Tujuan Papua Merdeka BUKAN Adil dan Makmur, tetapi untuk Keselarasan Hidup yang Abadi

Tujuan Papua Merdeka menurut Lt. Gen Amunggut Tabi, bukan seperti cita-cita kemerdekaan Indonesia atau negara lain di dunia seperti untuk “kehidupan yang adil dan makmur”, untuk “perdamaian dan kebahagiaan, untuk kesejahteraan”, untuk penegakkan hak asasi manusia dan berbagai cita-cita yang berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan manusia.

Menurut Tabi,

“Kita mau bikin negara di era abad ke-21, jadi kita sudah harus lupakan keadilan, kedamaian, kestabilan politik, kesejahteraan, adil dan makmur dan sejenisnya. Semua yang hanya berhubungna dengan kepentingan manusia, melupakan kepentingan makhluk lain harus dibuang jauh-jauh dari sekarang. UU Revolusi West Papua sudah mengajarkan kita pelajaran baru buat semua manusia di dunia, bahwa Undang-Undang Manusia harus mengakui dan mengharga serta melindungi keberadaan dan hak-hak dari semua makhluk, termasuk hak-hak manusia”

Dalam Ayat 2, Pasal 1, Bab I. Prinsip-Prinsip Dasar dari UU Revolusi West Papua mengatakan sbb.

Rakyat ialah komunitas makhluk yang terdiri dari manusia, penguasa alam, makhluk roh, hewan, tumbuhan, dan benda alam.

Dalam hali ni berarti bahwa rakyat di dalam Negara West Papua ialah “komunitas makhluk”, bukan manusia, bukan penduduk, bukan suku, bukan marga, tetapi “komunitas”, “kelompok-kelompok makhluk.” Dan kelompokl-kelompok itu disebutkan

manusia, yaitu makhluk penduduk manusia
penguasa alam, yaitu makhluk setengah manusia dan setengah roh yang orang Papua sudah tahu menghuni dan menguasai alam Papua, antara lain seperti “Erimbo”, “Kweya’nakwe”, “Putri Papua”, Ikan “Numbay”, dan sebagainya.
makhluk roh ialah Sang Ilahi Pencipta dan Pelindung Langit dan Bumi, roh nenek-moyang, roh makhluk lain;
hewan disebut juga sebagai fauna, yaitu makhluk hewan selain manusia
tumbuhan dalam bahasa ilmiah disebut flora, yaitu tumbuh-tumbuhan; dan
benda alam, contohnya seperti batu (termasuk emas, perak, batu akik dsb.), kayu, tanah, air, dsb.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa penduduk Negara West Papua tidak hanya manusia, tetapi “komunitas makhluk”, yaitu sebuah pandangan pasca-modern yang harus kita sambut dan wacanakan, karena dampaknya ialah “keselarasan hidup”, yaitu hidup yang nikmat, hidup yang penuh dengan keceriaan, hidup seperti yang pernah dinikmati oleh nenek-moyang kita.

Keselarasan hidup yang kita maksudkan ialah kehidupan yang bersahabat dengan alam, yang dampaknya ialah Negara West Papua didirikan untuk menyelamatkan pulau New Guinea agar tetap menjadi paru-paru dunia, sehingga membantu kehdupan ini berlanjut, yaitu kehidupan yang lama di planet Bumi.

October 6, 2016 2

LIMA: Indonesia Hanya Beretorika Jawab Isu Papua

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan perwakilan Indonesia di sidang PBB hanya beretorika dalam pidato balasan terhadap tudingan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang disampaikan tujuh negara pasifik.

“Pemerintah Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci karena Indonesia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan aturan dan konvensi HAM secara heroik,” kata dia di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10).

Menurut dia, pemerintah Indonesia harusnya menjelaskan sejauh apa kebenaraan atau ungkapan dari tujuh pimpinan negara Pasifik mengenai persoalaan di Papua.

“Kalau di Papua dikatakan 50 tahun belakangan melakukan pelanggaran HAM maka perwakilan Indonesia harus menjelaskan dengan menjawab pertanyaan dari tujuh negara tersebut artinya data harus dijawab dengan data,” kata dia

Sebelumnya, Anggota delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa, Nara Masista Rakhmatia, mendapat perhatian dan simpati di dalam negeri atas langkahnya memberikan respons terhadap diangkatnya isu Papua oleh enam negara anggota PBB di Sidang Umum ke-71 PBB di New York, pekan lalu.

Diplomat muda jebolan Sekolah Departemen Luar Negeri dan lulus pada tahun 2008 itu menyampaikan sikap Indonesia yang membantah secara kategoris tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh enam kepala pemerintahan dari enam negara Pasifik, yaitu Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga.

Editor : Eben E. Siadari

October 6, 2016 0

PGI Menilai Jakarta Tak Ingin Dialog Damai dengan Papua

Penulis: Bob H. Simbolon 21:14 WIB | Rabu, 05 Oktober 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henri Lokra, menilai pemerintah Indonesia tidak memiliki keinginan menyelesaikan permasalahan di Papua dengan jalan damai dan dialog damai.

“Jalan Damai, Dialog Damai yang diusulkan oleh LIPI dan lembaga advokasi masalah Papua atau pelanggaran HAM di Papua sampai hari ini tidak dilaksanakan pemerintah Indonesia. Hal terlihat pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalaan dengan dialog damai ,” kata dia di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10).

Menurut dia, pelanggaran HAM telah terjadi di Papua. Pertama, tahun 1977 dengan membumi hanguskan puluhan desa di Wamena, dengan melakukan pembunuhan dan pengeboman. Kedua, ada sepuluh ribu masyarakat Papua mengungsi di PNG menyusul pembunuhan Antropolog Universitas Cendrawasih padatahun 1984. Ketiga, kasus pembunuhan Paniai yang juga belum selesai di era Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah Joko Widodo harus melakukan dialog damai dalam menyelesaikan permasalahan damai di Papua karena sudah ada roadmap yang disusun LIPI,” kata dia.

Dia mengatakan PGI memandang HAM merupakan masalah universal. Karena itu, kata dia, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap perhatian negara lain termasuk tujuh negara terhadap masalah keamanan di Papua.

“Kerja-kerja advokasi yang kami lakukan di Papua bertujuan membangun trust tetapi kalau setiap hari orang melihat ada pembunuhan, orang berkumpul mendapat penjagaan ketat dengan polisi dan tentara bersenjata lengkap, hal itulah membuat masyarakat Papua tidak percaya kepada Indonesia.” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

October 6, 2016 0

Romo Benny:RI Tak Hati-hati, Papua Lepas Seperti Timor Leste

Penulis: Bob H. Simbolon 18:37 WIB | Rabu, 05 Oktober 2016

Rohaniawan Romo Benny Susetyo (kiri), Kepala Humas PGI Jeirry Sumampouw (tengah) dan Koordinator LIMA Ray Rangkuti (kanan) menggelar jumpa pers terkait dengan masalah pelanggaran HAM di Papua yang sampai saat ini belum terselesaikan (Foto: Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan Presiden Joko Widodo harus melakukan pendekatan kebudayaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

“Peristiwa akhir-akhir ini di Papua menyita perhatian masyarakat internasional lantaran pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ultra nasionalis dalam menyelesaikan permasalahan Papua,” kata Benny di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10)

Menurut dia, pendekatan kebudayaan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kepada masyarakat Papua akan membuat masyarakat Papua menjadi bangga dan pada saat itu bendera Bintang Kejora kembali berkibar.

“Maka saat itu Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ingin menyapa orang Papua bahwa orang Papua merupakan bagian dari NKRI,” kata dia.

Namun kata dia, pasca Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi perubahaan metode pendekatan kepada masyarakat Papua dengan menggunakan metode kekerasan. Jadi kalau tidak hati-hai maka Papua bisa lepas seperti Timor Leste.

“Pendekatan berubah menjadi pendekatan kekerasan dan kita masuk ke dalam perangkap, akhirnya menciptakan orang Papua memiliki stigma negatif kepada NKRI,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

October 6, 2016 0

VFWPA perkuat solidaritas Melanesia untuk dekolonisasi West Papua

Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu - bennywenda facebook page — Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu – bennywenda facebook page

Jayapura, Jubi – Pertemuan Wantok Melanesia yang diselenggarakan oleh Vanuatu Free West Papua Association (VFWPA) di Vanuatu beberapa waktu lalu, menegaskan komitmen dukungan terhadap proses dekolonisasi atas anggota-anggota keluarga Melanesia di kawasan negara-negara anggota MSG, khususnya West Papua.

Didukung oleh Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik (PIANGO), sekitar 43 perwakilan masyarakat sipil dari Vanuatu, West Papua, Fiji, Kanaky, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon bertemu di Vanuatu untuk memperkuat solidaritas identitas dan kebudayaan Melanesia, demikian dilansir pina.com.fj, Selasa (4/10/2016).

“Tujuan pertemuan ini untuk meninjau dan memperkuat identitas, kebudayaan, bahasa, warisan budaya dan suku serta mendengar perkembangan gerakan solidaritas akar rumput di negara-negara MSG guna mendukung proses Dekolonisasi keluarga besar Melanesia yang masih mengalami kolonisasi, khususnya West Papua,” demikian pernyataan Komunike Murray Centre Senin (3/10) lalu.

Pertemuan dibuka oleh Pastor Alan Nafuki, Ketua VFWPA yang juga menjabat ketua Dewan Gereja Vanuatu, yang menekankan pentingnya peran gereja dalam proses dekolonisasi Vanuatu, yang dari namanya berarti “pulau kebangkitan.”

Rence Sore, Sekretaris Perdana Menteri Solomon menegaskan posisi anggota-anggota MSG seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan pemerintah Kanaky tetap teguh mendukung perjuangan rakyat West Papua untuk kemerdekaan.

Hadir juga wakil United Liberation for West Papua (ULMWP), yang menegaskan persatuan rakyat West Papua di dalam dan di luar negeri tetap mendukung ULMWP sebagai pemimpin bagi perjuangan penentuan nasib sendiri.

ULMWP juga mendesak agar MSG menjamin keanggotaan penuh ULMWP untuk selanjutnya mendapat pengakuan internasional terhadap perjuangan pembebasan West Papua.

Pastor Nafuki saat menandatangani Komunike Murray Centre mengatakan pertemuan tiga hari tersebut berlangsung sukses.

“Hasil komunike ini akan diserahkan kepada setiap pemimpin MSG di Port Vila,” ujarnya sambil menyatakan kekecewaannya atas penundaan Pertemuan Tingkat Tinggi MSG untuk mendiskusikan isu West Papua dan status keanggotaanya.

Walau demikian dia mengungkapkan rasa terima kasihnya pada pemerintahan Vanuatu saat ini atas dukungannya pada keanggotaan penuh West Papua di MSG. Dia juga mengungkapkan penghagaan tingginya atas dukungan rakyat Vanuatu kepada rakyat Melanesia West Papua. (*)

October 6, 2016 0

Papua is non-negotiable: Minister

Liza Yosephine, The Jakarta Post

apua’s place in the Unitary State of the Republic of Indonesia is not up for negotiation, a minister has said in a response to allegations of human rights violations conveyed during a recent UN General Assembly (UNGA) session.

“In diplomacy, several things are negotiable but some others cannot be negotiated. When it comes to the issue of support toward separatism, I think not only diplomats, but all of us, know that this is a point where we should stop,” Foreign Minister Retno LP Marsudi told journalists on Tuesday.

The minister was responding to criticism of Indonesia’s strong response to six Pacific Island heads of state, who conveyed their allegations of human rights violations in Papua and West Papua provinces during the recent UNGA in New York.

Retno asserted that Indonesia strongly upheld the principles of the UN Charter, which include non-interference and respecting other nations’ sovereignty. At the same time, she continued, Indonesia was committed to maintaining friendly relations with all countries.

“We will never act with hostility toward other countries and will continue to engage with them. But, again, when it comes to the issue of sovereignty and non-interference, once those [principles] are violated, that’s where we will stop [negotiating],” Retno said.

Nara Masista Rakhmatia, the second secretary at Indonesia’s permanent mission to the UN, called speeches made by the heads of state of the Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu and Tonga “interference” and said they aimed to encourage separatism in the two provinces.

The reported failure of Papua’s special autonomy has led to a rise of support for Papuan independence movements across the globe, particularly from Pacific nations. (ebf)

October 6, 2016 0

Fiji and PNG ‘playing games’ over Papua issue

Pacific Fiji, 3 Oct 2016, Radio NZ

A former prime minister of Vanuatu says the Melanesian Spearhead Group is becoming ineffective because of games being played by Fiji and Papua New Guinea.

A leader’s summit for the regional group originally scheduled for this week has again been postponed without explanation.

This comes as the MSG grapples with a bid for full membership by the United Liberation Movement for West Papua, which is opposed by Indonesia.

Barak Sope, a staunch advocate for West Papuan independence, said the group has become ineffective because Fiji and Papua New Guinea, which both support Indonesia, are dodging making a decision.

“My view is that it’s just a game between the government of Papua New Guinea and the government of Fiji,” he said.

“I think they’re working with the Indonesians, and they’re not supporting the Melanesian people in West Papua who want their independence. The postponements just keep on going on.”

Mr Sope said the three remaining members of the MSG – Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia’s FLNKS – should go ahead and make a decision without the other two.

October 4, 2016 0

KTT MSG di Vanuatu Bahas Isu Papua Ditunda Tanpa Penjelasan

PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Radionz.co.nz, hari Jumat (30/9) lalu melaporkan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang direncanakan awal bulan Oktober 2016 di Vanuatu telah ditunda sampai bulan Desember 2016.

Penundaan KTT tersebut disampaikan oleh Sekretariat MSG kepada kantor berita radio 96 Buzz FM tanpa memberikan alasan lengkap.

KTT MSG bulan Oktober ini seharusnya akan membahas tawaran keanggotaan penuh bagi Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) yang ditentang oleh Indonesia.

Status ULMWP saat ini masih sebagai observer (pengamat) MSG, sementara Indonesia merupakan anggota asosiasi.

Di Port Vila, Asosiasi Papua Barat di Vanuatu menjadi tuan rumah KTT Wantok pada minggu ini, yang menyatukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil pendukung Papua Barat Merdeka masuk dalam Melanesia.

Status ULMWP Ditunda

Sebelumnya, kelompok ULMWP mengatakan pihaknya menerima keputusan organisasi sub-regional MSG, yang menunda pemberian status anggota penuh kepada mereka pada KTT MSG pada bulan Juli lalu.

Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, mengatakan, kendati ada pihak yang menganggap ini merupakan taktik mengulur-ulur waktu, pihaknya mengakui para pemimpin dan pejabat MSG lebih menyoroti isu-isu teknis.

Pada KTT MSG bulan Juli, para pemimpin MSG telah sepakat untuk menunda menyetujui aplikasi ULMWP untuk mendapatkan keanggotaan penuh, sampai kriteria dan pedoman keanggotaan MSG dikembangkan lebih lanjut.

“Kami ingin berterima kasih kepada para pemimpin Melanesia dan kepada ketua serta Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang telah membahas dan memfasilitasi aplikasi bagi keanggotaan penuh. Walaupun kecewa, kami tetap optimistis aplikasi kami akan dibahas lagi pada bulan September di Port Vila, Vanuatu,” kata dia, sebagaimana diberitakan oleh solomonstarsnews.com.

Ia mengatakan masalah yang disorot oleh para pemimpin MSG bersifat teknis, dan ULMWP berharap aplikasi itu dibahas pada bulan September.

“Kami menyerukan kepada rakyat kami di Papua, keluarga Melanesia dan Pasifik kami, dan pendukung global untuk melihat keputusan ini bukan kekalahan tetapi sebagai kemajuan untuk peningkatan proses di dalam MSG,” kata dia.

Wenda mengucapkan terima kasih kepada rakyat Papua dan Pasifik atas dukungan yang besar, dan menekankan perlunya dukungan lainnya menuju KTT khusus pemimpin MSG September mendatang.

“Kami, ULMWP, tidak akan melangkah sampai sejauh ini jika bukan untuk rakyat akar rumput dan dukungan pemimpin Pasifik dan kami menyerukan dukungan lebih karena kami bekerja menuju pembentukan suara politik bagi rakyat kami dari Papua,” kata dia.

Sementara itu Ketua MSG, Manasseh Sogavare, mengatakan proses untuk pemberian status anggota penuh kepada ULMWP belum usai.

Menurut dia, tertundanya pemberian status keanggotaan itu terkait dengan isu legal.

Oleh karena itu, Sub Komite Hukum dan Institusi MSG bekerja keras untuk meninjau dan mengubah persyaratan keanggotaan MSG.

Menurut dia, KTT khusus MSG di Vanuatu pada bulan Desember akan kembali membahas permohonan ULMWP.

“Ini belum selesai,” kata dia, sebagaimana disiarkan oleh Solomon Islands Broadcastiong Corporation.

Ia berharap Sub Komite MSG sudah menyelesaikan kriteria itu pada bulan September mendatang.

Beberapa hal yang akan ditinjau dan dirumuskan lagi oleh Sub Komite itu adalah mengenai prinsip-prinsip dasar, aspirasi politik dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Namun, Indonesia yang selama ini menolak keberadaan ULMWP sebagai perwakilan rakyat Papua, dengan tegas mengatakan tidak ada tempat bagi ULMWP di MSG.

“Tidak ada tempat bagi ULMWP di masa mendatang di MSG,” kata ketua delegasi RI ke KTT Honiara, Desra Percaya.

Namun dia mengakui bahwa KTT bersepakat untuk membahas lebih lanjut pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Namun sekarang KTT itu ditunda lagi.

Editor : Eben E. Siadari

October 3, 2016 0

Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”; ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.

Keempat, Indonesia menuduh intervensi enam negara Pasifik Selatan terkait isu pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri ditanggapi dilakukan oleh kelompok perjuangan Papua Merdeka sebagai “serangan teroris bersenjata”, yang dilakukan “terhadap warga sipli dan personel keamanan”.

Kita telah lihat berkali-kali, apa yang terjadi di kota Jayapura, waktu Musa Tabuni masih hidup. waktu itu turis asing ditembak mati. Tukang ojek dibunuh. Di Puncak Jaya tukang ojek atau guru honorer dibunuh. DI Nduga dan Lanny Jaya pekerja perusahaan dibunuh. Di Nabire, Dogiyai, Sugapa, penduduk sipil ditembak mati, masih anak-anak sekolah SMA-pun ditembak mati.

Apalagi di Timika, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, silih berganti. Ada yang digiring ke arah perang suku, ada pula yang digiring ke TPN/OPM.

Apakah semua ini terjadi oleh Tentara Revolusi West Papua atau OPM? atau TPN/OPM atau TPN PB?

Sama sekali tidak. Kalau Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Pemka di bawah komando Jend TPN/OPM Mathias Wenda sejak tahu 2006 telah berubah tugas, fungsi dan kegiatannya menjadi sebuah organisasi militer profesional, yang bekerja seratus persen untuk kemerdekaan West Papua, dengan mengedepankan Front Perjuangan Papua Merdeka lewat jalur politik dan diplomasi.

Nggoliar Tabuni sudah tahu saat ini siapa penyebab banyak masalah di Puncak Jaya dan Puncak Papua dan sekitarnya.

Semua tertata-rapih, semua dibawah komando, semua mendengarkan perimtah dan komando dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Semua organ dan organiassi perjuangan bangsa Papua sudah tahu, siapa itu OPM, siapa pembentuk dan pemberi nama OPM? Siapa TPN/OPM, dan siapa berkepentingan TPN/OPM harus ada di Tanah Papua. Orang Papua tahu siapa ibukandung terorisme di Tanah Papua.

Hari ini, paling tidak sejak tahun 2006, perjuangan Papua Merdeka telah beroperasi secara profesional, tidak ada baku tembak sama sekali., Kalau ada, itu jelas dan pasti disebabkan oleh agen-agen NKRI, untuk kepentingan mereka. Teroris yang ada di Tanah Papua itu TPN/OPM bentukan NKRI, OPM piaraan NKRI, TPB PB eksis karena dibiayai NKRI. Kalau yang murni tidak akan menembak orang sembarang, kami pejuang Papua Merdeka sudah tahu itu sejak penerangan dan pemisahan organisasi politik dari organisasi militer tahun 2006.

Maka itu kalau masih ada TPN/OPM tembak orang sembarang di Tanah Papua, itu pasti NKRI.

Yang mau supaya Tanah Papua kacau. Yang mau supaya orang Papua mati. Yang mau supaya TPN/OPM menjadi teroris adalah NKRI, bukan?

Tetapi jebakan NKRI meleset! NKRI kalah 100 langkah!

TRWP tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk menembak orang sejak tahun 2006. Kalau masih ada itu, maka itu pasti buatan NKRI. Masa maling teriak maling?

Masa teroris menuduh teroris?

Siapa yang mengebom Cafe di Bali, Cafe di Jakarta dan di Timur Tengah? Itukan teroris kelahiran Inodnesia, bukan?

Tanah Papua itu tanah damai, bangsa Papua mencari kedamaian! Kami anti terorisme! Yang suka terorisme, pelaku terorisme, yang melahirkan teroris, yang memelihara dan mempersenjatai teroris adalah NKRI.

Semua orang di seluruh dunia tahu, Indonesia-pun pura-pura tidak tahu, kalau yang berjuangan di Tanah Papua itu bukan teroris, tetapi para pejuang kemerdekaan West Papua. Gen. Mathias Wenda dan para gerilyawan serta perwira di seluruh Tanah Papua, ULMWP, KNPB, DeMMAK, NRFPB, PNWP, AMP, PDP semuanya memperjuangkan kemerdekaan West Papua SECARA DAMAI, dan yang selama ini menginginkan dan mengupayakan kekerasan ialah NKRI.

Dunia tidak buta! Semua orang tahu, NKRI ialah teroris, pembunuh, perampok, pencuri, penjarah di Tanah Papua. Oleh karena itu intervensi negara asing atas nama kemanusiaan adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan terorisme neara Indonesia atas bangsa Papua.

October 2, 2016 0

MSG Leaders Summit postponed

The Melanesian Spearhead Group’s Leaders Summit scheduled to be hosted in Port Vila from October 3-4 2016 has been postponed to December.

The MSG Secretariat has verbally confirmed this to 96 Buzz FM news but gave no reasons for this postponement, advising it will issue a press release in due course to clarify the reasons for this postponement. This week, the Vanuatu West Papua Association hosted the Wantok Summit which brought together Free West Papua Civil Society Organisation support groups within Melanesia, including the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

The Wantok Summit was planned months ago to be hosted in Port Vila in parallel with the MSG Leaders Summit, which unfortunately has been deferred to the end of 2016.

Daily Post understands that one of the main issues to host the Wantok Summit is to convince the MSG Leaders on the admission of ULMWP as a full member of MSG.

Members of the ULMWP and other Free West Papua Civil Society Organisation support groups will leave the country this weekend.

glenda@dailypost.vu By Glenda Willie Sep 30, 2016 0

October 2, 2016 0