NZ MPs want action on West Papua mission

5:11 pm on 15 June 2016, Radio NZ International

New Zealand politicians want the government to press for progress on a high level fact-finding mission to Indonesia’s Papua region.

The Pacific Islands Forum leaders agreed at last year’s summit in Papua New Guinea to consult Indonesia over how to monitor and investigate human rights abuses in Papua.

New Zealand Greens MP Catherine Delahunty is pushing for an independent fact-finding mission to West Papua. Photo: RNZI

The New Zealand government indicated on several occasions that Indonesia was opposed to the idea but Greens MP, Catherine Delahunty, who leads a now 20 strong group of New Zealand parliamentarians, said this country had to do more.

“We will be writing a collective letter to Murray McCully as Minister of Foreign Affairs calling on him to make a comment on this lack of progress,” she said.

“Because it was already agreed. It is clear from the past year that there continue to large numbers of human rights abuses and there is a need for a fact finding mission. So we are going to push our government because they signed up to this, they should be standing up for it.”

Meanwhile, hundreds of West Papuans have today been demonstrating again in Jayapura, Papua’s provincial capital, calling for freedom from Indonesian rule.

Reports from Papuan media sources indicate Indonesian police arrested dozens of activists since the weekend for organising the demonstration.

One one day alone in early May, around 2000 Papuans were arrested for participation in another large demo.

June 15, 2016 1

Dubes Fiji Terpilih Jadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB

Penulis: Eben E. Siadari 15:00 WIB | Selasa, 14 Juni 2016

NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Duta Besar Fiji untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terpilih menjadi Presiden Majelis Umum PBB, posisi yang telah menjadi fokus skandal korupsi di Amerika Serikat. Duta Besar Peter Thomson dari Fiji memenangi pemilihan suara secara tipis atas Andreas Mavroyiannis dari Siprus dengan perbandingan 94 melawan 90. Kendati posisi ini bersifat seremonial, ia memiliki profil tingkat tinggi dan fungsi proseduralnya juga penting.

Sangat jarang dilakukan pemilihan terhadap posisi ini. Biasanya konsensuslah yang terjadi, mengajukan calon tunggal tanpa pemungutan suara.

Thomson akan memulai tugasnya pada bulan September 2016, sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71.

Berbicara kepada wartawan setelah pemilihan, Thomson berjanji akan terus mendorong kantor presiden majelis umum PBB lebih transparan setelah pendahulunya yang menjabat pada rentang 2013-2014 dituduh oleh otoritas AS mengambil $ 1,3 juta suap dari pengusaha Tiongkok.

Sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Thomson akan mengawasi proses mencari sekjen PBB yang baru untuk menggantikan Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun kedua pada akhir 2016.

Mogens Lykketoft dari Denmark, yang digantikan Thomson, telah berusaha untuk membuat proses pemilihan pemimpin PBB lebih transparan dengan menyelenggarakan pertemuan dengan calon-calon.

Sekjen PBB dicalonkan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara dan dikonfirmasi oleh Majelis Umum. Ini secara tradisional telah menjadi proses rahasia dengan beberapa peluang bagi negara-negara di luar Dewan Keamanan untuk mendapatkan banyak informasi tentang kandidat.

“Saya akan meneruskan warisan dia. Kami mendapat pukulan mengerikan dengan apa yang terjadi dengan itu PGA masa lalu,” kata Thomson, mengacu pada mantan Presiden Majelis Umum John Ashe.

Bagi Indonesia, terpilihnya Dubes Fiji merupakan sebuah keuntungan, mengingat negara ini merupakan sahabat dekat Indonesia di kawasan Pasifik. Fiji merupakan salah satu negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang mendukung Indonesia dalam menghadapi gerakan yang menghendaki penentuan nasib sendiri bagi Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). ULMWP saat ini tengah berjuang untuk membawa masalah Papua ke PBB.

Menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia telah menyampaikan komitmennya dalam mendukung presidensi Duta Besar Thomson di Majelis Umum PBB.

Berita gembira terpilihnya Dubes Fiji menjadi presiden Sidang Umum PBB juga diikuti oleh apresiasi lain kepada Indonesia, dengan terpilihnya tiga diplomat secara aklamasi sebagai Ketua dan Wakil Ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.

Pada pertemuan pleno Majelis Umum (MU) PBB tanggal 13 Juni 2016, Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB (Komite Ekonomi dan Keuangan) untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71, periode September 2016 hingga September 2017. Berbagai agenda penting internasional menjadi perhatian pembahasan Komite II, khususnya tindak lanjut dan pelaksanaan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebagaimana disepakati pada Sidang Majelis Umum ke-70.

“Sebagaimana telah disampaikan oleh berbagai wakil negara sahabat, terpilihnya Dut Besar Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II MU PBB merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang sedang melemah. Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan oleh negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua (Politik)/Pejabat Humas, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB.

Dua diplomat Indonesia lainnya, yaitu Kamapradipta Isnomo (Minister Counsellor) dan Masni Eriza (Minister Counsellor) juga secara aklamasi terpilih masing-masing sebagai Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata) dan Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan) PBB. Dengan terpilihnya ketiga diplomat Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak pada biro Komite-komite utama PBB.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari pelaksanaan diplomasi ‘tegas, berintegritas dan bersahabat’ yang dijalankan oleh seluruh jajaran diplomat RI di PBB, yang memunculkan rasa kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Indonesia”, lanjut Anindityo.

Majelis Umum PBB memiliki enam komite utama, yang terdiri dari Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum). Dalam tiap-tiap Komite, negara-negara membahas segenap isu-isu internasional yang terkait, dalam rangka mencapai keputusan/resolusi bersama sehubungan dengan penanganan dari isu-isu dimaksud.

Editor : Eben E. Siadari

June 15, 2016 1

ULMWP Berpeluang Diterima Menjadi Anggota Penuh Grup Negara Melanesia

KBR, Jakarta- Organisasi Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) hari ini menyampaikan pandangan umum sekaligus permohonan keanggotaan tetap pada Pertemuan Menteri luar Negeri Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berlangsung di Fuji pada 14-16 Juni 2016. Anggota Tim Kerja ULMWP, Markus Haluk mengungkap delegasi mereka hari ini menyampaikan pandangan umum di hadapan Menteri Luar Negeri anggota-anggota MSG untuk dapat menjadi anggota penuh. S

Kata Markus keputuisan akan diberikan pada pertemuan para pemimpin MSG pada pertengahan Juli 2016 di Solomon Island.

“Pertama disampaikan bahwa dari sisi kesiapan masyarakat Papua mendukung penuh ULMWP baik orang Papua yang berada di Papua, di dalam negeri, di rimba raya dan di luar negeri. Kedua, dukungan terus berdatangan dan di waktu yang sama pemerintah telah meningkatkan kekerasan yang meningkat di Papua. Jadi update situasi tapi juga menyampaikan kesiapan ULMWP menjadi full member. (Sudah ada tanggapan?) Keputusannya nanti diputuskan oleh para pemimpin di Solomon Island Juli 2016,” ungkap Markus kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Markus menambahkan, selain 2 orang delegasi ULMWP yang berangkat ke Fiji, aktivis Papua lain hari ini mendukung ULMWP dengan aksi damai yang dilakukan di 10 kota di Papua. Markus mengklaim dalam aksi ini sekira seribu orang ditangkap polisi.

Menurut Markus tak ada lagi alasan MSG menolak permohonan ULMWP menjadi anggota penuh setelah mereka diterima menjadi anggota pengawas atau observer sejak 2015.

“Bagian yang para pemimpin MSG minta (untuk bersatu) sejak 2013 kami sudah penuhi. Jadi saya kira tidak ada alasan untuk mereka menunda atau mengulur-ulur waktu untuk menerima kami sebagai full member,” pungkasnya.

Peluang

Penanggungjawab Lembaga Kemanusiaan Papua Honai Center, Basilius Triharyanto menilai Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) berpeluang diterima menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). Meski begitu, menurut Basilius, tidak mudah karena ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menghambat status mereka dinaikkan menjadi anggota tetap.

“Perkembangan beberapa bulan terakhir ini, mulai terlihat pemetaannya dan pemetaan antara negara-negara anggota MSG yang mendukung west Papua yang diwakili ULMWP. Posisinya saat ini ketua MSG sendiri, perdana menteri Solomon Island Manasseh Sogavare menegaskan sejak awal bahwa ia mendukung penuh kehadiran ULMWP dalam MSG. Komitmen ini dijelaskan dan ditegaskan sejak awal. Sementara Manasseh Sogavare sendiri akan memimpin pertemuan tingkat pimpinan negara-negara MSG pada Bulan Juli depan,” kata Basilius kepada KBR, Rabu (15/6/2016).

Basilius menambahkan, anggota MSG yakni Fiji dan PNG merupakan dua negara yang bersahabat dengan pemerintah Indonesia. Mereka beberapa kali diklaim mendukung Indonesia, di beberapa forum sidang, keberpihakan mereka kepada Indonesia lebih kuat. Sementara untuk negara anggota lain yang sejak awal mendukung West Papua untuk menjadi anggota MSG adalah Vanuatu, Salomon Island dan New Caledonia.

“Di dalam forum itu memang ada perdebatan, tapi kalau melihat komitmennya tidak berubah, diterimanya ULMWP dalam MSG sangat terbuka dan yang melatarbelakangi itu adalah memang yang diangkat hari-hari ini semakin terbukanya isu hak asasi manusia yang mendapatkan solidaritas di kalangan negara-negara Melanesia,” paparnya

Editor: Rony Sitanggang

June 15, 2016 0

Parlemen Eropa Dukung Internasionalisasi Aceh dan Papua lewat Isu Keadilan dan Hak Penentuan Nasib Sendiri

Juni 15, 2016 7:17 pm

Jakarta, Aktual.com. Kalangan pro kemerdekaan di Aceh dan Papua kekuatan politik dan militernya saat ini sebenarnya sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun gerakan dan kiprahnya di fora internasional untuk meng-internasionalisasikan Aceh dan Papua melalui jalur-jalur diplomasi nampaknya perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan politik-keamanan di Jakarta.

Pada 14 Juni 2016 di Brussels-Belgia, Parlemen Eropa telah menggelar sebuah konferensi internasional membahas Hak-Hak Minoritas dan Kerjasama Regional di Asia Tenggara.
Nampaknya, pagelaran yang diselenggarakan oleh Parlemen Eropa itu disambut oleh beberapa kalangan pro kemerdekaan Aceh sebagai momentum yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan terus gerakan meng-internasionalisasikan Aceh Merdeka. Ketua Presidium Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF), Ariffadhillah masuk dalam jajaran peserta konferensi.

Menurut keterangan yang berhasil kami himpun, Arif yang bermukim di Jerman itu, tercatat sebagai analis kimia di Eisenach, Jerman. Selain dirinya, dalam delegasi ASNLF yang dipimpinnya juga akan ikut bergabung perwakilan ASNLF dari Swedia dan Belanda. Tak pelak hal ini menggambarkan bahwa jaringan ASNLF setidaknya cukup terorganisasi di Eropa. Melalui kehadiran Arif dan kawan-kawannya di konferensi tersebut, ASNLF membahas dan membeberkan pelanggaran HAM beserta kekebalan hukum militer yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Arif pada awal Juni lalu.

Ada satu aspek penting yang perlu jadi catatan dari konferensi internasional tersebut. Fakta bahwa acara tersebut terselenggara berkat kerja sama Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi politikus asal Estonia, Urmas Paet yang juga tercatat sebagai anggota parlemen Uni Eropa.

Namun yang patut dicermati adalah bahwa melalui penyelenggaraan konferensi internasional itu, Parlemen Eropa nampak jelas sangat memfasilitasi acara tersebut. Konferensi tersebut berlangsung di ruang PHS7C050 gedung parlemen Uni Eropa.
Bagi kita di Indonesia kiranya sudah sepatutnya membaca tren ini berpotensi untuk tetap menghidupkan terus gerakan separatisme di Aceh.

Apalagi melalui konferensi ini, akan dijadikan forum untuk mempresentasikan sebuah tinjauan umum mengenai keadaan minoritas di Asia Tenggara. Sehingga dalam kerangka tema besar tersebut, gerakan pro kemerdekaan Aceh akan memasukkan agenda kemerdekaan Aceh dengan menggunakan isu pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh sebagai alasan pembenaran untuk menghidupkan terus gerakan meng-internasionalisasikan gerakan pro kemerdekaan Aceh di forum internasional. Dan Parlemen Eropa terkesan sangat mendukung sekali gerakan-gerakan separatisme di beberapa negara di Asia Tenggara yang disamarkan melalui tema Hak-Hak Minoritas dan Kerjasama Regional di Asia Tenggara.

Apalagi ketika Ketua Presidium ASNLF berencana mempresentasikan makalah tentang lemahnya penyelesaian HAM melalui perjanjian MoU Helsinki yang tidak ada hasilnya sama sekali meskipun sudah satu dekade lamanya. Untuk alternatifnya, ketua presidium ASNLF itu akan memberikan solusi dengan menyerukan komunitas internasional untuk menghormati tuntutan rakyat Aceh untuk keadilan dan penentuan nasib sendiri.

Jika ini benar, berarti gerakan ASNLF meng-internasionalisasikan isu Aceh merdeka memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah dengan menggunakan isu keadilan dan hak penentuan nasib sendiri, atau the right to self determination sebagai pintu masuk.

Maka itu keputusan Parlemen Eropa untuk membolehkan keikutsertaan pihak ASLNF maupun Organisasi Papua Merdeka(OPM) pada konferensi internasional Parlemen Eropa di Belgia jelas telah mempertunjukkan itikad yang tidak baik terhadap pemerintah Indonesia sebagai pihak yang sepenuhnya berdaulat atas Aceh maupun Papua hingga sekarang.

Apalagi fakta mempertunjukkan bahwa baik ASLNF maupun OPM adalah organisasi ilegal yang dilarang di Indonesia, sehingga upaya parlemen Eropa mengundang mereka sama dengan upaya merusak hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Bahkan ditinjau dari sudut pandang MoU Helsinki sekalipun, manuver ASNLF tetap dipandang sebagai upaya untuk menggagalkan perdamaian di Aceh. Sebab dengan telah ditandatanganinya Mou Helsinki, permasalahan konflik atau perselisihan antara Indonesia dengan GAM sudah dianggap final atau kedua belah pihak sudah menyatakan islah.

Manuver ASNLF justru bisa dinilai untuk mementahkan kembali kesepakatan Helsinki.
Karena itu pemerintah Indonesia, khususnya KBRI di Jerman dan Belgia, secara khusus perlu memonitor secara intensif Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi politikus asal Estonia, Urmas Paet, karena keempat unsur tersebut jelas-jelas mempunyai itikad yang tidak baik kepada Indonesia.
(Hendrajit)

June 15, 2016 1

Dosen Uncen Papua: Masalah Papua Bukan Masalah Indonesia Tapi Masalah Internasional

Jayapura, (KM)—Salah satu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Cendrawasih (FISIP Uncen) Papua, Frans Kapisa, mengatakan, perjuangan masalah Papua adalah bukan masalah indonesia, tetapi masalah dunia Internasional dan Negara-negara Forum Pasifik.

“dengan adanya masalah ini, dikomitmen bahwa perjuangan Papua dilakukan secara bermartabat. Jangan kita berjuang dengan menggunakan kekerasan diatas tanah ini. Sebab, kebenaran adalah jalan menuju sebuah kemenangan,”kata Frans dalam orasi yang disampaikan di hadapan masa aksi, Rabu, (13/04/16).

Menurutnya, dengan melihat perjuangan Papua dinilai hampir mengakhir kebebasan atas tindakan kolonial indonesia.

Lanjutnya, dengan melakukan aksi demo damai yang dimotori dar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) guna mendukung ULMWP agar terdaftar sebagai anggota penuh di MSG pada konfrensi 3 Mei mendatang.

“hal ini sudah menunjukan bahwa kemerderkaan ialah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia di hapuskan,”katanya, yang juga diakui sebagai Aktivis Papua.

Ia menilai, konflik yang terjadi di tanah Papua bukan konflik perpanjangan persolan menyangkut Otsus dan kesejahtraan ekonomi di papua. Tetapi, menyangkut status politik, yakni penentuan nasib sendiri.

“Untuk itu, Papua akan terlihat adanya udara segara ketika Papua termasuk anggota Penuh di MSG,”tegasnya.

Ia berharap, 3 Mei 2016 mendatang Papua akan terdaftar menjadikan salah satu anggota penuh di MSG itu sudah pasti.

“maka, perlu ada dinamika aksi atau dukungan dari seluruh rakyat papua untuk regalitasi dalam forum MSG nanti,”harapnya.

Sementaraitu, salah satu Atlet Bola Kaki,penjaga gawang dari Tim Mutiara Hitam, Jayapura, Eneko Pahabol, mengatakan, “saya juga mewakili teman-teman atlet di Papua juga sangat mendukung ULMWP agar Papua masuk sebagai anggota penuh di MSG.

Kata dia, satu hal yang menjadi dosa terbesar ialah orang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tidak dilakukan. Itu sudah menjadi dosa terbesar.

“maka, apa yang dinilai di Papua kalau itu benar, yah harus dilakukan. Jangan tunggu dan menunggu,”tegasnya.

(Yosafat Mai Muyapa/KM)

Editor: Alexander Gobai

June 13, 2016 0

Masalah Papua Kesalahan Rezim Masa Lalu

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyatakan, semua pihak tak perlu saling menyahkan dengan kondisi Papua kini. Berbagai masalah yang terjadi di Bumi Cenderawasih karena kesalahan rezim masa lalu. Sejarah masa lalu.

Kata anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM itu, belajar dari kesalahan rezim atau penguasa masa lalu, penguasa kini jangan membuat kesalahan yang sama. Jangan terus memandang berbagai dinamika yang terjadi di Papua sebagai ancaman terhadap pemerintah dan negara. Pemerintah kini sebaiknya membuka diri. Jangan terus berupaya menekan pihak-pihak yang bersuara di Papua menuntut keadilan dari negara.

“Kondisi Papua seperti sekarang ini karena kesalahan rezim masa lalu. Bukan kesalahan Presiden Jokowi atau pemerintah kini. Tak perlu saling lempar kesalahan. Hal-hal seperti itu justru hanya akan memicu situasi yang tak baik. Apalagi jika tak mengerti apa yang terjadi atau paham akar masalahnya,”

kata Kadepa kepada Jubi, Senin (13/6/2016).

Menurutnya, para pejabat negara jangan alergi dengan berbagai tuntutan pihak-pihak di Papua yang ingin pelurusan sejarah dan kesalahan yang dilakukan pemerintah masa lalu. Ia khawatir, jika pemerintah Indonesia dan jajarannya berupaya membungkan dan menekan berbagai aspirasi, justru akan semakin membahayakan posisi negara.

“Pejabat publik tak perlu alergi dengan berbagai aspirasi masyarakat. Jangan juga hanya memihak kelompok tertentu. Jangan saling menyalahkan antar lembaga dan institusi. Tapi bagaimana bersama mencari solusi menyelesaikan masalah Papua,”

ucapnya.

Katanya, yang perlu dipikirkan semua pihak kini, bagaimana mencari solusi agar generasi muda Papua kedepannya tak lagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Dihantui situasi politik dan kondisi sosial ekonomi yang tak menentu.

“Jangan menyalahkan siapa-siapa, tapi bagaimana menyelesaikan masalah Papua dengan baik, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan. Semua pihak harus memikirkan keberlangsungan generasi Papua mendatang,”

katanya.

Legislator Papua lainnya, Ruben Magai mengatakan, akan lebih baik jika masalah Papua dibawah ke dunia internasional. Ia tak yakin pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan masalah Papua.

“Dari tahun ke tahun tak pernah ada perubahan dengan kondisi Papua. Sama saja. Yang dibutuhkan komitmen Pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Papua. Bukan hanya janji-janji,”

kata Ruben Magai. (*)

June 13, 2016 1

Info: ULMWP Menerima Undangan Resmi Dari MSG

WENE-PAPUA – The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menerima undangan resmi dari kantor(MSG).

Berikut Informasi resmi ULMWP kepada seluruh rakyat West Papua:

Sebagai informasi bahwa pertemuan tingkat menteri luar negri Melanesia Spearhead Group (MSG) akan berlangsung di Suva Fiji, tanggal 14-16 Juni 2016. Undangan resmi United Liberation Movement for West Papua -(ULMWP) dari kantor MSG sudah terima 4 hari lalu (ini menjadi sejarah karena setelah observer ULMWP menerima undangan resmi dari MSG).

Pertemuan puncak Pemimpin MSG akan di Honiara Solomon Island 12-14 July 2016.

Mohon dukungan doa dan aksi.

Kiranya Tuhan memberkati semua kerja kita.

June 12, 2016 1

Tolak Tim Pencari Fakta HAM Jakarta, Ini Lima Pernyataan ULMWP

Jayapura, Jubii – United Liberation Movement for West Papua, wadah politik Papua Merdeka yang berstatus observer di Melanesian Spearhead Group (MSG) mengatakan menolak tim Hak Asasi Manusia yang dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. ULMWP anggap tim itu hanyalah upaya Jakarta menghalangi diplomasi ULMWP di Pacific dan dunia Internasional.

Penolakan itu disampaikan anggota Tim kerja UMLWP dalam negeri, Sem Awom, dalam jumpa pers di Elsham Jayapura, didampingi sejumlah pejuang yang tergabung dalam ULMWP. ULMWP menyampaikan lima pernyataan sikap penolakan.

Pertama, menolak dengan tegas tim pencari fakta buatan kolonial Indonesia yang melibatkan orang Papua seperti Marinus Yaung, Matius Murib, Lien Maloali. Orang-orang yang terlibat ini mempunyai kapasitas dalam menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM.

Kedua, mendesak segera mengirim tim atau pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (Refrendum) untuk menentukan nasib sendiri.

Ketiga, mendesak tim pencari fakta dari Pacific Islands Forum (PIF) segera ke Papua.

Keempat, mendesak semua aktivis HAM, Agama, korban dan seluruh rakyat Papua untuk tidak terlibat dan menolak tim pencari Fakta Pelanggaran HAM bentukan Menkopolhukam Republik Indonesia.

Kelima, menyerukan kepada seluruh komponen rakyat Papua itu terlibat dalam aksi demo damai menolak tim pencari fakta buatan Jakarta yang akan dilaksanakan pada Rabu 15 Juni 2016 yang di mediasi oleh Komite Nasional Papua Barat.

Koordinator aksi, KNPB, Bazoka Logo mengatakan pihaknya sudah siap mengiring Indonesia menyelesaikan masalah Papua dengan cara-cara menghargai martabat manusia. Karena itu, siapapun yang bersimpati dengan dengan kemanusiaan dapat terlibat dalam demonstrasi damai nanti.

“KNPB mediasi rakyat tidak main-main. Kita mengorbankan perjuangan damai. Kami mengundang simpati kemanusiaan,”tegas pria yang juga juru bicara KNPB pusat ini dalam jumpa pers itu.

Kata dia, alasan apapun KNPB tetap maju membawa agenda rakyat. Kalau Indonesia mau membatasi, pihaknya mempersilakan Indonesia membatasinya. Karena, pembatasan ruang demokrasi itu yang diinginkan KNPB dalam perjuangan.

“KNPB sudah siap giring Indonesia melakukan pelanggaran HAM,”tegasnya.(*)

June 10, 2016 0

Luhut Panjaitan itu Wajah Militer NKRI, Jangan Ikut Irama NKRI

Menanggapi berbagai langkah yang diambil oleh NKRI secara khusus lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan, yang adalah mantan perwira tinggi militer NKRI, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menghimbau, “Luhut Panjaitan itu Wajah Militer NKRI, Jangan Ikut Irama NKRI!”

Berikut petikan surat yang disusun berdasarkan satu kali pengiriman email bolak-balik antara PMnews dengan TRWP.

Papua Merdeka News (PMNews): Selamat berjuang dan salam sukses atas kemendangan-kemenangan yang telah diraih oleh bangsa Papua pada tahun 2015 dan 2016 ini. Kami dari PMNews punya dua pertanyaan kali ini untuk mintakan pendapat dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Pertama, Apa saran dari TRWP kepada pejuang dan organisasi perjuangan Papua Merdeka menanggapi perkembangan terakhir yang dilakukna oleh Menteri Indonesia bernama Luhut Binsar Panjaitan?

Kedua, Apa tanggapan TRWP terhadap pasukan Cyber Army yang diluncurkan oleh NKRI?

Demikian pertanyaan kami, dan terimakasih atas tanggapannya.

Hormat kami, Colletive Editorial Board of the Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece)

Jawanan dari TRWP:

Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua – Secretariat-General

Dengan hormat, kami ucapkan terimakasih atas dua pertanyaan yang telah kami terima lewat email. Surat yang ditujukan kepada Panligma tertinggi Komando Revolusi diserahkan kepada kantor sekretariat untuk menanggapinya. Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama, menyangkut propaganda politik yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ada dua tanggapan. Pertama, Luhut sebagai orang Kristen, dia tahu persis, apa yang dia lakukan sungguh-sungguh bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Sumpah-janji kepada NKRI sebagai warga negara ialah sebuah status semetnara, untuk ditinggalkan membusuk di kuburan di dalam tanah, sementara status dan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus yang lewat Roh Kudus berbicara di dalam hatinya ialah kekal, tidak akan mati.

Status dan kewarga-negaraan surgwwi yang bersifat kekal ini dianggap oleh Binsar sebagai sesuatu yang tidak ada artinya dan menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memanipulasi fakta dan realitas di lapangan, sama seperti banyak orang Batak, orang Maluku dan orang Toraja yang telah mengatas-namakan Kristen untuk membunuh orang Papua di Tanah leluhur bangsa Papua, maka mereka pasti dituntut di pengadilan AKhir, sama-sama sebagai anak-anak Tuhan akan dihakimi. Kami kembalikan ini semua kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Panglima Mahatinggi Komando Revolusi West Papua dan Hakim Agung Semesta Alam.

Yang kedua, sebenarnya NKRI memainkan kartu yang keliru. Mengesampingkan dan menganggap remeh seorang Meneri Luar Negeri, Luhur Binsar berkeliling dunia mengambil-alih tugas dan taunggungjawab Menlu dan ditambah, ia menunjukkan wajah militerisme di Tanah Papua ialah sesuatu yang memalukan bagi kami tetapi tentu saja merugikan bagi NKRI.

Gen. TRWP Mathias Wenda yang hanya mengenyam pendidikan modern Sekolah Dasar saja tahu, sampai batas mana dapat berbicara dan sampai batas mana politikus berbicara. Itu terlihat jelas tidak dipahami oleh NKRI. Biarkan mereka menunjukkan kepada dunia bahwa militer masih berkuasa di Indonesia dan militer yang sedang mengkampanyekan dukungan internasional untuk West Papua tetap di dalam NKRI.

Sekarang jawaban untuk pertanyaan kedua menyangkut Cyber Army, kami tidak dapat berkata banyak. NKRI terlambat 10 tahun. Cyber Army TRWP telah berdiri tahun 2000 di Norfolkshire, London Utara dengan nama The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece) sebagai sanggahan bahwa nama OPM itu sama dengan Online Papua Mouthpiece, bukan nama OPM buatan NKRI yang selama ini digunakan di seluruh dunia.

Yang jelas, Timor Leste, orang Melanesia yang jumlahnya lebih sedikit, wilayahnya lebih kecil bisa menang atas NKRI yang wilayahnya masih berbatasan dengan NKRI, mengapa Papua tidak sanggup? Timor Leste yang mulai berjuang untuk merdeka 10 tahun setelah Papua Merdeka dimulai, kenapa bisa merdeka duluan?

TRWP sudah punya jawaban atas dua pertanyaan ini, dan kami telah memerintahkan kepada organ politik untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka melepaskan diri dari pendudukan dan penjajahan NKRI.

Yang harus dilakukan orang Papua saat ini adalah

Lupakan dan anggap tidak pernah ada atas apa saja yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan,
Fokus kepada program dan target perjuangan Papua Merdeka;
Jaga dan rawat persatuan dan kesatuan dalam ULMWP, siapapun yang menyuarakan kelaur dari ULMWP atau tidak mengakui ULMWP, entah dia itu mengaku diri Panglima atau Tokoh Politik, atau apa saja, tetapi menyangkal ULMWP, maka dia dan organisasinya jelas pro NKRI, pro Merah-Putih, dan ia diangkat oleh NKRI, digaji oleh NKRI. Itu sesuatu yang jelas dan pasti.
Kangan menghina dan memaki orang Papua, entah itu Fransalbert Joku, Nick Messet, Nico Jakarimilena, Matius Murib, siaapun yang saat ini mewakili NKRI berbicara di tingkat mana saja. Mereka adalah aset bangsa Papua. Jangan terpancing dengan politik “devide et impera” penjajah. Hargai mereka adalah secara otomatis hargai diri sendir, karena mereka adalah anda, dan anda ada di dalam mereka sebagai orang Papua. Kebenciran dan saling curiga di antara kita telah merusak perjuangan kita, telah menghambat perjuangan ini dalam satu generasi. Oleh karena itu generasi saat ini jangan ikut jejak saling dengki, saling memaki, saling mengancam diantara orang Papua. Anak kami Prai di Australia dan anak-anak lain di negeri dan di Indonesia, yang melakukan demo, yang mengeluarkan pernyataan, jangan didasari atas kebencian, karena kita sudah berada di pihak pemenang. K
Kebenaran telah memang! Kita saat ini berada pada waktu-waktu untuk merayakan kemenangan-kemenangan ini:
1. Semua organ perjuangan kemerdekaan West Papua telah bersatu menjadi satu dalam payung ULMWP; beryukurlah, berpestalah, rayakanlah!
2. ULMWP telah diterima menjadi anggota MSG, Pujilah Tuhan! Agungkan dan muliakan nama-Nya! rayakanlah!
3. Isu West Papua telah masuk ke meja PIF (Pacific Islands Forum) lewat ULMWP, ; beryukurlah, berpestalah, rayakanlah!
4. Westminster Declaration telah diluncurkan, untuk mengkampayekan kemerdekaan West Papua. ; beryukurlah, berpestalah, rayakanlah!

June 9, 2016 0

Percepat Pembangunan Papua, Jakarta Rencanakan Papua Development Authority

Jakarta, Jubi – Meski telah gagal dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) merencanakan satu Kerangka Kelembagaan Pembangunan Papua. Salah satu output dari kerangka ini adalah satu lembaga yang disebut Papua Development Authority (PDA).

PDA disebutkan sebagai alternatif bentuk kelembagaan yang memiliki kewenangan khusus dan fleksibel dalam sistem manajemen dan implementasi kegiatan untuk percepatan pembangunan. PDA akan berfungsi mempercepat pembangunan, mensinkronkan pembangunan sektoral dengan kewilayahan adat, dengan menimbang aspek politik, dan kelemahan “mesin” pengelolaan program di Pusat.

“Peran lembaga ini nantinya adalah Policy and Planning, Budget Policy, Delegation, Implementation, Creation dan Controlling,” kata Rd. Siliwanti, MPIA, Direktur Aparatur Negara BAPPENAS kepada Jubi di Kantor Diklat Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

PDA, nantinya memiliki komite pengarah yang terdiri Presiden, beberapa Menteri dan Gubernur Papua dan Papua Barat. Komite pengarah bertugas membangun kesepakatan politik pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua dan Papua Barat; memberikan arahan, kebijakan umum, dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembangunan; serta memberikan arahan, kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran.

PDA memang bukan satu-satunya rencana pemerintah pusat. Sebab menurut Siliwanti, selain PDA, ada tiga pendekatan lain yang sedang dipikirkan oleh pemerintah pusat.

“Ada juga pikiran lembaga yang disebut Badan Kordinasi dan Pengendalian Strategis, Lembaga yang dikordinatori oleh Kemenkopolhukam dan mengoptimalkan fungsi kementerian atau lembaga di tingkat pusat,” jelas Siliwanti.

Dari empat pilihan tersebut, menurutnya, setelah dikaji oleh tim BAPPENAS hanya PDA yang punya peluang berjalan optimal. Sementara tiga lainnya tak punya peluang untuk dijalankan secara optimal.

“Ini kan baru ide pemerintah pusat. Masih terbuka masukan dari berbagai pihak. Sejauh ini, kita baru sampai tahapan diskusi, dialog. Belum ada keputusan,” jelas Siliwanti.

Direktur Aparatur Negara BAPPENAS ini menambahkan ide ini sudah dibahas juga bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) masing-masing provinsi tersebut.

Mengenai adanya ide lembaga yang dibentuk ini nantinya tidak hanya mengurusi masalah pembangunan saja, tetapi juga masalah penyelesaian dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan persoalan keamanan di Papua yang menjadi keluhan masyarakat Papua, menurut Siliwanti, ide-ide ini perlu dibahas secara khusus.

“Memang ada ide seperti itu. Itu perlu pembahasan khusus. Misalnya, ada juga masukan dari Ibu Adriana Elisabeth dari LIPI yang mengatakan sebaiknya lembaga yang dibentuk nanti fokus saja kepada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan. Tapi perlu bersinergi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang nantinya bertugas mengurusi masalah penyelesaian HAM dan keamanan itu,” ungkap Siliwanti. (*)

June 9, 2016 0