Papua di Era Media Sosial

Penulis Amiruddin al-Alrahab – Minggu, 8 Mei 2016, geotimes.co.id

Segala hal mengenai Papua kini telah mendunia. Melampaui imajinasi di era yang sudah-sudah. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, sekalipun “borok” sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang anggota legislatif Indonesia. Itu berkat kemajuan teknologi komunikasi dan dunia media sosial.

Simaklah halaman-halaman dunia maya, di situ Anda dengan mudah menemukan berbagai isu mengenai politik, hak asasi manusia, dan sekaligus perkembangan sosial-ekonomi Papua.

Era media sosial memasuki Papua bersamaan dengan munculnya generasi Y. Generasi Y di Papua adalah generasi anak kandung reformasi. Mereka bertumbuh dalam alam demokrasi yang mulai mekar di Indonesia. Demokrasi itu juga dinikmati oleh generasi Y Papua, meskipun dalam kekurangan di sana-sini.
CRV iklan baner GT

Singkatnya, sekarang ini dan ke masa depan, generasi Y Papua dengan perangkat digital di tangan tersebutlah yang akan mengendalikan opini dan persepsi mengenai Papua di semua level. Ibarat kata, generasi media sosial itulah yang sedang dan akan menjadi legiun laga informasi di berbagai palagan wacana tentang Papua.

Cobalah luangkan waktu dan simak dunia maya sejenak untuk menyimak perkembangan wacana terkini mengenai Papua. Anda akan dengan mudah menemukan gambar, foto, dan opini-opini yang sangat berbeda dari yang berkembang di media-media arus utama Jakarta.

Sekadar contoh, begitu banyak wacana mengenai United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Melanesia Spearhead Group (MSG) berkembang di dunia maya tanpa media-media umum Jakarta mampu menandingi. Bahkan kini dengan mudah pula ditemukan foto-foto orang-orang membentangkan bendera Bintang Kejora dari berbagai belahan dunia. Bukan itu saja, juga ada foto-foto dengan latar berbagai orang Papua dengan bendera tersebut.

Dengan menyimak foto-foto tersebut, tampak dua hal. Pertama, untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora kini tidak diperlukan lagi tiang dan lokasi, cukup dengan sekali klik telepon genggam pintar, kemudian unduh ke Twitter, Facebook, dan Instagram, maka menyebarlah ia. Kedua, ketika foto-foto itu menyebar, tidak ada satu pun tangan hamba wet yang bisa menjangkaunya.

Melalui media sosial itu pula para generasi Y Papua dari berbagai belahan dunia berkomunikasi, berdebat, dan bersepakat. Tidak mengherankan lagi, perjalanan Benny Wenda ke Ghana, bisa dalam hitungan detik disimak di Wamena. Begitu pula yang terjadi di Tolikara, dalam hitungan detik bisa diketahui di Belanda.

Bukan itu saja. Di media sosial, segala kritik kepada kebijakan pemerintah tentang Papua juga ditemukan. Kritik itu disampaikan secara keras, gamblang, dan dengan gaya Papua pula. Segala perkembangan dunia kini juga mudah menjangkau anak-anak muda Papua. Dalam hitungan detik, peristiwa di London bisa diketahui oleh orang-orang di Wamena.

Begitu pula segala bentuk solidaritas internasional dari berbagai belahan dunia segera bisa diketahui oleh orang di pelosok Papua. Selama ada sinyal dan telepon pintar di tangannya. Singkatnya, dunia kini sudah menciut!

Artinya, kini permasalahan Papua memasuki era baru, yaitu era media sosial, era yang begitu egaliter dengan segala macam gagasan. Dunia yang egaliter itu pemainnya pun kini anak-anak muda Papua sendiri. Melalui media sosial, orang muda di Papua dengan cepat membagi dan menerima informasi. Era instruksi tunggal sudah tidak ada tempat lagi.

Nah, dalam perkembangan sedemikian itu, respons Jakarta atas perkembangan Papua tampaknya masih tertatih-tatih. Padahal dunia informasi telah berlari cepat dengan media sosial kendaraannya.

Menyembunyikan Papua dari mata dunia, atau menyembunyikan perkembangan dunia dari Papua, adalah kesia-siaan. Saya rasa Jakarta perlu bergegas. Jika tak mau tergilas di Papua. Semoga.

May 8, 2016 1

Tuntutan kemerdekaan Papua, RI-KNPB ‘berebut pengaruh’

Heyder Affan, Wartawan BBC Indonesia, 14 April 2016

Perebutan pengaruh antara pemerintah Indonesia dan kelompok pendukung kemerdekaan Papua di kawasan Pasifik terus berlanjut menyusul unjuk rasa ratusan orang di Papua yang menuntut agar diakui oleh sebuah blok regional di kawasan Pasifik, Rabu (13/04).

Sementara Indonesia terus mendesak agar statusnya di organisasi Melanesian Spearhead Group, MSG, meningkat dari anggota asosiatif menjadi anggota penuh, kata seorang anggota DPR.

MSG, adalah sebuah blok regional di kawasan Pasifik, yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini dan kepulauan Solomon. Organisasi dibentuk pertama kali pada 1988.

Semula sebagai observer (peninjau), Indonesia diterima sebagai anggota asosiatif MSG pada KTT ke-20 di Honiara, Kepulauan Solomon pada Juni 2015 lalu, tetapi selalu diprotes oleh organisasi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).

Lanjut ke Sumber Berita: BBC News Indonesia

April 14, 2016 1

Papua Merdeka berpotensi Menimbulkan Rasisme dan Perang Suku?

TabloidJubi.com dalam tulisannya Arjuna PademmeNov 30, 2015 menurunkan berita berjudul, “Filep Karma Khawatir Bom Waktu Diantara OAP Suatu Saat Meledakak“. Di dalamnya beliau katakan seperti berikut

“Saya melihat ini adalah bom waktu. Kalau Papua berhasil dan Indonesia pulang, sudah ada bom waktu yang suatu saat akan meledak. Saya tak ingin itu terjadi,” ucapnya.

Dengan kata lain, “saya diberitahu oleh agen NKRI bahwa kalau Papua Merdeka nanti kalian perang habis-habisan, dan akibatnya kalian yang jadi korban jadi kalau dengan NKRI kalian tidak perang suku, jadi kalian perlu pikir ulang.”

Pak Filip Karma perlu paham tiga hal: Pertama, rasisme tidak sama dengan sentimen kesukuan, maka tidak mungkin ada rasisme di dalam satu ras. Rasisme ada di antara orang Papua dan orang Indonesia, itu benar, karena ada ras Melayu dan ras Melanesia di sana, tetapi kalau rasisme di antara orang Papua, itu rasisme ataukah sentimen kesukuan.

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah “sentimen kesukuan” itu salah? Jawabannya harus kita pahami dalam buku-buku tulisan Sem Karoba, Demokrasi Kesukuan, yang ditulis dalam 10 Buku.

Kedua, pemikiran tentang Papua Merdeka nanti berbahaya karena akan ada perang suku di mana-mana itu MURNI keberhasilan NKRI mencuci otak beliau, karena itulah kampanye yang selalu dipakai NKRI di pentash politik global. Itulah sebabnya perang suku di Mimika, di Wamena, di Jayapura selalu dipupuk NKRI, itu juga yang dikhawatirkan Karma, jadi perlu ada pencucian kembali supaya kembali kepada template pemikiran yang asli sebelum masuk ke penjara.

Kita sebagai orang Papua harus bertanya kepada diri sendiri, Perang suku di antara siapa? Antar keluarga, antar marga, antar suku, antar ras?

“Perang suku itu dipicu oleh apa?” Oleh politik? Oleh parta politik? Oleh perbedaan suku?

Kita jangan terpengaruh oleh hasutan penjajah melihat Perang Suku sebagai penyakit masyarakat, sementara menganggap pembunuhan orang Papua yang berlangsung setiap hari di Tanah Papua, pengeboman di Timur Tengah sampai menghancurkan Presiden yang resmi sebagai tindakan legal dan halal. Jangan kita dibodohi oleh logika pemutar-balik-kan yang biasanya berlangsung di penjara-penjara di seluruh dunia. Mari kita berpikir jernih, menurut realitas sosial-budaya dan sosial politik Papua, bukan menurut anggapan orang asing yang dibisikkan kepada kita.

Ketiga, kondisi terkini bukan hanya karena kesalahan NKRI, tetapi juga karena kondisi semesta yang tidak dapat kita sangkali dan elakkan. Melihat semua masalah disebabkan oleh NKRI membuat kita menjadi tidak berdaya, karena kita setiap hari berpikir tentang kesalahan NKRI, tanpa melihat kekurangan sendiri, kesalahan orang Papua sendiri. Termasuk kesalahan berpikir bahwa Papua Merdeka menyebabkan perang suku ialah buktinya.

Kita harus punya visi yang jelas, apalagi sebagai pimpinan, sebagia tokoh Papua Merdeka, kita seharusnya tidak menunjukkan paradigma berpikir yang meragukan bangsa yang kita pimpin. Kita tidak mudah dipengaruhi oleh “framing” pemikiran yang dilakukan oleh intelijen Indonesia atau oleh siapa saja yang tidak mendukung Papua Merdeka.

Apapun yang terjadi di tanah Papua, di antara orang Papua ialah persoalan orang Papua, yang harus diterima sebagai realias yang harus dihadapi secara gentlemen dan diselesaikan secara komprehensiv oleh orang Papua, bukan dengan cara mengkambing-hitamkan NKRI sebagai penyebabnya.

November 30, 2015 1

Tanda Heran di Honiara Menjadi Tonggak Sejarah Baru bagi Melanesia

Selama beradad-abad orang Melanesia di kawasan Pasifik Selatan berada dalam dunia mereka sendiri, terisolir, terdampar, terpojok. Tidak berbicara, apalagi mengenal apa yang ada di sekelilingnya. Dikirannya di sekelilingnya hanyalah hamparan air laut yang di dalamnya ada ikan. Ia tahu selepas ikan-ikan di dalam air itu terdapat manusia lain, tetapi ia tidak mengakui persis bahwa yang dikenalnya seberang laut itu sebenarnya dirinya sendiri.

Ditambah lagi, kalaupun dia berusaha mengetahui lalu mengenalnya, ia didikte, dipaksa, ditekan supaya walaupun ia mengenal orang-orang di seberang sana itu dirinya sendiri, ia dibayar dan dengan dasar bayaran itu dipaksa untuk tidak mengakui bahwa mereka itu dirinya sendiri. Sebuah penyangkalan paksa, sebuah penderitaan yang begitu lama dideritanya.

Sebelum modernisasi ia mengira di dunia ini hanya dirinya dan suku-bangsanya. Di era penjajahan dikiranya orangnya ialah penjajahnya, dan sesama bangsa dan ras-nya itu musuhnya. Setelah kemerdekaan, rekan sesama Melanseia-nya itu diberi nama A, B, dan C, sehingga tidak senama dengan dirinya, yang membuat dirinya tidak sanggup berkata bahwa dirinya ialah dirinya, dan tetangganya itu juga ialah dirinya. Ia terpaksa harus mengaku ini sebagai “west papua” dan itu sebagai “papua new guinea”, ini sebagai Vanuatu dan itu sebagai West Papua, ini sebagia Solomon Islands dan itu sebagai West Papua, ini sebagai Fiji dan itu sebagai West Papua, bukannya kami ini Melanesia.

Tanda heran yang dimulai di Kepala Burung, pulau Mansinam, bahkan dari pulau-pulau Timor kini bersambung menjadi tanda heran berikutnya, “West Papua diakui sebagai ras Melanesia, bangsa Papua!”, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh NKRI. NKRI memaksa dirinya menyebut orang Melanesia di Tanah Papua sebagai orang Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Padahal tanah dan air di Indonesia bukan satu, beribu-ribu; bangsa bukan satu, beribu-ribu; bahasa juga apalagi bukan satu. Sebuah pembohongan diri sendiri, Indonesia menipu diri sendiri, dan penipuannya balik menelan dirinya sendiri, dan pada akhirnya KEBENARAN akan berjaya, dan di era kejayaan itu, tipudaya tidak punya kuasa lagi. Era kekalahan tipu-daya itu telah dimulai, di meja KTT MSG, di kota Honiara, Kepulauan Salomon.

Tanda heran ini menyusul tanda heran sebelumnya, yaitu beberapa bulan sebelumnya telah terjadi sebuah pertemuan akbar di kalangan pejuang dan organisasi perjuangan bangsa Papua di Port Vila, Republik Vanuatu dan di akhir pertemuan tersebut telah dibentuk sebuah wadah pemersatu, ULMWP, sebuah payung organisasi yang mempersatukan berbagai faksi yang ada selama ini.

Tanda heran di Honiara menyusul tanda heran di Port Vila. Dan Tanda heran di Honiara disusul oleh Tanda heran di Port Moresby, yaitu di Sidang PIF yang baru saja berakhir, di mana isu West Papua dibahas secara resmi, dan secara resmi pula diputuskan bahwa sebuah “Fact-Finding Mission” harus dikirim ke West Papua, Indonesia untuk mengusut berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua, di tangan polisi dan militer Indonesia.

Tanda heran di Vila, Honiara dan Moresby telah terjadi menyusul tanda-tanda heran sebelumnya, yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir, yaitu yang pertama Perdana Menteri Papua New Guinea sebagai seorang Papua, yang lahir dan besar di Tanah Papua, yang sukses menjadi Perdana Menteri di Tanah Papua secara resmi, dan secara dinas mengumumkan bahwa beliau akan “engage” Indonesia untuk membicarakan berbagai isu yang muncul di West Papua.

Tanda heran yang pernah dimulai di paling barat kepulauan Melanesia sedang mengikuti arus gelombang samudera pasifik, perlahan tetapi pasti, tenang tapi menghanyutkan. Pengakuan bangsa Papua sebagai ras Melanesia kali ini sudah merupakan tanda heran tonggak sejarah bagi identitas Melanesia sebagai sebuah ras yang terhimpit oleh ras Melayu di bagian Barat dan bangsa Eropa di bagian Selatan, dan Asia di bagian Utara.

Pengakuan orang West Papua sebagai rumpun Melanesia secara resmi atas nama negara-negara Melanesia merupakan titik tolak seluruh proses pengembalian jatidiri dan hak asasi yang melekat kepada manusia Melanesia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk manusia.

Mari kita doakan terus, sehingga tanda heran dan tanda heran ini terus berlanjut, sampai tanda heran terakhir ialah West Papua dan bangsa-bangsa lain di muka Bumi yang saat ini masih dijajah merdeka dan berdaulat di luar cengkeraman penjajah. Amin!

Artikel Mirip:

September 10, 2015 1

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

May 8, 2015 0

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka.

Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing faksi menjadi tersebar dan tidak terarah secara baik sehingga bangsa Papua dan bahkan para pejuang sendiri sulit membayangkan hasil kerja dan tindak-lanjut dari perjuangan yang sedang diperjuangkan.

Kini persoalan faksionalisasi sudah mati. Dengan pendirian ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014 maka tidak ada satupun orang Papua yang bisa mengkleim diri sebagai satu-satunya dan menyalahkan yang lain sebagai organisasi atau tokoh palsu atau bayaran. Kita semua sudah sehati, sejiwa, senasib, sepenanggunggan, se-tujuan, sekata.

Buahnya sangat jelas: dukungan dari seluruh masyarakat dan negara-negara Melanesia sudah mengalir tak terbendung. Dukungan dari Arfika tidak dapat dibendung juga. Mengalir semuanya sesuai hukum alam: Di mana ada pelanggaran HAM, di situ akan disoroti oleh manusia beradab di seluruh dunia; di mana ada penipuan, pasti ketahuan boroknya dan akan diperbaiki oleh kebenaran.

Setelah dukungan tunggal dari Negara Republik Vanuatu dan rakyat Vanuatu, kini rakyat Fiji sudah menyatakan dukungan terbuka, disponsori oleh gereja-gereja. Dukungan dari rakyat Solomon Islands juga sudah jelas. Apalagi yang kurang, dukungan dari orang Papua sendiri, yaitu dari Papua New Guinea, baik pemerintah dan rakyat serta gereja dan LSM sudah jelas sudah tidak dapat dibendung lagi.

Dukungan yang sudah membanjir ini tentu saja tidak dapat dibendung atau dialihkan oleh siapapun, karena dukungan ini bukan berasal dari emosi rasialisme atau fasisme, tetapi ditimbulkan oleh belas-kasihan manusia yang satu terhadap manusia yang tertindas dan teraniaya, manusia yang saban hari menerima nasib maut di moncong senjata penjajah.

Lalu pertanyaan selanjutnya ialah: Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Papua Merdeka News mengusulkan kepada segenap organ perjuangan kemerdekaan West Papua hal-hal berikut:

Pertama, para tokoh kemerdekaan West Papua dan organ-organ yang terlibat dalam ULMWP selalu berkoordinasi, berkonsultasi dan saling mendukung, baik secara pribadi, organisasi, dalam urusan pribadi, organisasi; dalam bentuk doa, dukungan moral ataupun dukunga finansial. “Komunikasi” di antara semua pihak “setiap hari” menjadi kunci pada saat ini dalam kondisi ini, demi mempertahankan spirit dan kesatuan dan keutuhan yang telah terbangun, sehingga tidak dirusak/ dikoyak oleh lawan.

Kedua, organ perjuangan Papua Merdeka agar terus melakukan sosialisasi perjuangan Papua Merdeka dan menggalang dukungan sumberdaya dari seluruh orang Papua: baik pejabat, petani, siswa/ mahasiswa, penganggur, Merah-Putih, Bintang-Kejora, Otsus-Merdeka, semuanya memberikan sumbangan menurut kemauan, kelebihan/kekurangan dan menurut kerelaan dan tanggungjawab.

Ketiga, Membentuk sebuah wadah bernama “West Papua Trust Fund”, yang dikelola oleh sebuah badan bernama Pundi Revolusi West Papua sehingga wadah ini memobilisasi, menganggarkan, mengorganisir, mempertanggungjawabkan dan mengatur pemanfaatan dana perjuangan Papua Merdeka.

Keempat, agenda perjuangan dipersatukan. Sudah jelas, agenda perjuangan Papua Merdeka sudah disatukan secara otomatis pada saat ULWP dibentuk. Akan tetapi ULWP sebagai sebuah organisasi perlu pertama-tama (1) membuka kantor sekretariat; kemudian kantor dimaksud diisi oleh para pekerja/ fungsionaris; dan selanjutnya mengorganisir semua kampanye Papua Merdeka secara terpusat. (2) Setelah ada kantor, maka mengatur kantor-kantor diplomasi untuk melobi negara-negara di seluruh dunia mendukung Papua Merdeka serta (3) menyusun rencana perjuangan jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

Semua orang tahu, bahwa perjuangan Papua Merdeka selalu bersifat faksional dan panas-panas tahi ayam. Kini salah satu sifat sudah dimatikan. Kini tunggu kita matikan sifat yang lain, “panas-panas tahi ayam” dengan empat saran di atas.

Semoga bermanfaat.

March 21, 2015 3

Sekarang Bukan Otsus Minus Lagi, tetapi NON Otsus

Sejak wacana dan perjuangan para Papindo yang ditugaskan di jabatan Pemerintah kolonial NKRI seperti Gubernur, Ketua I, DPRP dan Ketua MRP ramai-ramai bersemangat memperjuangkan apa yang mereka sendiri beri nama “Otsus Plus”, PMNews dan Tentara Revolusi West Papua langsung menyatakan “Itu bukan Otsus Plus, tetapi Otsus Minus”.

Tetapi dalam perkembangannya, bukan Otsus Minus, apalagi Otsus Plus, yang dilahirkan justru Non-Otsus, yaitu Bumi Cenderawasih dalam hukum penjajah Indonesia kembali ke salah satu provinsi NKRI yang sama statusnya secara hukum dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pantas saja status Non-Otsus yang bakalan disandang provinsi di Tanah Papua ini mendapat tanggapan dari gubernur Papua Lukas Enembe dan mengeluarkan pernyataan “bargaining”, yang menurut PMNews akan sulit dipenuhi.

Gubernur Nyatakan, “Otsus boleh Dihapus asal Papua diberi Kewenangan” seperti dilansir BintangPapua.com tanggal 15 November 2015. Arti lain dari pernyataan gubernur ini ialah,

“Waduh, saya gagal memperjuangkan Otsus Plus di akhir pemerintahan SBY, sekarang di pemerintahan Joko Widodo saya bukan siapa-siapa, jadi perjuangan saya sudah saya nyatakan gagal total, dan sekarang malahan status Otsus mau dihapus, Megawati ini perempuan pembunuh para tokoh Papua, saya juga terancam. Jadi lebih lunak saya minta kewenangan ajalah, daripada nyawa saya menjadi taruhan gara-gara tuntut Otsus Plus atau Otsus seperti nasib pendahulu saya Theys Eluay dan Jaap Solossa yang terang-terangan dibunuh di depan mata semua orang.”

Terlihat sepertinya Gubernur Provinsi Papua lupa apa yang diucapkannya saat meluncurkan dan memperjuangkan Otsus Plus beberapa bulan lalu. Ucapannya masih segar di telingan kita semua. Saat Otsus mau dihapus, semua perjuangan Otsus Plus dianggap tidak pernah ada. Padahal perjuangan yang dia luncurkan begitu menjadi Gubernur itu merupakan pertaruhan harga dirinya sebagai gubernur pertama dari Pegunungan Tengah Tanah Papua. Banyak dana, tenaga, waktu yang sudah dikuras habis-habisan. Tetapi cukup mengejutkan, Jakarta menganggapnya tidak ada apa-apanya, sama halnya Papua juga menganggapnya seolah-olah sepertinya tidak pernah terjadi apa-apa dengan Otsus.

Tiba-tiba begitu mendengar wacana penghapusan Otsus, Gubernur Papua langsung minta kewenangan. Padahal Gubernur lupa bahwa “Justru Kewenangan itu yang Mau diambil”, bukan Otsusnya. Otsus menekankan kewenangan entah dalam bentuk distribution of power atau delegation of power, yang jelas Otonomi berbicara tentang “kewenangan”.

Lalu kita bertanya, “Bagaimana caranya kewenangan tanpa Otsus?” Atau pertanyaan lain, “Apakah ada kewenangan di luar Otsus?” Tentu saja, Otsus dihapus berarti sama dengan kewenangan diambil. Itu sudah otomatis, itu pasti, dan itu konsekuensi logis secara hukum. Tidak bisa kita katakan Otonomi Boleh dihapus tetapi Kewenangan diberikan. Secara logika politik hukum tidak pas, karena dalam politik hukum, begitu UU Otsus dicabut, maka sudah termaktub di dalamnya kewenangan juga diambil kembali, bukan diberikan.

Yang harus dilakukan pemerintah Provinsi di Tanah Papua saat ini bukannya menyerah dan menuntut kewenangan yang sudah pasti terambil, tetapi bersiteguh mempertahanan dan memperjuangkan Otsus Plus yang merupakan inisiativ Gubernur kolonial di Tanah Papua dengan menyatakan bahwa Otsus boleh dihapus tetapi Otsus Plus tetap diperjuangkan sehingga rakyat Papua melihat betapa pejabat kolonial di Tanah Papua membela dan konsisten dengan perjuangan mereka, dan berharap kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya di bawah kepemimpinan mereka. Kalau tidak, kepercayaan yang selama ini dirayakan pasti menguap dan akibatnya rakyat Papua akan mengembara di belantara kebingungan mencari solusi menurut cara dan pendekatan mereka masing-masing.

Kalau itu yang terjadi, maka Papua Merdeka sudah pasti dan harus menjadi pilihan kita semua sebagai solusi yang tepat dan final, tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan alasan apapun juga. Selama ini Ketua I DPRP, Ketua MRP dan Gubernur Papua menyatakan Papua perlu orang yang punya hati dan membangun dengan hati itu menjadi buyar, menjadi kampanye politik belaka, menjadi tidak ada hubungan dengan hasil kerja nyata di lapangan. Memang demikian karena kegagalan Otsus Plus sudah pasti memalukan, tetapi sangat memalukan lagi dengan pencabutan Otsus di depan mata dan dari tangan para pemimpin asal pegunungan Tengah Papua. Dalam istilah kasar, para Kepala Suku Pegunungan Tengah sudah pasti akan menyuruh kalian

“Lepas koteka, kenakan Sali/ Tali saja, karena nyata-nyata kalian gagal total memperjuangkan aspirasi dan hak bangsa Papua di dalam NKRI!”

November 16, 2014 2

Jakarta sebenarnya MALAS TAHU dengan UU Otsus Plus

Yang salah dengan Gubernur Papua dan rombongannya ialah “menaruh harapan terlampau banyak, jauh lebih daripada kemampuan NKRI untuk memenuhinya”, demikian pernyataan dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua. Dari

Menurut suluhPAPUA.com, yang kurang ialah keterlibatan semua unsur masyarakat Papua (semua stakeholders). Beberapa anggota DPRP mengatakan pengajuan Draft UU Otsus Plus terkesan tergesa-gesa, anggota DPRP tidak tahu apa isi UU dimaksud. Berlawanan dengan itu rombongan yang dipimpin Gubernur Lukas Enembe mendesak agar Draft UU Otsus Plus yang sekarang ini telah mengalami 14 kali perubahan ini segera disahkan sebelum SBY mengakhiri masa kepemerintahannya 20 Oktober 2014.

Di tengah-tengah itu baik rakyat Papua secara umum, pimpinan Gereja maupun para aktivis Papua Merdeka menolak UU Otsus Plus yang menambah masalah di atas masalah yang sudah menumpuk begitu lama. Mereka menuntut Otsus Plus supaya dihentikan.

Di tingkat nasional NKRI, ada anggota DPR RI yang menerima dengan berterimakasih kepada pemerintah daerah dari tanah Papua, ada yang menolak dengan alasan pengajuan UU Otsus Plus ini tidak mengikuti prosedur pembuatan Undang-Undang di negara kolonial dimaksud.

Dikatakan dana yang dihabiskan ialah Rp.15 miliar, tidak terhitung berapa jumlah tenaga dan waktu yang telah dikuras untuk menghasilkan produk usulan UU Otsus Plus.

Sejah dari awal Gubernur Lukas Enembe dilantik, kita disuguhkan dengan sebuah janji yang menggiurkan, yaitu sebuah paket Otonomi Khusus yang Plus. Setelah itu pula proyek Otsus Plus ini diluncurkan. Dibentuklah tim, dengan Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda sebagai Koordinator.

Pengajuan Draft UU Otsus Plus ini penuh dengan keanehan-keanehan. Keanehan pertama, Gubernur Lukas Enembe terlampau percaya diri, jauh daripada realitas politik NKRI. Ia terlalu percaya, seolah-olah NKRI adalah milik orang tua kandungnya, padahal SBY sebagai presiden Kolonial NKRI hanyalah seorang Presiden kolonial, presiden dari negara yang menjajah tanah dan bangsa Papua. Naif memang, sikap ini.

Keanehan kedua, selain terlampau jauh percaya diri, Gubernur Kolonial NKRI Lukas Enembe juga slaah dalam hal terlampau berharap, atau mengharapkan terlampau banyak, melampaui kemampuan NKRI untuk memenuhinya. NKRI bukannya tidak mau, tidak juga menolak, tetapi yang jelas TIDAK MAMPU memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam Draft UU Otsus Plus versi Lukas Enembe dalam rangka agenda Papau Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera.

Keanehan kegita, sejak awal draft sampai akhir dari draft UU Otsus Plus ini diantar ke ibukota koloni Jakarta-pun Gubernur Provinsi Papua Barat bernama Abraham O. Atururi tidak pernah terlihat batang-hidungnya. Padahal baik Lukas Enembe maupun Bram Atururi sama-sama pimpinan BIN di tingkat provinsi, tetapi kelihatannya yang satu lebih kelas berat, lebih paham politik NKRI karena ia purnawirawan TNI, yang satunya berasal dari orang sipil, jadi tidak paham betul kemampuan NKRI memenuhi tuntutan-tuntutan yang termuat dalam Draft UU Otsus Plus.

Keanehan keempat, kan UU Otsus Plus ini sudah diajukan paling tidak setahun lalu, paling tidak sudah dilakukan revisi sebanyak 14 kali, akan tetapi sampai memasuki “Injuri Time” begitu menurut Yunus Wonda-pun draft ini belum juga tuntas, sampai akhirnya ditolak untuk disahkan sebelum 30 September 2014.

Selain keanehan pokok di atas, ada juga keanehan teknis, yang terlihat bukan aneh saja, tetapi bisa dikatakan “gila”. Yang pertama ialah Pasal yang mengatur Referendum, kalau NKRI menolak Draft UU Otsus Plus ini.

Yang kedua ialah proses penyusunan draft UU Otsus Plus sangat tertutup, sangat privat, terkesan bukan hanya tertutup tetapi sangat rahasia. Kerahasiaan itu dijaga ketat antara Gubernur Lukas Enembe, Ketua I DPRP Yunus Wonda dan Ketua MRP Murib. Ditambah Ketua DPRP Deerd Tabuni.

Yang ketiga ialah ancaman-ancaman yang dikeluarkan Gubernur Lukas Enembe, Ketua MPR Murib dan Ketua DPRP Deerd Tabuni, bahwa kalau UU Otsus Plus ini ditolak maka ketiganya akan mengundurkan diri dari posisi mereka, sampai-sampai mengancam akan meninggalkan Indonesia dan tinggal di negara lain.

Kalau kita kritisi pasal demi pasal dan point demi point, maka pasti banyak yang membuat kita bertanya:

Kok Gubernur Papua ini paham bahwa dia sedang berbicara dengan NKRI yang adalah negara kolonial apa tidak?
Kok jajarah pemerintah kolonial di Provinsi Papua terlalu banyak berharap kepada NKRI? Apa memang NKRI itu nenek-moyang mereka, orang tua mereka, saudara sebangsa-setanah air mereka?

Barangkali dari peristiwa yang melelahkan ini, yang akhirnya GAGAL TOTAL dan semua energi KEMBALI KE TITIK NOL ini kita semua belajar ungkapan Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa Mortimer kepada Lt. Gen. Amunggut Tabi pada tahun 2001 di Geneva, Siwitzerland,

“Sejelek apapun saudara-mu, kau tetap kembali melobi saudara-saudaramu sendiri untuk membela kasus Anda. Jangan terlalu banyak berharap kepada orang-orang di sini, apalagi berharap kepada saya orang kulit putih. Sebaik apapun Indonesia, mereka tetap adalah penjajah Anda! Jangan terlalu percaya kepada penjajah, jangan salah dengan berharap apapun dari mereka.”

October 1, 2014 0

Indonesia Akan Bubar itu Pasti

2015 INDONESIA PECAH MENJADI 42 NEGARA, INI BENDERANYA, demikian kami petik dari jaringan blog SUARA Kolaitaga.blogspot.com

Realitas dan fakta sejarah pertama yang menyulut apa yang dikatakan Suntani ini ialah bahwa SEMUA negara yang disebutkan di sini, bahkan ada juga yang belum disebutkan di sini ialah negara-negara yang sudah pernah ada di muka Bumi. Jadi, nama-nama negara dan Bendera Negara mereka yang disebutkan ialah sebuah fakta sejarah. Negara-negara ini pernah ada, tetapi dalam euphoria pengusiran penjajah Belanda, maka Sukarno memainkan politik licik dengan mengajak para pemimpin negara-negara ini untuk bergabung ke dalam NKRI.

Hasilnya apa? Pelanggaran HAM, penyangkalan bahwa pernah ada perjanjian, dan deklrasi NKRI oleh Soekarno.

Realitas kedua, bahwa setelah dibujuk masuk ke dalam NKRI, Soekarno malah melupakan janji liciknya dan menyatakan semua pihak harus bergabung ke dalam NKRI dan siapapun yang memberontak akan dibasmi sampai habis.

Untuk sekali belum ada survey atau jajak pendapat dilakukan oleh lembaga netral menanyakan identitas dari semua negara yang disebutkan di sini, dan alasan mengapa mereka bergabung ke dalam NKRI. Pasti kebanyakan akan menyatakan mereka bergabung sementara mengusir penjajah dan setelah itu Soekarno menjanjikan kemerdekaan kembali setelah penjajah keluar.

Paling tidak bahasa itu, trick itu yang dilakukan Soekarno terhadap salah satu tokoh Papua bernama JM Bonay, Gubernur Irian Barat pertama yang diangkat oleh Soekarno. Selang beberapa bulan/ tahun saja ia melarikan diri ke Belanda setelah datang ke Jakarta menagih janji Soekarno untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua. Waktu itu dia datang bertanya,

“Bapak kemarin ada janji berikan kemerdekaan, berikan kapal laut kepada masing-masing tokoh: saya, Kaisiepo dan …. Saya datang tanya kapan Bapak akan kasih? Soalnya Belanda sudah keluar dari Irian.”

Apa jawab Soekarno?

NKRI harga mati!, bukan harga hidup.

Apa yang dilakukan sang Gubernur?

Ia menyatakan mendukung Organisasi Papua Merdeka dan menjadi “leading figure” dalam kampanye Papua Merdeka di negeri Belanda sampai dia mati di sana dan dikuburkan di sana.

Itu potret politik NKRI ala Soekarno, dan itu hasil yang diperoleh masing-masing tokoh yang waktu itu melakukan “deal” dengan Soekarno.

Jadi, yang ketiga, setiap pemimpin dari sekian puluh negara yang didaftarkan di sini memiliki pengalaman pahit ditipu oleh Soekarno dan NKRI.

Hal keempat, pengalaman hidup bersama NKRI sangat pahit, penuh dengan intimidasi dan teror. Kalau Anda pernah ke luar negeri, katakanlah ke Malaysia atau Singapore saja, Anda akan merasakan “Apa artinya merdeka!” di sana. Di sana tidak ada teror dan intimidasi oleh aparat negara terhadap rakyatnya. Di sana hukum berlaku secara adil dan merata bagi semua pihak. Di sana kita dihargai sebagai manusia, sebagai individu, sebagai umat beragama, sebagai manusia berpendapat dan menyampaikan pendapat, sebagai manusia seutuhnya. Di Indoensia semuanya tidak ada! Mana ada?

Hal kelima, NKRI telah dibangun dengan darah, kebohongan dan maniulasi, jadi ia harus berakhir secara tragis sebagai negara gagal, seperti digambarkan oleh penulis buku ini: Djuyoto Suntani.

Siapa saja, individu atau kelompok yang tergabung dengan NKRi akan mengalami nasib sial, bukan mujur, karena bangsa ini menjadi terkutuk gara-gara banyak perbuatan melawan hukum alam dan hukum Allah. Siapa saja bergabung dengan NKRI akan kena getahnya, tanpa terkecuali. Siapa yang mau melepaskan diri daripadanya akan selamat sentosa.

Sekarang kita perlu pikirkan siapa atau apa yang bakalan memicu peristiwa ini terjadi? Dari pengalaman sejarah kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, pemicu utamanya ialah cekcok dan perpecahan di dalam tubuh NKRI sendiri yang akan menyebabkan kerajaan Jawa modern bernama NKRI akan runtuh. Pemicu kedua ialah lima hal sebagaimana disebutkan di atas. Pemicu ketiga ialah alasan-alasan hukum alam sebagaimana disebutkan Suntani. Menyangkut pertanyaan siapa? maka kita perlu ketahui bahwa para pemimpin yang akan menghancurkan NKRI ialah para Sukarno-is yang nasionalisme-nya fundamentalis dan membabi-buta, yang akan memicu kehancuran ini terjadi secara mendadak dan besar-besaran. Siapakah pemimpin Sukarno-is di Indonesia saat ini?

May 31, 2014 3

Ruang Demokrasi Dibungkam , AMP Datangi Mapolresta Surakarta

Surakarta – Hari ini, Kamis (16/01/2014), sejumlah pengurus beserta anggota Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Solo yang didampingi oleh Kuasa Hukum AMP yang ditugaskan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, mendatangi Mapolrestabes Kota Surakarta untuk melakukan audensi dengan pihak Polrestabes Surakarta, yang diduga telah melakukan upaya pembiaran terhadap upaya – upaya pembungkaman ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi kepada Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan diri GEMPITA.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwa sekelompok massa yang menamakan diri GEMPITA ini telah melakukan upaya provokasi terhadap aksi AMP yang digelar pada tanggal 19/12/2013 ( bertepatan dengan 52 Tahun TRIKORA ), namun upaya tersebut tidak berhasil, tidak puas dengan yang dilakukan kelompok massa ini kembali berulah dengan menyebarkan poster – poster bertuliskan ancaman, di kampus – kampus, dan jalanan yang biasanya dilalui oleh Mahasiswa Papua serta mereka lancarkan aksi teror dan intimidasi kepada Mahasiswa Papua di Kota Surakarta, namun aksi intimidasi dan teror yang dilakukan oleh kelopok massa ini, terkesan dibiarkan oleh Kepolisian Kota Surakarta, sebab pengurus AMP telah beberapa kali memasukan surat ke Polrestabes untuk diadakan audensi dengan pihak terkait , namun Polrestabes Surakarta terkesan menunda dan mengulur – ulur waktu untuk memfasilitasi pelaksanaan audensi.

Menanggapi sikap Kepolisian kota Surakarta yang terkesan lamban, maka AMP memutuskan untuk melakukan audensi dengan pihak Polrestabes Surakarta pada hari kamis, 16/01/2014, di Mapolresta Surakarta. Dalam audensi yang dihadiri oleh Pak Bowo (Wakasad Intel ) mewakili Polresta Surakaarta, Emanuel Gobay, S.H (Kuasa Hukum AMP) serta sejumlah pengurus AMP Solo ini, Kepolisian Surakarta mengatakan akan kembali mengevaluasi jajarannya dan berjanji akan menjamin kebebasan berekpresi dan HAM Aliansi Mahasiswa Papua di Kota Surakarta.

” hasil audensi dan masukan – masukan dari AMP, ini akan menjadi bahan evaluasi kami, dan kami berjanji akan menjamin kebebasan demokrasi dan HAM AMP di kota Surakarta”,

tegas Wakasad Intel Polretabes Surakarta. berita selengkapnya di sini.

Dari hasil audensi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] dengan pihak Mapolresta Surakarta ini, setidaknya memberikan sedikit gambaran dan pencerahan kepada kita semua, bahwa tidak selamanya Aksi demonstrasi yang kita lakukan itu harus berakhir dengan kericuhan ataupun bentrokan, sebab melihat dari hasil yang dicapai oleh AMP di solo ini jelas memberikan kita jalan untuk bergerak dan membuka kembali ruang demokrasi yang selama ini dibungkam di tanah Papua. [rk]

January 16, 2014 0