Legislator Minta Indonesia Buka Diri Investigasi Kasus HAM di Papua

Penulis Suara Papua – Juni 20, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menolak keterlibatan pihak lain dalam proses investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, menunjukkan upaya menyembunyikan “sesuatu” agar tidak diketahui dunia internasional.

Anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, hal itu akan memperkuat dugaan berbagai pihak terhadap kondisi HAM di Tanah Papua selama ini.

“Jika memang benar di Papua tidak ada masalah, seperti pernyataan Luhut Pandjaitan selama ini, itu justru menguntungkan Indonesia. Tetapi kalau tidak, akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap kondisi daerah ini. Jadi, lebih baik ijinkan saja pihak lain investigasi kasus HAM, supaya lebih netral, juga tak ada hal-hal yang tersembunyi,”

tuturnya di Jayapura, Minggu (20/6/2016).

Menurut Kadepa, sebenarnya akan menguntungkan pihak Indonesia sendiri jika tim lain diijinkan investigasi kasus HAM dan tidak menemukan bukti-bukti pelanggaran HAM yang serius dan lain-lain. “Tetapi, kalau dibatasi terus, ya jelas akan memperkuat dugaan-dugaan pelanggaran HAM,” ujarnya.

Kadepa menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam bahwa Indonesia tidak mau ada yang investigasi kasus HAM di Papua.

“Kenapa Luhut Pandjaitan tidak mau tim independen lain investigasi kasus HAM di Papua? Jika memang benar di Papua tidak ada masalah, seperti pernyataan Luhut selama ini, sebenarnya justru menguntungkan Indonesia,”

imbuh Kadepa.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Luhut menyatakan, Indonesia tak mau tim independen lain melakukan investigasi kasus HAM di Tanah Papua. Kata Luhut, penolakan terhadap tim investigasi bentukannya tidak oleh semua orang Papua.

Luhut mengklaim, yang menolak hanya satu dua orang saja. “Yang menolak tidak semua orang kan. Kalau tidak salah hanya Natalius Pigai, sementara Ketua Komnas HAM dan beberapa anggota Komnas HAM lainnya ada dalam tim. Tapi semua orang juga bisa sama-sama, tetapi dangan data, jangan dengan rumor,” ujar Luhut di Wamena, Jumat (17/6/2016).

Pemerintah menurutnya, tidak mau ada orang lain membuat tim independen menginvestigasi Indonesia. Ia juga mengklaim, Indonesia siap lakukan sendiri dengan mengundang Dubes PNG, Fiji, Solomon Island dan New Zealand.

Untuk proses penyelesain kasus-kasus HAM di Papua, Luhut yakin bisa tuntas pada akhir tahun 2016. “Semua kasus selesaikan tahun ini (2016), jika tidak selesai kami selesaikan tahun depan,” ujarnya.

Pewarta: Mary

June 20, 2016 1

Menlu: ULMWP Adalah Gerakan Separatis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

“Dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, kami menurunkan empat duta besar sebagai delegasi Indonesia dan menyampaikan empat posisi Indonesia dalam pertemuan di forum tersebut. Salah satunya adalah ULMWP tidak lebih dari gerakan separatis,” kata dia, pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6),

Dia juga menyampaikan, bahwa delegasi Indonesia meminta agar negara-negara yang tergabung dalam MSG menghormati kedaulatan dari setiap negara.

“Persoalaan kriteria keanggotaan di MSG juga diminta didasari kepada persetujuan yang telah disepakati,” kata dia.

Dia mengatakan pada pertemuan tersebut delegasi Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan penelitian yang komprehensif sebagai bahan counter campaign mengenai isu Papua yang selama ini disampaikan oleh gerakan separatism itu.

“Kami meminta agar legislatif mendukung langkah pemerintah Indonesia,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Penulis: Bob H. Simbolon 15:53 WIB | Senin, 20 Juni 2016

June 20, 2016

Imbangi Informasi ULMWP, Indonesia Gunakan Sosial Media

Penulis: Bob H. Simbolon 19:58 WIB | Senin, 20 Juni 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi, mengatakan pemerintah Indonesia akan menggunakan sosial media dalam memberikan informasi mengenai Papua berdasarkan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri.

“Dalam mengantisipasi gerakan separatis, ini yang paling penting yang kita perhatikan, ialah bagaimana kita bisa memberikan informasi seintensif mungkin, sebenar mungkin dengan fakta yang benar kepada masyarakat di luar negeri,” kata dia pada saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin (20/6).

Dia menjelaskan Kementerian Luar Negeri melalui Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri (BPPK Kemlu) telah merumuskan apa yang dinamakan satu narasi tunggal yang terkait dengan Papua.

“Nantinya melalui semua diplomat Indonesia, akan bicara mengenai Papua melalui rujukan data dari BPPK Kemlu,” kata dia

Dia menjelaskan tindakan tersebut harus dilakukan untuk mengimbangi disinformasi yang selalu dicoba disebar-luaskan oleh kelompok-kelompok separatis tersebut karena mereka tidak bicara dengan data.

“Kita memiliki keuntungan karena mereka bicara dengan tidak memiliki data dan kita terus menguatkan diplomasi kita agar kedaulatan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terusik dari kegiatan-kegiatan yang tidak bertanggung jawab tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Delegasi Indonesia dalam pertemuan di Konferensi Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Fiji beberapa hari yang lalu, menyampaikan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak lebih dari gerakan separatis yang tidak memiliki legitimasi mewakili masyarakat Papua.

Editor : Eben E. Siadari

June 20, 2016 0

KNPB : Aksi BMP Di Wamena Tidak Berwibawa

Wenas Kobogau

Wamena — Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Wamena Wene Helakombo Mengatakan aksi Barisan Merah Putih (BMP) di Wamena sangat tidak berwibawa terhadap nilai-nilai demokrasi. Jumat (17/06/2016).

Seberapa pentolan anak-anak jalanan Dibawah Pimpinan Aloka Alex Logo sebagai coordinator Lapangan, beliau berasal dari Kampung Waga-Waga,Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya telah mengajak seberapa orang-orangnya (keluarga sendiri) untuk Turun Aksi penolakan KNPB Di Kantor Kab.Jayawijaya , namun sayangnya tidak berhasil seperti yang diharapkan oleh penggagasnya.

Peserta aksi Yang turun aksi saat itu adalah maksimal 20 orang termasuk koorlapnya, sedangkan yang tertua lainnya hanya seberapa orang antara lain :
1. Wamnak Logo
2. Dimbik Mabel
3. Menega Logo
4. Kemudian yang lainnya adalah anak-anak jalanan yang statusnya kurang jelas.

Mereka datang disertai dengan alat-alat tajam yang lengkap untuk menyampaikan beberapa aspirasi sesuai persiapanya namun tidak disampaikan dan bubar begitu saja karena tidak ada satu pejabatpun yang mau menerima mereka.

Hal ini terbukti bahwa perjuangan KNPB sebagai Media bukanlah isu Kabupaten Jayawijaya tetapi Dunialah yang mengenalnya. Dan perjuangan BMP yang selama ini diberi kepercayaan NKRI benar-benar tidak berhasil.

Masa Aksi BMP datangi kantor Bupati Jayawijaya namun hanya sampai diluar gapura sambil orasi-orasi oleh saudara koorlap Aloka Alex Logo tanpa penerima aspirasi. Saat itu tidak ada satu pejabat/pegawai siapapun yang bisa menerima aspirasinya.

Dan selanjutnya Kordinator lapangan Aloka Alex Logo dalam Orasinya Menyatakan Bahwa :

‘’BUBARKAN KNPB“, Namun Dalam Aksi ataupun Orasi-orasi Barisan Merah Putih (BMP) tersebut berjalan tanpa Pengawalan dalam hal ini Pihak berwajib (POLRI). Padahal masa aksi tersebut membawa berbagai alat tajam sangat aneh tetapi nyata.

Wene Helakombo

June 18, 2016 0

MSG gets West Papua and Indonesia to talk

SolomonStarnews.com, Published: 18 June 2016

A SENIOR delegation of Indonesian officials and delegates of the United Liberation Movement for West Papua met Thursday in a move instigated by the Melanesian Spearhead Group (MSG).

The two sides had been at loggerhead over West Papua’s struggle to have a separate state.

MSG Foreign Ministers meeting chairman and Solomon Islands Foreign Affairs minister, George Milner Tozaka said it was important to get both sides to sit at the same table and talk.

He said the objective of MSG is to look at the developmental interests of Melanesian countries and this included West Papua.

“We are constructively trying to engage both Indonesia and West Papua to talk and say what they want to say to each other in the meeting, but the main thing is to get them to sit at the same table and talk,”

Mr Tozaka said.

He said one of the major issues was the membership of MSG and the inclusion of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) as observers, while Indonesia was accorded associate membership.

“The last meeting we had in Honiara we had been to work on the criteria for the membership of Indonesia and West Papua so that they can participate in the MSG.”

Mr Tozaka said Senior Officials Meeting (SOM) had a look through this issue and concluded that there was still a lot more work to be done.

“SOM have asked for more time for them to look into this issue.”

They would then submit their report to the Foreign Affairs Ministers meeting, before it was taken up to the Leaders Summit in Honiara on July 14.

The MSG is made up of three levels, the highest of which was the Leaders Summit, then the Foreign Affairs Ministers meeting and the Senior Officials Meeting.

The application for membership from West Papua and Indonesia in the Melanesian Spearhead Group has been referred to the legal committee.

Fiji’s Minister for Foreign Affairs Ratu Inoke Kubuabola said Fiji would raise its voice with Indonesia over the matter.

Ratu Inoke said Fiji had a good relationship with Indonesia.

“We respect the integrity and sovereignty of Indonesia under international laws.”

Meanwhile, Ratu Inoke said Fiji still maintained its position that its participation in the Pacific Islands Forum would still remain at ministerial level.

“Our Prime Minister (Voreqe Bainimarama) still feels very strongly on that position.”

Fiji wants Australia and New Zealand to withdraw as members of PIF.

June 18, 2016 0

Indonesia accused of arresting more than 1,000 in West Papua

Indonesian police have been accused of arresting more than 1,000 people at rallies in West Papua demanding an independence referendum.

Part of Indonesia’s easternmost Papua province on New Guinea island, West Papua is ethnically distinct from the rest of the country and was annexed by Indonesia in 1969. Many Papuans consider the takeover to have been an illegal land grab.

COMPLETE ARTICLE HERE

June 17, 2016 0

Luhut: Indonesia Tidak Mau Tim Independen Lain Investigasi Kasus HAM di Papua

Penulis Suara Papua – Juni 17, 2016

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, yang menolak tim investigasi oleh rakyat Papua dan sejumlah aktivis HAM selama ini bukan semua orang Papua, itu hanya satu dua orang saja.

“Yang menolak tidak semua orang kan. Kalau tidak salah hanya Natalius Pigai, sementara Ketua Komnas HAM dan beberapa anggota Komnas HAM lainnya ada dalam tim. Tapi semua orang juga bisa sama-sama, tetapi dangan data, jangan dengan rumor,” ujar Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan di Wamena, Jumat (17/6/2016) siang tadi.

Lanjut Panjaitan, “Yang kita tidak mau adalah ada orang lain membuat tim independen
menginvestigasi kita (Indonesia). Kita (Indonesia) bisa lakukan sendiri kok. Saya juga ada undang 4 duta besar, PNG, Fiji, Solomon Island dan duta besar New Zealand. Mereka lihat tidak ada dokumen yang ditutup. Untuk proses sekarang masih melakukan pengumpulan data,” ungkap Luhut.

Ia lalu mengatakan, bukan hanya masyarakat sipil saja yang ada korbannya, tetapi TNI juga banyak korbannya. “TNI yang kaki tanganya dipotong itu bagaimana? Jadi orang minta dokumen kami kasih dokumen itu. Tetapi TNI/Polri yang salah kita tetapi hukum, tetapi harus ada datanya,” katanya.

Penyelesainnya kasus-kasus HAM di Papua, katanya, berharap bisa diselesaikan pada akhir tahun 2016. “Semua kasus selesaikan tahun ini (2016), jika tidak selesai kami selesaikan tahun depan,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai ada negara luar yang mendukung kemerdekaan Papua Barat, kata Luhut, tidak ada Negara yang mendukung. “Sementara informasi yang beredar ada negara yang mendukun. Tapi iu tidak benar!” kata Menko Polhukam tegas.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan, kasus yang sudah ditangani pihaknya saat ini adalah kasus Yawan Wayeni.

“Kita sudah periksa semua anggota Brimob, termasuk komandannya pada hari Senin kemarin di Makomsus Brimob. Jadi kita tetap menindaklanjuti. Untuk Opinus Tabuni, sementara Direskrim dengan tim sudah melakukan olah TKP dan mereka melakukan perbandingan data lalu dengan aparat disekitarnya. Untuk KRP III yang masih belum, karena ada kendala lain mengenai saksi yang sulit karena kejadiannya pada malam
hari,” ungkap Kapolda Papua.

Selanjutnya, kata Kapolda, kasus lain dilimpahkan kepada lembaga lain. “seperti kasus sopirnya almarhum Theys Eluai dilimpahkan kepada Kodam yang join dengan kami (Polda),” jelas Waterpauw.

Untuk tiga kasus yang utama, seperti kasus Wasior, Wamena berdarah dan Paniai, kata Kapolda, ditangani langsung oleh Komnas HAM dan Kejaksaan pusat. “Mudah-mudahan kasus-kasus ini dengan bantuan pemerhati HAM bisa dapat diselesaikan,” tukasnya.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Editor: Arnold Belau

June 17, 2016 0

Pemerintah ULMWP Ditunda Jadi Anggota MSG

Jumat, 17/06/2016 23:21 WIB

KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengklaim, Melanesian Spearhead Group (MSG) menunda keanggotaan organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat ULMWP. Hal itu diputuskan dalam pertemuan para menteri luar negeri anggota MSG di Fiji pekan ini.

MSG adalah organisasi negara-negara Melanesia di Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam, Yoedhi Swartono, mengatakan keanggotaan ULMWP ditunda sampai organisasi itu memenuhi syarat keanggotaan. Syarat tergabung dalam MSG adalah negara berdaulat sementara ULMWP adalah sebuah organisasi gerakan politik.

“Di mana salah satunya -ini pendapat subjektif saya- kalau itu belum diubah, terus terang ULMWP tidak bisa,” jelasnya kepada KBR, Jumat (17/6/2016) malam.

“Karena disebutkan persyaratannya adalah merupakan sovereign state, negara yang berdaulat,” ujarnya lagi.

Namun, kata Yoedhi, MSG bisa saja mengubah syarat itu sehingga organisasi seperti ULMWP bisa menjadi anggota. Hal ini bisa dilakukan jika seluruh anggota MSG setuju. Jika demikian, status ULMWP akan meningkat pelan-pelan, dari observer, associate member, dan jadi full member.

Kata Yoedhi, proses itu memakan setidaknya 4 tahun. Karena penaikan status harus ditetapkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi yang digelar 2 tahun sekali. Indonesia sendiri berstatus associate member sejak Juni 2015.

Yoedhi menambahkan, pemerintah Indonesia akan berdialog dengan ULMWP. Pemerintah akan meminta organisasi itu kembali pada statusnya sebagai observer sebagaimana ketetapan MSG. MSG pada 2015 mengakui ULMWP sebagai organisasi yang mewakili orang Papua Barat yang tinggal di luar Papua Barat. “Tetap dalam kerangka Indonesia,” kata Yoedhi.

Selasa hingga Kamis (14-16/6/2016) kemarin, MSG mengadakan pertemuan menteri luar negeri di Fiji. Pada kesempatan itu, aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyampaikan permohonan keanggotaan tetap untuk ULMWP. Aktivis Papua lain saat itu mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua.

Dalam debat MSG, lima anggotanya terpecah jadi dua. Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru mendukung ULMWP jadi anggota penuh. Sementara Fiji dan Papua Nugini mendukung kedaulatan pemerintah Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang

June 17, 2016 0

Laporan PBB: ISIS Lakukan Genosida pada Yazidi

Penulis: Sabar Subekti 15:26 WIB | Jumat, 17 Juni 2016

SATUHARAPAN.COM – Sebuah laporan PBB mengungkapkan bahwa kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS) melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Yazidi di Suriah dan Irak. Mereka melanggar hukum kemanusiaan dan hukum perang.

Hal itu diungkapkan oleh peneliti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang disampaikan hari Kamis (16/6). Laporan itu menyebutkan ISIS menghancurkan komunitas agama itu dengan membunuh, melakukan perbudakan seks dan kejahatan lain terhadap sekitar 400.000 orang Yazidi.

Disebutkan bahwa militan ISIS (atau Daesh dalam bahasa Arab) secara sistematis mengumpulkan Yazidi di Irak dan Suriah sejak Agustus 2014. Mereka berusaha “menghapus identitas mereka” dalam serangan mereka dan hal itu memenuhi definisi tentang kejahatan genosida sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Genosida 1948.

“Genosida terhadap Yazidi sedang berlangsung,” kata laporan setebal 40 halaman yang berjudul “Mereka Datang untuk Menghancurkan: Kejahatan ISIS terhadap Yazidi.” Laporan itu didasarkan pada wawancara dengan korban, pemimpin agama, penyelundup, aktivis, pengacara, tenaga medis, dan wartawan, serta bahan dokumen yang luas.

Berniat Memusnahkan Yazidi

“ISIS telah menangkap perempuan, anak-anak atau pria Yazidi dengan cara yang paling mengerikan dari kekejaman,” kata Paulo Pinheiro, Ktua Komisi Penyelidikan, pada keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

Analisis mereka menetapkan bahwa ISIS berniat, dan bertindak dengan perilaku yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok berbahasa Kurdi itu, yang oleh militan dari kelompok Muslim Arab Sunni itu dilihat sebagai kafir dan “penyembah setan”.

The Yazidi adalah sekte keagamaan yang keyakinannya menggabungkan unsur-unsur dari beberapa agama Timur Tengah kuno. ISIS menganggap Yazidi kafir yang harus ditolak oleh Muslim. ISIS juga menyatakan bahwa perempuan Yazidi boleh diperbudak sebagai rampasan perang.

Tersedia Data Pelaku

“Temuan genosida harus memicu tindakan lebih tegas pada tingkat politik, termasuk di Dewan Keamanan (PBB),” kata Paulo Pinheiro. Laporan itu menyebutkan terkumpul informasi dan dokumen sebagai niat dan tanggung jawab pidana pada komandan militer ISIS, para jihadis, pemimpin agama dan ideologi, di mana pun mereka berada.

Anggota Komisi lainnya, Vitit Muntarbhorn, mengatakan telah memberikan informasi rinci tentang tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku, dan mulai berbagi informasi dengan beberapa otoritas nasional berusaha untuk mengadili para jihadis itu.

Keempat komisaris independen dalam penelitian itu mendesak negara-negara besar untuk menyelamatkan setidaknya 3.200 perempuan dan anak-anak masih ditahan ISIS dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

“ISIS tidak menutup-nutupi dan merahasiakan niatnya menghancurkan Yazidi dari Sinjar, dan itu adalah salah satu unsur yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan tindakan mereka dalam skala genosida,” kata penyidik ââlain, Carla del Ponte.

“Tentu saja, kami menganggap itu sebagai peta jalan untuk penuntutan, untuk penuntutan masa depan. Saya berharap bahwa Dewan Keamanan akan melakukannya, karena sekarang waktunya untuk memulai mendapatkan keadilan bagi para korban,”

kata del Ponte yang juga mantan penuntut kejahatan perang untuk PBB.

Bocah Yazidi yang muka dan rambutnya penuh debu setelah perjalanan dari melarikan diri dari ISIS edi Suriah hingga masuk ke Irak di Peshkhabour, Dohuk. (Foto: dari un.org)

30 Kuburan Massal

ISIS menyatakan sebagai khalifah, negara teokratis berdasarkan Islam Sunni menurut interpretasi mereka yang radikal. Mereka menyatakan kekhalifahan itu untuk daerah Irak dan Suriah. Daesh diketahui melakukan pembunuhan secara sistematis, menangkap dan memperbudak ribuan Yazidi, terutama perempuan dijadikan budak seks. Itu terutama dilakukan ketika mereka menyerbu kota Sinjar di Irak utara pada Agustus 2014.

Setidaknya ada 30 kuburan massal para korban ISIS yang telah ditemukan, kata laporan itu, dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.

Cara ISSI menghapus identitas Yazidi adalah dengan memaksa mereka memilih antara konversi (pindah agama) ke Islam dan akan dihukum mati. ISIS juga memperkosa gadis-gadis, bahkan anak berusia sembilan tahun, menjual perempuan di pasar budak, dan menyuruh anak laki-laki untuk berperang, kata laporan PBB itu.

Dijual di Pasar Budak

Laporan juga menyebutkan bahwa perempuan Yazidi diperlakukan sebagai “budak” dan dijual di pasar budak di Raqqa, Homs dan lokasi lainnya. Beberapa di antara mereka dijual kembali ke keluarga dengan tuntutan tebusan antara 10.000 dolas AS sampai 40.000 dolar AS, setelah mereka ditawan dan beberapa perkosaan.

ISIS juga membuka “lelang budak secara online,” menggunakan aplikasi Telegraph terenkripsi yang memuat foto perempuan dan anak perempuan Yazidi yang ditahan, bahkan lengkap “dengan rincian usia mereka, status perkawinan, lokasi saat ini dan harganya.”

“Korban yang melarikan diri dari ISIS di Suriah menggambarkan bagaimana mereka diperkosa secara brutal, sering dialami setiap hari, dan dihukum jika mereka mencoba melarikan diri dengan dipukul keras, dan kadang-kadang pemerkosaan dilakukan oleh kelompok,”

kata Komisaris Vitit Muntarbhorn.

“Tidak ada kelompok agama lain di daerah yang dikuasai ISIS di Suriah dan Irak yang telah mengalami kehancuran berat, terutama kaum Yazidi yang paling menderita,” kata laporan itu.

Pinheiro menekankan bahwa tidak boleh ada impunitas atas kejahatan ini, mengingat kewajiban Negara berdasarkan Konvensi Genosida untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida.

Komisi itu juga mendesak pengakuan internasional tentang genosida oleh ISIS, dan mengatakan perlunya perlindungan lebih bagi minoritas agama Yazidi di Timur Tengah.

June 17, 2016 0

14 Juli, KTT Khusus MSG Digelar di Honiara

Jayapura, Jubi – Para Menteri Luar Negeri dan pejabat senior dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) telah mengadakan pertemuan di Lautoka, Fiji. Hasil pertemuan, yang belum dikonfirmasi ini, membicarakan agenda-agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam KTT forum pemimpin Melanesia di Kepulauan Salomon, pertengahan bulan depan.

Tawaran organisasi perjuangan Papua Merdeka, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk keanggotaan penuh pada forum MSG dan pengangkatan secara resmi Direktur Jenderal MSG yang baru, Amena Yauvoli, disebut-sebut menjadi dua agenda yang nantinya akan dibahas, menurut laporan Radio New Zealand, Kamis (16/6/2016).

Pertemuan di Fiji itu dilakukan menjelang pertemuan khusus para pemimpin MSG yang rencananya dijadwalkan akan berlangsung di ibukota Honiara, negara Kepulauan Salomon pada 14 Juli.

KTT pemimpin MSG awalnya dijadwalkan untuk diselenggarakan di Port Vila, Vanuatu, pada bulan lalu. Kemudian terjadi perubahan dan dipindahkan ke Port Moresby, Papua Nugini.

Namun, kegiatannya kembali tersendat dan harus ditunda lagi untuk yang kedua kalinya.

Penundaan itu disebabkan jadual para pemimpin yang bertabrakan dengan kegiatan pertemuan pemimpin dari forum Afrika, Caribian dan Pasifik (ACP) di mana pemerintah Papua Nugini menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ACP yang berlangsung sejak 29 Mei-1 Juni di Port Moresby.

Saat pertemuan ACP berlangsung, PNG juga tidak membolehkan pemimpin Gerakan Pembebasan Papua, Octovianus Mote, masuk ke Papua Nugini. Dan, sebelumnya, tokoh politik Papua Benny Wenda juga menghadapi hal serupa, penolakan dari pemerintah PNG. (*)

June 16, 2016 0