West Papuans remain upbeat on MSG bid

Radio NZ, The United Liberation Movement for West Papua accepts the decision by leaders of the Melanesian Spearhead Group to defer its bid for full membership.

At their summit in Honiara last week, MSG leaders said the group’s secretariat needed to establish guidelines for membership and signalled that a decision should be reached on the bid by September.

The Liberation Movement’s spokesperson, Benny Wenda, said this could be seen as a delay tactic but his organisation acknowledged the technical issues highlighted by the MSG leaders and senior officials.

The issue of West Papua membership is increasingly divisive for the MSG’s five full members.

Since the Liberation Movement was last year granted observer status, Vanuatu, Solomon Islands and new Caledonia’s FLNKS Kanaks movement have pushed for the West Papuans to get full membership.

However, Fiji and Papua New Guinea have resisted the push, amid strong lobbying by MSG associate member Indonesia which is opposed to the Liberation Movement.

Vanuatu’s government has expressed disappointment at the outcome of last week’s summit.

However the Liberation movement is remaining upbeat, describing the MSG’s decision as progress to improving processes within the MSG.

It said there would be further discussion at the MSG meeting scheduled for Vanuatu’s capital in September.

“We want to thank our Melanesian leaders and the chair and Prime Minister of the Solomon Islands for discussing and facilitating our application for full membership. Though disappointed, we remain optimistic to see our application further discussed in September in Port Vila, Vanuatu,” said Mr Wenda.

“We the ULMWP would not come this far if it wasn’t for the grassroots and Pacific leadership support and we call for more support as we work towards establishing a political voice for our people of West Papua.”

ULMWP Secretary General, Octovianus Mote added that West Papuans are Melanesians and our issues of human rights abuse and self-determination must be rightfully addressed in the Pacific and not on Indonesia’s terms.

Meanwhile, a Papua student leader in Yogyakarta in Indonesia said police bashed and tortured students last Friday to stop a march in support of the United Liberation Movement for West Papua.

The students’ march was while the Melanesian Spearhead Group was considering whether the Movement could become a full member of the Pacific regional body.

But a spokesman for the Papuan Student Alliance, Yely Wenda, says hundreds of police burst into a West Papuan students’ dormitory in Yogyakarta and began abusing and battering the students.

He said a number were arrested and beaten, and one student was tortured in police custody.

MSG membership guidelines had “flaws”, said PNG

Papua New Guinea’s Foreign Minister Rimbink Pato said it was important that the Melanesian Spearhead Group sort out its guidelines around membership.

Mr Pato said the onus was on officials within the MSG secretariat to outline consistent guidelines around membership.

“This requires a definition as to what one must meet to be a member. That’s under review at the moment. Our technical officials are still working on it. And for example, the draft that they came up with had flaws in it. There were so many inconsistencies, so all these things need to be polished up.”
The PNG Foreign Minister Rimbink Pato

The PNG Foreign Minister Rimbink Pato Photo: Koro Vaka’uta / RNZ

July 19, 2016 0

Papua Merdeka Muncul Justru Karena Sekolah, Kalau Tidak Sekolah Bagaimana BIcara Merdeka?

Menanggapi yang dikatakan oleh salah satu Menteri NKRI dalam CNN INdonesia “Mendikbud: Separatisme Papua Dipicu Tingkat Pendidikan Rendah“, Oktaviani Satyaningtyas, CNN Indonesia, Jumat, 15/07/2016 16:01 WIB, Papua Merdeka News menyampaikan tanggapan dari Tentara Revolusi West Papua bahwa justru pendidikan NKRI-lah yang telah mengajarkan dan membantu anak-anak Papua mengerti bahwa kemerdekaan West Papua di luar NKRI itu jalan keluar satu-satunya menyelesaikan berbagai persoalan yang membayangi kehidupan orang Papua sejak NKRI ada di Tanah Papua.

Menteri kolonial Indo perlu kita ucapakan terumakasih karena mereka memberikan peluang kepada anak-anak Papua, di Tanah Papua dan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk belajar bahwa orang Papua itu bukan orang Indonesia. Itu pertama-tama sangat membantu. Bayangkan saja kalau orang Papua menganggap diri orang Inodnesia, di mana kita mulai bicara merdeka?

Tanya Amunggut Tabi, Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Ditekankah bahwa justru menteri NKRI menyatakan tuntutan Papua Merdeka datang karena orang Papua tidak berpendidikan, Tabi kembali menyatakan,

Coba menteri kolonial datang ke Tanah Papua hari ini, sekarang, jam ini, menit ini, detik ini, tanyakan kepada orang Papua, “Kamu mau Papua Merdeka?” kepada orang di kota dan orang di kampung-kampung yang tidak berpendidikan. Kebanyakan, saya pastikan hampir 99 persen akan jawab Papua Merdeka. Kalau ke kampung, kemungkinan besar akan menganga dan tidak tegas menjawab, sebab mereka tidak mengerti apa itu merdeka, apalagi Papua Merdeka.

Amunggut Tabi melanjutkan,

Itu baru bicara kata “Papua Merdeka” saja. Tetapi coba jelaskan apa arti Papua Merdeka kepada orang tidak berpendidikan. Bilang kepada mereka, “Kalau Papua Merdeka artinya Indonesia keluar dari Tanah Papua”, maka pasti semua orang Papua, nenek-moyang dan anak-cucu, yang hidup dan yang sudah dibunuh NKRI, semua akan menjawab, “Papua Merdeka”.

Nah dasarnya apa?

Dasarnya jelas, NKRI itu kolonial, pencuri, perampok, peneror, pembuat kerusuhan, pembunuh orang Papua. Kalau semua orang di dunia ditanya mau hidup aman apa tidak, pasti akan menjawab mau hidup aman. Kalau semua orang Papua tahu bahwa di luar NKRI semua orang Papua tidak akan dibunuh, ya semua orang Papua akan minta Papua Merdeka, tidak perduli berpendidikan atau kampungan.

Dengan demikian Amunggut Tabi mengatakan seorang menteri penjajah tetap penjajah, bicara seolah-olah alim dan perduli, dan tulus, padahal tetap kolonial, bicara tetap tidak realistis, bicara tetap irasional, bicara tetap tidak mendidik.

July 19, 2016 0

Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang “perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu“. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting:

Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan?
Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan
Apakah pengorbanan itu dipersembahkan secara berencana ataukah sporadis?

Amunggut Tabi kembali mengajak semua pejuang dan aktivis, organisasi dan tokoh Papua Merdeka untuk belajar dari Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena, dari kesebelasan di dunia seperti Barcelona dan Mancester City.

Yang harus diperhatikan ialah “irama” dan “momentum”, karena keduanya tidak selalu sama setiap saat. Itulah sebabnya semua pihak harus sadar, bahwa irama saat ini ialah “Irama Melanesia-hood”, dan momentum saat ini ialah “momentum MSG dan ULMWP”. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk TRWP, PNWP, KNPB, AMP, DeMMAK, FNRPB, OPMRC, TPN-PB, TPN/OPM, siapapun, di manapun, semua harus memainkan peran masing-masing sesuai dengan “irama” dam “momentum” ini.

Dari sini kita tahu “pengorbanan apa yang pantas” untuk waktu ini, bukan? Kita harus berjuang, bukan dengan aksi-aksi militeristik dan premanisme politik, kita harus bermain secara elegan dan presentable kepada pentas diplomasi regional dan global. Kita harus memainkan politik ini menjadi sebuah “fashionable issue” di kawasan dan secara global.

Untuk membuatnya menjadi “fashionable” dan elegan, maka semua pihak harus “menahan diri” dan “memberikan kepercayaan sepeunuhnya kepada ULMWP untuk memainkan perannya. NRFPB, PNWP, KNPB, TPN-PB, TRWP jangan bawa diri ke sana kemari mengatasnamakan kelompok kecil lagi. Kita harus persembahkan “waktu ini, 2015-2017” untuk ULMWP agar embrio ini terbentuk menjadi telur, dan tahun-tahun berikutnya telur dimaksud menetas dan menjadi anak.

Mempersembahkan untuk perjuangan bukan hanya harga dan nyawa, dan tenaga kita, ia berarti juga “menghilangkan jejak pribadi dan organisasi kita atas nama kebersamaan untuk tujuan bersama kita”. Persembahan yang mulia, kalau demi kepentingan bersama kita berani dengan sengaja menghilangkan nama-nama, identitas dan slogan-slogan kelompok kecil.

Terlihat banyak aktivis KNPB, PNWP, TPN-PB, WPNCL dan sebagainya keluyuran melakukan wisata politik ke sana-kemari, mendukung ULMWP tetapi sebenarnya mereka membawa agenda pribadi mengobati egoisme masing-masing adalah sebuah wisata yang konyol, karena itu tidak menyehatkan buat embrio politik kita bersama: ULMWP.

Justru cara ini membunuh embrio kita, yang kita lahirkan. Kita menjadi kanibal politik, membunuh anak politik yang kita lahirkan sendiri. Itu sejarah hidup dari perjuangan Papua Merdeka, bukan? Itu wajah tokoh Papua Merdeka selama ini, bukan? Pendiri OPM menyerahkan diri, bukan? Tokoh OPM menjadi pelayan NKRI, bukan? Mendirikan OPM, lalu bubar dan mendirikan cabang-cabang OPM, bukan? Kanibalisme Politik dalam sejarah perjuangan West Papua sangat menyedihkan. Oleh karena itu surat ini kami dari TRWP sampaikan sebelum embrio ULWMP ini terlanjur dimakan mati oleh organ-organ dan tokoh-tokoh perjuangan Papua Merdeka sendiri.

Kita berulang kali melakukan Politik Bunuh Diri (commit suicidal politics) karena kita tidak tahu mengelola egoisme individualisme kita. Kita tidak sanggup mengelola keberagaman organisasi perjuangan dan suku-bangsa kita. Kita belum mampu melihat perbedaan ini sebagai modal dasar. Kita mengatasnamakan perjuangan, kita mengatasnamakan organisasi, tetapi sebenarnya yang kita lakukan ialah memupuk dan mengobati “egoisme individualis” oknum aktivis dan tokoh Papua Merdeka.

Makanya, kalau berani mengalahkan dan percaya bisa mengalahkan NKRI, maka pertama-tama “harus berani, dan pastikan sudah mengalahkan egoisme individualistik pribadi dan kelompok”. Kalau tidak, jangan coba-coba bermain di air keruh, jangan coba-coba berwisata politik seolah-olah atas nama West Papua. Karena kami dari Rima Raya New Guinea telah menjadi guru-guru perjuangan, dari pengalaman hidup pribadi dan dari pengalaman hidup organisasi perjuangan yang penuh dengan resiko pertumpahan darah dan nyawa orang Papua sendiri.

Kami berikan catatan ini karena kami sudah melihat fenomna yang menghawatirkan. Kami saksi hidup! Kami sendiri telah menjalani dan telah sanggup melewati babak gelap dan kelam dalam perjuagnan ini.

Dengan mengelola egoisme individualis yang mengatasnamakan, maka kita bisa memperpendek atau juga memperpanjang rentang waktu perjuangan Papua Merdeka. Mengapa Timor Leste yang mulai berjuang 10 tahun setelah perjuangan kemerdekaan West Papua dimulai saja sudah puluhan tahun duluan merdeka? Bukankah itu karena kita belum sanggup mengalahkan egoisme dan individualisme diri sendiri?

Untuk mengetahui berapa lama dan berapa sumberdaya, kita haruslah punya “Anggaran Belanja Perjuangan Papua Merdeka”.

Di dalam negeri kita sudah menang, di dunia maya kita sudah menang, di kawasan Melanesia kita juga sudah menang. Di Pasifik Selatan juga kita pemenang. Yang belum kita kalahkan ialah “individualisme” perseorangan dan individualisme kelompok kecil.

Seharusnya, setelah ULMWP berdiri, secara teori, begitu ULMWP diterima ke dalam keluarga besar MSG, kita semua harus serta-merta menanggalkan atribut, nama dan embel-embel organisasi kita. Kita harus menyatukan barisan, mengatur nada dan irama, mengoptimalkan momentum ini demi kemerdekaan West Papua.

Sekarang saatnya ULMWP muncul sebagai sebuah organisasi perjuangan, sebagai sebuah Lembaga Resmi menuju sebuah Pemerintahan West Papua. ULMWP harus berani membuka diri, menerima semua pihak orang Papua, baik pro-NKRI maupun pro-Papua Merdeka. ULMWP ialah wadah orang-orang West Papua, karena itu dalam kepengurusannya harus melihatkan semua orang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di kota dan kampung maupun di hutan-rimba.

Kita harus belajar dari teladan yang telah diberikan oleh teman-teman seperjuangan kita yang kita selama ini sebuat sebagai “Kelompok-14”. Demi kepentingan bersama, mereka secara stuktural dan sistematis telah meninggalkan atribut Bintang Empatbelas dan mendukung Bintang Satu dalam rangka agenda bersama mengusir penjajah. Tokoh Papua Merdeka dan organisasi Papua Merdeka lain harus belajar dari mereka.

Perjalanan yang pahit, sungguh pahit antara kelompok gerilyawan Pemka dibawah komado Jacob Hendrick Pray dengan Komando Markas Victoria (Marvic) di bawah komado Seth Jafeth Roemkorem telah berakhir setelah para perwira TRWP yang telah menjelma dari barisan Pemka bersama tokoh politik mereka, Dr. OPM John Otto Ondawame bersatu dan membangun WPPRO bersama barisan OPM Marvic Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek di Port Vila, Republik Vanuatu tahun 2004 dan 2005.

Terbentuklah WPNCL, sebagai wujud dan bukti persatuan antara OPM Pemka dan OPM Victoria.

Dengan persatuan kubu gerilyawan, maka telah tiba saatnya untuk bersatu membangun harmonisasi dengan kelompok Bintang-14. Dan ULMWP ialah hasil dari harmonisasi, dan “pengorbanan nyata” dari semua pihak, terutama pengorbanan identias dan organisasi masing-masing untuk kebersamaan. Orang Papua sudah sanggup mengorbankan nyawa, harga, waktu dan identitas organisasi masing-masing demi kepentingan bersama: Papua Merdeka.

Kami dari Tentara Revolusi West Papua, sejak tahun 2000 telah memberikan mandat penuh agar bergulir sebuah proses politik dengan memberikan Surat Mandat kepada PDP dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), perjuangan lewat Free West Papua Campaign. Lebih-lebih tahun 2006, dengan pemisahan organisasi politik dan militer, maka Tentara Revolusi West Papua memfokuskan diri semata-mata untuk perjuangan dengan mengangkat senjata, menjauhkan diri dari segala bentuk dan kegiatan sipil dan politik, membatasi diri kepada memberikan dukungan moril dan doa.

Sekarang kita sudah punya ULMWP. Sekarang saatnya untuk kita masing-masing

mengorbankan egoisme individualis pribadi masing-masing tokoh
mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka menyelamatkan ULMWP sebagai embrio Pemerintahan Negara West Papua.

Untuk itu, kami dari rimbaraya New Guinea, atas nama tulang-belulang, leluhur, anak-cucuk Pencipta Langit dan Bumi, menyerukan kepada semua pihak untuk

menyatukan barisan dan mendukung semua kebijakan ULMWP, mendukung dengan sepenuhnya dalam doa, dana, waktu dan tenaga.

Dikeluarkan di: Secretariat-General TRWP, MPP

Pada Tanggal: 18 Juli 2016

An. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

July 19, 2016 0

Surat Dukungan Untuk Papua dari Pesisir Yogyakarta untuk Perjuangan Rakyat Papua

By Muhammad Afandi | Juli 18, 2016
578 shares

Pernyataan Sikap dan Solidaritas
Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP)
Wahana Tri Tunggal (WTT)

Untuk Papua

Menanggapi aksi kekerasan aparat keamanan negara dan organisasi kemasyarakatan (ormas) reaksioner terhadap warga Papua di Yogyakarta yang terjadi beberapa hari ini, kami warga PPLP KP dan WTT menyatakan sikap:

Warga dan mahasiswa Papua di Yogyakarta selama ini telah bersolidaritas mendukung perjuangan PPLP KP dan WTT dalam menolak tambang pasir besi dan rencana pembangunan bandara di tempat kami (Kulon Progo), sehingga terkait dengan aksi kekerasan yang menimpa warga Papua di Yogyakarta, kami merasa perlu melakukan solidaritas kepada mereka.
PPLP KP dan WTT mengecam tindakan kekerasan aparat keamanan negara dan ormas-ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta. Kami warga (PPLP KP dan WTT) yang juga pernah mengalami kekerasan serupa dan bahkan dikriminalisasi oleh negara karena berjuang mempertahankan ruang hidup sangat bisa merasakan bahwa kekerasan terhadap warga dan mahasiswa Papua tidak bisa dibenarkan demi kemanusiaan.
Bahwa apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa Papua, kami menilai ialah kebebasan berpendapat untuk menentukan nasibnya sendiri dalam alam demokrasi. Maka, kami menilai, aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara dan ormas-ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua ialah tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat sekaligus kebebasan untuk menentukan nasib secara merdeka.
Sebagai warga yang sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh negara, kami mendukung perjuangan mahasiswa Papua, sekaligus mengajak semua kelompok warga lain yang sedang memperjuangkan kemerdekaan hidup untuk saling bergandeng tangan melawan kesewenang-wenangan tersebut.

Kulon Progo, 17 Juli 2016

July 18, 2016 0

Sogavare : Saat Ini Isu Papua Adalah Isu Pasifik

Honiara, Jubi – Manasye Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang juga Ketua Melanesia Spearhead Groups saat ini menjadi Ketua Pacific Islands Development Forum (PIDF). Di hari pertama ia menjabat sebagai Ketua PIDF, Sogavare mengundang para pemimpin negara-negara Pasifik yang hadir dalam pertemuan PIDF di Kepulauan Solomon untuk membahas masa depan Bangsa dan Rakyat Papua.

“Masalah Papua saat ini sudah menjadi masalah bukan hanya Melanesia, tapi juga Pasifik, terutama negara-negara di Mikronesia dan Polinesia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua yang terus terjadi hingga saat ini menjadi kepedulian kami di Pasifik,”

kata Sogavare kepada Jubi, Jumat (17/7/2015) dalam satu wawancara khusus usai melakukan pertemuan dengan para pemimpin Mikronesia dan Polinesia serta kelompok masyarakat Sipil Pasifik di King Solomon Hotel, Honiara. Pertemuan ini dihadiri juga oleh pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Sogavare mengakui, ia telah berkirim surat kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo untuk membahas masalah Papua namun permintaan dalam surat tersebut ditolak. Surat tersebut dikirim olehnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Melanesia Spearhead Groups.
“Saya mengirimkan surat untuk dua hal. Pertama adalah untuk membahas masalah Papua dalam kapasitas saya sebagai ketua MSG, sebab Indonesia adalah anggota assosiasi dan Papua adalah pengamat dalam MSG. Kedua adalah meminta agar Indonesia sebagai anggota assosiasi mulai membuka diri untuk membahas masalah Papua di forum MSG. Namun kedua permintaan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari Indonesia,” ujar Sogavare.

Sikap pemerintah Indonesia ini menurutnya, menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki niat positif untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua. Meskipun pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah mengundang beberapa Duta Besar negara-negara Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon datang ke Papua dan menyaksikan upaya penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia yang sedang dilakukan oleh pemerintah, MSG menurut Sogavare adalah forum yang tepat untuk membahas masalah tersebut. Karena baik Indonesia maupun rakyat Papua yang diwakili oleh ULMWP ada dalam forum tersebut.

“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia. Namun keputusan kami menerima Indonesia dan ULMWP dalam MSG adalah agar keduanya bisa mulai membahas masalah ini. Itu adalah mandat yang saya pegang sebagai ketua MSG,”

ujar Sogavare.

Sogavare juga mengaku terus menerus menerima laporan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

“Sebelum pertemuan para pemimpin MSG dilakukan, saya menerima laporan ada 300 lebih rakyat Papua yang ditangkap karena melakukan demonstrasi memberikan dukungan kepada ULMWP. Hari ini saya juga mendapatkan laporan bahwa beberapa mahasiswa Papua di satu kota di Jawa mengalami tindakan represif bukan saja oleh aparat keamanan tapi juga oleh warga masyarakat di kota itu. Bagaimana hal ini bisa terjadi di negara demokrasi seperti Indonesia?”

ungkap Sogavare.

Fakta-fakta ini menurut Ketua PIDF ini, membuat beberapa pemimpin Pasifik menaruh perhatian khusus. Para pemimpin Pasifik, lanjutnya telah sepakat untuk membawa isu Papua ini dalam pertemuan regional Pasifik.

“Para pemimpin Pasifik bertemua hari ini atas undangan saya. Kami membahas masalah bangsa dan rakyat Papua, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus menerus terjadi. Ini harus dihentikan dan menjadi tanggungjawab siapapun yang menjadi warga dunia. Bangsa dan rakyat Pasifik menyadari hal ini. Di beberapa negara Pasifik isu Papua sudah menjadi perhatian generasi muda. Maka pemerintah dan masyarakat sipil harus mulai menjalankan tanggungjawabnya,”

jelas Sogavare. (*)

July 16, 2016 0

ULMWP Sebagai Anggota Peninjau Sudah Cukup, Jangan Minta Banyak Sebelum Benahi Diri

Kembali dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) lewat Secretary-General, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“para fungsionaris ULMWP, KNPB dan PNWP, jangan terlalu panas-panash tahi ayam, tinggalkan cara main kampungan yang mau makan cepat-cepat sebelum masak betul.”

Lewat Surat Singkat yang telah dikirim, kali ini lewat Kurir dari MPP TRWP per hari ini, TRWP menyatakan,

Terima apa yang sudah diberikan Tuhan. Syukuri dan rawat apa yang sudah ada di tangan. Jangan biasakan diri seperti bangsa Israel di padang Gurun menuju Tanah Kanaan, yang tiap hari terus menuntut Tuhan, padahal Tuhan telah berikan apa yang mereka perlukan, tepat waktu, tepat porsi, tepat menurut kesanggupan bangsa yang akan menanggung segala berkat Tuhan.

Pesan dari Panglima Tertiggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda dikutip dalam surat ini berbunyi:

Kita ini mau bikin negara. Anak-anak jangan terbiasa dan sampai mati jadi aktivis trus. Kita sudah menjadi anggota MSG, itu penonton, peninjau, setengah, penuh, tidak masalah, kita sudah diterima sebagai keluar besar ras Melanesia. Itu sudah cukup! Yang harus dilakukan sekarang mentuntut MSG untuk mendapatkan anggota penuh. Itu terlalu emosional, Anak-anak jangan berpikir seperti orang tua. Kita mau bikin negara, jadi orang-orang ULMWP itu bicara harus sebagai Pejabat Negara, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai pejuang Papua Merdeka tetapi sebagai Pejabat Negara West Papua.

Cara berpikir, cara bertindak, cara kalimat disusun, cara kata-kata dipilih, cara berpakaian, semua harus disesuaikan. Ketua KNPB, ketua PNWP, pejabat ULMWP jangan muncul dengan pakaian-pakaian preman, milisi atau jangan bicara seperti aktivis. Tunjukkan jatidiri, “kalian bisa bernegara, bukan hanya berjuang untuk bernegara”.

Selanjutnya surat ini juga mengutip ucapan dalam Bahasa Lani dari Gen. Wenda,

Ap yabu yonggo pegatak woge inok, inogonda wopinuk, yi wa yipinuk, lago lakwe menggarak kwe, kit kinandogon wupagai-peram pagagi ekwe ti kinenggali o. Wim muk wakorak aret me, kinayum-kinobangge pipak yirino. Alla onggo yo’niragarak, muk anggota peninjauh agarak ti aret me, kit enege parlemen mendek nogo menat-menat kit yabu eriyak paga ari waga ti. Kinone liru paga, facebook paga, eyongga me, kaganit nogwe ti paga arigin lek. Time enege mbulogwe mengga’nom. Kinene kinogonda warogo, wone mbaninip, lago larigin, tamban erinip, puasa erinip.

Negara ekwe menggarak nogo li’luk la’luk erinip, kinoba lengge yi worawak. Muk MSG unggogwe nogorik Bintang Kejora muk nagakorak kwe, kit kinebe erom nonggweme, airport paga, acara ekwe me, yumunggok enege komole mendek inayum yikop ti. Kinenggali lek a? Ap yabu yonggo pogo’ndak inaruk konembinuk wogwe ti kiniki aninggin lek a? Kinenggali o!!!

Menutup isi surat yang dimonopoli versi Bahasa Lani ini Ge. Tabi menyatakan bahwa langkah-langkah ke dalam West Papua harus dilakukan, bukan selalu menuntut negara-ngara Melanesia berbuat sesuatu, tetapi orang West Papua sendiri harus mengambil langkah-langkah yang jelas untuk membentuk negara.

Semua kebiasaan, tindakan, pola pikir, periaku, kata-kata seperti aktivis harus dihentikan, dan sekarang kita muncul sebagai pejabat negara. Belajar dari contoh Jasser Arafat sebagai Ketua dari Palestinian Liberation Organisation (PLO), dan ikuti langkah itu.

July 15, 2016 0

Sir Michael Somare: We Melanesians must make right choice on Papua

By PMC Editor – July 14, 2016, By Sir Michael Somare

The four Melanesian prime ministers of Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu, and Fiji will come together in Honiara, Solomon Islands today as chairman Manasseh Sogavare hosts the 23rd Melanesian Spearhead Group Special Leader’s Summit.

Decolonisation and independence of Melanesian countries are processes of liberation close to my heart. The Noumea Accord, for instance, symbolises the pursuit of self-reliance and autonomy synonymous with the rights and freedoms available to all peoples of this century.

In practice the accord provides for technical assistance, training programmes for the Kanaky people still residing under French sovereign rule.

Such arrangements already provide a legal and practical framework for the indigenous people of New Caledonia to fully exercise their right to self–determination, even as they long for independence.

Our decisions made at the MSG Leaders’ Summit over these next two days will embed values in future generations of Melanesian people who will regard our solidarity with admiration if we make the right decisions regarding decolonisation and self-determination.

From today we will tell our own story, the story of our constitutional and universal right to exercise the freedoms given to us at independence in each of our countries.

Today we can, by consensus, trigger the process for greater self-determination to be enjoyed by West Papuans.

‘Founding Father’
As a “Founding Father” I am encouraged by the progress made already on the key issue of West Papua’s full membership to the Melanesian Spearhead Group.

I am inspired that the MSG senior officials, ministers and leaders will have maintained consensus despite some complex and sensitive diplomatic, economic, social, and political issues.

Genuine and inclusive consultation among all MSG member states and one territory in considering the future path to decolonisation and self-determination for West Papua is critical now more than ever before.

We can strengthen the Melanesian Spearhead Group and our region, which includes West Papua, by ensuring that Melanesian leaders in Honiara approve the United Liberation Movement for West Papua’s application for full membership to the Melanesian Spearhead Group.

We are one people spread over many continents and oceans, separated by the sea and mountain ranges in diverse sovereign jurisdictions.

Our ancestors roamed freely over our shared land and sea for centuries prior to colonial and Christian interventions.

We must hold onto that spirit of a vast community that underpins our modern efforts within diplomacy and international cooperation and dialogue.

Political upheaval
All MSG member states and one territory have experienced some level of political upheaval and civil conflict requiring decisive political and economic reform and declarations for peaceful transitions to occur.

The export of mineral resources and agricultural commodities remains a key source of revenue for all states and one territory at the MSG.

So it is essential that we endeavor to sustain political stability in order to buttress economic and environmental sustainability for the good of all Melanesian people.

But our sub-region can only prosper when all political, economic, socio-cultural and environmental issues are considered in the same light according to the needs of all of our people.

Our growth potential relies on our diplomatic and official relationships, our ties and our linkages to the rest of the world. But as a group of ethnically linked people we have always relied on talking, exchange and cultural participation.

We are Melanesians after all. That is what makes us distinct.

We bring those distinct features to every forum but this week at the Melanesian Spearhead Group Special Leaders’ Summit we have a unique opportunity yet again to decide on our own future with integrity as self-governing and independent members of a powerful sub-regional bloc.

More than ever that sub-region needs to include West Papua as an integral part and, as an equally participating member.

Rt Hon Grand Chief Sir Michael T Somare
Port Moresby

July 14, 2016 0

Logika NKRI: ULMWP, ILWP, IPWP, PNWP Apakah ini Semua Kebohongan Publik?

Logika NKRI memang tidak logis, karena logika NKRI selalu emosional, militeristik, berbasiskan fasis dan rasis. Fondasi fascis dan rasis membuat apa saja yang dikatakannya dipaksakan.

Orang Papua dipaksa menerima Pepera 1969 di West Irian sebagai sebuah fakta sejarah yang disetujui oleh PBB, oleh karena itu orang Papua terima saja.

Orang Papua dipaksa menerima kekejaman Soeharto sebagai sebuah sejarah kelam, tetapi tidak perlu diutak-atik, semuanya sudah lewat, kini Jokowi sudah, jangan ungkit-ungkit masa lalu.

Orang Papua dipaksa melupakan berbagai kasus pembunuhan yang telah terjadi di Tanah Papua sejak NKRI menginvasi secara militer sejak 1 Januari 1962 dan disetujui PBB sejak 1 Mei 1963.

Orang Papua dipaksa untuk mengikuti logika NKRI bahwa laporan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM RI, oleh Komisi HAM PBB, oleh Pelapor Khusus Komisi HAM PBB, oleh Perdana Menteri Vanuatu, oleh Perdana Menteri Solomon Islands sebagai “orang-orang yant tidak tahu tentang Papua”. Alasannya karena Jokowi sekarang sudah mengunjungi Papua delapan kali. Tidak menyebutkan dampaknya, karena orang Papua masih dibunuh terus. Jokowi punya kekuatan apa di dalam tubuh militer dan polisi Indonesia?

Kini orang Papua dipaksa untuk menerima logika sesat, bahwa ULMWP, IPWP< ILWP, PNWP, TRWP, dan semua keputusan PIF, MSG dan Westminster Declaration, Deklarasi Port Vila, semuanya dikatakan oleh NKRI sebagai “bohong”, “memprovokasi”, “tipu-tipu cari makan”.

KNPB tidak perlu bicara, NKRI tidak perlu bicara, “Tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang: Apakah MSG itu real? Apakah PIF itu bohong? Apakah dukungan parlemen Inggris itu mimpi?” Apa artinya real, apa artinya mimpi, apa artinya bohong, apa artinya realitas.

Mohon maaf sekali, pertanyaan sangat tolol ini harus kita ajukan, dalam rangka meluruskan logika kita tentang logika sesat yang dikebangkan oleh NKRI bahwa apa yang dilakukan oleh KNPB, PNWP, ULMWP, TRWP, dan FWPC adalah bohong. Kita tidak usah saling menyalahkan, fakta, realitas, sejarah menunjukkan benar-tidaknya semuanya ini. Boleh-boleh saja NKRI sebagia penjajah menganggap semua ini kebohongan, tetapi manusia di muka Bumi tidak sebodoh orang Indonesia. Manusia selain orang Indonesia di dunia ini sangat mutalhir dalam pengetahuan mereka, Mereka tidak perlu diajar, tidak perlu disangkal atau di-approve, secara real-nya mereka membuktikan dirinya sendiri.

Hai NKRI, jangan buang-buang waktu dan tenaga mengatakan sebuah fakta sebagai kebohongan, supaya kita tidak usah malu nantinya menelan ludah sendiri.

July 13, 2016 0

Sir Michael Somare : Kami Melanesia Harus Membuat Pilihan yang Benar untuk Papua

Tezt Asli dalam Bahasa Inggris di sini

Diterjemahkan oleh CEB-DoOPM, 18 Juli 2016.

Empat Perdana Menteri, masing-masing dari Papua New Guinea, Kepulauan Solaiman, Vanuatu dan Fiji akan berkumpul bersama di Honiara, Kepulauan Solaiman hari ini saat ketua MSG Sogavare memimpin KTT MSG yang ke 23.

Dekolonisasi dan kemerdekaan negara-ngara Melanesia adalah proses pembebasan yang dekat di hati saya. The Noumea Accord, misalnya, menjadi simbol dalam mengejar kemandirian dan otonomi yang sinonim dengan hak dan kebebasan yang tersedia bagi semua umat manusia dari negara ini.

Dalam prakteknya accord ini menyediakan bantuan teknis, program pelatihan untuk masyarakat Kanak yang masih ada dalam kedaulatan Perancis saat ini.

Pengaturan seperti ini telah menyadiakan sebuah kerangka hukum dan praktis untuk penduduk pribumi Kaledonia Baru untuk sepenuhnya menentukan nasib mereka sendiri, bahkan sampai memperoleh keperdekaan yang mereka dambakan.

Keputusan-keputusan yang kamibuat pada KTT MSG dalam dua hari ke depan ini mengandung nilai-nilai untuk generasi mednatang dari masyarakat Melanesia yang akan memandang solidaritas kami dengan kekaguman bilamana kita membuat keputusan yang benar menyangkut dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri.

Mulai hari ini kami akan mulai menceritakan cerita kami sendiri, cerita tentang hak konstitusional dan universal kami untuk memperoleh kemerdekaan yang diberikan kepada kami dalam kemerdekaan negara-negara kami masing-masing.

Hari ini kami mampu, dengan jalan aklamasi, memicu proses untuk penentuan nasib sendiri yang lebih luas yang akan dinikmati oleh orang Papua di Tanah Papua.

‘Founding Father’
Sebagai seorang Pendiri” saya terdorong oleh kemajuan yang telah dibuat dalam isu kunci dari West Papua untuk menjadi anggata penuh dari Melanesian Spearhead Group.

Saya terinspirasi bahwa pejabat senior MSG, para menteri dan pemimpin tetap mengedepankan aklamasi walaupun menghadapi isu-isu diplomatik, ekonomi, sosial dan politik yang rumit dan sensitif.

Konsultasi yang sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak di antara para negara-negara anggota MSG dan satu wilayah dalam mempertimbangkan jejak masa depan dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri untuk West Papua begitu penting sekarang lebih-lebih demikian daripada yang pernah ada sebelumnya.

Kita dapat memperkuat Melanesian Spearhead Group dan kawasan kami, yaitu termasuk West Papua, dengan menjamin bahwa para pemimpin Melanesia di Honiara mengesahkan lamaran United Liberation Movement for West Papua untuk keanggotaan penuh dari Melanesian Spearhead Group

Kami satu kaum terbentang di antara banyak pulau dan lautan, dipisahkan oleh lautan dan gunung-gunung dalam keragaman jurisdiksi kedaulatan pula.

Leluhur kami bergerak dengan bebas dalam tanah kami dan laut kami selama berabad-abad lamanya sebelum kaum kolonial dan umat Kristen melakukan intervensi ke dalam kehidupan kami.

Kami harus memegang roh masyarakat yagn luas dalam usaha-usaha modern kami dalam diplomasi dan kerjasama internasional dan dialog.
We must hold onto that spirit of a vast community that underpins our modern efforts within diplomacy and international cooperation and dialogue.

Political upheaval
Semua negara-negara anggota MSG dan satu wulayah telah mengalami beberapa tingkat gangguan politik dan konflik sipil yang membutuhkan reformasi politik dan ekonomi yang tegas dan deklarasi agar terjadi transisi secara damai.

Expor kekayaan mineral dan komoditas pertanian menjadi sumber utama pendapatan dari semua negara dan satu wilayah dalam kawasan MSG.

Karena itu sangatlah penting untuk berupaya mempertahankan stabilitas politik agar mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan demi masa depan semua orang Melanesia yang lebih baik.

Akan tetapi sub-region kami hanya dapat menjadi makmur ketika semua isu politik, ekonomi, sosio-budaya dan lingkugnan hidup dipertimbangkan dengan bobot yang sama dikaitkan dengan kebutuhan dari semua kaum kami.

Potensi pertumbuhan kami bergantung kepada hubungan-hubungan diplomatik dan dinas kami, hubungan kami dan jaringan kami dengan dunia ini. Akan tetapi sebagai sebuah kelompok yang terkait secara etnis kami selama ini selalu bergantung kepada berbicara, bertukaran dan berpartisipasi secara budaya.

Sesungguhnya kami semua orang Melanesia. Itulah yang membuat kami berbeda.

Kami membawa fitur beberbeda-bda dimaksud ke forum tetapi minggu ini di KTT Pemimpin Khusus Melanesian Spearhead Group kami punya peluang yang unik sekali lagi untuk mengambil keputusan menyangkut masa depan kita dengan integritas sebagai negara-negara yang memerintah sendiri dan negara-negara merdeka sebagai blok sub-regional yang sangat kuat.

Lebih daripada sebelumnya, sub-region perlu memasukkan West Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan daripadanya dan, sebagai anggota yang mengambil bagian secara setara.

Rt Hon Grand Chief Sir Michael T Somare
Port Moresby

July 13, 2016 0

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutuhan NKRI?

Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutungan NKRI, kok Bukan Port Numbay, bukan Manokwari, bukan orang Papua, tetapi orang asing, negara asing, kota asing yang mendukung NKRI?

Lantas mereka mendukung keutuhan NKRI di Tanah mana dan atas bangsa mana?

Sesuatu yang sekali lagi, “Aneh tapi nyata!” Sungguh aneh, tetapi itu menjadi kenyataan dalam retorika dan logika politik NKRI. Pertanyaannya sekali lagi,

Masa yang menjajah NKRI, yang dijajah West Papua, tetapi yang mengakui London, Canberra, dll?

Ah, yang benar aja, to mas, to mBak! Kok ngawur gitu lho!

Ngawurnya apa?

Pertama, ngawur karena yang menjajah bangsa dan Tanah Papua itu NKRI, tetapi NKRI selalu keliling dunia tanya, “Kamu mengakui nggak, penjajahan saya atas West Papua? Jadi, yang menjajah negara lain, yang dijajah negara lain, yang disuruh mengakui penjajahan negara lain?

Apa artinya drama ini?

Arti langsung dan paling sederhana ialah, bahwa NKRI sebenarnya “Tidak mengakui bahwa ia sedang menjajah dan menduduki Negara West Papua!” makanya dia harus lari ke sana-kemari minta konfirmasi.

Kedua, , ngawur karena “NKRI tidak tahu kalau West Papua itu ibukotanya Port Numbay, bukan London, bukan Canberra, bukan New York!”.

Kalau kita lihat perilaku Indonesia, yang menjajah West Papua dengan ibukota Port Numbay, tetapi sibuk bolak-balik London mempertanyakan status West Papua di dalam NKRI, maka dapa disimpulkan NKRI ada kena penyakit geger otak, salah ingatan, disorientasi, sehingga tidak tahu apa, di mana dan bagaimana?

Masa menanyakan “Apakah West Papua tetap di dalam NKRI kepada bangsa lain?“, Tanyakan saja dong kepada orang Papua, di West Papua. Kalau berani, “Lakukan referendum, tanyakan secara demokratis, kepada selurh Rakyat West Papua”. Katanya NKRI itu sebuah negara modern dan demokratis, kok bertanya tentang nasib sebuah bangsa dan wilayah West Papua kepada bangsa dan wilayah lain? Ini demokrasi jenis apa? Demokrasi keturunan dari mana?

Ketiga , ngawur karena dengan terus bertanya kepada negara luar tentang keutuhan NKRI, sebenarnya NKRI sedang menggenggam bara api di tangannya sendiri, dan pada akhirnya NKRI tidak akan sanggup lagi, karena tangannya akan terbakar kalau kelamaan.

“Politik tidak mengenal teman abadi dan mush abadi!” Ini slogan yang umum di Indonesia saat ini, bukan?

Apakah Indonesia punya antisipasi, kapan London, New York dan Canberra akan mengatakan “Indonsia angkat kaki dari Tanah Papua?” Ataukah NKRI berdoa dan berpuasa agar mereka tetap mengakui West Papua bagian dari NKRI sampai kiamat, sesuai rumus “NKRI Harga Mati”?

Kapan NKRI akan turun ke Tanah Papua, kepada bangsa Papua, dan bertanya secara jujur dan gentlemen, “Apakah West Papua bagian dari NKRI?” Kalau takut, jangan bikin diri berani tanya kepada orang lain.

Katanya “Suara Rakyat itu Suara Tuhan, lalu kenapa rakyat Papua tidak pernah ditanyai pertanyaan yang sama yang diajukan kepada negara-negara asing?” Takut malu kali ya? Ahhh, nggak usah malu-malu, kan udah ketahuan Anda berbohong!

Oh, ataukah “Suara London, Suara Canberra, dan Suara New York itu yang suara Tuhan?” Nah, kalau begitu, bagaimana kalau seandainya mereka ikut rumus tiada kawan abadi dan tiada mush abadi lalu bilang, “NKRI out from West Papua?”, kan akhirnya harus mengaku juga

London, Canberra, New York TIDAK LAGI Mendukung Keutuhan NKRI, bukan?

Keempat, dan seterusnya cari sendiri aja deh, kokh kekurangan orang lain kita kasih tahu semua malah lama-lama kita balik memperbaiki mereka lagi! Konyol akhirnya!

July 12, 2016 1