Pemimpin Thailand Akan Hadiri KTT Forum Pengembangan Negara Pasifik

Jakarta, Jubi – Perdana Menteri Thailand akan mengunjungi Fiji pada September 2015 dimana ia akan menjadi tamu utama pada Konferensi tingkat tinggi Forum Pengembangan Negara-negara Pasifik (Pacific Islands Development Forum/PIDF).

Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, menegaskan tentang rencana kunjungan Jenderal Prayut Chan-o-cha tersebut pada sebuah sidang Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, di Bangkok, pekan lalu, sebagaimana dikutip Radio New Zealand, Senin (1/6/2015).

Pemimpin Fiji juga mengundang Jenderal Prayut untuk membuka misi diplomatik di ibuukota Suva.

Laporan RNZ juga menyebutkan, Perdana Menteri Thailand akan bergabung dalam sebuah daftar yang sedang bertumbuh diantara pemimpin Asia yang telah mengunjungi Fiji sejak tahun lalu.

Kemudian, pada November 2014, Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengunjungi Fiji, diikuti oleh Presiden Cina, Xi Jinping.

Sebelum itu, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengunjungi Fiji pada Agustus 2014 ketika ia diundang menjadi tamu utama dalam KTT PIDF yang diselenggarakan di provinsi Nadi, Fiji. (Yuliana Lantipo)

July 3, 2016 0

Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia

Minggu, 03 Juli 2016, salampapua.com

Oposisi Fiji mengecam suap dan campur tangan Indonesia dalam urusan internal Melanesia dan panggilan untuk dukungan bagi rakyat Papua Barat.Front Persatuan untuk Fiji Demokrat (UFDF) menuduh pemerintah Indonesia sengaja menyuap dan mendukung [UFDF Juru Bicara Mick Beddoes] pemerintah Fiji incumbent dalam pemilu mendatang setelah Duta Besar Indonesia, Aidil Chandra Salim, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media bahwa Indonesia pemerintah benar-benar di balik tawaran Commodore Bainimarama untuk menjadi Fiji terpilih sebagai Perdana Menteri.

Dalam sebuah wawancara radio pada tanggal 28 Januari UFDF Juru Bicara Mick Beddoes, mengutuk suap di Indonesia dari Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan memberikan setengah juta dolar “dalam pertukaran untuk mengkhianati komitmen MSG kepada orang-orang Papua Barat”.

Dalam Siaran Pers, yang UFDF mengatakan “panggilan untuk Kemerdekaan Papua Barat adalah suatu hal yang tidak hanya kelompok MSG harus mengambil dan dukungan, tetapi para anggota Forum Kepulauan Pasifik termasuk Australia dan Selandia Baru harus bersatu dan mendukung Papua Barat rakyat panggilan untuk kemerdekaan, sama seperti kita semua mencari kemerdekaan kita dari penjajahan beberapa dekade yang lalu. ”

The UFDF mengatakan bahwa hal itu “akan mengajukan protes resmi terhadap campur tangan pemerintah Indonesia dalam politik dalam negeri Fiji serta dalam MSG.”

The UFDF mengatakan “itu bersimpati dengan rakyat Papua Barat dan yakin bahwa setelah pemilu 2014, pemerintah baru dipilih oleh rakyat akan mengembangkan kebijakan yang mendukung dan lebih menarik terhadap upaya rakyat Papua Barat untuk Kemerdekaan.”

UPDATE: 12 Februari 2014Dalam laporan terbaru pengusaha Fiji dan mantan Politikus Kaliopate Tavola mengakui bahwa Fiji digunakan MSG (MSG) misi pencari fakta ke Papua Barat untuk membahas transaksi perdagangan dengan Indonesia.

Duta untuk 2014 Perdagangan Pasifika Kaliopate Tavola mengatakan sementara tujuan misi adalah untuk MSG untuk melihat situasi di Papua Barat, itu juga merupakan kesempatan bagi Fiji untuk mencari kesepakatan bilateral.Kunjungan ini diamanatkan oleh para pemimpin MSG untuk menilai penerapan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota dari MSG.

Kepala koalisi Andy Ayamiseba mengatakan misi pencari fakta jatuh pendek dari mandatnya.”Bagi saya dan Koalisi Papua Barat Nasional untuk Pembebasan (WPNCL), yang disebut MSG kunjungan menteri delegasi ke Indonesia dan Papua Barat adalah konflik kepentingan untuk Fiji dan Kepulauan Solomon,” kata Mr Ayamiseba Vanuatu Daily Post.

Meskipun Mr Tavola tidak memiliki rincian perjanjian bilateral, katanya bantuan bilateral ke Fiji akan berguna, terutama yang berasal dari Indonesia, negara yang memiliki banyak potensi.”Fiji adalah pemimpin delegasi yang pergi menemukan dan terpisah dari mandat MSG. Keuntungan untuk Fiji jelas keuntungan melalui perjanjian bilateral yang dilakukan, serta apa yang akan berasal dari situasi Papua Barat, “katanya.

July 3, 2016 1

HUT OPM, HUT TPN/OPM atau HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua?

Baca semua berita yang dikeluarkan oleh kolonial NKRI, termasuk media terkemuka di Tanah Papua seperti Tabloid Jubi, Papua Pos, Bintang Papua dan Cenderawaasih Pos, setiap 1 Juli diturunkan judul “HUT OPM…”. Di media-media lainnya, ada yang mengeluarkan pernyataan “HUT TPN/OPM” dan “HUT TPN-PB”. Media yang dikelola oleh orang Papua sendiri menyatakan 1 Juli 1971 sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara West Papua.

Lalu ada yang bertanya, “Kalau begitu bagaimana dengan 1 Desember 1961″ yang sejak tahun 2000 dideklarasikan sebagai Hari Kemerdekaan West Papua?” Jawabannya sudah jelas disampaikan oleh berbagai media, 1 Desember 1961 ialah Hari Perkenalan dan Peresmian Nama Negara, Nama Bangsa dan Atribut Negara Lainnya seperti Lagu Kebangsaan, batas Wilayah dan Bendera Negara. Ini jelas-jelas bukan Hari Proklamasi Kemerdekaan.

Ada lagi pertanyaan lanjutan di sini, “Orang Papua menggunakan HUT Kemerdekaan West Papua, tetapi NKRI dan media antek mereka menggunakan istilah HUT OPM, apa artinya dan apa maksudnya?”

PMNews menyadari penuh bahwa begitu manusia dirubah pola pikirnya dan disajikan dengan informasi yang selalu salah setiap saat, maka akhirnya kita menjadi terbiasa dengan yang salah dan menerima yang salah itu seolah-olah sebagai tidak salah, akhirnya bisa saja kita katakan yang salah tadi benar.

Pertanyaan berikut ialah, “Mengapa NKRI dan media anteknya gemar dan suka menggunakan OPM padahal orang Papua sendiri sudah lama tidak menggunakan OPM lagi?”

Seharusnya pertanyaan berikut yang secara pandai diperbincangkan dan ditelusuuri oleh orang Papua dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka ialah “Siapa yang sebenarnya mencetuskan nama OPM dan kapan, dan di mana OPM mulai digunakan? Mengapa NKRI kok terus bertahan dengan media antek-anteknya menggunakan nama OPM, padalah orang Papua sudah punya ULMWP?”

Orang Papua seharusnya pandai membaca apa yang dilihat, apa yang didengar, dari mana asalnya, kapan datangnya, dan di balik semua itu, apa tujuannya.

July 2, 2016 4

Luhut Binsar Panjaitan itu Preman Politik Tidak Jauh Berbeda dari Milisi Jalanan

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyebut cara kerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak jauh berbeda daripada cara berpikir dan cara bekerja preman politik dan milisi jalanan. Cara kerjanya jauh tidak bermartabat daripada para aktivis Papua Merdeka.

Berikut petikan wawancara Papua Merdeka News (PMNews) dengan Gen. Tabi (TRWP) lewat Ponsel:

PMNews: Belakangan ini kami telah menyiarkan beberapa seruan dan catatan dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Kali ini kami mau tanyakan tanggapan khusus tentang kegiatan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Republik Kolonial Indonesia.

TRWP: Antara Luhut Panjaitan dengan Preman Tanah Abang tidak jauh berbeda, beda tipis. Perbedaannya Preman Tanah Abang jarang dilihat di TV, semenara yang ini selalu suka tampil di TV, bahkan bawa diri berwisata politik ke sana-kemari, sampai-sampai mau masuk ke kamar tidur orang-orang Melaneisa pula.

PMNews: Ada beberapa hal yang kami mau klarifikasi atas pernyataan ini. Pertama, masalah Pak Luhut dengan Preman Tanah Abang Jakarta, kedua Pak Luhut yang suka pamer di TV dan ketiga masalah masuk ke kamar tidur orang Melanesia. Kami minta jelaskan satu per satu.

TRWP: OK. Pertama, coba semua orang saat ini pikirkan apa perbedaan preman Jakarta di Tanah Abang dengan Preman Pemerintahan Jokowi hari ini? Sedikit-sediki bicara “babat”, sedikit-sedikit paksa kehendak dan ambisi, malahan orang ini selalu mengancam sesama menteri juga, bukan hanya dia mengancam orang Papua. Malah orang Papua disuruh ke Melanesia sana, tinggalkan Indonesia.

Jadi, bukan hanya kelakuannya, tetapi pengetahuannya mirip preman, dan juga cara berpikirnya juga sama saja.

Kedua, dia selalu “show of force”, mengundang Pendeta di Tanah Papua, mengundang pegiat HAM dari berbagai kalangan, mengungan korban G-30 S/PKI, menegur dan mengancam menteri lain. Jadi dia tampail seolah-olah dialah NKRI sejati, yang lainnya penipu. Yang dikejarnya hanyalah “agar mBak Mega senang”, hanya sampai di situ. Dia tidak punya banyak kepentingan dengan NKRI, sama seperti mBak Mega sendiri.

Ketiga, ada Menteri Luar Negeri, ada protokol negara, ada etika politik dan diplomasi internasional, tetapi ini menteri kerjanya serobot sana-sini, menyeberang perbatasan semaunya, masuk ajak menteri-menteri bertemu, kejar para duta besar diajak berwisata politik ke mana-mana dengan hiburan-hiburan malam ala Melayu-Indonesia, inilah membunuh karakter, akal sehat, nurani manusia. Ini hanya melakukan pekerjaan service di permukaan, padahal semua orang Melanseia tahu dari lubuh hati terdalam, West Papua harus terlepas dari NKRI.

Dia masuk ke negara-negara Melanesia bukan hanya senyum-senyum, tetapi dia juga membawa madu dan racun di tangan kiri dan kanannya.

Ini semua kan model operasi preman, bukan?

Cuman sayangnya, orang ini adalah seorang Jenderal, tetapi ruang berpikir, kedalaman berpikir dan kerjaannya tidak mewakili pangkatnya. Apalagi, langkah-langkahnya tidak mewakili tugasnya sebagai Menteri Koordinator. Tidak mengkoordinir, tetapi malah terjun sendiri kemana-mana, malahan melebihi Tuhan.

PMNews: Puas, sangat puas. Sudah jelas,

TRWP: Masih ada banyak komentar tentang orang ini, tetapi sampai di stu dulu. Yang jelas orang ini tidak mewarnai kolonial Indonesia, dia tampil sebagai mewakili sukunya, mewakili dirinya, mengatas-namakan Negara. ini yang hebatnya lewat batas, di satu sisi memalukan sebenarnya.

PMNews: Apa tanggapan TRWP atas keterlibatan beberapa kedutaan negara Melanesia dan perwakilan dari Tanah Papua dari pihak masyarakat sipil dan aktivis HAM?

TRWP: Sudah kami katakan tadi. Preman kan di tangan kanan ada madu, di tangan kiri ada racun. Jadi, selama dia bergerak, kedua tangan diacungkan. Yang mau madu, ya nurut saja.

PMNews: Kalau begitu caranya, nanti semua negara Melanesia akan ikut kemauan NKRI?

TRWP: Jangan salah! Itu kemauan NKRI! Itu persis yang mereka mau! Tetapi realitas lapangan kan tidak begitu! NKRI punya kemampuan sebesar apa untuk menaklukkan Melanesia? Menaklukkan diri sendiri saja tidak sanggup. Indonesia kalau punya Gus Dur baru akan bisa, tetapi saya beliau sudah almarhum. Jokowi bukan orangnya. Jokowi dilahirkan dengan tugas lain. Dan Luhut Binsar Panjaitan dilahirkan untuk mengacaukan peta politik Indonesia.

PMNews: Kami sangat berterimakasih. Untuk menghemat berita ini agar pesannya sampai, kami cukupkan sampai di sini dulu. Selamat pagi.

TRWP: Terimakasih dan selamat pagi. Ingat bahwa cara kerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak jauh berbeda daripada cara berpikir dan cara bekerja preman politik dan milisi jalanan. Cara kerjanya jauh tidak bermartabat daripada para aktivis Papua Merdeka

July 2, 2016 2

Karel Gobay: Hidup Dan Karyanya

By Kabar Mapegaa 01.07.00, Oleh : Dr Noakh Nawipa

Karel Gobai, Salah Satu Tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan. Untuk melawan lupa, kami ingin mengemukakan riwayat singkat hidup dan karyanya yang jauh dari sempurna.

Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946. Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.

Sebagai anak asli Paniai, beliau tampil sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap terhadap perabadan baru tetapi juga tidak lupa nilai-nilai adat dan kebangsaan dirinya sebagai manusia Papua dalam menghadapi semua kepantingan. Dia bertindak sebagai tuan rumah yang tidak cenggeng tetapi menunjukan jati dirinya sebagai manusia Papua dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam tulisan ini kita akan menguraikan sedikit tentang latang belakang perjumpaan dengan para pemegang kekuasaan baru pengalaman pendidikan dan kegiatan-kegiatan setelah menyelesaikan pendidikan formal di Makassar.

Latar belakang Keluarga

Karel Gobai nama aslinya yang di berikan orang tua adalah “TEMOTIPIYA GOBAY”. Temotipiya dari tiga kata dalam bahasa Mee Yakni “ Te”, “Moti”, Piya”. “Te” menunjukkan awalan kata larangan terhadap sesuatu atau “jangan”, “Moti” artinya “mengambil” atau “ menerima”. “Piya” artinya kayu. Temotipiya artinya “kayu yang yang dilarang menerima” atau “Kayu yang terlarang” Temotipiya artinya “kayu yang punya kasiat”, tidak mudah dijamah dan tebang, kayu berdiri teguh, kuat dan berpendirian.

Ia lahir dalam keluarga yang sederhana di Ukadea Desa Kagupagu, Distrik Paniai Utara, Kabupaten Paniai pada tahun 03 Januari 1928. Mamanya bernama Ukoyeba Tenouye, seorang ibu yang sangat rajin dan mahir manangkap udang dan ikan di danau Paniai. Sebagai anak laki-laki orang Mee, ia terbiasa mengikuti mamanya ke danau setiap hari untuk menangkap udang dan sejenisnya.

Masa muda bersama Gubernur Belanda

Setelah mencapai kira-kira belasan tahun umumnya ia mulai aktif mengikuti para penginjil termasuk Pdt. Pattipeilohi dan kemudian Pdt. Einer Michelson. Tetapi setelah Jepang menduduki Paniai semua guru injil dan Misionaris ditarik pulang oleh pemerintah belanda. Pada saat itu yang tertinggal hanyalah kontroler Belanda yang bertugas di Enarotali bernama J.V. De Bruijn.

De Bruijn menyiapkan tempat persembunyian dari serangan tentara-tentara Jepang dan membentuk sebuah party yang bernama “ The Oaktree Party” dimana Karel Gobay menjadi salah satu anggota dari tim itu walaupun adik-adiknya dibunuh oleh rombongan De Bruijn.

Setibanya tentara Jepang di Enarotali, De Bruijn beserta Rombongan menghilang menuju ke arah Timur. Mereka bersembunyi walaupun tentara Jepang mengejarnya. Banyak orang Adadide terbunuh saat itu karena diduga menyembunyikan De Bruiijn bersama Karel Gobay bersama teman-temannya di persembunyiaannya.

Karel Gobay bersama rombongan itu kemudian diterbangkan dari merauke ke Australia setelah setahun lamanya bersembunyi hutan. Dari Australia mereka di kunjungi oleh Pdt. Walter Post lalu dikembalikan ke Merauke. Mungkin Karel Gobay mempermahir bahasa Indonesi, menulis dan menghitung di merauke. Kemudian Karel Gobai bersama tiga pemuda lainnya dikirim ke Makassar untuk belajar di sekolah Alkitab Makassar dari Tahun 1946-1950.

Belajar Teologia di Makassar

Karel Gobay menempuh pendidikan di Makassar selama empat Tahun. Dia belajar Alkitab perjanjian Lama dan Baru. Selain itu pelajaran tentang Teologi, sejara gereja dan etika Kristen termasuk metode-metode pekabaran Injil. Guru-gurunya kebanyakan para Missionaris yang sangat berpengalaman.

Selama studi, Karel Gobay tidak ragukan lagi sebagai salah satu orang Mee yang cerdas dan berbakat. Dia diharapkan akan menjadi pemimpin yang akan menjembatani secara bijak antara perabadan baru dengan perabadan suku Mee.

Guru Sekolah Alkitab Di Enarotali

Tahun 1950 Karel Gobay bergabung dengan Sekolah Alkitab di Enarotali dan menjadi Guru Alkitab pertama orang asli Papua. Pekerjaan mengajar Alkitab adalah tugasnya yang pertama setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Alkitab di Makassar pada tahun tersebut.

Titahelouw, E.H. Michelson bersama para Missionaris lainya bersama yang berpikir utuh itu di bantu Karel Gobay untuk membangun sumber daya manusia. Ia berperan aktif dan bertindak sebagai bijak orang terpelajar demi pengembangan Gereja dan masyarakat yang siap menghadapi perubahan dan masa perubahan budaya baru.

Penterjemaan Alkitab

Salah satu orang yang berusaha kerja sama dalam usaha menterjemahkan Alkitab dan juga menterjamahkan pelajaran Alkitab, buku buta huruf bahasa daerah (Kabo Makii) adalah tim penterjamah yang di pimpin oleh None Doble dan di bantu Karel Gobay.

Banyak orang Mee bebas dari buta huruf dalam masyarakat Paniai. Banyak orang bisa membaca dan menulis dalam kelompok-kelompok pendidikan buta huruf. Tetapi pada waktu yang sama, para perintis gereja dan pekabar Injil pertama disiapkan mulai dari pemberantasan buta huruf.

Pejabat Pemerintah Belanda

Beberapa Tahun Kemudian, ia menjadi pejabat pemerintah Belanda di Enarotali. Pengaruh kepemimpinan beliau juga karismatik itu menjadi pimpinan masyarakat Paniai sat itu. Dari pelayanan yang dilakukan bersama Missionaris itu telah memberikan kepadanya wawasan yang luas. Kesadaran mulai timbul ketika menyadari bahwa kebutuhan pemimpin masyarakat yang memiliki kwalitas yang dipercayai bukan oleh para Missionaruis tetapi juga oleh pemerintah Belanda.

Dalam beberapa tahun kemudia, Karel Gobay yang terkenal itu di promosikan menjadi salah satu orang penting yang bisa dipakai. Karakternya yang lemah lembut dan tindakannya yang membuat bijak telah menuntun beliau menjadi pemimpin terkemuka di Paniai pada khusunya dan di Papua pada khususnya.

KPS Pengunungan Tengah

Setelah ditetapkan menjadi pejabat pemerintah di Enarotali, kepemimpinan karismatik beliau mendorong pemerintah untuk menetapkan menjadi Kepala Pemerintah Setempat (KPS) di Pengunungan Tengah. Karel Gobai inilah yang menjadi orang yang pertama di pengunungan Tengah yang pertama mendapat Jabatan Tinggi dalam pemerintahan Belanda.

Dalam tahun-tahun itu Karel Gobay menjadi pemimpin pemerintahan yang sangat menentukan. Dia mempunyai pemikiran dan angan-angan yang brillian. Ia tahu bahwa Pemerintah Indonesia akan berkuasa mengambil alih kepimpinan di Tanah Papua. New York Aggrement telah diumumkan UNTEA menggantikan Pemerintah Belanda untuk seterusnya mengawal PEPERA Tahun 1969.

Penentuan Pendapat Rakyat “ PEPERA”

Pelaksanaan PEPERA tahun 1969 dilakukan diseluruh Tanah Papua di mulai dari merauke. Pelaksanaan PEPERA di Paniai di Protes oleh masyarakat Paniai dipimpin oleh Karel Gobay. Ia sangat sensitif dengan aspirasi rakyat. Karel Gobay adalah satu-satunya pemimpin Papua yang memasang badan membela keinginan rakyat untuk tidak merestui keputusan New York.

Dalam beberapa bulan terjadi masalah sosial tetapi militer Indonesia menangkap dan dijadikan kriminalitas. Pada hal sebagai pemimpin Karel Gobay bertindak menyambung aspirasi masyarakat Paniai. Tetapi dengan kehadiran kekuatan militer Indonesia menyebabkan penekanan, Intimidasi dan kekerasan serta pembunuhan ribuan rakyat Paniai hingga kini. Sementara itu Karel Gobay ditahan dan distigma sebagai pemberontak terhadap Pemerintah Indonesia walaupun sebagai wakil Bupati Paniai di Nabire.

Meninggal Dunia Sebagai Tahanan Politik

1 Agustus 1995 tutup usia, dia dimakamkan di Nabire dipimpin oleh Thomas Degei, Ketua Klasis Nabire sebagai Tahanan Politik. Dia ditahan sebagai tahanan politik diluar dan hak-hak hidup tidak pernah diperhatikan sebagai Pegawai Negara Republik Indonesia.

Kita perlu mengembangkan study tentang Karel Gobay yang hampir dilupakan oleh kita sehubungan dengan hidup dan karyanya.

Penulis Adalah Dosen STT Walter Post Jayapura

July 1, 2016 1

TNI dan Polri di Biak Numfor Patroli Bersama 1 Juli

Berita , Peristiwa , salampapua.com

SAPA (BIAK) – Jelang 1 Juli nanti, TNI dan Polri di Kabupaten Biak Numfor akan melakukan patroli bersama pada daerah rawan dalam upaya mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah itu.

“Setiap tanggal 1 Juli seringkali dijadikan kelompok separatis sebagai hari bersejarah Papua Barat sehingga perlu diantisipasi dengan berpatroli bersama TNI-Polri,” ungkap Kepala Bagian Operasi Polres Biak Komisaris Polisi Fauzan di Biak, Rabu.

Ia mengatakan, sasaran patroli bersama pada wilayah distrik Biak Timur, Biak Barat sekitarnya serta wilayah kampung lain yang dianggap rawan gangguan kamtibmas.

Kabag Ops Komisaris Fauzan berharap, dengan dilakukan patroli bersama akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor dalam menjalankan aktivitas rutin keseharian dengan normal.

Dalam suasana umat muslim menjalankan ibadah puasa Ramadhan yang juga menyambut perayaan hari raya Idul Fitri 1437 H, menurut Kompol Fauzan, warga Biak harus membantu aparat keamanan TNI-Polri untuk senantiasa mewujudkan Biak selalu kondusif.

“Dengan situasi Biak tetap kondusif maka mendukung semua program pembangunan pemerintah dan setiap aktivitas masyarakat berjalan dengan lancar setiap waktu,” tegasnya.

Dia mengingatkan, warga Biak ikut serta untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum jika menemukan aktivitas sekelompok orang yang akan mengganggu kambtimas Biak yang dikenal sangat kondusif.

Hingga Rabu pagi, aktivitas kamtibmas di Kabupaten Biak Numfor sangat kondusif karena berbagai kegiatan pelayanan publik seperti bandara, pelabuhan laut, angkutan umum, pasar tetap beroperasi normal melayani kebutuhan warga Biak sekitarnya. (ant)

July 1, 2016 1

Churches express solidarity with West Papua independence campaigners

Posted on: June 30, 2016 9:12 AM

[ACNS, by Gavin Drake] The increasing tensions in Indonesian West Papua has attracted the attention of both the World Council of Churches’ Central Committee and the Bishops of the Anglican Church in Papua New Guinea.

Sovereignty over West Papua has been disputed since the demise of the Netherlands East Indies in the 1940s. Indonesia claimed sovereignty over all of the former colony but the Dutch retained control over West Papua. Indonesia invaded the island in the 1960s and a later UN-brokered peace deal resulted in 1,000 “elders” electing to become part of Indonesia.

But the result of the “Act of Free Choice” has been disputed – with pro-independence campaigners saying that the elders who took part in the election were hand-picked by Indonesia and forced to vote unanimously for Indonesian control.

There has been growing calls for independence despite a crackdown on protest activity. Recently, police arrested more than 1,000 protestors who took part in a pro-independence march. International journalists are not allowed into the province and reports indicate that local journalists covering protests are harassed and blocked by police and military officials.

Archbishop Clyde Igara, Primate of the Anglican Church of Papua New Guinea, said that week that the bishops of the PNG church “spoke in support of our Melanesian brothers and sisters of West Papua” during their recent meeting.

“The constitution of the Anglican Church of Papua New Guinea affirms the dignity of human life and the need to show respect for all people,” he said. “The bishops wish to express on behalf of the Anglican Church the hope that the Governments of Papua New Guinea and of West Papua will make every effort to give freedom to the many displaced people of West Papua to settle and re-establish their sense of livelihood; their homes and gardens.”

The Papua New Guinea bishops welcomed their government’s decision to give citizenship to West Papuans living in PNG. “We are clear that it is a Gospel imperative that we must ‘love the Lord our God and secondly to love our neighbours as ourselves’”, Archbishop Igara said. “Therefore we stand in solidarity with the people of West Papua.”

Meanwhile, at their meeting in Trondheim, Norway, the Central Committee of the World Council of Churches called on member churches to “pray and act in support of Christian witness in the region.”

The Committee also requested that an international ecumenical delegation be sent to the region “as soon as possible” in order to “demonstrate the ecumenical movement’s accompaniment of the churches in the region, to hear the voices of the victims of violence and human rights violations, and to pursue the pilgrimage of justice and peace in this context.”

The Indonesian government says that “any solution to the issue must be within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia.

“It is important to stress that Indonesia is a multi-ethnic and multi-cultural and multi-linguistic nation with ‘unity in diversity’ as its moto. It is therefore important to find common ground to bridge differences among its peoples as differences are common in democratic societies throughout the world.”

It suggests increased regional autonomy in the region, which it calls Irian Jaya, and warns that “Problems arising of the province . . . have to be dealt with on a national basis and the Government would view any attempt to disrupt Indonesia’s sovereignty over Irian Jaya as interference in the internal affairs of a sovereign state

June 30, 2016 1

HAM Memburuk, Dewan Gereja Dunia Bentuk Delegasi ke Papua

Penulis: Prasasta Widiadi 13:01 WIB | Kamis, 30 Juni 2016

TRONDHEIM, SATUHARAPAN.COM – Dewan Gereja Dunia dalam pertemuan komite sentral di Trondheim, Norwegia yang baru saja selesai beberapa hari lalu merekomendasikan membentuk kontingen delegasi ekumenis internasional sebagai bentuk solidaritas melakukan kunjungan ke Provinsi Papua.

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (28/6), di salah satu sesi di pertemuan komite sentral Dewan Gereja Dunia permintaan kunjungan solidaritas tersebut digelar dalam rangka melaksanakan ziarah keadilan dan perdamaian yang setiap hari digumuli dalam pokok-pokok doa Dewan Gereja Dunia.

Dalam pertemuan yang digelar di Trondheim, Norwegia antara 22-28 Juni 2016, selain memberi usulan tentang pembentukan kontingen untuk melakukan kunjungan ke Papua, komite sentral juga mengajak banyak pihak mendukung gereja anggota – khususnya Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Pasifik Gereja (PCC), dan Konferensi Kristen Asia (CCA) – agar mendoakan dan bertindak dalam mendukung kesaksian gereja dalam rangka terwujudnya keadilan dan perdamaian di kawasan itu.

Dalam catatan Dewan Gereja Dunia, dikatakan bahwa lembaga itu telah mengikuti proses yang terjadi di Papua sejak 1960-an atau beberapa tahun setelah Provinsi Papua menjadi bagian Indonesia. Dalam catatan lembaga ini, dari sekian banyak protes terhadap kebijakan pemerintah pada bulan Mei dan awal Juni tahun ini, lebih dari 3.000 orang berada dalam tahanan pemerintah Indonesia.

Dikatakan pula bahwa konflik di Provinsi Papua yang saat awal berdiri masih bernama Irian Jaya menelan korban ribuan orang sejak akhir 1960-an.

Di tengah laporan tentang situasi HAM yang memburuk di Papua Barat, pernyataan dukungan untuk Papua dikeluarkan pada tanggal 28 Juni selama hari penutupan untuk pertemuan di Trondheim, Norwegia, Komite Sentral Dewan Gereja Dunia (WCC),” demikian pernyataan Dewan Gereja Dunia pada laman resminya.

Pada Februari 2012, komite eksekutif Dewan Gereja Dunia membahas situasi di Provinsi Papua dalam sebuah pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan tentang militerisasi dan eksploitasi dalam skala besar terhadap sumber daya alam di Papua.

Selain itu Dewan Gereja Dunia mengamati bahwa di provinsi tersebut tampak berbagai masalah sosial. Di antaranya transmigrasi yang belum merata, kurangnya lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi penduduk asli Papua. Di sisi lain, Dewan Gereja Dunia mendapati laporan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP), yaitu masih seringnya terjadi pelanggaran HAM secara sistematis seperti penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, penindasan, kekerasan, pengekangan aspirasi penduduk asli Papua untuk menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Dewan Gereja Dunia juga mencatat bahwa Presiden Joko Widodo sering berjanji menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua oleh aparat keamanan Indonesia. Ia juga menjanjikan dialog, rekonsiliasi dan pembangunan di Provinsi Papua. Tetapi langkah tersebut belum cukup. Pelanggaran kebebasan berekspresi di Provinsi Papua dan pelanggaran HAM untuk berkumpul secara damai dilaporkan laporan setiap hari.

Keprihatinan terhadap Papua, tidak hanya ditunjukkan Dewan Gereja Dunia. Pada Maret 2016 sebuah komisi dari Gereja Katolik Brisbane, Australia melansir hasil temuan fakta-fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Temuan mereka mendesak campur tangan Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mendesak upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu – yang dimuat di catholicleader.com.au – salah satu rekomendasi mereka adalah “mendesak negara-negara di kawasan Pasifik mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen,” demikian bunyi kutipan laporan tersebut. (oikoumene.org/catholicleader.com.au).

Editor : Eben E. Siadari

June 30, 2016 1

Dewan Gereja Dunia Mendoakan Situasi Papua

Penulis: Prasasta Widiadi 11:03 WIB | Kamis, 30 Juni 2016

TRONDHEIM, SATUHARAPAN.COM – Di tengah laporan buruknya situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, Dewan Gereja Dunia mengajak peserta penutupan Pertemuan Komite Sentral di Trondheim, Norwegia untuk mengheningkan cipta bagi situasi Papua.

Saat upacara penutupan, seperti diberitakan oikoumene.org, hari Selasa (28/6) di Trondheim, Norwegia, doa khusus bagi Papua merupakan salah satu bentuk dukungan bagi provinsi yang terletak di sebelah timur Indonesia tersebut.

Dewan Gereja Dunia telah mengikuti proses yang terjadi di Papua sejak 1969 atau setelah Provinsi Papua menjadi bagian Indonesia.

Dalam catatan Dewan Gereja Dunia, pada sekian banyak protes terhadap pemerintah pada bulan Mei dan awal Juni tahun ini, lebih dari 3.000 orang Papua berada dalam tahanan pemerintah Indonesia. Pada 15 Juni, 1.400 orang lagi ditangkap,

Konflik di Provinsi Papua yang saat awal berdiri masih bernama Irian Jaya menelan korban ribuan orang sejak akhir 1960-an.

Selain itu Dewan Gereja Dunia mengamati bahwa di provinsi tersebut tampak berbagai masalah sosial seperti transmigrasi yang belum merata, kurangnya lapangan kerja, dan kesempatan ekonomi bagi penduduk asli Papua. Di sisi lain, Dewan Gereja Dunia mendapati laporan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP) masih sering terjadi pelanggaran HAM secara sistematis seperti penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, penindasan, kekerasan, pengekangan aspirasi penduduk asli Papua untuk menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Presiden Joko Widodo sering berjanji menghentikan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua oleh aparat keamanan Indonesia, sekaligus mengejar dialog, rekonsiliasi dan pembangunan di Provinsi Papua. Tetapi langkah tersebut belum cukup.

Pelanggaran kebebasan berekspresi di Provinsi Papua dan pelanggaran HAM untuk berkumpul secara damai dilaporkan laporan setiap hari.

Dalam pertemuan Komite Sentral Dewan Gereja Dunia di Trondheim, Norwegia 22-28 Juni 2016, Dewan mengusulkan beberapa hal terhadap Papua yakni menyerukan kepada semua gereja anggota untuk berdoa dan bertindak dalam mendukung kesaksian dari gereja – khususnya Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dan melalui Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Pasifik Gereja (PCC), dan Konferensi Kristen Asia (CCA) – untuk terwujudnya keadilan dan perdamaian di kawasan itu.

Usulan lainnya yakni komite sentral Dewan Gereja Dunia harus mewujudkan satu kontingen delegasi ekumenis internasional sebagai bentuk solidaritas untuk Papua.

Permintaan kunjungan solidaritas tersebut penting dalam rangka melaksanakan ziarah keadilan dan perdamaian yang setiap hari digumuli dalam pokok-pokok doa Dewan Gereja Dunia. (oikoumene.org).

Editor : Eben E. Siadari

June 30, 2016 1

Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Jadi Tempat Pelarian Buron

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kondisi di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka bertahan di sana lantaran pengaruh politik utamanya yang terlibat dalam gerakan separatis.

Di sisi lain, sebagian kecil kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih sering menunjukkan eksistensinya. Misalnya dengan melakukan aksi kekerasan dan perlawan bersenjata yang sasarannya adalah aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

Pangdam VII Wirabuana Mayjend TNI Agus Surya Bakti mengatakan, penugasan prajurit ke daerah operasi (perbatasan) merupakan wujud nyata pengabdian dan dan kehormatan terhadap bangsa dan negara demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bagi prajurit yang sudah pernah bertugas ke daerah operasi, ini akan menambah pengalaman dan memungkinkan menemukan hal-hal baru, dan bagi yang pertama kali bertugas menjadi kesempatan berharga dalam kariernya,” ujar Agus, Kamis (30/6).

Persiapan dan pembekalan yang diterima sebelum menjalankan tugas menjadi pedoman dan modal dasar bagi satuan tugas dalam menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan begitu, potensi timbulnya konflik dapat diantisipasi secara profesional.

Selama menjalankan tugas, prajurit TNI diminta merangkul masyarakat setempat dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Mereka juga harus mengedepankan pendekatan persuasif dari persoalan yang dihadapi.

Baru-baru ini Satgas Yonif Raider 700/WYC memberangkatkan para prajurit dalam Rangka Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di Wilayah Papua. Selama sembilan bulan mereka akan berada di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini menjalankan operasi pengamanan di perbatasan darat di perbatasan Papua.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang menjadi inspektur upacara pemberangkatan tersebut meminta setiap prajurit menjaga kepercayaan yang diembankan negara. “Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan tugas mulia untuk dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Danny.

Keberadaan prajurit TNI di daerah perbatasan penting untuk menjaga keamanan wilayah demi mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Selama menjalankan tugas mereka diharapkan berperilaku positif agar keberadaan mereka di daerah perbatasan mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara baik oleh masyarakat.

June 30, 2016 1