Seminar Nasional Dihentikan Peserta

Seperti diinformasikan sebelumnya (lihat di sini ) bahwa hari ini akan dilaksanakan sebuah seminar nasional. 43 Tahun Pepera. Seminar ini pada awalnya berjalan dengan suasana yang aman terkendali dan sangat sesuai dengan harapan para peserta yang ada.

Namun seiring waktu yang berjalan dari pembicara satu ke pembica lainnya, sangat jelas bahwa ada suatu hal yang berusaha ditutupi. yaitu fakta tentang Pepera yang cacat hukum itu, pepera yang tidak sesuai dan penuh dengan kebohongan. Fakta-fakta Pepera malah tidak dibahas tetapi langkah solusi masalah penyelesaian untuk Papua yang di bahas. Antara lain, solusi Papua dengan dialog, kemudian pembicaraan seputar otsus yang sebenarnya sudah tidak sesuai. sudah ditolak oleh masyarakat Bangsa Papua. Namun itulah kenyataan yang terjadi di republik ini.

Bahkan dalam seminar inipun terlalu berjalan dengan satu arah dimana mereka mengganggap bahwa generasi Papua sudah merasa bagian sah dari bangsa Indonesia. Sehingga persoalan sejarah Pepera yang terjadi tidak menjadi satu alasan juga yang membuat papua bergejolak tetapi mereka lebih melihat ke kegagalan otsus.

Situasi dan suasana semakin tidak terkontrol, luapan emosi peserta yang ada ketika pernyataan-pernyatan yang keluar dari seseorang mengatasnamakan mahasiswa Papua, yang menganggap mitos seputar pulau Papua sebagai naga dan juga Papua itu bagian utama dari berdirinya republik ini, sehingga pasti suatu saat nanti orang papua juga akan menjadi Presiden di republik indonesia.
Para peserta meminta pembicara tersebut untuk berdiam dan segera seminar ini ditutup karena tidak sesuai.
Bahkan seperti di tulisan seblumnya telah dimuat mengenai tujuan dari seminar ini, yaitu :

1. Menggali kembali semangat PEPERA 69, kaitannya dengan Sejarah Politik, Hukum internasional dan implementasi 43 tahun dalam membangun Papua yang sejahtera dan berkeadilan.
2. Menggali penjelasan semua pihak terkait upaya-upaya pemerintah yang telah dan tengah dilakukan di Papua demi terwujudnya masyarakat papua yan sejahtera dan berkeadlan
3. Menggali masukan masyarakat ( akademisi, LSM, dan tokoh Papua) terkait pelaksanaan otsus dan implementasi 43 Tahun dalam membangun papua yang sejahtera dan berkeadilan.
4. Meneguhkan kembali kepercayaan bersama bahwa otsus Papua merupakan kebijakan terbaik dalam penyelesaian persoalan-persoalan dipapua, namun implementasinya masih tersendat-sendat secara operasional.
5. Mencari titik temu dan sinergi programatik, semua pihak dalam penyelesaian konflik di papua secara damai, sejahtera dan berkeadilan.

Para peserta yang ada akhirnya meminta kepada Panitia untuk membubarkan dan menghentikan jalannya seminar ini. Dengan sedikit riak kecil dimana para paserta sempat melakukan aksi dengan suara-siara yang sangat keras untuk menentang dan melawan kepada panitia untuk segera jalannya seminar ditutup.
Akhirnya seminarpun ditutup. tanpa ada kompromi dan lain sebagainya.
==================================================================

Menurut pendapat saya, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Kini 43 tahun sudah berlalu, indonesia telah memaksakan kehendaknya atas papua tetapi tidak berhasil, karena sejak kemenangan pepera hingga saat ini, Bangsa Papua masih menuntut untuk kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Sudah banyak korban berjatuhan, sudah banya pembungkaman suara-suara, penghilangan nyawa. Semua untuk sebuah kesatuan palsu yang dibangun. Dulu kami generasi lahir dan langsung belajar pancasila, kami ditipu bahwa itu adalah idiologi dan dasar negara kami, ternyata setelah kami dewasa memahami apa yang sesungguhnya terjadi, kami tak merasa bagian dari negara ini… kini kami menuntut pada indonesia, belanda dan PBB untuk segera mengakui kedaulatan kami bangsa Papua.

Bahkan jangan lagi ada mimpi jika nanti suatu kelak kita akan menjadi presiden di republik indonesia,……
Hingga kini, indonesia menganggap adanya suara untuk kemerdekaan adalah karena kesejahteraan tetapi bagi kami sesungguhnya itu ada pembohongan kepada warga bangsanya, Papua menuntut kemerdekaan karena fakta sejarah kemerdekaan bangsanya sudah ada.
Maka indonesia harus dan segera untuk mengakui bahwa Papua sudah merdeka, indonesia harus meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan sejak tercetusnya trikora. Pepera 1969 dan berbagai kejadiaan lainnya. (PH)

July 9, 2012 0

Kronologis Penembakan Kepala Desa Di Kerom Papua Versi Warga

PAPUAN, Jakarta — Walaupun Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, serta berbagai petinggi Negara di Jakarta menyatakan pelaku penembakan adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Lambert Pekikir, namun masyarakat Keerom meragukan kebenaran informasi tersebut.

“Kami memiliki kronologis lain yang tidak sama dengan penjelasan petinggi-petinggi militer,” kata sebuah sumber yang juga warga Keerom, ketika dihubungi suarapapua.com, Kamis (5/7) siang.

Dijelaskan, pada pagi hari Kepala Desa (Johanes) sedang berkendaraan motor dalam keadaan yang aman terkendali. Ketika melintas (tempat kejadian penembakan), tiba-tiba ada satu mobil yang mengikuti dia dari belakang.

Mobil yang mengikuti itu menghampiri kepala desa yang saat itu masih diatas motor (sedang mengendarai), dari dalam mobil itu mengeluarkan tembakan yang diarahkan langsung ke kepalanya.

“Dan tembakan kedua bersarang di perut, akhirnya jatuh tersungkur disitu. Setelah itu, mobil tersebut segera melaju ke arah timur jalan,” jelasnya.

Karena masyarakat di sekitar mendengar tembakan dan ternyata menewaskan kepala desa mereka, maka masyarakat segera beramai-ramai ke tempat kejadian penembakan untuk mengangkat kepala desa (Johanes) yang sudah tidak bernyawa lagi.

“Saat masyarakat bingung, sedih dan sebagainya dan mencari tahu siapa pelaku penembakan, tidak lama kemudian datanglah mobil tentara dengan senjata lengkap, sehingga masyarakat sangat panik dan takut.

Melihat tentara, masyarakat melarikan diri ke hutan-hutan, karena kepala desa meraka ditembak, apalagi mereka punya pengalaman traumatis penembakan-penembakan yang pernah terjadi di wialyah itu pada tahun-tahun sebelumnya,” kata sumber ini.

Ketika masyarakat melarikan diri karena takut ditembak, akhirnya dijadikan sasaran penembakan dan berhasil menembak 8 orang asli Papua.

“Jumlah warga sipil yang ditembak adalah 8 orang, mereka murni bukan anggota OPM di bawah pimpinan Lamberth Pekikir,” katanya.

Lanjutnya, kemudian tentara mengejar dan menembak masyarakat yang melarikan diri ke hutan. Mobil yang tadinya menembak kepala desa tersebut kembali dari arah timur dan segera mengangkat Jenazah Johanes yang sudah tersungkur dan dimasukan ke dalam mobil dan segera melaju ke salah satu rumah sakit di Jayapura untuk diotopsi.

“Di berbagai media di Indonesia melaporkan kronologis yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan (tempat kejadian),” kata sumber ini .

Saat ini, pihak militer sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok Lambert Pekikir yang diduga sedang melarikan diri ke perbatasan PNG.

OKTOVIANUS POGAU

July 5, 2012 1

DIALOG PAPUA-JAKARTA MENJADI ISU REBUTAN BERBAGAI PIHAK

Masyarakat Papua memiliki pengalaman yang panjang dan pahit selama diintegrasikan degan NKRI, dan pengalaman pahit itu suda berakar urat dalam benak masyarakat asli Papua di bumi cenderawasih Papua dan kepercayaan bangsa Papua terhadap pemerintah NKRI suda tidak ada lagi.

Pegalaman pahit itu membuat masyarakat Papua akar pahit yang paling dalam dan tetap merasakan bahwa NKRI bukan bagian dari mereka dan mereka adalah suatu entitas suku bangsa yang berbeda karena Indonesia gagal mengindonesiakan Papua sejak tahun 1961 kepada “ Act of Free Choose” itu akar dari masalah yang tertanam di benak seluruh lapisan masyarakat asli Papua, proses ini yang tidak adil justru degan kekuatan militer mengintegrasikan bangsa Papua kedalam NKRI. Pola dan tingka militeristik itu terbawa sampai detik ini yang mengakibatkan permasalahaan besar dan pelanggaran Hak – Hak Asasi Manusia sebagai suatu etintas suku bangsa yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dari waktu-ke waktu.

Sehubungan degan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua adalah jelas masalah hak politik yang diabaikan oleh NKRI atas persengkongkolan politik maka perlu melibatkan pihak yang pernah bersekongkol degan masalah Papua, itu adalah jalan terbaik guna melihat akar masalah serta menyelesaikan pokok dan akar masalah yang terjadi di Papua.

Perlu kita menilai cara – cara penaganan oleh Jakarta dalam upaya mengindoneisiakan orang Papua sagat tidak pernah memperhatikan aspirasi murni sejak gaung dialog yang dikomandangkan oleh Almarhum. THEYS H.ELUAY. Karena pengalaman buruk yang dialami oleh bangsa Papua dari tindakan dan kebijakan NKRI sagat merugikan bangsa Papua dan tidak dianggap penting suar-suara manusia Papua justru NKRI mementingkan daerahnya dan wilayah kekuasaanya bukan manusia Papua yang dipentingkan oleh NKRI.

Untuk mengaburkan ketidak adilan pada “Act of Free Choose” Indonesia mengunakan Tri Komando Rakyat ( Trikora ) untuk membasmi orang Papua yang bertentangan atau tidak terima hasil pelaksanaan Pepera yang tidak adil maka kekuatan militer NKRI yang begerak membasmi orang Papua dari resim Soekarno kepada Soeharto dan sampai Reformasi yang akhinya masyarakat Papua degan bebas megeluarkan unek-unek dan keinginan mendasar dari hari nurani yang jujur dalam kongres Papua I dan II pada tahun 2000, namun akhirnya NKRI mala menawarkan Otonomi sejacara paksa yang akhirnya kekuatan militer digunakan untuk membasmi seorang tokoh karismatik yang bertentangan degan otonomi Almarhum THEYS.H ELUAY sehingga otonomi yang penuh darah itu diterapkan secara paksa dan hasilnya pula tidak sesuai degan yang diharapkan oleh NKRI.

Barangkat dari itu karena ketidak puasan atas perlakuan NKRI terhadap bangsa Papua,masyarakat Papua tetap menyuarakan aspirasinya karena dalam otonomi dinilai pembunuhan orang Papua semakin meningkat maka orang Papua tetapi ngotot untuk MERDEKA diluar dari NKRI. Maka guna menilai hasil dari penerapan dan kendala dalam penerapan otonomi khusus, NKRI melakukan riset evaluasi lewat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) akhinya LIPI menemukan berbagai masalah tambahan dan akar masalahnya adalah hak Politik bangsa Papua.

Degan demikian untuk membahas beberap pokok masalah yang disebut LIPI telah merumuskan DIALOG oleh jaringan damai Papua ( JDP ) degan konvensi yang lakukan di aulah Uncen telah kita melihat berbagai slogan entah TNI atau POLRI mengeluarkan “ KASIH ITU INDAH” tetapi pelaksanan tidak sesuai degan slogan tersebut dan slogan itu hanya menjadi perhihasan atau komoflasa bagi rakyat Papua dan pelaksanaan suda sagat bertentangan degan slogan tersebut diatas, dan semua hanya bersandiwara saja dan praktek tipu muslihat di tanah Papua.

Perlu sebagai bangsa Papua menilai secara kritis, pola penaganan aspirasi antara REFERENDUM dan DIALOG, ini ada main vertus yang perlu secara cermat diperhatikan sebagai bangsa Papua. Ada yang ingin DIALOG Di mediasi oleh orang ketiga, sekarang kita lihat bahwa degan adanya DIALOG harus difasilitasi oleh “orang ketiga” orang ketika yang dimaksud oleh beberapa tokoh geraja adalah dari Negara yang netral, namun orang ketika ini banyak yang dimanfaatkan oleh berbagai intitusi dan organisasi entah itu apakah degan hati nurani yang jujur untuk melihat akar masalah Papua atau melihat kulit masalah Papua tidak jelas bentuk motivasinya, karena belum ada juga format dialog yang jelas seperti yang di utarakan Pendeta GKIP Dr. Benny Giay dalam media tabloid jubi.

Kelihatanya mulai saling berlombah untuk mendiasi masalah Papua dalam proses DIALOG tetapi kita lihat motivasi mereka, karena yang mau mediasi entah itu dari lembaga mana tetapi mereka adalah orang NKRI dan sama hal juga menko polkam memilih orang – perorang atau lebaga, untuk ikut dalam proses DIALOG menurut versinya, atau keinginan Indonesia, hal ini sama pola justu pelanggaran dalam proses PEPERA ( Act of Free Choose ) kembali terjadi lagi yang ke tiga kali setelah keduanya adalah Otonomi secara Pakasa, dan proses dialog ini jelas untuk menjalankan UP4B yang mana untuk menjalankan itu nyawa seorang Pemimpin Vokal Mako Tabuni penantang Otonomi dan UP4B ditembak sama persis pola penaganan Almarhum THEYS H.ELUAY penantang kebijakan Otonomi khusus, maka untuk menerapkan UP4B mengkopolkam memilih orang sesuai degan pilihanya, dan orang pun berlomba-lombah untuk ikut mediasi dialog. Untuk memediasi karena tergerak degan motivasi jujur adil, dan bermartabat melihat dan memihak kepada kebenaran itu untuk melihat akar masalah Papua tidak hanya dikulit dan seolah – oleh masalah kesenjagan sosial, pembagunan dan sejenisnya, karena masalah Papua adalah masalah Hak Politik suatu entitas bangsa.

Kami sebagai orang Papua tetap mengikuti gelagat Jakarta dan gaya bermain dalam hal putar balik fakta dan sepak terjangnya dan kami memiliki diary dan catatan khusus degan gaya dan gelagat Jakarta dalam mengindonisiakan bangsa Papua serta upaya menutub kesalahan degan membuat dua kesahan kepada orang Papua, dan sekali lagi jika penaganan DIALOG tidak membahas masalah akar dan dasar persoalan maka UP4B dan sejenisnya tidak berjalan baik, dan berbuntut kepada kemerdekaan bangsa Papua itu jelas karena tawaran apa lagi Indonesia akan menawarkan kepada Negara-negara pendonor dana otonomi khusus dan UP4B? konsekwensinya berbuntut kepada Kemerdekaan Bangsa Papua.

Contributed:
Pemerhati: Allah,Alam dan Adat Papua
Korarit Munni

June 23, 2012 1

PRESIDEN SBY MEMUTAR BALIK KATA DEGAN MENGHIRAUKAN ASPIRASI PAPUA IBARAT PAPUA MINTA IKAN JAKARTA PAKSA KASI BATU

( Setelah Permainan Geme Teror dan Penembakan Terjadi, Jakarta Mulai Menyinggung Pembagunan Di Papua)

Perlu kita kaji secara baik dan secara tersirat kepada Presiden Indonesia (SBY ) degan sudut pandang budaya jawa, penyataan presiden lewat staf khusus Wilayah Papindo Velix Wainggai
Ternyata bisa dapat dilihat dari sisi tersiratnya bahwa Jakarta tidak mementingkan manusia Papua dan aspirasinya tetang beberapa usulan tokoh gereja baru-baru ini justru balik menekan untuk melakukan kebijakan pembagunan secara paksa di Papua.

Penyampaian terlulis lewat staf khusus untuk wilayah Papua Velix Wainggai yang dimuat di media Detik News pada minggu 17 juni 2012 bahwa; Situasi memanas di Papua disebut-sebut karena faktor sosial ekonomi yang tak kunjung selesai. Pemerintah menolak informasi itu degan menegaskan suda ada program jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan Papua.

Dalam penyampaian ini ternyata ada pihak yang menyatakan bahwa” situasi memanas di Papua disebut-sebut karena faktor sosial ekonomi yang tak kunjung selesai” pernyataan ini ada yang menyebut maka prersiden menolak , berarti dalam pemberitaan ini siapa yang mengatakan ? subjeknya tidak dijelaskan dan terjadi pengkaburan untuk membantah pernyataan yang kabur itu presiden mengatakan melalui staf khusus wilayah Papua Velix Wainggai bahwa “ Pemerintah menolak informasi itu degan menegaskan suda ada program jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan Papua” rupanya ada dua kubu yang terjadi bertolak belakang dalam pemerintahaan SBY, karena pemerintahaanya menolak informasi tentang masalah faktor sosial ekonomi yang tak kunjung selesai, perlu dipertanyakan bahwa oknum yang menyatakan informasi tertebut pemerintahan SBY tidak secara tegas menolak dan menyebutkan oknum tersebut bahwa kepada siapa pemerintah SBY membantah? Ataukah yang mengimforamsikan itu dikategorikan sama degan OTK alias orang tak dikenal? Ataukah presiden SBY sedang bermain wayang dwi fungsi di pentas? Dan Ataukah ada kekuatan tertentu di Jakarta yang sedang melawan pemerintahan presiden SBY ?

Dari kedua pernyataan konroversi ini sebenaranya maksud apa yang dimainkan oleh Jakarta untuk rakyat Papua?, karena dalam mengungkapkan kasus di Papua belum lama ini, presiden SBY katakan tuntaskan kasus di Papua degan segerah maka untuk penanganan kasus ini polisi melakukan tindakan tanpa prosedur yang tidak jelas sehingga mengkambing hitamkan dan menembak mati ketua I aktifis KNPB Mako Tabuni, terus disisi lain dalam pemberitaan pada tertulis oleh Velix Wainggay bahwa “Berulang kali, Presiden SBY selalu memberikan direktif kepada Kementerian/Lembaga, termasuk TNI/Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir business as usual, perlu terobosan, dan bahkan thinking outside the box,” tutur Velix dalam pernyataan tertulis, Minggu (17/6/2012).
Rupanya sesudah bermain di lapangan lain berbicara di media lain pula belakang untuk megkaburkan dan meniadakan isu-isu pelanggaran Ham yang terjadi di Papua, maka jelas semua pelanggaran adalah Perintah presiden.

Pernyataan ini keluar karena banyak tekanan kepada presiden SBY dalam menagani kasus papua secara konfehensip dan mengedepankan prinsip kemanusian dan demokrasi melalui menenerima aspirasi dari beberap tokoh agama dari Papua guna penyelesaian masalah mendasar di Papua, namun sebaliknya presiden mengeluarkan perintah untuk mengamankan Papua kepada institusi terkait seperti yang dikutip diatas namun ada yang bertolak belakang maka ada pembantahan terhadap informasi yang menyatakan Papua memanas karena faktor masalah sosial dan ekonomi perlu dilihat secara jernih dan kritis terhadap permainan antar kepentingan sehingga aspirasi dan masalah kemanusian di Papua tidak diperhatikan oleh Jakarta.

Dari pernyataan yang kontroversional diatas maka untuk saling mempertahankan kepentingan lahan bisnis mereka, manusia Papua menjadi korban bulan-bulanan aparat kemanan Indonesia TNI/PORLI di Papua, karena Jakarta tidak mementingkan manusia Papua tetapi Jakarta mementingkan tanah dan hasil kekayaan masyarakat Papua di tanah Papua, oleh sebab itu bangsa Papua menjadi korban kepentingan Jakarta. Dari pemberitaan media masa yang tidak saling singkronisasi menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia tidak mementingkan Manusia Papua melainkan mementingkan kekayaan alam bangsa Papua degan slogan “PEMBAGUNAN” slogan pembagunan ini yang menjadi ladang perebutan oleh kelompok berkempentingan di Jakarata dan berdampak dari itu masyarakat Papua menjadi korban dengan menstikmasisasi OPM dan separatis maka layak dikatakan Pemerintah Indonesia tidak serius melihat nilai kemanusiaan dan mengabaikan HAM di Papua malahan mementingkan Pembagunan dan mengedepankan pembagunan ibarat “ orang Papua minta ikan Jakarta paksa berikan batu” sama saja pemerintah Indonesia sama sekali tidak menghargai hak-hak dan aspirasi orang asli Papua maka Pemerintah Indonesia bukan berupaya membagun Manusia Papua melainkan Memusnahkan manusia Papua diatas tanah warisan leluhur mereka atas nama kebijakan Pembagunan.

June 18, 2012 1

INDONESIA POLICE MUST BE ABLE TO PUBLICITY THE PROJECTIL OF BULLET GAME TO TERROR AND SHOOTING DURING THE TECHNIQUE SCENE OF LOCATION

the Conduct of professionalism Indonesia police have to declare of public about the projectile of bullet from the murder as well as how they publishing to the public about shot dead of Mako Tabuni. The Indonesia police must be able to declare loudly trough proportional and professional work from which the type of bullet projectile and who the real actor behind the executor of the murder as long terror and shooting teken place in Jayapura Papua.
In this case Police not only can be considered that Makho Tabuni as an actor and puppeteer behind all these events. It is considered to close up the democratic space throgh repressive way by the Government of Indonesia to the people of West Papua.

Indonesia police soon as possible to publish either sample of projectile bullet taken from the victim through the manner of the scene, then all citizens and residents of Papua could also learn the results of police performance in revealing the actor was shooting for. If not still be indicate in this circumstatnce all shapes and effort in revealing cases of terror and shooting are part of close up democratic space and part of the reduce democratic process of the Papuan people.

The public can judge that the police action is only a form camouflage of the police operation carried out by a special team of Regional Police in Papua, performance and professional police disproportionately targeted because it is clear that the KNPB activist group that has being loudly voices the aspirations of the West Papuan. Indonesia can not afford to absorb this aspiration, although some Papuan are seeking dialogue Papua with Jakarta mediate by other neutral country but Indonesia addressed precisely this aspiration neglected forms of special operations contained in an clandestine intelligence operation this was to reduce the quasi-democratic form of expression.

Expectation to the near future the police should be able to reveal a bullet projectile of any incident in the city of Jayapura, if the government still considers Papua part of the Unitary Republic of Indonesia, police must be alleged the bullet projectile about the first shooting of the one of KNPB activist Terjoli Weya in front of KOREM Padambulan Jayapura last months ago and the shooting of foreigner in Base-G beach rivals.
Police performance in the eyes of the international community and the public can judge the professional Indonesia police, if all of these cases in unloading from the beginning to avoid the police understand the discrimination performance.

Indonesian police are not only shooting the Mako Tabuni with stated that had prosecute the masterminds and perpetrators of the shooting in order to obfuscate the truth in the eyes of publicity through various media, but the bullet has not been announced projectile means finding out where the bullets and weapons that can be obtained and the actors can use it?, then keep track of who the provider of weapons and bullets? It must be published, but the police are not able to reveal it then, clearly indicated police have camouflage, or the government of Indonesia twisting facts just to muffle the democratic space in the land of Papua.

Based on the assessment is appropriate to say the nation of Papua in colonization and neo-colonial Homeland of Papua, this was approve and the firing was part of the terror and intimidation by Indonesia government against Papuans to suppress democracy.

June 17, 2012 0

POLISI INDONESIA HARUS MAMPU MENGUNGKAPKAN PROJECTIL PELURU DARI HASIL OLAH TKP SELAMA TEROR DAN PENEMBAKAN DI KOTA JAYAPURA

Kinerja polisi Indonesia harus mampu menyatakan kepada publik secara lantang ebagaimana ungkapan dalam proses penembakan Mako Tabuni di Perumnas III Waena, agar prolisi harus bekerja proporsional dan profesional, dari mana jenis projectil peluru dan siapa sebenarnya aktor dari pada semua serangkaian peristiwa ini, jika bukan demikian polisi tidak hanya bisa dianggap bahwa Makho Tabuni sebagai aktor dan dalang dibalik semua peristiwa ini. Hal ini dianggap menutup ruang demokrasi secara refresif oleh Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

Kepolisian Indonesia segerah mempublikasikan hasil projektil peluru yang diambil baik itu dari korban melalui ola tempat kejadian, maka semua warga Papua maupun warga Indonesia bisa mengetahu hasil dari kinerja kepolisian Indonesi dalam mengungkap kasus dan aktor penembakan selama ini. Jika tidak tetap dianggap semua bentuk dan upaya dalam mengungkapkan kasus teror dan penembakan adalah bagian dari menutup ruang demokrasi di tanah Papua dan bagian dari proses meredam ruang penyaluran demokrasi masyarakat Papua.

Publik bisa menilai bahwa tindakan polisi hanya suatu kamoplase dari bentuk operasi polisi yang dilakukan oleh tim Kusus POLDA Papua, kinerja polisi tidak proporsional dan profesional karena jelas yang diincar justru kelompok aktivis KNP yang selama ini degan keras menyuarakan aspirasi bangsa Papua. Indonesia tidak mampu untuk meredam aspirasi ini walaupun sebagian bangsa Papua sedang mengupayakan dialog degan Jakarta justru aspirasi ini diabaikan ditanggapi degan bentuk-bentuk operasi khusus yang dimuat dalam operasi klendestin inteligen Indonesia guna meredam semu bentuk ungkapan secara demokrasi.

Diharpakan dalam waktu dekat polisi Indonesia harus mampu mengungkapkan projectile peluru dari setiap kejadian di kota jayapura, jika pemerintah Indonesia masih menganggap Papua bagian dari NKRI buktikan projektil penembakan pertama terhadap saudara Terjoli Weya di depan KOREM Padambulan lalu belanjut kepada penembakan terhadap Warga Asing di pantai Base-G dan seterunya. Kinerja polisi dimata masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia bisa menilai kenerja polisi Indonesia apabila semua kasus ini di bongkar dari awalnya agar tidak terjadi paham diskriminasi kinerja polisi.

Polisi Indonesia tidak hanya degan penembakan MAKO TABUNI dinyatakan bahwa suda mengusut dalang dan pelaku penembakan guna mengaburkan yang sebenarnya di mata publi lewat berbagai media masa tetapi projetil pelurunya belum diumumkan berarti harus mencari tahu dari mana peluru dan senjata yang dapat diperoleh dan pelaku dapat memakainya?, lalu melacak siapa penyedia senjata dan peluru tersebut? Itu harus dipublikasikan jika polisi tidak mampu mengungkap hal tersebut maka, jelas diindikasikan polisi berkamoplase, atau pemerintah Indonesia memutarbalik fakta hanya guna meredam ruang demokrasi di tanah Papua.

Berdasarkan penilaian tersebut layak dikatakan bangsa Papua dalam Penjajahan neo-kolonial NKRI dan Papua bukan bagian dari NKRI semua bentuk teror dan penembakan adalah bagian dari teror dan intimidari oleh NKRI terhadap warga asli Papua untuk membungkam ruang demokrasi.

June 17, 2012 0

BIG LIE, MAKO TABUNI SHOT DEAD WHEN THREATEN OFFICIALS

PAPUAN, Jakarta — Related news Mako Tabuni shot, Chairman of the National Committee of West Papua (KNPB) by the police in Waena , Jayapura, received responses from Dorus Wakum, Human Rights Activist (HAM) in Jakarta.

“Mako Tabuni shot shows the character of the security forces and the government of Indonesia is very barbaric and inhumane.

This is a gross human rights violations, and officers who did the shooting should be prosecuted, “said Dorus, when contacted suarapapua.com, this afternoon, Friday (15/6).

By Dorus, thugs or terrorists is not even worthy of being shot to death in place, let alone use a type of long-barreled firearm.

“Mako shot with a long-barreled weapon by plainclothes police officers. He did not take the fight against the authorities, let alone have a firearm as alleged security forces, “said Wakum.

Based on the information obtained, further Dorus, Mako did not take the fight, let alone seize weapons belonging to officers returned fire.

“The news spread a lie that high-ranking police that Mako Tabuni was shot for trying to fight, this is totally untrue,” Dorus defense.

Warpo Wetipo, one of the administrators KNPB said that Mako was shot while eating betel nuts in the third round of the ojock station in Waena Perumnas III together with a second cab colleagues.

“Without question, the plainclothes officers got out of the car died instantly embank Mako Tabuni. This event is witnessed by the mass and spin around a few activists KNPB taxi III Housing Authority, “added Warpo.

When this body was interred Mako Tabuni at the funeral home on post 7 Sentani, and the funeral will be conducted tomorrow.

June 16, 2012 0

TURUT BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA ATAS TERTEMBAKNYA PEMIMPIN AKTIVIS KNPB, MAKO TABUNI

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, kami dari Kantor Secretariat-General bersama segenap pejuang kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua menyampaikan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas tewasnya Pimpinan Aktivis KNPB pejuang Hak-Hak Dasar Bangsa Papua di tangan aparat penjajah NKRI yang telah lama dan terus-menerus membunuh banyak anggota masyarakat Papua yang berteriak menuntut hak-haknya yang telah diperkosa, berawal dari peristiwa penyerahan wilayah West Irian dari penjajah Kerajaan Belanda kepada UNTEA, yang kemudian mengantar kepada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang kita kenal dan tentang karena penuh dengan pelanggaran HAM, cacat secara hukum dan praktek demokrasi universal.

Para Almarhum Pimpinan Aktivis KNPB pejuang bangsa telah meninggalkan kita dan bergabung bersama para pahlawan yang telah tiada, demi hargadiri, harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa dan tanah leluhur kita, bukan sekedar untuk kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kemabukan, yang bermuara kepada kedagingan dalam rangka melayani ego dan kerakusan belaka, bertujuan jangka pendek dan keuntungan pribadi belaka, seperti pandangan dan perbuatan kaum pendukung NKRI. Kita berjuang bukan untuk sesenduk atau sepiring nasi, bukan meminta belas kasihan, bukan juga meminta perhatian. Karena itu kita tidak menuntut pengusutan atas pembunuhannya kepada penjajah yang datang bukan untuk menghargai dan mengakui, tetapi untuk merampok, menjarah, memperkosa dan membunuh.

Jangan Takut! Jangan ragu dan bimbang! Jangan menyerah! Karena sejarah perjuangan telah mengajar kita dan kita telah belajar dari kesalahan untuk berbenah dan maju. Kita telah ada dalam rel perjuangan yang benar. Dan kita pasti akan mencapai cita-cita kita yang mulia, karena harga telah dibayar oleh para pahlawan kita.
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 15 Juni 2012
==============================
Secretary-General,

June 15, 2012 0

FUNGSIONARIS OPM TETAP MENUDING INDONESIA MELAKUKAN TEROR NEGARA TERHADAP WARGA PAPUA MELALUI OPERASI KLENDESTIN GUNA MELUMPUHKAN AKTIVIS PAPUA

( Sejumlah Kasus Penembakan di Akhir Pekan Merupakan Operasi Klendestin Intelijen Indonesia )

Kasus penembakan dan teror terjadi di beberapa tempat di Papua pada umumnya dan di kota jayapura beberapa pekan merupahkan bentuk dan skenario operasi klendestin yang telah di organisir oleh inteligen Indonesia degan tujuan memojokan dan melumpuhkan gerakan aktivis yang selama ini telah menyuarahkan hak-hak dasar bangsa Papua degan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka mengungkap kasus ini ada bebera modus operasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap perjuagan rakyat Papua, operasi klendestin ini dilakukan degan beberapa kasus teror dan penembakan yang terjadi di kota Jayapura terutama pada saudara Theryoli Weya anggota KNPB ditembak sejak pulang dari orasi dan kasus ini belum diungkap oleh aparat kepolisian Indonesia, terjadi beberapa penembakan terhadap warga asing dan warga asli papua dan non Papua dalam rangka menuduh dan membumkam perjuangan aktivis KNPB yang selama ini vocal untuk memperjuangkan hak-hak dasar bangsa Papua.

Sebelum melakukan penembakan terhadap salah satu pemimpin aktivis KNPB Musa Tabuni, kepala intelijen Indonesia ( BIN ) telah menlontarkan pernyataan yang menyatakan pihak OPM dari hutan telah bergabung dengan aktivis didalam Kota maka dilakukan operasi untuk tertuju kepada para aktivis KNPB yang akhinya menembak mati MAKO TABUNI dan kedua rekanya, kedua rekanya ditembak mati tempat sementara Mako Tabuni ditembak dan dibawa kedalam mobil.

Untuk mengkleim dan menyatakan kepada publik oleh Mengkopolkam Indonesia menyatakan MAKO TABUNI di tembak mati oleh POLISI karena saat penangkapan berupaya melawan akhinya polisi melumpuhkan Mako Tabuni, ini adalah salah satu bantuk pembohongan publik dan mendiskriditkan perjuangan aktivis KNPB karena dilihat kedua rekanya ditembak mati ditempat, guna mengaburkan bukti bahwa Mako Membawa bebearapa peluru dan satu alat Pistol.
OPM tetap menilai tindakan operasi ini dalam rangka membungkam perjuangan rakyat Papua degan cara-cara meneror, mengintimidasi dan menembak aktivis pejuang HAM di tanah Papua, Indonesia berupaya dalam memperburuk perjuagan KNPB di publik Internasional.

Polisi juga menembak kedua rekan mako dalam rangka mengkelabui bukti, karena mako tidak membawa pistol dan beberap amunisi, untuk mengkleim bahwa mako melakukan perlawanan degan senjata api, polisi juga menembak mati kedua rekan yang bersama degan MAKO TABUNI di tempat kejadian.
Indonesia jelas bertanggung jawab terhadap semu aksi penembakan sampai pada penembakan aktivis KNPB MAKO TABUNI merupahan Operasi Klendestin untuk membungkam perjuangan rakyat Papua secara democrasi untuk menuntut hak-hak dasar bangsa Papua yang diperjuangka oleh Aktivis KNPB.

Contributed: Fungsionaris OPM

June 14, 2012 3

INDONESIA POLICE SHOT DEAD THE KNPB ACTIVIST MAKO TABUNI

( Indonesia Police offensive Operation More Creating Tension and The Murky Issue of Human Rights Violations in Papua )

Indonesia police efforts to reveal the terror shooting in Jayapura finally did not get the persecutor of the shooting, The Indonesia police and Detachment 88 has been shot dead KNPB activist movement leader Mako Tabuni at 11:03 am in Perumnas III Waena Jayapura.

It is clearly evident that the efforts of terror and the firing of an Indonesian intelligence operations in order to scapegoat any human rights activists in Papua. Arrests and shootings by police KNPB activist front man Indonesia proved that what the police investigation against terrorists shooting effort is a public fraud because it is behind the terror police arrest activists and shooting without a clear legal procedures.

Indonesia police action was brutally against the Papuans as KNPB activists and serious human rights violations, and police actions are not in order to reveal cases of terror shootings in Jayapura area but pure forms of special operations that have been in Instruction President of Indonesia to increase the police’s elite troops to Papua and that is framework of special operations.

President of the Republic Indonesia should be responsible to all forms of special operation that is discrimination against indigenous Papuans in their own land. this operation is a pure form of gross human rights violations made by Indonesia against Papuan communities.

The Shooting of KNPB activist Mako Tabuni is pure special operations ridden by reason of the case to reveals the terror and the recent shootings in the city of Jayapura. That have proven that the police are not investigating the case but the terror arrests and shootings the activists .

Police do not protect the Papuans as part of Indonesia but the police cruse as the enemy and pure partisanship in order to secure the non-Papuan population in Papua it is an act of discriminative operation and eliminates the lives of Papuans and the operation is an act of terror that the State done specifically for the people of Papua.

This form of operation designed into the performance of Indonesia through Police uncover reasons for the shooting and terror in the city of Jayapura and trying to avoid other forms of human rights violations in Papua.

This action in order to divert world attention that the police provide security crimes in Papua, and discredit the efforts of activists KNPB as criminals and police in Indonesia exploit that opportunity to shoot a criminal issue and kidnap the human rights activist in Papua.

June 14, 2012 1