BEDAH BUKU PAPUA MENGGUGAT: Berikan Hak Demokrasi Rakyat Papua!

Tuesday, 31 August 2004
Written by ambolom
Monday, 30 August 2004
YOGYAKARTA [WPNews] – “Walaupun dalam pengantarnya, Saudara Sem Karoba dan kawan-kawan (Tim Penulis, Red) menyatakan diri bahwa bukan politisi, tapi setelah saya membacanya ternyata buku ini sudah sangat jelas adalah sebuah manifesto politik. Karena hampir semua isi buku ini memuat pertanyaan-pertanyaan politik yang menggugat “proyek otonomisasi NKRI di Papua Barat”. Pernyataan-pertanyaan politik itu senantiasa didahului dengan paparan kasus untuk memperkuat pernyataan yang dikedepankan serta diakhiri dengan sederetan pertanyaan-pertanyaan tajam.”

Demikian AA. GN. Ari Dwipayana, SIP, MSi, dosen Fisipol UGM, ketika tampil membedah buku “Papua Menggugat II” (Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat) karya Sem Karoba dkk yang digelar di Aula Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I” Yogyakarta, hari Senin (30/8) tadi.

Buku ini diterbitkan dalam tiga jilid. Bagian Kesatu (Papua Mencatat) berisi catatan seputar politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat, reaksi terhadapnya, disertai beberapa contoh kasus politik di dunia dan Asia Pasifik. Bagian Kedua (Papua Berteori) mengkaji arti kata Otonomi
(Khusus) yang dalam real politiknya disebut pembangunan, disertai arti, wujud, politisasi Otsus dan latarbelakangnya dalam perspektif HAM, Prinsip Demokrasi, Hukum serta Teori Pembangunan di Tiga Dunia dan Dunia Ketiga.

Sedangkan Bagian Ketiga (Papua Menggugat) dengan berdasarkan catatan retorika, realitas dan kajian teori Otus, serta kebijakannya di lapangan, maka Papua menyampaikan gugatan kepada Indonesia. Gugatan kali ini punya dua dalih utama. Bahwa, Otsus II (2002-2007) ini murni hasil konspirasi Internasional, tindak lanjut dari limbah politik Otsus I (1963-1988). Kemudian disimpulkan dalam ‘Pasal Kosong’, bahwa kebijakan ini tidak saja mengorbankan Bumi Cenderawasih dengan segala habitatnya, tetapi juga tidak menguntungkan NKRI karena nyatanya Indonesia telah lama diperalat habis-habisan.

Dalam bahasa Sem Karoba, “Politik Otonomisasi di Papua Barat telah memalangkan nasib, menjerumuskan bangsa Papua Barat dan bangsa Indonesia dari krisis yang satu kepada kemalangan yang lain; tanpa perikemanusiaan, tanpa menghargai HAM, dengan melanggar prinsip Demokrasi dan Hukum, untuk kepentingan mesin-mesin kapitalisme-imperialis yang mengutamakan growth, modernism, developmentalism, welferism, socialism, dengan menggadaikan dan melacurkan diri dalam retorika politik yang memalukan.”

Membaca isi buku-buku yang diterbitkan oleh WatchPapua ini, Ari Dwipayana menarik kesimpulan bahwa pertanyaan dan pernyataan penulis menjadi semacam “alat pemancing” yang cukup berhasil karena dengan pertanyaan tajam yang dibuatnya bisa merangsang naluri keingintahuan untuk terus mengikuti substansi-informasi yang dipaparkan halaman demi halaman dalam buku ini.

”Buku ini mengungkapkan yang sebenarnya. Karena paparannya tentang informasi subversi [alternatif] di tengah hegemoni informasi sepihak tentang Papua. Banyak yang tidak ‘sekaya’ Sem Karoba dalam memperoleh data-informasi tentang ‘apa yang sebenarnya terjadi di Papua’. Jadi, buku ini paling tidak menjawab kebutuhan publik dalam mewacanakan kebijakan Otsus itu. Isinya memang penuh analisis kritis yang didukung data kasus-fakta (induktif) dan argumen-pernyataan (deduktif), sehingga mempertajam wacana terhadap Otonomi Khusus itu sendiri,” kata pria asal Bali ini.

Karena, lanjutnya, Papua seperti juga daerah-daerah lain di luar Jakarta selalu menjadi “anak haram” dan menempati posisi pinggiran dalam lalu lintas informasi yang mendunia. “Informasi selalu penuh versi utama dan didominasi Jakarta,” kata dosen Fisipol UGM ini. Dia mengakui bahwa Sem Karoba dkk berhasil mengungkapkan pesan politik dengan cukup banyak perbendaharaan kata-kata yang cukup provokatif, seperti “Desentralisasi Kejahatan” [hal: 78], “Persundalan” [hal: 151], “Memabukkan dengan paha putih!” [hal: 309], dan seterusnya.

Lebih menariknya, kata Dwipayana, adanya studi komparasi perbandingan) praktik penerapan Otonomi Khusus di berbagai belahan dunia, baik Otsus untuk kalangan Indegenous People Saami di Skanavia, Otonomi untuk etnik Inuit di Kanada, Romas hingga Otsus untuk orang Gaelic dan Celtic di Irlandia [hal. 207-241] maupun format otonomisasi di Asia Pasifik, termasuk kasus Otsus di Bougainvilea di PNG [hal. 243-265]. “Studi komparasi tentang penerapan otonomi khusus bagi etnik minoritas ini sangat membantu memberikan bingkai yang lebih lengkap mengenai sejarah marginalisasi etnik minoritas dan pada saat bersamaan kita juga akan diajak mengeksplorasi perjuangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa (nations) termarginalkan dalam sebuah nation-state guna membangun sebuah format demokrasi yang menghargai minoritas,” paparnya.

Untuk Otsus bagi Provinsi Papua, Ari Dwipayana sepakat bahwa desain, konsep dan implementasi politik desentralisasi (otonomi) sangat tidak jelas, cacat substansi, kabur atau sengaja dibuat kabur. Kekaburan ini semakin jelas ketika Indonesia menerapkan dua desain politik yang sama sekali berbeda pada saat bersamaan, yakni UU NO. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya (Barat, Tengah dan Timur) yang kemudian diperkuat oleh Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irja, serta produk kedua adalah UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

“Inilah akar soal. Kedua produk politik Jakarta itu konsepnya (desain-basis pijakan teoritik dan alasan) berbeda. Jadi, akibat dari itu jelas rakyat Papua adalah korbannya,” ujarnya lagi.

Pada acara bedah buku peserta tampak antusias mengikutinya. Terutama ketika sesi tanya jawab tiba. Sejumlah ide pemikiran juga sempat disampaikan peserta yang hadir.

Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Galang Press, yang menerbitkan buku ini. Pihaknya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan untuk dicetak dan pada dasarnya mendukung setiap penulisan buku-buku Papua. “Ini buku yang kedua, sebelumnya kami terbitkan buku Papua Menggugat I tentang kematian Theys,“ jelasnya. Dan, rupanya pihak Galang Press sedang mempersiapkan sebuah unit usaha penerbitan khusus Papua.

Efendy Payokwa, Ketua Ikatan Pelajar-Mahasiwa Papua Yogyakarta mengatakan, pihaknya menerima kehadiran buku ini sebagai wujud ekspresi dan cerminan terciptanya iklim ilmiah di kalangan mahasiswa Papua. Sedangkan menurut Ketua AMP Yogyakarta, Jimmy Omy Erelak, “Menulis buku sangat berarti, karena sampai 50-100 tahun pun masih dibaca oleh generasi berikutnya. Jadi, semua pembicaraan kita itu akan berguna bila kita tulis dalam buku,” ujarnya sembari menjelaskan bahwa AMP-DeMMaK sudah menerbitkan 14 buku.

Sementara pembicara kedua, Yusuf Lakaseng, Ketua Umum KPP-PRD, berhalangan hadir karena sedang berada di Sulawesi. Wakil Ketua I KPP PRD, Ari Haryanto, menyebut, produk kebijakan Indonesia dengan pemberian Otsus itu bukanlah jawaban terhadap kebutuhan rakyat Papua, melainkan justru semakin menambah perihnya luka batin rakyat Papua. Karena, kata dia, kebijakan pemerintah itu tidak murni dan Otsus merupakan bagian dari memperkuat posisinya intuk memenuhi kepentingan ekonomi bagi negara Indonesia.

Dengan topik “Kepentingan ekonomi kapitalisme dan Neo-liberalisme global terhadap Otonomi Khusus di Papua”, Ari Haryanto mengatakan kebijakan Jakarta itu jelas bukan tanpa tujuan dan target tertentu yang hendak dicapai. Paket Otsus itu mau tidak mau harus dibuat Indonesia ketika sudah berada dalam posisi terjepit diantara aspirasi merde rakyat Papua dan kewajiban Indonesia sebagai bagian dari dunia dalam menjaga integritas, keutuhan dan kesinambungannya.

Itu sebabnya, Otsus dipaksakan kepada rakyat hanya karena nafsunya hendak menguasai alam Papua yang kaya raya, bukan karena Indonesia mencintai rakyat Papua. “Indonesia pegang Papua karena kekayaan alamnya. Kalau Papua lepas, Indonesia mau dapat sumber devisa negara dari mana lagi? Jadi, bagaimana pun Indonesia tetap ngotot mempertahankan Papua. Itu bukan karena mencintai sodara-sodari Papua, tetapi karena kepentingan ekonomi dunia. Sehingga jalan terakhir itu dikasih Otonomi Khsusus agar Papua tetap di NKRI,” jelas Ari Haryanto.

Suasana semakin hidup tatkala Demianus Tari Wanembo, Ketua Komite Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (KP AMP) tampil membawakan makalah berjudul “Papua dalam Sejarah Kekerasan”. Otonomi Khusus bagi Papua, kata Demianus, adalah salah satu bentuk kekerasan politik yang dilakukan Indonesia. Sebab, pemberlakuan Otsus itu bentuk rekolonialisasi yang dipaksakan dan menghasilkan berbagai bentuk kekerasan. “Setelah Otsus dipaksakan, menyusul kebijakan pemekaran wilayah itu merupakan stereotipe pemerintah Indonesia yang militeristik. Indonesia itu selalu saja: Tulis lain, Bicara lain, dan Kerja juga lain,” ungkapnya.

Menurutnya, perjuangan rakyat Papua Barat untuk mengembalikan hak kebangsaannya telah berlangsung kurang lebih 40 tahun. “Ironisnya, banyak diantara kaum intelektual, politisi dan birokrat Indonesia saat ini tidak mengetahui secara jelas atau sengaja melupakan apa pokok penyebab serta dasar hukum yang melandasi perjuangan tersebut,” ujar Demianus.

Ia kemudian membuka lembaran sejarah kekerasan Papua dalam dua bagian yakni kekerasan sejarah politik dan kekerasan struktural. Memang NKRI terbentuk karena sejarah penjajahan Belanda. Ungkapan penderitaan yang muncul akibat penindasan atas rakyat Indonesia telah melahirkan kesadaran bersama diantara semua etnis dari Sabang sampai Maluku untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak mereka.

“Tetapi melihat aspek sejarah politik, kami mau bilang status politik Papua Barat sebagai sebuah negara dan rakyat yang dianekasasi itu masih memiliki hak menentukan nasib sendiri,” serunya.

Sejak kehilangan hak kebangsaan melalui PEPERA 1969, berbagai bentuk kekerasan terus dialami rakyat Papua. Sejalan penyerahan status hukum wilayah Papua Barat secara sepihak oleh PBB kepada NKRI pada 1 Mei 1962, saat itulah Papua dengan seluruh keberadaannya memasuki masa-masa suram. Berbagai bentuk kekerasan secara struktural yang dilakukan NKRI itu, diantaranya mencakup kekerasan politik, ekonomi, kekerasan budaya, hukum, sosial serta kekerasan secara kejiwaan.

Sejak perebutan Papua oleh bangsa kolonialis hingga dekolonialisasi bangsa Indonesia, selama itu pula terjadi berbagai permasalah di Tanah Papua. Dan, itu justru memunculkan beragam pertikaian politik yang tanpa henti-hentinya hingga hari ini. Catatan sejarah Papua telah menyimpan bukti-bukti konspirasi politik atas Bangsa dan Tanah Papua selama ini. Pertikaian politik yang berdampak pada penderitaan berkepanjangan adalah awal dari fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang berdampak pada timbulnya konflik yang berkepanjangan pula hingga kini.

Pemberlakuan Otsus di Papua adalah kepanjangan tangan dari imperialisme kapital global guna menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat Papua. Terbukti ketika paket Otsus tahap pertama tahun 1969 (PEPERA) untuk menjawab aspirasi rakyat Papua berdaulat sendiri berdampak pada korban harta, nyawa dan hak asasi manusia (HAM) dilecehkan. Skenario yang sama pula dilakukan Indonesia melalui paket Otsus tahun 2001, yang ujung-ujungnya muncul pro-kontra diantara rakyat Papua itu sendiri.

Kita masih ingat tahun 1998 dalam goresan sejarah Papua yakni gema tuntutan rakyat Papua atas hak-hak Demokrasi yang semula dikebiri, sehingga Indonesia meresponsnya dengan memberikan “gula-gula politik” –sekadar sebagai lips service– yang salah kaprah dan tidak sesuai keinginan rakyat Papua yaitu Paket OtSus yang pada dasarnya justru sangat kontraproduktif dengan dialektika sejarah Papua selama ini.

Sekalipun Otsus ditolak rakyat Papua tapi tetap mereka paksakan. Ironisnya, aspirasi rakyat Papua selalu dijawab dengan popor senjata, intimidasi dan terror melalui alat negara yaitu aparat Indonesia (militer). Padahal, paket Otsus itu sendiri bila dikaji secara ilmiah, sama sekali
tidak signifikan sebab dasar pemberlakuan Otsus itu karena rakyat Papua menuntut diberikannya hak demokrasi sebagai solusi penyelesaian konflik yang terus terjadi di Tanah Papua.

Dasar pijakan implementasi Otsus Papua adalah menjurus pada dua kepentingan belaka yakni kepentingan ekonomi dan politik semata. Rakyat Papua menilai pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam pengambilan kebijakan penyelesaian permasalahan. Itu artinya Indonesia sama sekali tidak mau perduli dan hidup bersama rakyat Papua.

Menurut Demianus Tari Wanembo, untuk mengakhiri berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua, maka hendaknya Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasibnya melalui mekanisme Referendum. Sebab menghadapi tuntutan rakyat dengan menggunakan kekuatan militer dan kekerasan bukanlah jalan terbaik, melainkan justru posisi NKRI dimata dunia internasional semakin terpuruk.

“Bagi kami rakyat Papua, NKRI boleh saja mengklaim hasil PEPERA 1969 itu sah dan tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM oleh Indonesia sejak penyerahan status wilayah hukum Papua itu sudah cukup untuk Papua lepas dari NKRI,” ujar Demianus.
***
Reportase: yamoye@westpapuanews.com
Last Updated ( Tuesday, 31 August 2004 )

August 1, 2004 0

Gen. TPN PB Mathias Wenda: PDP adalah Nama Lain dari TPN/OPM

Nov 2, 2003
Author: WPNews

– Siapa Mau Membubarkannya sama saja dengan Melawan Kedaulatan Rakyat Papua Barat
Menanggapi pernyataan Alex Mebri (mantan atau pelarian yang mengaku diri anggota OPM) di berbagai media massa Indonesia seperti dalam WPNews, Editorial Kolektif WPNews mewawancarai langsung Panglima Tertinggi TPN/OPM untuk meminta keterangan lanjutan tentang “rapat umum” seperti diakui Mebri.

Berikut petikan wawancara per telepon.

WPNews: Selamat pagi, ketemu lagi Bapak lewat telepon.

TPN/OPM: Selamat pagi anak-anak, ada berita apa dan tanya apa lagi?

WPNews: Kami mau tanya tentang rapat akbar yang Bapak selenggarakan dengan rencana untuk membubarkan Presidium Dewan Papua (PDP) seperti dilansir berbagai media massa Indonesia.

TPN/OPM: Wah, bingung kah? Kesalahan kamu yang pertama adalah kamu mau tanya Bapak karena laporan media massa Indonesia. Kenapa kamu harus begitu? Kenapa harus tanya? Kamu kan tahu sendiri, itu media penjajah, kenapa harus kamu tanya lagi? Memang mereka punya kewajiban untuk manipulasi opini supaya rakyat Indonesia rasa tenang, karena sementara ini mereka marah, jadi mereka mau kasih tenang. Kenapa orang Papua harus tanya seperti ini?

WPNews: Lalu… (dipotong)

TPN/OPM: Dengar dulu, kamu punya kesalahan. Kedua, kalian tahu siapa Aleks itu? Kalau tidak tahu kenapa harus menjadi pertanyaan? Kenapa kalian masih lagi percaya kepada kaki tangan NKRI? Kenapa kamu tidak bisa anggap orang-orang seperti itu angin lalu saja? Kenapa kamu tidak tahu bahwa itu omongan seharga sepiring nasi?

Ketiga, Indonesia nyata-nyata GAGAL BESAR dalam apa yang mereka bilang “membangun Papua” karena ternyata mereka tidak sanggup dan tidak akan pernah bisa membujuk orang Papua untuk tetap tinggal dengan NKRI. Mereka tangkap orang-orang ‘mantan’ di pinggir jalan, dikasih makan, dibayar, lalu disuruh omong ini dan itu. Orang Papua mana yang mau dengar kepada para mantan-mantan itu?

WPNews: Katanya mau bikin dewan adat lalu gantikan PDP?

TPN/OPM: Masih percaya lagi? Begini, Dewan Adat di manapun di dunia ini dilindungi oleh Undang-Undang Nasional dan Internasional. Kamu baca baik-baik UU itu semua. Semua Dewan Adat di dunia terjamin secara hukum dan malahan dilindungi dengan banyak sekali aturan. Lalu, Dewan Adat itu bukan Dewan Politik atau Dewan Militer Papua Barat. Mereka urus adat, urus hukum adat, urus nilai adat, urus perkara adat. Mereka tidak urus politik. Hanya NKRI yang selalu lihat Dewan Adat di Papua Barat sebagai alat politik, karena mereka miskin dengan pengetahuan tentang hal-hal ini. Kalau Ketua-Ketua Adat bangkit membela rakyat mereka, itu karena mereka punya peran sebagai Kepala Adat, Kepala Keluarga dari Adat itu, bukan karena mereka politikus atau tentara Papua Barat.

Jadi, kalau ada yang pakai nama Adat untuk menggantikan PDP, maka itu jelas permainan Indonesia karena yang tidak tahu adat adalah Indonesia itu. Jadi mereka pikir, setelah itu mereka mau larang semua Dewan Adat karena mereka mau matikan PDP, dan lain-lain. Dengan begitu mereka mau ciptakan persoalan antara orang Papua sendiri. Bapak harap orang PDP pintar baca ini. Mereka pintar.

Jadi, PDP harus tahu, bahwa Dewan Adat suku mana saja yang ada di tanah air itu harus dilindungi, dipelihara dan perlu ada kerjasama, tetapi bukan dalam rangka menjalankan mandat yang diberikan kepada PDP, tetapi dalam urusan adat, karena orang PDP juga orang adat.

WPNews: Kata Aleks bahwa kemerdekaan yang dia inginkan adalah kemerdekaan ekonomi, sosial bukan politik?

TPN/OPM: Itu bahasa basi, sudah kuno, bukti kemiskinan pengertian mereka tentang suara orang Papua. Bahasanya sama saja dengan Panglima Kodam Trikora, Gubernur Koloni Papua, tahu kah? Mereka sama saja, satu aliran, satu bahasa, satu hati, satu negara, satu bangsa. Kalian mau dengar mereka? Mau ditipu lagi? Saya tahu kalian tidak sebodoh yang mereka pikir.

WPNews: Kalau seandainya Aleks Mebri benar-benar mewujudkan niatnya?

TPN/OPM: Kamu ada di mana? Saya ada di mana? Kita semua mati baru bisa toh? Takut apa lagi? Ini kita ada pada pihak kebenaran! Kita tidak akan kalah! Kita sudah menang. Tinggal PDP saja yang perlu mainkan perannya dengan berani dan tidak menipu banyak.

WPNews: Dulu Panglima Operasi Dalam Negeri Alm. Kol. TPN PB Simon Alom pernah pimpin pasukan Bapak untuk tutup Kantor PDP dan Foreri tanggal 30 Agustus 2000, apakah ada hubungan?

TPN/OPM: Oh, itu perintahnya lain, itu isunya lain, dan alasannya juga lain. Bapak perintahkan itu karena PDP waktu itu tipu banyak. Bukan karena saya mau “merdeka” seperti yang Mebri bilang itu. Tapi karena saya mau PDP bikin seperti yang dia bilang, tidak putar balik. Secara hukum memang, kunci pintu kedua kantor itu masih Bapak pegang. Itu bukti bahwa PDP secara hukum adat Papua sudah diambil alih oleh TPN/OPM. Mereka sadar atau tidak, itu fakta.

WPNews: Artinya PDP sudah dibubarkan oleh TPN/OPM?

TPN/OPM: Artinya, TPN/OPM sudah menang. Artinya sekarang ini suara murni rakyat Papua yang sedang jalan di dalam PDP. Jadi, PDP sekarang adalah nama lain dari TPN/OPM.

Tetapi Bapak tahu, masih ada anggota PDP yang kelelawar dan sundal karena mereka jual diri kepada orang Barat dan orang Indonesia. Tetapi tanah Papua tidak buta. Tanah ini ada orang yang punya. Yang punya itu akan, sudah dan sedang menghakimi mereka. Penjilat bangsa Papua akan lenyap sebelum kita menginjak Tanah Kanaan, tanah perjanjian itu.

November 2, 2003 2

Theys Hiyo Eluay: “Hak (Papua) Merdeka Dicopot Sukarno”

THEYS Hiyo Eluay ternyata tidak hanya dekat dengan Abdurrahman Wahid, tapi juga dengan beberapa artis cantik. Ini terungkap dalam acara wawancara dengan artis di Televisi Pendidikan Indonesia, Jumat pagi lalu. Dalam kesempatan itu, Ayu Azhari mengucapkan belasungkawa atas tewasnya Theys Hiyo Eluay, yang bukan artis dan bukan pejabat tinggi Indonesia. Yang lebih mengejutkan, Ayu juga mengaku sangat dekat dengan Theys. “Kami sahabat,” ujar sang pemain sinetron yang memenangi penghargaan sebagai aktris terbaik dalam Festival Film Asia Pasifik belum lama ini. Ayu bahkan memanggilnya “Om Theys”, “Sementara anak-anak saya memanggilnya Opa Theys,” katanya.

Itu bukan pengakuan sepihak. Pertengahan bulan lalu, kepada TEMPO, Theys dengan bangganya memamerkan fotonya bersama Ayu Azhari. Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) ini juga menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan si artis cantik. Dia juga, katanya, akan mengundang Ayu ke sebuah acara di Papua.

Tidak hanya itu. Beberapa hari sebelumnya, Theys juga bela-belain menemui artis pujaannya yang lain, Dewi Yull. “Karena saya dan istri saya sangat kagum dengan Dokter Sartika yang dia perankan,” ujarnya sambil tersenyum. Lelaki berambut dan berjanggut putih ini juga cukup dekat dengan Titiek Puspa. “Karena ulang tahun kami berdekatan,” ujar Theys, lalu terbahak.

Tokoh perjuangan kemerdekaan tanah Papua itu memang penuh kontroversi. Selain lama berkecimpung di dunia politik dan dekat dengan penguasa politik, kehidupannya pun penuh kontroversi. Ia seperti mengikuti arah angin bertiup. Dia mengaku membenci Sukarno yang “mencaplok” Papua. Namun, Theys tetap mengagumi sang Proklamator—bahkan salah satu anaknya diberi nama Soekarno. Dia juga membenci TNI—tapi seorang anaknya dinamai Acub Zaenal. Ia juga “meminjam” nama Sartika dari Dewi Yull untuk nama anak perempuannya.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua, jalan yang ditempuh Theys pun cukup berliku. Dia sangat terlibat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969—meski sekarang dia menolak bentuk referendum yang bagaimanapun. Di zaman Orde Baru, dia anggota DPRD dari Fraksi Karya Pembangunan dalam tiga periode. Namun, setelah tidak dicalonkan lagi pada Pemilu 1992, dia kembali bersuara keras tentang kemerdekaan Papua.

Puncaknya terjadi ketika Theys bersama rakyat Papua menyatakan dekrit dan mengibarkan Bintang Kejora (bendera Papua) pada 1 Desember 1999 dan 1 Mei 2000. Dia juga menandatangani komunike politik pada Musyawarah Besar Dewan Papua di Jayapura, 23-24 Februari 2000. Dan pada 29 Mei-4 Juni 2000, dia menggelar Kongres Nasional II Papua Barat, atau yang dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, di Jayapura. Kongres itu kemudian menjadi heboh karena mendapat bantuan Rp 1 miliar dari Presiden (waktu itu) Abdurrahman Wahid.

Theys memang cukup dekat dengan Abdurrahman. Bahkan, selagi Abdurrahman digoyang, ia sempat mengancamkan pemisahan diri Papua dari RI kalau Abdurrahman digulingkan. Balasannya, saat Theys di Jakarta pertengahan Oktober lalu, Abdurrahman Wahid menyatakan kesediaannya menjadi saksi (yang meringankan?) dalam proses hukum yang sedang dia jalani dengan tuduhan melakukan tindakan makar terhadap RI. (Tapi akhirnya tidak jadi.)

Theys memang pemimpin, politisi—dan juga manusia biasa. Sebanyak yang kagum, sebanyak itu pula yang membencinya. Banyak yang dia perjuangkan. Setidaknya itulah yang dia katakan ketika ditemui TEMPO di Jakarta saat para anggota DPRD Papua, DPR, dan pemerintah membicarakan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua. Berikut ini petikan wawancara Purwani Diyah Prabandari dari TEMPO dengan Theys di Hotel Arcadia, Jalan Wahid Hasyim, pertengahan Oktober lalu—sebulan sebelum dia ditemukan tewas di Koya Tengah, sekitar 40 kilometer dari Jayapura.

Apa pendapat Anda dengan akan segera disetujuinya Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua?
Itu bukan urusan saya. Saya tak mau menerima ide otonomi. Saya hanya berpikir soal Papua merdeka.

Jadi, kesepakatan tidak mempengaruhi Anda?
Tidak.

Meski sebelum menyetujui nama Provinsi Papua, perdebatannya alot?
Itu bukanlah kemenangan. Papua bukanlah Provinsi Papua, tapi bangsa Papua. Jadi, Papua (akan) menjadi negara sendiri.

Bagaimana dengan sistem pembagian kekayaan alam dalam UU Otonomi Khusus?
Kami yang punya kekayaan. Pemerintah (yang harus) meminta kepada kami agar menyerahkan kekayaan. Kemudian mereka membaginya, 80 persen untuk kami dan 20 persen untuk pemerintah pusat. Kami yang mestinya membagi. Kami punya perasaan. Indonesia sudah membantu kami selama ini. Dan kami akan tetap berjuang dengan damai dan cinta kasih. Memang kami masih diperlakukan dengan kekerasan. Juga banyak terjadi pem-bunuhan. Tapi kami tidak membalas.

Terus, apa yang akan dilakukan oleh PDP dan Anda sendiri?
PDP tetap akan melakukan upaya lobi sampai tercapai dialog, baik nasional maupun internasional. Ini kami lakukan agar Indonesia secepatnya mengembalikan hak bangsa Papua seperti sebelum 1 Desember 1961, yaitu hak untuk merdeka, yang dicopot oleh Sukarno dengan Operasi Trikora. Waktu itu, Bung Karno menyatakan operasi tersebut untuk membubarkan negara boneka Papua. Padahal yang sebenarnya ada adalah Negara Papua, bukan negara boneka Papua. Orang Papua sudah berdiri sendiri. Papua sudah merdeka.

Tapi bukankah masuknya Papua ke wilayah Indonesia dengan Penetapan Pendapat Rakyat dan sudah diterima masyarakat internasional (PBB)?
Tapi itu cerita Bung Karno saja.

Lalu apa yang akan dilakukan PDP?
Pemerintah pura-pura tidak mengerti bangsa Papua. Bangsa Papua tidak suka kekerasan. Karena itu, PDP dalam perjuangannya selalu mengutamakan perdamaian dan cinta kasih. Makanya perlu diadakan dialog-dialog nasional dan internasional.

Upaya PDP di tingkat internasional?
Tahun lalu, ada perwakilan PDP ke PBB. Dan kami berbicara di Sidang Umum PBB. Hanya, kita belum diterima penuh.

Tapi Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyatakan mendukung integritas wilayah Indonesia, yang berarti Papua termasuk di dalamnya?
Orang Papua sendiri yang tahu keinginannya, bukan Kofi Annan, bukan AS. Ini soal harga diri. Bangsa Indonesia yang harus menentukan. Demikian pula bangsa Papua. PBB hanya sebagai tempat melapor. PBB bukan segala-galanya.

Tapi, sewaktu ada Kongres Papua, Presiden Abdurrahman Wahid mendukung, bahkan membantu Rp 1 miliar. Tidakkah itu bisa mengubah keinginan PDP?
Kami memang menemui beliau dan minta beliau datang ke Kongres Rakyat Papua. Beliau merestuinya, bahkan membantu dana Rp 1 miliar. Beliau selalu mendengarkan hati nurani. Bahkan beliau bersedia membuka kongres. Tapi ada tekanan dari kiri-kanan, dari orang-orang yang suka membunuhi rakyat. Mereka tidak menginginkan Gus Dur membuka kongres.

Banyak yang khawatir, kalau kongres dilangsungkan, itu akan memicu aksi kekerasan.
Kongres Rakyat Papua bukanlah macam penyerang gedung World Trade Center di AS. Kita berbicara baik-baik. Rakyat mau berbicara dengan bebas, tidak ingin ada kekerasan. Jadi, kita rakyat Papua hanya ingin dialog terus-menerus. Ini dalam rangka pelurusan sejarah, yaitu kembali kepada apa yang terjadi pada 1 Desember 1961. Dan beliau menyambut baik.

Apakah dia menyampaikan pesan tertentu bagi masyarakat Papua saat memberikan Rp 1 miliar itu?
Tidak ada pesan dari beliau. Beliau mengatakan begini, “Pak Theys, pasti saya akan beri rakyat Papua Rp 1 miliar,” (tapi) beliau tidak mengatakan kami tidak boleh begini atau begitu. Dan beliau mengatakan bahwa uang tersebut bukan uang KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ini bantuan murni.

Bagaimana dengan pemerintah sekarang?
Sampai saat ini, pemerintah belum mem-buka diri untuk dialog lewat PDP. Ada baiknya pemerintah mau berdialog, sehingga ada hasil yang disepakati.

Mungkinkah melakukan kompromi dengan menerima otonomi khusus dulu sebelum referendum?
Rakyat, dalam kongres, tidak memberikan mandat untuk menerima otonomi ataupun referendum. Jadi, PDP melakukan dialog-dialog di AS atau PBB agar hak kami dikembalikan. PDP tidak melobi untuk otonomi khusus. Rakyat memberi mandat untuk merdeka, sehingga PDP tidak melibatkan diri dalam upaya pembicaraan masalah otonomi khusus. Sebab, rakyat tidak menghendaki otonomi khusus. Karena itu, PDP juga dengan penuh ketekunan dan keikhlasan menjalankan amanat rakyat dalam Kongres Rakyat Papua. Rakyat merasa kemerdekaan harus dicapai. Maka kami minta hak itu dikembalikan.

Apa keberatannya PDP belum juga berinisiatif untuk berdialog dengan pemerintah sekarang?
Di Kongres Rakyat Papua, mereka (rakyat) tidak memberi mandat otonomi khusus. Jadi, yang harus kami lakukan mengupayakan agar kemerdekaan dikembalikan.

Bagaimana dengan PBB?
Kemerdekaan kami direbut (oleh RI) dengan kekerasan, intimidasi, dan rekayasa. Sebenarnya, pada 1962, sudah ada pembicaraan di PBB antara Indonesia dan Belanda. Kita telah merdeka pada 1961. Kami juga mengirim delegasi, tapi tidak dimasukkan dalam dialog. PBB cacat hukum. Mereka tidak bisa berbicara atas nama rakyat Papua. Ini tanah Papua, bukan tanah PBB atau tanah Indonesia atau tanah Belanda. Tidak pernah sampai hari ini AS berbicara tentang perjanjian tahun 1969. Kita adalah negara merdeka. Kita sudah punya bendera dan lagu kebangsaan. Itu gila.

Bagaimana sebenarnya hubungan OPM dengan PDP karena terdengar sering terjadi konflik di antara keduanya?
Sebenarnya kami satu. OPM ataupun PDP menginginkan Papua merdeka. Pada 1998, kami minta mereka melebur dalam perjuangan. Bukan OPM lagi, tapi perjuangan semesta bangsa Papua. Dengan demikian, mereka merupakan bagian dari rakyat Papua. Jadi kita terima. Dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan itu gerakan separatisme. Tapi saya bantah. Tidak ada separatisme di Papua. Yang ada adalah perjuangan demi harga diri. Jadi bukan OPM. Tapi Organisasi Papua Merdeka bukan separatisme. Kami tidak menerima kata itu.

Dengan bergantinya presiden dari Abdurrahman ke Megawati?
Meski Indonesia berganti presiden, perjuangan bangsa Papua tetap jalan. Kita berhenti berjuang hanya apabila Yesus “diganti”. Dalam doa kepada Tuhan, kita berbicara kebenaran. Indonesia merdeka pada “18 Agustus” 1945, itu benar. Dan kemudian Indonesia memiliki UUD 1945, yang dalam pembukaannya disebutkan dengan jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, bangsa Papua juga punya hak untuk merdeka.

Tapi apa PDP benar-benar merepresentasikan seluruh rakyat Papua? Sebab, masih ada orang yang mau berintegrasi dengan Indonesia, bahkan menerima otonomi khusus.
Seluruh rakyat Papua, kecil-besar, tua-muda, lelaki-perempuan, yang tinggal di dalam atau di luar negeri, yang hidup ataupun yang mati, semua menghendaki kemerdekaan Papua. Hanya segelintir yang tidak demikian, orang-orang semacam Freddie Numberi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka menipu diri sendiri, bangsa Papua, dan juga menipu Tuhan.

Bagaimana dengan kemungkinan referendum seperti Timor Timur?
No way. Papua adalah segala-galanya. Dan Papua tidak bisa dibandingkan dengan Tim-Tim. Tim-Tim belum pernah merdeka. Tapi Papua sudah merdeka. Kami sudah mendeklarasikannya. Kami punya lagu kebangsaan dan bendera negara, berbeda dengan Tim-Tim.

Tapi Anda pernah menjadi anggota DPRD selama tiga periode.
Anda tahu kondisi saat itu. Kita tidak boleh bicara beda. Berpikir beda pun sudah dibunuh.
(Di akhir pertemuan sambil makan siang, TEMPO berniat membayar. Tapi Theys langsung menolaknya. “Tidak. Saya ini bapak bangsa Papua. Dan kamu adalah anakku. Jadi, bapak punya kewajiban membayari anaknya,” ujar Theys sambil terbahak-bahak.)

TEMPO, No. 38/XXX/19 – 25 November 2001. http://dir.groups.yahoo.com/group/PPDi/message/1891

November 25, 2001 2

West Papua – Still struggling for freedom

Sem Karoba is a student leader and representative of the West Papua Presidium Council (West Papua's alternative to the Indonesian government) who is on his second visit to Ireland, lobbying for international support for his people. More than 100,000 West Papuans have been killed in the last 41 years. For all these years, people in West Papua have fought for the right to self-determination. — Sem Karoba is a student leader and representative of the West Papua Presidium Council (West Papua’s alternative to the Indonesian government) who is on his second visit to Ireland, lobbying for international support for his people. More than 100,000 West Papuans have been killed in the last 41 years. For all these years, people in West Papua have fought for the right to self-determination.

However, their struggle and their rights have been ignored not only by the media, but also by the leaders of the international community, who worry more about how the possible “Balkanisation” of Indonesia would affect their economies than about the lives and future of West Papuans. The fact that West Papuans are sitting on some of the world’s richest deposits of oil, copper, gold and silver does not help. In fact, that is a large part of the reason they are suffering now.

Everything started back in the 1950s, when the Netherlands – which ruled West Papua since 1883 – recognised the Papuan right to self-determination in accordance with Article 72 of the Charter of the United Nation. Had not Indonesia interfered, West Papua would have achieved self-determination by 1970 – as happened to the eastern part of the island, Papua New Guinea, which gained full independence from the British in 1975.

But Indonesia wanted to integrate West Papua into its territories, and in 1961, Indonesian president Sukarno chose armed conflict to force the issue at a time when the first parliament had already been installed in West Papua and the national anthem and Papuan flag had been introduced. The Dutch government agreed with the US and Indonesia – with the support of the United Nations – to transfer sovereignty to Indonesia. After years of terror and repression, a fraudulent ‘referendum was held in 1969, when 1,025 people voted under duress, on behalf of a population of a million, to join Indonesia.

Since then, West Papuans have suffered genocide while the country’s resources have been taken away by US Free Port, mining gold and copper and by Britain BP’s gas projects. Their land and culture is under threat as the Indonesians keep implementing a very aggressive transmigration policy – with many similarities to the Plantation in Ireland.

For West Papuans, the so-called democratisation of Indonesia has not meant any change. The governments of Sukarno, Suharto, Wahid or Sukarno’s daughter’s, Megawati Sukarnoputri, have only brought them increasing suffering and repression.

But West Papuans feel that their time have come. They rely on the East Timor experience to know it is possible to break away from the Indonesian colonial power, but again, the international community’s role is crucial for their plans. This is the reason why Karoba is back in Ireland.

Phoblacht: The last time you visited Ireland, in the summer of 2001, Wahid was president of Indonesia. Since then, he has been deposed and Megawati Sukarnoputri has taken the reins of the country. How has this change affected West Papua’s situation?

Sem Karoba: The presidency of Megawati is like Suharto’s. The military are the main players in politics. However, they have changed their ways: they would ask Parliament to approve their bills, as some of their activities in Aceh and West Papua need parliamentary sanction. However, there are many army representatives who sit in parliament. They have money and power, and the reason they use to justify their actions is that this is the only way to preserve Indonesia as it is. This is the way of nationalism. So, the politicians do not have the strength to argue with them. Even Megawati cannot take any action against those members of the army who were behind the attack against her office in 1997. The army officer in command at the time of the attack is now on his second term as governor of Jakarta city.

AP: In 2001, you mentioned that there were possibilities of advancing the situation while Wahid was in power, as he was more of a negotiator. What about Megawati?

SK: Now the door is closed. They are not talking any more. Since the last time I was in Ireland, Theys Eluay, the leader of the West Papuan Presidium Council, has been killed (the Institute for Human Rights Study and Advocacy reported that he had been abducted, tortured and assassinated). I left Ireland in October 2001 and I was still travelling when news of his death reached me in November. Another elder from the area I am from was also poisoned after attending a meeting on sustainable development in Bali.

Finishing off the leaders was the policy after Megawati came to power. She actually proposed this policy to Wahid – we have gotten hold of this document recently – who opposed it. As soon as she took power, she started killing the leaders in Aceh and West Papua.

Due to pressure from the international community – who are pushing for the idea of autonomy – she had to order the withdrawal of the Indonesian Special Forces from West Papua at the beginning of the month. This was due to their many mistakes, like the killing of two US citizens last year. So now, officially the Special Forces are not present in West Papua, but they are still there, and the militia is still there.

AP: What are West Papuans doing at the moment?

SK: What we are trying to do is bring our situation to the attention of the international community. The Indonesians are not interested in dialogue, so we need international pressure. They go to London, New York and Canberra to ask for opinion and these three countries are telling them that Indonesia should keep West Papua. If Indonesia took over West Papua when the Dutch left it was not only because they wanted to do it, but because the international community allowed them to do it. So now we are going to the international lobby to ask them to force Indonesia into dialogue.

AP: The problem is that the international community is now too focused on what is happening in relation to Iraq to actually worry about West Papua.

SK: Our strategy is to lobby quietly now, so when out time comes we will be ready. We have increased the number of our grassroots supporters in England, for example, and I expect to do the same in Ireland, so we can send a clear message to the politicians in relation to the situation in West Papua.

AP: How has 9/11 and the new international scenario of war affected the situation of West Papua?

SK: Indonesia is the biggest Islamic state in Asia. Many members of the Muslim Jihad and Muslim extremists have gone into hiding in Indonesia. I have personally come across some of them in West Papua and in Indonesia. Examples of their activity are the bombing in Bali and the increased killings in West Papua. Now, in the name of Islam, they are giving guns and coverage to all these people, telling them that to defend the integrity of Indonesia is the same as defending Islam, that is the message they are sending. Maluku and West Papuans are Christians and the Indonesian government is sending all those Jihad troops to these areas. So, this is one of the reasons why the international community is listening more to us.

The support of the international community for our cause it is not clear yet, because most of the international powers have important business dealings with Indonesia.

AP: You have met several politicians here in Ireland. What has their reaction been?

SK: Their reaction has been positive, because they have a historical knowledge of why independence is so important. They welcome our presence; they support our cause as long as we defend it in a democratic way. But to make it work we need their support.

Indonesian politicians do not even reply to our approaches, but they will listen to international opinion.

I am here to learn about the Irish process and the Good Friday Agreement negotiations. I want to listen to those who were involved in the negotiations and I want to meet those who worked behind the scenes. A process of this kind is very difficult, but they started it and they are on the way to completion. We want something similar to take place in West Papua.

It is difficult, and many people in my country, and mostly in the area I am from, would not support any kind of dialogue with Indonesians, and that is what I want to learn, how to deal with all these situations.

Source: https://republican-news.org/

July 19, 2001 0