New York (United Nations), October 10, 2016 (SPS) – UN General Assembly Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) adopted Monday in New York a resolution reaffirming Saharawi people’s right to self-determination.
The resolution, adopted at the end of a several-day general debate on decolonization, reiterated UN general Assembly’s support of the negotiation process initiated by the Security Council to reach a just, lasting and mutually acceptable political solution ensuring Western Sahara people’s right to self-determination.
Presented by 25 countries, including Algeria, the resolution, greeted the efforts made by the UN secretary general and his personal envoy to Western Sahara, Christopher Ross, for the relaunch of the talks suspended in 2012.
The resolution adopted, by consensus, invites the parties to the conflict (Polisario Front and Morocco) and the States of the region to fully cooperate with the United Nations envoy.
The resolution has taken up UN clear and major ideas on the settlement of Western Sahara conflict, which consist in backing the relaunch of negotiations between the Polisario Front and Morocco, as well as the mediation efforts undertaken by Christopher Ross.
The delegations of the countries taking part in the Fourth Committee debate on decolonization expressed a large support to Saharawi people’s right to self-determination, calling for resumption of negotiations between the parties to the conflict. (SPS)
RadioNZ – A Vanuatu churchman says there are plans underway to ensure West Papua will be granted full membership of the Melanesian Spearhead Group before Christmas.
The Melanesian Spearhead Group Secretariat in Port Vila, Vanuatu Photo: RNZI / Jamie Tahana
Summit meetings of the regional body have been deferred twice this year amid apparent disagreement among leaders over the issue.
The Chairman of the Vanuatu Free West Papua Association, Pastor Alan Nafuki, said he received a briefing on the situation from the MSG’s chair and Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare last week.
Pastor Nafuki said he’d been told the summit would now go ahead in early December whether or not all countries attend.
He said full membership for West Papua would be a great achievement and like Christmas cake for all Melanesian countries.
“I am satisfied with what he said and I am very pleased. I think some of the government people they are trying to revisit the MSG constitution and see what option they can take best to accommodate the West Papuans.”
Pastor Nafuki said he’d made sure the prime ministers of Vanuatu and Solomon Islands understood that the people of Vanuatu were 100 percent behind membership for West Papuans.
JAKARTA, Indonesia – Pemerintah harus mengubah pendekatan terhadap Papua dan diplomasi luar negeri jika tidak ingin provinsi tersebut lepas dari Indonesia, beberapa tokoh lintas agama ingatkan pada Rabu, 5 Oktober.
Pendeta Hendrik Lokra, Direktur Eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengatakan pendekatan keamanan selama ini membuat masyarakat Papua merasa terasing dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
“Setiap hari ada pembunuhan. Demo, berapa pun jumlah pesertanya, selalu dihadapi oleh polisi dan tentara bersenjata lengkap, seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh di medan perang. Fakta-fakta ini yang membuat orang Papua semakin kehilangan trust kepada Jakarta,” kata Hendrik dalam konferensi pers di Jakarta.
Pada akhir September lalu, 7 negara di Kepulauan Pasifik meminta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat di Papua.
Salah satu kritikan mereka adalah penangkapan ribuan aktivis Komite Nasional Papua Barat saat melakukan demo damai menuntut referendum di berbagai kota di Papua dan Papua Barat.
Desakan tersebut mendapat tanggapan keras dari delegasi Indonesia yang mengatakan ketujuh negara tersebut tidak memahami sejarah, situasi, dan perkembangan HAM terkini di Indonesia.
Saat ini, sebuah tim gabungan sedang melakukan investigasi tiga dugaan pelanggaran
HAM berat di Papua, termasuk penembakan warga sipil di Paniai pada 8 Desember 2014. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga sedang menyelidiki kasus pembunuhan tokoh Papua Theys Hiyo Eluay pada bulan November 2001.
Sejak penentuan pendapat rakyat atau referendum pada 1969, Papua telah berulangkali menjadi daerah operasi militer untuk mengejar kelompok bersenjata Operasi Papua Merdeka. Laporan mengenai penembakan dan penyiksaan warga sipil sering muncul, tetapi belum satu pun orang yang bertanggung jawab atas kekerasan itu dihukum.
Menurut rohaniwan Katolik Benny Susetyo, pendekatan kekerasan membuat orang Papua merasa “bukan bagian dari Indonesia dan terasing” dan menuntut kemerdekaan.
Dia meminta pemerintah menggunakan pendekatan budaya terhadap masyarakat Papua seperti yang dilakukan mantan presiden Abdurrahman Wahid yang mengganti nama Irian dengan Papua dan mengizinkan “bendera budaya Bintang Kejora” bersanding dengan bendera nasional Indonesia.
“Pendekatan budaya maksudnya berdialog, duduk bersama tokoh Papua, dan melibatkan mereka dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan,” kata Benny.
Dia juga meminta pemerintah membentuk tim rekonsiliasi di bawah presiden yang bertugas memulihkan martabat orang Papua lewat pendekatan budaya.
“Pemerintah harus berani berdialog dan merangkul orang-orang Papua diaspora. Mungkin sikap mereka keras, mungkin (mereka) menuntut merdeka, mungkin suara mereka lantang menuntut penyelesaian masalah HAM, tetapi kalau kita dengar dengan hati dan mau memahami mereka, mereka akan melunak,” kata Benny.
Menurut Benny, diplomasi luar negeri Indonesia untuk masalah Papua harus mengutamakan dialog dengan negara-negara lain. “Tidak boleh sepelekan negara lain walau mungkin mereka kecil. Dalam diplomasi, Indonesia harus melakukan persuasi dan meyakinkan negara-negara lain bahwa memang benar ada masalah (HAM di Papua) tetapi sedang ditangani oleh pemerintah,” kata Benny.
Sementara itu, Humas PGI Jeirry Sumampow mengatakan maraknya pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, antara lain, disebabkan oleh perbedaan cara pandang terhadap apa yang terjadi di dua provinsi tersebut.
Pemerintah, menurut Jeirry, selalu melihat demonstrasi di Papua dari kacamata subversi sehingga harus menggunakan pendekatan keamanan dan kekerasan.
“Ini yang membuat banyak yang tidak masuk akal. Demo oleh 5 atua 10 orang dijaga ratusan polisi dengan senjata lengkap, padahal orang-orang Papua masih trauma dengan polisi dan tentara,” kata Jeirry.
Dia mengingatkan negara asing akan terus memantau kondisi HAM di Indonesia, terutama di Papua.
“Di sini kita melihat fenomena sidang PBB. Sebelumnya, jarang (ada negara) yang terang-terangan mengkritik Indonesia dalam kaitan Papua. Dulu, isu Papua diangkat oleh lembaga swadaya masyarakat atau gereja. Tetapi sekarang, negara-negara (di Kepulauan Pasifik) mengambil inisiatif untuk membawa masalah Papua ke PBB,” kata Jeirry.
Pelanggaran HAM
Selain mengubah pendekatan terhadap Papua, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta pemerintah menyelesaikan secara tuntas berbagai pelanggaran HAM di Papua, terutama dugaan pelanggaran HAM sejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo dilantik pada Oktober 2014.
Menurut Ray, intensitas pelanggaran HAM pada era reformasi ini memang cenderung menurun dibandingkan pada zaman Orde Baru tetapi belum ada penangan serius oleh pemerintah.
“Belum ada satu pun kejadian pelanggaran HAM di Papua yang betul-betul selesai secara tuntas oleh pemerintah, padahal eskalasinya menurun,” kata Ray.
Menurut Ray, Presiden Jokowi mempunyai modal politik untuk menyelesaikan masalah Papua karena sebagian besar masyarakat Papua mendukung dia dalam pemilihan presiden tahun 2014 lalu.
Masyarakat Papua, kata Ray, percaya Jokowi bisa menyelesaikan masalah mereka. Sayangnya, dengan semangat “kerja, kerja, kerjanya”, Jokowi mengabaikan masalah hukum dan HAM di Papua.
“Memang benar Papua harus dibangun, tetapi harus ada jaminan bahwa kita (orang Papua) tidak lagi diteror secara psikologis dan ada jaminan kebebasan menyampaikan pendapat,” katanya. Sumber – Rappler.com
Laurenzus Kadepa, Anggota DPRP, Komisi I. (Foto: Dok KM)
Jayapura, (KM) – Laurenzus Kadepa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP), Komisi I, menegaskan bahwa pergerakan yang selama ini dilakukan orang Papua untuk tanah Papua di sisi politik telah meyakinkan dunai Internasional secara Universal.
“Tidak ada jalan lain bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membendung gerakan orang Papua pro Papua Merdeka yang sudah meyakinkan dunia internasional mendapat dukungannya lewat pintu HAM,”kata Kadepa, kepada kabarmapegaa.com, Senin, (03/10/16) Melalui Via Inbox FB.
Menurutnya, pemerintah RI harus berani mengizinkan Team internasional (PIF atau PBB) untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua selama 50 tahun lebih sesuai sorotan dan keprihatinan 7 negara Pasific di sidang umum PBB yang ke 71 di New York.
“Tidak boleh merasa cukup dengan sikap dan pernyataan diplomat Indonesia di UN yang membantah semua tudingan 7 Negara Pasific tentang persoalan Papua. Semua harus dibuka luas agar selain soal HAM kemajuan Papua di segala bidang bisa dilihat dunia,”tegasnya.
Apa sebab Indonesia bisa dijajah cukup lama oleh kolonialisme Belanda? Banyak orang yang bilang, Indonesia kala itu kalah unggul di bidang teknologi, khususnya teknologi kemiliteran. Juga karena kolonalisme menguasai pengetahuan modern kala itu.
Penjelasan itu ada benarnya, tetapi belum memadai. Belanda hanyalah negeri kecil di Eropa sana; luasnya hanya seperempat pulau Jawa. Sedangkan luas Indonesia hampir sebanding dengan tujuh Negara Eropa sekaligus bila disatukan: Britania Raya, Perancis, Jerman Barat, Belgia, Belanda, Spanyol, dan Italia.
Tentang hal itu, Bung Hatta berusaha memberi penjelasan. Menurut salah satu Bapak Bangsa kita ini, kekuasaan kolonial bisa bertahan di Indonesia karena ditopang oleh faktor-faktor pengusaaan psikologis. Saya kira, penguasaan psikologis yang dimaksud Hatta ini mirip dengan konsep marxis Italia Antonio Gramsci tentang “hegemoni”.
Ada empat jalan penguasaan psikologis itu dijalankan: satu, politik memecah-belah dan menguasai (devide et impera); dua, membiarkan massa menjadi dungu alias terbelenggu dalam ketidaktahuan; ketiga, injeksi psikologis berupa gagasan keunggulan bangsa kulit putih dan kedudukannya yang tak tergoyahkan (mental inferior); dan empat, politik asosiasi alias kolaborasi.
Untuk meruntuhkan hegemoni itu, Bung Hatta menawarkan empat skema kontra-hegemoni. Pertama, kita harus melawan politik pecah-belah kolonial atau politik devide et impera. Senjata untuk melawannya adalah persatuan dan solidaritas. Kaum pergerakan anti-kolonial tidak boleh lelah mempromosikan dan menjahit persatuan.
Perhimpunan Indonesia (PI), organisasinya Bung Hatta semasa masih mahasiswa di negeri Belanda, sangat getol mempropagandakan arti perting persatuan dalam perjuangan meraih kemerdekaan.
Banyak aktivis PI, ketika mereka sudah kembali ke tanah air, menjadi tenaga-tenaga penting dalam menjahit persatuan di kalangan tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi pergerakan. Di Bandung, pada tahun 1926, berkat sokongan aktivis PI, berdiri front persatuan bernama “Komite Persatuan”. Front ini menghimpun 14 partai politik besar dan kecil.
Di Indonesia berdiri pula organisasi yang disebut Indonesia Muda (IM). Organisasi ini sangat getol mempropagandakan persatuan, khususnya di kalangan pemuda. Bung Hatta banyak mengapresiasi organisasi ini.
Lantas, bagaimana kita bisa bersatu sebagai sebuah nation, sementara realitasnya kita berasal dari beragam suku bangsa, bahasa, adat-istiadat dan aliran politik. Bung Hatta memberi jawab singkat: “sejarah telah memberikan banyak contoh bahwa ketunggalan bangsa tidak ditentukan oleh apakah ia seketurunan, seagama, satu kepercayaan, atau satu bahasa, melainkan karena ia percaya bahwa ia bisa bersatu atau punya kehendak bersatu.”
Kedua, kaum pergerakan harus membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu ketidaktahuan dan kesadaran palsu. Untuk ini, senjatanya adalah pendidikan dan penyadaran.
Ketidaktahuan adalah pintu masuk bagi kolonialis untuk memanipulasi kesadaran rakyat. Tidak jarang juga, ketidaktahuan itu menyebabkan seseorang tidak mengerti dirinya ditindas. Inilah yang melanggengkan kolonialisme hinga beratus-ratus tahun.
Untuk itu, sekolah-sekolah rakyat harus didirikan. Selain untuk mendidik rakyat dengan ilmu pengetahuan, sekolah-sekolah ini juga harus menyadarkan rakyat Indonesia akan realitas sosialnya dan perjuangan kemerdekaan. Harapannya, sekolah-sekolah itu akan melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan.
Namun, kunci pengetahuan itu beraksara. Kalau rakyat masih buta aksara, mereka tentu sulit merebut ilmu pengetahuan. Karena itu, Bung Hatta menganjurkan gerakan pemberantasan buta-huruf, seperti yang diselenggarakan oleh pergerakan nasional Philipina. Ia mengusulkan pendirian “Sekolah-Sekolah Tinggi Rakyat”, yang akan menyelenggarakan pendidikan massa luas, dengan mengajarkan sejarah, politik, ekonomi dan lain-lain. Tentu saja, teori-teorinya harus membebaskan dan mencerdaskan.
Bung Hatta juga menganjurkan perlunya pendidikan politik bagi rakyat. Dengan begitu, kata dia, rakyat akan memahami hak-hak politiknya. Pendidikan politik ini akan menjadi medium pembelajaran rakyat untuk memahami relasi kebijakan politik dan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.
Ketiga, kaum pergerakan harus memerangi penyakit rendah diri di hadapan bangsa lain atau inferiority complex. Senjatanya: kita harus membangun semangat “self-reliance” (jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri) dan “self help” (jiwa berdikari).
Seringkali kolonialis kala itu menunjukkan bahwa pribumi tidak punya kemampuan memimpin, tidak cakap mengurus rumah tangga bangsanya sendiri. Ironisnya, tidak sedikit kaum pribumi yang termakan oleh propaganda menyesatkan itu.
Di Hindia-Belanda zaman itu ada orang semacam Notosoeroto, orang pribumi yang menjadi antek kolonial, yang aktif berpropaganda mengenai superioritas ras kulit putih ini melalui ceramah dan majalah.
Menurut Bung Hatta, perasaan psikologis superioritas eropa ini makin dipupuk dengan penciptaan sistem pemerintahan yang menempatkan orang eropa di atas orang pribumi. Atau sering disebut sistem “Europees bestuur” (eropa) dan pangreh praja (pribumi). Dalam aturan kolonial, yang kedua (pangreh praja) harus tunduk pada yang pertama.
Untuk itu, Bung Hatta menganjurkan, pergerakan nasional Indonesia harus memompakan kepada massa-rakyat semangat self-reliance dan self-help. Dalam politik ada gerakan non-kooperasi (tidak bekerjasama dengan kolonial), sementara di lapangan ekonomi ada gerakan koperasi (ekonomi rakyat).
Bung Hatta mencontohkan gerakan self help ala Mahatma Gandhi di India. Di sana, Gandhi mengajak rakyat India memboikot semua produk Inggris. Sebaliknya, Gandhi mengajak rakyat India menggunakan hasil produksi bangsanya sendiri.
Gerakan self-help ini, kalau ditarik ke lapangan ekonomi, bisa berbentuk gerakan koperasi-koperasi. Koperasi ini, kata Bung Hatta, cocok dengan karakter asli bangsa Indonesia: tolong-menolong dan gotong-royong.
Yang keempat, kaum pergerakan harus menentang politik asosiasi. Politik asosiasi ini tercermin pada proposal persekutuan kenegaraan antara Indonesia dan Nederland, yang didasarkan pada “kesamaan hak dan kewajiban”.
Tetapi, bagi Bung Hatta, politik asosiasi ini hanyalah “rayuan gombal” kolonialis meredam apinya pergerakan rakyat Indonesia. Terutama untuk mencegah roda perjuangan rakyat sampai pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan.
Bagi politik asosiasi, Indonesia yang Negara jajahan dan belanda yang penjajah itu tak ada pertentangan kepentingan. Sebaliknya, kedua bangsa ini punya kepentingan bersama. Entah apa yang dimaksud kepentingan bersama itu?
Karena itu, tugas utama kaum pergerakan nasional adalah mengungkapkan seterang-benderang mungkin adanya pertentangan tak terdamaikan antara kaum penjajah dan rakyat yang terjajah. Bung Karno merumuskannya sebagai pertentangan antara “kaum sana” dan “kaum sini”. Bahwa kaum menjajah ingin terus menghisap dan mengeksploitasi rakyat Indonesia, sedangkan rakyat Indonesia merindukan kemerdekaan dan keadilan sosial.
Itulah empat strategi untuk melawan hegemoni kolonialisme ala Bung Hatta. Sebagian kita mungkin bilang, “Ah, itu strategi yang hanya cocok di zaman lampau.” Benarkah?
Tidak juga. Dunia kita hari ini, 88 tahun setelah Bung Hatta menulis itu di pidato pembelaannya itu, Indonesia Vrij/Indonesia Merdeka, dunia kita tidak banyak berganti rupa. Kolonialisme dalam bentuknya yang baru masih mencengkeram tanah air kita. Kolonialisme baru ini sangat kasatmata: penguasaan ekonomi, pendiktean kebijakan politik hingga hegemoni budaya asing.
Yang lebih kasatmata lagi, modus yang mereka pakai belum beringsut jauh dari modus kolonialisme lama: politik pecah belah, pembodohan dan menanamkan inferiority complex.
Jadi, gagasan Bung Hatta masih relevan. Hanya saja, memang, perlu dipertajam dan dipercanggih.
Karel Gobay, Tokoh Papua (Foto: Dok. Prib Andy/KM)
Oleh: Beny Pakage
Cerpen, (KM). Bila kita membuka kembali sejarah perlawnan orang Papua, bulan Juli adalah puncak dari rakyat Papua yang di wakili oleh orang Mee di Paniai melakukan perang menolak kehadiran Indonesia di Papua di hadapan PBB dan UNTEA.
Dan dalam semangat itu, kami menulis sebuah kisah yang indah menjelang perang antara Indonesia dan orang Papua yang di wakili oleh orang Mee berlangsung di Paniai.
Sore hari di akhir tahun 1968, Siswa-siswi SGB (Sekolah Guru Biasa) YPPGI Enarotali dalam cuaca dingin sibuk dengan kegiatan masing-masing dilingkungan sekolah, tampak Willem (Wim) Zonggonauw yang saat itu sebagai anggota DPRGR Irian Barat, datang dari Soekarnapura (Jayapura) ke Kota Enarotali dan tinggal di penginapan Misi Katholik di Iyaitaka.
Sepintas saja sore itu, dia nampak dengan mengenakan celana pendek abu-abu dengan sepatu hitam dan kaos kaki setengah tiang melewati asrama dengan melambaikan tangan kepada para siswa SGB YPPGI Enarotali dengan setengah senyum.
Melihat beliau lewat, para siswa SGB YPPGI sebagian kembali melambaikan tangan tanda memberi salam, dan ada yang diam dan ada yang bertanya tanya, sebenarnya orang hitam tinggi dan besar serta hidung panjang ini dari mana? Sehingga sejenak di lingkungan asrama SGB YPPGI terjadi diskusi yang seru antar siswa.
“Dimana sebagian siswa dari daerah Tigi, Kamu dan Mapia terheran dan kagum katakan bahwa “kikee kaiya ka ogay”, maksudnya bos ini berasal dari mana”? ungkap para siswa.
Ungkapan ini keluar karena saat itu semua orang yang berpenampilan dan berpakaian bagus orang menyebutnya dengan “ogay” atau bos. Sedangkan mereka yang tahu khusunya dari daerah Weyadide, Kebo Agadide dan Kopo katakan dia ini “ogay“ atau bos dan anggota DPRGR Irian Barat di Sukarnapura.
Lewat pertemuan sejenak dan diskusi di sore itu, pada esok harinya orang yang sama kembali lagi dengan di temani Karel Gobay seorang terdidik orang Mee yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai menjelang Pepera 1969.
Kedua orang ini masuk komleks sekolah SGB YPPGI dan ijin pak guru Sumule dan memberikan semacam diskusi tentang Papua dan ajakan untuk belajar yang serius.
Setelah sekitar 2 jam memberikan cerama, bersama Karel Gobay, mereka dua jalan dalam diskusi serius namun dengan suara yang tertahan dalam mulut.
Belakangan di ketahui, Willem Zonggonauw datang ke Enarotali untuk mengecek sampai sejauh mana hasil persiapan pertemuan rahasia bersama di Jayapura yang di hadiri oleh Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya, Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai yang bersepakat untuk gagalkan PEPERA 1969.
Dimana sesuai kesepakatan di Soekarnapura, mereka meminta agar Indonesia menarik semua pasukan, menghetikan pembunuhan, penculikan dan teror kepada orang Irian dan minta agar UNTEA tidak memihak Indonesia dan bila tidak, semua petugas UNTEA dan PBB yang di anggap memihak Indonesia dan tidak netral dalam persiapan pelaksanaan PEPERA 1969 harus di bunuh.
Willem Zonggonau datang saat Karel Gobay melakukan persiapan, dimana saat itu orang Mee sudah beberapa kali menyampaikan pendepat kepada Indonesia, UNTEA dan PBB agar Tentara Indonesia di tarik sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 dan meminta UNTEA dan PBB agar netral dalam persiapan PEPERA 1969.
Namun semua aspirasi ini tidak di indahkan mereka. Dan untuk menyikapi tuntutan orang Mee ini, sesuai kesepakatan Karel Gobay sudah membicarakan rencana untuk gagalkan PEPERA 1969 dengan semua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Paniai melalui ketuanya David Pekey.
Kemudian, membagi pos perlawanan kepada para polisi putra daerah, dimana untuk melakukan perlawanan di wilayah Mapia, pimpinannya Karel berikan kepada Mapia Mote dengan titik atau lokasi pertempuran di Degei Dimi; Wilayah Kamu dibawah pimpinan Garis Adii dengan titik atau lokasi pertempuran di Ode Dimi; Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik atau lokasi pertempuran Iya Dimi dan Okomo Tadi; Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik atau lokasi pertempuran di Ogiyai Dimi; Wilayah Paniai dibawah pimpinan Karel Gobay sendiri dengan titik atau lokasi Pertempuran Enarotali, Dagouto dan Bunauwo dan semua orang Mee sudah mengetahui itu.
Setelah sekitar 1 minggu di Enarotali, Willem Zonggonau kembali ke Soekarnapura dengan menaiki pesawat AMA milik Misi Katholik dari Epouto setelah memberi cerama kepada siswa SMP YPPK St. Franmsiscus Epouto, dan kepergiannya menjadi cerita yang heboh di semua siswa SGB YPPGI Enarotali saat itu.
Lepas kepergian Zonggonauw, pada tanggal 25 April 1969, beberapa siswa SGB YPPGI dari Weyadide yang hadir dalam pertemuan masyarakat dengan Karel Gobay membawa kabar bahwa Karel Gobay baru saja panah seekor sapi yang besar di Kampung Aikai dalam pertemuan itu dan hanya dengan sebuah anak panah, sapi besar itu mati di tempat, sehingga Karel Gobay menyatakan siap berperang melawan Indonesia.
Mendengar berita bahwa Karel siap perang untuk batalkan Pepera 1969, semua siswa SGB YPPGI Enarotali di liburkan oleh pihak Sekolah dan berharap agar Siswa SGB saat kembali ke Daerah masing-masing, bisa mengajar untuk praktek di kampung mereka yang ada sekolah.
Sementara Siswa SGB, siap-siap untuk kembali ke daerah masing, masing, tepat tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang Karel Gobay meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando dan menyatakan perang menolak PEPERA 1969 yang jelas-jelas pasti tidak netral.
Sekaligus memerintahkan, Mapia Mote di Degei Dimi; Garis Adii di Ode Dimi; Senin Mote dan Aman/Thomas Douw Di Iya Dimi dan Okomo Tadi untuk melakukan perang. Dalam perintah yang sama, tanggal 2 Mei 1969 Karel Gobay mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Meuwodide Paniai segera mencari tempat persembu nyian, serta Karel Gobay melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali.
Dan saat itulah datang Sarwo Edi Wibowo ke Enarotali untuk membicarakan persoalan itu dan saat mendarat dengan pesawat, Polisi Mambrisu melepaskan peluruh dari senjatanya di Lapangan terbang Enarotali mengenai salah satu personil yang ikut rombongan Sarwo Edi Wibowo dan pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 di depan mata PBB sebagai bukti bahwa orang Asli Papua menolak Pepera 1969 yang penuh penipuan dan curang serta penuh Intimidasi dan Pembunuhan.
Di depan UNTEA dan PBB, Pasukan Indonesia dari semua kesatuan di terujunkan di Paniai dengan basis penerjunan di Okomotadi dan Wanghete. Sebelum Penerjunan, TNI menghaburkan BOM dari udara dengan pesawat B-2 di sekitar Danau tigi,lalu dengan tiga buah pesawat, TNI di hambur dari Udara. Semua orang Mee siap siaga dan berperang.
Militer mulai masuk melakukan operasi mulai dari Moanemani hingga Paniai. Banyak orang Mee terbunuh dan juga TNI/Polisi. Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai tanggal 02 Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah atau titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi Karel Gobay selaku pemimpin perang tetap kobarkan semangat juangnya.
Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 Karel Gobay mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Ketua C&MA Pdt. Katto, orang America Serikat. Yang sebelumnya di minta oleh Brig. Jend. Sarwo Edi Wibowo yang saat itu menjabat Panglima Kodam cendrawasih di Jayapura. Setelah membaca surat tersebut,dalam surat Katto meminta kepada Karel Gobay bertemu di Perumahan Misionaris di Kebo II Paniai Utara. Karel menyetujui. Sesuai kesepakatan, tanggal dan hari yang dijanjikan, Katto terbang dari bandara udara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat milik MAF dan sekitar pukul, 11 siang Katto mendarat di bandar udara Kebo II dan Katto langsung melakukan pertemuan singkat dengan Karel Gobay.
Dalam pertemuan itu sesuai permintaan dan kesepakatan dia dengan Panglima Kodam Cendrawasih, Pdt. Katto memaksa Karel Gobay untuk segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah dengan dengan mengatakan; Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat tetapi mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan Karel Gobay saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI; Lalu Karel jawab, perlawanan ini di lakukan oleh seluruh Bangsa Papua sesuai kesepakatan kami tetapi saudara-saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.
Setelah jawab itu Katto kembali menyampaikan bahasa propagandanya dengan kembali menyampaikan banyak masyarakat yang tidak berdosa telah korban didalam perang yang Saudara pimpin ini bagaiman, lalu Karel Gobay mengatakan saya siap bertanggung jawaban pengorbanan jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti; dan saya percaya Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran. Karena Karel memberi Jawaban perlawanan maka; Pdt. Katto yang warga negara Amerika yang saat itu menjabat sebagai pemimpin C & MA ini dalam ketergesannya mengambil Alkitab dan meletakkannya diatas meja dan mengambil selembar Bendera Bintang Fajar yang dibawah dari Jayapura diatas meja pertemuan lalu mengajukan pertanyaan kembali kepada Karel Gobay.
Dari kedua benda ini Karel mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Fajar.Melihat dan mendengar pertanyaan itu, Karel Gobay mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera Bangsa Papua ditangan kiri dan secara tegas Karel Gobay menjawab Saya pegang kedua duanya.
Melihat itu Katto kembali memohon kepada Karel Gobay denga mengatakan saat ini sebaiknya saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera ini sebaiknya anda simpan di tempat ini dan dikemudian hari nanti dilanjutkan oleh anak cucu Saudara.
Lepas pertemuan itu, Karel Gobay tanpa melakukan kesepakatan dengan rakyat Paniai yang masih semangat berperang, mengambil keputusan hentikan perang. Mendengar pernyataan Karel Pdt.Katto membawa Karel Gobay ke Jayapura dengan Karel mengenakan pakaian pimpinan perang, dan didampingi dua orang yang lain yaitu Manis Yogi dan Kuyai Bedo Adii dari berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang Cessna milik MAF ke Jayapura untuk Karel pertanggung jawabkan Perag 1969 di hadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat yaitu Brig. Sarwo Edi Wibowo. Pukul,12,00 WIT, Karel bersama kedua orang pengantar dan Pdt. Katto Tiba di di bandar udara Sentani dan Karel di jemput dengan pengawalan yang ketat oleh TNI.
Di Celah pengawalan yang ketat itu ada suara dari seorang tokoh politik pemerintah Hindia Belanda dan dia katakan Tuan Gobay kamu sudah menang perang namun anda tidak didukung oleh saudara-saudara dari 8 (delapan ) Kabupaten yang lain.
Di hadapan Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat Brig. Jend. Sarwo Edi Wibowo, Karel Gobay mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya,dan mereka katakan Karel anda adaah Pejabat Negara NKRI yang telah melawan Ideolgi Pancasila.
Lalu Karel katakan, perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat. Namun sebagaimana kesepakatan awal, Pemerintah Indonesia memintah agar Karel Gobay kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai seperti biasanya. Namun tidak alam kemudian di tahun 1971, sementara dia ke Jakarta untuk berobat, dia di hentikan Presiden Soeharto.
(Penulis adalah rakyat Papua, peduli terhadapa sejarah perkembangan para tokoh Papua)
Pendeta Dr Noakh Nawipa Menyampaikan Materi Pengantar di Aulah Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani, 01/10/2016, (Foto: Andy G/KM)
Sentani, (KM)— Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946.
Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru, tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam diskusi melawan lupa tentang Karel Gobay, salah satu tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan kata Dr Noakh Nawipa, mengawali diskusi, sabtu (01/10/2016) di Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani Papua.
Dalam Diskusi itu juga Noak, menyatakan Karel adalah sosok orang Papua yang yang berani dan Karismatik berjiwa pemimpin, kita harus belajar dari dia dari sisi Positifnya, karena beliau adalah sosok tokoh pejuang, tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Pendidikan, dan tokoh Pemerintah khusunya Suku Mee.
Pada kesempatan itu juga Drs Ayub Kayame, mewakili keluarga menjelaskan tentang Karel, kata dia saya kenal sejak SD tahun 1969, beliau memang di setujui Alam dan Tuhan.
Karel Gobai, memang orang yang sangat berani dalam menghadapi masalah yang terjadi masyarakat Mee dan Pemerintah Belanda dan Indonesia. Jadi tentang dia kita perlu gali dan angkat tentang jasanya.
Kemudian anak kandung Karel Gobay, dari istri kedua mama Marta Yogi, anak bungsu Dance Gobai, S.IP, menjelaskan saat istri kedua dikawini oleh Karel, dia menceritakan bapa saya adalah Nelayan tangkap Ikan di Danau Paniai, terus bapa saya juga sebagai Peternak milik Missionaris.
Lalu dia juga menyatakan “bapa saya juga sebagai guru Alkitab, dia juga kepala suku pengunungan Tengah Papua, dan dia Juga Anggota New Gunea Raad wilayah Meepagoo saat itu,” beber dia.
Kata-kata bapa yang saya masih ingat adalah “Kapan saya bisa Lepaskan Koteka dan Moge” itu ungkapan bapa yang saya masih ingat. Kemudian Kata dia lagi, bapa bicara tentang Papua impian yang sangat tinggi untuk demi nasib Papua, tapi masih angan-angan.
“Bapa saya mati sebagai Tahanan Politik hak-hak sebagai Pegawai negeri Sipil di Republik Indonesia di batasi,” ungkapnya
Dalam diskusi tersebut dengan thema ”Berjalan Berkilo Meter Harus Selalu Dimulai Dengan Satu Langkah Pertama”. Lalu diskusi ke-II direncanakan akan diskusi terbuka di Nabire pada tanggal (18/11/2016) mendatang, kata, Sam Gobai sebagai Inisiator diskusi tersebut.
Penulis: Eben E. Siadari10:59 WIB | Jumat, 07 Oktober 2016
Gedung Parlemen Tonga (Foto: Tonga Parliament)
NUKU’ALOFA, SATUHARAPAN.COM – Anggota Parlemen Kerajaan Tonga mengecam langkah Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, yang ketika berpidato di Majelis Umum ke-71 PBB akhir September lalu mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Wakil Ketua DPR Tonga, Lord Tu’i’afitu, mengingatkan bahwa terdapat hubungan bilateral Indonesia dan Tonga dan pidato PM Tonga dianggapnya mengganggu hubungan itu.
Ia mempertanyakan apa yang akan terjadi jika Tonga dilaporkan kepada PBB karena telah mencederai hubungan luar negeri tersebut.
Media online Tonga, Matangi Tonga, mengutip pernyataan Tu’i’afitu yang mengingatkan bahwa Tonga dan Indonesia telah menjalin hubungan luar negeri bertahun-tahun dan Indonesia memberikan bantuan kepada Tonga.
Ia juga mengingatkan kembali sikap Indonesia yang tidak ingin Tonga mencampuri urusan dalam negerinya.
Diakui olehnya bahwa kabinet memang telah diyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh PM itu benar. Namun, ia sendiri meyakini hal itu melanggar konstitusi.
Oleh karena itu, Tu’i’afitu mengharapkan Ketua Mahkamah Agung Tonga dihadirkan untuk memberikan pandangan.
Kecaman tersebut muncul pada sidang parlemen yang membahas tentang laporan tahunan kementerian luar negeri Tonga 2015. Perdana Menteri Tonga adalah juga menteri luar negeri dan perdagangan.
Menjawab kecaman tersebut, Wakil Perdana Menteri Tonga, Siaosi Sovaleni, menengahi dengan mengatakan bahwa hubungan luar negeri Indonesia dan Tonga tetap hangat.
Anggota kabinet lainnya, Semisi Fakahau yang merupakan menteri perikanan Tonga, menambahkan bahwa adalah normal jika negara-negara anggota PBB berbeda pendapat atas berbagai kesepakatan.
Papua dan Yesus
Sementara itu seusai makan siang, PM Tonga berbicara kepada anggota parlemen dan mengklarifikasi isu tentang Papua.
Dia mengatakan bahwa keprihatinan para anggota parlemen adalah ia melanggar Protokol (diplomasi). Tetapi menurut dia, pelanggaran terhadap Protokol adalah perilaku umum di antara banyak pemimpin besar dunia.
Dia mengibaratkan apa yang dia lakukan yang dianggap melakukan pelanggaran Protokol itu juga dilakukan oleh oleh Raja George Tupou I, Abraham Lincoln, Martin Luther dan bahkan Yesus Kristus yang turun dari posisi mereka yang tinggi untuk membantu yang sakit dan miskin.
“Kepemimpinan tanpa moralitas akan gagal,” kata dia dan menekankan bahwa ketika ia berpidato di PBB, ia tidak berbicara tentang kedaulatan. Ia berbicara tentang HAM.
Menjawab hal itu, anggota parlemen menyela dengan mengatakan bahwa PM telah menyebabkan friksi dalam hubungan dengan Indonesia. “Dan Indonesia telah bereaksi,” kata Tu’i’afitu.
Laporan Kementerian Luar Negeri Tonga itu akhirnya diterima secara bulat oleh parlemen.
Dengan terbentuknya ULMWP sebagai lembaga eksekutif perjuangan Papua Merdeka, PNWP sebagai lembaga legislatif dan para panglima serta gerilyawan di rimba raya New Guinea sebagai alat negara dalam membela dan mempertahankan tanah leluhur pulau New Guinea Bagian Barat, maka berakhirlah sudah pekerjaan yang telah diberikan oleh Gen. TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi.
Secara teori, Kantor Sekretariat-Jenderal TRWP telah mengakhiri pekerjaannya, dan selanjutnya diserahkan kepada PNWP, ULMWP dan wadah perjuangan politik Papua Merdeka untuk melanjutkan perjuangan ini.
PMNews menyempatkan diri menanyakan apa pekerjaan selanjutnya dari Sekretariat-Jenderal. Dan Gen. Tabi menjawab,
“Tugas kami sudah berakhir, Sekretariat-Jenderal sebagai sebuahorgan baru di dalam struktur militer ada karena kita perlu upayakan wadah politik terbentuk dan beroprasi. Tugas utama menjalankan fungsi politik dan administrasi sejak 2006. Kini tahun 2016 telah mengakhiri tugasnya pada usianya yang kesepuluh. Selanjutnya adalah tugas ULMWP, dan PNWP.”
Ditanyakan apa yang akan dilakukan Sekretariat-Jenderal selanjutnya, Gen. Tabi mengatakan
“Sekretariat-Jenderal akan dibubarkan dengan resmi oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi. Bisa juga kita katakan secara otomatis berakhir tugasnya, dan bubar secara otomatis karena ULMWP dan PNWP telah terbentuk. Tugas-tugas Sekretariat-Jenderal itulah yang sekarang diteruskan oleh ULMWP dan PNWP.”
PMNews selanjutnya menanyakan apa saja pesan kepada PNWP dan ULMWP untuk perjuangan selanjutnya, Gen. Tabi mengatakan
Kasih tahu kepada PNWP dan ULMWP begini,
“Mari Tinggalkan Kampung Masalah, Marilah Kita Pindah ke Jalan Solusi”
Ditanyakan PMNews kembali untuk penjelasan lanjutan, Tabi katakan,
Ya, maksudnya kita sudah terlalu lama, sudah lebih dari setengah abad bicara masalah Pepera salah, masalah pelanggaran HAM< masalah ketidak-adilan, masalah marginalisasi, masalah dan masalah. Itu yang kami sebut “Kampung Masalah”.
Marilah kita pindah ke Jalan Solusi, artinya bahwa baik PNWP maupun ULMWP, dengan berakhirnya tugas dan tanggungjawab Sekretariat-Jenderal, maka kedua lembaga ini berkewajiban secara hukum Revolusi untuk mempresentasikan kepada dunia solusi-solusi yang datang dari West Papua, solusi saat ini dan West Papua merdeka sebagai solusi untuk West Papua, untuk New Guinea, untuk Melanesia, untuk Pasifik Selatan dan solusi untuk masyarakat global dan planet Bumi.
Dunia mau tahu, dan dunia harus tahu, “Apa manfaatnya Papua Merdeka bagi mereka?” Gen. Tabi kembali menjawab,
Ingat, jangan bicara tentang apa manfaatnya bagi orang Papua atau bagi West Papua, tetapi kita fokus kepada apa keuntungannya bagi New Guinea, Melanesia, Pasifik Selatan dan Planet Bumi secara global.
***
Ya, benar, kita sudah punya Undang-Undang Revolusi West Papua yang menajdi fondasi dan dasar hukum perjuangan kita, sehingga tidak ada gerakan tambahan, semua berjalan berdasarkan aturan dan undang-undang perjuangan yang ada.
Kita juga sudah punya PNWP yang akan membuat Undang-Undang dan Peraturan yang masih banyak harus diatur berdasarkan UURWP yang sudah disahkan, sekaligus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perjuangan Papua Merdeka lalu mengawasi pekerjaan dari ULMWP sebagai lembaga eksekutif.
Kita juga sudah punya ULMWP, sebagai wadah eksekutif perjuangan Papua Merdeka, oleh karena itu mereka perlu bergerak menjalankan UURPW yang sudah disahkan dan sudah menjadi Hukum Perjuangan Papua Merdeka karena kita melawan hukum kolonial dengan menegakkan hukum tuan-tanah, hukum pemilik ulayat, hukum Negara West Papua.
LoopPNG – Freddy Mou, October 6, 2016 – Bational Capital District Governor Powes Parkop has called on the Government to seriously look into the plight of West Papua.
In a statement, Parkop said Papua New Guinea should be adopting a more moral and humanistic policy on West Papua instead of sticking to the immoral position of continuing to recognize Indonesia Sovereignty over the territory without question or conditions.
Parkop said he will be making submission to this effective to the NEC and will impress on NEC to change our policy.
“Otherwise I will be pushing for such changes in the next Government after 2017 General Election.
“I will be proposing that PNG adopt a position where while we acknowledge Indonesia control over the territory of West Papua, we must question the legality of the integration and call on Indonesia to correct this historical error so as to bring lasting peace and harmony to our region.
“We all know that so called Act of Free Choice in 1969 did not comply with the law as it exist in 1969 or since.
“We all know Indonesia invaded West Papua in 1962 and had military, political and administrative control of the territory in 1969 when the Vote on Integration was taken.
“We all know Indonesia only allowed 1000 people out of 1.2 million Papuans to vote in 1969. We all know that these 1000 people were selected and subject to undue pressure by the Indonesia.
“Indonesia is obliged to correct this historical mistake that continues to retard the progress of the Papua People and hinder their freedom.”
Parkop added that although the Government has made progress in addressing the Papuan issue on a bilateral and multilateral basis but our policy has not changed.
“Our policy to just recognize Indonesia Sovereignty over West Papua without reservation is immoral, outdate and inhuman.
“It is also against our conscience. It is also against the stand or position of all Pacific Countries including Polynesians and Micronesians.”
Indonesia invaded Timor Leste in 1975 and eventually allowed them to decide their future by a referendum 2000.
“We all applaud them for correcting that historical mistake. They should do the same with West Papua. Indonesia will be doing a service to humanity and to itself by making this honorable decision rather than to lie.
Parkop further added that as friends of Indonesia, we should not be afraid to speak our mind about the nature of our friendship including pointing out any impediment to a robust friendship.
He said the future between PNG and Indonesia will be more robust and enhance if Indonesia relents and agree to allow Papuans to morally and legally decide their future by a properly supervised referendum under the United Nations.
“This is the policy PNG Government should adopt as it is moral, humanistic, legal and honest policy.”
Papua Merdeka News 