HUT OPM, HUT TPN/OPM atau HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua?

Baca semua berita yang dikeluarkan oleh kolonial NKRI, termasuk media terkemuka di Tanah Papua seperti Tabloid Jubi, Papua Pos, Bintang Papua dan Cenderawaasih Pos, setiap 1 Juli diturunkan judul “HUT OPM…”. Di media-media lainnya, ada yang mengeluarkan pernyataan “HUT TPN/OPM” dan “HUT TPN-PB”. Media yang dikelola oleh orang Papua sendiri menyatakan 1 Juli 1971 sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara West Papua.

Lalu ada yang bertanya, “Kalau begitu bagaimana dengan 1 Desember 1961″ yang sejak tahun 2000 dideklarasikan sebagai Hari Kemerdekaan West Papua?” Jawabannya sudah jelas disampaikan oleh berbagai media, 1 Desember 1961 ialah Hari Perkenalan dan Peresmian Nama Negara, Nama Bangsa dan Atribut Negara Lainnya seperti Lagu Kebangsaan, batas Wilayah dan Bendera Negara. Ini jelas-jelas bukan Hari Proklamasi Kemerdekaan.

Ada lagi pertanyaan lanjutan di sini, “Orang Papua menggunakan HUT Kemerdekaan West Papua, tetapi NKRI dan media antek mereka menggunakan istilah HUT OPM, apa artinya dan apa maksudnya?”

PMNews menyadari penuh bahwa begitu manusia dirubah pola pikirnya dan disajikan dengan informasi yang selalu salah setiap saat, maka akhirnya kita menjadi terbiasa dengan yang salah dan menerima yang salah itu seolah-olah sebagai tidak salah, akhirnya bisa saja kita katakan yang salah tadi benar.

Pertanyaan berikut ialah, “Mengapa NKRI dan media anteknya gemar dan suka menggunakan OPM padahal orang Papua sendiri sudah lama tidak menggunakan OPM lagi?”

Seharusnya pertanyaan berikut yang secara pandai diperbincangkan dan ditelusuuri oleh orang Papua dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka ialah “Siapa yang sebenarnya mencetuskan nama OPM dan kapan, dan di mana OPM mulai digunakan? Mengapa NKRI kok terus bertahan dengan media antek-anteknya menggunakan nama OPM, padalah orang Papua sudah punya ULMWP?”

Orang Papua seharusnya pandai membaca apa yang dilihat, apa yang didengar, dari mana asalnya, kapan datangnya, dan di balik semua itu, apa tujuannya.

July 2, 2016 4

Luhut Binsar Panjaitan itu Preman Politik Tidak Jauh Berbeda dari Milisi Jalanan

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyebut cara kerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak jauh berbeda daripada cara berpikir dan cara bekerja preman politik dan milisi jalanan. Cara kerjanya jauh tidak bermartabat daripada para aktivis Papua Merdeka.

Berikut petikan wawancara Papua Merdeka News (PMNews) dengan Gen. Tabi (TRWP) lewat Ponsel:

PMNews: Belakangan ini kami telah menyiarkan beberapa seruan dan catatan dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Kali ini kami mau tanyakan tanggapan khusus tentang kegiatan yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Republik Kolonial Indonesia.

TRWP: Antara Luhut Panjaitan dengan Preman Tanah Abang tidak jauh berbeda, beda tipis. Perbedaannya Preman Tanah Abang jarang dilihat di TV, semenara yang ini selalu suka tampil di TV, bahkan bawa diri berwisata politik ke sana-kemari, sampai-sampai mau masuk ke kamar tidur orang-orang Melaneisa pula.

PMNews: Ada beberapa hal yang kami mau klarifikasi atas pernyataan ini. Pertama, masalah Pak Luhut dengan Preman Tanah Abang Jakarta, kedua Pak Luhut yang suka pamer di TV dan ketiga masalah masuk ke kamar tidur orang Melanesia. Kami minta jelaskan satu per satu.

TRWP: OK. Pertama, coba semua orang saat ini pikirkan apa perbedaan preman Jakarta di Tanah Abang dengan Preman Pemerintahan Jokowi hari ini? Sedikit-sediki bicara “babat”, sedikit-sedikit paksa kehendak dan ambisi, malahan orang ini selalu mengancam sesama menteri juga, bukan hanya dia mengancam orang Papua. Malah orang Papua disuruh ke Melanesia sana, tinggalkan Indonesia.

Jadi, bukan hanya kelakuannya, tetapi pengetahuannya mirip preman, dan juga cara berpikirnya juga sama saja.

Kedua, dia selalu “show of force”, mengundang Pendeta di Tanah Papua, mengundang pegiat HAM dari berbagai kalangan, mengungan korban G-30 S/PKI, menegur dan mengancam menteri lain. Jadi dia tampail seolah-olah dialah NKRI sejati, yang lainnya penipu. Yang dikejarnya hanyalah “agar mBak Mega senang”, hanya sampai di situ. Dia tidak punya banyak kepentingan dengan NKRI, sama seperti mBak Mega sendiri.

Ketiga, ada Menteri Luar Negeri, ada protokol negara, ada etika politik dan diplomasi internasional, tetapi ini menteri kerjanya serobot sana-sini, menyeberang perbatasan semaunya, masuk ajak menteri-menteri bertemu, kejar para duta besar diajak berwisata politik ke mana-mana dengan hiburan-hiburan malam ala Melayu-Indonesia, inilah membunuh karakter, akal sehat, nurani manusia. Ini hanya melakukan pekerjaan service di permukaan, padahal semua orang Melanseia tahu dari lubuh hati terdalam, West Papua harus terlepas dari NKRI.

Dia masuk ke negara-negara Melanesia bukan hanya senyum-senyum, tetapi dia juga membawa madu dan racun di tangan kiri dan kanannya.

Ini semua kan model operasi preman, bukan?

Cuman sayangnya, orang ini adalah seorang Jenderal, tetapi ruang berpikir, kedalaman berpikir dan kerjaannya tidak mewakili pangkatnya. Apalagi, langkah-langkahnya tidak mewakili tugasnya sebagai Menteri Koordinator. Tidak mengkoordinir, tetapi malah terjun sendiri kemana-mana, malahan melebihi Tuhan.

PMNews: Puas, sangat puas. Sudah jelas,

TRWP: Masih ada banyak komentar tentang orang ini, tetapi sampai di stu dulu. Yang jelas orang ini tidak mewarnai kolonial Indonesia, dia tampil sebagai mewakili sukunya, mewakili dirinya, mengatas-namakan Negara. ini yang hebatnya lewat batas, di satu sisi memalukan sebenarnya.

PMNews: Apa tanggapan TRWP atas keterlibatan beberapa kedutaan negara Melanesia dan perwakilan dari Tanah Papua dari pihak masyarakat sipil dan aktivis HAM?

TRWP: Sudah kami katakan tadi. Preman kan di tangan kanan ada madu, di tangan kiri ada racun. Jadi, selama dia bergerak, kedua tangan diacungkan. Yang mau madu, ya nurut saja.

PMNews: Kalau begitu caranya, nanti semua negara Melanesia akan ikut kemauan NKRI?

TRWP: Jangan salah! Itu kemauan NKRI! Itu persis yang mereka mau! Tetapi realitas lapangan kan tidak begitu! NKRI punya kemampuan sebesar apa untuk menaklukkan Melanesia? Menaklukkan diri sendiri saja tidak sanggup. Indonesia kalau punya Gus Dur baru akan bisa, tetapi saya beliau sudah almarhum. Jokowi bukan orangnya. Jokowi dilahirkan dengan tugas lain. Dan Luhut Binsar Panjaitan dilahirkan untuk mengacaukan peta politik Indonesia.

PMNews: Kami sangat berterimakasih. Untuk menghemat berita ini agar pesannya sampai, kami cukupkan sampai di sini dulu. Selamat pagi.

TRWP: Terimakasih dan selamat pagi. Ingat bahwa cara kerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia tidak jauh berbeda daripada cara berpikir dan cara bekerja preman politik dan milisi jalanan. Cara kerjanya jauh tidak bermartabat daripada para aktivis Papua Merdeka

July 2, 2016 2

Selamat HUT Kemerdekaan West Papua 1 Juli 2016

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua, dengan ini mengucapkan

SELAMAT HUT KEMERDEKAAN WEST PAPUA YANG KE-45
Tanggal 1 Juli 2016

Dengan usia kemerdekaan yang terus bertambah, kita bangsa Papua semakin bertambah dewasa, semakin bersatu dan semakin giat dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, sampai akhirnya penjajah NKRI keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua, Negara West Papua.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua

Pada Tanggal 29 Juni 2016

Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Mathias Wenda (Gen. TRWP) Amunggut Tabi (Lt. Gen. TRWP)

NBP: A.001076 BRN: A.DF 018676

Mengetahui:

Benny Wenda
Jurubicara ULMWP

June 29, 2016 1

Pepera 1969 di West Irian Sudah Final Karena Disahkan oleh PBB?

Retorika NKRI bahwa Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di West Irian Tahun 1969 adalah Final, terbantahkan secara otomatis dan tegas setelah fenomena internasional, terutama di wilayah kerajaan Inggris muncul isu-isu referendum dari politisi Scottish Natioanl Party di Skotlandia dan Irish Republican Party di Irlandia Utara, yang para politisinya mengatakan akan menyelenggarakan referendum untuk meminta pendapat rakyat di wilayah mereka, apakah keluar dari Inggris Raya ataukah tetap tinggal dengan Inggris Raya yang telah keluar dari Uni Eropa.

Selain keluarnya Inggris (Britain Exit – disingkat BREXIT) yang jelas-jelas merupakan referendum separatis dari Uni Eropa juga menunjukkan dengan gamplang dan tidak harus dijelaskan kepada siapapun bahwa referendum ialah sebuah proses demokratis di negara demokrasi untuk menentukan pendapat rakyat.

Referendum bukan barang haram, referendum adalah wajah dari demokrasi. Semua negara yang mengaku demokratis harus menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib masing-masing bangsa.

Politisi NKRI di Tanah Papua, Gubernur, para Bupati, DPRP dan para DPRD di Tanah Papua seharusnya sudah sejak awal-awal ini, menyambung gelombang referendum-referendum ini, mempersiapkan agenda-agenda seperti referendum untuk menentukan sikap rakyat Papua, secara khusus Orang Asli Papua terkait dengan berbagai isu, misalnya

Sikap dukungan atau penolakan Orang Asli Papua terhadap UU Otsus Plus yang diajukan oleh Gubernur Lukas Enembe, Ketua DPRP dan Ketua MRP;
Keberhasilan Otonomi Khusus di Tanah Papua sejak tahun 2001 hingga tahun 2016;
Menerima/ Menolak Pendudukan NKRI di Tanah Papua.

Negara demokrasi, yang mengaku menjunjung tinggi HAM, yang mengaku menuju proses demokratisasi, secara otomatis, dan secara naluri pasti sadar bahwa referendum ialah bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi dalam menentukan pilihan rakyat.

Referendum bukan barang haram, referendum bukan agenda separatis, referendum ialah agenda demokrasi, agenda modernisasi, agenda peradaban, cara bermartabat dan beradab untuk mementukan nasib, bukan dengan saling membunuh, bukan dengan saling meneror dan mengintimidasi, tetapi dengan saling mempengaruhi opini rakyat sehingga rakyat menentukan nasib mereka sendiri.

Inggris telah disahkan oleh Uni Eropa sebagai Anggotanya, diakui oleh PBB sebagai anggota Uni Eropa. Skotlandia diakui sebagai anggota Kerajaan Inggris oleh PBB. PBB juga mengakui Irlandia Utara sebagai bagian dari Kerajaan Inggris. Tetapi pengakuan PBB, pengakuan Uni Eropa itu bukanlah “Suara Tuhan”.

“Suara Rakyat, Suara Tuhan”, dalam minggu lalu Suara Tuhan katakan Inggris keluar dari Uni Eropa, maka itu telah terjadi. Minggu lalu Suara Tuhan memunculkan wacana Irlandia Utara dan Skotlandia akan menyelenggarakan referendum untuk menentukan nasib sendiri, yaitu merdeka dari Kerajaan Britania Raya atau bergabung ke Uni Eropa, yang artinya memisahkan diri dari negara Induk Inggris.

Tuntutan referendum di Tanah Papua tidak dapat ditolak dengan alasan pengakuan PBB dan salah fatal kalau dikatakan separatis. Malahan sikap semacam itu menunjukkan dengan terang-benderak betapa ketidak-tahuan, dan kalau boleh lebih jelas, kebodohan kita, tentang hakikat demokrasi. Kkalau kita katakan “Pepera Sudah Final”, maka kita membodohi makna demokrasi bagi diri kita sendiri. Pepera tidak Final dengan alasan demokratis yang jelas bahwa rakyat West Papua tidak pernah menentukan nasibnya sendiri. Dan kalaupun sudah pernah, tidak harus berarti bahwa NKRI harga mati, karena setiap bangsa, setiap pulau, setiap rumpun yang ada di dalam NKRI berhak penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengakuan PBB tidak memaksa, tidak mengikat, tidak mematikan konsep Jawa NKRI sebagai sesuatu kodrat dari Tuhan yang diwahyukan yang harus ditaati mati-matian oleh semua wilayah jajahan NKRI.

June 27, 2016 1

BREXIT Secara Otomatis dan Pasti Membatalkan Argumen NKRI Harga Mati dan Pepera Sudah Final

BREXIT menjadi tolak ukur secara global, di zaman ini, menunjukkan martabat dan identitas demokrasi sejati, yaitu “Suara Rakyat, Suara Tuhan” dan referendum untuk West Papua ialah pasti dan harus.

Betapapun pahitnya, betapapun negara tidak menerima, bepapapun mati harganya, betapapun sudah final, tetap, “Suara Rakyat, Suara Tuhan”, Suara Rakyat Dapat dan telah terbukti berulang-ulang menggugat realitas yang ada.

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai, masyarakat Melanesia, bahwa slogan Partai Politik Penguasa Kolonial, Parta Demokrasi Indonesia “Suara Rakyat, Suara Tuhan” telah terbukti minggu ini, di mana Rakyat Inggris, yaitu “Suara Tuhan” telah memilih untuk Negara Kerajaan Inggris Raya Bersatu KELUAR dari kerajaan Eropa bernama Uni Eropa, atau Komisi Eropa.

Dampak dari “Suara Rakyat, Suara Tuhan” yang telah memenangkan BREXIT ialah usulan penyelenggaraan Referendum di Irlandia Utara dan Skotlan, salah dua dari paling tidak lima wilayah yang kini bersatu dan Inggris Raya Bersatu.

Dari peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia dan demokrasi sedunia ini menunjukkan pelajaran yang jelas.

Pelajaran yang pertama ialah bahwa benar terbukti, slogan Partai kolonial Indonesia PDI-P “Suara Rakyat, Suara Tuhan” memang benar-benar harus kita kawal dan kita lindungi dan kita tunduk kepadanya.

Kalau rakyat Papua menuntut referendum, ya itu hak mutlak “Suara Tuhan”, maka haruslah diberikan kepada bangsa Papua. PDI-P haris konsisten terhadap slogannya

Kedua, pernah tersebar isu buatan NKRI, bahwa sejak tahun 2000, pintu untuk negara baru merdeka telah tertutup dan Papua tidak akan berpeluang untuk merdeka, secara mentah-mentah dan di depan mata terbukti terbalik, Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, kapan-pun, di manapun, oleh siapapun.

Kalau NKRI benar-benar berbicara di pentas politik global bahwa dia telah mendemokratisasi negaranya, maka referendum dan hak berpendapat dari Orang Asli Papua ialah bagian tak terpisahkan dari demokrasi itu sendir, dan hasil daripada referendum itu harus diterima oleh baik kolonial maupun oleh bangsa Papua.

Ketiga, para pemuda Papua, semua organisasi masa dan penggerak didalam negeri teruskan perjuanganmu, suarakan referendum untuk Tanah Papua, dan desak NKRI tunduk kepada slogan partai penguasa hari ini “Suara Rakyat, Suara Tuhan”.

Pesan per email dikirim dari MPP TRWP, Vanimo, Papua New Guinea, Tanah Papua Sorong – Samarai

June 26, 2016 1

Call for full Indonesian response to Papua abuses

Indonesia’s government is pushing ahead with the establishment of a team tasked with addressing a number of cases of human rights abuses in Papua.

The team is being created under the Coordinating Minister of Political, Legal and Security Affairs, Luhut Pandjaitan.

This month he travelled to Papua with a number of regional ambassadors, including New Zealand’s Trevor Matheson, to monitor the handling of rights cases there.

However various Papuan provincial government and civil society figures were concerned that the team was not independent.
Karel Phil Erari.

One of those is Karel Phil Erari, deputy chairman of the Alliance of Churches in Indonesia who said the team had not consulted with the main Papuan churches and others.

He wanted Jakarta to open an all-inclusive dialogue to address the abuses.

“So we strongly urge the international community to urge Jakarta to end any kinds of human rights abuses exercised in Papua for the last fifty-three years.”

June 24, 2016 1

Terlibat Dalam MSG, Pemerintah Indonesia Bisa Digugat Ke MK

Jayapura, Jubi – Sebagai negara pluralis, Indonesia diharapkan tidak terlibat atau masuk dalam kelompok negara yang berbasiskan ras, seperti Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Hal ini dikemukakan kepada media oleh pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Senin (20/6/2016). Nuning menanggapi kehadiran Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Desra Percaya pada pertemuan tingkat menteri luar negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji, Kamis (16/6/2016).

Dalam pertemuan tingkat menteri MSG ini, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk pertama kalinya hadir secara resmi dalam sebuah forum MSG. Kehadiran ini diprotes oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya.

Keberatan Indonesia ini, menurut Desra karena Indonesia beranggapan Papua telah diwakili oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan di Lautoka ini.

Melalui saran pers Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/6/2016) Indonesia menjelaskan penolakan atas klaim ULMWP yang disebut sebagai gerakan separatis.

“ULMWP adalah gerakan separatis di negara yang berdaulat. Gerakan ini tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua Barat,” kata Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya dalam pertemuan Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG).

Meski sepakat dengan pernyataan Desra ini, Nuning menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang ingin hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kehadiran delegasi Indonesia itu bisa dimainkan di tingkat internasional secara sepihak,” ujar Nuning, dikutip beritasatu.com

Ia mengingatkan, politik luar negeri yang spesifik seperti kasus MSG ini bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena tidak konstitusional. Kalau tidak berhati-hati, pemerintah menurutnya bisa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

“Karena melanggar sila ke-3 Pancasila. Pasal itu menyebutkan, hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara,”

jelasnya.

Indonesia, lanjut Nuning adalah negara pluralis, sehingga tidak bisa masuk ke organisasi yang dibentuk berdasarkan ras.

“Sebagai bangsa demokratis pluralis terbesar ketiga, jangan sampai kita terjebak dengan politik ras. Kita harus berhati-hati,” tuturnya.

Indonesia telah melobi intens beberapa negara anggota penuh MSG di wilayah ini untuk melawan upaya ULMWP menjadi anggota penuh di MSG. Namun dukungan akar rumput di negara-negara Melanesia untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat dan kegiatan diplomasi internasional atas masalah Papua ini semakin kuat. (*)

June 21, 2016 1

Papua Merdeka TIDAK untuk Mewujudkan Masyakat Papua yang Adil dan Makmur!

Pada bulan 10 Juni 1999, Utusan Khusus Gen. TPN/OPM Mathias Wenda ke Uni Eropa pernah ditanya oleh seorang aktivis lingkungan di Negeri Belanda, saat melakukan diskusi publik tentang perjuangan kemerdekaan West Papua

“kenapa kalian mau merdeka? saya rasa kalian lebih bagus dengan Indonesia, sebab kalau kalian merdeka, nanti banyak perang suku, dan nanti bagaimana kalian bangun kehidupan yang sejahtera sebagaisebuah negara merdeka?”

Bandingkan pertanyaan/ pernyataan ini dengan apa yang dikatakan oleh salah satu Anggota Cyber Army bentukan Menteri kolonial Indonesia Luhut Binsar Panjaitan,

Papua tra akn prnh merdeka kawan. tra usah di provokasi jg kalian su baku bunuh. Ko sering lihat to perang antar suku. Apa jadinya klo tra ada aparat keamanan. Klian mati semua baku bunuh. NKRI telah mengajarkan peradaban pda kita semua. Kalian merasa terjajah dlm hal apa ? Ekonomi ? Budaya ?atau apa kawan ? We pkir lah pake otak, ini jaman modern. Tra ada di di penjuru bumi ini yg tra merasakan hal semacam itu. Semua orang merasakan kawan. Ko pkir stelah ko merdeka, trus ko bs kaya bs sejahtera ? Ngimpi. Yg terjadi mlh sebaliknya. Dgn taraf pndidikan kalian sj tra bs bkin kalian sejahtera. Yg ada ko gantian di jajah australia dgn USA. ko lihat timor leste skarang, yg katanya lautnya kaya minyak, minyaknya su dirampas australia tanpa ada pembagian yg menguntungkan bgi timor leste. australia dong blg itu adalah harga krn tlh bantu timor leste merdeka. Dan skrang yg hrus kita lakukan adalah memikirkan caranya bgmna agar masyarakat papua itu bs sejahtera. Krna merdeka adalah hal yg mustahil [http://papuanews.id/2016/06/14/penistaan-knpb-terhadap-masyarakat-dan-mahasiswa-papua/]

Kapten TPN/OPM Amunggut Tabi sebagai prajurit yang masih dalam perjalanan pertama mengenal pentas politik global, yang baru mengenal kondisi Negeri Belanda langsung menjawab pernyataan pemuda Belanda tadi,

Saya ucapkan terimakasih kepada Anda karena mengajukan pertanyaan yang sangat penting, maha penting. Pertanyaan Anda sangat berhubungan dengan realitas yang ada di Tanah Papua, yaitu realitas yang Anda tangkap sebagai orang asing. Realitas itu adalah bahwa orang Papua rentan dengan perasng suku, dan karena itu lebih bagus dikendalikan oleh orang Indonesia, dan kedua bahwa orang Papua sendiri masih sangat primitif dan oleh karena itu lebih baik dibangun oleh Indonesia.

Kedua pandangan ini benar, tetapi ini kebenaran “asumsi” dan “reka-rekaan”. Kebenaran yang sebenar-benarnya ialah bahwa orang Papua semuanya sudah beragama, beradab, demokratis dan bermartabat. Perang suku yang terjadi seperti disiarkan di Tanah Papua adalah perang suku buatan NKRI, ciptaan mereka sendiri.

Sebagian insiden yang mereka katakan “perang suku” adalah sebenarnya perang melawan kolonialisme Indonesia. Kami tidak punya media, jadi mereka merekam dan menyiarkan perang kemerdekaan dan menyebutnya perangsuku.

Kita perlu sadari bahwa tahun 1999 itu tidak ada Handphone, tidak ada Internet seperti sekarang, tidak ada keterbukaan informasi sama sekali. Pada waktu itu Mathias Wenda adalah Panglima Tertinggi TPN/OPM, dan Amunggut Tabi hanyalah seorang Komandan Pleton yang ditugaskan ke Eropa untuk merintis pusat pergerakan kemerdekaan West Papua. Hasilnya seperti yang Anda lihat hari. Sudah hampir 20 tahun lalu.

Waktu itu Otsus Papua belum diberlakukan.

Sekarang kita simak pernyataan seorang anggota pasukan Cyber Army kolonial NKRI di situs propaganda mereka papuanws.id seperti dikutip di atas. Dia menyampaikan DUA HAL YANG SAMA, dua isu yang sama, yaitu pertama menyangkut (1) perang suku; dan (2) keterbelakangan orang Papua untuk membangun dirinya dari kemiskinan, kemelaratan, dll.

Percakapan agen NKRI ini mengemukakan dua hal yang sama, yaitu menyangkut bahaya perang suku dan bahaya kemelataran setelah Papua Merdeka.

Menanggapi kedua keprihatinan ini, Amunggut Tabi dengan santun dan otak dingin mengatakan:

Terimakasih banyak, karena apa yang dikatakan di sini merupakan realitas yang “ditangkap” oleh masyarakat internasional. Tanpa saya tahu ini, saya akan keliru menyampaian pesan dari tua-tua adat saya.

Untuk menjelaskan ini, saya perlu tegaskan bahwa perang-suku di Tanah Papua telah berakhir sejak misionaris datang dan memberitakan Injil keselamatan yang mendamaikan antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan manusia. Sejak Raja Damai itu bertahta di Tanah Papua, tempat itu menjadi Tanah Damai. Itu realitas terkini. Gambaran yang disampaikan tadi ialah realitas tahun 1960-an, yang waktu itu dikenal Belanda sebelum meninggalkan Tanah Papua karena diusir oleh Amerika Serikat.

Per hari ini, di Tanah Papua itu yang ada ialah kedamaian, damai sejahtera di dalam hati, di dalam jiwa, di dalam komunitas, di dalam kebersamaan.

Diantara itu, hanya ada satu unsur yang tidak mau tinggal damai dengan orang Papua, yaitu ABRI, tentara dan polisi dilatih untuk berperang dan membunuh, jadi kalau ada kedamaian, mereka selalu berjuang keras menciptakan kekerasan dan peperangan, mereka selalu menikmati kematian orang Papua.

Saya tidak tahu sejak Indonesia masuk ke Tanah Papua, berapa orang Papua mati karena perang suku. Tetapi saya punya data, ini ada paper, yang tulis orang Belanda sendiri, tentang pembunuhan-pembunuhan orang Papua oleh Indonesia. Jadi, yang bikin kacau di Tanah Firdaus (Paradise Land) ialah NKRI, bukan antar suku, bukan antar orang Papua.

Kemudian Amunggut Tabi melanjutkan tentang “Adil dan Makmur” dan anggapan bahwa orang Papua tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan setelah merdeka.

Perlu diperhatikan bahwa percakapan di Belanda ini terjadi hanya 2 bulan sebelum referendum Timor Leste (Agustus 1999). Oleh karena itu komentar orang Belanda tadi tidak mengambil contoh Timor Leste yangsudah merdeka, sedangkan komentar Cyber Army Indonesia pada Juni 15, 2016 menyebutkan Timor Leste sebagai contoh bahwa kemerdekaan orang Melanesia justru tidak akan memakmurkan orang Papua.

Amunggut Tabi menjawab waktu itu, dan menjawab hari ini kepada anggota Cyber Army, bahwa

tujuan akhir, dan cita-cita kemerdekaan West Papua bukan kemakmuran, bukan keadilan, bukan kekayaan, bukan kesejahteraan. Ini hanya proses menuju tujuan akhir, yaitu kehidupan yang harmonis di antara semua makhluk ciptaan Tuhan.

Keharmonisan akan hadir sendiri dengan ada keadilan, pemerataan, kebersamaan, kearifan, maka keharmonisan hadir secara otomatis.

Orang Papua tidak mau jadi kaya, tidak mengejar kekayaan. Orang Papua tidak perlu dengan emas dan perak di Tembagapura. Kalau mau, saya akan minta tua-tua Adat Papua serahkan kepada Belanda saja kalau mau, atau kepada Indonesia kalau mau, atau kepada Amerika Serikat.

Kami tidak butuh, tidak mengejar, dan tidak berdoa untuk menjadi kaya. Yang kami mau hanya satu, satu saja, yaitu NKRI keluar dari Tanah leluhur bangsa Papua.

Saya sanggup menjadi jaminan, sampai riwayat bangsa Papua berakhir, bahwa saya sanggup menandatangani perjanjian penyerahan emas dan perak dari Tanah Papua, tetapi jangan gadaikan bangsa saya ke dalam penjajahan NKRI hanya gara-gara emas dan perak itu.

Dengan mengakhiri jawaban ini, di hadapan semua orang yang mendengarkan dia langsung berdoa dengan menundukkan kepala, kepada Tuhan

Yang Tuhan Bapa di Surga, suruhlah orang Belanda, orang Indonesia, orang Amerika Serikat, untuk datang ambil emas, perak, tembaga, nikel, uranium, gas, apa saja yang ada di dalam perut Bumi Cenderawasih. Saya serahkan kepada Tuhan, supaya suruh mereka datang ambil saja. Tetapi aku mohon di dalam Nama Yesus, Raja Damai semesta alam, Tokoh Revolusioner Sentral semesta alam dan sepanjang masa, Yesus Kristus, supaya kedamaian, kenyamanan, martabat, jatidiri bangsa Papua jangan turut dicuri dan diambil. Kami hanya mau hidup damai dan aman di Tanah leluhur kami, yang telah Kau tempatkan buat kami. Biarlah sekalian bangsa hidup di tanah leluhur mereka, dan saling menghargai, salng membantu, sebagai sesama bangsa, sesama umat-Mu. Janganlah Indonesia mengulangi kesalahan Belanda menjajah bangsa lain demi kepentingan perut: emas dan perak, mengorbankan kedamaian yang telah pernah kami miliki, dan ingin meraihnya kembali di dalam Negara West Papua. Dalam Nama Yesus, amin!

Begitu “Amin!” ternyata sang prajurit TPN/OPM telah kebanjiran air mata, tidak dapat ditahan lagi.

Setelah “Amin”, Tabi kembali tegaskan

Jadi, Papua tidak minta roti, kami minta Raja Damai bertahta di atas Tanah Firdaus itu, karena di situ tempatnya. Di sini, di Eropa, Yesus sudah ditolak mentah-mentah, banyak pelacuran, banyak narkoba, banyak kekacauan. Kemerdekaan West Papua punya warna yang berbeda, jangan samakan kami dengan negara Indonesia, jangan samakan cita-cita duniawi Indonesia adil dan makmur dengan cia-cita ilahi “keharmonisan” untuk Tanah Papua.

June 16, 2016 1

Papua Ingin Lepas Dari NKRI, Nah lho….Apa Kata Dunia?

Gelombang aksi unjuk rasa untuk mendesak Referendum dan Kemerdekaan bagi Papua Barat terus berdatangan. Tuntutan ini dipicu sikap pemerintah RI yang tak kunjung mampu menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal inilah kemudian yang menakibatkan ratusan mahasiswa papua yang berada di sejumlah daerah menggelar aksi turun ke jalan, menyuarakan keinginan mereka lepas dari NKRI.

Padahal Pada Maret lalu, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, agar menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Bahkan pertengahan Mei lalu, terbentuklah Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun ternyata tim ini ditolak oleh sebagian warga Papua sendiri.

Demonstrasi penolakan ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Luhut ke Papua, hari Kamis (16/6). Luhut datang untuk mendorong penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat Papua atas kedatangan Luhut, di Jogyakarta juga digelar aksi serupa. Lebih dari 300 mahasiswa Papua di Yogyakarta, menggelar demonstrasi pada Kamis siang (16/6). Mereka menuntut hak bagi bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri.

Menurut Roy Karoba, penanggung jawab aksi demonstrasi di Yogyakarta, Luhut dan tim bentukannya tidak akan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu. Meskipun ada delapan nama aktivis dan tokoh masyarakat asli Papua tergabung dalam tim terpadu, ruang gerak mereka tetap akan terbatas. Roy bahkan menuntut pembentukan tim dalam skala lebih luas, yang melibatkan organisasi internasional.

“Pada intinya rakyat Papua tidak bersepakat, jika kemudian negara membentuk tim pencari fakta sendiri, karena jelas negara adalah aktor pelanggaran HAM di Papua. Indonesia mestinya menerima usulan pembentukan tim pencari fakta yang telah diusulkan oleh beberapa negara seperti Pacific Island Forum dan Melanesian Spearhead Group,” kata Roy Karoba.

Gelombang aksi unjuk rasa serupa, juga terjadi di kota Malang, Jawa timur. Puluhan mahasiswa asal Papua yang mengenyam pendidikan di kota Malang, menuntut referendum dan kemerdekaan Papua barat. Rencana semula, Pemuda Papua akan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang, namun ditengah perjalanan dihadang ratusan personil Kepolisian, Kodim serta organisasi massa militer lainnya.

Polisi bersikeras, aksi unjuk rasa mahasiswa Papua merdeka dinilai ilegal, karena tidak memiliki ijin. Selain itu, polisi melihat aksi mereka sudah mengganggu kedaulatan dan menghina lambang negara. Pada salah satu poster yang diusunng massa aksi terpampang bendera merah putih yang dicoret dan diganti dengan bendera Papua merdeka, bintang kejora.

Sempat terjadi adu mulut, antara aparat kepolisian dengan massa aksi, saat aparat berusaha membubarkan kerumunan massa yang dianggap mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan alun-alun tugu kota Malang, Jawa Timur. Aksi menuntut kemerdekaan papua tersebut akhirnya berakhir, setelah aparat keamanan berhasil menggiring puluhan mahasiswa papua ke dalam truk polisi, dengan pengawalan ketat aparat, untuk dibawa ke Mapolresta Malang. (marksman/ sumber : metrotvnews.com dan voaindonesia.com)

https://jakartagreater.com

June 16, 2016 0

John Gobay: Polisi Jangan Larang Rakyat papua dan KNPB ke DPRP

Penulis Arnold Belau –Juni 15, 2016

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— John Gobay, ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai meminta agar pihak kepolisian di Polda Papua agar tidak menutup ruang gerak rakyat Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk datangi kantor DPR Papua seperti yang sudah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

“Sudah beberapa kali DPR Papua terima aspirasi rakyat Papu adan KNPB di jalan dan dilapangan. Ini sebuah pemandangan yang kurang bagus. Kami tau ini hasil kompromi antara kapolda dan DPRP, kami juga tau bahwa ini terjadi karena Kapolda Papua yang masih memberikan ruang demokrasi bagi orang Papua dan DPRP yang sangat terbuka dan mau menerima aspirasi. Jadi jangan halangi mereka untuk datang ke DPR Papua,”

jelas Gobay kepada suarapapua.com menanggapi aksi ribuan rakyat Papua yang dihadang polisi di jalan-jalan di Jayapura, Rabu (15/6/2016).

Kata Gobay, aprat keamana bukan mengahdang, memabatasi dan melarang rakyat Papua yang hendak ke DPR Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Melainkan tugas kepolisian adalah mengawasi dan mengamankan jalannya aksi agar berjalan dengan aman dan baik.

“Kami harapkan agar pihak keamanan agar kemudian tidak terus menutup ruangan DPRP untuk KNPB. Mereka ini rakyat. Bukan, preman, pencuri atau teroris sehingga harus dipersulit atau ditutup jalannya. Kantor DPRP yang megah itu ada untuk rakyat tanpa harus dibeda-bedakan. Kami berharap agar kedepan KNPB dapat demo atau menyampaikan aspirasinya kepada DPR P di rumah rakyat. KNPB sangat tau aturan tentang mekanime internasional, mereka anak terpelajar,”

terangnya.

Gobay mempertanyakan, apakah ada aturan yang mengatur tentang kewajiban polisi larang rakyat datang menyampaikan aspirasi ke kantor DPR. Kata dia, apapun aspirasi harus dibiarkan agar aspirasi itu ibawa ke kantor DPR Papua DPR.

“Saya lihat ini ada diskriminasi antara bara NKRI dan KNPB. Polisi memperlakukan BARA NKRI Lebih istimewa daripada KNPB. Tidak boleh, ini tidak adil. Jangan pikir cara ini akan padam semangat mereka. Salah, ini akan buat mereka akan lebih semangat,”

katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda marah besar melihat Polda Papua melalui aparatnya membatasi dan melarang ribuan rakyat Papua yang dimotori Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang hendak ke kantor DPR Papua di Kota Jayapura. Akibatnya, rakyat Papua demo damai di empat titik kumpul massa. Selain itu diwarnai dengan penangkapan ribuan massa aksi di beberapa Kota yang ada di Papua.

“Kami (DPR Papua) bukan dipilih oleh anggota kepolisian untuk jadi anggota DPR. Kami dipilih oleh rakyat yang hidup susah, menderita, yang jual pinang, yang hidup terlantar, yang miskin, yang tukang mabuk, tukang minum. Mereka itulah yang punya tempat di sini,”

tegas Yunus Wonda kepada wartawan di kantor DPR Papua menanggapi sikap polisi yang membatasi rakyat Papua ke kantor DPR Papua, Rabu (15/6/2016).

Menurut Wonda, DPR Papua dipilih oleh rakyat Papua untuk berbicara demi kepentingan rakyat Papua serta meindungi mereka. Bukan untuk meladeni orang-orang berdasi di kantor DPR Papua.

“Kami DPR Papua dipilih oleh mereka (rakyat Papua) untuk hadir dan bicara demi kepentingan mereka dan melindungi mereka. Kami tidak minta apa-apa. kami hanya minta satu, bahwa rakyat yang punya tempat di sini. Mereka datang, sampaikan aspirasi lalu mereka pulang. Bukan berarti demo hari ini dan besok Papua merdeka. Tidak ada itu. Ini masih dalam negara Indonesia,” tegasnya dengan nada keras. (Baca: Polda Papua Larang Rakyat Papua ke Kantor DPRP, Ketua DPRP Marah Besar)

Pewarta: Arnold Belau

June 15, 2016 0