedly different to the situation in Indochina, India and in Indonesia’s near neighbours Malaysia, Singapore and Brunei, which formed separate states upon independence.

The result is that Indonesia is one of the most ethnically diverse and heterogeneous countries in the world, being home to as many as 500 indigenous ethnic groups. Even within such diversity, West Papua remains something of an exception. Indeed, New Guinea and its smaller satellite islands contain almost 1000 languages, with a reported 267 on the Indonesian side, and around one-sixth of the world’s ethnicities.2 Racially and ethnically distinct from the Austronesian ethnic groups, such as the Javanese, who comprise the vast majority of the Indonesian population, indigenous Papuans are a Melanesian people similar to those of the neighbouring Pacific countries of Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu and Fiji. Indeed, in contemporary West Papua both Indonesian migrants and indigenous Papuans view the distinct differences in skin tone, hair type and even diet as symptomatic of the intrinsic differences between each other.3 The Dutch cited these physical and cultural differences, and the apparent wishes of the Papuan people, when refusing to transfer sovereignty over their most eastward territorial possession in West New Guinea to Indonesia. Therefore, between 1949, when the rest of the Dutch East Indies formally became Indonesia, and 1962, West Papua was known as Netherlands New Guinea (Nederlands Nieuw Guinea) and officially remained an overseas territory of the Kingdom of the Netherlands.

Dani men from the Central Highlands

In the early 1960s, the new John F. Kennedy administration in the United States began to apply increasing pressure on the Dutch to transfer sovereignty to Indonesia. Jakarta had launched seven unsuccessful insurgencies into the territory in tandem with an unsuccessful diplomatic campaign at the United Nations. However, it was the increasing influence of the Indonesian Communist Party, at the time the third largest in the world after those in the Soviet Union and mainland China, that most concerned Washington. In the aftermath of Mao’s victory in China in 1949, the Korean War of 1950-53 and the rising tensions in Vietnam, Washington policy makers became transfixed by the domino theory which posited that communist regimes would gain power throughout Asia in a gradual domino effect. Deepening ties with the Soviet Union lead to fears that Jakarta might secure Soviet support for a further military campaign to seize the territory.4 A gifted politician, Indonesia’s first president, was able to secure Indonesian control over West New Guinea by skillfully playing major foreign powers off each other. After Soviet Premier Nikita Khrushchev’s ten-day visit to Indonesia in February 1960, Kennedy became convinced a sovereignty transfer would build goodwill with Sukarno’s Indonesia and prevent it becoming a Soviet ally. Sukarno’s decision to celebrate his June 1961 birthday in Moscow, where he met many of the top leadership, raised the urgency in Washington. Moscow also furnished Jakarta with a US$450 million soft loan to purchase Soviet bloc military hardware. Indeed, by 1962 Indonesia had received credits exceeding US$1.5 billion, making it the biggest non-communist recipient of Soviet bloc assistance.5 This enabled Sukarno to spend around US$2 billion on military equipment between 1961 and 1963, approximate to 50% of Indonesia’s entire national budget, to secure West New Guinea.6

Having previously supported a continuing Dutch presence in West New Guinea as a prelude to independence, Australia and Britain both became persuaded of the American position during 1962. This isolated the Dutch, already very vulnerable to US pressure by large American loans to support post-World War II rebuilding. As a result, The Hague was forced to cede Netherlands New Guinea to a transitional United Nations authority in October 1962, with the Indonesian takeover to follow in May 1963. The Dutch had also negotiated a face saving clause into the New York Agreement of August 1962, which formed the legal basis of the sovereignty transfer. This stipulated that the territory be incorporated into Indonesia pursuant to a United Nations-sponsored referendum which specified, ‘The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice’.7 When the Agreement went before the General Assembly on 21 September 1962 it passed by 89 votes to none with 14 abstentions. Saltford notes that the only voices of dissension came from Francophone Africa who objected to “Negro Papuans” being traded from country to country without being consulted. Serious doubts also remain about the legitimacy of the process and the extent to which the referendum held in 1969, known as the Act of Free Choice, was ever truly representative. Moreover, a sudden drop in living standards once the Dutch left, exacerbated by poor Indonesian conduct from the outset of its 1963 takeover, soon prompted the emergence of a poorly equipped but symbolically important armed resistance, which continues to this day.

Historical Injustice

Supporters of secession movements often base their case on real or perceived historical injustices, and this association is largely accepted by the international community. For example, East Timor, a former Portuguese colony, was never part of the Netherlands East Indies and its invasion and annexation by Indonesia in 1975 was never recognised by the United Nations. The Indonesian occupation thus had little legal basis, and foreign pressure combined with the indigenous resistance to weaken Indonesian resolve to keep the half island in the Unitary Republic. Similar levels of foreign support for West Papua have not been forthcoming, despite the territory’s weaker geographic ties to Indonesia than East Timor. Indeed, since the UN was instrumental in the Indonesian takeover, West Papua has thereafter been regarded largely as an internal issue for Indonesia, and the UN has shown little appetite to re-open the matter. The Netherlands also quickly washed its hands of West Papua once its officials started to leave the territory in 1962.9 Other additional factors coalesced to keep attention on the Timorese plight, which have been lacking in West Papua’s case. These included the existence of a charismatic leadership in Xanana Gusmao and Jose Ramos-Horta, the killing of western journalists during the Indonesian invasion, the highly publicised Santa Cruz massacre of 1991 and Ramos-Horta’s persistent diplomatic campaign at the UN which resulted in his receipt of the Nobel Peace prize. However, the main reason why East Timor could secure its independence is that Indonesian President Habibie, seeking re-election by demonstrating his reformist credentials, calculated that the small province was not crucial to his and Indonesia’s future.10 The relative economic and strategic unimportance of East Timor meant that Timorese secession was much easier to contemplate than that of West Papua. However, the political damage this decision inflicted on Habibie mitigates against similar outcomes being countenanced in Jakarta.

Nevertheless, those who advocate a new referendum on West Papua’s independence still build a compelling case around historical events and precedents. The Act of Free Choice is the chief rallying call for those who support greater self-determination for West Papua. The 1969 Act itself fell far short of the standards set out in the New York Agreement, which specified that Papuans would have the right to ‘exercise freedom of choice’. Whilst the wording of the Agreement was left deliberately vague, its unambiguous meaning was to confirm or reject continued Indonesian rule. Indonesia was to withdraw from the United Nations in 1965, and President Sukarno thus disavowed any responsibility to hold the vote. However, by 1967 General Suharto had overthrown Sukarno and was desperate for foreign aid and investment to shore up his military regime and bolster the country’s tottering economy. Having rejoined the UN, the new regime felt compelled to hold the vote but, given that Suharto himself had commanded Indonesia’s final military campaign into West New Guinea, any rejection of Indonesian rule was unthinkable. The result was the Act of Free Choice held in August 1969.

Preparations for the Act were handled by the Indonesian military and supposedly supervised by a small group of UN observers. In practice however, the military was able to restrict the authority and movement of the UN staff since the observers did not have their own aircraft or even translators.11 Most controversially, the Indonesian authorities carefully selected 1,026 Papuan representatives to vote on behalf of around 700,000 people. Coerced by threats of violence and persuaded by sweeteners to vote for Indonesia, all but one did so.12 Any prominent Papuans likely to protest were either eliminated or detained. Despite the vote being held under its auspices, the UN did not object to this flagrant disregard of both the spirit and the letter of the New York Agreement. Instead, it was relieved that any vote had occurred at all, and West New Guinea became legally part of Indonesia in 1969 with barely a whimper from the international community. Chakravarthi Narashiman, a former UN Under-Secretary-General, admitted in 2001 that the Act was a sham.13 One month before the Act Frank Galbraith, the American ambassador in Jakarta, wrote on July 9, 1969 that “possibly 85 to 90%” of West Papua’s population “are in sympathy with the Free Papua cause”.14

The prevailing mood within the General Assembly at this time was that newly independent states should closely resemble the borders of the colonial territories which they superseded, otherwise known as uti possidetis juris.15 Such thinking was predicated on the basis that the leaders of new states feared ethnic secession movements within their own borders and wanted to avoid such scenarios at home. Furthermore, Sukarno was a charismatic and skilled politician who aspired to lead the non-aligned anti-colonial movement. His standing within this cohort of newly independent states helped him to successfully portray West New Guinea as an indivisible part of the Dutch colonial territories which Indonesia had superseded. Ironically, whilst it was Sukarno’s adroit skill at manipulating the United Nations which secured the ‘liberation’ of West New Guinea, it was General Suharto who would eventually gain the most political capital from it. Having commanded the final failed Indonesian operation into West New Guinea, which was soon followed by the New York Agreement, both Suharto and the military were able to claim a propaganda victory and bolster their own status vis-à-vis their rivals. In Suharto’s case, this was to prove especially useful three years later when he led a military coup which deposed Sukarno and murdered hundreds of thousands of suspected communists. Suharto subsequently ruled Indonesia until May 1998, during which time he was feted at home and abroad as Indonesia’s ‘father of development’. Much of this development was made possible by an influx of foreign capital to exploit Indonesia’s natural resources, most notably West Papua’s gold and copper reserves.

Collusion between Indonesia and the United States assured a compliant United Nations in the takeover. Despite Indonesian denials, US government documents show the outcome was fixed in advance between the two administrations.16 At no time did the wishes of the local population ever gain any traction. While reports to the United Nations noted the unmistakable beginnings of Papuan nationhood, the UN turned its back on West Papua. The New York Agreement on Papuan incorporation was the first, and arguably the most crucial, stage in reconstructing Indonesia from a chaotic potential Soviet ally to a key American partner in Southeast Asia, and a bulwark of stability within the US sphere when other regional states were struggling with communism and conflict. The price of Jakarta’s friendship and greater regional stability was Indonesian rule over “a few thousand miles of cannibal land”, in the words of a 1962 memo from a Kennedy administration staffer.17 The growing awareness of West New Guinea’s mineral potential was another consideration for American policy makers, and the Indonesian takeover allowed US mining firm Freeport to benefit enormously from the territory’s gold and copper reserves. In 1967, in one of the first acts of Suharto’s presidency, Indonesia sold a 30 year license to US mining firm Freeport to tap West Papua’s gold and copper resources. It has since emerged that Indonesia’s new foreign investment laws were drafted by the new Suharto regime, with close assistance from the US Central Intelligence Agency, to specifically enable Freeport access to West Papua’s gold and copper.18 Having supported Suharto’s coup against Sukarno, and the bloody pogroms against suspected Indonesian communists which followed in 1965-66, closer ties with Indonesia thus strengthened American interests throughout the archipelago.

In addition to the betrayal of the Act of Free Choice, other precedents buttress support for a proper referendum. Within the plethora of small states in the Pacific, all of West Papua’s Melanesian neighbours are self-governing former colonies with the exception of New Caledonia (under French rule). In essence, the territory had even been a largely self-governing part of the Netherlands East Indies since only 15 Dutch administrators were in residence by 1938.19 West New Guinea assumed a new significance with the Japanese advance into Southeast Asia and the Pacific. In mid-1944 Hollandia (present day Jayapura, the territory’s biggest urban centre) became the headquarters for General MacArthur’s push into the Philippines, with some 140,000 Allied troops being temporarily stationed in West New Guinea.20 Infrastructure such as military bases, roads, bridges, airstrips and hospitals were constructed for the first time, and in the process initiated many Papuans into the modern market economy. Thousands of Papuans also perished in the fighting. Therefore, it might have been expected that the subsequent US push for decolonisation and self-determination for subjugated peoples would extend to West New Guinea. However, other geopolitical realities trumped any residual feeling of gratitude, and the lack of a strong local independence movement did not help the Papuan cause.

In contrast to major centres elsewhere in the Netherlands East Indies, no comparable independence movement emerged in West New Guinea during the Japanese occupation. Compared with much of Indonesia, the Japanese occupation period was shorter and more geographically limited, covering only the northern coast and nearby islands. No significant local elites existed in the territory, and thus cooperation between them and the occupying Japanese did not destabilise Dutch rule in West New Guinea after the Dutch return in September 1945. Furthermore, Christian missionaries were also able to make significant headway in West New Guinea, further strengthening ties with the Dutch administration. For their part, Indonesian nationalists argued that the revolution would be incomplete until this last Dutch colony was transferred to their control. Prior to World War II, the colonial administration had relied heavily on migrants from eastern Indonesia to run the territory, with most of the teachers, officials and professionals being Christians from the nearby provinces of Maluku and North Sulawesi.21 Official figures showed that around 14,000 Indonesian migrants were living in Dutch New Guinea in 1959, with around 8,000 being from the neighbouring Maluku archipelago.22 Since many of these middle-ranking officials subsequently served the brutal Japanese occupying regime, the seeds of Papuan resentment towards Indonesian settlers were thus sown.23 Upon their return to West New Guinea, the Dutch reversed course and forced the departure of many Indonesian functionaries to prevent the spread of Indonesian nationalist sentiment.

Despite historic links to eastern Indonesia, The Hague argued that West New Guinea was a distinct geographic, linguistic and ethnic entity with divergent national characteristics to the rest of the colony. Keen to maintain a colonial presence in the East Indies, the Dutch envisaged that an independent West Papua was likely to be dependent on the Netherlands well into the future for investment, technical help and development aid. West New Guinea was increasingly seen as a last bastion for the Dutch and their local supporters as they were thwarted in their attempts to re-establish colonial rule over the entire colony. There was also the expectation that the territory’s hitherto untapped resource wealth could be exploited. In 1936 gold and copper deposits had been discovered at Ertsberg, a mountain near Timika, but were not developed. In March 1959 the New York Times reported that alluvial gold had been found gushing into the nearby Arafura Sea and that its source was being sought by the Dutch government. New Orleans mining firm Freeport dispatched its own team to survey the area, which confirmed the huge deposits in 1960. In 1967, in one of the first acts of Suharto’s presidency, he rewarded American support by selling Freeport a 30-year license to tap Ertsberg’s gold and copper resources.

Dutch policy towards West New Guinea prior to their return in September 1945 had largely been benign neglect, since in the 1930s only 15 of their countrymen were actually stationed there as administrators.24 Most of the other Europeans living in the territory, who totalled fewer than 200, were missionaries. Under military and diplomatic pressure elsewhere in the East Indies, The Hague accelerated educational and technical preparations for Papuan self-governance. By 1950 European residents made up around 8,500 people, which increased to some 15,000 by 1961.25 The colonial government’s development agenda targeted greater Papuan participation in the organs of state, with a training and education programme in the civil service and police among the first initiatives. The number of indigenous civil servants rose from 1,290 in 1956 to 2,192 by 1960, occupying mostly low-ranking posts. By 1960 more than 9,000 indigenous Papuans were working in the public sector and almost 7,000 in the private sector, including in Sorong’s oil fields where Papuans took over jobs that had been held by European settlers.26 The Hague also markedly expanded the reach and span of its colonial administration, establishing a presence throughout West New Guinea including the hitherto untouched central highlands and Bird’s Head regions. The result was the dramatic expansion of government facilities, health care, education, vocational training and job creation schemes.27 Then as now, however, coastal Papuans enjoyed the lion’s share of these new opportunities, whilst those in the highlands and the south remained relatively neglected by the Dutch reforms.

The Hague also set about creating a local political consciousness. Papuan representatives for local council elections were elected in 1955, and in 1960 The Hague announced its road map for an independent Republic of West Papua, earmarked for December 1, 1970. National legislative elections in January 1961 installed 28 councillors, 22 of whom were Papuan, in the inaugural New Guinea Council. Officials from Australia, Britain, France, the Netherlands and New Zealand attended the parliament’s opening in April 1961, although no US officials attended as part of their diplomatic pressure on the Dutch to cede the territory to Indonesia. On December 1, 1961, the Morning Star flag was unveiled to represent an independent West Papua, and a new national anthem accompanied its unfurling. As a result of the dramatic increase in the territory’s development budget West New Guinea’s economic and political progress had began to surpass that of PNG, its Australian-administered neighbour.28 By 1957 around 30% of government positions were filled by Papuans, a higher rate of local participation than in the Australian colonial government in PNG, and by 1961 Papuans held 4950 of some 8800 positions in the Dutch administration including some in the upper and middle ranks of government.29 Thus, the stated goal of 95% by independence in 1970 seemed attainable. The reversal of these policies by the incoming Indonesian administration was one of the first triggers of anti-Indonesian sentiment among the fledgling Papuan elite.

The Dutch policies were driven by a desire to cultivate a pro-Western Papuan political class that could ward off Indonesia’s irredentist claim to the territory, and most were graduates of Dutch educational institutions in the coastal towns and cities. In addition to safeguarding Dutch interests in West New Guinea, these efforts were also designed to repair the damage to the Dutch reputation wrought by its abortive military campaign to restore its colonies elsewhere in Indonesia. Evidence from the early 1960s suggests little Papuan support for Indonesian rule and an overwhelming preference for eventual independence.30 Indeed, most of the newly established political parties in the territory opposed any union with Indonesia. Dutch policy thus raised expectations among the Papuan elite but despite the noted success of the preparations, the international political tide had turned against the Dutch and the Papuans.

In marked contrast to the progress achieved in the last years of the Dutch era, the early years of Indonesian rule brought hardships for the Papuan elite. The United Nations-administered transition period of October 1962-May 1963 effectively began the Indonesian takeover which resulted in many Papuan civil servants being replaced by Indonesian settlers, mostly Javanese. The United Nations administration blatantly favoured the Indonesian side during the transition period and all Papuan nationalist symbols, such as the anthem and the flag, were banned. The democratically-elected New Guinea Council, which had opposed union with Indonesia, was abolished in 1963, to be replaced by a body consisting wholly of Indonesian appointees, and seven Papuan political parties were also dissolved in December 1963.31 Whilst the first Governors were indigenous Papuans, neither the Governor nor the provincial council had any authority to make budgetary decisions or pass provincial legislation during the Suharto period (1966-98). This policy created deep resentment among educated Papuans, and many were forced to return to a subsistence lifestyle in their home villages. Others went into exile, and it was a similar story for many educated Papuans working in the private sector. The looting and food shortages which accompanied the Indonesian takeover only made things worse, and has ensured that the Dutch colonial period of 1945-62 is remembered with fondness among the Papuan elite since it compares so favourably with what has followed.

The harsh new realities of Indonesian control exacerbated Papuan resentment over stillborn independence, and these grievances continue to feed the Papuan nationalist discourse. Since Papuans residing in the highlands and the south were largely unaffected by the expansion of colonial work and education opportunities, it was the Dutch-educated coastal elite who initially lost most in the Indonesian takeover, and it was this cohort that was to lead the campaign for an independent West Papua. The Papuan Volunteer Corps (PVK) defence force established by the Dutch would become the first organisation to physically resist the Indonesian takeover, and thus began Indonesia’s heavy handed security approach to running the territory which has resulted in a litany of human rights abuses. This approach continues today, despite the various regime changes in Jakarta from Sukarno’s left-leaning Guided Democracy (1957-66) to Suharto’s military-dominated New Order (1966-1998) and thereafter under successive democratically-elected neo-liberal governments. In tandem with these repressive measures, Jakarta has encouraged large numbers of Indonesian migrants to move to West Papua thereby tying it closer to the Indonesian state and making Papuan secession much more difficult. As such, it is difficult to view Indonesia’s conduct since its takeover as anything less than colonisation.

Demographics and Deprivation

The evolving demographic makeup of West Papua is another huge concern for indigenous Papuans, who have longed feared becoming a minority in their own land, and a very sensitive topic for the Indonesian authorities keen to keep a lid on unrest. One of the reasons originally cited by Papuans reluctant to join Indonesia prior to the Dutch retreat was that West New Guinea would be swallowed up, a view shared by foreign observers at the time, among them Sir Garfield Barwick, Australia’s Minister for External Affairs (1961–64).32 Although migration levels remained relatively modest until the 1980s, they have steadily risen as transport connections have improved and Indonesia’s population has increased, with a dramatic impact on West Papua’s demographic makeup. It now appears that Papuan fears about being swamped by migrants have finally become reality. Moreover, these migrants invariably head to areas of economic opportunity in the coastal towns and cities, crowding out indigenous Papuans and again creating the impression of Indonesian colonisation.

Prior to the handover to Indonesia there were an estimated 700,000 people in Dutch New Guinea, although the difficult terrain made it impossible to know the real figure. Whilst there was an influx of Indonesian civil servants and security personnel after the takeover in 1963, the territory’s population grew reasonably slowly throughout the 1970s. Indeed, when Jakarta officially opened up West Papua to large-scale migration in 1970 migrants initially seemed reluctant to re-locate there in large numbers, not surprising given the province’s remote location and recent incorporation into the nation state.

In 2003 the central government passed a law dividing Papua into three provinces as part of a process which has also resulted in many new provinces being created across Indonesia. The official reason for dividing Papua was to improve living standards since delivering services across such a large and remote area has always been problematic. Another rationale was to more evenly spread economic opportunity and to improve the representation of rural areas. But the division has been controversial, with Jakarta accused of colonial-style divide and rule tactics.34 The creation of the third proposed province of Central Irian Jaya was subsequently blocked as an Indonesian court ruled the divisions violated Papua province’s Special Autonomy status. The carving out of West Papua province was allowed to stand, however, as it had already been created. This paper treats the provinces as one entity.

The 2010 census suggests that the combined population of the territory’s provinces has jumped remarkably in the last decade. The census found there were now 2,852,000 in the rump Papua province and 760,855 in the new province of West Papua. The latest census calculated the annual rate of national population increase at 1.49%, but the annual rate of increase for Papua province was 5.48% and for West Papua province it stood at 3.72%, making them the fastest and fourth fastest growing provinces of Indonesia respectively. The combined yearly growth rate of the two provinces was 5.09% between 2000 and 2100, meaning that since 2000 the combined population increased 64%, more than any other province in Indonesia. Anecdotal evidence suggests that the pace of growth by 2010 had surpassed the yearly average of 5.09%, meaning that the rate of migration into West Papua could be continually rising.35 Given West Papua’s relatively small population in comparison with Indonesia as a whole, even relatively low levels of migration from other regions can result in dramatic demographic change.

Much of this increase is due to rising levels of Indonesian migration into both provinces, although the latest census also counted the fertility rate at 2.9 higher than the national average of 2.3. A major difference between the 2010 census and the previous one in 2000 is the lack of information regarding the ethnic and religious composition of each province. The omission of such data stokes Papuan fears that the central government is trying to hide such sensitive figures since they would confirm the widely held view that indigenous Papuans are now, or will soon be, in the minority across the territory. Extrapolating population growth rates for both groups and applying them to the results of the 2010 national census provides the figure in the table below, and applying these same growth rates further projects the West Papua population in 2020.36 Alternative statistics compiled by the Papuan provincial authority put the total population of both provinces in 2005 at 2,664,489 and estimated migrants to total 41% of the population, a figure projected to rise to 53.5% by 2011.37 Considering that in 1971 migrants only accounted for around 4% of the population, the last forty years have seen remarkable demographic change, with two different strands of migration behind the increase.

Many of the first wave of Indonesian migrants to West Papua arrived as part of the so-called transmigration programme, which began slowly in February 1966 when a hundred Javanese families set sail for the territory.39 This policy was first instituted by the Dutch colonial administration in the early nineteenth century to provide a plantation workforce on Sumatra. Although the scheme wound down in the twilight years of the colonial era it was revived by Sukarno, and then expanded by his successor Suharto to new frontiers such as West Papua. Then as now Indonesia has an unbalanced population with parts of the country subject to intense population pressure, with others covered by vast tracts of forest. The politically dominant island of Java houses some 58% of Indonesia’s population within only 7% of its landmass, and its six provinces have the highest population densities in the country. By contrast, the outer islands account for around 90% of the country’s landmass but contain only around 42% of the population. In West Papua’s case, it makes up 22% of Indonesia’s land area but until recently contained less than 1% of the country’s total population. Moreover, since much of Indonesia’s resources in land, minerals and fossil fuels are found in West Papua and the other outer islands, these areas became attractive targets for the resettlement of landless poor from the densely populated inner islands. Formerly sponsored by the World Bank and Asian Development Bank, large-scale official transmigration came to a halt in August 2000 but still continues on a smaller scale. At its height between 1979 and 1984, some 535,000 families, or almost 2.5 million people, took advantage.

Indonesia’s largest islands with population figures (2010 census)

For Suharto’s New Order regime, the transmigration programme had many facets. These included alleviating poverty in the core islands by distributing ‘empty’ land in the remoter regions; exploiting the various and abundant natural resources of these outer islands; inculcating a shared Indonesian identity by bringing together the different ethnic groups; and consolidating central control over distant peripheral regions such as West Papua. As a result, many transmigrants to West Papua were encouraged to settle in the corridor next to the PNG border since this largely unpatrolled area has long been a sanctuary for both Papuan refugees and the resistance movement. Of these early transmigrant families, many were reportedly headed by former military men.40 Other transmigration sites were often located near forestry and mining concerns, in a pattern reminiscent of Dutch colonial policy.41

In West Papua’s case however, the number of ‘official transmigrants’, who moved as part of a government programme, is now dwarfed by ‘spontaneous transmigrants’ who migrated internally with little or no government help. This constitutes two separate patterns of migration since many of the largely Muslim Javanese official transmigrants were originally settled in rural areas where few other migrants ventured. The self-funded migrants originate mainly from eastern Indonesia, mostly Muslims and Christians from Sulawesi and Maluku who usually settle in urban areas along the coast.42 It is these self-funded migrants whose numbers are rising the most. In addition to spontaneous economic migration, other drivers of contemporary Indonesian migration into West Papua are the expansion of the bureaucracy that accompanies the national decentralisation process and large-scale agricultural ventures such as palm oil plantations and the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate. Indeed, plans to convert even more land to palm oil and other plantation crops will likely increase the rate of migrant population growth. By contrast, the indigenous Papuan population is unlikely to grow much faster in light of poor healthcare in rural areas and much higher rates of HIV among indigenous Papuans than Indonesian migrants.

The coastal areas contain most of West Papua’s industries and work opportunities in the formal economy, thereby attracting better-educated Indonesian settlers who invariably secure the best private sector positions. For instance, it has been estimated that these migrants possess more than 90% of all trading jobs in the territory, and they also dominate the manufacturing sector.43 As migrants continue to arrive they consolidate existing ethnic networks, which are vital for gaining choice employment in Indonesia. Given the relative paucity of the indigenous business class, such ethnic networks work against Papuan job hunters, with the result that Papuans continue to work mainly in farming, much of it subsistence farming. Exacerbating this divide is the fact that migrants have also achieved greater success in commercial agriculture, allowing them to take control of local markets.

West Papua has thus effectively become a land divided into two realms – of the (mostly coastal) towns and cities, where migrants constitute the majority and dominate all commercial activity; and the rural interior, which is overwhelmingly Papuan, employed in subsistence farming and often only loosely connected to the modern, cash and international economy. For example, data from the 2000 census shows that in Mimika regency, where the Freeport mine operates, those born outside of the regency made up some 57% of the population and in Jayapura regency, the territory’s biggest urban centre, they constituted 58%.44 The result is that whilst the towns and cities are relatively prosperous by Indonesian standards, the countryside is populated by an underclass of indigenous tribes who suffer the worst living standards in Indonesia. Furthermore, migrant domination of the coastal towns and cities has crowded out indigenous Papuan migration to urban areas, thus reducing their employment opportunities in the formal, cash economy. Papuan rural to urban migration in search of employment actually predates the Indonesian takeover since it began during the Allied war effort and increased with the Dutch expansion of government after their return in September 1945. Wage labour for the war effort and subsequently the Dutch colonial administration was the major form of employment prior for almost twenty years but such opportunities became scarcer for indigenous Papuans after the Indonesian takeover, forcing many back into a subsistence lifestyle.

Indonesian colonisation of West Papua

One of the reasons for the disparity between migrants and indigenous Papuans is that West Papua has had the lowest per capita expenditure on education in the country. This is despite having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings and small population.45 In 2006 it was reported that West Papua also had the worst participation rates in education, with enrolment for primary education at 85%, dropping to 48% for secondary school and 31% for high school.46 Furthermore, some 56% of the population had less than primary education and 25% remained illiterate.47 These figures cover both migrants and indigenous Papuans across both provinces, and are exacerbated by an unequal distribution of educational resources, concentrated in the coastal towns and cities at the expense of rural areas. Indeed, figures from 2005 indicate that the average distance to junior secondary schools in densely populated Java was 1.9 kilometres whilst in West Papua it was 16.6 kilometres.48 Government data from 2008 indicated that only 17.63% children in rural Yahukimo District had completed their primary education. Moreover, even indigenous urban residents are still twice as likely as migrants to have little or no formal schooling, a disparity that was first recorded in the 1970s.49 Newer figures from the UN Children’s Fund (UNICEF) suggest that secondary school enrolment in Papua province is only 60% compared to the Indonesian national average of 91%.

In the first decade of Indonesian rule low levels of indigenous educational attainment could be attributed to the Dutch colonial legacy, and the Indonesian takeover did coincide with a rise in school enrolment and literacy levels. Dutch records indicate that there were 40,615 Papuans enrolled in school in 1961.50 In 1964 there were a reported 71,426 students enrolled in West Papua, which rose steadily to become 125,120 in 1971, representing an annual rise of 8.3% during this eight year period,51 Although much of this increase was due to the increasing numbers of Indonesian migrants, the number of state schools rose markedly in the early years of Indonesian rule in order to spread official state values and ideology. Moreover, the incoming Indonesian administration also established the territory’s first university in 1963, Universitas Cenderawasih in Jayapura, although the institution has mainly served to educate migrant civil servants and their offspring. Eight years after its founding, only 92 males born in the territory prior to Indonesian rule had tertiary education, less than male migrants from Central Java (367), East Java (229), West Java (179), North Sumatra (157) and Yogyakarta (100), at a time when migrants made up only 3.9% of the population.52

This reluctance to extend tertiary and vocational training to the indigenous population meant that by 1979 migrants with a technical profession outnumbered their indigenous counterparts three to one. In marked contrast to the last years of the Dutch period, indigenous Papuans held only around 20% of government positions, whilst untrained indigenous labourers outnumbered their Indonesian migrant counterparts four to one.53 Despite the fact that migrants only constituting around 10% of the population during this period, indigenous labourers reportedly even lost ground to untrained Indonesians in the towns and cities.54 Indeed, whilst overall education levels continued to rise throughout the Suharto period (1966-98) the disparity between urban and rural areas in terms of literacy rates and educational attainment also widened.55 For instance, in 1990 males residing in urban areas were more than ten times more likely to be literate than their rural counterparts, and only 4% of males deemed illiterate lived in towns and cities.56

Since the migrant-dominated coastal urban areas enjoy much better education and work opportunities than the interior, the divide between Indonesian migrant and indigenous Papuan is ever widening. Data from 2002 found that whilst in the larger population centres literacy was more than 95% in rural areas it can be as low as 32%.57 Indeed, the literacy rate for indigenous Papuan women was a paltry 44% as opposed to 78% in Indonesia as a whole, and for indigenous men it was 58% compared to 90% nationwide.58 Many Papuan parents in rural areas take their children out of school in order to marry or work since the school year coincides with planting or harvest periods when families and villages require children’s participation. The long distances between many villages and schools, in particular at secondary level, and financial costs involved, also mitigate against rural Papuans gaining a meaningful education. Even when rural children do attend school, often the teachers do not. That is, absenteeism among teachers is rife with many of those posted to rural areas frequently returning to the towns and cities, seemingly unable or unwilling to settle in the deprived countryside.59 Anecdotal evidence suggests that many of the schools in the territory’s interior are therefore staffed by unqualified teachers and Papuan parents are often not satisfied with quality of education on offer. This is exacerbated by the fact that the school curriculum is often unresponsive to local conditions, and instruction is in Bahasa Indonesia which not all rural children understand.

Such poor standards of education result in migrants being more than twice as likely as indigenous Papuans to have graduated from secondary school, and five times more likely to have post-secondary qualifications.60 Consequently, settlers who gained an education outside the territory, or in West Papua’s coastal areas, dominate the territory’s burgeoning market economy. Even when ambitious Papuans move to coastal towns and cities, the presence of better-educated settlers frequently prevents them from securing meaningful employment. Only one in five who move to the coastal towns and cities arrive from another part of West Papua, with the vast majority coming from elsewhere in Indonesia.61 Combined with the loss of ancestral land to development projects and migrant settlements, such realities feed indigenous Papuans’ siege mentality towards Indonesia and its settlers. As Upton states, “The influx of migrants has blocked the advancement of indigenous people in the political, social and economic fields, creating jealousy and distrust of the newcomers”.62 On the other hand, Jakarta policy makers argue that West Papua’s population density remains low and Indonesian migration facilitates knowledge spillover to indigenous residents. Nevertheless, the prevailing attitude of many Indonesian officials since Dutch colonial times has been that “Papuans are too lazy, they live for the day with no planning for the future, and are ignorant of the modern world”.63

Poverty is another key measure of deprivation and West Papua suffers from Indonesia’s highest poverty levels. Data collected in 2002 reported that the territory’s poverty rate was 38.7%, compared to the country’s second worst of 26.1% in the eastern Nusa Tenggara & Maluku region and the national average of 16.7%.64 By 2007 the poverty rate in West Papua was still the highest in the country, and it had risen to 40.8%.65 Government data from 2010 indicated that around 35% of the territory’s population still lived below the poverty line, compared to the national average of around 13%, with income disparities also the widest among Indonesia’s six regions. In 2002 a mere 34% had access to clean water and 28% to adequate sanitation, whilst just 46% were on the electricity grid, the lowest level in all of Indonesia.66 In 2005 Indonesia’s State Ministry for the Development of Disadvantaged Regions classified 19 of 20 regencies across Papua province as underdeveloped.

West Papua also continues to post the lowest human development index (HDI) scores in Indonesia, along with the country’s widest variation in district HDIs.67 For instance, in 2004 the central highland regency of Jayawijaya had Indonesia’s lowest HDI classification of 47, whilst the port city of Sorong scored 73. In 2009 the new district of Nduga in the deprived central highlands scored 47.45, compared to 74.56 in Jayapura, the territory’s biggest city. The HDI also assesses how economic growth in GDP (gross domestic product) translates into improvements in human development by comparing average per capita GDP in each province with its HDI ranking. In 2004 Papua province scored worse than any other Indonesian province since it ranked third in terms of GDRP (gross domestic regional product) but only 29th (out of 30 total provinces at the time) in HDI. Newer data compiled by Statistics Indonesia in 2009 produced a similar outcome, and ranked Papua province as 33rd out of 33 provinces and West Papua province 30th.68 Whilst it can be argued that much of this disparity is due to the Dutch colonial legacy and the difficulties in delivering basic services in remote areas, the UNDP concluded that these figures are “a clear indication that the income from Papua’s natural resources has not been invested sufficiently in services for the people”.69 For its part, Indonesian government officials blame the ‘uncivilized’ indigenous population for the disparity.70

Given the wide cleavage between the migrant-dominated coastal urban areas and the deprived, overwhelmingly indigenous interior, such disparities in human development become even more marked. The UNDP definition of poverty uses factors such as illiteracy, access to health services and safe water, underweight children and the likelihood of people not reaching 40. Under this definition, the HDI research found that within Papua province some 95% of all poor households resided in rural areas, markedly worse than the national average of 69% and a clear indicator that poverty was concentrated in the indigenous population. The UNDP also found that only 40% of poor households had in excess of five family members, again under the Indonesian average, which reflected higher than average infant mortality rates.71 Indeed, among children aged under five and classified as poverty stricken, over 60% were malnourished, as opposed to only 24% of poor children in the Java/Bali region.72 Of these poor households in West Papua, some 69% lacked access to safe water, 90% suffered inadequate sanitation at home and over 80% had no electricity. Half of all poor households in the territory lived in villages accessible only by dirt road, hampering the rural poor’s access to markets. At the same time, some 90% of poor households lived in villages with no telephone, 84% lived in villages without a secondary school and 83.5% lacked access to bank or credit facilities.73

Whilst both provinces in the territory continue to post HDI outcomes well below the Indonesian national average, their scores since 1999 have shown an upward trend, although how much of this is the product of rising rates of in-migration is difficult to quantify. For instance, Papua province’s HDI rose from 58.80 in 1999 to 64.53 in 2009, whilst that of West Papua province was 63.7 in 2004 and 68.58 by 2009. By contrast, the Indonesian national average was 64.3 in 1999, and had risen to 71.76 in 2009.74 Over the border in PNG, the HDI figures have been consistently less than those of West Papua with worse results in all the key indicators of life expectancy, literacy and per capita GDP. Nevertheless, the existence of large rural to urban variations and high numbers of migrants in West Papua make any direct comparisons between the indigenous populations of PNG and West Papua difficult.

Health indicators also paint a vivid picture of Papuan deprivation. Despite having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings, in 2004 West Papua conversely had the lowest per capita expenditure on public health in the country.75 As a consequence, indigenous Papuans also suffer the lowest health standards of any Indonesian citizens. In results published in December 2010, Pegunungan Bintang district in Papua province placed last in the Ministry of Health’s Community Health Development Index, which measures health care across all 440 districts and municipalities in Indonesia. Indeed, of the lowest 20 districts across the country 14 are found in eastern Indonesia, mostly in Papua province. The quality of these health care rankings are based on 24 indicators such as the per capita ratio of doctors, immunisation rates, access to clean water and the incidence of mental health problems.76 Whilst geographic inaccessibility is undoubtedly a factor in such discrepancies, it appears that the government has little motivation to improve the health care of rural Papuan residents. Nevertheless, a perennial challenge for the central government is that although per capita poverty rates are much higher in eastern Indonesia, the country’s population imbalances ensure that most of Indonesia’s poor live in densely populated Java and surrounding islands.

As with education, health services in rural areas remain very poor, with only a minimal government presence outside of areas with military bases. Whilst health centres have been established in all sub-regencies, these clinics remain poorly staffed and equipped. For instance, in 2006 it was reported that in Papua province the average distance of a household to the nearest public health clinic was 32 kilometers, whereas in Java it was 4 kilometers.77 Such inadequate primary health care affects life expectancy, already the lowest in Indonesia. West Papua also has highest HIV/AIDS rates in the country. The UNDP Report for 2010 notes that the territory has the highest per capita rate of HIV/AIDS infection in Indonesia at 2.4%, well above the national average of 0.2%, with aid agencies critical of the government’s lack of response. Malaria and tuberculosis rates exceed national figures also.

Economics and Resources 

The likelihood that huge natural resources existed in West New Guinea has been known by the Dutch and other major powers since the start of the twentieth century. Oil was first discovered in 1907 by a Dutch geological survey exploring the island’s northern coast and Japanese interests also prospected for oil prior to World War II.78 By 1935 there was even speculation that West New Guinea’s oil fields might be the largest in the world.79 Indeed, access to the territory’s resources was the major factor driving Dutch, Indonesian and American policy towards West New Guinea after 1945. Sukarno was not interested in the territory’s people but in the riches their land contained, an attitude replicated in the United States. For their part, the Dutch also foresaw a West Papua that could eventually be financially self-sufficient after a period of heavy subsidy and tutelage. This expectation prompted the Dutch to dramatically increase the territory’s development budget after their return in September 1945. Consequently West New Guinea’s economic and political progress soon began to surpass that of PNG, its Australian-administered neighbour.80 Dutch policy thus raised expectations among the Papuan elite, but in the early years of Indonesian rule the territory actually went backwards economically as Jakarta could not afford to continue the costly development initiatives started by the Dutch. As the Papuan economy became linked to that of inflation-wracked Java, the gross mismanagement of the Indonesian economy under Sukarno was soon being replicated in West Papua.

The result is that economics and resources have been at the heart of Papuan grievances since the Indonesian takeover in 1963. Indonesian rule began badly with widespread looting by incoming civil and military personnel of resources left by the Dutch.81 Even the modern medical equipment in Jayapura’s hospital was shipped out of the province.82 This was soon followed by corruption and inflation, and within two months shortages of food and consumer goods were being reported.83 Combined with the displacement of educated Papuans from the modern economy, this new reality exacerbated Papuan resentment over union with Indonesia, and economic grievances continue to feed the Papuan nationalist discourse. Indeed, the exploitation of natural resources, particularly forest and mineral concessions, has been a major cause of tension between indigenous peoples and settlers across Indonesia’s outer islands. However, in West Papua’s case it has fed the nationalist discourse given the Dutch promise of independence, the Papuan lack of identification with Indonesia and its isolation from the Indonesian nationalist struggle of 1945-49.

Under Indonesia’s new foreign investment law of 1967, the Suharto government reversed Sukarno’s polices by encouraging foreign investment in Indonesia’s resources. US government documents show substantial American input into the drafting of these new laws and the first to sign a contract with Jakarta under them was American mining firm Freeport. Encouraged by a change in government policy opening up the province to settlers, migrants were soon drawn to West Papua. The territory’s low population, abundance of natural resources and the relative lack of competition for jobs continue to attract Indonesian settlers to this last frontier. West Papua’s natural resources are controversial with Papuan nationalists, who insist that very few actual benefits seep down to indigenous Papuans. Instead, there has been a loss of indigenous tribal lands and widespread environmental damage as a result of an influx of Indonesian migrant labour. Moreover, reports of human rights abuses in areas of resource extraction are rife as the military and police supplement their meagre incomes by providing protection services to resource concessions.

In essence, resource commodities in West Papua can be divided into four major groups: the huge Freeport operation near Timika, the largest gold mine and the third largest copper mine in the world; the Tangguh gas fields and processing plant in Bintuni Bay, which started exporting liquefied natural gas (LNG) in 2009; logging, both legal and illegal, which occurs across the territory; and palm oil plantations. To varying degrees, all of these resources increase the marginalisation of indigenous Papuans since ownership rests in the hands of multinational giants and the labour force consists overwhelmingly of Indonesian settlers.

The jewel in the crown of Indonesia’s resource portfolio is the Freeport mining operation in Papua province. Two years before the Act of Free Choice sealed West Papua’s formal incorporation into Indonesia, American firm Freeport signed a contract with the Indonesian central government to exploit the territory, the first foreign company to do so under the new foreign investment law drafted with CIA connivance.84 The company was not required by the Suharto regime to pay any compensation or royalties to the local tribal people for alienating their land, and received a three-year tax holiday upon mining commencement.85 The firm’s original mining operation at Ertsberg provided average annual revenues of approximately US$300 million for Freeport through its yield of approximately 32 million tonnes of copper, gold, and silver.86 As the Ertsberg mine approached exhaustion in 1988, Freeport Indonesia announced it would develop the even richer Grasberg mine, three kilometres away. The Indonesian government stake in Freeport Indonesia is currently 9.36%. The firm is believed to be Indonesia’s largest taxpayer, accounting for an estimated fifth of the country’s entire tax base, and it is anticipated that Grasberg will last for at least another 30 years. The company officially provided US$33 billion in direct and indirect benefits to Indonesia from 1992 to 2004, which amounted to some 2% of Indonesia’s gross domestic product (GDP) in this period.87 Earnings from Grasberg were thought to account for approximately 55% of West Papua’s GRDP during the same period. Little of this wealth has been invested back in West Papua, however. For example, in 1997 less than 12% (US$28 million) of all the taxes paid by Freeport Indonesia were spent in the territory.88

The Special Autonomy Law for Papua, implemented in January 2002, was designed to rectify that. It specifies that the Papuan provincial authority can keep 70% of its oil and gas royalties, and 80% of mining, forestry and fisheries royalties. However, much of this windfall has been squandered on expanding the civil service. Indeed, since these reforms were implemented the territory has had the highest per capita expenditure on civil service in Indonesia without much evidence that performance has been improved. Indeed, in 2005 the World Bank found that in parts of Papua province the amount spent per capita on civil servant salaries was 60% above the Indonesian national average.89 A leaked American diplomatic cable from September 2009 claimed that, “Most money transferred to the province remains unspent although some has gone into ill-conceived projects or disappeared into the pockets of corrupt officials.”90 Another cable from March 2006 cites a senior official of the Freeport mine as telling the Embassy that “average Papuans see few benefits from the royalty and tax payments by Freeport and other extractive industries that should go to the province under the Special Autonomy Law”.91 A September 2009 cable also reveals that, “Many central government ministries have been reluctant to cede power to the province. As a result, implementation of the Special Autonomy law has lagged and Papuans increasingly view the law as a failure”.92

Freeport Indonesia has long been the largest employer in West Papua, and has greatly assisted Jakarta in its ‘Indonesianisation’ of West Papua by providing jobs for settlers from elsewhere in Indonesia. On the other hand, the firm claimed in 2006 that 2,400, or 27%, of the 9,000 people it employs are indigenous Papuans.93 Nevertheless, indigenous Papuans only rarely graduate from the lowest-ranking positions. Freeport has often faced accusations of dispossessing locals and facilitating human rights abuses by its military guards. Indeed, this area of West Papua has been the scene of the most frequent clashes between indigenous Papuans and the security forces. Since the 1990s the company has made increasing efforts to gain the support of the indigenous Papuan community, itself swelled by indigenous migrants drawn to the mine. However, such efforts, and the accompanying development spending, have exacerbated ethnic and social tensions among the different indigenous tribes, and difficult relations are the norm between the company, its military guards and local residents.

The company has effectively replaced the state as the chief developer and administrator of the area. By providing essential services and infrastructure it effectively serves as a surrogate state, in addition to providing significant financial and material support to the Indonesian military who guarantee mine security. Whilst both Ertsberg and Grasberg has brought immense wealth for Freeport Indonesia and the central government, for most of the local tribal people the mines have brought poverty, pollution, displacement and militarisation to many locals. Indeed, in Mimika regency where Freeport Indonesia operates the Grasberg mine, as many as 28,000 of the 45,000 families live below the poverty line without access to health care, education, proper clothing and food in 2007.94

Freeport Indonesia’s environmental practices have also been widely criticised since the Ertsberg development started, with the concession area being home to rare equatorial glaciers. The main issue remains the dumping of mine waste into the river system and national park with catastrophic effects. Freeport’s lack of action on the issue prompted the Government Pension Fund of Norway, the world’s second largest pension fund, to remove parent company Freeport-McMoRan from its investment portfolio in 2006. The Fund cited long-standing concerns over the environmental damage and concluded that it is ‘extensive, long-term and irreversible.’95 Officials in Indonesia’s Ministry of the Environment have long been exasperated with the company’s conduct but have taken action given the mine’s importance to Indonesia and their Ministry’s relative weakness vis-à-vis other government bodies.

West Papua is also thought to hold considerable oil and gas reserves. Crude oil was discovered during a 1916 exploration survey on the northern coast of West New Guinea.96 During the occupation period, the Japanese also tried developing the fields without success. The Dutch commenced drilling in 1958 but relinquished the licence when the territory was ceded to Indonesia in 1963.97 In 1996 gas fields were discovered in nearby Bintuni Bay, prompting the development of the Tangguh LNG project by main shareholder British Petroleum (BP).

Tangguh is a timely find for Indonesia since it recently lost its position as the world’s largest producer of LNG after declining production at its major gas fields. To meet this shortfall, Indonesia has been forced to buy spot LNG cargoes to satisfy long-term export commitments to Japan, South Korea and Taiwan. Thus, the Tangguh plant in West Papua is a key asset for the Indonesian economy at a time when soaring domestic demand has also contributed to Indonesia struggling to meet its export contracts. Such demands have been exacerbated by record oil prices, prompting Jakarta to shift its export focus and use more gas for domestic purposes to substitute for costly oil fuel. BP signed a 25-year contract in 2002 to sell 2.6 million tonnes (MT) per year to fellow shareholder CNOOC, China’s largest offshore oil and natural gas producer, in addition to 20-year purchase agreements with Korean firms POSCO and K-Power to supply 1.15 MT per annum signed in 2004. American firm Sempra Energy has also committed to buying 3.7 MT per annum, although some of this will be sold on to Japanese utility Chubu Electric. The Tangguh LNG plant started shipping to these customers in 2009.

In addition to West Papua’s mineral wealth, New Guinea contains the world’s third largest tropical forest, surpassed by only the Amazon and Congo Basins. As such, it is home to the last undisturbed large-scale forest in the Asia-Pacific. The logging potential in West Papua is immense, and as commercial timber stocks in Sumatra and Kalimantan (Indonesian Borneo) are increasingly depleted the Indonesian logging industry has turned its attention towards the territory. Kalimantan has been hit particularly hard by both logging and forest clearances. For instance, forest cover in Central Kalimantan officially stood at 84% in the mid-1970s but satellite imagery revealed that only around 56% of the province’s forests remained by 1999.98 In response President Suharto’s announced his Look East policy in January 1990, encouraging the logging industry to move into West Papua after having already decimated Indonesia’s other large islands.99 In addition to the environmental costs, logging has also been behind large-scale communal violence in Kalimantan as indigenous and migrant groups have fought over the spoils, and the prospect of similar horizontal conflict in West Papua remains high.

Pristine forests near Manokwari in West Papua

Indeed, logging has the largest geographical impact of any industry in West Papua, with concessions covering around 30% of the territory. However, since little of the log processing takes place in West Papua, the main beneficiaries are almost always non-Papuans. Whilst still relatively rich in forests compared to other islands in Indonesia, it is estimated that logging production in the territory increased more than tenfold in the decade up to 1996.100 The Ministry of Forestry in Jakarta issued 40 concession licences across West Papua between 1989 and 1997, with the annual permitted cut in the territory increasing from 732,000 cubic metres in 1991 to 2.3 million cubic metres by 1998.101 By 2007, government data indicated that over 14 million hectares in legal timber concessions had been granted, almost a third of West Papua’s total landmass, with many of these concessions traceable to military foundations.102 A senior official at the Ministry of Forestry conceded in 2010 that around 25% of West Papua’s forests have been felled since the late 1990s, with the forested area consequently falling from 32 million hectares to 23 million hectares.103

Such a dramatic rate of deforestation has been one unintended consequence of the territory’s Special Autonomy legislation. Its implementation since 2002 has bequeathed swathes of overlapping and contradictory regulations issued at the national level, provincial level and district level, facilitating the increase of both legal and illegal logging via the many loopholes. For instance, when the Ministry of Forestry in Jakarta banned the export of valuable merbau hardwood logs in October 2001, the Papua governor responded by issuing a conflicting decree permitting the export of merbau logs.104 Moreover, in 2003 logging permits for three million cubic metres of timber were issued by provincial authorities, double the volume permitted by Jakarta.105 Local timber elites therefore take advantage of the regulatory confusion by issuing many small-scale licenses, ostensibly to benefit local residents, but in actuality for the profit of timber firms. These elites can include Papuan community leaders, politicians, civil servants, military and police officers. These same local elites are also thought to be responsible for the increase in illegal logging in the western part of the territory, sometimes in collusion with the various Korean, Malaysian and Chinese logging companies now present in West Papua. China, having already reduced its own logging due to environmental concerns, is the biggest market for Papuan timber.106 The Ministry of Forestry estimated in 2004 that over seven million cubic metres of timber were being smuggled out of West Papua annually, equivalent to 70% of the total volume of timber leaving Indonesia illegally each year.107

The military is heavily involved in legal and illegal logging in West Papua, and it is a particularly lucrative sideline since even the lowest ranks can earn money from it. Indeed, several forestry concessions are part-owned by military foundations, among them PT Hanurata, which controls five concessions in Jayapura and Sorong and shares an office in Jayapura with troops from Kopassus, the army’s Special Forces.108 As with Freeport, military personnel are frequently employed as security for both legal and illegal logging operations, and abuses are widespread, particularly in the Sorong region. Locals are often deceived and exploited into giving up their land, and the military and police have also been known to pressure village chiefs into felling trees. Having managed the land for thousands of years, local people are also subject to intimidation and harassment from the security forces if they complain about the logging companies’ disregard for environmental sustainability. Conflict and violence often results as many indigenous Papuans, whilst not opposed to resource extraction per se, resent the logging companies’ operating methods. Leaked US Embassy cables reveal the private concerns of American officials over the military’s role in West Papua, with an October 2007 US Embassy cable quoting an Indonesian foreign affairs official that, “The Indonesian military (TNI) has far more troops in Papua than it is willing to admit to, chiefly to protect and facilitate TNI’s interests in illegal logging operations.” The same official added that Papuan Governor Barnabus Suebu “had to move cautiously so as not to upset the TNI, which operates as a virtually autonomous governmental entity within the province.”109 An earlier cable from 2006 cites a PNG government official as saying that the TNI is “involved in both illegal logging and drug smuggling in PNG.”110

Earmarked as a cornerstone of Indonesian national development strategy, palm oil is another controversial resource that threatens to cause widespread environmental damage and local resentment. Southeast Asia is attractive for palm oil developers because of its suitable climate, relatively low labour costs, cheap land rents and government support through attractive legal conditions, low interest loans and other financial incentives. Palm oil is being heavily promoted by the Indonesian government for both export and domestic use. Furthermore, palm oil plantations turn over high profits in regions of little other economic activity. At the January 2011 price of US$1240 per metric tonne of palm oil, a mature plantation can reap almost US$5,000 per hectare in a large holding. Thus, in Indonesia oil palm plantations have increased exponentially from 600,000 hectares in 1985 to around 10 million hectares by 2010. Indonesian palm-oil production jumped from 157,000 metric tonnes in 1985 to more than 20.9 million tonnes in 2009, with exports rising from 126,000 metric tonnes to 16.2 million metric tonnes over the same period.111 Indonesia surpassed Malaysia as the world’s biggest producer in 2007.

Whilst palm oil plantations have lead to the decimation of virgin rainforests across Sumatra and Borneo, their impact on West Papua has been relatively small until now. However, in 2007 the Forestry Ministry identified around 9 million hectares of forest across West Papua for possible conversion to palm oil plantations. The biggest potential player is Indonesian conglomerate Sinar Mas, who in January 2007 signed memorandums of understanding with the district governments of Merauke, Mappi and Boven Digoel to develop around 200,000 ha in each district. Each plantation will require some 60,000 workers, and the firm stated that most of the labour would be brought in from outside the territory. In Boven Digoel’s case these migrants alone would account for more than the district’s entire population.112 It now appears that most of these plans have been put on hold with the company instead claiming in 2008 to have the largest ‘land bank’ in the world, at 1.3 million hectares. Since then Sinar Mas, Indonesia’s biggest palm oil producer, has reportedly lost major clients Unilever, Kraft and Nestle after damning evidence of its illegal forest clearances in Borneo was revealed on British TV in 2010.113 Activists fear a repeat of its environmentally unsustainable practices in West Papua, in addition to conflicts between villagers and plantation companies which have happened in Sumatra.

Sinar Mas is also involved in the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate, which promises to dramatically alter the demographic and physical landscape of West Papua. By establishing large agricultural estates in remote areas of West Papua and Borneo, Jakarta envisages Indonesia becoming self-sufficient in food production and thereafter a major exporter. The Merauke scheme is slated to be a 480,000 hectare integrated production zone where food would be grown, processed and packaged, transforming the area into Indonesia’s bread basket. Indeed, the government initially estimated that Merauke’s population could rise from about 175,000 to 800,000 in supplying the required labour force to work crops such as rice, maize, sugar, coffee, soybeans and palm oil. Foreign investment is being sought with incentives like tax breaks and lower customs duties. Research commissioned by the Ministry of Public Works found in May 2010 that only 4.92%, or 235,176 hectares, of Merauke’s total area of 4.78 million hectares is non-forested, with the remaining 95%, some 4.55 million hectares, still forested. The report recommended beginning development in non-forested areas prior to any forest conversions.114

In addition to the dramatic changes to vegetation and local ecosystems wrought by such widespread forest clearances, the expansion of oil palm and other plantations brings other risks and costs. Large-scale developments like these require a major reallocation of land and resources, huge investment in new infrastructure and often a shifting of human settlements, all of which negatively impact local communities. These issues frequently result in tenurial conflict between locals and companies as the widespread feeling among local communities is that their lands have been stolen from under them. Although Special Autonomy introduced greater recognition of traditional land rights, it has not been applied retroactively and land transfer remains problematic. This is because local leaders are often manipulated and deceived into making sales where even the modest compensation payments promised are simply not forthcoming. In addition, other common problems include plantations being established without a government license; communities not receiving salient information; consensus agreements not negotiated; promised benefits reneged upon; smallholders left unfairly in debt and their lands not allocated or developed; environmental sustainability ignored; lands cleared but left undeveloped within the specified time frame; and community resistance crushed through force and human rights abuse, committed by the military or the police.

As a result, across West Papua and Indonesia some groups affected by oil palm plantations have been taking collective action to regain lands forcibly confiscated from them. These have taken the form of reoccupying land, damaging company facilities, burning plantations and scaring workers away. Such actions risk military retaliation and exacerbate communal violence, sometimes referred to as horizontal conflict, which has plagued post-Suharto Indonesia. A weak and corrupt justice system, combined with inadequate formal mechanisms to resolve land disputes, is often at the heart of such problems, and it is feared that the expansion of palm oil plantations across Indonesia will result in further conflict. This is particularly the case in West Papua where the influx of Indonesian migrants continues apace, and the industrial development of the region threatens to unleash both horizontal conflict and wider confrontation between indigenous peoples and the authorities. Such cases often involve conflict between the Brimob paramilitary police and the military over control of the local timber industry, with local villagers caught in the middle as they try to secure compensation for the use of their ancestral lands.

Human Rights

The large military presence in West Papua has resulted in a litany of human rights abuses since the takeover in 1963. Resistance to Indonesian rule began with takeover, to which the Indonesian military (Tentara Nasional Indonesia, TNI) has responded with indiscriminate reprisals against the civilian population designed to stifle Papuan calls for greater self-determination. Despite the various regime changes in Jakarta abuses still frequently occur and major military operations are still conducted in the highlands and around the Freeport mining operations. Nevertheless, repression is generally less widespread than in the 1960s, 1970s and early 1980s.115 However rights abuses have probably touched most indigenous Papuan families in the territory and it is thought that around 100,000, roughly 10% of the indigenous population, have been killed by the Indonesian security forces since 1963. Whilst some refugees claim this is a fraction of the true figure, others put indigenous deaths in the tens of thousands. The real figures will likely never be known. Eliezer Bonay, the first governor under Indonesian rule, testified in May 1981 at the Tribunal on Human Rights in West Papua that around 30,000 Papuans were killed in the period from 1963 to the 1969 Act of Free Choice.116

Conflict and displacement in West Papua (October 2010)

Since 1963 the Indonesian authorities have tightly controlled the flow of information out of West Papua and unbiased sources are somewhat thin on the ground. Therefore, it can be difficult to gain a true picture, especially given the tight restrictions on access to the territory for overseas parliamentarians, diplomats, researchers, journalists, aid workers and human rights organisations. It is possible to visit both provinces in the territory on a tourist visa, although travel permits (surat jalan) are also required of every foreign national wishing to visit many areas, and they are rarely granted to anyone in the above categories. The travel permit must list all the areas the traveller plans to visit, in effect requiring visitors to report their own movements to local intelligence agencies. Anecdotal evidence suggests that getting the travel permit has become easier of late. Some areas, however, for example around mining operations, are completely off-limits to foreigners unless guests of the company or the government.

Despite this long-standing policy of isolating the territory from prying eyes, irrefutable evidence of abuse periodically reaches overseas. In October 2010, two graphic videos depicting members of the Indonesian military torturing indigenous Papuans received wide international coverage. The first video shows two hog-tied men, Telengga Gire and Anggen Pugu Kiwo, being hit around the face and threatened with knives before being suffocated with a plastic bag and having their genitals repeatedly burnt with a burning stick. The second video shows a group of seated and bound Papuan men being kicked in the head by uniformed soldiers. At first, Jakarta denied the veracity of the footage, with officials hinting it had been doctored to strengthen the Papuan separatist cause. A few days later, Indonesia’s security minister left a cabinet meeting to concede that the videos were real and to promise an inquiry. On January 24, 2011, the Jayapura Military Court subsequently sentenced three of the soldiers involved to 10, 9 and 8 months in prison respectively for insubordination, not for torture. It seems that the three soldiers are not being discharged, and such light sentences are standard practice for lower ranking military personnel when international pressure forces some measure of accountability on Jakarta.

This first video supports research published earlier in 2010 by a team from the Australian National University, which found that state-sponsored terror against indigenous Papuans is often extremely sexualised in nature. A recurring component of such military repression is the mutilation of both male and female genitals whilst other residents are forced to watch.117 The researchers argue that, ‘The most sexually sadistic side of humanity has a use in conflicts where the desire is not to kill people on a large scale and to avoid becoming a priority on the UN human rights radar’.118 Indeed, these two videos were not the first of their kind to emerge in 2010 as Yawan Wayeni, a known separatist, was also videoed by security forces as he lay dying after being disembowelled. He was recorded being taunted by his captors as his intestines seeped from a gaping wound in his abdomen. No details have subsequently emerged about the promised inquiry, underlining how Indonesia’s difficult transition to democracy continues to be beset by military and police impunity.

Although Jakarta ratified the UN Convention Against Torture in 1998, serious human rights abuses perpetrated by the security forces since then across the archipelago still go unpunished. The National Commission of Human Rights complains that its efforts are hampered by a lack of official co-operation and the intimidation of witnesses. The recent decision by the Obama administration to overturn a 10-year ban on military assistance to Kopassus (the Indonesian Special Forces), instituted in response to the 1999 razing of East Timor, is seen as tacit acceptance of continuing impunity. Indeed, the Indonesian military may actually have more confidence in getting away with human rights abuses due to a shift in US focus from human rights towards fighting terrorism. Nevertheless, since the police in West Papua have now assumed responsibility for many of the duties once the domain of the military, there seems to be a growing awareness that repression and abuse do little to quell separatist sentiment. The result seems to be that more indigenous Papuans taken in for questioning are subsequently released without charge.

Whilst civil society groups have become more visible since 1998, the most potent and enduring symbol of resistance to Indonesian control is the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, OPM), which has conducted a low intensity but persistent guerrilla separatist campaign since the mid-1960s. By the mid-1970s, scattered pockets of resistance had morphed into a popular revolt across much of the central highlands, to which the military responded with large-scale ground operations and an indiscriminate bombing campaign. Whilst the OPM retains broad support among indigenous Papuans it remains chiefly a symbol of resistance rather than an effective fighting force. It has never threatened Indonesian territorial control of West Papua, and in 2006 the Indonesian military estimated its strength at less than 100. The movement controls no territory and is still armed mainly with traditional bows, arrows and spears.119

The Free Papua Movement with traditional weapons

In recent years the OPM has placed greater emphasis on applying diplomatic pressure on Indonesia through international forums such as the United Nations, the Non-Aligned Movement and the South Pacific Forum. It also appears that some individual OPM commanders have renounced armed struggle aware that they cannot win a military victory against the TNI. Nevertheless, encounters between indigenous Papuans and the security forces, especially in the area around the Freeport mine and the border with PNG, have been frequently reported since the end of the Suharto period in 1998. OPM involvement in such skirmishes is often not clear, however.

Although the OPM has long been a very marginal domestic actor, its existence continues to justify a heavy Indonesian military presence. In response to the ‘Papuan spring’ of 2000, in which civil society was galvanised by East Timor’s secession and instability in Jakarta to push for greater self-determination, additional troops have been deployed to the territory. Moreover, the nationwide formation of new districts tends to feed the creation of new military district commands, and troop numbers have also increased along the border with PNG. It was reported in 2006 that the TNI had over 12,000 troops spread across both provinces, in addition to unknown numbers of special forces (Kopassus), military intelligence personnel and other special units. Moreover, some 8,200 police were known to be stationed in West Papua, with between 2,000 and 2,500 being from the paramilitary Brimob unit infamous for rights abuses across Indonesia. Neither the military nor the police have many indigenous officers. The TNI announced in March 2010 plans to deploy thousands of additional troops to deal with increasing unrest, although exact numbers are not yet known. Visitors to the territory are struck by an overwhelming security presence which extends even to small villages.

Since the OPM is incapable of seriously engaging the Indonesian security forces, the military in West Papua spend much of their time shadowing indigenous civil society figures. This is worrying given the previous murders of high profile civilian leaders such as West Papua’s leading anthropologist Arnold Ap (1984) and Papuan Presidium Council Chairman Theys Eluay (2001). The killers of Theys Eluay were subsequently lauded as national heroes by the head of the army. Leaked intelligence documents indicate that monitoring of prominent Papuan civil society members is ongoing, among them Papuan cultural figures, church leaders, human rights activists, local politicians and even American church elders resident in the territory.120

Whilst most of Indonesia has enjoyed increasing civil liberties since Suharto’s fall in 1998, political trials are still regularly conducted in West Papua. Raising the Morning Star flag, especially on the December 1 anniversary of still-born independence, is the prime way of expressing public disapproval with Indonesian rule. The military has often responded with heavy violence towards such flag raisings, including the shooting on sight of those participating. Physical abuse, rape and extended prison terms have also long been the currency of the authorities trying to dissuade further episodes. For example, Former civil servant Filep Karma and student Yusak Pakage were sentenced to 15 and 10 years in prison, respectively, for organising a flag raising ceremony on December 1, 2004.121 More recently, Buchtar Tabuni was arrested in December 2008 on charges of subversion and later sentenced to three years in jail for demanding a referendum on independence. Human Rights Watch reports there are currently around 100 Papuan political prisoners in the territory, almost all serving time for peaceful protest and raising the Morning Star. Video evidence backs up claims that abuse and ill treatment are still the norm for Papuan political prisoners.

The Morning Star flag in Port Vila, Vanuatu, March 2010

Other markers of Papuan cultural identity have been suppressed. For instance, upon the Indonesian takeover in 1963, singing in local languages was forbidden and prized artworks destroyed. Indonesian names have replaced the traditional names of places, mountains and rivers, and any criticism of Indonesian government policies in West Papua has been suppressed.122 Every indigenous Papuan is suspected of being a separatist or supporter of secession and Indonesian security forces stationed in West Papua see themselves surrounded by enemies of the Indonesian state. Since their purpose is to protect Indonesia’s territorial integrity, the military believes it is justified in killing Indonesia’s enemies, and the killers are usually protected or even feted. One result is that West Papuan refugees have been crossing the largely unpatrolled border into PNG since the Indonesian takeover in 1963. The Indonesian Ambassador to PNG estimated in December 2004 that there were some 19,000 Papuan refugees living in PNG.123

The increasing willingness of the international community to pursue leaders of countries which flout human rights conventions is causing anxiety within Indonesia. In October 2010, President Yudhoyono cancelled a visit to the Netherlands at the very last minute, concerned that a group from Maluku had requested a court in The Hague to arrest him on charges of human rights abuse. A number of countries, among them Australia and the UK, permit such cases when states like Indonesia fail to prosecute gross human rights violations within their own borders.124 However, the issue of responsibility is complex since declassified documents show that knowledge of human rights abuses in West Papua, and indeed throughout Indonesia, has long existed at the very highest levels in the US, UK and Australia. Moreover, such knowledge did not prevent American firms from supplying the vast majority of Indonesia’s military hardware during the 1970s and 1980s, arms used to commit countless abuses in West Papua, East Timor and Aceh.125 Indeed, US backing has always been crucial in giving Indonesia free rein for operations such as the takeover of West Papua, the pogroms of leftists in 1965-66 and the invasion of East Timor in 1975.

Conclusion

The Indonesian takeover in 1963 began badly with widespread looting, empty shelves, reduced civil liberties, human rights abuses and the displacement of the fledging Papuan elite that had been preparing to rule an independent West Papua. Since then the main drivers of the indigenous secession movement in West Papua have been historical memory of these independence preparations; a perceived lack of economic opportunities within a booming resource-based economy; resentment over the large-scale migration of Indonesian settlers; and violent Indonesian repression which has fostered the creation of a pan-Papuan identity that has little parallel over the border in PNG. Resistance to Indonesian rule has existed from the very start as Dutch efforts at creating an independent Papuan elite succeeded in undercutting any support for union with Indonesia which might have existed. Dutch policy also raised expectations among the Papuan elite which the incoming Indonesian administration was unable or unwilling to meet. West Papua’s isolation from Indonesia’s nationalist movement of 1945-49 has also contributed to making the territory’s integration problematic. Nevertheless, these obstacles might have been overcome if the Indonesian government had started in 1962/63 by treating Papuans more like citizens than subjects. Instead, the Indonesian takeover brought a decline in living standards for the Papuan elite and brutalisation of Papuans of all classes. The takeover’s security operations have since become an entrenched way of running the territory.

Jakarta argues that its rule raises the living standards of a ‘primitive’ people. Whilst Indonesian rule has brought some degree of material improvement for residents of West Papua, the main beneficiaries have been Indonesian migrants since almost all of the most lucrative private sector positions are filled through ethnic networking. Even though Special Autonomy has expanded indigenous participation in the civil service, the results still seem to lag behind Dutch efforts more than forty years earlier.126 Despite posting higher economic performance figures than the Indonesian national average due to its resource exports, West Papua has the lowest life expectancy and some of the worst educational standards in Indonesia, and per capita spending on health and education has been the lowest in the country. As a result, indigenous Papuans struggle to find work in the private sector as they compete against healthier migrant workers who have benefitted from a superior education often gained elsewhere in the archipelago. The Indonesian state meanwhile has benefitted greatly from the territory’s gold, copper, natural gas, forests and fisheries, which have bankrolled the whole country’s development. Most of West Papua’s indigenous population has seen little benefit from these natural resources however, and in many cases their development has harmed traditional lifestyles. Therefore it is difficult to view Indonesia’s conduct since its takeover as anything less than colonisation.

As seen from the indigenous point of view, West Papua is controlled by a foreign government (Indonesia) in which their human rights are generally not respected. Large-scale Indonesian migration to the territory has made indigenous Papuans a minority in their homeland and instead of inculcating a shared Indonesian identity, migration into West Papua has sharpened pan-Papuan identity among the many disparate indigenous tribes. Compounding this siege mentality, many indigenous Papuans have seen their traditional lands confiscated with little or no compensation for logging concessions, palm oil plantations, mining operations and transmigration settlements. Whilst large-scale Indonesian migration and land disputes have also affected other Indonesian provinces, in West Papua’s case they have fed the nationalist discourse given the Dutch promise of independence, the Papuan lack of ethnic identification with Indonesia and the territory’s isolation from the Indonesian nationalist struggle of 1945-49. Thus, for many indigenous Papuans, independence is the answer, with such sentiment stronger along the northern coast and the central highlands than in new West Papua province and along the southern coast.127

Whatever the changes in Indonesian politics since Suharto’s fall in 1998, the overriding security approach towards West Papua has not changed since 1963, a period that has encompassed the Sukarno, Suharto and post-Suharto regimes. This is demonstrated by the heavy military presence and large swathes of the territory remain under de facto military control. Indeed, the military retains an official presence throughout the archipelago through its territorial system, which runs a parallel administration down to the village level. In West Papua, far from central control in Jakarta, this system feeds abuse, exploitation and environmental catastrophe for the indigenous population, and makes a mockery of the territory’s Special Autonomy. At its most fundamental, the modern relationship between Indonesia and West Papua began as a military operation and has continued largely in that vein. The prevailing mentality among the military occupiers of West Papua is that indigenous Papuans are traitors to the Indonesian nationalist cause. Further conflict, even civil war, appears inevitable unless the indigenous population can enjoy greater human rights and more of the benefits from resource earnings.

David Adam Stott is an associate professor at the University of Kitakyushu, Japan and an Asia-Pacific Journal associate. His work centers on the political economy of conflict in Southeast Asia, Japan’s relations with the region, and natural resource issues in the Asia-Pacific. From April 2010 he has been on research leave at the University of Adelaide.

Recommended citation: David Adam Stott, Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances, The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 12 No 1, March 21, 2011.

Notes

1 After formally consolidating its control of the western half island in 1969, Indonesia renamed the territory Irian Jaya province, which was changed to Papua province in 2001 in accordance with local wishes. Papua is another common name which has often been used to refer to all of West New Guinea. In 2003, Indonesian New Guinea was divided into two provinces when the smaller province of West Irian Jaya was carved from the rump of the original Papua province. Confusingly, this new smaller province was subsequently renamed West Papua. For clarity, this paper will use West Papua to cover the entire territory of Indonesian New Guinea since 1963.

2 Duane Ruth-Hefferbower, ‘Indonesia: out of one, many?’, The Fletcher Forum of World Affairs, 26: 2, 2002, p. 228.

3 Upton, Impact of Migration on the People of Papua, Indonesia, PhD thesis, 2009a, p.456.

4 Wies Platje, ‘Dutch sigint and the conflict with Indonesia 1950–1962’, Intelligence and National Security, 16:1, 2001, pp. 285–312

5 John Saltford, The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969, RoutledgeCurzon, London, 2003, p.7

6 Robin Osborne, Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya, Allen and Unwin, Sydney 1985, p.23

7 Article 18d, the New York Agreement

8 Saltford 2003, p.26

9 Osborne 1985, p.31

10 John Braithwaite, Valerie Braithwaite, Michael Cookson and Leah Dunn, Anomie and Violence, Non-truth and reconciliation in Indonesian peacebuilding, Australian National University, Canberra, 2010, p.99

11 Osborne 1985, p.46

12 Eduard Hegemur, the lone dissenter, was later arrested and tortured. See Japp Timmer, ‘A brief social and political history of Papua, 1962–2005’ in A.J. Marshall and B.M. Beehler (eds), The Ecology of Papua, pp. 1098-1123. The Ecology of Indonesia Series Volume VI, Periplus Editions, Singapore, 2007

13 S. Lekik, ‘Historic vote was a sham: ex-UN chief admits’, Sydney Morning Herald, November 23, 2001.

14 Jim Lobe, ‘Secret Papers Show Papuan Self-Determination Sacrificed to U.S. Courtship of Suharto’, OneWorld US, July 12, 2004.

15 Saltford 2003, p.8

16 Lobe 2004.

17 Cited in Osborne 1985, p.27

18 Bradley Simpson, Economists With Guns: Authoritarian Development And U.S.-Indonesian Relations, 1960-1968, Stanford University Press, California, 2010

19 Jacques Bertrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.145

20 Ross Garnaut and Chris Manning, Irian Jaya: The transformation of a Melanesian Economy: Australian National University Press, Canberra, 1974. P.12

21 C.L.M. Penders, The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945-1962, Adelaide: Crawford House, 2002, p.89. Christians from these areas generally had a much closer association with the colonial administration than other ethnic groups in the Netherlands East Indies.

22 Rodd McGibbon, Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict, East-West Center, Washington, 2004

23 Penders 2002, p.135

24 Rodd McGibbon, Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict, East-West Center, Washington, 2004

25 Ross Garnaut and Chris Manning, Irian Jaya: The transformation of a Melanesian Economy: Australian National University Press, Canberra, 1974 p. 13, and Osborne 1985, p. 19.

26 Penders 2002, p.392

27 Jan Pouwer, ‘The Colonisation, Decolonisation and Recolonisation of West New Guinea’, The Journal of Pacific History 34:2, 1999, p.167

28 PNG became independent from Australia in 1975. See Osborne 1985, p.18-20.

29 Osborne 1985, p.20 and Justus M. van der Kroef, ‘West New Guinea: the uncertain future’, Asian Survey, 8: 8, 1968, pp. 694

30 Saltford 2003, p.10

31 Richard Chauvel, Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption, East-West Center Washington, Washington, 2005, p.34

32 Osborne 1985, p.31

33 Data for West Papua in 1961 uses Dutch figures, whilst West Papua in 1971 uses figures from Chris Manning and Michael Rumbiak, ‘Irian Jaya: Economic Change, Migrants, and Indigenous Welfare’ in Hal Hill (ed), Unity and Diversity, Regional Economic Development in Indonesia since 1970. Oxford University Press, Oxford, 1991, p.90. All other data comes from Indonesia’s national census.

34 In justifying the division Indonesian officials cite the case of PNG, almost similar in size to West Papua, which consists of 20 provinces and a population of 5.2 million people.

35 Jim Elmslie, ‘West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: “Slow Motion Genocide” or not?’, 2010.

36 Elmslie 2010

37 Upton, ‘A disaster, but not genocide’, Inside Indonesia 97, 2009b.

38 Figures from Jim Elmslie, ‘Demographic transition in West Papua and claims of genocide,’ 2008. Elmslie uses the national data for 1971 and 1990 and the provincial authority data for 2005. He extrapolates the breakdown between indigenous and non-indigenous for 1971 and 1990 on the basis of language use.

39 Osborne 1985, p.37

40 Osborne 1985, p.58

41 Upton 2009a, p.25

42 Upton 2009b

43 Upton 2009b

44 Upton 2009a, p.298. In this case migrant means born outside of that regency, the vast majority of whom were born outside of West Papua since indigenous migration around the territory is relatively insignificant.

45 World Bank, Indonesia Poverty Analysis Program, 2006.

46 World Bank 2006

47 World Bank 2006

48 World Bank 2006

49 Upton 2009a

50 Cited in Pouwer 1999, p.169

51 Upton 2009a, p.262

52 Upton 2009a, p.265

53 Cited in Pouwer 1999, p.171

54 Cited in Pouwer 1999, p.172

55 Upton 2009a, p.266

56 Upton 2009a, pp.267-68

57 United Nations Development Program (UNDP), Indonesia Human Development Report 2004, 2004

58 UNDP 2004

59 It was reported in March 2007 that many teachers assigned to the countryside in the new West Papua province were still effectively absent without leave in the provincial capital Manokwari. See Kompas, Banyak Guru Pedalaman Justru Tinggal di Kota, March 16, 2007.

60 Upton 2009b

61 Upton 2009b

62 Upton 2009a, p.26

63 Stuart Upton, ‘A cultural carnival? Observing social change in Papua’, Inside Indonesia 86, 2006

64 UNDP 2004

65 World Food Programme (WFP), Food Security and Vulnerability Atlas 2009, link.

66 UNDP 2004

67 Badan Pusat Statistik Papua (Statistics Papua), link.

68 BPS Papua, link.

69 UNDP 2004

70 Leslie Butt, ‘“Lipstick Girls” and “Fallen Women”: AIDS and conspiratorial thinking in Papua, Indonesia’, Cultural Anthropology, 20:3, August 2005, p.420

71 UNDP 2004

72 UNDP 2004

73 UNDP 2004

74 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia), link.

75 UNDP 2004

76 Elisabeth Oktofani, ‘Magelang Scores High, Papua Low In Health Survey’, The Jakarta Globe December 1, 2010

77 World Bank, Indonesia Poverty Analysis Program, 2006, link.

78 Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, West Papua: The Obliteration of a People, Tapol, Thornton Heath, UK, 1988, p.3

79 Osborne 1985, p.8

80 PNG became independent from Australia in 1975. See Osborne 1985, p.18-20.

81 Osborne 1985, pp.33-34

82 Pouwer 1999, p.171

83 Upton 2009a

84 Simpson 2010

85 Osborne 1985, p.119

86 Denise Leith, ‘Freeport and the Suharto Regime, 1965-1998’, The Contemporary Pacific 14:1, 2002

87 Jane Perlez and Raymond Bonner, ‘Below a Mountain of Wealth, a River of Waste’, New York Times, December 27, 2005

88 Agus Sumule, “Protection and empowerment of the rights of indigenous people of Papua(Irian Jaya) over natural resources under special autonomy: From legal opportunities to thechallenge of implementation”, Resource Management in Asia Pacific Working Paper 30, 2002

89 World Bank, Papua Public Expenditure Analysis, 2005, link.

90 Cited in West Papua Report January 2011, link.

91 Cited in West Papua Report January 2011link.

92 Cited in West Papua Report January 2011link.

93 Freeport also states that it indirectly created 10,700 jobs in 2006, such as for contract workers or employees at partner firms.

94 Mimika Statistics Agency (BPS) 2007 figures. Markus Makur, ‘More than half Mimika population lives in poverty’, Jakarta Post, September 26, 2007

95 Norway Ministry of Finance press release, June 6, 2006, link.

96 Jack Wold and Ramsay Barrett, ‘Irian Jaya stranded gas accumulation revived after 42 years’, Offshore Magazine 60:4, 2000.

97 ibid

98 ICG, ‘Communal Violence in Indonesia: Lessons From Kalimantan’, Asia Report 19, June 27, 2001

99 Jim Elmslie, Irian Jaya Under the Gun: Indonesian Economic Development Versus West Papuan Nationalism, University of Hawaii Press, Honolulu, 2003, pp. 85-86

100 Elmslie 2003, p.85

101 Environmental Investigation Agency (EIA) and Telapak, The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China’s Massive Timber Theft, 2005, link.

102 EIA and Telapak 2005

103 EIA and Telapak, Rogue Traders: The Murky Business of Merbau Timber Smuggling in Indonesia, 2010, link.

104 ibid

105 Jakarta Post, Papua Refuses to Revoke Logging Licences, March 25, 2003

106 EIA and Telapak 2005

107 South China Morning Post, Indonesia: Illegal Loggers Turn to Papua, November 14, 2004

108 Damien Kingsbury, Power Politics and the Indonesian Military, RoutledgeCurzon, London, 2003 p.197

109 Cited in West Papua Report January 2011, link.

110 Ibid

111 See Butler, Rhett and Sarah Conway. ‘Could peatlands conservation be more profitable than palm oil?’, Jakarta Post, August 22, 2007 and more recent data here.

112 ICG, ‘Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict’, Asia Briefing 66, July 19, 2007

113 AFP, ‘Palm oil giant hits back at Greenpeace’, The Age, August 10, 2010.

114 Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman and Laksmi A. Savitri, Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate, presented at the International Conference on Global Land Grabbing April 6-8, 2011, link.

115 ICG, ‘Indonesia: Resources and Conflict in Papua’, Asia Report 39, September 13, 2002, p.2

116 Neles Tebay, Interfaith Endeavours for Peace in West Papua, Human Rights Office, Missio, Aachen, The Netherlands, 2006, p5

117 Such accounts are not new. See Osborne 1985.

118 Braithwaite et al 2010, p.63

119 International Crisis Group (ICG), ‘Papua, Answers to Frequently Asked Questions’, Asia Briefing 53, September 5, 2006, p.4

120 Such surveillance could also be used to justify the policy of closing West Papua to foreigners.

121 Yusak Pakage earned an early release in July 2010. Filep Karma is still in prison.

122 Irian Jaya was the official name of the province from 1973 to 2002, and means Victorious Irian in Indonesian (Irian being another name for New Guinea). Catherine Scott and Neles Tebay, ‘The West Papua conflict and its consequences for the Island of New Guinea: Root causes and the campaign for Papua, land of peace’, The Round Table, 94: 382, 2005, p.603

123 Catherine Scott and Neles Tebay, ‘The West Papua conflict and its consequences for the Island of New Guinea: Root causes and the campaign for Papua, land of peace’, The Round Table, 94: 382, 2005, p.600

124 Jeff Waters, ‘Torture In West Papua: The Video Verdict Is In’, Australian Broadcasting Corporation (ABC) News, October 27, 2010

125 Noam Chomsky, Understanding Power, The New Press, New York 2002, p.295

126 This is based on a statement by Papua’s governor in 2002 that 40% of civil servants were indigenous. See ICG 2002, p.8

127 ICG, ‘Papua, Answers to Frequently Asked Questions’, Asia Briefing 53, September 5, 2006, p.4

Would an Independent West Papua be A Failing State?

David Adam Stott

“Where it cuts across the island of New Guinea, the 141st meridian east remains one of colonial cartography’s more arbitrary yet effective of boundaries.”1

On July 9, 2011 another irrational colonial border that demarcated Sudan was consigned to history when South Sudan achieved independence. In the process an often seemingly irrevocable principle of decolonisation, that boundaries inherited from colonial entities should remain sacrosanct, has been challenged once again. Indeed, a cautious trend in international relations has been to support greater self-determination for ‘nations’ without awarding full statehood. Yet Kosovo is another state whose recent independence has been recognised by most major players in the international community.2 In West Papua’s case, the territory’s small but growing elite had been preparing for independence from the Netherlands in the late 1950s and early 1960s, and Dutch plans envisaged full independence by 1970. However, in 1962 Cold War realpolitik intervened and the United States engineered a transfer of sovereignty to Indonesia under the auspices of the United Nations. To Indonesian nationalists their revolution became complete since West New Guinea had previously been part of the larger colonial unit of the Netherlands East Indies, which had realised its independence as Indonesia in 1949. In West New Guinea, most Papuans felt betrayed by the international community and have been campaigning for a proper referendum on independence ever since.

Jakarta has staunchly resisted any discussion of West Papua’s status outside of the Unitary Republic of Indonesia. However, in February 1999 Papuan civil society representatives convened in Jakarta for unprecedented talks with President Habibie, Suharto’s successor who was eager to demonstrate his reformist credentials. Habibie’s own successor Abdurrahman Wahid initially attempted a policy of tentative engagement with Papuan civil society, which included sponsoring the Papuan Congress of May 2000. This so-called ‘Papuan Spring’ of 1999-2000 marked the zenith of pan-Papuan organising and solidarity, prompting speculation that West Papua might follow East Timor in conducting a referendum over its status. During this period Papuan nationalists were also able to fly their Morning Star flag for the first time without fear of long jail terms or violent reprisals. However, as hardliners in the Indonesian military consolidated power after a period of relative weakness, the flowers of the Papuan Spring withered and Wahid was removed from office in July 2001.3

Papuan girl at an independence rally in Wamena, August 2011. Photo by Alexander Pototskiy

In response to the Papuan Spring, the Indonesian authorities have pursued a dual strategy — a repressive security approach that also characterised the Suharto years (1966-1998) and co-option of local elites through the 2001 Special Autonomy Law, which has been used to promote greater Papuan participation in local administration. The security approach has combined increasing troop numbers with greater surveillance of civil society, and since mid-2000 the state has again responded to flag-raising ceremonies with violence and long prison terms. In a symbolic act, the Indonesian military’s special forces also killed Papuan Congress chairman Theys Eluay in November 2001. Meanwhile, the Special Autonomy Law, on paper a much more comprehensive devolution of authority than most other provinces gained under Indonesia’s nationwide regional autonomy legislation of 1999, was designed to assuage Papuan demands for independence.4 However, whilst the territory does receive the biggest per capita allocation of central government development funds in Indonesia, Jakarta does not trust indigenous Papuan officials enough to properly implement Special Autonomy and has therefore severely curtailed much of the promised autonomy.5 Its halting implementation has also been accompanied by increasing numbers of Indonesian migrants settling in West Papua.

So far, this dual strategy of dividing Papuan civil society and increasing the costs of Papuan resistance has appeared effective since the momentum generated during the Papuan Spring has not been sustained. Nevertheless, the frequent demonstrations across the territory protesting the failures of Special Autonomy and demanding a referendum have taken on a greater urgency since Indonesian migrants now constitute more than half of West Papua’s population. However, if allowed to vote in a referendum it is probable that many of these settlers would view continuing integration with Indonesia as more in their interest. This raises the question of whether they could or should be excluded from participating in any vote on West Papua’s status. At the time of East Timor’s referendum in 1999, Indonesian migrants constituted around 10% of its population and were excluded from the voter registration process.6 For Papuan nationalists, the demographic situation is therefore much more perilous, and it has also been argued that an independent West Papua is unviable.7 This paper will attempt to analyse what kind of independent state West Papua might become if the territory were to follow Timor-Leste and South Sudan into statehood. Would it become another so-called ‘failing state’, like its closest neighbours Papua New Guinea (PNG), Timor-Leste and the Solomon Islands? By examining some of the difficulties affecting West Papua’s neighbours post-independence this paper will introduce some of the main challenges an independent West Papua could likely face. In conclusion it will examine the prospects for a better future for ordinary Papuans, whether through independence or genuine autonomy within Indonesia.

Melanesia or Asia?

The division of New Guinea between two states, indeed between two continents, can be traced back to 1828 when the Dutch proclaimed their territorial possessions ended at the 141st meridian east, roughly halfway across the large island. During the scramble for empire that also decided the colonial demarcations of Africa, New Guinea’s eastern half was to be administered by German, British and, subsequently Australia colonial governments, before gaining independence in 1975 as Papua New Guinea. However, the western half of New Guinea remains a colony, having being forced in 1962-3 to swap Dutch colonialism for a much more pernicious, militarised Indonesian form. As such, this accident of colonial cartography has proved remarkably durable, and through Indonesian control officially demarcates the border between Asia and Oceania, with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to its west and the Pacific Islands Forum to the east.

Indigenous Papuans are a Melanesian people in common with Pacific neighbours PNG, Solomon Islands, Vanuatu, New Caledonia and Fiji, and are thus racially and ethnically distinct from the vast majority of the Indonesian population. With the exception of partly Polynesian contemporary Fiji, Melanesian countries are characterised by an extremely large number of indigenous ethnic groups due to geographic factors that have encouraged massive linguistic diversity and clan-based ethnic identities. In the case of New Guinea such factors include mountainous terrain, dense rainforests, steep valleys, impenetrable marshland and large distances, which have combined to create isolated communities speaking different languages and developing different cultures. Indeed, New Guinea is home to almost 1000 indigenous languages, with a reported 267 on the Indonesian side, representing around one-sixth of the world’s ethnicities.8 In PNG, Solomon Islands and Vanuatu these micro-polities are so numerous that none are able to impose hegemony over others at national level. Whilst these micro-polities have often fought each other, ethnic conflict is usually restricted to a local level, unlike in sub-Saharan Africa where it has also existed at a national level, most notoriously Rwanda in 1994. Thus creating small, relatively heterogeneous single-member electoral districts or constituencies has been viewed as a potential strategy to minimise ethnic tensions at a local level in PNG, Solomon Islands and Vanuatu.9

Map of Melanesia

Whilst such extreme ethnic fragmentation is rare outside of Melanesia, the presence of large numbers of Indonesian settlers makes the situation in West Papua uniquely complicated. Indeed, Indonesian migrants in West Papua themselves constitute a plethora of ethnic groups, representing the archipelago’s ethnic diversity. Most Indonesian settlers in West Papua come from Maluku, Sulawesi or Java. Despite the diversity of both native and migrant groups, both view the distinct differences in skin tone, hair type and even diet as symptomatic of intrinsic differences that override any other ethnic categorisation.10

The first wave of Indonesian migrants in the colonial era were Christian teachers, officials and professionals from the nearby territories of Maluku and North Sulawesi, brought in by the Dutch administration to help run the territory prior to World War II.11 After 1945, the Dutch forced the departure of many of these functionaries to prevent the spread of Indonesian nationalism but around 14,000 of them were still living in Dutch New Guinea in 1959, with around 8,000 being from the neighbouring Maluku archipelago.12 Since many of these middle-ranking officials had served the brutal Japanese occupying regime, the seeds of Papuan resentment towards Indonesian settlers had already been sown.13 The United Nations-administered transition period of October 1962-May 1963 effectively began the Indonesian takeover, and resulted in an influx of Indonesian civil servants and security personnel, mostly Muslims from Java. This too caused resentment since they replaced Papuans who had been trained under the Dutch for self-governance. In February 1966 a hundred Javanese families set sail for the territory, thus slowly beginning the West Papua chapter of Indonesia’s nationwide transmigration programme, which subsidised families to move from overcrowded regions to less-populated parts of the archipelago.14 Between 1969 and 1989, the programme moved some 730,000 families from Java, Madura and Bali to Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and West Papua.15

The transmigration policy reached its zenith in the 1980s, and the number of ‘official transmigrants’ in West Papua is now dwarfed by ‘spontaneous transmigrants’ who migrated internally with little or no government help. This constitutes two separate patterns of migration since many of the largely Muslim Javanese official transmigrants were originally settled in rural areas where few other migrants ventured. The self-funded migrants originate mainly from eastern Indonesia, mostly Muslims and Christians from Sulawesi and Maluku who usually settle in urban areas along the coast.16 It is these self-funded migrants whose numbers are rising vertiginously. In addition to spontaneous economic migration, other drivers of contemporary Indonesian migration into West Papua are the expansion of the bureaucracy that accompanies the national decentralisation process and large-scale agricultural ventures such as palm oil plantations and the proposed Merauke Integrated Food and Energy Estate. Plans to convert even more land to palm oil and other plantation crops will likely increase the rate of migrant population growth. By contrast, the indigenous Papuan population is unlikely to grow much faster in light of poor healthcare in rural areas and much higher rates of HIV among indigenous Papuans than Indonesian migrants.


Indigenous and Indonesian settler population in West Papua17

One particular difficulty that would immediately confront policy makers in an independent West Papua is the fact that the territory has become divided into two realms – of the (mostly coastal) towns and cities, where migrants constitute the majority and dominate all commercial activity; and the rural interior, which is overwhelmingly Papuan, employed in subsistence farming and often only loosely connected to the modern, cash and international economy. For example, data from the 2000 census shows that in Mimika regency, where the huge Freeport gold and copper mine operates, those born outside of the regency made up some 57% of the population and in Jayapura regency, the territory’s biggest urban centre, they constituted 58%.18 Whilst the towns and cities are relatively prosperous by Indonesian standards, the countryside is populated by an underclass of indigenous tribes who suffer the worst living standards in Indonesia. Since the coastal areas contain most of West Papua’s industries and work opportunities in the formal economy, they also attract better-educated Indonesian settlers who invariably secure the best private sector positions. For instance, it has been estimated that these migrants possess more than 90% of all trading jobs in the territory, and they also dominate the manufacturing sector.19

Papuan rural to urban migration in search of employment actually predates the Indonesian takeover since it began during the Allied war effort and increased with the Dutch expansion of government after their return in September 1945. Wage labour for the war effort and subsequently the Dutch colonial administration was the major form of employment for almost twenty years but such opportunities became scarcer for indigenous Papuans after the Indonesian takeover, forcing many back into a subsistence lifestyle. Migrant domination of the coastal towns and cities continues to crowd out indigenous Papuan migration to urban areas, thus reducing their employment opportunities in the formal, cash economy. Indeed, as migrants continue to arrive they consolidate existing ethnic networks, which are vital for gaining choice employment in Indonesia. Given the relative paucity of the indigenous business class, such ethnic networks work against Papuan job hunters, with the result that Papuans continue to work mainly in subsistence farming. Exacerbating this divide, migrants have also achieved greater success in commercial agriculture, allowing them to take control of local markets. This reality is already a significant issue for both provincial administrations to handle, and has prompted calls for positive discrimination for indigenous Papuans to better compete in the job market. How an independent West Papua deals with this problem would likely have a substantial bearing on the stability and viability of the nascent nation state.

Failed States

In 2007 Chauvet, Collier and Hoeffler estimated the total cost of failing states at around US$276 billion annually in lost GDP, with Pacific island nations accounting for US$36 billion of that.20 The Failed States Index, which perhaps should be described as the failing states index, defines a failed state as “one in which the government does not have effective control of its territory, is not perceived as legitimate by a significant portion of its population, does not provide domestic security or basic public services to its citizens, and lacks a monopoly on the use of force.”21 In the 2011 Index some 177 sovereign states are ranked on their vulnerability to collapse according to 12 indicators, among them conflict, corruption, demographic pressures, poverty and inequality. The rankings are headed by Somalia and dominated by countries in sub-Saharan Africa. Timor-Leste was perceived to be the most vulnerable state among West Papua’s neighbours, although its 23rd place ranking reflects an improvement in its domestic security situation since 2008. The Solomon Islands was ranked 49, PNG 54, Indonesia 64 and Fiji 68.22

Whilst the spillover effects of state failure to their neighbours are reduced since Pacific countries are islands, Chauvet et al (2007) warn that, “The cost of failure might be higher than average in small islands because they are atypically highly exposed to the global economy”. This is largely due to the fact that, “Both capital and labour are likely to be highly mobile internationally in small islands.”23 The implication is that the residents of the country itself shoulder most costs of state failure in the Pacific, in contrast to other regions where the spillover effects to neighbours are much higher. The same research calculated that over a 20-year period the total cost of such state failure in PNG amounted to some US$33.5 billion, or around US$1.7 billion in lost GDP per annum, whilst in the smaller Solomon Islands it reached US$2.2 billion, equivalent to US$0.1 billion per year.24 If correct, this hypothesis suggests that state failure could be particularly damaging to an independent West Papua trying to find its feet.

Failed states are usually characterised by high political instability; rampant corruption; dysfunctional economies; collapse of government services; breakdown of law and order; internal conflicts; and loss of state authority and legitimacy. Such state paralysis allows local and traditional leaders to displace the state’s power in their respective areas, and the state becomes effectively unified in name only. In Melanesia’s case a youth bulge also further threatens stability, and PNG and the Solomon Islands are the states most closely associated with state failure within the whole Pacific islands region which also encompasses Polynesia and Micronesia. In both countries high crime rates, extensive political corruption and rampant tribalism are becoming increasingly threatening. By analysing the present situation in West Papua this section will consider whether some of the pressing issues gripping its neighbours would likely affect an independent West Papua too.

Political Instability

“Melanesia and East Timor are now widely perceived in official and academic circles as an ‘arc of instability’ within which economic development has also largely stalled.”25 Whilst only Fiji has suffered military takeovers, political instability has characterised Melanesia since independence. Across the region unrepresentative elites often manage to seize control of the state and use their positions for self-enrichment and empowerment of their own narrow constituencies, usually confined to members of their own clans or language groups. The pre-eminence of these so-called ‘Big Men’ is highly entrenched and feeds a situation in which locals see themselves as “followers of the state”, that is “personified as a big man . . . bound by . . . reciprocity to look after and redistribute resources to his followers”.26 The legitimacy of such big men and their administrations derives both from their ability to sustain patronage networks and from international recognition and assistance. As has been the case across both Indonesia and Melanesia, diverted development funds and revenues from commodity exports enriches politicians, their cronies and public servants, engendering mistrust of the authorities, hampering development efforts, fostering rising levels of crime, and even encouraging internal rebellions.27

Topographical map of West Papua

The extent to which such a patronage-based style of politics has contributed significantly to state weakness and political instability across Melanesia and the Pacific is particularly visible during elections. A familiar pattern in elections in PNG, for instance, is an unwieldy number of candidates and parties competing against each other in which over 50% of sitting candidates are not returned. Many new members win their seats with under 10% of the vote and consequently cannot or will not represent the remaining 90%. Intense bargaining often ensues after the votes are tallied, with the many independent candidates trading their votes for handouts to their supporters. Political parties in PNG, and in other Melanesian states, are usually centred on an individual leader rather than being ideologically based. Thus, political parties frequently splinter in light of the competing interests of their leaders, and it could be many years before issues-based politics become entrenched across the region. The inevitable outcome is a fractious coalition government fused together only by corruption and bribery in the absence of party loyalties and awareness of the public good. Ironically, disillusionment with a fragmented national parliament further fuels instability since electors increasingly vote for smaller political parties or local independent candidates instead of the major national parties. As a result, the failure of leadership across Melanesia to act in the national interest is seemingly putting the systems of democracy under threat, especially in light of the region’s rapidly growing, increasingly urbanised young population.

The Westminster system of parliamentary democracy as practiced in Melanesia has not proved able to hold elected politicians to account partly because the electorate seems to have little concept of how the system is meant to operate. Furthermore, many of the MPs that get elected have no genuine understanding of how the Westminster system should operate. Instead, many only care about getting in to parliament, securing a government post that guarantees all the perks and privileges, and then clinging onto power. A politician in Melanesia needs to pay back those who voted for him, and a government position is usually the only means to do so. The inevitable result is that politicians spend their entire term in parliament maneuvering to get into government by any means necessary, leading to frequent motions of no confidence in the sitting government by those attempting to form the next government. As a consequence, the whole basis of democracy in Melanesia appears inherently unstable, and illustrates the problematic nature of grafting liberal democratic political systems onto traditional authoritarian arrangements of hierarchy and leadership.

Indeed, democracy appears to be in crisis in all of West Papua’s closest neighbours. Whilst PNG, Solomon Islands and Vanuatu are all formally constituted on the Westminster system of parliamentary democracy, each suffers regular constitutional crises and parliamentary votes of no confidence. For instance, PNG’s acting prime minister is currently facing a Supreme Court challenge over his, allegedly unconstitutional, appointment in December 2010, whilst his predecessor had been trying to install a new governor-general, an appointment beyond the remit of the prime minister. The widespread fraud and violence that overshadowed PNG’s general elections in 2002 and 2007 also suggests that democracy is under siege. Meanwhile, the Solomon Islands has had 15 governments since independence in 1978, the vast majority of which have been unstable coalitions in a persistent state of flux and under constant threat of no-confidence votes. Indeed, the very first act of the newly appointed opposition leader in April 2011, himself a former prime minister, was to lodge a motion of no confidence in the sitting government. In Vanuatu the government was toppled in a similar no-confidence vote at the end of 2010, whilst Fiji was formerly a democracy but a military coup in 1987 ushered in alternating periods of military rule and parliamentary democracy. The most recent coup of December 2006 re-established military control and elections scheduled for March 2009 have been postponed to September 2014 at the earliest.

East Timor also has had a difficult transition to independence. Violent clashes flared in 2006 when approximately 600 soldiers, constituting some 40% of the armed forces, were dismissed after protesting alleged discrimination against troops from the west of the country. This necessitated the deployment of peacekeeping forces from Australia, Malaysia, Portugal and New Zealand to quell the violence and looting in the capital Dili. Prime Minister Mari Alkatiri was forced to resign and other members of the political elite were implicated in the troubles. In February 2008 rebel soldiers broke into the homes of President José Ramos-Horta and Prime Minister Xanana Gusmão, resulting in a serious gunshot injury to Ramos-Horta and the fatal shooting of rebel leader Alfredo Reinado. Gusmão managed to escape from his home prior to the rebels’ arrival but his car was peppered by gunshots on its way to Dili. Whilst political tensions have gradually subsided since then polarisation ensures the nascent state remains fragile.

Given that none of its neighbours have enjoyed political stability since independence, it would be a challenge for an independent West Papua to avoid similar problems, especially since it is currently suffering from other symptoms that characterise failing states in the region. A foretaste of instability might be glimpsed in the controversy surrounding the MRP (Majelis Rakyat Papua or Papuan People’s Assembly), a body established under Special Autonomy to be staffed entirely with indigenous Papuans and to represent Papuan cultural interests. Whilst the body is not equivalent to a second chamber of the provincial parliament, it does have a role in the legislative process and in theory should possess significant political authority. However, elections to the MPR have been dogged by allegations of irregularities, most recently in February 2011 when Papuan civil society complained about a lack of transparency in the vote counting process. The provincial parliament and three Protestant churches were among the dissident voices expressing their disapproval of the MRP, whose membership and leadership have also been subjected to interference from the central government. For example, Jakarta rejected the recent re-election to the MRP of Agus Alue Alua and Hanna Hikoyobi, the body’s chair and vice chair for the 2005-2010 period respectively, amid accusations that the pair had been using the MRP to promote Papuan independence. Moreover, the history of the Organisasi Papua Merdeka (OPM, or Free Papua Movement), the territory’s main armed resistance movement since 1965, has been riddled with internal ethnic rivalries that have compromised the group’s effectiveness.28

Corruption

In addition to political instability, corruption is also endemic throughout Melanesia, particularly in PNG and Solomon Islands but also to a lesser extent in Vanuatu and Fiji. Indonesia’s reputation for corruption is well founded too, with many observers arguing that it has actually worsened and become more diffuse since Suharto’s fall in 1998.29 Transparency International’s annual Corruption Perceptions Index (CPI) for 2010 ranked Indonesia and the Solomon Islands joint 110th worst out of 178 countries for “the degree to which corruption is perceived to exist among public officials and politicians”.30 Vanuatu was ranked 73 and PNG 154.31 PNG’s Public Accounts Committee found in February 2010 that only five of some 1000 government departments, agencies, provincial governments and statutory organisations it investigated had satisfied the Public Accounts Management Act to properly account for government funds. Nonetheless, Port Moresby has shown little inclination to seriously prosecute corruption cases, strengthening the perception that nepotism and cronyism are becoming increasingly entrenched. Whilst PNG probably deserves its low ranking, one weakness of the CPI is that it does not account for local variations within countries, as anecdotal evidence suggests corruption varies significantly among the cities, districts and provinces of many states. The CPI also fails to take into account the foreign drivers of corruption, which characterise resource extraction schemes in particular.

Nevertheless, most politicians in Melanesia tend to be motivated by self-enrichment and localism, an obvious recipe for corruption that is a strong feature of government in PNG and is being replicated in West Papua. As part of its policy response to the Papuan spring of 1999-2000, Jakarta has cultivated an elite of indigenous Papuan politicians and bureaucrats in order to ameliorate separatist sentiment. The Special Autonomy Law of 2001 specifies that provincial governors must be indigenous Papuans and that indigenous Papuans are to be granted priority appointment as judges and prosecutors. Aside from the position of governor, Indonesian settlers have controlled the territory’s bureaucracy, especially at the higher levels. However, under Special Autonomy the indigenous elite has demanded a greater role in running the territory, in response to the increasing numbers of Indonesian migrants dominating the formal private sector. Their vehicle has been the MRP whose members have also pushed for laws stipulating that local administration heads and their deputies must be native Papuan. Although real efforts to employ more Papuans in government service only began in the late 1990s, as a result of Special Autonomy it was estimated in 2005 that around 35% of the civil service was indigenous Papuan.32 This contrasts with Dutch efforts that had Papuans comprising around 30% of the civil service in 1957 and around 75% in September 1962 on the eve of the Dutch departure.33

Special Autonomy has also dramatically increased the amount of government money flowing into West Papua. The World Bank has calculated that transfers from the central government to the territory have risen over 600% in real terms since 2000, with the result that Indonesia’s decentralisation policy has mainly served to increase local level corruption in West Papua.34 In addition to dispersing an average of US$ 240 million per annum in 2002-2006 under the Special Autonomy legislation, Jakarta has also provided extra funding for infrastructure development. This amounted to US$ 72 million 2006 and US$ 95 million in 2007.35 Some 60% of Special Autonomy funds are distributed to the two provincial governments and 40% to local district governments but these transfers have resulted in little improvement in health, education and development outcomes in much of the territory. Despite having been largely marginalised since 1963, it seems that Papuan bureaucrats and politicians have learned quickly from their Indonesian colleagues how to enrich themselves via government positions.

Civil servants and local politicians in West Papua have also benefitted from national level reforms that have created new administrative divisions throughout Indonesia under a policy known as pemekaran (literally blossoming or blooming). In West Papua, this process has again been driven by indigenous elites lobbying for the creation of new regencies, districts, subdistricts and villages in order to promote clan interests and gain access to government funds.36 For instance, local government in the territory had expanded to 38 districts by 2010 from nine districts in 1998. Such new administrative units offer customary leaders the opportunity to occupy newly created positions and to financially benefit from their creation. This has prompted greater competition for power and influence, fuelling tensions between ethnic elites particularly in Ayamaru, Biak and Yapen, as well as between coastal Papuans and those from the highlands interior.37

The territory of West Papua was itself also partitioned in February 2003 into the provinces of Papua and West Papua, with a third province also proposed. This division of West Papua into three provinces was also driven by indigenous elite rivalries, and led to violent demonstrations in which several protesters were killed. Whilst the proposed Central Irian Jaya province was later shelved, the creation of West Papua province was allowed to stand as a fait accompli despite the Constitutional Court ruling that this split violated Papua province’s Special Autonomy Law. The establishment of West Papua province stemmed from Papua province’s 1999 gubernatorial elections won by Jaap Solossa. His defeated opponent was Marine Brigadier General (retired) Abraham Atururi, who had been one of the three deputy governors under the previous governor. Whilst both Solossa and Atururi benefitted from Dutch primary and secondary education and subsequently worked with the Indonesian authorities after the sovereignty transfer, ethnic differences characterised their political rivalry. Within the proposed new province of West Papua, Solossa drew support from the Ayamaru and Sorong elites who had been disenchanted with Atururi when the latter was Sorong district head. Similarly, Atururi was backed by other Bird’s Head regional elites dissatisfied with the ethnically Ayamaru district head. As Governor of Papua province, Solossa opposed any partition of the province, whilst Atururi saw the creation of West Papua province as a political opportunity.38

West Papua province, carved out of Papua province in 2003

Ethnic tensions and competition for resources also shaped the actual composition of West Papua province. For example, new districts such as Raja Ampat and Fak-Fak initially preferred to remain within the rump Papua province since they feared domination by politically savvy Sorong and Ayamaru elites.39 West Papua’s creation also resulted in the founding of 28 new regencies, among them Teluk Bintuni that hosts the Tangguh liquefied natural gas (LNG) processing plant operated by multi-national BP. Project development began in 1999, and the plant finally started shipping LNG to China, South Korea and the United States in 2009. This US$5 billion scheme gave greater impetus to the creation of West Papua province, which is also home to substantial logging interests around Sorong.

Regional ethnic rivalries over the capture of resource revenues were also visible in the proposed establishment of Central Irian Jaya (Central Papua) province, which was supported by elements in the central highlands and the southern coastal plain who feared domination by the northern coastal elite. Given that this province would contain the Freeport mining operations near Timika, the biggest gold mine and second biggest copper mine in the world, the potential rewards were very high. Clemens Tinal, Timika district head, and Andreas Anggaibak, Speaker of the Regional House of Representatives, lobbied vigourously for its creation, apparently receiving support from Indonesia’s State Intelligence Agency.40 Opposition to the establishment of Central Irian Jaya province came from the Amungme and other Timika ethnic groups, and was closely linked to existing inter-ethnic disputes among communities surrounding the Freeport mine over access to Freeport community support funds and community leaders’ ties to the Indonesian military. When Anggaibak formally announced the province’s creation in late August 2003 riots ensued in which five people were killed and dozens injured.

The rioting over the proposed establishment of Central Irian Jaya province prompted elites from Biak and Nabire to argue that their regions would be a safer choice to site the new province’s capital.41 This laid bare tensions between northern coastal elites and highlanders over access to revenues from the Freeport mine. Indeed, Timmer (2007) suggests that, “Highlanders and people from the south-coastal regions (Mimika, Merauke) are often consumed with envy about the power enjoyed by northern coastal elites who have a remarkable acquaintance with Indonesian ways of doing politics”.42 Whilst the local population enjoys greater representation in district governments of the highlands and the southern coastal plain, among Papuans in the provincial bureaucracy those from northern coastal communities in Biak, Yapen, Sentani, Sorong and Ayamaru do indeed predominate. The comparatively low level of development across most of the highlands exacerbates such ill feeling, and presently most violent resistance to the Indonesian state is incubated in the highlands region. As a result, highlanders are known to characterise northern coastal Papuans as collaborators with the Indonesian authorities. This could yet affect political stability in the territory since the proposal to create Central Papua province is now back on the agenda, comprising 14 regencies with Biak as the capital and Dick Henk Wabiser, a retired admiral from Biak as the acting governor.43

Indeed, district heads in several regions across West Papua have pushed for their districts to become the capitals of new provinces under pemekaran and decentralisation.44 They include Merauke, Yapen Waropen, Serui, Biak, Nabire, Fak-Fak and the highlands as the creation of new provinces promises access to power and resources to regional Papuan elites. For instance, Merauke politicians have campaigned for a South Papua province since Merauke is home to West Papua’s largest concentration of Catholics and whose leaders have long felt excluded by the largely Protestant and migrant dominated provincial capital Jayapura. This proposed new province has also been home to locally significant tribal rivalries since Merauke was divided into four districts in 2002.45

Whilst the Papuan spring of 1999-2000 seemed to indicate that over thirty years of Indonesian rule had inculcated a genuine pan-Papuan national identity, in contrast to neighbouring PNG, “local support for partition demonstrates that Papuan unity is fragile and the development of a coherent territory wide identity remains a work in progress”.46 The division of the territory polarised the Papuan elite between those such as former Governor Solossa, prominent Papuan intellectuals and many civil society groups who opposed it and other elites who stood to benefit from the founding of new provinces, regencies and districts. Complicating matters, the security forces have also supported the creation of new administrative units since their establishment has frequently been accompanied by the creation of new military and police commands. Whilst all provincial governors under Indonesian rule have been indigenous Papuans, they have had to tread carefully with the Indonesian military, which has been the single most powerful state actor since the Indonesian takeover. Greater Papuan participation in the public sector has also seemingly destabilised the territory, with the elections for district government heads, in particular, becoming an arena for political conflict. So widespread has this trend become that one analyst was moved to state, “ethnic differences play a significant and sometimes alarming role in land and resource politics”.47 Just as in other Melanesian states, these rivalries are playing an increasingly visible role in West Papuan politics, not just between different indigenous groups but also between Papuans and Indonesian settlers. These developments indicate that corruption and political instability would be a further challenge for an independent West Papua authority to overcome.

Poor Government Services

The nexus of corruption, ethnic rivalries and chronic political instability, characterised by frequent parliamentary votes of no confidence, greatly undermines Melanesian governments’ capacity to effectively deliver public services. In PNG, resource revenues and international assistance have not translated into better roads, schools and health services. Despite receiving billions of dollars of Australian aid, scant development has occurred and per capita incomes have barely improved since independence in 1975. Particularly during the monsoon season, impassable roads hamper local trade and fuel internal migration into cities and towns. Moreover, evidence suggests that public service delivery is more problematic in multiethnic democracies.48

Likewise, West Papua is already suffering from the poor delivery of public services, especially in rural areas where indigenous Papuans predominate, and evidence from its neighbours indicate the delivery of public services would be unlikely to improve after independence. Over the last decade, the indigenous Papuan middle class has benefitted from an expanding civil bureaucracy and increased local government funding under decentralisation and Special Autonomy. However, it is obvious that this newly empowered and enlarged Papuan bureaucracy has little ability to dispense public services. Since educational standards have long lagged behind those in the rest of Indonesia, there is a dearth of sufficiently qualified people and many of these bureaucrats apparently have little relevant education or experience. Indeed, it has even been claimed that primary school teachers without administrative experience are running agriculture departments.49 At the very least, this illustrates that Papuans badly need better education services. 


“Special Autonomy has failed: Papuans’ right to life is threatened

Those in West Papua who advocate the creation of new administrations argue that it improves public services in hitherto isolated rural areas but there is little evidence that this has actually happened. Instead, pemekaran devours much of the territory’s development budget to pay for office construction and the hiring of the extra staff, with the result that West Papua has the highest per capita expenditure on civil service in Indonesia but with little indciation that performance has improved. Indeed, in 2005 the World Bank found that in parts of Papua province the amount spent per capita on civil servant salaries was 60% above the Indonesian national average.50 Whilst more Papuans have secured jobs in the civil service, their lack of education and training has also resulted in the recruitment of more Indonesian settlers to shore up the administration of the expanded civil service. The territory’s poor relative performance was underlined in Indonesia’s Regional Economic Governance Index, which surveyed 245 regencies and municipalities across 19 of Indonesia’s 33 provinces in 2011. Districts and cities in West Papua and Maluku comprised nine of the 10 worst ranking units in the survey, with Waropen regency in Papua province rated the worst of all.51 Interestingly, in a list dominated by districts in Java and Sumatra, Sorong in West Papua province was rated fifth best in the Index.

One of the reasons for the poor performance among indigenous Papuan civil servants is that West Papua has long had the lowest per capita expenditure on education in the country. This is despite it having the highest per-capita revenue of all six Indonesian regions thanks to its resource earnings and small population.52 In 2006 it was reported that West Papua also had the worst participation rates in education, with enrolment for primary education at 85%, dropping to 48% for secondary school and 31% for high school.53 Furthermore, some 56% of the population had less than primary education and 25% remained illiterate.54 These figures cover both migrants and indigenous Papuans across both provinces, and are exacerbated by an unequal distribution of educational resources, concentrated in the coastal towns and cities at the expense of rural areas. Indeed, figures from 2005 indicate that the average distance to junior secondary schools in densely populated Java was 1.9 kilometres whilst in West Papua it was 16.6 kilometres.55 Government data from 2008 indicated that only 17.63% children in rural Yahukimo district had completed their primary education. Moreover, even indigenous urban residents are still twice as likely as migrants to have little or no formal schooling, a disparity that was first recorded in the 1970s.56 Newer figures from the UN Children’s Fund (UNICEF) suggest that secondary school enrolment in Papua province is only 60% compared to the Indonesian national average of 91%. Where schools do exist, often there is a serious lack of books and teachers, especially in rural areas of the central highlands since most teachers prefer to live in urban areas.

Health indicators also paint a vivid picture of indigenous Papuan deprivation. In 2004 West Papua had the lowest per capita expenditure on public health in the country, despite its resource earnings.57 As a consequence, indigenous Papuans also suffer the lowest health standards of any Indonesian citizens. In results published in December 2010, Pegunungan Bintang district in Papua province placed last in the Ministry of Health’s Community Health Development Index, which measures health care across all 440 districts and municipalities in Indonesia. Indeed, of the lowest 20 districts across the country 14 are found in eastern Indonesia, mostly in Papua province. The quality of these health care rankings are based on 24 indicators such as the per capita ratio of doctors, immunisation rates, access to clean water and the incidence of mental health problems.58 Geographic inaccessibility is undoubtedly a factor in such discrepancies, however.

As with education, health services in rural areas remain very poor, with only a minimal government presence outside of areas with military bases. Whilst health centres have been established in all sub-regencies, these clinics remain poorly staffed and equipped. For instance, in 2006 it was reported that in Papua province the average distance of a household to the nearest public health clinic was 32 kilometers, whereas in Java it was 4 kilometers.59 In 2009 there were only 12 government hospitals, six private hospitals and 213 clinics across the whole territory. Such inadequate primary health care affects life expectancy, already the lowest in Indonesia. West Papua also has highest HIV/AIDS rates in the country. The UNDP Report for 2010 notes that the territory has the highest per capita rate of HIV/AIDS infection in Indonesia at 2.4%, well above the national average of 0.2%, with aid agencies critical of the government’s lack of response. Malaria and tuberculosis rates exceed national figures also.

As a result of poor government performance in education, health and welfare, West Papua also continues to post the lowest human development index (HDI) scores in Indonesia, along with the country’s widest variation in district HDIs.60For instance, in 2004 the central highland regency of Jayawijaya had Indonesia’s lowest HDI classification of 47, whilst the multi-ethnic port city of Sorong scored 73. In 2009 the new district of Nduga in the deprived central highlands scored 47.45, compared to 74.56 in Jayapura, the territory’s biggest city. The HDI also assesses how economic growth in GDP (gross domestic product) translates into improvements in human development by comparing average per capita GDP in each province with its HDI ranking. In 2004 Papua province scored worse than any other Indonesian province since it ranked third in terms of GDRP (gross domestic regional product) but only 29th (out of 30 total provinces at the time) in HDI. Newer data compiled by Statistics Indonesia in 2009 produced a similar outcome, and ranked Papua province as 33rd out of 33 provinces and West Papua province 30th.61 Whilst it can be argued that much of this disparity is due to the Dutch colonial legacy and the difficulties in delivering basic services in remote areas, the UNDP concluded that these figures are “a clear indication that the income from Papua’s natural resources has not been invested sufficiently in services for the people”.62

Given the wide cleavage between the migrant-dominated coastal urban areas and the deprived, overwhelmingly indigenous interior, such disparities in human development become even more marked. The UNDP definition of poverty uses factors such as illiteracy, access to health services and safe water, underweight children and the likelihood of people not reaching 40. Under this definition, the HDI research found that within Papua province some 95% of all poor households resided in rural areas, markedly worse than the national average of 69% and a clear indicator that poverty was concentrated in the indigenous population. The UNDP also found that only 40% of poor households had in excess of five family members, again under the Indonesian average, which reflected higher than average infant mortality rates.63 Indeed, among children aged under five and classified as poverty stricken, over 60% were malnourished, as opposed to only 24% of poor children in the Java/Bali region.64 Of these poor households in West Papua, some 69% lacked access to safe water, 90% suffered inadequate sanitation at home and over 80% had no electricity. Half of all poor households in the territory lived in villages accessible only by dirt road, hampering the rural poor’s access to markets. At the same time, some 90% of poor households lived in villages with no telephone, 84% lived in villages without a secondary school and 83.5% lacked access to bank or credit facilities.65

Papuan children in the rural highlands, Papua province

Whilst both provinces in the territory continue to post HDI outcomes well below the Indonesian national average, their scores since 1999 have shown an upward trend, although how much of this is the product of rising rates of in-migration is difficult to quantify. For instance, Papua province’s HDI rose from 58.80 in 1999 to 64.53 in 2009, whilst that of West Papua province was 63.7 in 2004 and 68.58 by 2009. By contrast, the Indonesian national average was 64.3 in 1999, and had risen to 71.76 in 2009.66 Over the border in PNG, HDI figures have been consistently lower than those of West Papua with worse results in all the key indicators of life expectancy, literacy and per capita GDP. Nevertheless, the existence of large rural to urban variations and high numbers of migrants in West Papua make any direct comparisons between the indigenous populations of PNG and West Papua difficult.

In the poor delivery of government services West Papua already shares much in common with its neighbours, particularly PNG and the Solomon Islands. Prior to Australian intervention in mid-2003, the central government in Honiara had lost control of the country and services had largely collapsed. Many civil servants had simply stopped turning up to work, whilst those who did often received no salary. Treasury officials and government ministers were also frequently intimidated at gunpoint. Whilst the situation in PNG has never plumbed such depths, tribal fighting in the past two decades has exacted a heavy toll on public service delivery, especially in Southern Highlands, Enga, Western Highlands and Simbu Provinces. In these populous regions the destruction of schools, medical facilities and other government infrastructure has seriously disrupted development in the affected areas, forcing teachers, health workers, and other public servants to flee to safety. Even in regions not prone to inter-group violence, public service had been widely perceived as inadequate, and even the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) have voiced concern over poor service delivery. As in West Papua, the civil service is seen as eating up most of PNG’s national budget in salaries and benefits but with precious few results to justify its existence.67 Delivering sufficient healthcare, education and basic infrastructure will be probably the biggest challenge for an independent West Papua given the present realities and difficult terrain in the remote interior. Nevertheless, the resource revenues that the territory enjoys should make it possible to better tackle these issues, if civil service performance can be improved.

Dysfunctional Economies

The Asian Development Bank noted in 2010 that, “PNG, Solomon Islands, and Timor-Leste are finding it difficult to diversify and stimulate growth beyond exploitation of nonrenewable oil, minerals, and forests.”68 As with West Papua, these economies remain heavily reliant on resource revenues, being hampered by low productivity in agriculture and an almost non-existent manufacturing base. Even tourism, which could provide a much-needed boost to the service sector of these economies, is held back by the fragile security situation in West Papua and its neighbours. Furthermore, the characteristics of resource dependence create distortions that increase vulnerability to external shocks, such as a collapse in commodities prices, and promote inequalities between internal regions and ethnic groups.

The enclave nature of mining and fossil fuel extraction in particular exacerbates the large imbalances in West Papua’s economy and ensures the benefits are not distributed equitably. Indeed, much of these windfall gains are highly concentrated in a few regions to the detriment of the rest of the territory.69 Moreover, due to the territory’s historically low education budget, relatively few Papuans secure skilled jobs in major projects like BP’s LNG processing plant or Freeport’s gold and copper mine. Thus, despite its resource wealth, West Papua suffers from Indonesia’s highest poverty levels. Government data from 2010 indicated that around 35% of the territory’s population still lived below the poverty line, compared to the national average of around 13%, with income disparities also the widest among Indonesia’s six regions. In 2002 a mere 34% had access to clean water and 28% to adequate sanitation, whilst just 46% were on the electricity grid, the lowest level in all of Indonesia.70 In 2005 Indonesia’s Ministry for the Development of Disadvantaged Regions classified 19 of 20 regencies across Papua province as underdeveloped.

A large underground economy is another feature of a failing state, and in both PNG and West Papua the growing Asian presence in resource extraction, hotels and other commercial enterprises has resulted in rising levels of corruption and organised crime.71

Illegal logging is particularly lucrative since New Guinea is home to the world’s third largest tropical forest, surpassed only by the Amazon and Congo Basins. As such, it is home to the last undisturbed large-scale forest in the Asia-Pacific, and as commercial timber stocks in Sumatra and Borneo are increasingly depleted the Indonesian and Malaysian logging industry has turned its attention towards West Papua and PNG. A senior official at Indonesia’s Ministry of Forestry conceded in 2010 that around 25% of West Papua’s forests have fallen to legal and illegal loggers since the late 1990s, with the forested area falling from 32 million hectares to 23 million hectares.72 In PNG it is widely estimated that some 70-90% of all the country’s logging is illegal, much of it due to the Malaysian firms that dominate the country’s timber industry.

Most logging operations in West Papua, PNG and the Solomon Islands are socially, environmentally and economically unsustainable since land custody is central to the survival of indigenous rural communities. Logging often damages the self-sufficiency of such communities since their opportunities to grow food, to hunt and to catch fish are reduced. Drinking water sources and materials to build houses are also lost or degraded. Given that government-led development is conspicuous by its absence in many rural areas, local communities are vulnerable to logging company promises of roads, schools, health clinics, and revenues. Aside from arterial roads to transport logs, most of these promises usually go unfulfilled. Instead, spoiled land and polluted water are the most visible legacy of logging operations across Melanesia. 

Special Autonomy has added to the regulatory confusion in West Papua as swathes of overlapping and contradictory regulations issued at the national level, provincial level and district level have facilitated the increase of both legal and illegal logging. Local timber elites take advantage of the many loopholes to secure many small-scale licenses, ostensibly to benefit local residents but in actuality for the profit of timber firms. These elites can include Papuan community leaders, politicians, civil servants, military and police officers. These same local elites are also thought to be responsible for the increase in illegal logging in West Papua province, often in collusion with Malaysian, Korean and Chinese logging companies now present in the territory. China, having already reduced its own logging due to environmental concerns, is the biggest market for Papuan timber.73 Indonesia’s Ministry of Forestry estimated in 2004 that over seven million cubic metres of timber were being smuggled out of West Papua annually, equivalent to 70% of the total volume of timber leaving Indonesia illegally each year.74 The situation in West Papua is thus reminiscent of a pattern that has been repeated across Melanesia whereby, “Assignment of the right to sign logging contracts to tribal chiefs or ‘big men’ has led to a situation where rights to harvest are granted by landowners in return for a pittance, in terms of their share of the revenue in excess of logging costs”75 Indeed, corruption in the logging industry has become embedded in post-independence Melanesian politics as it provides significant revenues for local leaders to distribute to their supporters.

Deforestation across both sides of New Guinea

 

The Indonesian security forces are also heavily involved in legal and illegal logging in West Papua, and it is a particularly lucrative sideline since even the lowest ranks can earn money from it. The military and police are often employed by logging firms to deal with local communities angered by displacement from their customary lands and environmental damage. Wasior in West Papua province has been the scene of particularly violent conflicts between timber companies and locals protesting the lack of compensation, which has resulted in retaliatory action by elite police paramilitary brigades that forced around 5,000 locals from their homes.76 Moreover, several forestry concessions are part owned by military foundations, and leaked US Embassy cables reveal the private concerns of American officials over the military’s role in West Papua. An October 2007 US Embassy cable quoting an Indonesian foreign affairs official stated that, “The Indonesian military (TNI) has far more troops in Papua than it is willing to admit to, chiefly to protect and facilitate TNI’s interests in illegal logging operations.” An earlier cable from 2006 cites a PNG government official as saying that the TNI is “involved in both illegal logging and drug smuggling in PNG.”77 Indeed, the removal of the Indonesian military from West Papua would constitute a major improvement in the lives of most indigenous Papuans.

The need for foreign exchange has also ensured that logging in the Solomon Islands has greatly exceeded sustainable levels in most years since 1981, and began with collusion between Malaysian logging firms and individual government ministers. At present logging composes around 70 to 80% of the country’s exports by value but recent estimates suggest that forestry reserves will be depleted by 2014.78 The inevitable collapse of the logging industry in the Solomon Islands could likely result in an economic shock to the fragile state and might even lead to another uprising, as in the late 1990s. As such, logging is a major source of political instability in the Solomon Islands, and similar tensions are visible in West Papua too, with many local communities resentful of logging firms and their Indonesian settler staff.

Addiction to foreign aid is another characteristic of a dysfunctional economy, and many of West Papua’s neighbours exhibit symptoms. For example, in recent years foreign aid has constituted over 60% of the Solomon Islands’ development budget, and it was one of the world’s top three aid dependent countries between 2005 and 2007.79 Foreign aid to the country in 2007 made up some 47.1% of gross national income (GNI), much higher than the low income country average of 7.7%, although this figure was inflated by the large Australian presence attempting to reform the country’s law and order institutions. Whilst the disparity between the Solomons and other low income countries in aid dependency had reduced somewhat by 2009, the latest year for which data is available, the figures below indicate only a marginal improvement. Likewise, PNG and Vanuatu, both classified as lower middle-income countries by the World Bank in 2011, each receive proportionally much more foreign aid than the average for lower middle-income economies, as does Fiji, which was recently upgraded to upper middle-income status. 

Despite its oil and gas revenues, Timor-Leste also remains heavily reliant on foreign assistance to feed its population.

Regional Aid Dependence in 200980

Aid has also been compared to the resource curse whereby large revenue inflows encourage political rent seekers and retard development outcomes, a fact recognised by the Asian Development Bank (ABD) in its attempts to promote policy reform in the Pacific.81 The ABD acknowledges its biggest challenge has been how to overcome a paucity of political will for reform in the recipient country, the lack of which severely limits the impact of aid. Aid also offers legitimacy to corrupt and incompetent regimes, enabling them to cling to power even when they have lost popular support. Employing empirical data from some 108 recipient countries over a 40 year period, another study argues that, “since most foreign aid is not contingent on the democratic level of the recipient countries, there is no incentive for governments to keep a good level of checks and balances in place”.82 These findings suggest that foreign aid weakens democratic rules and corrupts political institutions in recipient countries. This does not bode well for the consolidation of democratic institutions in an independent West Papua since it is likely the nascent state would also be reliant on various forms of development assistance, at least in the short to medium term.

Aid agencies would undoubtedly play a role in any emerging Papuan state and a critical issue would be land ownership. In Timor-Leste international agencies such as AusAID (Australia’s overseas aid programme), USAID (United States Agency for International Development) and the World Bank have been strongly advocating land commercialisation through robust titles and registration. Anderson (2010) notes that AusAID has also been the most vocal agency encouraging land reform in Melanesia where it has strongly promoted the Australian land title model. However, he argues that in many former colonies such commercialisation of customary lands has frequently displaced communities from their land and damaged local food security and distribution networks.83 The vast majority of land in Melanesia, and to a lesser extent Timor-Leste, is still held under customary laws, not officially registered or even written down. This is because at independence most Melanesian constitutions enshrined customary land holding systems and little of this land has been sold or leased as yet. On the other hand, powerful regional actors such as Australia and the United States argue that the commercialisation of customary land through central registration increases agricultural productivity and spurs economic development. Melanesian notions of customary land have also been under siege from loggers, miners and other investors, in addition to corrupt local and national interests. Citing the case of post-colonial Kenya however, Anderson suggests that central land registration may actually fuel land disputes, instead of securing tenure as its proponents argue, since elites often claim more land that they have rights to under customary laws.84 As in West Papua, commercialisation can also disadvantage uneducated or powerless rural communities since they are vulnerable to fraud and deception in which their traditional lands can end up registered to someone else. Even in fully transparent registration cases, secondary traditional owners such as wives and sisters frequently do not get listed in the land register.

Proponents claim there are numerous advantages to customary land tenure such as widespread employment, ecological management, cultural maintenance, social cohesion and local food security.85 However, rapid population growth in West Papua and across Melanesia means that whilst subsistence production remains essential for rural communities, current methods of production are not enough to satisfy contemporary national requirements. Whilst it is possible that small farming in Timor-Leste, West Papua and across Melanesia might be sustained it needs better infrastructure to support local markets, to enhance rural health and education services, and to balance the raising of export crops alongside traditional subsistence production. However, the trend in many parts of Indonesia since 1997 has been to pursue cash crop production and land rationalisation, which often displaces and marginalises small-scale agriculture.

West Papua has not been immune to these changes sweeping through Indonesia, and almost fifty years of Indonesian rule have resulted in parts of the territory having a very different system of land tenure than its Melanesian counterparts. Moreover, it is highly likely that an independent West Papua would face many of the same land title disputes that have beset Timor-Leste since 1999 as it has transitioned from being an Indonesian province to an independent state. A pre-existing lack of clarity in land titles was exacerbated by Indonesian military orchestrated violence immediately after the country’s vote for independence, which destroyed much of the new nation’s infrastructure, buildings, and land tenure documents. As in Timor-Leste, resolving land conflicts bottled up by many years of Indonesian rule would also be a major undertaking in an independent West Papua.

Breakdown of Law and Order

In the last decade Australian military and police have intervened in the fragile states of PNG, Solomon Islands and Timor-Leste to counter a downward spiral in law and order. For instance, the Australian presence in the Solomon Islands has resulted in the removal of around 25% of the Solomons police force, with a large number of those charged with criminal offences.86 The withdrawal of Indonesia’s repressive security apparatus would invariably leave a vacuum in an independent West Papua, and would quite likely require the dispatch of international peacekeepers as in Timor-Leste. A homegrown security apparatus in West Papua would be much smaller than that of Indonesia. Developing a competent Papuan police force would be one of the first challenges to address since the only positive legacy of the suffocating Indonesian security presence has been to keep a lid on some of the law and order issues that have beset neighbouring PNG. Anecdotal evidence suggests that guns are much easier to obtain in PNG than in West Papua and the country is increasingly lawless. This is demonstrated by the increase of jail breakouts in recent years, and it has long been unsafe to walk the streets of Port Moresby and other larger towns at night. Even staff at the country’s Bomana high security prison have aided and abetted the escape of particularly dangerous prisoners. Much of the breakdown in law and order has been attributed to the proliferation in illicit firearms, resulting in escalating violent crime rates, the increased deadliness of tribal disputes, and a worsening delivery of essential services. “Largely as a consequence of the ready availability of small arms, Papua New Guinea is widely identified as the tinderbox of the south-west Pacific.”87

Indeed, the situation in parts of PNG represents a warning for any independent West Papua across the 141st meridian east. Even though the actual number of guns in PNG is less than in other violent societies, such illicit firearms are reportedly two to five times more likely to be used in homicide in PNG’s Southern Highland province than similar weapons in the other high-risk countries such as Ecuador, Jamaica, Colombia and South Africa.88 Moreover, the social effect of firearms in PNG, the Solomon Islands, and to a lesser extent Fiji, can be significant, with markets suffering, school attendance dropping, and an exodus of development agencies, health professionals, and civil servants occurring.89 Particularly in PNG’s Southern Highland province where the colonial regime left relatively little trace, tribal fighting has become increasingly widespread and increasingly deadly in the last 20 years due to an easier availability of guns, which have replaced traditional weapons such as bows and arrows and spears. Frequent tribal feuding has inculcated a gun culture, which further ingrains lawlessness and even glorifies criminal behaviour in times of inter-group fighting. Even the hiring of mercenaries has been a feature of clan conflict in this region of PNG. Modern weapons have thus altered the nature of conflict, and rendered unworkable the traditional mechanism of paying compensation in pigs. The origins of violent conflict in the highland provinces are multifaceted and include land disputes, competition for state resources, traditional animosities and sequences of revenge and retribution that extend back decades. Similar factors also cause armed group violence in Timor-Leste, which periodically surfaces in both urban and rural areas. The breakdown in law and order across PNG, especially in the populous highland region, is also due to greater human mobility and the upheaval caused by large-scale resource extraction. One result is that the PNG police have disavowed their responsibility for policing tribal warfare, which is now seen as a ‘traditional’ activity even when deaths are involved.

Police inaction has permitted an increase in gangsterism and criminal activity, particularly roadblocks and robbery, which have seriously compromised the delivery of essential public services in many highland areas of PNG. A further contributory factor to crime and gangsterism has been the ongoing monetisation of the local economy, along with population growth that fuels disputes by simply placing people in greater proximity to one other. Indeed, one of the reasons for the increase in crime and disorder across Melanesia is demographic change. A growing population compounded by rising numbers of unemployed youth in urban areas results in greater crime and lawlessness, which in turn further dissuades investment and results in a vicious circle of fewer opportunities and rising crime. Melanesia is currently experiencing both the highest population growth rates and the fastest urbanisation rates in the whole Pacific.90 Even though average population growth is some 2% per annum, the urban population growth rate is 4.7% per annum, meaning that the region’s urban population is now doubling every 17 years as their total populations double every 30 years. Over half of Melanesia’s population is 24 or under.

In the last decade population growth in West Papua has outstripped that of Melanesia as whole. Whilst Indonesia’s 2010 census found that the whole country’s population had increased at an annual rate of 1.49% since the previous census in 2000, the annual rate of increase for Papua province was 5.48% and for West Papua province was 3.72%.  This made them the fastest and fourth fastest growing provinces of Indonesia respectively. The combined yearly growth rate of the two provinces was 5.09% between 2000 and 2100, meaning that since 2000 the combined population increased 64%, more than any other province in Indonesia. Anecdotal evidence suggests that the pace of growth by 2010 had surpassed the yearly average of 5.09%, meaning that the rate of migration into West Papua could be continually rising.91 Given West Papua’s relatively small population in comparison with Indonesia as a whole, even relatively low levels of migration from other regions can deliver dramatic demographic change. Whilst most of the population increase is due to rising levels of Indonesian migration, the latest census also counted the territory’s fertility rate at 2.9, higher than the national average of 2.3. Therefore, population growth, increasing urbanisation and a looming youth bulge constitute further challenges for policy makers in West Papua to grapple with.

State Legitimacy

Another result of increasing lawlessness and poor governance is the loss of state authority and legitimacy throughout much of Melanesia. Indeed, state weakness seems ingrained throughout the region, the deep lying reasons for which would likely be replicated in an independent West Papua. Lacking long traditions of centralised authority, the institutional foundation of the modern nation-state remains a somewhat alien imposition that rests uncomfortably on these relatively new nations. Being among the most linguistically and socially diverse in the world, this region represents the antithesis of the imagined community.92 Consequently, Melanesian states have never been able to impose the centralised authority that is at the core of the modern nation-state, with central governments often having minimal or no presence outside their capitals. Where the nation state is visible it is often poorly regarded, particularly in rural areas of PNG. As with Freeport in West Papua, in many remote areas across Melanesia the church or mining companies have replaced the government by serving as surrogate states that provide public services and infrastructure like health, education and roads. Furthermore, in many towns and villages Christianity offers links to regional and global communities that eclipse the moral authority of the state. In West Papua’s case, the most visible state presence in many rural areas is a military one. Viewed from this perspective, Melanesian countries have not been experiencing state collapse but the absence of actual state formation. Indeed, some anthropologists have even questioned the very necessity of the state in Melanesia in light of its poor performance and the region’s long history of largely autonomous local communities.93

Freeport’s Grasberg mine pit in Mimika district, Papua province

The absence of a common national identity has been a feature of Melanesian states since independence. State legitimacy is thus usurped by regional identifications, usually to ethnic group, island or province, links that are seen as more authentic and responsive. The nation state thus remains irrelevant to most people in these numerous micro-polities, a reality closely bound to the colonial legacy of arbitrary boundaries and a general lack of presence outside of larger urban centres. Perhaps the most visible evidence of state existence throughout much of Melanesia are elections which, in parts of PNG for example, are increasingly plagued by a regularisation of illegality which exacts a further toll on state legitimacy. In PNG’s highland provinces such practices include multiple and underage voting, vote buying, manipulating electoral rolls, violence, voter intimidation, and the stealing of ballot boxes.94

This lack of legitimacy has resulted in the violent rejection of state authority in PNG’s Bougainville region, where a separatist movement emerged in the 1970s but remained largely dormant until 1988 when the pro-independence Bougainville Revolutionary Army (BRA) was established. Violence escalated when BRA leaders proclaimed Bougainville’s independence in 1989, and formed an interim government. The Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) was dispatched to crush the rebellion, and plunged the vertical conflict into full-blown civil war. In January 1991, the Solomon Islands government brokered the Honiara Declaration but the ceasefire but did not hold and fighting soon re-erupted. In addition to the PNGDF, this conflict involved both pro-PNG and pro-independence Bougainvilleans, and cost an estimated 15,000 to 20,000 lives from 1988 to 1997. Despite receiving assistance from Australia, the PNGDF proved unable to militarily defeat the BRA. This prompted PNG Prime Minister Sir Julius Chan in 1996 to contract Sandline International, a private military company that also supplied mercenaries to conflicts in Sierra Leone and Liberia. The ensuing scandal resulted toppled the Chan government and renewed efforts towards peaceful conflict resolution – culminating in a peace agreement and much greater autonomy for Bougainville. Some BRA leaders have since been involved in the post-peace process Autonomous Bougainville Government.

Bougainville island is much closer geographically, ethnically and environmentally to the Solomon Islands than PNG, and BRA leaders themselves argued that the island is ethnically part of the Solomons. Bougainville and its surrounding islands were formerly known as PNG’s North Solomons province, and Bougainville’s southernmost tip lies only seven kilometres from the northernmost point of the Solomons, whilst being around 500 kilometres away from New Guinea itself and almost 1000 kilometres from Port Moresby. Bougainville is also rich in copper and gold, and in the early 1970s a large mine was opened on the island by Bougainville Copper, a subsidiary of mining giant Rio Tinto. As one of the biggest gold and copper mines in the world, it dominated the island’s economy in the 1970s and 1980s, and during this period the firm’s tax and dividend obligations contributed roughly 20% of PNG’s total national budget. However, concerns over the mine’s financial benefits, its environmental affects, and resulting social impact had been voiced since the 1970s, and BRA leaders claimed that Bougainville received scant reward from the mining operations. Indeed, whilst Port Moresby reaped a 20% share of the profits from the mining venture, Bougainville itself received only 0.5% – 1.25%.95 There remain no sealed roads throughout the island. Incidentally, the BRA was lead by Francis Ona, a former surveyor with Bougainville Copper, and the parallels with Freeport in West Papua are stark. Papuan nationalists have consisted called for the closure of Freeport mining operations since they began in 1972. Whilst vertical conflict has been ongoing between the Indonesian state and Papuan nationalists since 1963, an independent West Papua might have to cope with horizontal conflict between ethnic and religious groups, the likelihood of which will be considered in the next section.

Internal Conflict

Whilst PNG and the Solomon Islands, in particular, have experienced a breakdown in law and order in recent years, these episodes tend to be localised and do not escalate into conditions of civil war, which is defined as a minimum of 1,000 battle-related deaths per year. This is largely because Pacific island countries have much smaller populations than other low-income countries where civil war is concentrated. Indeed, Chauvet et al (2007) found that although 27% of all countries are islands, only 5% of all civil wars occurred in such states.96 These statistics suggest that an independent West Papua has a relatively low risk of experiencing civil war but the territory’s delicate demographic balance between indigenous Papuans and Indonesian settlers is a cause for concern given the recent history of racial and ethnic tensions across both eastern Indonesia and Melanesia.

The fall of Suharto, and the subsequent decentralisation of local government, was accompanied by greater competition for state resources and frequently erupted into ethnic violence in eastern Indonesia. These six separate communal conflicts affected the provinces of West Kalimantan (twice), Central Kalimantan, Central Sulawesi, Maluku and North Maluku, and can be broadly categorised into violence either between indigenous and migrant groups or between Christians and Muslims. They accounted for around 9,000 deaths in the years 1996-2002. Van Klinken (2007) finds that all these communal conflicts in Kalimantan, Sulawesi and Maluku were led by politically active individuals from the lower middle class in provincial or district capitals, places that were heavily reliant on state funding.97

The first of these conflicts to erupt was in West Kalimantan province in Indonesian Borneo, between indigenous Dayaks and recently arrived settlers from Madura island off Java. It began in December 1996, and seems particularly prescient for West Papua since the demographic makeup of Kalimantan had been transformed by an influx of both official transmigrants and self-funded migrants from other provinces seeking opportunities in the island’s booming resource sector. A second round of Madurese expulsions occurred in West Kalimantan in 1999, this time perpetrated by the indigenous Malay community. Dayak massacres then spread to Central Kalimantan province in early 2001, and resulted in most Madurese being expelled from the province. As in West Papua, many rural Dayak communities have also been displaced from their customary lands by the Suharto regime’s granting large forest concessions to logging firms, many of which had close links to the Suharto family, the military or crony capitalists. As with indigenous Papuans, there is widespread belief among Dayaks that other Indonesian ethnic groups look down on them as ‘uncivilised’ and ‘backward’. However, the Dayak and Malay massacres in both provinces were not directed against all migrant groups in response to environmental destruction or demographic marginalisation since the Madurese were the only target in all three instances. Indeed, other migrant groups, especially the Javanese and Banjarese, outnumbered the Madurese community in Kalimantan. Moreover, East Kalimantan province remained peaceful despite having received more migrants than West and Central Kalimantan, as did other religiously diverse provinces such as North Sumatra.98

The Dayaks and Malays who perpetrated the violence in Kalimantan apparently perceived the Madurese as being culturally arrogant, more financially successful and the beneficiaries of police protection. It seems that some Dayak leaders and factions mobilised cultural stereotypes to single out a powerless minority in order to secure new government posts created by the decentralisation and regional autonomy process. With close parallels to West Papua under pemekaran, Dayak groups in West and Central Kalimantan had been demanding since the early 1990s that district heads be indigenous, and after the violence subsided many more Dayaks were appointed to these positions. As in West Papua, this was usually accomplished by establishing more positions by partitioning existing districts into two or more parts. The Malays, having dominated the provincial government of West Kalimantan until then, felt threatened by this Dayak political resurgence and thus repeated the same formula of targetting Madurese settlers. Likewise, in many districts the government responded by sharing and balancing political appointments between Dayaks and Malays.99

The other horizontal violence in eastern Indonesia during this period largely coalesced around religious rather than purely ethnic struggles. As in Kalimantan, the episodes of violence in Maluku and Sulawesi also concerned communal control of local administrations whose influence was increasing under the decentralisation and pemekaran process. These reforms enabled local parliaments to elect district heads, provided these district heads with enhanced financial autonomy, and allowed resource-rich areas to retain more of the revenues accrued. As a consequence, they also offered much greater monetary inducements for local elites to capture key posts in local government. During the Suharto period winning support from Jakarta-based elites had been crucial in securing local government appointments but in the power vacuum that followed Suharto’s resignation grassroots political competition increased markedly. Thus there was a much greater temptation for corrupt local elites to appeal to ethnic and religious identities. This resulted in sustained violence in Maluku and Sulawesi where previously harmonious communities of Christians and Muslims fought each other for control of state resources. Between 1999 and 2002 the conflicts in Maluku and North Maluku displaced more than 700,000 people, whilst in Central Sulawesi province as many as 143,000 residents were displaced from their homes.100

Protestant Church in Sorong, West Papua province

The mobilising of religious identities during this period of political opening and uncertainty could have potentially serious ramifications for any independent West Papua. As in other Melanesian societies, most indigenous Papuans are Christian since European and American missionaries made significant headway during the Dutch colonial period. Missionary activity intensified after World War II as part of the Dutch strategy to strengthen their administrative control and to ward off Indonesian irredentist claims. In response to the territory’s subsequent annexation by Muslim-majority Indonesia, Christianity has become increasingly intertwined with Papuan nationalism.101 Continuing Muslim migration from elsewhere in Indonesia threatens to enflame tensions between Papuans and migrants, which have periodically erupted into violence.

In fact, both Christianity and Islam play increasingly significant roles in contemporary West Papua, especially in urban areas, where religious leaders are influential opinion formers. Particularly in the coastal towns and cities, religious institutions are playing an increasingly key role in dispensing a range of vital services to their members, such as healthcare and education. As in Timor-Leste, churches have become central to Papuan civil society, and since 1998 have been increasingly involved in publicising human rights abuses perpetrated by Indonesian security forces. As a result, Christian organisations are suspected of actively supporting West Papuan independence and are subject to surveillance by Indonesian intelligence agencies. Political censorship of Christian publications cataloging human rights abuses in West Papua also fuels religious polarisation and Papuan anxieties of Islamisation. Likewise, Muslims worry that a West Papua with greater self-determination would threaten Muslim communities, and they can point to March 2007 when Manokwari’s local government attempted to pass laws to strengthen Christian values among its residents. Whilst it was not implemented, due to fierce resistance from Muslim and some Christian community leaders, it did reveal latent religious tensions between Christian Papuans and Muslim settlers from Indonesia.

The rising tensions between Muslims and Christians in certain parts of the territory are largely due to the arrival of more fundamentalist brands of both religions and the increase in Indonesian settlers since 1998.102 The spread of mobile phone video technology has also played a role in disseminating atrocities carried out by both Muslims and Christians in Sulawesi and Maluku, and further afield in Iraq and Afghanistan.103 Christians in Papua see a creeping rise in Muslim intolerance across Indonesia, manifested in numerous attacks on churches elsewhere in the archipelago, whilst Muslims are sensitive to their minority status in some areas. One of the causes of communal violence in Sulawesi, the source of many spontaneous migrants to West Papua, was increasing Muslim assertiveness in the late Suharto period against Christians who had previously constituted the majority in many districts of Central Sulawesi province. Greater Muslim in-migration to Central Sulawesi altered the demographic makeup of the province and ensured Christians became a minority in Poso district, one of the province’s main population centres. As members of the national majority religion and now a majority in Poso itself, it appears that Muslim elites felt, “entitled to dwell anywhere in the district and control its political and business fortunes”.104 For Aragon (2007) the conflicts in Central Sulawesi and elsewhere in eastern Indonesia during this period were caused by a nexus of “bureaucratic corruption, ethnic inequities, migration patterns, land alienation, changes in global markets for cash crops, religious proselytising, and partisan media narratives”.105 This process might be repeated in West Papua given that the creation of new administrative divisions under decentralisation has already increased the risk of divisive communal mobilisation.

Whilst attacks on migrants by Papuans have sporadically occurred they have never been on the scale and frequency as in Kalimantan, Maluku or Sulawesi. Nevertheless, for an independent West Papua the Solomon Islands ‘tensions’ might also be prescient, where in late 1998 militants from the main island of Guadalcanal violently targeted migrant settlers, most of them arrivals from more densely populated Malaita island. Eventually around 35,000 migrants were expelled from their homes around the capital Honiara, as competition between indigenous Guales and Malaitan settlers over land and employment opportunities around the capital spilled over into violence. Whilst undoubtedly some of the violence was fuelled by criminality and individual greed, the social, cultural and economic affects of internal migration and the disruption triggered by resource development schemes on Guadalcanal were also factors.106 Analysts also consider the narrative of relative deprivation another key explanatory factor since the Guale militant leaders all hailed from the underdeveloped Weather Coast, where strong feelings of inequality and injustice regarding the benefits accruing from resource extraction on Guadalcanal persist.107 The echoes of similar tensions and jealousies resulting from uneven development can be heard throughout Melanesia, most audibly in the PNG highlands, and have been a key factor in both the Bougainville conflict and in Papuan resistance to the Freeport mine.

Another demographic factor that is commonly thought to increase conflict risk is a comparatively large youth population, otherwise known as a youth bulge, the exact definition of which varies between different researchers. This theory posits that territories with rapidly expanding populations and relatively large numbers of young adults (15-29 years of age) frequently have to deal with high youth unemployment where young men are more easily recruited by rebel, criminal or terrorist organisations. Developing countries lacking strong political institutions are considered the most likely to suffer youth bulge-related violence and social unrest. Indeed, in civil conflicts between 1970 and 1999, around 80% occurred in places where 60% of the population or more were under the age of thirty, and most countries with youth bulges continue to experience higher than average levels of unrest and violence.

Other historical upheavals associated with youth bulges include the eighteenth-century French revolution, where rapid population growth resulted in food shortages, inflation and social unrest. The rise of Hitler and Mussolini coincided with youth bulges, as did the Russian Revolutions of 1917. Iran was also experiencing a youth bulge prior to its 1979 revolution, when mass demonstrations by young people helped overthrow the monarchy. The uprisings of the 1970s and 1980s that occurred across Latin America have also been attributed to large numbers of disaffected, unemployed youth in the region, particularly since guerilla activities tapered off as the proportion of young people decreased. More recently, the civil wars in Rwanda, Sierra Leone and Congo have corresponded to periods of youth bulge in each country. Nevertheless, researchers continue to debate whether it is the youth bulge itself that determines levels of conflict risk or whether the other pressures that these territories face are more likely causes of violent conflict. Whilst many analysts agree that a youth bulge by itself does not trigger violence, countries and territories with large youth populations are usually subject to other pressures that increase conflict risk. For example, Urdal & Hoelscher (2009) cite a lack of democracy, stagnant economic growth and low secondary education attainment in males aged 20-24 as having more explanatory power than merely the existence of a youth bulge.108 It appears that a large young population is one more factor that exacerbates conflict risk in developing countries where migration patterns, poor governance, slow economic growth, a high share of resource exports in GDP, and low education levels also contribute to the outbreak of vertical or horizontal violence.

Along with the Middle East and Sub-Saharan Africa, the Pacific is one of the three regions in the world considered most susceptible to youth bulge-related instability. This threat is exacerbated by the rapid urbanisation that the region is undergoing. As in the Solomon Islands, urban migration can inflame communal tensions because cities across the developing world generally lack the infrastructure, resources, or employment opportunities to cope with an inpouring of rural workers. Statistics published during the renewed outbreaks of violence in 2007 indicated that Timor-Leste’s total population was increasing some 3.7% per annum, with those aged 15-39 likewise growing some 3.74% each year between 2005 and 2010.109 Meanwhile, more than half of Melanesia’s population is aged 24 or under. Likewise, in Papua province some 1.53 million of its 2.83 million population were in the same age group in 2010, whilst in West Papua province the same cohort totalled almost 381,000 from a population of almost 744,000.110 The fertility rate across the territory was calculated at 2.9, higher than the Indonesian national average of 2.3, suggesting that West Papua might also face a heightened risk of internal conflict from a youth bulge in conjunction with other risk factors already present across the territory.

Conclusion and Discussion

State failure imposes significant costs globally, and this paper has outlined some of the pressing governance and development issues being faced by West Papua and its neighbours PNG, Timor-Leste and the Solomon Islands, all three of whom have been labelled as failing states in the past decade. These issues include chronic political instability; rampant corruption; dysfunctional economies; collapse of government services; breakdown of law and order; internal conflicts; and loss of state authority and legitimacy. Whilst some of these problems can be partly attributed to the colonial legacy, the political establishment and the civil service have also woefully underperformed since independence, despite the fact that military takeovers have only been confined to Fiji. Since it is already exhibiting many similar symptoms of state failure as its neighbours, an independent West Papua might become even more vulnerable, especially since numerous communal conflicts erupted across eastern Indonesia during the post-Suharto transition. Empirical research also indicates that failing states in the Pacific seem to suffer greater loss of GDP than failing states elsewhere. However, just as the level of violence and human rights abuse in Timor-Leste has diminished with the departure of the Indonesian security apparatus, it would be expected that most indigenous Papuans would benefit from a similar removal.

Indeed, a decade ago it appeared that West Papua might follow Timor-Leste, formerly another territory in eastern Indonesia whose annexation was highly controversial, in finally achieving statehood. The Papuan Spring of 1999-2000 was significant because it demonstrated that a genuine pan-Papuan identity had apparently been formed in response to the harshness of Indonesian rule. Whilst the Dutch cultivated a Papuan elite and helped construct a pan-Papuan identity separate to that of Indonesia, Papuan nationalism has since been consolidated among historically disparate ethnic groups to an extent not apparent in neighbouring PNG. Thus, almost fifty years of Indonesian control has ensured that West Papua is quite a different society from PNG, which is still riven with tribal conflict and discord. Centrifugal weakness in Jakarta in 1998-2001 presented an opportunity for a widely representative group of Papuan political leaders to push for the territory’s independence under the banner of pan-Papuan nationalism. However, Indonesia’s subsequent co-opting of indigenous leaders through the decentralisation and regional autonomy process has seemingly heightened intra-Papuan ethnic rivalries indicating that, “regional and tribal interests remain politically salient”.111 Further consolidation of a cohesive pan-Papuan identity would be vital for any nascent West Papuan state to avoid the some of the nation-building issues that have beset its neighbours, in particular PNG, Timor-Leste and the Solomon Islands.

Whilst Indonesia has strengthened its grip on the territory since 2000, South Sudan’s recent referendum on independence will give some succor to those who have campaigned for a similar outcome in West Papua, particularly since the two cases have numerous historical parallels. Enmity between the north and south of Sudan goes back hundreds of years to the exploitation of African slaves from the south by northern Arab slave traders. Likewise, Arab and Malay traders took slaves from coastal West Papua from around the 15th century until the Dutch arrival in the mid-19th century, and Biak became an island staging post for the eastern slave trade, similar to Zanzibar during the same period.112 Colonial policy also cemented regional cleavages in both Sudan and West New Guinea. In 1924 the British essentially divided Sudan into two separate territories, along rather arbitrary lines of latitude, accompanied by laws that limited people movement between the two zones. The north comprised a largely Muslim Arab population, whilst the south largely consisted of a predominantly animist African population where Islam was making significant inroads. This division restricted Arab and Islamic influence from the north, and under British tutelage European and American missionary activities expanded. Likewise, in West Papua the spread of Islam was limited to a few coastal settlements, notably Fak-Fak, which had contact with the Maluku archipelago. The subsequent Dutch colonial presence effectively quarantined New Guinea from further Muslim influence as Christian missions expanded throughout the territory, among which American evangelists became the most prominent. 

The decolonisation of both South Sudan and West Papua also offers numerous parallels, since southern aspirations went unheard during the process that led to Sudan’s independence in 1956, and were largely marginalised by subsequent governments. Likewise, no Papuan representatives were consulted during the negotiations that sealed the New York Agreement of August 1962 and the territory’s transfer to Indonesia. By the early 1960s there were very few Papuans who advocated union with Indonesia given that any prospect of a federal state had vanished in 1950. Meanwhile, Sudanese independence in 1956 was ruined by a brutal civil war between north and south, which lasted from 1955 to 1972, triggered by the Arab-led government reneging on promises to create a federal system. The 1972 Addis Ababa Agreement finally granted the south considerable autonomy and a relative peace lasted until 1983 when Khartoum imposed new Islamic laws on all of Sudan, including the south. The second civil war officially ended with the Comprehensive Peace Agreement of 2005 and specified that a referendum be later held to determine whether South Sudan should separate from Sudan. Almost 99% of votes cast were in favour.

The internationally brokered Sudan peace process was the first time other African states, long fearful of similar secession movements within their own borders, countenanced the partition of colonial successor states on the continent.113 Thus, the Comprehensive Peace Agreement can be seen as a long-overdue effort to repair one of the most troublesome postcolonial borders, and the ramifications might extend far beyond Africa. Numerous other states in Asia and the Pacific are also colonial creations whose borders often cut arbitrarily across tribes, ethnicities, religions and traditional alliances. As a result, across Africa and the Asia-Pacific long-standing enemies have sometimes been forced into the same nation states, whilst official boundaries have also divided clans and families across different countries where they speak different colonial languages. In the case of New Guinea the invisible border between PNG and Indonesia is not recognised by many of the indigenous people living there who cross it regularly as part of their subsistence farming lifestyles.

If the partition of Sudan brings lasting peace to one of the world’s most fractious conflict zones, it is a solution that the international community could conceivably apply in other disputed conflict zones. However, plebiscites and acts of self-determination can also foment new problems as they did in the former Yugoslavia during the early 1990s when independence declarations by some of its constituent parts lead to civil wars as Serbian minorities within these new states fought to re-establish Serbian sovereignty. Since the Papuan Spring of 1999-2000 the numbers of Indonesian settlers in West Papua have grown so fast that indigenous Papuans recently became a minority in their homeland. Given this population balance, any referendum would have to be handled very delicately. If allowed to vote, it is highly likely that Indonesian migrants would scupper any chance of independence by voting for continuing union with Indonesia. During Timor-Leste’s referendum in 1999, Indonesian migrants were excluded from the voter registration process at a time when they constituted around 10% of the territory’s population. Even if it were possible to screen out more than 50% of the population, a vote for Papuan independence would likely provoke a violent retaliation from pro-Indonesian societal forces. Moreover, Indonesian migrants in West Papua now constitute the backbone of the local economy and any moves towards independence would therefore involve some capital flight from the territory. Given West Papua’s history of human rights abuses and militia organising, it would be surprising if the military remained neutral, especially since many veterans of the destruction of East Timor have since done tours in West Papua. Given the costs and risks associated with independence it is perhaps worth exploring other options for the territory, at least in the short to medium-term.

Even if West Papua were not to realise its independence anytime soon, Aspinall (2006) argues that a well run, democratic Indonesian state might still be able to accommodate Papuan aspirations within a properly implemented local autonomy package.114 This ignores the fact that such an Indonesian state has yet to emerge, and progress towards such an outcome appears stalled. Nonetheless, many Papuans initially welcomed Special Autonomy enthusiastically, although these hopes have been largely dashed and human rights abuses remain common. Despite a decrease in state coercion in most of Indonesia since the fall of the authoritarian Suharto regime in 1998, many Papuan cultural symbols remain banned, Papuan civil society remains under tight surveillance and around 100 Papuan political prisoners languish in jail. Even though West Papua now receives much bigger revenues than under Suharto, Indonesia has missed an opportunity to build trust among the indigenous population with its half-hearted approach to implementing other aspects of Special Autonomy.

To win greater support among Papuans the Indonesian state should sincerely respond to some of their grievances. In 2009 the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) unveiled the ‘Papua Road Map’, which aims to address Papuan grievances while keeping the territory inside Indonesia.115 The proposal blends four approaches, namely recognition, development, dialogue and reconciliation. The first recognises Papuans as traditional ‘owners’ of the land, a long held grievance but one in which other countries such as Australia, Canada and New Zealand could offer a model. Papuan cultural symbols and traditions must also be properly recognised, as part of Indonesia’s rich multiculturalism. The development aspect should involve some form of affirmative action and education to stimulate a Papuan business class. Programmes that attempt to close the gap between migrant and indigenous Papuans in health and life expectancy are also vital. Both sides must also sincerely pursue dialogue, preferably with an international mediator. Although Jakarta has long been wary of internationalising the Papua issue, a precedent does exist in the Aceh peace process, which involved two separate international mediators and culminated in a successful conclusion. As in Aceh, reconciliation is likely to be the biggest challenge in any efforts to peacefully consolidate West Papua within Indonesia although the Aceh peace deal has many lessons that can be applied to West Papua.116

A symbolic first step towards reconciliation in West Papua would be to grant amnesties to political prisoners, particularly to those who were demanding welfare improvements rather than independence. Many Papuans have served prison terms for peacefully protesting corruption in West Papua, which has increased as decentralisation and Special Autonomy have resulted in much larger state revenues. Another essential move would be to properly apply the rule of law, particularly with respect to the military who continue to enjoy virtual impunity in the territory. Any officials proven to have been complicit in human rights abuses would at least need to be removed from their posts, and preferably jailed. The Aceh peace agreement also mandated the creation of a truth and reconciliation commission that intended to acknowledge victims and their suffering. Whilst such a move would undoubtedly promote reconciliation with Indonesia among Papuans, backsliding has prevented its proper implementation in Aceh. A gradual military withdrawal would also dramatically improve human rights in the territory, and would be crucial in repairing Indonesian rule. Indeed, the 2005 Helsinki Peace Agreement offers a useful template for conflict resolution as it specified the removal of non-organic military and police forces from Aceh.117 However, peace in Aceh was forged in the crucible of an unprecedented humanitarian disaster under much international scrutiny. The foreign aid and assistance that flowed into the province gave the military a clear financial incentive to back the process, having undermined previous efforts at a negotiated solution.118

Rally calling for the release of political prisoners, Manokwari, June 2011. Photo by West Papua Media

Reconciliation is the most challenging aspect of the Road Map since the largely unreformed military is the most powerful state actor in West Papua and it would view any drawdown as an extreme loss of face. Whether the result of independence or genuine autonomy within Indonesia, a structured military withdrawal is central to improving the lives of ordinary Papuans. Large swathes of the territory remain under de facto military control, which retains an official presence throughout Indonesia through its territorial system that effectively operates a parallel administration alongside the civilian bureaucracy. In West Papua, far from central control in Jakarta, this system feeds abuse, exploitation and environmental catastrophe for the indigenous population, and makes a mockery of the territory’s Special Autonomy. Whilst military reform has enjoyed some gains since Suharto’s fall, the territorial system still exists as does the military’s corrupt business apparatus whereby the Indonesian security forces are deeply involved in resource exploitation across Indonesia. In West Papua’s case this takes the form of direct ownership of logging concessions and other business activities or through lucrative protection services provided to extraction companies such as Freeport and BP. President Susilo Bambang Yudhoyono, himself a former general, has shown little appetite for susbstantive military reform since ascending to office.

Despite the apparent success of the Aceh peace process, few Indonesian officials seem willing to address the points raised in the proposed Papua Road Map, especially since the independence remains weak and unable to command much international support. However, recent events in South Sudan might force their hand. As throughout Africa, the Indonesian state has displayed a remarkable commitment to maintain its inherited colonial borders, however illogical or artificial those boundaries may appear in West Papua’s case. Unlike Jakarta’s claim to Timor-Leste, which never had a solid basis in international law, its case in West Papua had appeared much stronger. Since Timor-Leste’s departure, the borders of Indonesia have exactly mirrored those of the Netherlands East Indies, to which Indonesia sees itself as the legitimate successor. The principle of uti possidetis juris, whereby independent successor states replicate the borders of the colonial territories that they replaced, has been well grounded in international relations and diplomacy since decolonisation began after World War II. Therefore, the Indonesian establishment sees little basis for any discussion of West Papua’s status. Furthermore, if Jakarta were to countenance independence for West Papua it fears that other provinces might also agitate for separation, potentially heralding the break up of the Unitary Republic. South Sudan thus sets a worrying precedent since a threat to one colonial boundary can be construed as a threat to colonial boundaries the world over.

West Papua is also much more important to the Indonesian state, and large multinational interests, than Timor-Leste ever was. The Freeport copper and gold mine is Indonesia’s largest single revenue earner and a showpiece of the country’s vaunted resource wealth. The OPM and other Papuan nationalists have consistently demanded its closure. The Tangguh project is now Indonesia’s second largest LNG processing plant, fixing the puncture created by soaring domestic demand and declining output at other major LNG plants. International capital is also increasingly involved in palm oil investments throughout the territory, the status of which would be uncertain in an independent West Papua. In addition to their financial importance, these projects are symbolic of Indonesia’s importance to the wider world and loudly demonstrate the efficacy of foreign investment in a country that has seen a precipitous decline in it since the mid-1990s. Moreover, many active and retired military officers, senior state bureaucrats and other government officials hold lucrative logging concessions or other business interests in the territory, in a pattern reminiscent of Indonesian rule in Timor-Leste.119 In tandem with the substantial tax and royalties accrued by the state, these interests constitute a powerful motivation for Indonesia to keep West Papua in the fold, by force if necessary.

The OPM has been unable to muster the kind of sustained armed resistance that characterised the conflicts in South Sudan, East Timor and Kosovo, whilst West Papua’s independence movement has also lacked a charismatic leader around whom local and international support can coalesce. This is in marked contrast to Timor-Leste, for whose independence struggle Bishop Carlos Filipe Ximenes Belo and José Ramos-Horta won the 1996 Nobel Peace Prize. Ramos-Horta is the country’s current president, whilst current prime minister Xanana Gusmão is another charismatic personality who commanded the Fretilin armed resistance. In West Papua’s case the independence movement has long been fractious, riven with ethnic divisions and lacking similar strong leadership. This has particularly been the case with the OPM, which has conducted the most persistent resistance to Indonesian rule. In addition, the OPM has been unable to muster the kind of sustained armed resistance that characterised the conflicts in South Sudan, East Timor and Kosovo. Such a situation is a concern considering that Indonesia’s democratic transition has been plagued by violence between competing ethnic groups, often between indigenous groups and migrants from elsewhere in Indonesia. Whilst vertical conflict, that is between the state and separatists, has been occuring since 1963, West Papua has not yet witnessed large-scale horizontal conflict between migrants and indigenous groups. However, the religious divide between the mostly Muslim migrants and mostly Christian indigenous Papuans has increasingly threatened to spill over into violence since new hardline versions of both religions began arriving and proselytising in West Papua after 1998. Christian Papuans are especially concerned that Jakarta appears to be leaning towards a less tolerant vision of Islamic orthodoxy, a trend that has negatively impacted Christians elsewhere in Indonesia. Whereas many Muslim migrants firmly support of central rule from Jakarta, many indigenous Papuans believe that Special Autonomy is just window dressing and has not been implemented properly.

Therefore, it seems that the chief hope for independence, or even a more meaningful form of self-governance, is international pressure. For an independence or secession movement to succeed it is crucial for it to gain traction within influential foreign states that support the cause on moral or other grounds. South Sudan was able to secure independence largely due to pressure from the African Union, the European Union and the United States. Timor-Leste’s annexation by Indonesia in 1975 was never recognised by the United Nations. However, there is no question of ASEAN pressuring Indonesia, whilst the attitude of the major powers towards West Papua remains essentially the same as it was in the 1960s. Despite evidence to the contrary, Indonesia is still seen as too large, too powerful and too important to antagonise. In a communiqué back to London in 1968, the British Embassy in Washington considered it unimaginable, “the US, Japanese, Dutch or Australian government putting at risk their economic and political relations with Indonesia on a matter of principle involving a relatively small number of primitive peoples”.120 The donor community has since had many opportunities to press Jakarta on West Papua, particularly during the Asian economic crisis of the late 1990s, but has taken no meaningful action. Moreover, the Indonesian military response to Timor-Leste’s independence vote demonstrated that a large multinational military intervention would likely be needed in West Papua too, and the squalid role played by the United States and the United Nations in the Indonesian takeover constitutes another major obstacle to international support.

Nonetheless, causes for optimism do exist. For Matsuno (2011) the cases of South Sudan, Kosovo and Timor-Leste “suggest that state and morality are seen more related to each other than before, and this explains the fact that what’s happening within the borders of a sovereign state is increasingly under international scrutiny”.121 As such, they also indicate that a normative shift in international thinking on rights issues has taken place since Rwanda in 1994, as evidenced by the emergence of the responsibility to protect (RtP) doctrine and a greater willingness to intervene in humanitarian crises. However, the international community has proven unable to apply RtP to economically or politically powerful states, such as Russia and China, highlighting the limits of the doctrine and raising doubts over its implementation against Indonesian misrule in West Papua. Indonesia in 1999 was reeling from the effects of the Asian economic crisis and a difficult transition from authoritarianism, whereas now it appears a much more stable inclusive state that was even elected to chair the United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) in 2005. The continuing plight of Papuans in their homeland underlines concerns that the RtP doctrine is only applied sporadically and selectively to the highest profile cases in weak states. For instance, both of Sudan’s civil wars combined cost 2.4 million lives and displaced another four million people in one of the worst conflicts since World War II, whilst an estimated 300,000 Timorese died due to Indonesian misrule (1975-1999), from a population of around 850,000.  The 1991 Santa Cruz massacre in Dili was filmed and photographed by foreign journalists, reminding the world of the largely forgotten East Timor conflict. Likewise, the Aceh peace deal was forged under unprecedented international scrutiny in the wake of the Indian Ocean tsunami. The independence movement in West Papua has not had any comparable events that have captured the world’s attention, despite the fact that Indonesian misrule has resulted in around 100,000 Papuan deaths since 1963. An estimated 30,000 of these died prior to the territory’s formal incorporation into Indonesia in 1969, and whilst unlawful killings still occur in West Papua they are on smaller scale since the fall of Suharto in 1998.122 Nevertheless, various analysts have described the effects of continuing military operations and Papuan demographic drowning as genocide, and other rights abuses remain common.123 If charges of Indonesian genocide against Papuans become more accepted then Indonesia will likely face greater outside pressure over West Papua.

Indeed, Matsuno has identified another factor that is becoming increasingly relevant to questions of secession in West Papua and elsewhere, namely a failure in governing a disputed territory. This moral dimension behind self-determination, what the author terms a “shift in construction of sovereign responsibility” apparently worked in favour of Timor-Leste. Thus, Matsuno argues that, “the world now tends to see the issue of self-determination not in terms of its original legality alone but more in terms of contemporary situations of functioning morality within the state borders”.124  He draws parallels between the present reality in West Papua and Timor-Leste in the late 1980s, in which, “There were serious human rights abuses, the area was closed to foreign media, (an) influx of migrants was marginalising locals and causing simmering resentment, local leaders began to think that the government policies had failed, and there was an emerging young generation of locals who were educated under the Indonesian system as Indonesian children (who) nonetheless refused to identify themselves as Indonesians”.125 On the other hand, however, it should be recognised that Timorese independence was not wholly due to international pressure but more of a miscalculation by Habibie that his interests would be better served by granting a referendum, which the maverick politician fully expected Indonesia to win.

Despite the problems that an independent West Papua would inevitably face, South Sudan is in a much more precarious situation as most of its villages have no electricity or running water, and few sealed roads exist anywhere in the country. Moreover, West Papua’s neighbours PNG, the Solomon Islands, Fiji and Vanuatu have so far remained intact, despite the difficulties in governing ethnically diverse and geographically scattered populations. One of the arguments advanced by Jakarta and its supporters against Timor-Leste’s independence was that Indonesia’s then 27th province was economically unviable and incapable of governing itself. Whilst independent Timor-Leste has suffered setbacks and remains fragile, the situation has improved markedly since the Indonesian military left. A similar outcome in West Papua, whether the result of independence or within a properly implemented autonomy package, would be a major breakthrough for ordinary Papuans given that Timor-Leste’s indigenous population are now doing much better than their Papuan counterparts.

For more background to West Papua’s troubled modern history see David Adam Stott, Indonesian Colonisation, Resource Plunder and West Papuan Grievances.

David Adam Stott is an associate professor at the University of Kitakyushu, Japan and an Asia-Pacific Journal associate. His work centers on the political economy of conflict and development in Southeast Asia, Japan’s relations with the region, and natural resource issues in the Asia-Pacific.

Recommended citation: David Adam Stott, ‘Would An Independent West Papua Be A Failing State?,’ The Asia-Pacific Journal Vol 9, Issue 37 No 1, September 12, 2011.

 Notes

1 Chris Ballard, 1999. ‘Blanks in the writing: possible histories for West New Guinea’, Journal of Pacific History, 34:2, p. 149.

2 Russia and China being the major exceptions. Nonetheless, some 76 UN member states recognise Kosovo’s independence and it has become a full member of the IMF and the World Bank.

3 Marcus Mietzner, 2009. Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation, KITLV Press, Leiden.

4 The Special Autonomy Law, implemented in January 2002, specifies that the Papuan provincial authority can keep 70% of its oil and gas royalties, and 80% of mining, forestry and fisheries royalties. However, much of this windfall has been squandered on expanding the civil service. The only other province to be granted exceptional autonomy terms has been Aceh.

5 Richard Chauvel, 2011.‘Filep Karma and the fight for Papua’s future’, Inside Story, April 6.

6 I am grateful to Geoffrey Gunn for bringing this point to my attention.

7 See, for example: John Roskam, 2006. ‘Free West Papua not viable,’ Australian Financial Review, April 21.

8 Duane Ruth-Hefferbower, 2002. ‘Indonesia: out of one, many?’, The Fletcher Forum of World Affairs, 26:2, p. 228.

9 Ben Reilly, 2001. Democracy in divided societies: electoral engineering for conflict management,  Cambridge University Press, p.188.

10 Stuart Upton, 2009a. Impact of Migration on the People of Papua, Indonesia, PhD thesis, p.456. Whilst genetically mixed Melanesian populations also exist in parts of eastern Indonesia, especially in West Timor and Maluku, their links to other Melanesian populations in the Pacific are somewhat tenuous and they are sometimes described as ‘Indo-Melanesian’.

11 C.L.M. Penders, 2002. The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945-1962, Crawford House, Adelaide, p.89. Christians from these areas generally had a much closer association with the colonial administration than other ethnic groups in the Netherlands East Indies.

12 Rodd McGibbon, 2004. Plural Society in Peril: Migration, Economic Change, and the Papua Conflict, East-West Center, Washington.

13 Penders 2002, p.135.

14 Robin Osborne, 1985. Indonesia’s Secret War: The Guerilla Struggle in Irian Jaya, Allen and Unwin, Sydney, p.37.

15 Thomas Leinbach et al., 1992. ‘Employment Behavior and the Family in Indonesia Transmigration,’ Annals of the Association of American Geographers, 82:1.

16 Stuart Upton, 2009b. ‘A disaster, but not genocide’, Inside Indonesia 97.

17 Figures from Jim Elmslie, ‘Demographic transition in West Papua and claims of genocide,’ 2008.  Elmslie uses the national data for 1971 and 1990 and the provincial authority data for 2005. He extrapolates the breakdown between indigenous and non-indigenous for 1971 and 1990 on the basis of language use.

18 Upton 2009a, p.298. In this case migrant means born outside of that regency, the vast majority of whom were born outside of West Papua since indigenous migration around the territory is relatively insignificant.

19 Upton, 2009b.

20 Lisa Chauvet, Paul Collier and Anke Hoeffler, 2007. ‘Paradise Lost The Costs of State Failure in the Pacific’, UNU-WIDER Research Paper 16.

21 Washington-based think tank Fund for Peace and bimonthly magazine Foreign Policy have collaborated to produce these rankings since 2005.

22 There was insufficient data available to perform reasonable analysis on Vanuatu.

23 Chauvet et al, 2007.

24 Chauvet et al, 2007.

25 Garth Luke, no date. ‘Australian Aid: A Mixed Bag’, Australian Council for International Development (ACFID).

26 This anthropologist was referring to the situation in the Southern Highlands Province of Papua New Guinea but it appears equally true for most of Melanesia. See Jeffrey Clark, ‘Imagining the state, or tribalism and the arts of memory in the highlands of Papua New Guinea’, in Nicholas Thomas and Ton Otto (eds.), 1997. Narratives of Nation in the South Pacific. Harwood Academic Publishers, Amsterdam pp. 65-90.

27 The ‘big man’ syndrome does not apply to Timor-Leste as much as PNG or the Solomons.

28 Peter Savage, 1978. ‘The Nationalist Struggle in West Irian: The Divisions Within the Liberation’, Journal of Sociology, 14:2.

29 See, for example: Richard Robison, 2006. ‘Corruption, collusion and nepotism after Suharto: Indonesia’s past or future?’, IIAS Newsletter 40.

30 See Transparency.org. A ranking of 178 is most corrupt. Transparency International defines corruption as “the abuse of entrusted power for private gain”.

31 Since the 2006 military coup Fiji has not been listed among the 178 countries. However, Juris Gulbis, director of the organisation’s Fiji office says that the public perception of corruption has improved since the military takeover. Link.

32 Jaap Timmer, 2007. ‘Erring Decentralisation and Elite Politics in Papua’ in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.), Renegotiating Boundaries : Local politics in Post-Suharto Indonesia, KITLV Press, Leiden, pp. 459-482.

33 Savage 1978, p.143.

34 The World Bank. 2009. Investing in the Future of Papua and West Papua: Infrastructure for Sustainable Development. The World Bank, Jakarta.

35 J. Budi Hernawan, 2011. Managing Papuan Expectations. After Handing Back Special Autonomy. Centre for International Governance and Justice, Regulatory Institutions Network, Australian National University, Issues Paper 16.

36 Timmer, 2007.

37 ibid.

38 ibid.

39 ibid.

40 Richard Chauvel and Ikrar Nusa Bhakti, 2004. The Papua Conflict: Jakarta’s Perceptions and Policies, East-West Center, Washington p.41.

41 Richard Chauvel, 2005. Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity and Adaption, East-West Center, Washington p.77.

42 Timmer, 2007.

43 The Jakarta Post, SBY to discuss formation of new Central Papua province, August 7, 2011.

44 In justifying the division proponents cite the case of PNG, almost similar in size to West Papua, which consists of 20 provinces and a population of 5.2 million people.

45 For more details see International Crisis Group (ICG), 2007. ‘Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict’, Asia Briefing 66.

46 Chauvel and Bhakti, 2004, p.40.

47 Timmer, 2007, p.461.

48 Alexandre Marc, 2010. Delivering Services in Multicultural Societies, The World Bank, Washington.

49 Stuart Upton, 2006. ‘A cultural carnival? Observing social change in Papua’, Inside Indonesia 86

50 World Bank, 2005. Papua Public Expenditure Analysis.

51 VIVAnews, Ten Regencies Score Poor Governance Index, June 7, 2011. This survey is based on nine indicators: regional infrastructure; business expansion programs; interactions access to land between the government and business; transaction fees; business licensing; security and business conflict resolution efforts; the capacity and integrity of the head of the region; and local regulations.

52 World Bank, 2006. Indonesia Poverty Analysis Program.

53 ibid.

54 ibid.

55 ibid.

56 Upton, 2009a.

57 United Nations Development Program (UNDP), 2004. Indonesia Human Development Report 2004.

58 Elisabeth Oktofani, 2010. ‘Magelang Scores High, Papua Low In Health Survey’, The Jakarta Globe

December 1.

59 World Bank, 2006.

60 Badan Pusat Statistik Papua (Statistics Papua).

61 BPS Papua.

62 UNDP, 2004.

63 ibid.

64 ibid.

65 ibid.

66 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia).

67 Hela Hengene Payani, 2000. ‘Selected Problems in the Papua New Guinean Public Service’, Asian Journal of Public Administration, 22:2. 

68 ibid, p.22.

69 Budy Resosudarmo, Lydia Napitupulu and Chris Manning, 2009. ‘Papua II: Challenges for Public Administration and Economic Policy Under Special Autonomy’ in Budy Resosudarmo and Frank Jotzo (eds.) Working with Nature against Poverty, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, pp. 59-73.

70 UNDP 2004.

71 Ron Crocombe, 2007. Asia in the Pacific: Replacing the West. IPS Publications, Suva pp. 64, 134

72 EIA and Telapak, 2010. Rogue Traders: The Murky Business of Merbau Timber Smuggling in Indonesia.

73 EIA and Telapak, 2005

74 South China Morning Post, 2004. Indonesia: Illegal Loggers Turn to Papua, November 14.

75 Ron Duncan and Ila Temu, 1997. ‘Trade, investment and sustainable development of

natural resources in the Pacific: the case of fish and timber’, in Enhancing cooperation in trade and investment between Pacific Island Countries and economies of East and South-East Asia, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, United Nations, Volume 1, p.176.

76 Chris Ballard, 2002. ‘The Denial of Traditional Land Rights in West Papua’, Cultural Survival Quarterly 26:3, pp. 39-43.

77 ibid.

78 Matthew Allen, and Sinclair Dinnen, 2010. ‘The North down under: antinomies of conflict and intervention in Solomon Islands’, Conflict, Security & Development, 10:3, p. 305.

79 The World Bank, World Development Indicators 2011.

80 The World Bank, World Development Indicators 2011. Net ODA received per capita is represented in current US$.

81 Asian Development Bank (ABD), 2009. ADB’s Pacific Approach 2010-2014.

82 Simeon Djankov, Jose G. Montalvo and Marta Reynal-Querol, 2008. ‘The Curse of Aid’, Journal of Economic Growth 13:3, pp.169–94.

83 Tim Anderson, 2010. ‘Land reform’ in Timor Leste? Why the Constitution is worth defending’, in Michael Leach, Nuno Canas Mendes, Antero B. da Silva, Alarico da Costa Ximenes and Bob Boughton (Eds) Hatene kona ba/ Compreender/ Understanding/ Mengerti Timor-Leste, Swinburne Press, Melbourne, pp. 213-218.

84 ibid.

85 ibid.

86 Sinclair Dinnen, Abby McLeod and Gordon Peake, 2006. ‘Police-building in Weak States: Australian Approaches in Papua New Guinea and Solomon Islands’. Civil Wars 8:2, pp. 87-108.

87 Philip Alpers, 2008. ‘Papua New Guinea: Small Numbers, Big Fuss, Real Results’. Contemporary Security Policy 29:1, p. 151.

88 ibid, p. 153.

89 ibid, p. 154.

90 Secretariat of the Pacific Community, 2011. Statistics for Development.

91 Jim Elmslie, 2010. ‘West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census:

“Slow Motion Genocide” or not?’

92 Benedict Anderson, 1991. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London and New York.

93 Nicholas Thomas and Ton Otto (eds), 1997. Narratives of Nation in the South Pacific. Harwood Academic Publishers, Amsterdam.

94 John Vail, 2007. ‘Community-Based Development in Tari – Present and Prospects’ in Nicole Haley & R.J May (eds.), Conflict and Resource Development in the Southern Highlands of Papua New Guinea, Australian National University, Canberra, p. 108.

95 Rory Ewin, 1999. The Bougainville Conflict, Lecture to the Australian Defence Force Academy.

96 Chauvet et al, 2007.

97 Gerry van Klinken, 2007. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars. Routledge, London.

98 ibid.

99 ibid.

100 Figures from here.

101 Ironically, the arrival of Christian missionaries from 1855 onwards also advanced the use of Malay as a lingua franca since they could not initially speak the local languages. Until then Malay had only been spoken in New Guinea by Muslim traders, bird hunters and officials from neighbouring Tidore.

102 ICG, 2008 ‘Indonesia: Communal Tensions in Papua’ Asia Report 154, June 16, pp. 7-9.

103 ibid, p. 9.

104 Lorraine Aragon, 2007. ‘Elite Competition in Central Sulawesi’ in Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.), Renegotiating Boundaries: Local politics in Post-Suharto Indonesia, KITLV Press, Leiden, p.50.

105 ibid, p.50

106 Allen and Dinnen 2010, p.309. External pressures on local patronage networks, such as sagging demand for Solomons log exports during the late 1990s Asian economic crisis, might also have played a role in raising tensions in the Solomons during this period.

107 Matthew Allen and Sinclair Dinnen, 2010. ‘The North Down Under: Antinomies of Conflict and Intervention in Solomon Islands.’ Conflict, Security and Development 10:3, pp. 308-309.

108 Henrik Urdal and Kristian Hoelscher, 2009. ‘Urban Youth Bulges and Social Disorder: An Empirical Study of Asian and Sub-Saharan African Cities’, Policy Research Working Paper, Washington, DC

109 International Organization for Migration, 2008. ‘Situation Report on International Migration in East and South-East Asia’, Bangkok. http://www.unicef.org/eapro/IOM_Situation_Report_-_Final.pdf

110 Statistics from BPS Papua and BPS Papua Barat.

111 Chauvel, 2005 p. xi.

112 See, for example: J. Sollewijn Gelpke, 1994. ‘The report of Miguel Roxo de Brito of his voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 150:1, pp. 123-145.

113 Eritrea broke away from Ethiopia in 1993 but was previously a separate state before it was federated.

114 Edward Aspinall, 2006. ‘Selective Outrage and Unacknowledged Fantasies: Re-thinking Papua, Indonesia and Australia’, Policy and Society 25:4.

115 The Papua Road Map can be downloaded from here.

116 For instance, even though the existing Special Autonomy Law theoretically allows Papuan political parties, national legislation requires political parties in Indonesia to maintain offices in at least half of the country’s 33 provinces. However, the Helsinki Peace Agreement has effectively granted a dispensation to Aceh since it provides for local parties in Aceh province. This is another precedent that could potentially be applied to West Papua.

117 Organic police and military are those recruited, trained and are under the jurisdiction of the local administration. Non-organic police and military are those imposed by the national military and police command. Withdrawing non-organic forces would also mean withdrawing the structures of the force as well as the personnel. Thus, it was stipulated that Aceh would have its own police and military, and that it would be run its own internal security affairs without oversight from Jakarta or elsewhere in Indonesia.

118 Mietzner, 2009, pp. 301-302.

119 ICG, 2002. ‘Indonesia: Resources and Conflict in Papua’, Asia Report 39, September 13, p. 2.

120 John Saltford, 2000. UNTEA and UNRWI: United Nations Involvement in West New Guinea During the 1960’s, PhD Dissertation, University of Hull.

121 Akihisa Matsuno, 2011. ‘West Papua and the changing nature of self-determination’, presented at CPACS Conference: Comprehending West Papua, Sydney University, February 23-24.

122 Eliezer Bonay, Papua’s first governor, estimated in 1981 that some 30,000 Papuans died at the hands of the Indonesian military between 1963 and 1969.

123 See, for example, Tracey Banivanua-Mar, 2008. ‘“A thousand miles of cannibal lands”: imagining away genocide in the re-colonization of West Papua’, Journal of Genocide Research, 10: 4, pp. 583-602.

124 Matsuno, 2011.

125 ibid.

Parlemen Vanuatu ajukan mosi tidak percaya pada Salwai

 Perdana Menteri Charlot Salwai. --RNZI
Perdana Menteri Charlot Salwai. –RNZI

Port Vila, Jubi – Juru bicara parlemen Vanuatu menyatakan bahwa parlemen telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri Charlot Salwai. Mosi itu diajukan oleh blok oposisi dan akan dibahas di parlemen, Rabu pekan mendatang.

Koran Daily Post melaporkan bahwa mosi tidak percaya itu telah ditandatangai oleh 31 anggota parlemen. Meski begitu, nama-nama anggota parlemen yang disebutkan telah menandatangani mosi itu hingga kini belum jelas.

Sejak kabar itu beredar, pemerintah telah menghabiskan waktu seharian untuk menyusun maneuver politik untuk menghadapi mosi tidak percaya jika usul itu diterima oleh sebagian besar anggota parlemen.

Pemerintahan di bawah Salwai teus dibayang-bayangi mosi tidak percaya dari parlemen terlebih setelah hampir dari setengah pejabat birokrasi pemerintahan dituntut penjara karena korupsi. Selain pejabat birokrasi, kasus korupsi juga menjerat banyak anggota parlemen dan mantan perdana menteri negeri itu.

Jika mosi tidak percaya itu disetujui parlemen, pemerintah bisa kehilangan legitimasi untuk melanjutkan pemerintahannya. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak pemerintah atas usul yang akan segera dibahas parlemen itu. (*)

PBB Setujui Resolusi tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri

Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Modi (Foto: Time of Islamabad)
Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Modi (Foto: Time of Islamabad)

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Sebuah komite yang bertanggung jawab kepada Majelis Umum PBB pada hari Senin (21/11) dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang disponsori Pakistan yang menegaskan kembali bahwa realisasi universal hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri adalah kondisi mendasar bagi jaminan efektif dan ketaatan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

Resolusi itu ikut disponsori oleh 72 dari 193 negara anggota komite, dan diadopsi secara aklamasi tanpa pemungutan suara.

Komite ini disebut juga Komite Ketiga, yang menangani isu-isu kemanusiaan, budaya dan sosial.

Resolusi ini diharapkan akan diajukan dan disahkan pada sidang Majelis Umum PBB bulan depan.

Salah satu bagian dari isi resolusi menyatakan bahwa 193 negara anggota komite dengan tegas menentang intervensi militer, agresi dan pendudukan militer asing karena hal tersebut mengakibatkan  penindasan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia di beberapa belahan dunia.

Resolusi tersebut menyerukan kepada negara-negara yang bertanggung jawab agar menghentikan intervensi militernya dan pendudukannya di teritori asing serta mengakhiri semua tindakan eksploitasi, represi, diskriminasi dan penganiayaan.

Menurut laporan geo.tv , ketika menyampaikan draft resolusi tersebut, Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi, mengatakan hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar Piagam PBB dan hukum internasional.

“Melakukan hak ini akan memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia bangkit dari  pendudukan kolonial dan asing dan dominasi asing,” kata dia.

Ia menambahkan: “banyak dari kita yang hadir di sini hari ini adalah pewaris dari perjuangan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan terhormat sebagai warga negara bebas di negara merdeka.”

Majelis Umum PBB telah mendesak Dewan HAM PBB untuk  memberikan perhatian khusus pada pelanggaran HAM terutama yang dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang diakibatkan oleh intervensi militer dan agresi asing atau pendudukan asing.

Sekretaris Jenderal PBB diminta melaporkannya pada sesi Sidang Umum PBB berikutnya.

Le Pen expected in New Caledonia

Marine Le Pen, leader of France's National Front
Marine Le Pen, leader of France’s National Front Photo: AFP

The deputy leader of France’s National Front Louis Aliot is expected in New Caledonia this weekend as part of the party’s presidential election campaign.

Mr Aliot is reportedly due to prepare the visit of the party leader Marine Le Pen who is expected in Noumea early next year as part of her campaign to win the French presidency.

Ms Le Pen visited New Caledonia three years ago when she called for an independence referendum to be held as soon as possible.

The National Front is opposed to independence of France’s Pacific territories which are both on the UN decolonisation list

At the weekend primaries were held of The Republicans and in New Caledonia, a former president Nicolas Sarkozy won most support but came only third in France.

However France-wide, the two top contenders were two former prime ministers Francois Fillon and Alain Juppe who will have a run-off this weekend for the nomination.

Mr Juppe, who campaigned in the French Pacific in July, won most votes in the primaries in French Polynesia.

New opposition grouping planned for Fiji

Two former stalwarts of Fiji’s main opposition party are in the throes of setting up a new party to fight the next election.

Youth activist Peter Waqavonovono and a former opposition leader Mick Beddoes say they’re planning a new political entity which will be youth driven.
Mick Beddoes.

Mick Beddoes.
Mick Beddoes. Photo: twitter

In a statement they said a draft constitution had been completed and talks with various groups were taking place.

They say its purpose is to help form a grand opposition coalition before the 2018 polls.

The men resigned in June from Sodelpa following the appointment of the former coup leader Sitiveni Rabuka as party leader.

Electoral rules require parties to have signed up at least 5,000 members across Fiji and impose hefty fines and imprisonment on those holding themselves out as a political party without first being registered.

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny