New PIDF Chair Expresses Need to Begin Talks on New EU Partnership

By PM Press –July 13, 2016

The new Chair of the Pacific Islands Development Forum (PIDF), Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands has called on all delegates at the 4th PIDF Leaders’ Summit to make maximum use of the meeting to make decisions that will save the ocean for the good of their countries.
He made the call at the summit opening ceremony at the Lawson Tama Stadium in Honiara this morning.

“Our two-day deliberation on this theme is watched by the peoples and governments that we represent in the region so I therefore urge all of you to make maximum use of the opportunity that we now have to save our ocean for the good of our peoples and thegovernments and countries that we represent.”

The PIDF Chair and Solomon Islands Prime Minister said it is an honour for Solomon Islands to host the summit for the first time and be the first nation to host the annual two-day event apart from Fiji- the home of PIDF.

“It is indeed an honour to host the event in Solomon Islands and Iam glad to say that it is not the first time that we hold a regional high-level meeting of this nature but this one is special to us.

“I say it is special because it is the first time for the PIDF Leaders’ Summit to move out of its home base (Fiji).”

Turning to the theme of the event, the PIDF Chair said this year’s summit focuses on the theme of ‘Stewardship for Healthy Oceans and Healthy Nations.’

“This theme recognises the fact that the health, wealth, history, culture and identity of the peoples’ of the Pacific Islands are vast and diverse.

“This theme underpins the role oceans play to the biological diversity of our people. It reinforces the fact that the geographical vastness of our oceans is immeasurable.
“We cannot deny the fact that we are the oceans people. We live by the ocean and we are big ocean states.

“Furthermore, we can easily co-relate the aspirations of the (United Nations) Sustainable Development Goals to the health and welfare of the ocean that we share amongst us.

“Oceans cover approximately 70.8 percent or 361 million square kilometers of the earth’s surface with a volume of about 1,370 million cubic kilometres. The oceans contain 97 percent of our planets available water. In our Pacific region, we can say that careful management of our ocean is key to our sustainable future,” he added.

He further added that the theme of Stewardship for Healthy Oceans and Healthy Nations is also meant to stimulate the intellectual thinking capacities of leaders present at the summit. “Let us have this intellectual stimulation to save the health of our ocean and safeguard the identity of our nations.

“That said, On behalf of every Solomon Islander, I applaud your stewardship for healthy ocean and healthy nations.

The PIDF Chair and Solomon Islands Prime Minister said the summit is made even more significant by the presence of PIDF’s Charter Members, Foundational Members and Technical Partners as well as regional and international organisations.

“In this regard, amongst others, I would like to acknowledge the presence of representatives of the state of Kuwait, People’s Republic of China, Indonesia, Timor Leste, New Caledonia, Papua New Guinea, Republic of Pakistan, United States of America, Pitcairn Islands and the (French) Territory of Wallis and Futuna.”

The PIDF Chair and Solomon Islands Prime Minister also acknowledged the participation of Solomon Islands nongovernment organisations, civil society groups, Solomon Games’ Participating teams, youth groups and students from schools around Honiara in the opening ceremony.

“The diversity at this stadium is the very nature that makes the PIDF different from other organisations. This is the unique system of the PIDF that we now cherish and shall preserve in the long run.

“On top of this uniqueness, the PIDF also favours gender, social mix and plural thinking as the basis of a new equality in the format of a tripod.”

July 13, 2016 0

Ro Teimumu: Fiji Menguat Dukung Papua Barat

By Kabar Mapegaa 10.39.00, 13 July 2016

Yogyakarta (KM)—Pemimpin Oposisi Fiji, Ro Teimumu Kepa, mengatakan memberikan dukungan kepada ULMWP pada keanggotaan MSG merupakan sebuah aksi tanggung jawab yang dapat di lakukan oleh setiap Pemimpin Melanesia.

Kepa mengatakan, Indonesia berusaha menjadi keanggotaan blok regional hanya untuk melindungi kepentingan sendiri dan telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada keprihatinan Melanesia terhadap Papua, bahwa genosida sedang berlangsung di Papua Barat.

“Ro Teimumu telah menyatakan mendukung penuh untuk ULMWP sebagai keanggotaan penuh pada pertemuan MSG di Honiara”.

Lanjut Dia, mengatakan Indonesia tidak punya keinginan untuk terlibat dalam dialog tentang isu-isu hak asasi manusia dan mereka telah menunjukkan hal ini berkali-kali dalam setiap serangan pandangannya terhadap ‘pejuang kemerdekaan Papua’ dan penindasan kegiatan penentuan nasib mereka.

Ia bergabung dalam ribuan orang Fiji yang merasa kuat tentang perubahan pada posisi negara dan menyuarakan kebebasan dan kemerdekaan Papua Barat, Bebernya lagi.

Dengan memberikan keanggotaan penuh, para pemimpin Melanesia akan langsung menanggapi terhadap keinginan untuk mengakhiri kekerasan waja anggota ULMWP,ungkapnya.

Kepemimpinan KTT MSG adakan pertemuan minggu ini di Honiara, Salomon Island.

Sumber: Radio NZ

July 13, 2016 0

Sir Michael Somare : Kami Melanesia Harus Membuat Pilihan yang Benar untuk Papua

Tezt Asli dalam Bahasa Inggris di sini

Diterjemahkan oleh CEB-DoOPM, 18 Juli 2016.

The four Melanesian prime ministers of Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, and Fiji will come together in Honiara, Solomon Islands today as chairman Manasseh Sogavare hosts the 23rd Melanesian Spearhead Group Special Leader’s Summit.

Empat Perdana Menteri, masing-masing dari Papua New Guinea, Kepulauan Solaiman, Vanuatu dan Fiji akan berkumpul bersama di Honiara, Kepulauan Solaiman hari ini saat ketua MSG Sogavare memimpin KTT MSG yang ke 23.

Dekolonisasi dan kemerdekaan negara-ngara Melanesia adalah proses pembebasan yang dekat di hati saya. The Noumea Accord, misalnya, menjadi simbol dalam mengejar kemandirian dan otonomi yang sinonim dengan hak dan kebebasan yang tersedia bagi semua umat manusia dari negara ini.

Dalam prakteknya accord ini menyediakan bantuan teknis, program pelatihan untuk masyarakat Kanak yang masih ada dalam kedaulatan Perancis saat ini.

Pengaturan seperti ini telah menyadiakan sebuah kerangka hukum dan praktis untuk penduduk pribumi Kaledonia Baru untuk sepenuhnya menentukan nasib mereka sendiri, bahkan sampai memperoleh keperdekaan yang mereka dambakan.

Keputusan-keputusan yang kamibuat pada KTT MSG dalam dua hari ke depan ini mengandung nilai-nilai untuk generasi mednatang dari masyarakat Melanesia yang akan memandang solidaritas kami dengan kekaguman bilamana kita membuat keputusan yang benar menyangkut dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri.

Mulai hari ini kami akan mulai menceritakan cerita kami sendiri, cerita tentang hak konstitusional dan universal kami untuk memperoleh kemerdekaan yang diberikan kepada kami dalam kemerdekaan negara-negara kami masing-masing.

Hari ini kami mampu, dengan jalan aklamasi, memicu proses untuk penentuan nasib sendiri yang lebih luas yang akan dinikmati oleh orang Papua di Tanah Papua.

‘Founding Father’
Sebagai seorang Pendiri” saya terdorong oleh kemajuan yang telah dibuat dalam isu kunci dari West Papua untuk menjadi anggata penuh dari Melanesian Spearhead Group.

Saya terinspirasi bahwa pejabat senior MSG, para menteri dan pemimpin tetap mengedepankan aklamasi walaupun menghadapi isu-isu diplomatik, ekonomi, sosial dan politik yang rumit dan sensitif.

Konsultasi yang sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak di antara para negara-negara anggota MSG dan satu wilayah dalam mempertimbangkan jejak masa depan dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri untuk West Papua begitu penting sekarang lebih-lebih demikian daripada yang pernah ada sebelumnya.

Kita dapat memperkuat Melanesian Spearhead Group dan kawasan kami, yaitu termasuk West Papua, dengan menjamin bahwa para pemimpin Melanesia di Honiara mengesahkan lamaran United Liberation Movement for West Papua untuk keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group

Kami satu kaum terbentang di antara banyak pulau dan lautan, dipisahkan oleh lautan dan gunung-gunung dalam keragaman jurisdiksi kedaulatan pula.

Leluhur kami bergerak dengan bebas dalam tanah kami dan laut kami selama berabad-abad lamanya sebelum kaum kolonial dan umat Kristen melakukan intervensi ke dalam kehidupan kami.

Kami harus memegang roh masyarakat yagn luas dalam usaha-usaha modern kami dalam diplomasi dan kerjasama internasional dan dialog.
We must hold onto that spirit of a vast community that underpins our modern efforts within diplomacy and international cooperation and dialogue.

Political upheaval
Semua negara-negara anggota MSG dan satu wulayah telah mengalami beberapa tingkat gangguan politik dan konflik sipil yang membutuhkan reformasi politik dan ekonomi yang tegas dan deklarasi agar terjadi transisi secara damai.

Expor kekayaan mineral dan komoditas pertanian menjadi sumber utama pendapatan dari semua negara dan satu wilayah dalam kawasan MSG.

Karena itu sangatlah penting untuk berupaya mempertahankan stabilitas politik agar mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan demi masa depan semua orang Melanesia yang lebih baik.

Akan tetapi sub-region kami hanya dapat menjadi makmur ketika semua isu politik, ekonomi, sosio-budaya dan lingkugnan hidup dipertimbangkan dengan bobot yang sama dikaitkan dengan kebutuhan dari semua kaum kami.

Potensi pertumbuhan kami bergantung kepada hubungan-hubungan diplomatik dan dinas kami, hubungan kami dan jaringan kami dengan dunia ini. Akan tetapi sebagai sebuah kelompok yang terkait secara etnis kami selama ini selalu bergantung kepada berbicara, bertukaran dan berpartisipasi secara budaya.

Sesungguhnya kami semua orang Melanesia. Itulah yang membuat kami berbeda.

Kami membawa fitur beberbeda-bda dimaksud ke forum tetapi minggu ini di KTT Pemimpin Khusus Melanesian Spearhead Group kami punya peluang yang unik sekali lagi untuk mengambil keputusan menyangkut masa depan kita dengan integritas sebagai negara-negara yang memerintah sendiri dan negara-negara merdeka sebagai blok sub-regional yang sangat kuat.

Lebih daripada sebelumnya, sub-region perlu memasukkan West Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan daripadanya dan, sebagai anggota yang mengambil bagian secara setara.

Rt Hon Grand Chief Sir Michael T Somare
Port Moresby

July 13, 2016 0

Open up of MSG membership will be discussed in Honiara

SolomonStarNews.com, Published: 13 July 2016

The Prime Minister, Manasseh Sogavare has told a visiting United Liberation Movement of West Papua delegation that opening up membership of the Melanesian Spearhead Group is an idea to be discussed in Honiara at the MSG Leaders’ Summit beginning July 14.

Mr Sogavare made the comment after the General Secretary of the United Liberation Movement of West Papua, Octovinius Mote, wanted to know if new applications for membership of the MSG would be discussed by the Summit.

He instructed officials of the MSG Secretariat to put together the pre-requisites such as rules and guidelines, applicants must understand when applying for membership of the Melanesian Block of which he is Chair.

He added the MSG leaders will have the opportunity to meet Mr Mote and his delegates in Honiara, adding further that Fiji’s support of West Papuans’ struggle for self-rule speaks a lot.

And he said the support for self-rule for the ULMWP by the five MSG members, Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji and New Caledonia is from the heart.

Meanwhile, the idea of an open up MSG membership could mean International and Regional groups and States that are outside the MSG Block could apply for Full and Associate membership while others could apply for Observer Status if the MSG Leaders’ Summit sanctions it.

United Liberation Movement of West Papua which now holds the Observer status with the MSG is applying for full membership while its ruler, Indonesia, is an Associate member.

By George Atkin,
OPMC Press Secretariat

July 13, 2016 0

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutuhan NKRI?

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutungan NKRI, kok Bukan Port Numbay, bukan Manokwari, bukan orang Papua, tetapi orang asing, negara asing, kota asing yang mendukung NKRI?

Lantas mereka mendukung keutuhan NKRI di Tanah mana dan atas bangsa mana?

Sesuatu yang sekali lagi, “Aneh tapi nyata!” Sungguh aneh, tetapi itu menjadi kenyataan dalam retorika dan logika politik NKRI. Pertanyaannya sekali lagi,

Masa yang menjajah NKRI, yang dijajah West Papua, tetapi yang mengakui London, Canberra, dll?

Ah, yang benar aja, to mas, to mBak! Kok ngawur gitu lho!

Ngawurnya apa?

Pertama, ngawur karena yang menjajah bangsa dan Tanah Papua itu NKRI, tetapi NKRI selalu keliling dunia tanya, “Kamu mengakui nggak, penjajahan saya atas West Papua? Jadi, yang menjajah negara lain, yang dijajah negara lain, yang disuruh mengakui penjajahan negara lain?

Apa artinya drama ini?

Arti langsung dan paling sederhana ialah, bahwa NKRI sebenarnya “Tidak mengakui bahwa ia sedang menjajah dan menduduki Negara West Papua!” makanya dia harus lari ke sana-kemari minta konfirmasi.

Kedua, , ngawur karena “NKRI tidak tahu kalau West Papua itu ibukotanya Port Numbay, bukan London, bukan Canberra, bukan New York!”.

Kalau kita lihat perilaku Indonesia, yang menjajah West Papua dengan ibukota Port Numbay, tetapi sibuk bolak-balik London mempertanyakan status West Papua di dalam NKRI, maka dapa disimpulkan NKRI ada kena penyakit geger otak, salah ingatan, disorientasi, sehingga tidak tahu apa, di mana dan bagaimana?

Masa menanyakan “Apakah West Papua tetap di dalam NKRI kepada bangsa lain?“, Tanyakan saja dong kepada orang Papua, di West Papua. Kalau berani, “Lakukan referendum, tanyakan secara demokratis, kepada selurh Rakyat West Papua”. Katanya NKRI itu sebuah negara modern dan demokratis, kok bertanya tentang nasib sebuah bangsa dan wilayah West Papua kepada bangsa dan wilayah lain? Ini demokrasi jenis apa? Demokrasi keturunan dari mana?

Ketiga , ngawur karena dengan terus bertanya kepada negara luar tentang keutuhan NKRI, sebenarnya NKRI sedang menggenggam bara api di tangannya sendiri, dan pada akhirnya NKRI tidak akan sanggup lagi, karena tangannya akan terbakar kalau kelamaan.

“Politik tidak mengenal teman abadi dan mush abadi!” Ini slogan yang umum di Indonesia saat ini, bukan?

Apakah Indonesia punya antisipasi, kapan London, New York dan Canberra akan mengatakan “Indonsia angkat kaki dari Tanah Papua?” Ataukah NKRI berdoa dan berpuasa agar mereka tetap mengakui West Papua bagian dari NKRI sampai kiamat, sesuai rumus “NKRI Harga Mati”?

Kapan NKRI akan turun ke Tanah Papua, kepada bangsa Papua, dan bertanya secara jujur dan gentlemen, “Apakah West Papua bagian dari NKRI?” Kalau takut, jangan bikin diri berani tanya kepada orang lain.

Katanya “Suara Rakyat itu Suara Tuhan, lalu kenapa rakyat Papua tidak pernah ditanyai pertanyaan yang sama yang diajukan kepada negara-negara asing?” Takut malu kali ya? Ahhh, nggak usah malu-malu, kan udah ketahuan Anda berbohong!

Oh, ataukah “Suara London, Suara Canberra, dan Suara New York itu yang suara Tuhan?” Nah, kalau begitu, bagaimana kalau seandainya mereka ikut rumus tiada kawan abadi dan tiada mush abadi lalu bilang, “NKRI out from West Papua?”, kan akhirnya harus mengaku juga

London, Canberra, New York TIDAK LAGI Mendukung Keutuhan NKRI, bukan?

Keempat, dan seterusnya cari sendiri aja deh, kokh kekurangan orang lain kita kasih tahu semua malah lama-lama kita balik memperbaiki mereka lagi! Konyol akhirnya!

July 12, 2016 1

Argumen NKRI: Pepera Sudah Final?

Argumen NKRI: Pepera Sudah Final? ini sama saja dengan mengatakan kembali kepada Belanda, “Dutch East Indies sudah final” karena itu Indonesia merdeka sebuah kesalahan!

Demikianlah adanya: memang pembagian wilayah penjajahan di antara para penjajah lainnya seperti Belanda, Inggris, Portugis dan Perancis di Asia dan Pasifik telah dilakukan berdasarkan pengakuan dan perjanjian internasional, yaitu sebuah proses hukum dan politik yang “Sudah Final”. AKAN TETAPI mengapa kok akhirnya “Indonesia Medeka?”, mengapa akhirnya “Malaysia Merdeka?”, mengapa akhirnya “Singapura merdeka dari Malaysia?” dan “mengapa Brunai dilepaskan dari Malaysia dan Singapura?” “Mengapa British Papua dan German New Guinea yang sudah diakui dngan perjanjian internasional yang final kemudian digabungkan lagi ke dalam sebuah negara bernama Papua New Guinea?”

Pertanyaan lebih besar lagi,

Mengapa Amerika Serikat merdeka dari Inggris, padahal sudah ada perjanjian dan pengakuan internasional tentang “New World” itu sebelumnya?
Mengapa Inggris harus keluar lagi dari Uni Eropa, padahal dunia sudah mengakui secara hukum, politik, sebagian ekonomi bahwa United Kingdom adalah anggota dari Uni Eropa?
Mngapa Montenegro merdeka dari uni Serbia-Montenegro, padahal kedua wilayah sudah mengikat perjanjian dan diakui secara internasinal?
Mengapa dan mengapa…..,

Banyak sekali jawaban atas “mengapa…” ini menunjukkan dengan mudah dan gamblang kepada kita bahwa “TIDAK ADA KATA FINAL DALAM POLITIK DAN DIPLOMASI INTERNASIONAL”. Di dalam perselingkuhan politik NKRI saja kita saksikan “Golkar, PDIP, Demokrat, PKS, dll: sekarang berkoalisi, besok berpisah, besok berpisah, lusa berkoalisi lagi. Jadi, politik lokal, politik nasional dan poltik internasional, semuanya adalah politi. Dan politik itu tidak pernah ada sejarah teman abadi dan musuh abadi. Politik itu yang menyebabkan West Papua dikorbankan. Politik itu yang menyebabkan Papua dan New Guinea dipisahkan. Dan politik pula yang menyebabkan Papua dan New Guinea digabung menjadi satu negara. Politik itu pula-lah yang menyebabkan West Papua harus melepaskan diri dari NKRI.

Pepera Sudah Final adalah Wacana Penyesatan Akal Sehat dan Nalar Manusia Indonesia

Wacana “Pepera Sudah Final” adalah bahasa militer, sikap arogan, menunjukkan perilaku NKRI yang memaksakan kehedak negara terhadap demokratis, yang militeristik dan diktatorial. Sebuah proses politik, sebuah hasil demokrasi tidak pernah dianggap sudah final, karena ia selalu berubah, berkembang, beradaptasi dengan perkembangan terkini, menciptakan kawan dan lawan baru, mencari keseimbangan politik, hukum dan sosial dalam rangka mencari peluang dan mempertahankan kekuasaan.

Kalau Pepera sudah Final, tidak mungkin orang-orang bodoh di Australia, Amerika Serikat, Inggris di sana, tidak mungkin politisi bodoh di dunia barat mendukung perjuangan kemerdekaan West Papua.

Jadi, “Yang bodoh sebenarnya siapa?” dan “Siapa yang membodohi siapa?” Bukanlah ini pendidikan politik yang salah besar?

NKRI membodohi dirinya sendiri, karena dirinya sendiri merdeka dari sebuah perjanjian yang final dilakukan oleh penjajah Belanda tentang Duch East Indies, bukan?

NKRI membodohi dirinya sendiri karena tidak berani mengakui realitas politik global, di mana banyak proses demokrasi sedang berlangsung, dululnya menjadi anggota Uni Eropa bisa berubah menjadi non-Anggota Uni Eropa, bukan?

NKRI sepertinya berlogika di luar logika sehat, bukan?

Apakah ini sesuatu yang membanggakan, atau memalukan? Untuk saya bukan orang Indonesia, jadi paling tidak saya hanya rasa geli dan jijik melihat betapa picik nalar politik NKRI.

July 12, 2016 1

Jelang Putusan ULMWP, KNPB Besok Gelar Aksi Serentak

Selasa, 12/07/2016 22:13 WIB

KBR, Jakarta- Sejumlah kelompok di Papua Rabu ini akan menggelar aksi besar-besaran di sejumlah kota di Papua. Aksi ini mendukung Gerakan Pembebasan Papua Barat ULMWP diterima jadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhuniap, mengatakan akan tetap beraksi meski menghadapi ancaman pembubaran dari Kepolisian. Kata dia, aksi ini akan digelar di antaranya di Manokwari, Jayapura, Timika, dan Yahukimo.

“Aksinya bermacam-macam. Ada yang berbentuk demo turun ke jalan, ada yang panggung terbuka, ada yang pawai, ada yang berbentuk ibadah atau syukuran,” ungkap Ones kepada KBR, Selasa (12/7/2016) malam.

Ones optimistis ULMWP jadi anggota tetap di MSG. Sebab, mereka telah memenuhi persyaratan, yakni membentuk wadah persatuan seperti ULMWP dan menjadi anggota observer MSG selama setahun terakhir. Selain itu, kata dia, MSG akan berpihak pada Papua karena mereka merupakan saudara satu bangsa Melanesia.

Menanggapi aksi besar-besaran itu Juru Bicara Polda Papua Patrige Renwarin menegaskan pendemo yang mendukung ULMWP, tidak diizinkan untuk melakukan aksinya.

“Mereka tidak diizinkan, mereka tidak diberikan surat tanda terima pemberitahuan. Kita juga menjawab surat mereka dengan surat untuk menjelaskan, yang isinya surat penolakan itu, isinya bahwa harus mereka lengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah diamanatkan UU no 9 tahun 98, tentunya kan mereka tidak bisa lengkapi hal itu,” ungkap Patrige kepada KBR (12/7/2016).

Juru Bicara Polda Papua Patrige Renwarin melanjutkan, “pasti mereka akan melakukan kegiatan itu tapi belum tahu kegiatannya seperti apa. Kalau di dalam permohonan pemberitahuannya, mereka akan lakukan demo damai dan ibadah. Sudah disampaikan oleh Kapolres Jayapura Kota bahwa sebisa mungkin tidak laksanakan demo. Kalau toh laksanakan ibadah, tentunya pastinya kita akan amankan dan kita juga tidak akan lakukan tindakan-tindakan polisional.”

Patrige menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh Kapolres Jayapura Kota dengan pendemo. Menurutnya, jika ingin melakukan aksi, mereka perlu memenuhi syarat seperti mendaftarkan organisasinya secara resmi ke Kesbangpol terlebih dulu. Jika demo tetap dilakukan, maka kata Patrige, kepolisian akan melokalisir pergerakan massa seperti yang juga telah dilakukannya selama ini.

“Selama ini kita tidak lakukan penangkapan tapi kita ajak mereka baik-baik. Dan mereka mau, mereka menuruti di bawa ke Polres ataupun tempat-tempat lain yang memang tidak mengganggu aktivitas itu yang istilahnya kita pakai istilah dilokalisir. (tidak ditahan?) Tidak pernah ditahan, kecuali mereka melakukan aksi anarkis merusak mobil angkutan yang lewat, kendaraan orang dibakar atau dilemparin, seperti itukan, pasti pidana,” katanya.

Optimistis

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan optimistis ULMWP tidak bakal menjadi anggota penuh dalam KTT Khusus Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung 14-15 Juli di Kepulauan Solomon. Ia beralasan, ULMWP bukan sebuah negara, sehingga memberinya keanggotaan penuh sama dengan melanggar perjanjian pendirian MSG.

Luhut menyatakan, pemerintah melobi anggota MSG untuk menggagalkan upaya ULMWP.

“(Kalau ULMWP diterima?) Ya nggak lah, kan dia bukan negara, kan sudah ada keputusan sebelumnya, yang boleh kan harus negara. (Jadi optimistis?) Ya kita harus hidup optimis. (Pemerintah lakukan lobi?) Semua ada lobi, masak hidup nggak ada lobi, harus ada pendekatan,” kata Luhut di Kemenkopolhukam, Selasa (12/7/2016).

Luhut menambahkan, saat ini perwakilan pemerintah dari Kementerian Luar Negeri dan Kemenkopolhukam telah berada di Kepulauan Solomon untuk mengikuti agenda tersebut. Kata dia, pemerintah mengharapkan bisa diterima menjadi anggota penuh.

“Itu (jadi anggota penuh-red) yang kita harapkan. Tim lagi di sana, kemlu dengan deputi I di sini, ya kita lihat saja,” ujar dia.

Melanesian Spearhead Group (MSG) menggelar KTT Khusus Rabu ini di Solomon Island. Salah satu agendanya adalah penetapan keanggotaan ULMWP. Jika ULMWP jadi anggota tetap MSG, maka lima anggota MSG bisa membahas isu Papua hingga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. MSG beranggotakan negara Melanesia di Pasifik yakni Fiji, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu.

Editor: Rony Sitanggang

July 12, 2016 0

West Papua Wants More Interaction with MSG

Solomon Islands http://pmpresssecretariat.com/ – West Papua says it wants more interaction with members of the Melanesian Spearhead Group, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia.

The intention was relayed yesterday to the Prime Minister of Solomon Islands, Manasseh Sogavare in Honiara by the visiting General Secretary of the United Liberation Movement of West Papua, Octovanius Mote.

Mr Mote told Prime Minister Sogavare that West Papua would like to see more contacts in sports, especially in soccer with their Melanesian brothers in PNG, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, and New Caledonia.

He said West Papua would be interested in joining the Melanesian Cup soccer competition.

Mr Mote said West Papua would also like to send young West Papuans to study at the Solomon Islands National University in Honiara and in educational institutions in Vanuatu.

He added at a later date, students from West Papua could also be sent to study in PNG and Fiji.

Mr Mote is leading a three-member delegation of the ULMWP to observe the Pacific Islands Development Forum Summit, which got underway in Honiara today.

July 12, 2016 0

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan “NKRI Harga Mati?” Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka?

Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris saja baru kemarin merdeka dari Uni Eropa. Merdeka bukan barang haram, bukan barang baru! Kalau haram, mengapa Indonesia merdeka dari Belanda? Kalau sudah bukan zamannya, mengapa Inggris sudah merdeka dari Uni Eropa, mengapa Skotlandia bicara referendum? Mengapa Irlandia Utara bicara referendum kemerdekaan? Siapa yang sudah tidak relevan: NKRI dengan segala dalilnya, ataukah ide Papua Merdeka?

Pada tahun 2000, pernah beredar di kalangan Aliansi Mahasiswa Papua (waktu itu organisasi Pemuda lain tidak ada di Tanah Papua), hanya ada TPN/OPM dan AMP. Isu yang disebarkan oleh intelijen NKRI itu mengatakan bahwa akhir tahun 2000 ialah batas terakhir PBB berikan izin kepada seluruh bangsa di dunia untuk merdeka dari penjajahan. Kalau lewat dari tahun 2000, maka tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang akan didengarkan kalau berbicara kemerdekaan.

Akibatnya apa?

Theys Eluay dkk kebakaran jenggot! AMP kelabakan! TPN/OPM turun ke kota Port Numbay per tanggal 1 Desember 2000.

Ternyata apa? Enembalas tahun kemudian, tahun 2016, Inggris merdeka dari Uni Eropa. Ternyata pada tanggal 21 Mei 2006, Serbia dan Montenegro berpisah, karena Montenegro menyatakan diri merdeka.

Jadi, “Kapan tidak relevannya?” Siapa bilang “tidak relevan lagi?”

Bukankah ini sebuah retorika kampungan? Bukankah ini logika kanak-kanak? Apalagi, kalau ada orang Papua percaya degnan logika kanak-kanak dan kampungan ini, maka mereka lebih buruk daripada kampungan dan kanak-kanak.

July 12, 2016 1

West Papua ULMWP calls for more Melanesian interaction

5:21 pm on 12 July 2016, RNZ

The West Papua National Committee wants a national action to be held over the next two days in West Papua (July 13th and July 14th) to mark its meeting with the MSG.

The Melanesian Spearhead Group leaders are meeting in Honiara, where they are considering the United Liberation Movement for West Papua’s application for full membership.

The Committee says activities in Papua will include peaceful demonstrations, prayers and feasting to show support for the Movement’s application.

Meanwhile West Papua says it wants more interaction with the MSG – Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands and New Caledonia.

The Movement’s general secretary Octo Mote told the Solomons Prime Minister Manasseh Sogavare West Papua would like to see more contacts in sports, especially football.

He says they would also like to send young West Papuans to study at the Solomon Islands National University in Honiara and at educational institutions in Vanuatu, and later possibly to universities in PNG and Fiji.

July 12, 2016 0