Buchtar : Indonesia Jangan Berlebihan

Ketua PNWP, Buchtar Tabuni. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Reaksi dari pemerintah Indonesia dengan dibukanya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford Inggris mendapat tanggapan dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.

Ia mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.

“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,”

kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).

Selain itu menurutnya, perjanjian New York Agreement, One Man One Vote juga belum dilaksanakan baik dan hukum internasional dihargai oleh negara-negara lain. Mereka melihat dari sisi itu yakni hak untuk menentukan nasib sendiri, dan jika melihat dari sisi itu tidak melanggar.

“Satu bulan sebelumnya, parlemen Papua sudah dikabari akan ada akan ada peluncuran kantor OPM. Namun karena kami mengalami keterbatasan dana sehingga tidak bisa hadir di sana. Kami hanya lakukan aksi perayaan di kampung harapan, 1 Mei lalu. Kami sebenarnya mau turun jalan, hanya waktu itu Kapolda membatasi,”

ujarnya.

Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.

“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri. Saya juga mau tekankan komentar gubernur baru. Terlalu kekanak-kanakan. Pemimpin tidak boleh komentar seperti anak kecil. Pemimpin kok sikapi emosional. Kumpulkan orang amber di Jakarta baru katakan orang Papua tidak mendukung dan konser di bundaran HI. Itu kurang ajar namanya. Dia gubernurnya orang Papua bukan orang Jakarta. Saya menyesal dengan sikap itu,”

kata Buchtar Tabuni. (Jubi/Arjuna)

May 6, 2013,18:32,TJ

May 6, 2013 0

KNPB Sesalkan Tindakan Brutal Aparat Keamanan

Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui juru bicaranya, Rocky Wim Medlama mengatakan, pihaknya menyesali tindakan brutal pihak keamanan, TNI/Polri.

Hal ini dikatakan Medlama terkait kekerasan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir saat peringatan hari Aneksasi Papua pada 1 Mei lalu, di hadapan wartawan di Prima Garden Caffee, Abepura, Kota Jayapura, Senin (6/5).

“Kami sangat kesal tindakan brutal yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri dimana 1 Mei 2013 diperingati oleh Rakyat Papua tetapi kenyataan yang kami lihat dan alami, ada kekerasan di beberapa tempat,”

tutur Wim Rocky Medlama.

Menurut Medlama, di Sorong terjadi penembakan terhadap orang yang diduga sebagai Anggota Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Di Biak juga terjadi hal yang sama, dua orang ditembak di kaki. Kemudian di Timika, 16 orang ditangkap.

“Di Sorong ada empat orang. Dua orang mati di tempat yang dua lagi luka-luka dan krisis, sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Hal-hal ini yang membuat kami dari KNPB kesal terhadap tindakan aparat ini,”

demikian tutur Medlama lagi.

Lebih lanjut menurut Medlama, KNPB sebagai media maka pihaknya akan melakukan demonstrasi dalam bentuk aksi damai. Jadi pihaknya menekankan kepada pihak aparat keamanan, lebih khusus kepada pihak Polda Papua untuk membuka ruang demokrasi yang luas bagi Rakyat Papua.

“Kenapa orang di Jawa melakukan demonstrasi besar-besaran tetapi tidak pernah dibatasi. Ada Apa di Papua? Itu artinya proses menuju kepada pembebasan Papua ini turut didukung oleh republik ini dengan cara-cara kekerasan tadi,”

ungkap Medlama. (Jubi/Aprila Wayar)

May 6, 2013,15:48,TJ

May 6, 2013 0

Komisioner HAM PBB Desak Indonesia Buka Akses Jurnalis Asing Ke Papua

Jayapura – Insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Papua tanggal 30 April dan 1 Mei 2013 lalu, mengundang PBB untuk berekasi. Salah satu dari reaksi PBB itu adalah desakan agar Indonesia membuka akses bagi jurnalis internasional ke Papua.

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia melalui rilis yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (03/05), menyatakan keprihatinan atas larangan kebebasan berekspresi yang terjadi di Papua.

“Selama misi saya ke Indonesia bulan November lalu, saya menyatakan keprihatinan untuk aktivis Papua yang dipenjara karena larangan kebebasan berkespresi secara damai,”

kata Pillay dalam rilis Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia.

Pillay yang menjabat Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat bukanlah sebuah kejahatan.

“Hal ini mengecewakan. Melihat lebih banyak orang ditangkap karena mengekspresikan pandangan mereka secara damai. Dan saya menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan semua tahanan yang ditahan karena kejahatan yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi.”

Pillay juga mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka akses pada jurnalis asing masuk ke Papua.

“Saya mendesak Indonesia untuk mengizinkan jurnalis internasional ke Papua dan memfasilitasi kunjungan oleh Pelapor Khusus Dewan HAM PBB.”

Sebelumnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, Victor Mambor, mengatakan tidak ada aturan yuridis formal yang melarang jurnalis asing masuk ke Papua. Namun anehnya, mereka selalu dihambat di beberapa Departemen dan Kementrian di Jakarta, seperti Departemen Luar Negeri dan Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Ini aneh, tidak ada landasan yuridis formal, tapi pemerintah menghambat mereka (jurnalis asing) dengan berbagai alasan. Seperti soal visa, keamanan dan lain sebagainya. Kalaupun ada yang sampai di Papua, kalau tidak dengan cara menyamar sebagai turis, pasti dikawal oleh aparat keamanan, seperti anggota BIN.”

kata Victor Mambor dalam diskusi bedah buku Mati atau Hidup, karya Markus Haluk beberapa waktu lalu.

Mengenai rekomendasi lembaga-lembaga nasional seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Pillay meminta Pemerintah Indonesia mendukung lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Indonesia itu.

“Saya mendorong Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan,”

kata Komisaris Tinggi. Ia menekankan peran penting lembaga-lembaga nasional bermain di perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.(Jubi/Benny Mawel)

May 3, 2013,TJ

May 3, 2013 0

Kekerasan Militer Indonesia Pada 30 April dan 1 Mei Undang Reaksi PBB

Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay (Dok. UN)

Jayapura – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay, menyatakan keprihatinan serius atas tindakan kekerasan terhadap demonstrasi massa di seluruh Papua sejak 30 April hingga 1 Mei 2013. Pilay menyebutkan polisi telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menangkap orang karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan.

“Insiden terbaru adalah contoh penindasan berkelanjutan kebebasan berekspresi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan di Papua,”

kata Pillay, dalam rilis yang dikirimkan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia ini kepada tabloidjubi.com, Kamis (02/5) malam.

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk memungkinkan protes damai dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam pelanggaran.”

lanjut Pilay.

Dalam rilis yang dikirimkan, Pilay mengatakan berbagai laporan media massa menunjukkan bahwa pada 30 April polisi menembak dan menewaskan dua pengunjuk rasa di kota Sorong yang sedang menyiapkan kegiatan peringatan 50 tahun Papua menjadi bagian dari Indonesia. Dan sekitar 20 pengunjuk rasa ditangkap di kota Biak dan Timika pada tanggal 1 Mei.

“Setelah kunjungan resmi ke Indonesia November lalu, saya kecewa melihat kekerasan dan pelanggaran berlanjut di Papua,”

kata Pillay. Dia menambahkan bahwa ada kebutuhan untuk kebijakan dan tindakan yang koheren untuk mengatasi masalah yang mendasar dan keluhan dari penduduk lokal di Papua.

Pilay menegaskan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia sejak Mei 2012, telah menerima 26 laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk 45 pembunuhan dan kasus-kasus penyiksaan yang melibatkan 27 orang di Papua. Banyak insiden di Papua berhubungan dengan kekerasan komunal, yang menjadi tuduhan serius pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum.

“Hukum hak asasi manusia internasional menuntut Pemerintah Indonesia untuk secara menyeluruh, cepat dan tidak memihak melakukan penyelidikan insiden pembunuhan dan penyiksaan serta membawa para pelaku ke pengadilan,”

kata Pilay.

Pilay menilai belum ada transparansi yang memadai dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada malam tanggal 30 April 2013, dua warga Sorong, Papua Barat, Abner Malagawak (22 tahun) dan Thomas Blesia (28 tahun) tewas terkena timah panas saat berada dalam posko perjuangan Papua Merdeka di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Tak hanya itu, tiga warga lainnya yang berada dalam posko itu, mengalami luka-luka akibat kena tembakan. Di Biak, sekitar belasan orang ditangkap dan satu orang luka tertembak. Sedangkan di Timika, lima belas orang ditangkap dan diperiksa di kantor Polisi Mimika karena menaikkan bendera Bintang Kejora di Kwamki Baru.

Sementara dari pihak aparat keamanan, dilaporkan satu orang anggota TNI terluka akibat insiden penembakan di Sorong. (Jubi/Victor Mambor)

May 3, 2013,08:54,TJ

May 3, 2013 0

AMP : Mengutuk Tindakan Brutal Militer Indonesia Pasca 1 Mei

Indonesia – Peringatan 50 Tahun Aneksasi Papua oleh Indonesia pada 1 Mei 2013 di Tanah Papua diwarnai dengan aksi represif aparat Militer Indonesia yang melakukan penembakan kepada rakyat sipil di Kabupaten Sorong dan Biak Numfor.

Penembakan tersebut mengakibatkan , Abner Malagawak (22 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong tertembak dibagian ketiak kiri tembus kanan. Akhirnya, Abner tewas ditempat. Selanjutnya, Thomas Blesia (28 tahun), warga Distrik Sakouw, Kabupaten Sorong Selatan, tewas terkena timah panas di kepala bagian belakang tembus depan. Saat ini kedua korban masih berada di rumah mereka masing-masing yakni Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.

Tak hanya Abner dan Thomas yang tewas terkena tembakan, tiga warga lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah Salomina Klaivin (37 tahun), warga Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Herman Lokden (18 tahun) warga kampung Wulek, Kabupaten Sorong Selatan, dan Andreas Sapisa (32 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Salomina Klaivin, luka-luka karena tertembak di perut, paha bagian kanan, dan dilengan bagian kanan. Herman Lokden mengalami luka-luka kerena tertembakan di betis kanan tembus sebelah. Selanjutnya, Andreas Sapisa mengalami luka di bagian ibu jari kaki kanan akibat terkena peluru panas.

Peristiwa penembakan yang sama juga terjadi di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya pada pagi hari 1 Mei 2013 di jalan Bosnik, seorang warga asal Kampung Biawer Dwar asal Biak Utara yang bernama Yance Wamaer (30an tahun), juga diketahui meninggal akibat timah panas aparat militer Indonesia yang melakukan penyisiran setelah membubarkan secara paksa peringatan 50 Tahun Aneksasi yang dilaksanankan di Kampung Ibdi.

Dari peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim SBY-Boediono untuk, segera ;

Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari seluruh Papua sebagai syarat terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua.
Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.

Demikian, press release ini kami buat, atas dukungan Kawan-kawan jurnalis kami ucapkan terima kasih.

Indonesia, 3 Mei 2013

Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat AMP

Rinto Kogoya

May 3, 2013 0

Dukung Pendirian Kantor Free West Papua Campaign, AMP Gelar Diskusi dan Memasang Spanduk Dukungan

Dukungan AMP Atas Berdirinya Kantor Free West Papua Campaign. ( Doc: AMP )

Yogyakarta – Puluhan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) hari ini ( kemarin,28-04-2013 ) menggelar Diskusi dan Nonton Bareng di Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I ” Yogyakarta.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dari Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) atas didirikannya Kantor “Free West Papua Campaign” di Oxford, United Kingdom. Dego yang juga selaku koordinator kegiatan ini menyebutkan bahwa

” Kami sebagai Mahasiswa Papua, yang merupakan tulang punggung dari perjuangan bangsa Papua, sangat senang dan bangga atas didirikannya Kantor Free West Papua Campaign ini, dan kami berharap dengan adanya kantor Free West Papua Campaign ini, maka perjuangan bangsa Papua aka lebih jelas dan dapat menjadi perhatian dunia Internasional akan permasalahan yang ada di Papua”.

Ketika ditanyai bentuk dukungan yang diberikan oleh AMP atas berdirinya kantor Free West Papua Campaign ini, Dego mengatakan bahwa

” Sejak pagi tadi, kami telah melakukan pemasangan spanduk dan poster yang bertuliskan dukungan dari kami atas didirikannya Kantor Resmi Free West Papua Campaign di depan Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I “, selain itu, kami juga telah mengirimkan surat resmi dari AMP yang pada intinya surat itu berisikan ucapan selamat, dukungan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, atas berdirinya kantor ini”.

“Selain itu, kami juga melakukan dikusi seputar kilas balik dari perjalanan Free West Papua Campaign dan juga diskusi seputas hari Anegsasi, yang jatuh pada tanggal 1 Mei, diskusi ini dibawakan oleh Rinto Kogoya (Ketua Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Papua). Diskusi ini bertujuan agar kami para generasi penerus perjuangan bangsa Papua, dapat mengerti dan memahami seputar perjalanan Free West Papua Campaign, dan juga untuk lebih mendalami tentang seputar sejarah Anegsasi yang terjadi pada 1 Mei 1963”,

lanjut Dego.

Setelah melakukan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film dan nonton bareng, film yang diputarkan adalah sebuah film yang dibuat dari sebuah kisah nyata tentang : SeediqBale, aktor utama (MonaRudao). Mona Rudao telah menjadi bagian dari budaya populer Taiwan, memasuki buku, manga, dankarakternya mengambil bagian dari protagonis dalam 2011 Taiwan (Baca: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Rudao)

Ini sedikit tentang Mouna Rudao pada tahun (1882-1930) adalah anak seorang kepala suku pribumi Taiwan dari Seediq. Ia menggantikan ayahnya sebagaikepala desa Mahebo dan menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dari wilayah Wushe.

Dia menjadi terkenal karena telah melakukan pemberontakan Wushe di tempat yang sekarang Nantou pada tahun 1930 terhadap pemerintah kolonial Jepang.Para Taiwan memandangnya sebagai pahlawan untuk melaksanakanpemberontakan dan sekarang dia adalah salah satu tokoh di New koin DolarTaiwan.

Inti dari filem ini adalah semangat dari Mounado melawan penjajah jepang atas Perampasan Tanah Wilayah adat Taiwan, untuk menjaga dan menghormati Alam dan leluhur mereka. Kemudian Mouna berani membagun kerja sama dengan suku-suku lain untuk melawan musuh mereka yakni Penjajahan Jepang. film ini sengaja kami putarkan pada saat ini, agar dapat memberikan motivasi dan semangat atas memperjuangkan HAK – HAK Bangsa Papua demi terus mempertahankan Tanah Leluhur kita.

Selain itu, AMP berencana menggelar aksi penyikapan atas

” 50 Tahun Pendudukan Secara Ilegal Yang Dilakukan Indonesia di Atas Tanah Papua Sejak 1 Mei 1963 – 1 Mei 2013″,

Aksi penyikapan ini rencananya akan digelar di Yogyakarta. Dan untuk itu, AMP mengajak seluruh Elemen Rakyat Papua yang Berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, untuk dapat terlibat dan ikut serta mengambil bagian dalam aksi ini. (RK)

April 29, 2013 0

Yona Wenda Nyatakan Mendukung Dialog Jakarta – Papua

Jayapura – Menurut Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Yona Wenda, masukanya wilayah Papua Barat melalui Pepera 1969 ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi akar masalah di Papua.

“Cara Papua masuk ke dalam wilayah NKRI menjadi persoalan besar. Tahun 2013 ini genap aneksasi dan kekerasan RI di Papua yang ke 50 tahun,”

ujar Yona Wenda di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (23/4).

Konflik yang sudah menelan 50 tahun ini, belum pernah ada solusi yang tepat. Solusi yang diambil malah menambah masalah yang hendak diselesaikan. Solusi pendekatan keamanan melahirkan korban berjatuhan. Penegakan hukum mengiring banyak orang ke penjara. Situasi ini berlangsung di masa pemerintahan orde baru.

Di jaman reformasi, pemerintah Jakarta berbenah diri atas desakan keinginan orang Papua keluar dari NKRI dengan menerapkan UU Otonomu Khusus (Otsus) Papua. Otsus Papua belum mampu menjawab persoalan. Penolakan pun terjadi pada tahun 2005 dan kemudian pada tahun 2011 melalui musyawarah MRP dengan masyarakat adat Papua.

Secara tersirat, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan itu dengan menggulirkan UP4B. UU ini kemudian mendapat sorotan banyak orang. Banyak orang kuatir sama nasibnya dengan Otsus.

“Implemtasi UP4B pasti sama dengan Otsus,”

kata ujar almarhum Mako Tabuni dalam satu orasi di halaman kantor MRP.

Sambil menolak dengan satu kekuatiran, banyak orang Papua bertanya-tanya solusi selanjutnya.

“Apa solusi kalau semua ini gagal?”

tanya drg. Aloisius Giay, Ketua LMA Pengunungan Tengah Papua dalam acara peluncuran buku berjudul Mati atau Hidup karya Markus Haluk, Senin (23/4) lalu.

Namun ada satu solusi yang ditawarkan, yakni ada yang menginginkan ruang dialog antara Jakarta dan Papua. Keinginan dialog itu makin jelas dengan menunjuk lima juru ruding orang Papua melalui Konfersi Dialog Jakarta-Papua yang dimotori Jaringan Damai Papua di Auditorium Uncen di Tahun 2012 lalu. Kini lima juru ruding itu mendapat dukungan penuh dari TPN-OPM.

“Kami sudah sepakati dan kami dukung,”

tegas Yona.

Menurut Yona, pihak TPN-OPM mendukung penuh karya Jaringan Damai Papua untuk terselenggarakannya dialog Jakarta Papua.

“Kita mau perudingan atau dialog itu pegertian dalam bahasa Inggris. Bedanya istilah saja. Kalau dialog yang diperjuangkan itu demi adanya ruang dialog, kami mendukung. Sehingga harap pemerintah Indonesia buka ruang dialog. Jakarta perlu membuka ruang dialog dengan lima juru ruding yang ditunjuk orang Papua,”

katanya.

Tapi kata Yona, jika pemerintah Indonesia membuka ruang dialog, pihak TPN-OPM tidak akan pernah terlibat.

“TPN-OPM menyerahkan semua itu kepada lima juru ruding. Kami ini keamanan sifatnya hanya pemantau saja. Saya juga menolak dialog yang diwacanakan Gubenur Papua, Lukas Enembe. Mau dialog dengan OPM ini harus jelas, OPM yang mana? OPM ini kan bisa diciptakan,”

tegasnya.(Jubi/Mawel)

April 24, 2013,21:02,TJ

April 24, 2013 0

Buku Mati Hidup Orang Papua Diluncurkan

Suasana Peluncuran Buku Mati Atau Hidup karya Markus Haluk (Jubi/Mawel)

Jayapura – Buku berjudul ‘Mati atau Hidup: Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua’ karya Markus Haluk diluncurkan. Buku ini merupakan rekaman kekerasan negara di Papua sejak 2008-2012.

Markus Haluk mencatat 12 jenis kekerasan Negara di Papua.

“Saya catat ada 12 jenis kekerasan. Pembunuhan, penagkapan, Pemenjarahan, penolakan suaat izin aksi, penghadangan aksi, pembubaran demontrasi, pembatasan jurnalis asing masuk ke Papua,”

kata Markus dalam sambutannya dalam pembukaan peluncuran buku yang berlangsung di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura, Selasa (23/4).

Empat orang membedah buku Mati atau Hidup ini. Keempat orang tersebut masing-masing Yorris Raweyai anggota DPR RI, Benny Giyai intelektual Papua, Yosepha Alomang aktivis HAM Perempuan Papua dan Victor Mambor ketua Aliansi Jurnalis Indepen (AJI) Biro Kota Jayapura.

Para pembedah buku melihat isi buku dari prepektif masing-masing. Yoris Raweyai melihat dari sisi sejarah perjalanan kekerasan di Papua.

“Kekerasan yang terekam di dalam buku ini adalah persoalan klasik yang menjadi keprihatinan orang Papua,”

ujarnya.

Benny Giyai lebih menyoroti petingya sikap optimism orang Papua untuk keluar dari kekerasan yang tak berujung ini.

“Kita harus optimis membangun Papua baru,”

tuturnya.

Aktivis perempuan Papua, Mama Yosepha Alomang berharap, kekerasan yang terekam dalam buku ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak mempunyai hati untuk orang Papua.

“Pemerintah tidak punya hati,”

tegasnya. Peresiden, Kapolri serta Panglima diharap membangun Papua dengan hati.

Semntara itu, ketua Aliansi Jurnalis Independen Biro Kota Jayapura, Victor Mambor mengatakan, peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah tugas jurnalis untuk medorong. Namun, media di Papua tidak murni.

“Banyak media di Papua yang memberikan ruang yang bukan jurnalis. Ini menjadi persoalan,”

katanya.

Bukan hanya jurnalis lokal, lanjut dia, jurnalis asing pun tidak mendaptkan izin masuk meliput di Papua tanpa alasan.

”Tidak ada hukum jurnalis Asing masuk ke Papua namun faktanya mereka sulit ke Papua,”

ujarnya. Sekalipun yang ke Papua dideportasi, liputanya diawasi pihak lain. (Jubi/Mawel)

April 23, 2013,23:35,TJ

April 23, 2013 0

TPN– PB : 1 Mei Akan Diperingati dengan Aksi Damai

JAYAPURA – Momen 1 Mei yang akan diperingati sebagai hari kembalinya Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan diperingati dengan berbagai aksi damai serentak di seluruh Tanah Papua. Hal ini ditegaskan Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN – PB), Jonah Wenda ketika menggelar jumpa pers, di Matos Hotel Abepura, kemarin siang Selasa (23/4).

Menurut Jubir TPN – PB, Jonah Wenda, aksi damai yang akan dilakukan itu adalah untuk mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera meyelesaikan berbagai persoalan atau konflik yang selama ini terjadi harus lewat berunding (dialog) dengan juru runding Bangsa Papua Barat yang dimediasi oleh negara pihak ketiga, karena jika tidak diselesaikan melalui berunding (dialog) maka persoalan- persoalan dan konflik – konflik akan terus terjadi di Tanah Papua. “Pada saat tertentu rakyat itu bangkit dan melakukan perlawanan.

Oleh sebab itu, kami dari TPN – PB minta kepada Jakarta dalam hal ini Pemerintah RI agar rakyat Papua Barat bisa duduk dan bicara. Dimana juga pada tanggal 1 Mei mendatang pasti ada banyak kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan seperti mungkin dilakukan dnegan aksi – aksi damai,” katanya.

Lanjutnya, jika Pemerintah RI terus menutup diri dan memaksakan situasi dengan pembangunan seperti Otonomi Khusus (Otsus) maupun Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), maka dengan keyakinan dari dirinya bahwa sampai kapanpun Papua tidak akan pernah aman atau selesai dari segala persoalan – persoalan yang terjadi selama ini.

Ditambahkan, jika Pemerintah RI ingin mengadakan dialog dengan TPN – OPM, maka harus melalui beberapa orang yang telah ditunjuk yakni 5 Juru Runding dari Bangsa Papua barat, yaitu 1. DR. Jhon Ottow Ondawame, 2. DR. Rex Rumakie, 3. Octo Motte, 4. Leonni Tagahama dan 5. Benny Wenda.

“Jadi, kami melihat tiba – tiba kalau ada yang bilang dirinya dari TPN – OPM itu sangat lucu. Yaitu, TPN – OPM ini dalam tanda kutip, karena TPN – OPM bisa dibangun oleh siapa saja. ‘Makanya kalau Ko (kamu) bilang mereka itu TPN – OPM harus tahu yang mana betul – betul bicara untuk perdamaian, jangan hanya orang yang bicara untuk kepentingan sesaat atau karena jabatan saja,”katanya.(mir/don/l03)

Selasa, 23 April 2013 21:24, Binpa

April 23, 2013 0

Gen. TRWP Amunggut Tabi: Gen. Nggoliar Tabui Menelepon Lukas Enembe, Apa Artinya?

Kalau Nggoliar Tabuni Mau Mengubur Senjata Demi Kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Mathias Wenda Menyatakan: “Anak-Anak Saya Harus Paham Mengapa Bapak Berjuang Untuk Merdeka!”

General TRWP (Tentara Revolusi West Papua) Mathias Wenda lewat Secretariat-General Office, Leut. Gen. Amunggut Tabi menyatakan “memang Gen. Tabuni telah menelepon akan mengubur senjata, tetapi itu tidak berarti pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua sebagai harga yang dibayar untuk semua pengorbanan nyawa, tenaga, dana dan darah orang Papua selama hampir setengah abad.”

Berikut wawancara PMNews dengan Leut. Gen. Amunggut Tabi, Secretary-General of West Papua Revolutionary Army (WPRA atau TRWP – Tentara Revolusi West Papua) menanggapi pernyataan Gubernur Papua, terkait pernyataaan Nggoliar Tabuni lewat Telepon untuk mengubur senjata.

PMNews: Selamat pagi Jenderal. Kami hendak mengkomunikasikan perkembangan terkahir di Tanah Air, di mana Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan Leut. Col. TRWP Nggoliar Tabuni menyatakan akan mengubur semua amunisi dan senjata menyusul pemilihan dan pelantikan Lukas Enembe sebagai Gunernur Provinsi Papua.

Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Selamat Pagi dan selamat buat rekan Lukas Enembe yang telah menjadi Gubernur Kolonial NKRI di Provinsi wilayah Jajahan NKRi bernama Provinsi Papua. Saya secara pribadi sebagai Amunggut Tabi tidak menyonggung tentang Lukas Enembe sebagai seorang pribadi, tetapi saya berbicara sebagai pejabat negara West Papua, mewakili aspirasi murni bangsa Papua bertentangangan dengan aspirasn NKRI yang diwakili oleh rekan dan sedarah-daring saya, Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.

PMNews: Kami dari PMNews minta supaya memperjelas kedudukan dan posisi antara TRWP, TPN/OPM dan Gubernur Papua.

TRWP: OK, terimakasih. PMNews, anda sekalian. TRWP ialah saya sendiri. TPN/OPM atau TPN PB ialah yang diwakili oleh Nggoliar Tabuni menurut Media NKRI, atau media Papindo seperti http://www.tabloidjubi.com, http://www.papuapos.com, http://www.bintangpapua.com dan http://www.cenderawasihpos.com

Kami paham dengan sadar bahwa media Papua seperti http://www.tabloidjubi.com dan http://www.bintangpapua.com menginginkan berita-berita seperti yang mereka siarkan. Itu tidak menjadi masalah dan kami sangat mendukung. Itu tidak berarti bahwa kami mengundurkan diri, karena kami berdiri terlepas dari pengaruh NKRI dan kami tidak tunduk kepada aturan dan kemauan NKRI.

Kami mohon http://www.papuapost.com menyiarkan berita-berita otentik dari Tentara Revolusi West Papua dan Kampanye Papua Merdeka (Free West Papua Campaign) DI LUAR BINGKAI NKRI, bertentangan dengan perjuangan orang-orang Papua-Indonesia seperti Lukas Enembe.

Kami dari TRWP menerima tanggapan dari Gen. Tabuni bahwa ia menyerah dan akan menguburkan senjatanya. Akan tetapi itu tidak berarti memerintahkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP, Gen. TRWP Mathias Wenda untuk menyatakan setuju atua sejalan dengan apa yang dinyatakan Gen. tabuni.

Kami dari TRWP mendengar ada komunikasi harmonis antara TPN PB Gen. Nggoliar Tabuni dengan NKRI yang diwakili oleh Guernur Papua, Lukas Enembe, tetapi itu tidak berarti bahwa segala pengorbanan, penderitaan dalam berbagai bentuk selama ini, sejak tahun 1960-an dikorbankan dengan sengaja hanya gara-gara Lukas Enembe dan Kelemen Tibal, yang dua-duanya orang gunung Papua menjadi Gubernur dan Wakil Gunernur Papua. Kalau Nggoliar Wenda meminta orang Gunung Menjadi Gubernur, maka silahkan, itu hak Jenderal TPN PB, tetapi bagi Gen. TRWP Mathias Wnda, pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur ataupun Presiden NKRI itu tidak akan merubah apalagi menghentikan perjuangan Papua Merdeka untuk merdeka dan berdaulat di luar bingkai NKRI.

April 18, 2013 1