Dibungkus Bintang Kejora, Diantar Kerabat ke Peristirahatan Terakhir

Suasana pemakaman almarhum Onesimus Rumayom di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih, Distrik Mankwari Timur, Sabtu (29/10). Prosesi pemakaman korban dikawal oleh aparat TNI AL dan AD.  Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/10/dibungkus-bintang-kejora-diantar.html#ixzz4OdtWw1oa
Suasana pemakaman almarhum Onesimus Rumayom di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih, Distrik Mankwari Timur, Sabtu (29/10). Prosesi pemakaman korban dikawal oleh aparat TNI AL dan AD. Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/10/dibungkus-bintang-kejora-diantar.html#ixzz4OdtWw1oa

MANOKWARI, — Onesimus Rumayom, korban penembakan Sanggeng Rabu (26/10) malam akhirnya dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih Manokwari, Sabtu (29/10) siang. Korban dimakamkam setelah disemayamkan di kediamanya jalan Serayu Sanggeng selama dua hari.

Jenazah diantar ke TPU dengan menggunakan mobil ambulance dan diiringi ratusan kerabat dan warga Sanggeng. Tampak dalam peti Jenazah Onesimus dibungkus Bendera Bintang Kejora. Tak satupun anggota kepolisian berpakaian dinas terlihat dalam mengawal proses pemakaman tersebut.

Dalam pantauan lapangan jenazah dibawa dari Jalan Serayu Sanggeng melewati jalan Yos Sudarso hingga jalan Merdeka menuju TPU hanya dikawal Aparat TNI Angkatan Laut (Lanal ) dan TNI Angkatan Darat (AD). Selain berjalan kaki massa juga menggunakan kendaraan roda dua dan bis serta kendaraan milik TNI AL dan Kodim 1703 Manokwari.

“Kami menolak segala bantuan dari kepolisian Polda Papua Barat (PB) dan Polres Manokwari, baik ucapan duka maupun bantuan finansial termasuk pengawalan jenazah ini sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir,” ujar Ruben Bonay, salah satu kerabat korban saat ditemui usai pemakaman.

Disebutnya, bahwa pihak kepolisian sebelumnya hendak memberikan bantuan, namun keluarga korban menolak, meskipun sudah diantar ke rumah duka. Bahkan Wakapolda, Kombes Pol Petrus Waine, yang hendak hadir dirumah duka dengan tujuan untuk meminta maaf kepada keluarga juga ditolak.
“Memang Wakapolda ingin hadir di rumah duka untuk menyampaikan permohonan maaf atas nama polisi namun kami tolak. Keluarga merasa saat ini masih dalam suasana duka dan hal ini terjadi akibat tindakan represif dari kepolisian,” ujar Ruben.

Menurut penuturan Ruben, korban Onesimus ditembak di bagian paha sebelah kanan, pada saat itu korban berada di kerumunan bentrok. Saat itu korban melerai warga yang sementara bentrok. Namun tepat di depan toko Mawar Sanggeng, korban diketahui terkena tembakan hingga akhirnya dilarikan ke RS Angkatan Laut guna mendapatkan pertolongan medis. Meski demikian, nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan yang dialaminya.

“Ini menjadi pelajaran berharga bagi pihak kepolisian dalam menangani bentrok. Polisi harusnya mengedepankan tindakan persuasif apalagi mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tekannya. (MAR)

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/10/dibungkus-bintang-kejora-diantar.html#ixzz4OdtHVFdV

10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya, Padahal Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya – Sebuah Catatan Editorial PMNews Melihat Fakta Lapangan Kampanye Papua Merdeka.

Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”.

Berikut catatan dari Editorial PMNews tentang 10 Jenis Orang Papua yang menentukan dan menghambat perjuangan Papua Merdeka.
Aditjondro katakan,

“Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” ujar George saat peluncuran buku diskusi dalam peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional“, di Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/).

Dukungan ini bukan baru dari seorang Aditjondro, dan bukan hanya untuk West Papua, tetapi merupakan dukungannya yang konsisten terhadap penderitaan umat manusia dan bangsa-bangsa terjajah di muka Bumi. Dukungannya terhadap bangsa rumpun Melanesia lain di Timor Leste telah berhasil, dan kini tanpa lelahnya Aditjondor terus memberikan dukungan-dukungan kepada bangsa-bangsa terjajah, demikian kata
Kalau kita saksikan di lapangan ada saja ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan, malahan penolakan orang Papua sendiri terhadap aspirasi manusia, hewan, tumbuhan dan semua makhluk Bumi Cenderawasih untuk melepaskan diri dari kekangan penjajah NKRI. Ada beberapa jenis orang Papua, yang perlu kita cermati untuk membantu kita menyikapi dukungan-dukungan yang datang dari suku-bangsa lain di Indonesia.

 

1. Orang Papua tidak percaya diri,

Entah karena dia tidak berdaya secara fisik, mental maupun logikanya. Orang yang tidak percaya diri ini disebut Dr. Benny Giay sebagai, “Bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah.” Dari berbagai bangsa di dunia ini, golongan bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah ini jumlahnya sangat sendiri. Orang Papua yang tidak percaya diri perlu bertobat karena perjuangan ini bukan menyangkut kebencian atas dasar ras, agama, asal-usul atau pandangan politik, tetapi ini perjuangan demi harkat, martabat dan hargadiri serta demi kebenaran mutlak, sesuai prinsip moral, hukum dan demokrasi.

 

2. Orang Papua malas tahu,

Terutama karena dia sendiri punya banyak masalah secara pribadi ataupun kelompoknya sudah ada dalam masalah-masalah keluarga, marga, suku, partai politik, pemilukada, hutang-puiutang, kawin-cerai, perselingkungan, kebiasaan mabuk, narkoba, terkena HIV/AIDS.

Ada juga orang Papua yang malas tahu karena dia bukan manusia berprinsip, tetapi ialah oportunis. Jadi dia tidak mau berterus-terang kepada dirinya dan kepada bangsanya tentang penderitaannya dan bagaimana menyelesaikannya. Ia lebih condong “cari kesempatan dalam kesempitan”.

Orang-orang ini disebut “orang cari makan” saja, mereka sebenarnya tidak terlalu pusing dengan NKRI atau Papua Merdeka, yang penting buat mereka ialah apa yang mereka bisa dapat dari kedua-duanya atau dari salah-satunya. Yang dipikirkannya ialah “perut” dan “aku”nya, bukan kita dan sekaliannya.

Orang jenis ini sebenarnya tidak dibutuhkan; malahan merugikan bagi pro NKRI maupun kontra NKRI. Tetapi terlanjur mereka sudah ada di dalam NKRI, mungkin mereka ada di dalam birokrasi NKRI, jadi mereka bermain di dalam NKRI, walaupun NKRI juga tahu mereka tidak berguna, tetapi mereka dijaga saja dalam rangka kleim bahwa ada orang Papua mendukung NKRI.

 

3. Orang Papua cemas tetapi ragu

Mereka memang cemas, dan selalu bertanya, “Kapan kita merdeka?”
Keraguan terutama muncul karena dia sendiri tidak punya pendirian, percaya diri sendiri.

Apalagi disodorkan dengan iklan-iklan kekuatan NKRI dari sisi jumlah, ditambah dengan iklan dengan kekuatan militer dan kepolisian dilengkapi dengan alat-alat militer yang serba-lengkap membuat orang Paupa yang cemas-cemas kapan kita merdeka, tetapi mereka semakin merasa ragu setelah melihat jumlah orang Indonesia begitu banyak dan kekuatan militernya begitu ganas dan mematikan.

Orang Papua yang ragu bahwa West Papua akan atau pasti merdeka ialah mereka yang sudah selasai dari perguruan tinggi, yang gelarnya Sarjana Muda atau Sarjana. Pengetahuan mereka tidak seluas Indonesia, apalagi seluas ASEAN atau Oceania, mereka hanya memahami Papua dan kampung halaman mereka dan kantor di mana mereka bekerja. Mereka ini para raja di kolam kecil, tetapi mereka merasa diri sebaga raja sejagat. Mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji. Mereka ikuti geerak-langkah para pejuang Papua Merdeka, mereka juga berada di dalam garis komando NKRI. Mereka mampu membandingkan kekuatan kedua belah pihak. Makanya mereka tahu Papua harus merdeka, tetapi mereka meragukan impian itu akan terwujud. Mereka berhitung satu tambah satu samadengan dua, bukan satu atau tiga.

 

4. Orang Papua percaya tetapi tidak sepenuhnya yakin

Orang Papua ini satu kelas dengan “Orang Papua cemas tetapi ragu” tetapi ditambah lagi dengan “tidak yakin”, bukannya ragu.

Dia percaya Papua itu pasti merdeka, cuma dia tidak yakin bagaimana nanti kemerdekaan itu terwujud, di samping kekuatan dan jumlah orang Indonesia yang melampaui kemampuan orang Papua dan perlengkapan untuk perlawanan yang tersedia. Ia percaya, tetapi tidak sepenuhnya yakin karena dia sendiri memikirkan perjuangan ini bagaikan sebuah Tim Sepakbola, seperti misalnya antara Persipura dengan 1000 pemain melawan Persidafon dengan 10 pemain. Padahal sebuah pertandingan sepak bola tidaklah begitu. Ada ketentuan, setiap klub harus menurunkan berapa orang dan berapa pemain yang bisa diganti, dan peraturan lainnya. Ia menjadi tidak yakin karena ia tidak tahu.

Orang-orang ini juga hidup dalam dua prinsip, mendoakan pemerintah NKRI, sekaligus mendoakan Papua Merdeka, karena orang-orangnya ada di dalam pemerintah NKRI sebagai Camat, Bupati, dsb, dan juga orang-orangnya yang lain ada berjuang untuk Papua Merdeka. Motto mereka ialah, “Serahkan semuanya kepada Tuhan! Tuhan akan berkarya!”

Mereka bisa disebut kaum oportunis, tetapi tidak sepenuhnya oportunis. Mereka juga tidak ragu, tetapi mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya.

 

5. Orang Papua yakin dan percaya tetapi tidak berani

Di atas yang cemas tapi ragu dan percaya tetapi tidak yakin, ada orang Papua yang punya phobia, yaitu ‘takut mati’. Orang-orang Papua ini kebanyakan dibayangi oleh “trauma masa lalu”, “memoria passionis” yang kejam dan mengerikan di tangan NKRI.
Mereka sebenarnya mendukung Papua Merdeka tetapi mereka sendiri tidak berani mengambil langkah atau mereka tidak mau terlibat dalam perjuangan ini. Ada juga karena memiliki “phobia” tertentu yang didasarkan kepada pengalaman sebelumnya atau cerita yang didengarnya dikaitkan dengan bayangan-bayanngan yang akan muncul ketika Papua Merdeka.

Mereka inilah yang biasanya katakan, “Iyo, yang lain berjuang dengan senjata, kita berjuang di dalam hati.” Tetapi mereka juga tidak berdoa sebenarnya. Yang mereka katakan ialah “Saya takut kepada NKRI! Nanti mereka tumpas kami habis kalau kita melawan mereka!”

 

6. Orang Papua yakin dan percaya dan berani tetapi tidak tahu bagaimana melangkah

Ini golongan orang Papua terbanyak. Dan dari yang terbanyak itu, hampir semua pejuang Papua Merdeka masuk ke dalam kategori ini.

Mereka yakin dan percaya bahwa Papua akan dan harus merdeka. Mereka rela berkorban. Mereka berani bertindak. Mereka mau mati saat ini juga. TETAPI, mereka sebenarnya “TIDAK TAHU BAGAIMANA MELANGKAH”.

Karena tidak tahu bagaimana melangkah, maka mereka menjadikan isu Papua Merdeka untuk kegiatan dan tujuan lain yang menurut mereka ialah demi Papua Merdeka. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya justru mencelakakan dan menghalangi perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya justru menciptakan faksi-faksi di dalam perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya malahan menimbulkan kekacauan dalam mengarahkan perjuangan ini.

Banyak tokoh yang muncul, banyak organisasi dibentuk, banyak Panglima diangkat, banyak kongres dilakukan, banyak pemerintah (presiden dan perdana menteri) diumumkan, banyak menteri, berhamburan kiri-kanan. Mereka melakukan semua ini dengan militansi yang tinggi, dengan hitung-hitungan nyawa sendiri, dengan resiko yang mereka tahu karena mereka berhadapan dengan NKRI dan militernya. Tetapi semua yang dilakukan yang dianggap sebagai langkah-langkah untuk Papua Merdeka itu justru merugikan perjuangan itu sendiri.
***

Orang Papua jenis ini juga sering berganti baju. Misalnya hari ini dia pergi hadir di KRP III, 2011, besoknya dia hadir dalam bedah buku tentang West Papua di Jakarta, lusanya dia hadir dalam Kongres TPN/OPM III di Vanimo, PNG, berikutnya dia hadir lagi dalam Peresmian Bupati Lanji Jaya. Jadi mereka hadir di semua tempat, mencari tahu di mana sebenarnya yang benar. Orang-orang ini membuat banyak sekali bekas kakinya, sehingga mereka bisa disebut kelompok Bintang-14, kelompok WPNA, kelompok TPN/OPM, kelompok TPN.PB, kelompok PDP/DAP, kelompok Pegunungan Tengah, Kelompok Mamta, kelompok Merah-Putih, kelompok Biru-Putih, dan lainnya.
***

Orang Papua yang tidak tahu melangkah ini kebanyakan bersandar kepada dua hal utama:

Pertama mereka bersandar kepada senjata. Mereka selalu mencari senjata, berbicara tentang senjata, bergerak cepat kalau ada yang jual senjata. Mereka mengira bahwa dengan senjata yang mereka beli itu mereka bisa pakai untuk basmikan orang Indonesia, TNI dan polri dari Bumi Cenderawasih.

Yang kedua, mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka menekankan pertobatan total, penyembahan total kepada Tuhan, dengan meninggalkan semua perang-perang, tindak kekerasan, pembunuhan. Mereka bilang, “Bunuh satu orang Indonesia berarti kemerdekaan Papua tertunda 10 tahun, jadi jangan kita main bunuh”.

Banyak dana dihabiskan, banyak nyawa melayang, banyak waktu dan tenaga dihamburkan karena orang-orang Papua jenis ini selalu saja mencari jalan, masih berputar-putar mencari jalan, untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

 

7. Orang Papua Papindo

Entah karena tidak percaya diri, cemas tapi ragu, yakin dan percaya tetapi tidak tahu jalan, apa apa, jenis orang Papindo dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, seperti disebutkan sebelumnya, tetapi pada pokohnya mereka ini mengelompokkan dirinya ke dalam kaum Papindo dengan alasan berikut:

7.1 Hanya karena dia perlu jabatan, nama besar, bukan nama besar di dalam NKRI, tetapi nama besar di daerahnya, jadi kalau Papua Merdeka tidak memberikan, maka dia merasa jalan terbaik saat ini buat dia ialah membela NKRI

7.2 Karena sebagian darah mereka berasal dari non-Papua, maka kalau Papua Merdeka justru dia dirugikan, maka dia membela NKRI, walaupun pada saat yang sama dia memaki-maki NKRI karena banyak hak asasi orang Papua dilanggar, yaitu termasuk hak asasinya sendiri. Dia terbelah dua dalam pikiran dan perasaannya, maka pantas dia bernama Papindo.

7.3 Karena beristerikan atau bersuamikan orang non-Papua maka mereka merasa bahwa kalau Papua Merdeka nantinya bini/ lakinya terpisah dari dirinya, maka lebih baik mendukung NKRI, walaupun pada waktu-waktu tertentu dia memarahi pasangan hidupnya bahwa negara/ bangsanya melanggar HAM suku-bangsanya di Tanah Papua.

7.4 Karena mereka merasa kalau Papua Merdeka nanti mereka sendiri akan dihabisi (ini terutama para keturunan pejuang Pepera dan pejuang Merah-Putih).
Aliran perjuangan Papua Tanah Damai dan aliran orang Papindo terutama muncul karena ada rasa takut yang besar terhadap orang Papua dari Pegunungan Tengah. Ada yang bilang, “Aduh, jangan kasih senjata kepada teman-teman dari gunung sudah, nanti mereka pakai bunuh dong pu orang sendiri.” Ada juga yang bilang, “Kalau nanti merdeka, jangan orang-orang gunung pegang senjata boleh!” Makanya muncul ide-ide Papua Tanah Damai supaya kemerdekaan itu turun dari langit tanpa pertumpahan darah.

7.5 Ada kaum Papindo yang hanya sebatas Oportunis. Mereka hanya dalam rangka cari makan, tidak ada kepentingan menentang atau mendukung pihak manapun. Sepanjang mereka bisa dapat makan dan menjadi kaya dari posisi itu, mereka optimalkan dan mereka garap itu sampai habis-habisan, sampai menjadi kaya tanggung, menjadi mewah tanggung. NKRI tahu tetapi NKRI juga perlu orang tanggung seperti ini. Pejuang Papua Merdeka sama sekali bukan konsumen sampah seperti ini sehingga sering menentang kaum Papindo, bukan karena mereka membenci orangnya tetapi karena menolak kelakuan bunglon seperti itu.

7.6 Orang pensiunan, sekedar mencari makan sebelum ke liang kubur. Jadi, ada orang Papua yang waktu mudanya menjadi pejuang Papua Merdeka, tetapi karena dia harus mengakhiri hidupnya ke alam baka, maka dia merasa bukan waktunya buat dia untuk berteriak Papua Merdeka lagi. Jalan satu-satunya agar dia kembali ke kampung halamannya dan dikuburkan di tanah leluhurnya ialah menyatakan mendukung NKRI.
***

Selain tujuh jenis di atas, berikut dua jenis orang Papua yang disebabkan terutama oleh indoktrinasi pihak-pihak asing yang menikmati hasilbumi Papua selama Papua berada di dalam NKRI, yang merupakan pembelokan arti dan makna Kitab Sucidan doktrin sebenarnya dari agama modern yang ada di Tanah Papua.

Sebenarnya ada sejumlah alasan mengapa mereka mengatakan perjuangan Papua Merdeka itu tidak sesuai dengan ajaran doktrin agama mereka. Pertama dan terutama, menurut pengetahuan real, para tokoh agama itu punya sentimen pribadi terhadap para tokoh perjuangan Papua Merdeka. Sentimen pribadi itu dialaskan dengan ajaran agamanya, pada saat yang sama dia sebagai tokoh agama, maka pendapat sentimentil yang tidak ada hubungannya dengan agama itu menjadi ajaran agama.

Kedua karena kebanyakan pejuang Papua Merdeka dianggap terlibat dalam berbagai jenis dan tingkatan kasus asusila dan tidak sepenuhnya menjalankan dogma agama yang dianut di kampung-halamannya. Misalnya dia tidak pernah beribadah di gereja atau ibadah keluarga. Para aktivis Papua Merdeka juga dianggap sebagai pembangkang dan penentang tatanan mapan yang sudah ada. Dalam jiwa para pejuang ada “jiwa pembereontakan”, yaitu pemberontakan terhadap yang telah ada selama ini. Sehingga mereka menganggap isu yang didukung para orang “Kristen” atau “Islam” itu tidak pantas didukung oleh orang Kristen atau orang Islam.

 

8. Orang Papua merasa perjuangan Papua Merdeka menentang Pemerintah

Ada sejumlah alasan yang sering mereka kemukakan dengan mencap perjuangan Papua Merdeka sebagai tindakan menentang pemerintah.

8.1 Karena pemberontakan terhadap pemerintah NKRI artinya perlawanan terhadap kemapanan; sehingga mereka yang suka atau menikmati kemapanan itu ikut terusik;

8.2 Karena dia sebenarnya tidak paham arti ayat atau pasal Kitab Suci yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Pemerintah dimaksud. Bagaimana kalau nantinya West Papua memiliki pemerintah sendiri, apakah mereka akan mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah NKRI dan bukan kepada pemerintah West Papua? Apa yang mereka katakan tentang pemerintah Timor Leste yang jelas-jelas telah menentang pemerintah NKRI dan membentuk pemerintahannya sendiri?

 

9. Politik “Papua Merdeka” merupakan Wujud Dosa (atau Ikut Papua Merdeka berarti Berdosa)

Banyak penginjil, pemimpin atau pejabat gereja, gembala sidang, khsusunya di Pegunungan Tengah Papua dipecat (disiasat) karena mendukung Papua Merdeka dengan dalil bahwa mereka berpolitik, maka itu dosa. Jadi, siapa saja yang terlibat di dalam perjuangan Papua Merdeka dianggap sebagai tindakan “dosa”.
Padahal pada waktu yang sama mereka mendoakan sang Presiden, Gubernur, Bupati, dan Camat. Mereka juga datang ke kantor-kantor pemerintah NKRI membicarakan Pilkada dan Pemilukada. Mereka menerima uang dari pemerintah untuk meloloskan bakal calon tertentu atau memenangkan partai politik NKRI tertentu.
***

10. Orang Papua yang Tahu, Yakin, Percaya, Berani dan Berpendirian Teguh
Orang ini dia

10.1 Yakin dan Percaya Papua pasti dan harus merdeka;
10.2 Berani mengambil langkah dan tindakan yang punya resiko sampai mengancam nyawanya sekalipun.

10.2 Berpegang teguh kepada pendiriannya, tidak mudah dibujuk dengan jabatan, duit, perempuan atau kejayaan apapun selain kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Biarpun nantinya orang Papua menjadi melarat dan menderita setelah Papua Merdeka, bukan itu yang dicarinya. Yang dicarinya bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan kemakmuran, tetapi hanya satu: kemerdekaan, kedaulatan, terlepas dari belenggu penjajahan negara dan bangsa asing.

 

10. Di atas semuanya, “DIA TAHU”

*Dia tahu mengapa Papua harus merdeka,
*dia tahu mengapa Papua pasti merdeka,

dan di atasnya,
*di tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu.

Oleh karena itu pendiriannya, langkahnya, sikapnya dan perjuangannya tidak tergoyahkan oleh tawaran dialogue, tawaran Otsus, tawaran kedudukan di dalam pemerintahan NKRI, atau apapun. Dia bersiteguh, “Papua Merdeka Harga Mati!”

*Siapakah Anda?
*Mengapa Anda menjadi seperti siapa Anda sekarang?
*Adakah peluang untuk Anda berubah Mendukung Papua Merdeka seperti George Junus Aditjondro?

Kalau George Junus Aditjondro jelas-jelas merupakan orang jenis ke-10 tadi. Dia tahu mengapa Papua harus dan pasti merdeka, dan dia tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu. Dia tidak ada di ruang mencari-cari, mengira-ngira, mencoba-coba, meraba-raba. Dia ada di barisan kepastian. Kepastian itu bahwa Papua Pasti Merdeka, karena Papua Harus Merdeka.

Indonesia Sebentar Lagi Akan Punah Menurut Penulis Penerima Penghargaan Tertinggi Pulitzer Ini

bagi.me – Di bawah ini adalah tulisan Jarred Diamond, penulis yang memperoleh penghargaan Pulitzer. Dalam sebuah pidatonya Jarred pernah mengatakan bahwa negara seperti: Indonesia, Columbia dan Philipina, merupakan beberapa peradaban yang sebentar lagi akan punah.

Ketika bangsa Cina ingin hidup tenang, mereka membangun tembok Cina yang sangat besar.

Mereka berkeyakinan tidak akan ada orang yang sanggup menerobosnya karena tinggi sekali.

Akan tetapi 100 tahun pertama setelah tembok selesai dibangun, Cina terlibat tiga kali perperangan besar.

Pada setiap kali perperangan itu, pasukan musuh tidak menghancurkan tembok atau memanjatnya, tapi cukup dengan menyogok penjaga pintu gerbang.

Cina di zaman itu terlalu sibuk dengan pembangunan tembok, tapi mereka lupa membangun manusia.

Membangun manusia seharusnya dilakukan sebelum membangun apapun. Dan itulah yang dibutuhkan oleh semua bangsa.

Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa apabila ingin menghancurkan peradaban sebuah bangsa, ada tiga cara untuk melakukannya, yaitu:

1. Hancurkan tatanan keluarga
2. Hancurkan pendidikan
3. Hancurkan keteladanan dari para tokoh dan rohaniawan (ulama, ustadz, habaib)

Untuk menghancurkan keluarga caranya dengan mengikis peranan ibu-ibu agar sibuk dengan dunia luar, menyerahkan urusan rumah tangga kepada pembantu.

Para ibu akan lebih bangga menjadi wanita karir ketimbang ibu rumah tangga dengan dalih hak asasi dan emansipasi.

Kedua, pendidikan bisa dihancurkan dengan cara mengabaikan peran guru. Kurangi penghargaan terhadap mereka, alihkan perhatian mereka sebagai pendidik dengan berbagai macam kewajiban administratif, dengan tujuan materi semata, hingga mereka abai terhadap fungsi utama sebagai pendidik, sehingga semua siswa meremehkannya.

Ketiga, untuk menghancurkan keteladanan para tokoh masyarakat dan ulama adalah dengan cara melibatkan mereka kedalam politik praktis yang berorientasi materi dan jabatan semata, hingga tidak ada lagi orang pintar yang patut dipercayai. Tidak ada orang yang mendengarkan perkataannya, apalagi meneladani perbuatannya.

Apabila ibu rumah tangga sudah hilang, para guru yang ikhlas lenyap dan para rohaniawan dan tokoh panutan sudah sirna, maka siapa lagi yang akan mendidik generasi dengan nilai-nilai luhur?

Itulah awal kehancuran yang sesungguhnya. Saat itulah kehancuran bangsa akan terjadi, sekalipun tubuhnya dibungkus oleh pakaian mewah, bangunan fisik yang megah, dan dibawa dengan kendaraan yang mewah.

Semuanya tak akan berarti apa apa, rapuh dan lemah tanpa jiwa yang tangguh.

© 2016 Bagi.me. All New Rights Reserved.

German Ambassador Unsatisfied with Papua Government’s Answers on Investment

Jayapura, Jubi – Visiting German ambassador Georg Witschel said he was not satisfied with the Papua government’s response to questions about investment and land.

Witschel held talks with assistant III of Papua, Rosina Upessy during the visit to Jayapura this week.

He was accompanied by a number of investors, business people and officials from the Chamber of Commerce and Industry of Germany.

“We asked several questions, but they weren’t answered well. We understood that she herself who received us while governor, governor deputy and regional secretary were not here. So many of our questions were not answered,” Witschel told reporters.

He said the visit was aimed at looking at the possibility of cooperation to invest in energy, forest protection, conservation and environmental issues.

“There is an investor from Germany that invested about more than 10 million euros in West Papua. Yet when we are looking for information to attract investors for Germany here, we did not get enough information. So it is hard to get prospective investors to come to Papua, “he said.

He then hoped when visiting the Jayapura city government and Jayapura regency government, it can get more accurate information. “It’s the first time to visit Papua. Unfortunately there was lack preparation. Though we have sent a letter one month ago. Regrettably, all questions were not answered satisfactorily, “he explained.

Meanwhile, Assistant III of Public Affairs Rosina Upessy said the land often becomes a bottleneck.

“All of the land in Papua is the property of the State and if the investor used Hak Guna Usaha (HGU) and when the contract is nearly complete, it must return to the State,” Rosina Upessy added.

German delegation also asked about licensing that often becomes a hinderence. However, the Government of Papua Province guarantee that there is one- door service to get permission.

“One-door service is one of effective ways to get permission to invest in Papua,” he said.

(Alexander Loen/ Tina)

Rockin’ for West Papua raises Free West Papua support around the world!

This historic month long event brought musicians and artists together to use their skills and passion in unity for West Papua’s freedom, featuring over 80 bands in 5 different countries!

From Sydney to Los Angeles, from Edinburgh to Brisbane, so much awareness and solidarity has been raised as people were shown the true power of music, learning that #MUSICISAWEAPON.

Free West Papua music and the West Papuan flag are outlawed by the Indonesian government in occupied West Papua but Rockin’ For West Papua, organised by the collaborative Rize Of The Morning Star brought people together from across the world to play Free West Papua music and raise the West Papuan flag!

Full Article and Video, go to freewestpapua.org

What they don’t talk about when they talk about Papua

‘Being a young, female Indonesian myself, I expected myself to celebrate Nara Masista Rakhmatia’s UN General Assembly speech. Instead, I was gravely disappointed.’

Several weeks ago, a young, female diplomat named Nara Masista Rakhmatia made a speech that dazzled the Indonesian public. In a video that went viral, she denied accusations from 7 Pacific country leaders about human rights abuse in Indonesia’s Papua province at the 71st Session of United Nations General Assembly in New York last September.

She further shamed their attempt to interfere with Indonesia’s sovereignty. The video gathered over 188 thousand views on Facebook, along with hundreds of comments from Indonesian citizens expressing how proud they are of Nara’s intelligence and bravery to ‘teach those foreign country leaders about how to respect Indonesia’—especially given her young age.

In their remarks, delegations from Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, the Marshall Islands, Tuvalu, and Tonga criticized Indonesia’s human rights records in Papua. Nara in particular argued that these sentiments were largely misplaced, given that the main agenda of the Assembly was Sustainable Development Goals and a global response to climate change.

Furthermore, she claimed, these countries needed to self-reflect upon their own domestic issues before pointing their fingers to how Indonesia handles the province’s push for self-determination.

Being a young, female Indonesian myself, I expected myself to celebrate her speech. I should have been inspired and impressed by how sharp she was. Instead, as someone who studied International Relations and currently a Public Policy student, I was gravely disappointed.

Disappointed

First of all, Nara based her entire rebuttal on the obsolete definition of the sovereignty principle. While sovereignty is a crucial foundation to the United Nations, since 2005, the international community has extended its definition under the ‘Responsibility to Protect’ commitment, which stipulates that absolute sovereignty does not hold when a government fails to protect its people.

PROTEST. An arrested Papuan pro-independence demonstrator gestures from a police truck in Jakarta on December 1, 2015, after police fired tear gas at a hundreds-strong crowd hurling rocks during a protest against Indonesian rule over the eastern region of Papua. File photo by AFP
PROTEST. An arrested Papuan pro-independence demonstrator gestures from a police truck in Jakarta on December 1, 2015, after police fired tear gas at a hundreds-strong crowd hurling rocks during a protest against Indonesian rule over the eastern region of Papua. File photo by AFP

Although the concept was developed specifically as a framework for humanitarian interventions to prevent atrocity crimes and this situation has arguably not brought us that far, this core principle stands.

In other words, should these allegations stand, it is justifiable for the international community to express their concerns about the possibility of ongoing crimes against humanity.

Therefore, it is more urgent to argue about whether Indonesia has indeed violated human rights in Papua.

The speech failed to address, for example, the progress of President Joko Widodo’s promise to investigate the killing of 4 Papuan high-school students in 2014. No reports have been made available to the public around this and other pressing matters such as killings in Wasior in 2001 and Wamena in 2003. A recent op-ed contended that these were not ordinary crimes but crimes against humanity.

Nara also did not talk about the 4,587 individuals who were arrested by the police for expressing their political views in regards with the Papua issue in 13 cities, as documented by the Jakarta Legal Aid Institute.

On top of that, she spent a lot of air time explaining how Indonesia has been a member of the United Nations Human Rights Council for significantly longer periods compared to these 6 countries. She leveraged that membership status as a validation to the country’s ‘human rights commitment’.

This is a logical fallacy. In reality, Jakarta continues to maintain restrictions for human rights organizations such as Amnesty International and International Committee of the Red Cross from entering Papua. Becoming a member of a certain council hardly proved these allegations wrong. If anything, it should become an additional reason as to why the country needs to feel embarrassed about the hypocrisy at home.

Wrong focus

Some of my friends asked me to give Nara a break. After all, she was only representing her country. If anything, such response is far from surprising and rather predictable. Throwing in phrases like ‘territorial integrity’ and ‘sovereignty’ sounds like something that any other country would do in responding to such accusations at an international stage.

PROTEST HALTED. Papuan pro-independence activists, some in traditional tribal garb, march during a rally in Jayapura. AFP PHOTO
PROTEST HALTED. Papuan pro-independence activists, some in traditional tribal garb, march during a rally in Jayapura. AFP PHOTO

However, the issue goes beyond this. Even if we look past the messenger, the problem in Papua still exists, and the fact that the government of Indonesian preferred not to deal with it should alert us.

Thus what added to my disappointment was how mainstream media in Indonesia covered the issue. Instead of playing its role as the ‘fourth pillar’ that criticizes the government, many news outlets practically made her a heroine by echoing the flattering Facebook comments and further highlightsing how she looks.

It seems like nationalist sentiments—fueled by an ‘external threat’ from these Pacific countries’—distracted them from addressing the elephant in the room. Except for The Jakarta Post, most news seemed to avoid highlighting these allegations and instead talked about how beautiful and brave Nara was. In effect, social media discussions regarding this event rotated primarily around unproductive debates about her physical qualities.

Although concerns regarding Papua were expressed by only 7 small Pacific countries now, how will Indonesia—represented by Nara or anyone else—respond in the future, should they come from other geopolitically more powerful countries?

President Joko Widodo’s administration must know by now that something has to be done in Papua, and it should be done immediately.

Surely, we could not just continue deflecting every question with a ‘sovereignty’ card. – Rappler.com

 Andhyta Firselly Utami graduated from International Relations program at Universitas Indonesia, and is currently a Master of Public Policy candidate at Harvard Kennedy School.

Berdoa Jutaan Kali, NKRI Tidak Akan Pernah Menebus Dosa-Dosanya atas Bangsa Papua

Menanggapi berbagai pemberitaan di media-media kolonial Indonesia dan berbagai jaringan aktifis Papua Merdeka, yang menuntut Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM Papua dan membandingkan peliputan media Indonesia terhadap pembunuhan terhada Wayang Mirna Solihin yang dilakukan oleh Jessica Kulama Wongso, jugra kritikan dan harapan-harapan dari organisasi LSM Indonesia Indonesia seperti Setara, Kontras, LBH dan lembaga milik kolonial Inodnesia seperti Komnas HAM, maka dari Kantor Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi mengatakan,

Orang Papua harus belajar kembali, doa orang Papua tidak dijawab Tuhan karena dua alasan: pertama karena salah berdoa, dan kedua karena jawaban ditunda, belum waktunya. Dan dalam hubungan NKRI – West Papua, jawaban salah berdoa lebih tepat. Biar berdoa jutaan kali, NKRI tidak akan pernah menebus dosa-dosanya atas bangsa Papua.

Mendengar pernyataan itu, PMNews kembali menggali lagi, supaya bila mungkin disebutkan sumber-sumber berita atau para pribadi yang mengharapkan kebaikan atau perbaikan datang dari NKRI, tetapi Gen. Tabi menolak, dan mengatakan, “Kalian semua kan bisa memonitor sendiri media semua terbuka sekarang, tidak sama seperti era orde baru kolonial Indonesia.”

Kemudian PMNews menyebutkan beberapa ungkapan atau ucapan oleh para tokoh Papua, dan lalu Gen. Tabi menggapinya sebagai berikut.

Ada orang Papua katakan bahwa biar pun 1000 kali presiden kolonial NKRI Joko Widodo mengunjuni Papua, tidak akan merubah nasib orang Papua? Apa tanggapannya?

Sangat benar! Itu pasti Orang Asli Papua yang bicara.

Ada orang Papua juga yang bilang, tidak ada orang Papua yang minta Papua Merdeka?

Oh, itu maksudnya yang dibilang oleh Lukas Enembe, gubernur kolonial NKRI, bukan? Ya, dia juga takut dong. Semua orang Papua, biar anggota TNI/ Polri, biar anggota BIN, biar menteri atau gubernur, siapapun, di dalam MKRI, pasti, ya, pasti di dalam nurani terdalam punya pertanyaan ini, “Kapan saya dibunuh NKRI?” itu ada, jadi semua yang dikatakan pejabat kolonial NKRI, oleh orang Papua, itu semua dalam rangka jaga-jaga diri dan nyawa.

Itu bukan karena disogok atau dibayar Indonesia. Itu karena rasa takut. Ya, masuk akal. Siapa orang Papua yang rela dibunuh karena alasan kita dilahirkan sebagai orang Papua, karena kita yang dilahirkan sebagia orang Papua menjabat sebagai pejabat kolonial sudah lama dijadikan dasar untuk berbagai macam hal-hal mematikan di tanah ini. Kita sudah belajar banyak, tidak perlu diragukan dan dipertanyakan.

Ada lagi orang Papua yang bilang, kok berita tentang peracunan dan pembunuhan yang dilakukan Jessica Kulama Wongso terhadap Wayang Myrna Solihin kok disiarkan siang-malam, sebanyak lebih dari 20 kali diliput, tetapi kok media kolonial Indonesia tidak sekalipun meliput berbagai pelanggaran HAM oleh NKRI di Tanah Papua?

Oh, itu yang dibilang Phillip Karma. Kami mengundang Phillip Karma untuk berdoa seribu kali, satu juta kali, supaya NKRi bertobat. Pasti tidak dijawab. Karena apa? Karena itu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Masa mengharapkan media kolonial menyiarkan korban dari bangsa jajahan di wilayah jajahan. Salah besar kalau Pak Karma msih punya harapan KRI akhirnya akan selesaikan masalah Papua. Itu kesalahan fatal. Seharusnya semua pejuang Papua Merdeka menaruh harapan kepada saudara-saudara sebangsa di Papua New Guinea, satu ras di Melanesia, daripada mengharapkan matahari terbit dari barat dan terbenam di timur.

Ada juga orang Papua yang menuntut Joko Widodo, presiden kolonial NKRI untuk tidak melulu kunjungi Papua tetapi selesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua.

Itu harapan dari ELSAM, Lembaga HAM di Manokwari, Ketua-Ketua Sinode Kingmi, GIDI dan Baptis, GKI, dan lembaga-lembaga HAM di Tanah Papua. Harapan kosong! Salah berharap! Sama dengan salah berdoa tadi. Pertama orang Papua harus jawab dulu alasan NKRI menginvasi secara militer per 19 Desember 1961 dan menduduki tanah Papua sejak 1963 lewat UNTEA dan disahkan 1969 oleh PBB.

Alasannya bukan karena mereka mau bangun Papua. Mereka tergiur oleh kekayaan alam, Tanah Papua, bukan bangsa Papua.

Jokowi sebagai presiden Kolonial NKRi datang ke Papua tidak ada hubungan dengan orang Papua, apalagi HAM Papua. Hubungannya adalah kekayaan alam Papua. Dia sedang pulang-pergi memberikan arahan langsung dari muka ke muka kepada agen-agen ring satu di Tanah Papua membicarakan bagaimana mempercepat proses pengerukan hasil Bumi Tanah Papua, sehingga beberapa tahun ke depan saat mereka keluar dari Tanah Papua maka kekayaan yang tertinggal sudah ampas-ampas saja, semua yang mereka mau ambil sebagian besar sudah terjarah.

Sekarang kami mau tanya hal yang penting, terkait perjuangan Papua Merdeka. Kebanyakan lembaga Orang Asli Papua menuntut referendum, atau dialgoue kepada Jakarta, bagaimana ini?

Prinsipnya masih sama. Sama saja. Seharusnya tidak usah tanya, karena sudah jelas tadi.

Tujuan NKRI menginvasi secara militer, dan menduduki secara militer, ialah menguras dan menjarah kekayaan alam Papua. Titik di situ. Jadi tidak ada tujuan lain. Apa hubungan tujuan mereka ada di Tanah Papua dengan tuntutan orang Papua? Tidak ada, malahan merugikan kolonial, bukan?

Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Dr. Neles Tebay yang minta dialogue dan tuntutan Pak Karma, tokoh Papua yang mina referendum, kedua-duanya tidak akan dipenuhi NKRI, karena bertabrakan langsung dengan tujuan kehadiran dan keberadaan NKRI sebagai penguasa kolonial di atas Tanah Papua.

Sekali lagi, harapan itu yang salah. Kita harapkan, kita berdoa agar NKRI berdialog, supaya NKRI memberikan kesempatan referendum kepada bangsa Papua itu yang salah.

Sekarang pemikiran kami semakin tersudut: tuntut penuntasan kasus-kasus HAM sulit; tuntut referendum susah, tuntut dialogue juga salah. Semua pemikiran-pemikiran cemerlang dari tokoh Papua sudah tersudut. Apa kira-kira arahan dari MPP TRWP?

Paradigma kita harus kita rombak. Cara kita berpikir dalam hungungan West Papua – NKRI harus kita rombak habis. Pertama, kita harus yakin dan petakan bahwa West Papua ialah wilayah jajahan NKRI, dan Indonesia ialah penjajah, bukan pemerintah, tetapi penguasa.

Siapa saja menyebut NKRI dengan istilah pemerintah Indonesia, berarti dari awal paradigma berpikir dalam hubungan NKRI – West Papua sudah salah.

Kalau sudah salah, pasti tuntutan juga salah.

Yang kedua, berdasarkan terms of reference atas dasar paradigma berpikir kita tadi, maka kita harus menuntut hal-hal apa saja yang bisa dikerjaka oleh NKRI. Sekali lagi, kita minta apa yang bisa dilakukan NKRI. Kalau meminta hal-hal yang di luar kemampuan NKRI, maka pasti mereka tidak akan menanggapinya.

Yang ketiga, kalau kita menuntut, kita juga dari hatinurani yang terdalam, harus punya jawaban bahwa tuntutan kita akan diberikan. Kalau masih ada ‘keraguan’ dalam hatinurani, maka kita harus sesuaikan diri dan tuntutan kita dengan kata-kata hatinurani.Kalau kita dari awal salah menuntut, jangan kecewa kalau tidak dijawab atau tidak terpenuhi.

Dari tiga saran ini semakin membuat kita menjadi sulit melihat jalan keluar?

Tidak usah terlalu rumit. Kita orang Melanesia, kita bukan hadir ke Bumi sebagai orang Melanesia tunggal. Kita harus percaya diri, bangga kepada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, dan sandarkan kepada kemampuan sendiri. Itu modal pemberian Tuhan, sejak penciptaan, bukan buatan NKRI, bukan frame Amerika Serikat bukan atas persetujuan Australia. Realitas kodrat kita orang Melanesia.

Nah, dunia kita di situ. Identitas kita di situ. Realitas kodrat kita itu. Jadi, kita bangun segala-sesuatu dari situ. Untuk mengkleim sebuah identitas, kita harus punya dasar pemikiran, paradigma yang benar, lalu dari situ kita mengejar apa yang kita anggap salah. Dasar pemikiran harus benar dan tepat. Kita harus punya pemikiran yang murni didaasrkan atas jatidiri kita sebagai orang Melanesia. Jangan membangun sebuah perjuangan, jangan merancang hal-hal berdasarkan kebencian kepada Indonesia, kedongkolan kepada NKRI, tetapi atas dasar realitas mutlak, ciptaan Tuhan semesta alam.

Apa masih bingung?

Mulai ada titik terang. Jadi, titik awalnya ialah “berdiri sebagia orang Melansia”, dan kemduian “bekerja dengan orang-orang Melanesia”. Tetapi kita bicara soal hubungan Melanesia dengan Indonesia?

Itu yang kami maksudkan.

Kapan? Berapa kali? Siapa pejuang Papua Merdeka atau tokoh Papua yang meminta dan menuntut Perdana Menteri PNG, Perdana Menteri Vanuatu, Perdana Menteri Solomon Islands, untuk datang membantu West Papua?

Kalau sudah pernah ada, siapa dan kapan itu pernah ada?

Kalau sudah salah alamat, jangan berharap surat Permohonn Anda akan dibalas, ya, namanya salah alamaat kok.

 

Kerusuhan Manokwari di Hari Lahir GKI Di Tanah Papua

Kerusuhan di Manokwari pada 26 Oktober 2016 (Foto: Ist)
Kerusuhan di Manokwari pada 26 Oktober 2016 (Foto: Ist)

MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM – Suasana di Manokwari sampai siang hari dilaporkan masih mencekam, kendati pihak Kepolisian telah berhasil mengendalikan situasi pasca aksi massa berdarah kemarin (26/10).

Dalam aksi massa itu seorang meninggal, sejumlah orang terluka, termasuk Danramil. Pos polisi rusak, enam sepeda motor terbakar dan ada upaya massa untuk membakar sejumlah kantor, termasuk kantor BRI Manokwari.

Kronologi peristiwa berdarah itu masih belum jelas akibat adanya berbagai versi. Satuharapan.com mendapatkan sejumlah data yang masih memerlukan verifikasi.

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Oktober yang adalah hari libur resmi di Tanah Papua, termasuk di Manokwari. Hari itu diperingati sebagai hari lahirnya Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua 60 tahun silam (26 Oktober 1956).

Namun, kata Yan Christian Warinussy, direktur LP3BH Manokwari, hari bersejarah ini dinodai oleh peristiwa yang menyedihkan. Awalnya adalah ketika seorang anak muda bermarga Pauspaus asal Fakfak mengalami tindakan kekerasan. Ia ditikam dengan pisau oleh dua orang pelaku yang diduga berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis Makassar) di seputaran kawasan Sanggeng-Manokwari.

Akibatnya, sejumlah kerabat dan teman dari korban tidak terima dan melakukan pemalangan jalan Yos Sudarso dengan cara membakar ban serta melakukan tindakan hendak mencari sang pelaku penusukan/penikaman tadi.

Aparat kepolisian dari Polres Manokwari yang didukung oleh Brimob Polda Papua Barat dan personel polisi Polda Papua Barat, dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol.Royke Lumowa, langsung turun mengamankan situasi.

Tapi, menurut Yan Christian, berdasarkan informasi dari warga sipil di kawasan Sanggeng, aparat polisi kemudian melakukan tindakan menembak secara membabi-buta, hingga mengakibatkan jatuh korban di pihak warga sipil Sanggeng.

Menurut informasi warga yang belum diverifikasi, terdapat 7 (tujuh) korban luka tembak senjata api, salah satunya Ones Rumayom (45) yang kemudian meninggal. Selebihnya, Erik Inggabouw (18) tahun dan 5 (lima) orang lain yang masih diidentifikasi identitasnya. Mereka berenam saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Dr.Ashari – Biryosi, Manokwari-Papua Barat.

Tadi malam sejak pukul 20:30 WIT hingga tadi pagi jam 06:25, menurut Yah Christian, masih terdengar bunyi letusan senjata api di kawasan Sanggeng hingga ke Swafen dekat Kantor Pengadilan Negeri Manokwari dan Mapolda Papua Barat.

Menurut dia, ada juga informasi bahwa semalam terjadi gerakan penyerangan dari warga sipil asal Bugis Makassar dari Kampung Makassar di Wosi ke Sanggeng, sehingga sempat terjadi ketegangan hingga pagi hari.

“Sampai tadi pagi sekitar jam 08:50 wit, ketika saya melakukan perjalanan dari rumah saya di Swafen menuju kantor LP3BH di Fanindi Bengkel Tan, di sepanjang jalan H.Soejarwo Condronegoro, SH dari Swafen-Reremi suasana aman. Tapi di jalan Yos Sudarso tepat di jembatan Sahara ada bekas pembakaran ban mobil dan juga di Jalan Gunung Salju di pertigaan samping Hotel Triton ada bekas pembakar ban mobil dan masih ada palang serta puing-puing sisa pembakaran yang belum jelas dan ada kepulan asap kecil,”

kata Yan Christian kepada satuharapan.com.

Dilaporkan pula bahwa SMP Negeri 3 Manokwari tutup, juga Hadi Supermarket, pintunya terbuka sedikit saja dan toko serta kios sepanjang jalan Gunung Salju terlihat tutup dan jalan lengang.

Meninggal Bukan karena Tembakan

Sementara itu keterangan pihak Kepolisian Papua Barat mengatakan bahwa berita yang beredar yang mengatakan korban penikaman ususnya terurai, tidak benar. Luka yang benar adalah di punggung. Saat ini korban masih dirawat di RS AL Manokwari.

Menurut polisi, peristiwa bermula dari korban, Vijay Pauspaus, makan di warung kaki lima. Ia dikatakan membuat kekacauan dengan tidak membayar dan merusak warung.

Pada perkembangannya ada kesanggupan dari korban untuk membayar tetapi sudah terlanjur terjadi kesalahpahaman.

Warga sekitar warung menegurnya tetapi tidak digubris. Akhirnya terjadi perkelahian yang mengakibatkan luka tusuk pada korban. Pelaku diduga pemuda pendatang yang saat ini sedang dikejar oleh petugas.

Warga Sanggeng yang merupakan daerah asal korban, marah mendengar kejadian itu lalu melakukan penyerangan terhadap polisi/patroli rayon. Pos dirusak, enam sepeda motor dibakar. Massa pun dilaporkan mencoba membakar kantor BRI dan bangunan di sekitarnya.

Danramil Kota terkena bacok di kepala hingga 10 jahitan.

Menurut keterangan pihak kepolisian, petugas patroli rayon berusaha membubarkan massa dengan tembakan ke udara, dan akhirnya diarahkan ke bagian kaki. Dua orang terkena peluru karet di paha dan dua orang luka karena terjatuh akibat kejaran petugas.

Belakangan diketahui satu korban terkena tembakan di paha atas nama Oni Rumayom. Tetapi menurut dokter RS AL, sebagaimana dikutip oleh polisi, korban meninggal bukan karena luka tembak. Sebab di luka tembak tersebut tidak ada pendarahan yang hebat.

Untuk memastikan penyebab kematiannya siang ini atau besok pagi akan dilakukan otopsi. Dokter forensik masih harus didatangkan dari Makassar.

Sedangkan keadaan luka yang dialami Vijay Pauspaus dinilai tidak kronis seperti yang diberitakan.

“Tadi malam saya nengok dan ke RS korban masih bisa bercakap-cakap dengan saya,” kata Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol.Royke Lumowa.

“Saat ini situasi kota Manokwari terkendali,” kata Kapolda.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan jajarannya untuk mencari pelaku penembakan. Dipastikan Tito pelaku penembakan akan diproses jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Tentunya, termasuk proses penembakan tersebut oleh siapa, sesuai prosedur atau tidak. Kalau ada pelanggaran hukum kita akan proses, kalau ada penegakan disiplin kita akan tegakan, kalau dia melakukan pembelaan diri kan lain lagi,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/10).

Editor : Eben E. Siadari

Universitas Melbourne gelar kuliah umum sikapi West Papua di Pasifik

Suasana kuliah umum West Papua, Indonesia, and Pacifik di Universitas Melbourne, Selasa (25/10/2016) – Jubi/AA
Suasana kuliah umum West Papua, Indonesia, and Pacifik di Universitas Melbourne, Selasa (25/10/2016) – Jubi/AA

Jayapura, Jubi – West Papua, Indonesia dan Pasifik menjadi topik diskusi hangat dalam diskusi umum terbuka yang diselenggarakan oleh Universitas Melbourne, Selasa (25/10) di Sidney Myer Asia Centre Melbourne Australia. Diskusi tersebut membahas perkembangan politik di West Papua dan konflik ‘tak terdamaikan’ antara pemerintah Jakarta dan kelompok-kelompok perlawanan di Papua.

Perjuangan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesian Spearhead Group dan Forum Kepulauan Pacific (PIF), menurut situs kegiatan Universitas Melbourne itu, juga disiskusikan.

Acara yang dihadiri sekitar 60-an peserta berlatarbelakang dosen, mahasiswa, pejabat, konsulat Indonesia, dan aktivis itu menghadirkan Nic Maclellan dan Dr. Budi Hernawan sebagai pembicara.

Mclellan adalah seorang jurnalis dan peneliti di Kepulauan Pasifik. Dia adalah koresponden untuk majalah Islands Business dan kontributor untuk beberapa media asing terkait tema-tema seperti pembangunan, dekolonisasi dan demiliterisasi di Pasifik. Sementara Budi Hernawan adalah peneliti dari Abdurrahman Wahid Institut dan pengajar di Universitas Paramadina yang cukup lama berkecimpuang di persoalan HAM Papua.

“Peserta yang hadir itu cukup besar untuk ukuran acara-acara kuliah umum Universitas, karena biasanya dihadiri 12 orang saja. Saya rasa ketertarikan ini meningkat karena situasi di Pasifik dan respon Indonesia saat ini terkait West Papua,” ujar Hernawan kepada Jubi, Kamis (27/10/2016).

Berdasarkan keterangan panitia penyelenggara, tema tersebut dipilih karena perkembangan yang semakin menarik di Pasifik terkait MSG yang menjadi satu-satunya forum resmi dimana rakyat Papua melalui ULMWP, dan pemerintah Indonesia duduk di meja yang sama. Namun di dalam proses itu pula pelanggaran HAM di West Papua terus berlanjut dan pendekatan keamanan pemerintah Indonesia masih memanen kritik baik di West Papua, Pasifik bahkan hinga ke PBB.

“Sekarang situasi Pasifik lagi dinamis, makin seru. Tetapi politik tidak linear, baik Indonesia maupun Papua punya tantangannya masing-masing,” ujar Hernawan melalui pesan singkat.(*)

Punk for West Papua menangkan Film Dokumenter terbaik di Sidney Indie Film Festival

Poster film Punk for West Papua - IST
Poster film Punk for West Papua – IST

Jayapura, Jubi – Sydney Indie Film Festival memilih Punk for West Papua memenangkan Film Dokumenter terbaik di ajang Sidney Indie Film Festival Senin (24/10/2016). Awal tahun ini film tersebut juga memenangkan Award of Merit, Feature Dokumenter di festival Indiefest Film di San Diego, AS.

Film berdurasi 46 menit yang disutradarai oleh Anthony Brennan ini menceritakan dukungan komunitas punk Australia terhadap perjuangan pembebasan West Papua. Secara khusus film tersebut mendokumentasikan wawancara ekslusif dengan Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Brennan menghabiskan hidupnya bekerja untuk TV komersil, yang membuatnya cukup skeptik terhadap pesan-pesan media mainstream. Dia membuat film dokumenter untuk Papua ini, seperti dilansir situs Green Left Weekly (GLW), pada awalnya hanya untuk memfilmkan lima band punk yang melakukan penggalangan dana untuk West Papua.

Namun pertemuannya dengan Benny Wenda, yang cukup terburu-buru di sela-sela pengambilan gambar tersebut, mengubah rencana film ini menjadi lebih panjang dan dokumenter yang agak ‘serius’.

“Setelah saya mewawancarai Wenda, satu langsung tahu saya harus buat film ini. Itulah pertama kali film itu menjadi ‘dokumenter, dan saya lanjutkan dengan wawancara beberapa orang sepanjang tur solidaritas band punk terhadap West Papua di Australia,” ujarnya.

Brennan mengaku pada awalnya dia tidak banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi West Papua. “Saya kira tak banyak orang tahu apa yang benar-benar terjadi, karena itu saya mulai sedikit membaca dan terkejut adanya genosida di sana,” ujarnya kepada GLW.

Brennan berbesar hati karena kampanye untuk West Papua semakin mendapat momentum belakangan ini. “Setiap hari ada saja kelompok baru di sosial media yang mulai berbicara terkait situasi di West Papua,” ujarnya.(*)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny