Argumen NKRI: Pelapor dan Negara Luar Tidak Tahu Apa yang Indonesia Lakukan?

Sudah berkali-kali, bukan hanya puluhan, tetapi ratusan kali, NKRI lewat diplomatinya selalu mengatakan kepada pejuang Papua Merdeka, organisasi HAM nasional, regional dan global, bahkan kepada pejabat, politisi dan diplomat dari negara-negara lain, terutama dari Inggris, Vanuautu, Solomon Islands, Amerika Serikat dan bahkan politisi Indonesia bahwa sesungguhnya para pelapor itu tidak tahu kondisi sebenarnya di Tanah Papua.

Menurut NKRI, politisi tidak tahu, orang Indonesia tidak tahu, orang Papua tidak tahu, orang Melanesia tidak tahu apa yang terjadi di Tanah Papua.

Kedengarannya sepertinya NKRI yang tahu Papua, NKRI yang tahu apa yang dilakukannya di Tanah Papua.

Hal yang menjinjikkan, menjadi lelucon yang menggelikan.

Logika sangat sederhana, orang tidak tahu peta Papua, orang tidak tahu manusia Papua, orang tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi di Tanah Papua tidak akan mungkin menyebutkannya, menjelaskannya, melaporkannya. Bagaimana mungkin orang tidak tahu berbicara tentang Papua dan nasib hidup manusia Papua?

Hal kedua, siapa saja sih, di dunia ini yang tidak tahu tentang Papua, tentang perjuangannya, tentang sejarah rekolonisasi oleh NKRI, tentang pelanggaran HAM, tentang pelanggaran prinsip New York Agreement, dan tentang pembunuhan orang Papua yang terjadi hari ini?

Dari permainan yang dimainkan oleh diplomat NKRI, jelas-jelas sebenarnya menunjukkan bahwa justru NKRI sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di Tanah Papua, dan di mana-mana terhadap orang Papua.

Bayangkan saya, orang yang tidak tahu, negara yang tidak tahu-menahu tentang orang Papua, berlagak tahu, malahan lancang menuduh orang lain, lembaga lain, negara lain yang lebih tahu, lebih bagian dari Melanesia sebagai “yang tidak tahu”. TIdak sekedar lucu, tetapi menjijikkan, dan diplomat seperti ini seharusnya diakhiri karirnya karena sudah tidak layak berbicara di forum internasioanl yang sudah globalised ini.

Yang dikatakan diplomat Indonesia seperti ini menunjukkan betapa NKRi masih ada di zaman abad ke-20, masih tidak percaya kepada globalisasi informasi dan konektifitas global yang telah terwujud berkat Internet. Indonesia masih jauh sekali dari peradaban pascamodern, otak para diplomat belum menerima fakta bahwa dalam detik yang sama, apapun yang dilakukan Indonesia di Tanah Papua, akan disiarkan langsung ke seluruh dunia, tanpa wartawan, tanpa disensor, tanpa ditunda, langsung boom, off you go, to the global community.

Indonesia berupaya menyalahkan negara lain, organisasi lain, oknum lain, tanpa menyalahkan dirinya sendiri, tanpa mengakui fakta yang tidak harus dibuktikan oleh orang Papua, tidak harus dibuktikan oleh negara manapun, bukti dan fakta tersiar langsung dari Tnaah Papua setiap hari. Lantas NKRI ada di mana, lalu menyalahkan pihak pelapor “Tidak tahu”?

Tuduhan NKRI bahwa pelapor tentang kondisi HAM terikni di Tanah Papua “Tidak tahu” juga menunjukkan betapa NKRI masih jauh kampungan dalam cara berpikir dan berdiplomasi di pentas politik global. Indonesia seharusnya tahu dan sadar, bahwa bilamanan sebuah lembaga HAM PBB, sebuah negara anggota PBB, sebuah NGO bertaraf antarbangsa berbicara tentang sesuatu, apalagi memberikan laporan tertulis, maka mereka juga sedang mempertaruhkan kredibilitas mereka sebagai institusi PBB, sebagai negara anggota PBB dan sebagai NGO antarbangsa, jadi tidak mungkin mereka melaporkan “hal-hal yang mereka idak tahu”.

Tentu saja mereka yang sudah berbicara di pentas politik global sudah lolos kredibilitas mereka di tingkat lokal, nasional dan kawasan, dan karena itulah mereka dipercayakan dengan pekerjaan-pekerjaan di tingkat antarbangsa, diizinkan berbicara di pentas global. Lantas NKRI berbicara seperti ini, di pentas global, dalam diplomasi internasional, sebenarnya menunjukkan diri sebagai apa? Sebagai negara modern? Sebagai negara demokratis? Sebagai negara manusiawi? Ataukah sebaliknya?

Kita perlu tertawa saja. Ini Warkop Jakarta Mutakhir, di mana semua orang patut nonton dan merasa terhibur menontonnya.

July 11, 2016 1

Desra Percaya Pimpin Delegasi RI Ke KTT MSG di Honiara

Penulis: Bob H. Simbolon 16:49 WIB | Senin, 11 Juli 2016

Direktur Jenderal Asia Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya (Foto: Bob H Simbolon)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir mengatakan Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, akan memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Honiara, Kepulauan Solomon, 14 Maret mendatang.

Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Australia juga turut menjadi anggota delegasi.

“Duta Besar Indonesia yang berada di Canbera juga akan menjadi anggota delegasi di KTT MSG,” kata dia kepada satuharapan.com di Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta p ada hari Senin (11/7).

Armanatha menambahkan, pimpinan delegasi sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Luar Negeri pada hari ini, Senin (11/7) di Jakarta.

“Tadi memang Pak Desra Percaya sudah berkoordinasi dengan Ibu Menteri,” kata dia.

Dia mengatakan, poin-poin yang akan dibawa Indonesia ke KTT tersebut tergantung pada apa yang jadi pembahasan di KTT MSG.

“Point-poin yang akan disampaikan sih tergantung apa menjadi pembahasan di KTT MSG,” kata dia.

KTT MSG akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli mendatang bersamaan dengan Pacific Islands Development Forum (PIDF) di Honiara, Kepulauan Solomon.

KTT MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.

Namun, kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port Moresby.

Editor : Eben E. Siadari

July 11, 2016 0

KBRI Australia: ULMWP Merusak Kesatuan MSG

Penulis: Bob H. Simbolon 15:03 WIB | Senin, 11 Juli 2016

CANBERRA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia, Sade Bimantara, menuduh kelompok Gerakan Pembebasan Papua Barat atau dikenal sebagai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) terus mengganggu dan merusak Melanesian Spearhead Group (MSG). Langkah-langkah ULMWP dinilai berbahaya bagi persatuan dan integritas MSG.

Hal ini ia katakan dalam sebuah tulisan yang dimuat oleh solomonstarnews.com, dengan judul “Is MSG A Strong or Sick Man of the Pacific?” pada 10 Juli 2016.

MSG dijadwalkan akan mengadakan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 14 Juli mendatang di Honiara, Kepulauan Solomon. ULMWP sedang dalam proses untuk diakui sebagai anggota penuh MSG namun Indonesia menolak keras.

Dalam tulisannya, Sade Bimantara menilai Kelompok ULMWP bukan merupakan wakil dari empat juta orang Papua di provinsi Papua di Indonesia.

“Itu (ULMWP) diciptakan mewakili suara orang Papua di luar negeri, yang mungkin masih memiliki kewarganegaraan Indonesia dan banyak yang sudah meninggalkan kewarga negaraannya,” tulis Bimantara.

Menurut Sade Bimantara, agenda tunggal ULMWP hanyalah mengambil alih sebagian dari wilayah Indonesia yang berdaulat dan itu merupakan preseden berbahaya.

Ia mengatakan, selama hampir satu dekade eksistensinya, MSG telah menunjukkan potensinya menjadi ‘Orang Kuat di Pasifik Selatan.’ MSG dalam proses menjadi wilayah yang terintegrasi secara ekonomi sambil memelihara identitas budaya Melanesia.

Namun, menurut dia, satu isu telah mengancam kepentingan inti dari seluruh proyek MSG. Yang dia maksud adalah kehadiran ULMWP dalam organisasi itu dengan agenda untuk merdeka. Saat ini ULMWP berstatus anggota peninjau.

“MSG saat ini kemungkinan telah menunjukkan gejala orang sakit. Dengan membiarkan kelompok ULMWP membajak agenda mereka, MSG secara tidak sengaja telah mengirimkan pesan yang salah. Ia seakan berkata bahwa adalah baik bagi organisasi politik lain untuk bergabung dengan MSG dan menuntut sebagian wilayah negara mereka,” kata dia.

Menurut Sade Bimantara, MSG juga seolah-olah memberikan pesan bahwa tidak apa-apa menghianati prinsip kerja sama MSG yang sudah disepakati, yaitu prinsip untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Lebih jauh, lanjut dia, MSG juga seakan memberi pesan bahwa tidak apa-apa bila meninggalkan sebagian terbesar populasi Melanesia di Pasifik.

Menurut Sade Bimantara, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan 11 juta orang Melanesia hidup di lima provinsi di Indonesia, seperti Nusa Tengagra Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Sulit untuk mencapai tujuan solidaritas kultural dan suara yang lebih besar bagi orang Melanesia seperti yang dicanangkan oleh MSG jika suara lebih dari setengah populasi Melanesia tidak disambut, seperti ambisi ULMWP,” tulis Bimantara.

Di bagian lain tulisannya, Bimantara menuduh ULMWP membawa perpecahan di kalangan rakyat Indonesia dan sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah, sebagaimana umumnya yang diupayakan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat di seluruh dunia.

Oleh karena itu, Bimantara menyerukan agar KTT MSG kembali ke fokus MSG yang lebih penting yaitu solidaritas kultural dan pembangunan manusia Melanesia.

Dengan mengambil pendekatan inklusif dengan menyambut lebih dari setengah populasi Melanesia yang hidup di bagian Timur Indonesia, MSG dapat terlibat dalam inisiatif yang memperkuat ikatan solidaritas di kalangan Melanesia.

Dia juga mengatakan pada bulan lalu, Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu menyetujui perjanjian perdagangan baru yang lebih komprehensif. Dijuluki sebagai MSGTA3 itu, perjanjian ini mencakup baik komoditas dan perdagangan jasa, mobilitas tenaga kerja dan investasi.

“Dengan memperluas perjanjian ini mencakup semua negara yang memiliki populasi Melanesia yang signifikan, misalnya, perdagangan dan investasi antara anggota yang menyepakati perjanjian secara signifikan akan tumbuh. Sebagian besar anggota MSG menghasilkan ekspor serupa, yang mengimbangi manfaat dari perjanjian perdagangan bebas. Dengan menjalin perdagangan dengan negara-negara lain yang memproduksi berbagai barang yang berbeda, MSG akan memperoleh keuntungan dari perdagangan yang lebih luas dan investasi,” kata Bimantara.

Editor : Eben E. Siadari

July 11, 2016 0

Indonesia Warns MSG Leaders About Threat To Unity

By Adam Boland – July 11, 2016 – Pasifik.News

Indonesia has warned Melanesian leaders they risk undermining trade and unity if they get “hijacked” by the “negative propaganda” of the West Papua independence movement.

Leaders will gather in Honiara this week to consider giving the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) full membership of the Melanesian Spearhead Group (MSG).
Solomon Islands Prime Minister
PM Manasseh Sogavare

The move is being strongly backed by Solomons Prime Minister Manasseh Sogavare who believes it would force Indonesia to talk more openly about the region’s future.

“Indonesia leaves the MSG no alternatives on bringing the West Papuan issues on the table for discussion, except to elevate the status of West Papua from observer status to full membership, so that the MSG leaders can be able to discuss the West Papuan issues more strategically,” he said in May.

That position is supported by renowned West Papuan religious leader Benny Giay.

“Papuans don’t trust Indonesians and Indonesians don’t trust Papuans. That’s why we need a third party to moderate,” he told Pasifik News.

But Indonesia says elevating the ULMWP would threaten regional stability.
Sade Bimantara
Sade Bimantara

“The ULMWP’s continuing disruptive and destructive practices in the MSG process are dangerous for its unity and integrity,” says Sade Bimantara from Indonesia’s Embassy in Canberra.

In a strongly worded opinion piece, Mr Bimantara insisted the ULMWP doesn’t represent people who actually live in the region.

“It was created to represent the voices of overseas Papuans, who may still have Indonesian citizenship and many who have renounced their citizenship. The Movement does not represent the almost four million residents of Papua and West Papua provinces of Indonesia,” he wrote.

He says Melanesian leaders need to be careful about supporting a group that has a “lone agenda of taking territories away from a sovereign country”.

That message is likely to resonate with Fiji and Papua New Guinea, which have growing ties with Indonesia.

“We respect the integrity and sovereignty of Indonesia under international laws,” said Fiji’s Foreign Minister Ratu Inoke Kubuabola.

July 11, 2016 0

Jelang Putusan ULMWP, Kemenlu: Harus ada Kesepakatan dari Indonesia

Senin, 11/07/2016 20:50 WIB

KBR, Jakarta- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menekankan, keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) harus mempertimbangkan kesepakatan anggotanya. Ini menanggapi jelang putusan diterima atau tidaknya Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota MSG pada 13-14 Juli mendatang.

Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir mengatakan, posisi Indonesia saat ini sebagai associate member atau anggota rekanan MSG.

“Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagai associate member di MSG. Di situlah kehadiran kita di sana. Tentunya semua pembahasan kita berusaha akan terus terlibat di dalam situ. Apapun nanti yang diputuskan di MSG tentunya harus mendapat kesepakatan dari seluruh anggota yang ada di sana,” kata Arrmanatha di Gedung Kemenlu Jakarta, Senin (11/07/2016).

Sebelumnya, Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap optimistis ULMWP akan diterima sebagai anggota penuh MSG. Ini lantaran persyaratan menjadi sebagai anggota sudah dipenuhi ULMWP. Di antaranya membentuk wadah persatuan dan menjadi anggota observer organisasi ras Melanesia lintas negara itu selama setahun.

Apabila diterima sebagai anggota penuh MSG, ULMWP akan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri di luar Indonesia atau referendum. Kata Ones, KNPB akan menggelar aksi damai jelang keputusan 13 Juli mendatang di Papua.

July 11, 2016 0

TNI ganti tiga batalyon pasukan perbatasan RI-PNG

Jayapura (Antara Papua) – Pimpinan TNI mengganti tiga batalyon pasukan pengamanan perbatasan RI-PNG untuk masa tugas sembilan bulan ke depan.

Pada rilis yang diterima Antara di Jayapura, Provinsi Papua, disebutkan Batalyon Infanteri (Yonif) Linud 700/R, Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif Mekanis 516/CY telah tiba di Bumi Cenderawasih pada Minggu (10/7) melalui Pelabuhan Jayapura.

Rencananya ketiga batalyon tersebut akan bertugas di bumi Cenderawasih sebagai Satgas Pamtas di wilayah Keerom menggantikan pasukan terdahulu dari Yonif 411/Raider, Yonif 431/Kostrad dan Yonif 406/CK yang sudah selesai melaksanakan tugas selama sembilan.

Pasukan Satgas Pamtas RI-PNG yang baru datang kini masih ditampung di Makodam Cenderawasih dan akan menerima pembekalan serta penjelasan tentang wilayah Papua agar memudahkan para prajurit untuk berdaptasi dengan lingkungan dan masyarakat dimana mereka bertugas nantinya.

Rencananya Satgas Pamtas Yonif 122/TS akan menempati Pos Sektor Japra Keerom, Yonif Mekanis 516/CY akan menempati Sektor Tengah Keerom dan Yonif 700/Raider menempati sektor Bawah Pegunungan Bintang.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo mengatakan pergantian pasukan itu dimaksudkan agar prajurit yang melaksanakan tugas Satgas Pamtas tetap fresh dan tidak mengalami kejenuhan, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum memasuki pos-pos Pamtas, Satgas akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu tentang situasi Papua secara umum maupun secara khusus baik geografi, demografi maupun kondisi sosial.

“Diharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekitar tempat penugasannya,” ujarnya.

Pembekalan diberikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops dan Danrem 172/PWY selaku Dankolakops Rem 172/PWY serta dari Pemda Keerom.

Setelah selesai mendapatkan pembekalan Satgas Pamtas tersebut baru masuk ke pos-pos yang telah ditentukan oleh Komando atas untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di wilayah tugas masing-masing. (*)

Editor: Anwar Maga

July 10, 2016 0

Papua, Contoh Penjajahan Yang Tersisa Di Abad 21

Bangsa ini lebih suka menganggap masalah selesai ketimbang menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan Papua adalah masalah yang dianggap telah selesai. Padahal itu hanya anggapan.

Konsekuensi dari cara berpikir yang demikian adalah memaksakan bahwa semua harus terlihat baik-baik saja, tiada peduli bagaimana caranya.

Usaha serius untuk mencari jalan penyelesaian masalah Papua sempat ada di masa Gus Dur jadi presiden, namun tak lagi ada yang meneruskan karena Gus Dur dijatuhkan. Pada masa Gus Dur, dialog dikedepankan. Kuping dan kepala dingin lebih banyak digunakan, daripada mulut. Sementara sekarang, tangan dan kaki yang lebih banyak bekerja. Ini malah makin menambah masalah.

Menurut saya, cara paling beradab menyelesaikan permasalahan ini hanya melalui dialog, betapapun letihnya itu. Tindakan kekerasan, represi yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak bakal menyelesaikan apapun, kecuali menimbun masalah semakin tinggi. Pemerintah Indonesia harus memperlakukan rakyat Papua sejajar, setara sebagai manusia, bukan seperti obyek jajahan.

Penangkapan terhadap ribuan aktivis Papua malah semakin memperbesar perlawanan balik rakyat Papua. Kalau itu memang yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia, silahkan saja teruskan. Sejarah membuktikan, pembungkaman dan penahanan hanya akan menghasilkan perlawanan. Ini soal waktu saja.

Memang persoalan kebangsaan Papua ini bukan hal gampang. Tetapi saya tak mau bilang bahwa semua bangsa Indonesia ini memiliki persoalan dengan Papua. Hanya kaum modal yang memiliki kepentingan di Papualah yang membuat semua jadi terlihat sebagai sebuah hambatan.

NKRI Harga Mati

“NKRI Harga Mati” adalah salah satu sesat nalar nasionalisme. Doktrin yang punya potensi sebagai pembenar bagi tindakan-tindakan fasisme.

Nasionalisme yang kita anut, sebagaimana yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945, adalah nasionalisme modern. Ia tak berangkat dari kesukuan, agama dan ras. Ia berangkat dari kesadaran tentang adanya kesamaan hasrat dan cita-cita berbangsa dan bernegara: mencapai keadilan, kesetaraan dan kemakmuran.

Nasionalisme kita dibangun bukan oleh aneksasi, bukan oleh ekspansi militer. Nasionalisme itu dibangun oleh dialog yang terus menerus, sehingga puncaknya mencapai kesepakatan bersama tentang apa itu Indonesia.

Nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme ultra yang merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih kuat dan unggul sehingga menjadi dasar untuk menindas mereka yang dianggap lebih rendah. Maka jangan heran bila penindasan malah menghasilkan perlawanan. Apabila rakyat di sebuah negeri mengalami penindasan, adalah hak setiap manusia untuk berjuang membebaskan dirinya dari segala macam penindasan itu. Oleh karena itu, yang seharusnya harga mati adalah kemanusiaan.

Papua dalam Kesejarahan Indonesia

Saya belum menemukan ada pembahasan soal Papua pada masa pergerakan nasional. Namun Papua sudah akrab bagi mereka yang dibuang ke Boven Digul, mereka yang terlibat dalam pemberontakan PKI 1926.

Marco Kartodikromo mengambarkan Papua (dia menyebutnya New Guinea) sebagai tempat pembuangan di mana mereka bisa mengatur diri sendiri sesuai dengan cita-cita kaum Komunis yang telah bertahun-tahun mereka bicarakan di rapat-rapat dan ditulis di buku dan koran.

Tentu saja Marco tidak sedang sungguh-sungguh mengatakan itu. Dia mengejek pemerintah kolonial, karena dia selalu yakin pemerintah Belanda itu selalu menjalankan politik kolonial yang menindas, yang tak mungkin memberikan sedikit pun kebebasan kepada rakyat Indonesia walaupun sudah dibuang ke sebuah tempat terpencil di Papua itu.

Khusus terkait peristiwa Trikora 19 Desember 1961, menurut saya, kita harus memahami konteks peristiwanya dulu. Dengan memahami konteksnya, kita bisa paham kenapa sebuah peristiwa terjadi dalam pengertian yang sesuai kondisi zaman saat itu.

Bagi Sukarno, penguasaan Belanda atas Papua adalah perlambang kolonialisme dan imperialisme yang masih tersisa. Membebaskan Papua dari cengkeraman Belanda adalah membebaskan Papua dari kolonialisme dan imperialisme. Maka jangan heran kalau sejak RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 1950, Sukarno selalu menuntut pembebasan Papua dari penguasaan Belanda.

Benar di kalangan Papua ada dinamika tersendiri, namun apabila pertanyaanya tentang apa sikap Sukarno terhadap Papua, saya lebih melihatnya justru dilandasi semangat pembebasan. Apalagi kita tahu Sukarno dan tokoh-tokoh negeri-negeri bekas jajahan lain, seperti Nehru, Gamal Abdul Nasser, sedang giat-giatnya mengampanyekan negeri-negeri yang belum bebas dari penjajahan, baik di Asia maupun di Afrika. Papua harus dikaitkan dengan konteks itu.

Saya menjadi ingat kisah Ibrahim Isa, Sekjen Organisasi Internasional Setiakawan Rakyat Asia-Afrika (OISRA) di Kairo, Mesir, yang waktu itu memiliki tugas utama mengampanyekan pembebasan Irian Barat (nama Papua waktu itu) ke dunia luar.

Keadaan justru berubah ketika memasuki masa Soeharto. Kita tahu, ketika UU PMA diberlakukan untuk kali pertama pada 1967, Papualah ladang pengisapan pertama yang dibuka kepada negeri imperialis Amerika. Cerita kemudian menjadi sangat lain.

Sampai sekarang saya selalu berpikir, beranikah kita menulis ulang sejarah Indonesia sekaligus menafsirkan ulang beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bangsa ini?

Semisal yang paling utama, tentu saja, peristiwa 1965. Selain itu soal penjajahan. Apa esensi penjajahan? Tentu saja penindasan oleh satu negeri terhadap negeri lainnya dan penindasan manusia atas manusia lainnya.

Kita tahu Indonesia merdeka dari penjajahan pada 1945, tapi kenapa masih ada penjajahan dalam bentuk lain, semisal dalam bidang ekonomi? Papua adalah contoh terbaik dari praktik penjajahan yang masih tersisa di abad 21 ini.

Apakah kita berani menulis ulang sejarah atas apa yang telah kita lakukan kepada Timor Leste? Beranikan kita menebus dosa kita atas apa yang kita lakukan kepada mereka, dengan menulis sejarah secara jujur sehingga generasi yang akan datang belajar tentang kesalahan-kesalahan pendahulunya?

Jika pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan menjawabnya bahwa ini bukan soal berani atau takut, tapi suatu tugas sejarah yang harus dilakukan oleh para sejarawan di masa kini. Kita harus tulis ulang sejarah dengan lebih jujur dan terbuka. (*)

*Sejarawan Indonesia dan Pimpinan Redaksi Majalah Historia

July 10, 2016 1

Pacific Conference of Churches supports legal action against Indonesia

SolomonStarNews.com, Published: 09 July 2016

SUVA, 08 JULY 2016 (PCC) – The Pacific Conference of Churches will support a formal legal complaint to the UN Human Rights Council on human rights violations by Indonesia in West Papua.

The Dutch human rights law firm Prakken D’Oliveira has submitted a formal legal complaint to the UN Human Rights Council, detailing a series of vast and continuing human rights violations committed by the State of Indonesia against the people of West Papua.

PCC General Secretary, Reverend Francois Pihaatae, was in the Netherlands last month and said the Foundation St. Legal Aids for the People of West Papua, assisted by the renowned Amsterdam-based human rights law firm Prakken D’Oliveira, had filed an official complaint to the United Nations Human Rights Council.

The action was taken on behalf of the Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federal Papua Barat) and its president Forkorus Yaboisembut, as well as 19 unnamed citizens of West Papua.

The comprehensive historical and legal document, the complaint sets out a vast and varied array of human-rights abuses suffered by the West Papuan people from the moment of Indonesian annexation of West Papua in 1963 to the present day.

After more than 50 years of death and destruction in West Papua, the complainants now submit that it is time for international legal action.

The complainants urge the UN to formally formally condemn the State of Indonesia for committing systemic human rights violations against the people of West Papua.

It is hoped that the Human Rights Council will undertake a thorough factual and legal inquiry leading to the passage of a UN resolution condemning the Indonesian government.

Additionally, the complainants strive for recognition of the rights of West Papua and the Declaration of Independence that was proclaimed on October 19th, 2011. Also, the complainants strive for the initiation of formal negotiations between the Republic State of Indonesia and the Federal State Republic of West Papua, and a transfer from administrative power from the former to the latter. Additionally, The United Nations would be called upon to serve as an international mediator.

Pihaate said the submission of the complaint marked the beginning of a legal campaign for improved self-determination and independence of the West Papuan community, as well as an end to the ongoing policy of systemic human rights violations committed by Indonesia.

“We have seen three fact-finding missions by the PCC and the Roman Catholic Church to review the situation in West Papua in the last three years and their reports are the same,” Pihaatae said.

“Human rights are still being abused and people are suffering due to the atrocities committed by security forces and the policies of Indonesia on ethnic restructuring.

“So we support the work done recently in the Netherlands and continue to pray for the people of Tannah Papua.”.

– PACNEWS

July 10, 2016 0

Delegasi ULMWP Tiba di Kepulauan Solomon Jelang KTT MSG

Penulis: Melki Pangaribuan 17:01 WIB | Sabtu, 09 Juli 2016

HONIARA, SATUHARAPAN.COM – Anggota delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dikabarkan tiba di Honiara, Kepulauan Solomon pada akhir pekan ini, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan dilaksanakan pada minggu depan.

Hal ini dibenarkan oleh Ben Didiomea, salah satu juru kampanye ULMWP di negara Kepulauan Solomon.

“Mereka tiba di Honiara dengan penerbangan terpisah,” kata Ben Didiomea sebagaimana dikutip solomonstarnews.com, hari Jumat (8/7).

KTT MSG awalnya dijadwalkan di Port Vila di Vanuatu pada awal Mei lalu, tapi kemudian dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini, menjelang akhir Juni.

Namun, kemudian ditunda lagi karena para pemimpin tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk bertemu selama pertemuan Asia Caribbean Pacific (ACP) di Port Moresby.

KTT MSG sekarang akan diadakan kembali bersamaan dengan Pacific Islands Development Forum (PIDF) yang juga dijadwalkan akan diselenggarakan di Honiara, minggu depan juga.

Solomonstarnews.com melaporkan akan ada rencana demonstrasi damai selama KTT MSG minggu depan yang dilaksanakan oleh para pendukung Papua Barat untuk mengecam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua.

Sebuah konser musik juga akan dipentaskan untuk mendukung perjuangan ULMWP untuk menentukan nasib sendiri dari Indonesia.

Jaminan dari Ketua MSG

Seperti diberitkan sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasye Sogavare selaku Ketua MSG saat ini, memberikan jaminan peningkatan status keanggotaan ULMWP menjadi anggota penuh di MSG.

Hal itu disampaikan Sogavare ketika bertemu dengan delegasi pemimpin ULMWP di Port Vila, ibu kota negara Kepulauan Solomon, pada hari Kamis (12/5). Mereka meminta dia untuk mempertimbangkan dua isu utama untuk diputuskan oleh MSG.

Isu-isu itu di antaranya MSG memberikan keanggotaan penuh kepada ULMWP, yang saat ini memegang status peninjau (observer) dan mendesak MSG untuk meminta intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Papua untuk segera menetralisir apa yang mereka klaim sebagai genosida terhadap kemanusiaan di Papua.

Delegasi menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Sogavare karena MSG memberikan Status Observer untuk ULMWP pada saat mengambil posisi kepemimpinan MSG pada bulan Juni 2015.

Namun mereka mengatakan sejak ULMWP diberikan status observer dari MSG, situasi di Papua Barat menjadi tegang, meninggalkan orang-orang pribumi yang sekarang di ambang kepunahan.

Dikatakan situasi ini telah mendorong mereka membawa dua poin petisi untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Sogavare sebagai Ketua MSG agar menjadi prioritas MSG untuk segera diatasi.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan jumlah genosida yang semakin meningkat di Papua Barat disampaikan kepadanya oleh delegasi dalam pertemuan itu. Dia juga menegaskan sebagai Ketua MSG, ia akan mengizinkan rekannya PM Vanuatu, Menteri Charlot Salwai, untuk mengusulkan dinaikkannya status ULMWP menjadi anggota penuh dan Sogavare akan mendukungnya dalam KTT itu.

Perdana Menteri Vanuatu mengatakan kepada Perdana Menteri Sogavare bahwa ia akan melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru minggu depan untuk bertemu dengan Juru Bicara FLNKS, Victor Tutugoro, dalam upaya memperoleh dukungan menjadikan ULMWP sebagai anggota penuh MSG.

Dia mengatakan Indonesia mendapatkan keanggotaan Associate MSG untuk memungkinkan dialog antara Jakarta dan Pemimpin MSG membahas masalah Papua Barat. Namun penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan untuk bertemu dengan dia mengenai posisi MSG terhadap Papua Barat merupakan indikasi yang jelas bahwa itu memiliki alasan lain untuk bergabung dengan MSG.

Perdana Menteri Sogavare mengatakan penolakan Indonesia terhadap permintaannya untuk dialog memberinya semua alasan untuk membawa masalah ini kembali ke MSG. Dia menambahkan bahwa “Indonesia telah melewati batas sehingga kita perlu mengambil beberapa sikap keras.”

Delegasi pemimpin ULMWP yang bertemu dengan Perdana Menteri Sogavare termasuk Jacob Rumbiak, Andy Ayamiseba dan Edison Waromi, Mama Yosepha Alomang. Delegasi didampingi oleh anggota Asosiasi Free West Papua di Port Vila.

Indonesia Menolak

Di sisi lain, Indonesia dengan tegas menolak keinginan ULMWP dan menyebutnya sebagai kelompok separatis.Menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, tidak benar bahwa ULMWP akan mendapat peningkatan status menjadi anggota penuh.

“ULMWP adalah gerakan separatis di sebuah negara berdaulat. Gerakan itu tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua,” kata dia pada pertemuan tingkat menteri MSG di Lautoka, Fiji, belum lama ini.

Oleh karena itu, menurut Desra Percaya, dalam pertemuan tingkat menteri di Fiji, MSG hanya mencatat permohonan ULMWP dan membetuk komite untuk membicarakan kriteria keanggotaan. Menurut dia, sejumlah anggota MSG lebih memilih Indonesia sebagai anggota penuh ketimbang ULMWP.

Editor : Eben E. Siadari

July 9, 2016 0

Kunjungi RI PM New Zealand akan Bicara Sapi Ketimbang Papua

Penulis: Eben E. Siadari 14:07 WIB | Jumat, 08 Juli 2016

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Selandia Baru (New Zealand), John Key, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jakarta. Ia dijadwalkan akan bertemu dan berbicara dengan Presiden Joko Widodo seusai lawatannya ke sejumlah negara Eropa.

Walau sejumlah kalangan mengharapkan ia mengangkat juga isu Papua dalam pembicaraannya dengan Jokowi, diduga pembicaraannya akan lebih banyak bertumpu pada isu peningkatan hubungan perdagangan, khususnya akses ekspor sapi Selandia Baru ke Indonesia.

Permasalahan daging sapi telah menjadi kronis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah harga daging sapi yang tinggi jadi persoalan sepanjang tahun. Ada perdebatan tentang data pasok sapi di antara berbagai kementerian. Akibatnya selalu menjadi persoalan tentang seberapa besar kebutuhan sapi di Tanah Air.

Masalahnya, Indonesia sejak era SBY telah melakukan restriksi terhadap pasok sapi dari luar negeri. Ini berdampak pada negara-negara eksportir sapi, termasuk Selandia Baru.

Dalam enam tahun terakhir akses ekspor sapi Selandia Baru ke RI telah menurun drastis. Dalam catatan stuff.co.nz, pada tahun 2010, Indonesia adalah pasar sapi terbesar kedua bagi Selandia Baru, mencapai 48.823 ton atau senilai US$185 juta.

Seiring dengan tekad Indonesia untuk berswasembada, akses ekspor sapi Australia kemudian dipersempit. Akibatnya ekspor sapi Selandia Baru ke Indonesia jatuh menjadi hanya 8.899 ton pada tahun 2015, turun sebanyak 82 persen.

Secara keseluruhan volume perdagangan Indonesia dan Selandia Baru adalah yang terbesar ke-13 bagi Selandia Baru. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia memperkirakan bila diakumulasi, dampak dari pembatasan ekspor daging Selandia Baru ke RI mencapai antara US$500 jura hingga US$ 1 miliar.

Akses ekspor buah apel dan bawang juga ikut terdampak oleh pembatasan itu.

Chief Executive Horticulture Export Authority Australia, Simon Hegarty, mengatakan, berbagai produk ekspor Selandia Baru telah mengalami pembatasan lewat sistem kuota sejak tahun 2010.

“Berbagai produk masih tetap kita ekspor, tetapi harus melalui berbagai prosedur, membuatnya sulit,” kata dia.

Bagi eksportir sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi enam bulan ke depan sehingga membangun hubungan perdagangan yang erat dengan Indonesia merupakan sebuah tantangan.

Indonesia tidak hanya menerapkan pembatasan impor kepada Selandia Baru. Bersama Amerika Serikat, Selandia Baru telah membawa kasus ini ke WTO dan ada 14 negara lain yang ikut.

Indonesia juga telah berkembang menjadi pasar yang penting bagi daging potong, dan jeroan (seperti lidah, hati dan hati), dan juga produk-produk lain seperti kaki sapi.

Namun, pembatasan impor terhadap produk itu telah diberlakukan dalam bentuk kuota, pembatasan produk dan persyaratan perizinan.

Kepala eksekutif Asosiasi Industri Daging Selandia Baru, Tim Ritchie, mengatakan pembatasan dan sistem izin impor yang tidak dapat diprediksi, tidak pasti dan fluktuatif membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menantang bagi Selandia Baru untuk ekspor daging sapi.

“Ini berarti bahwa perusahaan Selandia Baru harus lebih berhati-hati ketika mengekspor ke Indonesia dan cenderung enggan berinvestasi dalam membangun dan mengembangkan pasar karena menghadapi risiko dan ketidakpastian yang signifikan.

“Ini adalah pasar yang penting bagi kami tapisulit untuk membentuk hubungan di sana,” kata Ritchie.

Sementara industri susu tidak menghadapi masalah yang sama. Tahun lalu total ekspor susu Selandia Baru mencapai US$ 425M dan terus bertumbuh.

Tahun lalu, perusahaan Selandia Baru Fonterra juga membuka pabrik pengepakan dengan nilai investasi US$ 37 juta, yang merupakan fasilitas namufaktur pertamanya di Indonesia.

Nottage mengatakan kasus sapi adalah yang kedua yang dibawa oleh Selandia Baru ke WTO dalam dekade belakangan. Kasus lainnya adalah tentang akses apel Selandia Baru ke Australia. Dalam kasus itu Selandia Baru menang.

Sebelumnya, Partai Hijau, salah satu partai oposisi di Selandia Baru telah melayangkan protes kepada pemerintah karena dalam kunjungan ke RI agenda utama adalah soal perdagangan. Padahal, partai itu mengharapkan isu pelanggaran HAM di Papua diangkat.

“John Key harus mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti berbicara tentang pendekatan yang lebih demokratis dan mulai bertindak, dimulai dengan komitmen untuk mengakhiri pelanggaran HAM oleh militer dan polisi, penahanan politik dan pembunuhan direstui negara di Papua Barat,” kata anggota parlemen Partai Hijau, Catherine Delahunty dalam siaran pers partai tersebut (5/7)..

Delahunty mengharapkan pembicaraan tentang HAM merupakan salah satu cara untuk menekan Indonesia.

“Jika mitra perdagangan Indonesia, termasuk Selandia Baru, menempatkan perbaikan pada HAM sebagai prasyarat untuk hubungan perdagangan, tekanan pada pemerintah Indonesia akan memaksa mereka untuk bertindak,” kata Delahunty.

John Key dijadwalkan meninggalkan Selandia Baru pada 8 Juli. Dalam kunjungan luar negerinya kali ini yang akan berakhir pada 20 Juli, ia akan terbang ke Inggris bertemu dengan PM negara itu, David Cameron.

Editor : Eben E. Siadari

July 8, 2016 0