Indonesian defence minister plays down diplomatic rift with Australia

Indonesia’s defence minister has sought to play down a suspension of military ties between Australia and Indonesia, stressing it was important to keep a good relationship between the two countries.

Defence Minister Ryamizard Ryacudu stressed that Indonesia’s relationship with Australia was “fine” after the shock announcement that defence co-operation had been halted after an Indonesian military officer was offended by material at an Australian military base in Perth.

The offensive material is understood to include homework that suggested West Papua was part of Melanesia and should be given independence and material that ridiculed Indonesia’s national ideology, Pancasila.

Mr Ryamizard said he was yet to speak to Defence Minister Marise Payne about the issue but planned to visit Australia at the end of the month.

“The point is to keep a good relationship between the countries. Don’t let insignificant rats disrupt the relationship between countries. That’s not good.”

Meanwhile a spokesman for Indonesian President Joko Widodo told Reuters: “This was not a decision of the president”.

Several hours after the story broke, Senator Payne released a carefully worded statement saying that Indonesia had informed Australia that defence cooperation would be suspended after “serious concerns” were raised.

“As a result some interaction between the two defence organisations has been postponed until the matter is resolved,” she said.

Indonesia’s chief military commander Gatot Nurmantyo told a public lecture late last month that an Indonesian language teacher from special forces had been given homework that said Papua was part of Melanesia and should be given independence.

“I pulled the teacher. The (Australian) commander apologised to me,” he said at the headquarters of Muhammadiyah, Indonesia’s second largest civil organisation. Commander Gatot’s comments were greeted with applause.

A source told Fairfax Media that the issue was supposed to have been dealt with quietly but “Gatot jumped the gun”.

Commander Gatot has been critical of Australia in the past, suggesting in March 2015 that East Timor’s seceding from Indonesia was part of a proxy war for Australia to secure oil.

The Indonesian military officer was understood to have been deeply shocked after reading an essay about West Papua independence.

Mr Ryamizard said the Australian lieutenant who had been studying Indonesian had been reprimanded.

“West Papua is absolutely the red hot issue – the problem is the extraordinary parallel with East Timor from their perspective,” said John Blaxland, a Professor of International Security and Intelligence at Australian National University.

“There is a sense of Australia being untrustworthy – in 1975 they did a deal with Indonesia that they would respect its sovereignty over East Timor and in 1999 they stabbed it in the back.”

He said the only way Australia and Indonesia were able to sign the Lombok treaty for security cooperation in 2006 was by Australia officially recognising Indonesian sovereignty over West Papua.

“So this essay would be seen as treasonous,” Professor Blaxland said.

According to information circulated on a messaging app, the officer also heard offensive material in class including that the late Indonesian military leader Sarwo Edhie Wibowo was a mass murderer and that a TNI police officer murdered his friend while drunk.

He also reportedly saw a laminated piece of paper inscribed with the word, Pancagila, an offensive mockery of Indonesia’s state ideology, Pancasila, which basically translates as “five crazy principles”.

“After he returned to Indonesia, he immediately made a report,” the messaging app circular says.

The executive director of the Institute for Defence, Security and Peace Studies in Indonesia, Mufti Makarim, told Fairfax Media he heard the offensive material was related to Sarwo Edhie Wibowo being a mass murderer, West Papua and East Timor.

“It should not have been something the Australian army was discussing,” Mr Mufti said.

“Given the sensitivity, Australia has been very careful not to talk about (West Papua) in other forums. So why the double standard in internal army discussions? Their foreign policy is as if they are supporting Indonesian sovereignty but on the other hand they are discussing the disintegration of Indonesia with Papua being part of Melanesia.”

Mr Mufti said if Australia was consistent, its foreign policy should be reflected in other bodies, including the military.”

Fairfax Media

January 5, 2017 0

Karya Tulis tentang Papua Merdeka Raih Penghargaan di California

Pelajar dari Pasadena College City, Tatiana Overly tampak sedang menjelaskan karya tulisnya yang disajikan dalam bentuk poster, yang menggambarkan perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri pada HTTC Student Research Conference pada hari Sabtu, 26 Maret 2016 (Foto: Katja Liebing/Courier)

PASADENA, SATUHARAPAN.COM – Internasionalisasi isu perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk opsi merdeka, tampaknya semakin kuat. Walaupun pemerintah RI berusaha membendung hal ini, upaya itu kelihatannya belum berhasil.

Internasionalisasi isu Papua tak hanya menjalar lewat panggung diplomasi internasional seperti yang dikhawatirkan, tetapi juga lewat panggung akademis. Dan bukan tak mungkin gaungnya lebih luas, karena sasarannya adalah anak-anak muda berwawasan global yang memiliki idealisme tinggi.

Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan oleh Tatiana Overly, siswa Pasadena College City (PCC) di California. Ia terpilih menjadi salah satu siswa berprestasi yang diminta untuk menampilkan karya tulis dalam mata pelajaran Antropologi Budaya pada KonferensiTahunan ke-17 yang diselenggarkan oleh Honor Transfer Council of California (HTTC).

Atas saran gurunya, Dr Derek Milne, Overly memilih topik tentang perjuangan rakyat Papua dalam memperjuangkan penentuan nasib sendiri. Karya tulis tersebut ia presentasikan dalam bentuk poster, salah satu kategori yang dilombakan pada konferensi itu. Hasilnya, Overly memenangi penghargaan peringkat ketiga. Dia menyajikan karyanya di konferensi itu dan terlibat dalam diskusi dengan puluhan siswa lainnya di Ballroom Pacific, University of Irvine. California, pada Sabtu, 26 Maret lalu.

“Banyak orang tidak tahu tentang yang terjadi (di Papua) karena pemerintah telah melarang liputan jurnalis, mereka melarang antropolog, nyaris menutupnya dari dunia luar untuk dapat menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sana,” kata Overly, sebagaimana diberitakan oleh Pasadena City College Courier.

“Kita bisa melihat sebuah kebudayaan menuju kematian dengan apa yang terjadi di sana,” kata Overly.

Overly adalah satu dari siswa terpilih dari seluruh negara bagian California yang ikut mengajukan diri untuk turut dalam konferensi ini. Dari sekolahnya sendiri, PCC, ada 44 aplikasi yang diterima panitia. Mereka yang mengajukan diri diminta mempresentasikan hasil penelitian mereka, baik secara oral maupun dalam bentuk poster.

HTTC sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba dan merupakan forum bagi direktur dan konselor program-program unggulan untuk berbagi pengalaman dan kesuksesan dalam menangani siswa-siswa bertalenta.

Dalam konferensi ini siswa-siswa dari community college — setingkat Sekolah Menengah Atas — diberi kesempatan untuk mempresentasikan penelitian mereka, meliputi apa yang mereka telah pelajari di kelas, termasuk mata pelajaran Antropologi, Sejarah, Kimia, Ekonomi, Teknik dan banyak lagi.

Sebelum konferensi, mereka diharuskan memasukkan ringkasan karya tulis sepanjang 250 kata. Mereka yang terpilih diundang untuk mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Koordinator Program Honors Transfer PCC, Dr. Derek Milne, untuk memperbaiki lagi makalah mereka.

Penghargaan tertinggi dalam konferensi kali ini jatuh ke Roseanne Rivera, yang memenangi Juan Lara Memorial Scolarship. Beasiswa ini diberikan kepada siswa yang tidak mampu, yang berhasil mengatasi berbagai kesulitan hidup.

Penghargaan kedua diberikan kepada Hannah Stewart, President dari Honors Club, yang menerima Exemplary Achievement Scholarship. Ia diganjar apresiasi itu bukan saja karena penelitiannya tetapi juga atas kepemimpinannya dalam menghidupkan organisasi.

“Konferensi ini merupakan hari terbaik dalam hidup saya,” kata Milne. “Saya sangat bangga mendengar para siswa dan selalu menyenangkan bertemu dengan orang tua serta anggota keluarga mereka. Siswa PCC sangat pintar dan mengahumkan. Mereka hanya perlu kesempatan mengembangkan kemampuan riset mereka,” kata Milne.

Pro-Kontra Internasionalisasi Isu Papua

Diangkatnya isu Papua oleh seorang generasi muda AS patut mendapat perhatian pemerintah Indonesia karena ini menunjukkan isu ini mempunyai daya tarik tersendiri. Citra rakyat Papua sebagai rakyat yang tertindas tampaknya telah tersebar melintas waktu dan benua.

Pro-kontra internasionalisasi isu Papua sendiri sudah cukup lama. Ada sementara kalangan menganggap internasionalisasi itu tidak akan laku di dunia internasional. Salah satu yang beranggapan demikian adalah Toni Sudibyo, peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI), Jakarta.

Menurut dia, internasionalisasi isu Papua di Parlemen Eropa dan Uni Eropa tidak bergaung karena dinilai berpotensi merusak Comprehensive and Partnership Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Ia menambahkan PCA RI-UE merupakan perjanjian payung yang mengatur kerjasama dan kemitraan secara komprehensif, mendalam dan rinci antara RI-UE. Hubungan Indonesia-UE pasca PCA akan diwarnai oleh pengembangan hubungan yang lebih melembaga dan mencakup bidang kerjasama yang luas termasuk bidang politik, keamanan, counter terrorism, ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, sosial budaya serta berbagai bidang strategis yang menjadi kepentingan bersama RI-UE.

Menurut dia, PCA RI-UE juga mengatur penegasan dukungan UE baik negara anggota maupun semua lembaga UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa, terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. “Dukungan penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah RI oleh Eropa adalah suatu kewajiban hukum. Uni Eropa juga terikat secara hukum untuk tidak mendukung gerakan separatis Indonesia dalam bentuk apapun juga,” tulis dia dalam sebuah kolom berjudul Internasionalisasi Masalah Papua Tidak akan Laku yang disiarkan oleh Detik.

Sedangkan di pihak lain, cukup banyak yang berpendapat internasionalisasi isu Papua tidak bisa dibendung. Oleh karena itu, Jakarta harus sungguh-sungguh untuk mengadakan dialog dengan elemen-elemen masyarakat Papua agar internasionalisasi isu ini tidak menjadi liar.

Salah seorang yang berpendapat demikian adalah Peneliti LIPI, Cahyo Pamungkas.

“Internasionalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, kepada satuharapan.com belum lama ini.

Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.

Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.

“Ketika beberapa tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.

Editor : Eben E. Siadari

December 27, 2016 0

Orang Kristen Indonesia Harus Pintar Berhitung, West Papua ialah Asset Jangka Menengah

Orang Kristen Indonesia Harus pintar berhitung, gunakan matematika logika politik yang rasional, bahwa West Papua ialah Asset Jangka Menengah yang Harus dan Wajib mereka investasikan untuk selamatkan diri dari ekstrimisme dan fundamentalisme Islam Indonesia. IIni bukan drama, bukan propaganda, apalagi spekulasi.

demikian kata Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi, Sekretaris-Jenderal.

Karena ekstrimisme dan fundamentalisme Islam di dalam wilayah NKRI sudah semakin para, mengundang perhatian dari Tentara Revolusi West Papua, bidang komunikasi politik dan informasi, atau Sekretariat-Jenderal lewat Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi sebagai Sekretaris-Jenderal.

Lt. Gen. Tabi juga menyampaikan pesan dari Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa umat Kristen di seluruh dunia saat ini mendokan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok atas penyaliban yang terjadi di Indonesia saat ini, menyusul banyak penderitaan yang didatangkan oleh orang Islam Indonesia sejak Indonesia merdeka. Penginjil sedunia, Franklin Graham, anak dari penginjil terkenal dari Gereja Baptis, Billy Graham telah menyerukan kepada semua orang Kristen di dunia, semua gereja di dunia juga sudah menyerukan lewat jaringan pokok doa, bahwa Ahok kita doakan, agar Yesus menyatakan kehendak-Nya dinyatakan kepada dunia, terutama kepada umat Islam Indonesia.

Tabi melanjutkan

Orang Indonesia semuanya harus sadar, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tokoh Revolusi Semesta Sepanjang Masa, dan Yesus tidak pernah takut dengan apapun, Yesus tidak takut bukan karena dia punya Bom Atom atau Bom Nuklir, bukan karena dia mayoritas atau bisa sholat di tengah jalan, tetapi karena cinta-kasih dan kasih-sayang yang terkandung sebagai titik pusat dan titik temu pengajaran Yesus: Cintailah Tuhan Allah-mu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Revolusi yang sedang berlangsung di Tanah Papua, bukan revolusi multi-dimensi seperti maksud Sukarno, yang ternyata tipu besar, dan melahirkan kapitalisme yang mematikan. Revolusi West Papua berbasiskan Kasih Kristus, fundamental dan berbasiskan cinta kasih dan persaudaraan, revolusi mental-spiritual, bukan revolusi ekonomi, politik, hukum, dll seperti maksud pendiri NKRI.

Kwano selanjutnya katakan

Revolusi West Papua bukan untuk umat Kristen, tetapi Revolusi West Papua ialah sebuah proses perubahan fundamental untuk memupuk dan memelihara kebersamaan berdasarkan prinsip keseimbangan untuk harmony dalam kehidupan bersama. Negara West Papua mengutamakan keadilan, bukan mayoritas-minoritas, tidak ada pemerintahan dari mayoritas dan keadilan untuk minoritas, tetapi pemerintahan berdasarkan keadilan untuk harmoni kehidupan.

Itu artinya, semua orang Kristen yang diusir dari Indonesia akan diterima dengan lapang-dada di Negara West Papua secara seratus persen dan otomatis.

Tetapi ada syarat, mereka harus benar-benar merasa diusir dan terancam kehidupannya di Indonesia.

Akan tetapi, Tabi juga mengatakan bilamana umat Kristen Indonesia punya alternatif lain untuk melarikan diri dari pengejaran dan pembunuhan oleh Indonesia, ya itu dialkukan berdasarkan suara hati masing-masing. West Papua hanya memberikan tawaran kepada umat Kristen Indonesia untuk tahu sejak hari ini, menjelang perayaan Natal Tahun 2016 ini bahwa Hadiah Natal dari West Papua untuk Indonesia ialah

“Tawaran kepada Umat Kristen di Indonesia untuk mulai secara logis dan matematis berhitung, dan mencadangkan West Papua sebagai tempat pelarian yang aman dan terdekat dari serangan ekstrimis dan fundamentalis Indonesia”

Menurut surat dari TRWP ini, banyak orang Kristen di seluruh dunia, termasuk para gerilyawan Papua Merdeka sudah terusik dengan cara memperlakukan umat Kristen di Indonesia, hanya karena alasan agama mereka menjadi tidak berhal memimpin di dalam jabatan-jabatan publik, dan sangat menyesal bahwa Indonesia pernah ada di muka Bumi.

Let. Gen. Tabi menambahkan

Kami hanya memberikan tawaran terbuka. Dan tawaran ini berdasarkan cinta-kasih Kristus, agape, cinta kasih tanpa tumbal atau alasan imbalan apapun. Karena realitas politik NKRI jelas-jelas menunjukkan bahwa NKRI ialah negara tak layak bagi manusia non-Muslim. Yang masih merasa aman dan nikmat, ya itu hak Anda sliahkan nikmati diskriminasi, marginalisasi, dan terorisme. Apa artinya nasionalisme NKRI kalau nyawa dan agama minoritas jelas-jelas terancam dan tidak layak hadir di pos-pos publik NKRI? Sama saja bohong! menyedihkan dan mengecewakan bagi para pendukung NKRI yang selama ini memandang Indonesia toleran, ramah, rukun. Ternyata sandiwara wayang itu terbukti, semua hanya wayang, bukan realitas di dunia nyata.

December 17, 2016 0

Perjuangan Papua Merdeka Setelah Dukungan FRI West Papua: 2016 Tahun Mujizat Papua Merdeka

Dukungan sangat terbuka dan lantang dari rakyat Indonesia lewat FRI West Papua untuk sebuah West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI merupakan sebuah langkah maju diplomasi atas kerja-keras yang dilakukan oleh anak muda, generasi penerus bangsa Papua.

Dukungan yang datang dari Indonesia ini, selain sebagai hasil kerja-keras generasi muda, kita juga harus menyambutnya sebagai sebuah mujizat, karena mujizat ialah sesuatu yang terjadi di luar akal-sehat. Sulit dijelaskan, tetapi adalah sebuah fakta mutlak. Mujizat ini terjadi setelah bangsa Papua bersatu dalam ULMWP, yang disusul dengan mujizat berikut yaitu ULMWP diterima sebagai anggota MSG.

Mujizat tidak berhenti di situ, selanjutnya PIF juga mencantumkan masalah West Papua di dalam komunikenya. Tidaksampai di situ, sebuah koalisi dibentuk di kawasan Pasifik, Pacific Coalition for West Papua dipimpin PM Somon Islands.

Tidak lama kemudian, dukungan terhadap Papua Merdka membanjiri sidang Umum PBB yang baru saja berlangsung di New York.

Baru setelah itu, dukungan dari rakyat Indonesia disampaikan secara terbuka, dan wadah FRI West Papua dibentuk. Benar-benar, mujizat demi mujizat telah kita lalu. Maka tidak-lah salah, kalau Papua Merdeka News, sebagai media pemberita Papua Merdeka tertua menyebut Tahun 2016 sebagai Tahun Mujizat Papua Merdeka.

Komunikasi yang sudah dibangun, hubungan yang sudah ada, perlu dikembangkan dan dipelihara. Kita harus secara terus-menerus memberikan dukungan moril dan terutama dukungan doa dan dukungan finansial kepada para pejuang Papua Merdeka di pulau Jawa, dipimpin oleh FRI West Papua.

Kini FRI West Papua telah menajdi organ penting, sama persis dengan PNWP, KNPB, AMP, ULMWP, NRFPB, WPNA, dan sebagainya. Mereka telah berdiri secara sah sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka. Mereka bukan sekedar simpatisan, bukan sekedar pendukung, tetapi mereka adalah bagian dari perjuangan ini, mereka pejuang Papua Merdeka, karena kami sama-sama ada di dalam wilayah Indonesia, dan sama-sama menentang hukum dan kedaulatan NKRI, dari dalam wilayah hukum Indonesia.

Para simpatisan dan pendukung adalah mereka yang ada di luar negeri, dan menyampaikan dukungan kepada yang berjuang di dalam dan berhadapan langsung dengan aparat, pemerintah dan hukum NKRI, dalam dalam negeri. Oleh karena itu FRI West Papua patut dijadikan sebagai wadah perjuangan Papua Merdeka, sejajar dengan organ perjuangan lain, dan didukung seperti organ perjuangan lain pula.

Yang jelas, kita semua harus setuju, sebuah fakta perjuangan bahwa dukungan dari Indonesia ini mengandung makna lebih daripada dukungan-dukungan yang ada dari negara-negara barat mana-pun selama ini. Oleh karena itu, jangan kita bermental budak sebagai bangsa jajahan, jangan kita tunjukkan mental budak dengan lebih mementingkan dukungan Inggris dan Amerikat Serikat. Dukungan dari rakyat Indonesia justru lebih penting, terpenting di atas dukungan lain dari manapun.

Oleh karena itu organ perjuangan Papua Merdeka di Tanah Papua dan di luar negeri, seharusnya melibatkan dan mendukung penuh FRI West Papua. Dan kami jamin, mujizat itu pasti berlanjut, kalau saja kita ikut petunjuk Tuhan dan alam sekitar.

December 16, 2016 0

Seruan Diskusi: Pelanggaran HAM dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bangsa Papua

Phaul Heger,Rabu, 14 Disember 2016

Tuntutan Hak penentuan nasib sendiri adalah hak setiap orang dan setiap bangsa manapun. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan”. Oleh karena itu, tuntutan hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah mutlak diperjuangkan.

Bangsa West Papua harus menjadi penentu masa depan mereka sendiri, bukan penguasa kolonial, juga buka kapitalisme global. Bahwa tawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adalah kebahagiaan semu. Sehingga tidak ada jalan lain bagi bangsa West Papua untuk melepaskan diri dari penindasan sistemik yang dilakukan oleh Indonesia kecuali menentukan nasib sendiri dengan jalan Referendum.

Sebagaimana yang sampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri; secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri; dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional”.

Persoalan akan penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua bukan lah hal yang baru, Namun hal ini telah dibuktikan oleh berbagai bangsa di dunia. Mereka telah memilih untuk mengatur segala persoalan bangsanya sendiri dengan jalan penentuan nasib sendiri. Kita dapat menemukan beberapa gerakan kemerdekaan, yang mengejar pemisahan seperti di sudan di wilayah Afrika, Kosovo di Eropa Timur, dan Tibet di kawasan Asia. Di Asia, perjuangan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua merupakan tuntutan mutlak yang harus dituntaskan, sebab itu hak dasar yang diakui oleh Dunia Internasional.

II. Tujuan Kegiatan

Memberikan suatu perspektik yang benar tentang kasus pelanggaran HAM di Papua serta membangun kesadaran khususnya kepada Rakyat Indonesia terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua untuk merdeka.

III. Tema Kegiatan:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Penetuan Nasib Sendiri”

IV. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis 15 Desember 2016
Waktu : 14.00-18.00 WIB
Tempat : LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74 Menteng Jakarta Pusat
Thema : “Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penetuan Nasib Sendiri”

Seruan Diskusi Di publikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia (Prodemokrasi) dan rakyat Papua Barat untuk mendorong Proses Hak Demokratic (Pembebasan Nasional) sebagai bentuk kepedulian Terhadap kemanusian Di Papua Barat. kami ucapkan banyak terimakasi.

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/12/seruan-diskusi-pelanggaran-ham-dan-hak.html#ixzz4SsHu5Rez

December 15, 2016 0

Mathias Wenda: Pembentukan West Papua Government itu Wajib, Tidak Bisa DItawar-Tawar

Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Markas Pusat Pertahanan, lewat Secretary-General yang bertugas sebagai penghubung urusan politik dari TRWP mengatakan

“Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI.”

Berikut petikan wawancara dengan Papua Merdeka News (PMNews):

PMNews: Selamat malam, kami tujuan kami menelepon kali ini terkait dengan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) yang sudah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Apakah langkah selanjutnya?

TRWP: Langkah selanjutnya adalah pembentukan Pemerintahan West Papua, entah itu pemerintahan transisi, pemerintahan sementara, apapun namanya, yang terpenting Pemerintah harus ada.

PMNews: Dalam UURWP itu pasal tambahan memberikan tugas kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan, dan pasal sebelumnya memberikan tugas kepada PNWP untuk mensahkan. PNWP sudah mensahkan, lalu ULMWP kenapa tidak mensahkan, sekarang sudah lewat batas waktu menurut UURWP?

TRWP: Ya, betul UURWP memberikan batas waktu untuk pembentukan pemerintahan, dan waktu sudah lewat. Menurut bahasa UURWP, sebenarnya jelas ULMWP sudah melanggar UURWP, pasti ada resikonya. Tetapi itu berarti PNWP perlu selamatkan ULMWP dengan mengamandemen dan memberikan waktu yang cukup kepada ULMWP untuk membentuk pemerintahan.

PMNews: Ada orang Papua yang berpendapat bahwa kita belum siap untuk membentuk pemerintahan, oleh karena itu berjuang dulu dengan ULMWP.

TRWP: Yang, ada orang Papua bukan, ada orang Papindo (Papua-Indonesia) dan ada orang lawan Papua Merdeka, memang mereka ingin tidak boleh ada pemerintahan Negara West Papua. Karena mereka tahu bahwa tanpa pemerintahan West Papua, maka perjuangan Papua Merdeka sama sekali bohong, mimpi siang bolong. Jadi, kalimat ini murni dari NKRI, bukan dari orang Papua,bukan?

PMNews: Yang kami maksud para pejuang Papua Merdeka sendiri yang tidak mau, yang ada dalam organ perjuangan Papua Merdeka, yang selama ini demo, yang selama ini keluar-masuk bicara Papua Merdeka, mereka yang tidak mau bentuk pemerintahan sekarang.

TRWP: Kami tahu, tetapi jangan kembangkan pertanyaan seperti ini. Semua orang Papua itu mau merdeka. Apa proses merdeka? Semua orang Papua sudah tahu. Yang terjadi saat ini adalah konsolidasi emosi dan egoisme pribadi satu-dua di dalam tubuh perjuangan dan di dalam organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka. Mereka tidak mewakili aspirasi rakyat Papua. Yang mereka katakan itu adalah suara Ego pribadi.

Kami dari TRWP masih menunggu waktu, Tuhan sebagai Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa akan menjamah hati dan nurani mereka semua yang bersuara seolah-olah seperti suara Papindo, sama dengan kemauan Indonesia, yaitu Pemerintah West Papua tidak boleh ada, kita berjuang saja dengan ULMWP.

“Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Pencipta Tanah Papua, dengarkanlah doa kami, ampunilah mereka yang belum tahu apa yang mereka perbuat. Yesus, Tokoh Revolusioner Semesta Alam Sepanjang Masa, nyatakan kuasa-Mu, teruskan mujizat-Mu yang satu kepada yang lain yang baru, kami siap menjunjung dan mengabarkan mujizat-mujizat-Mu itu sampai ke ujung-ujung Bumi.”

PMNews: Terimakasih untuk doa ini. Terimakasih untuk masukan dan nasehat.

TRWP: Jadi intinya semua orang Papua mau merdeka, terlepas dari NKRI. Itu yang perlu kita pupuk, kita pelihara, dan kita kembang-biakkan. Dan kita perlu kabarkan, bahwa untuk menuju kemerdekaan itu, perlu ada (1) Tanah Air; (2) Rakyat (3) Negara; dan atributnya (4) Pengakuan Internasional; dan (5) pemerintahan untuk menjalankan negara itu.

Dalam adat orang Koteka, kalau seorang anak laki-laki tidak bisa bikin honai, tidak bisa bikin kebun, tidak boleh nikah/kawin. Sampai tua umurnya, kalau belum bisa, ya tunggu dulu. Nah, kalau perjuangan ini kalau hanya bicara bikin negara tetapi pemerintahan tidak ada, sama saja dengan anak yang selalu cerita perempuan kiri-kanan, siang-malam tetapi sebenarnya dia tidak tahu bikin honai, tidak tahu bikin kebun, tahunya hanya bicara-bicara di jalan. Kapan perempuan percaya kalau memang laki-laki macam ini bertanggung-jawab? Kapan masyarakat dunia dan NKRi percaya kalau kami memang benar-benar mau keluar dari NKRI?

Sama dengan itu, orang tua juga menunggu anak-nya kalau mau kawin/nikah, maka dia harus keluar dan bentuk keluarga sendiri. Itu baru tindakannya jelas. Kalau mau bikin keluarga tetapi masih mau tinggal dengan orang tua, maka itu bukan bikin keluarga namanya, itu disebut kawin masuk, jadi jangan disamakan. Negara West Papua bukan negara kawin-masuk, yaitu Federasi atau Otsus atau Otsus Plus di dalam NKRI, BUKAN!

West Papua ini mau kawin masuk ke dalam NKRi ataukah mau keluar dan merdeka, berdaulat?

Kalau mau merdeka dan berdaulat, otomatis, pasti, dan harus ada pemerintah Negara WestPapua, sehingga semua orang tahu jelas dan dengan pasti bahwa memang ULMWP, PNWP, KNPB, TPN OPM, NRFPB, WPIA, WPNA dan TRWP mau mendirikan negara di luar NKRI.

PMNews: Terimakasih atas penjelasannya.

TRWP: Apa artinya berjuang untuk West Papua merdeka kalau semua tokoh Papua Merdeka hanya tipu-tipu main-main menjadi aktivis seumur hidup? Hanya Pembentukan Pemerintahan yang akan memberikan kepastian kepada dunia bahwa kita serius berjuang untuk kemerdekaan, bukan sekedar karena cemburu kurang makan dan kuran pembangunan seperti dalil NKRI

PMNews: Terimakasih.

December 14, 2016 0

Government should be ‘more patient, less reactive’ on Papua issue

Siswo Pramono - Courtesy of Foreign Ministry

The jakarta Post – President Joko “Jokowi” Widodo delegates the formulation of Indonesia’s position on global matters without much guidance or clarity, observers say.The Jakarta Post’s Tama Salim interviewed Siswo Pramono, head of the Foreign Ministry’s Policy Analysis and Development Agency (BPPK), to review his foreign policy and strategies for the next three years. Here are excerpts from the interview:

Question: What is the current priority of Indonesian foreign policy?

Answer: The closest region is our biggest priority, not just for economic reasons but also for our survival, which is highly dependent on ASEAN.

The challenges in ASEAN are enormous: first, a fundamental change in […] the “ASEAN way,” which has taken on new […] meanings with the generational changes.

We have the generation of [Foreign Minister] Retno [LP Marsudi] — the third generation [of the ministry’s diplomats] — but then we have a generation of people from ministries and other counterparts who have not changed all that much.

ASEAN […] requires constant care in preserving its unity; the challenge is in the political communication.

Secondly, while our foreign policy is formulated for the long term, we feel its direct impact when it is tangible. So […] when [ASEAN] members converge into a single market we may not be able to discern its effects on prosperity within a day, but we can sense it through the penetration of goods [into the market].

[…] In celebrating ASEAN’s 50th anniversary next year, we’ve gone through many changes, including the ASEAN Charter. There is so much transparency now […] Concrete projects include the ASEAN Economic Community […] but […] we need to better inform our people about the [risks]. […]

What did you mean with generational differences among those shaping foreign policy?

[…] A lot of the [1945 generation] were Dutch-educated; […] even for homegrown talents, most universities were developed by the Dutch. So when we speak about the foreign policy of that time, we speak of
de-colonization.

[…] Then the development of schools of thought from one generation to another is quite dynamic, owing [partly] to the extraordinary democracy in 1955 […]

We had products of Dutch thinking and then American. Then we shifted more toward the Pacific […]; around 20,000 Indonesians are studying in Australia. So we have had a Western perspective within the Asian experience. But nowadays we have more people who studied in Japan, South Korea and China […]

So how do we interpret the ASEAN Way through the eyes of our current generation? And how do others, such as Laos, Cambodia, Vietnam or the Philippines, see the ASEAN Way through their perspective? […]

[We require] brainstorming among leaders […] including how to face the common challenge of the South China Sea debacle. […] If these parties [in ASEAN are] economically close but are culturally different, it is something we only find out from intense dialogue.

What other regions will the Foreign Ministry prioritize apart from ASEAN?

We see [the importance of] the Indian Ocean through our leadership [in the Indian Ocean Rim Association, IORA]. […] Indonesia is bound by […] the Pacific Ocean, the South China Sea and the East Asia region to the north, and to our west is the Indian Ocean […]

When President Joko “Jokowi’ Widodo speaks about the Indo-Pacific region and the “maritime axis,” he refers to the Indian Ocean to the Pacific, including the South China Sea.

So in line with the maritime axis plan […], the foundation of our foreign policy in the last two years, we have to connect the two oceans.

Indonesia is more focused on communicating inwardly through infrastructure development — building ports, toll roads etc. But now we are being challenged by China on how to connect the maritime axis plan with their One Belt, One Road initiative. […]

Indonesia [must also] consider the Indian Ocean […]

Jokowi’s maritime axis plan [also comprises] the Pacific — the southwest Pacific in the context of the Melanesian Spearhead Group (MSG) and the Papua issue. Although we try to avoid internationalization of the Papua issue, many people out there make a fuss about it.

[As] a G20 member state, […] we are now a donor country, meaning we have to funnel our resources in the Pacific.

Compared to ASEAN, with a combined GDP of US$2.3 trillion […] and IORA with around $9 trillion; the MSG [has] a total GDP of $23 billion. So with a GDP of roughly $850 billion, we can play a bigger role [in the Pacific].

[…] the government should be more patient and be less reactive. […] We place great care in the MSG as it is a part of the South Pacific. […] Because it is a sensitive issue in eastern Indonesia and President Jokowi has just inaugurated several projects in Papua, the MSG should feel it is benefiting from Indonesia becoming one of its members. […]

The MSG orients itself toward ASEAN. […] Indonesia is part-Melanesian, as evidenced by our 11 million Melanesian population [in eastern Indonesia]. If they join the MSG, their slice of the political pie will get bigger and the eastern region […] will become their bridge to the Asian market. There are already direct flights from PNG to Bali […]

Papua is first and foremost Indonesia’s domestic problem […] Papua can also become a potential gateway for our friends in the Pacific to access the Asian market. […]

So these past two years Pak Jokowi has been promoting the maritime axis plan, but now we must devise concrete strategies and translate them into foreign policy. [Our challenge is] not only to realize the connectivity […] but also to ensure it becomes the gateway to profits in the Indian Ocean, in East Asia and the South China Sea area, as well as in the Pacific. [..]

Do we need better coordination among government bodies?

[…] it is up to each ministry to respond to the will of the President, who represents the will of the people. And how his ministers respond will heavily depend on how everything is coordinated.

For instance, in negotiations on the South China Sea, [apart from] the Foreign Ministry there is the Office of the Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister and the Navy — even the Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration Ministry is involved […] because development on the Natuna islands will be decisive in maintaining sovereignty in the area.

[But] […] it remains the domain of the foreign minister to convey the substance to ASEAN or China. Interdepartmental coordination is crucial because Indonesia [has] many gaps — whether between east and west or among competing interests. But it is the purpose of good governance to ensure that everything [put out as a policy] is discussed together.

December 14, 2016 0

WPRA Extends Condolences for the Death of Our Hero: George Junus Aditjondro

Hari-hari Terakhir George Junus Aditjondro — George Junus Aditjondro

From the Central Command of West Papua Revolutionary Army, the Officers of the WPRA would like to officially

Extend Our Condolences

for the death of Our Great Hero from Indonesia, hero of freedom and truth.

All West Papuan fighters in the jungle of New Guinea hereby acknowledge the great work he had done during his lifetime, especially for the oppressed and marginalised communities in Indonesia.

His death on December 10, 2016, the Day all humanity on Earth celebrate the Day for Human Rights in the world, he has completed his journey on this same day indicating how the Late George Junus Aditjondro and human rights cannot be separated from one another.

Since the rise of open support from Indonesia, led by Indonesian Young Democrat Surya Anta Ginting, the head of FRI West Papua, all heroes of West Papua independence movement, and all who are alive today, as well as those to come, are very happy that the Late George Junus Aditjondro is resting in peace after knowing that Young Indonesians are now lining up on his side, supporting the marginalised and coloniased peoples.

May he Rest In Peace, may his examples become our model in fight for justice and truth, in our lives.

Issued in: Central Command of West Papua Revolutionary Army

On Date: 11 December 2016

Secretariat-General

Amunggut Tabi, Lt. Gen
BRN: A.DF 018676

December 11, 2016 0

UNESCAP Regional Meeting: Keynote Address by the Tuvalu Prime Minister, Hon. Enele Sosene Sopoaga

“It is a great honour to speak at this Regional Meeting on Climate Change and Migration in the Pacific. I am particularly pleased to be invited to speak at this Meeting, as the issue of climate change and migration is very present in our minds.

At the World Humanitarian Summit in Turkey earlier this year, I called for a UN General Assembly resolution to commence work to develop a legal regime to protect people displaced by the impacts of climate change. The problem of people displaced by climate change is a growing global problem. Recent studies suggest that over the last 7 years, an average of 62,000 people have been displaced by climate related events, every day. These people are not refugees as defined under the 1951 UN Convention on Refugees as they have not suffered political persecution.

So we need to find a way of guaranteeing climate change displaced people basic rights under international law. The Tuvalu government has drafted a UN General Assembly resolution and I hope copies can be made available at this meeting so that we can receive feedback on this proposal.

I have no doubt that this will not be an easy campaign; but it has to be done. I believe that with your support; the team work and navigating together through the regional and United Nations forest of processes would no doubt will result in a good outcome.

At this juncture I would like to make it very clear that it is very important that we differentiate between migration due to employment and economic opportunities and migration due to the effects of climate change, as these are totally different issues altogether and require different approaches to address them. I believe that today’s meeting will provide more concrete understanding on migration and climate change.

As people in this region know very well, the issue of migration, refugees and displaced people touches on very sensitive issues. In this context we are very aware of the tragedy and suffering that surrounds the migration policies of some of our regional neighbours.

For this reason alone, this regional meeting is very timely. I understand that it is the culmination of activities and lessons learned from the Pacific Climate Change and Migration Project. I want congratulate the European Union for taking up this initiative in the Pacific region. I also want to thank UNESCAP and the International Labour Organisation for their role in implementing this initiative.

I understand that this meeting will build on existing work under the Paris Agreement on Climate Change, the Warsaw International Mechanism on Loss and Damage, the Pacific Island Forum Leaders Communiques, the Framework for Pacific Regionalism and other international and regional initiatives. Its purpose is to identify key priorities and responsibilities for advancing commitments under key international and regional policy frameworks concerning climate change migration and displacement.

It’s very important that we have this discussion on migration and climate change in a sensible and forward thinking manner. Climate change displacement and unplanned relocation are highly disruptive to livelihoods, culture and society; and require proper, well-planned interventions to support people in their efforts to adapt to the challenges.

While we talk of migration, we should not give the impression that people want to leave their homelands. Maintaining sovereignty, self-determination, cultural identity and territorial rights are of primary concern to Pacific Islanders in any form of climate change-related. Forced displacement is a last option.

There is no chance that I as a Leader of an Atoll nation who is at the fore front of climate change, could accept a tag or a label of a climate change refugee. All of us gathered here today should strive to do all we can to protect and save our atoll islands from drowning due to the effects of climate change and sea level rise.

Nevertheless migration is an option for many Pacific islanders. Many Pacific island countries have a proud history of labour mobility. In Tuvalu’s case this labour mobility issue is always focusing on providing employment and economic opportunities, hence we have merchant seamen working on ships all over the world. We have students studying in Cuba to become doctors and others studying in Taiwan and Morocco to become engineers. We live in a truly globalised world. So we need to plan for migration as an economic option and at the same time, plan to address climate change displacement.

I certainly hope that this meeting will come forward with a clear set of strategies to address migration issues. As a start, we must develop regional arrangements for greater labour mobility. We should also be expanding the Pacific Access category visa system. I understand the World Bank released a report earlier this year calling on Australia to introduce an Australian Pacific Access category visa. I certainly hope that Australia carefully considers this. While we welcome the system of temporary visas for fruit pickers, it is no substitute for a more permanent arrangement.
Saying that, guaranteeing a safe future for our citizens must be our first priority. We must build strategies to adapt to the impacts of climate change and find ways of building back better after climate related disasters have struck.

In Tuvalu’s case, my government has enacted legislation to create a climate change and disaster survival fund as a means of ensuring that funds are set aside for when they are needed. The 36 million US Dollars GCF approved project on Coastal Adaptation, contributes to our efforts in holistically building Tuvalu resilience against the effects of climate change.

My government has also proposed a Pacific Climate Change Insurance Facility as a means of providing support to countries in our region after a climate related disasters. This is a further step to building our own resilience and I hope that all of you will support this long-needed initiative.

One last point, there is a dire need for effective coordination at all levels. You will agree with me the sudden plethora of interests in climate change, which is inundating SIDS/SIS. So let us also coordinate better internally, regionally, and globally.

So I look forward to hearing about the outcomes of this meeting. I certainly hope that it comes forward with a regional action plan that will deliver concrete option to address climate change and migration.

Finally I wish to reiterate my gratitude to the European Union for supporting this initiative and certainly hope that the EU will continue to engage in this critical issue.”

I thank you. Tuvalu Mo Te Atua.

December 10, 2016 0

ULMWP Geser Fokus Diplomasi dari Pasifik ke Dunia

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Pidato lengkap Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Octovianus Mote, dibacakan serentak di Papua dan diberbagai lokasi pada peringatan 1 Desember, hari Kamis (1/12).

Anggota tim kerja ULMWP Markus Haluk mengatakan dia membacakan pidato Sekjen ULMWP pada peringatan 1 Desember yang dipusatkan di halaman asrama mahasiswa rusunawa Kampus Universitas Cenderawasih, Kota Baru, Jayapura, Papua, hari Kamis (1/12).

Pada peringatan itu, dilaksanakan doa syukur, pembacaan pidato Sekretaris Jenderal ULMWP Octovianus Mote oleh Markus Haluk, dan orasi politik dari masing-masing wakil organisasi dan para tokoh yang hadir. Di akhir acara dilakukan penandatanganan petisi dukungan rakyat Papua untuk ULMWP dan keanggotaannya di Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dalam isi pidatonya, Octovianus Mote mengatakan ULMWP telah melakukan berbagai upaya diplomasi internasional mulai dari kawasan Pasifik, Afrika, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekjen ULMWP itu meminta dukungan doa dan dana dari berbagai pihak untuk menunjang aneka upaya diplomasi tersebut.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kemajuan di atas. Karena semua terjadi sebagai buah dari kasih karuniaNya. Selain itu, dibalik kemajuan di atas kini kita dihadapkan pada tantangan yang semakin hari semakin berat,” kata Octo, sapaan akrabnya, dalam naskah pidato peringatan 1 Desember yang diterima satuharapan.com, hari Kamis (1/12)

“Karena itu ULMWP memerlukan dukungan doa dan dana dalam menunjang aneka lobi politik di berbagai belahan bumi. Karena sejak bulan September 2016 fokus lobi sudah bergeser dari Pasifik kepada dunia,” dia menegaskan.

Octo mengatakan, fokus utama ULMWP bukan lagi semata-mata memastikan keanggotaanya di MSG melainkan bagaimana membentuk Koalisi Pendukung Papua Barat di berbagai belahan bumi lainnya. Dukungan ini bukan sekadar dalam bentuk sekali dua kali pernyataan politik tetapi dukungan yang konsisten termasuk ikut mencari dukungan anggota PBB lainnya.

“Semua orang Papua perlu bangkit untuk lobi dengan caranya sendiri berbagai macam negara di dunia darimana pun kita berada. Kasih tahu kepada mereka bahwa kami mohon suara dukungan mereka dalam ketika anggota PBB bersama sama membatalkan resolusi 2504 tahun 1969 dan membiarkan bangsa Papua hidup berdaulat secara damai,” kata Octo.

Octo mengatakan, ULMWP menyadari akan tugasnya dalam mewujudkan kedaulatan bangsa. Tantangannya adalah bagaimana bisa memastikan dukungan dari (paling tidak) satu per tiga jumlah anggota Negara Anggota PBB.

“Untuk itu, ULMWP mengubah pola diplomasi, tidak seperti di tahun 1960an dan sesudahnya yakni lobinya tidak lagi bertolak dari Papua ke dunia Barat dan Afrika,” katanya.

Octo menyebut capaian yang telah dilakukan ULMWP dalam memfokuskan dukungan dari negara-negara di kawasan Pasifik. Menurut dia, dalam dua tahun pertama, ULMWP memperkuat basis dukungan di seluruh kawasan ini melalui jaringan adat, NGO, Gereja adan kalangan terdidik serta politisi. Secara kelembagaan, ULMWP menjadi anggota oberserver dan kini dalam proses menjadi anggota penuh MSG.

“Dalam tahun kedua dukungan itu meningkat dari wilayah Melanesia kepada Polinesia dan Micronesia melalui wadah baru bernama Pasifik Island Coalition on West Papua atau PICWP yang dibentuk atas inisiatif dari Perdana Menteri Solomon Island, Manase Sogovare yang juga adalah Ketua MSG,” kata Octo.

Dari sisi dukungan politik, lobi ULMWP berhasil memasukan masalah Papua menjadi salah satu masalah utama di kawasan pasifik. Dalam sidang tahunan (2015) Negara-negara Anggota Forum Pasifik (PIF) memutuskan untuk mengirim tim pencari fakta ke Papua.

Octo mengatakan kerja keras anggota ULMWP tidak hanya terbatas di kawasan Pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia. Menurut dia, sebagian rakyat Indonesia terutama di kalangan terdidik sudah mulai mengakui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

“Lebih daripada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua). Gerakan rakyat Indonesia ini pun kini meningkat kepada dukungan terhadap hak bangsa Papua Barat untuk merdeka sebaga bangsa berdaulat,” kata Octo.

Octo mengatakan berbagai kelompok orang Papua di Belanda pun menuntut tanggungjawab Belanda yang lalai dalam melindungi kepentingan rakyat Papua. Menurut dia, dalam proses gugatan secara hukum tersebut, kelompok tersebut telah melakukan konsultasi dengan United Liberation Movement for West Papua.

“Sementara itu negara-negara di pasifik ini membuat tidak sedikit negara anggota PBB dari berbagai belahan bumi lainnya yang terpukau dan mengikuti secara serius setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia dan Papua,” kata dia.

Editor: Eben E. Siadari

December 3, 2016 0