Jayapura – Terkait aspirasi dari berbagai pihak untuk melanjutkan upaya dialog Jakarta-Papua, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dalam program 100 hari kerja pemerintahannya akan terus mewujudkan aspirasi itu. Salah satunya, dengan berkomunikasi secara langsung ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Lukas, dialog yang ditawarkan pemerintah Provinsi Papua bersama dengan pemerintah pusat, lebih khusus mengenai masalah kesejahteraan. Sehingga dirinya juga berharap, agar sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mengganti makna kata dialog dengan kata lain, agar bisa lebih diterima pemerintah pusat.
“Kata dialog itu kan sesungguhnya yang saya ikuti, Jakarta merasa telinganya panas kalau bicara kata dialog. Mungkin kita bisa perhalus kah? Negara juga tidak melihat dialog sebagai suatu untuk penyelesaian masalah Papua. Negara lebih mementingkan soal kesejahteraan. Tujuannya baik, tapi nama dialog itu yang harus diperhalus, bisa kita katakan duduk di para-para kah, duduk bersama kah, atau mungkin kata itu dihaluskan dulu,”
kata Lukas ke wartawan di Kota Jayapura, Selasa (16/4).
Lukas menambahkan, pihak Jaringan Damai Papua (JDP) dan sejumlah LSM akan dilibatkan dalam pembahasan kesejahteraan bagi rakyat Papua, setelah pihaknya bersama dengan DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sejumlah perguruan tinggi bertemu dengan Presiden SBY pada 29 April 2013 nanti.
Menurut Lukas, rumusan tentang kesejahteraan rakyat Papua terus digodok. Sebab menurutnya, permasalahan di Papua ada, karena pemerintah tak serius untuk mengurus tentang kesejahteraan tersebut.
Sebelumnya JDP dan sejumlah LSM lainnya mendesak dalam program 100 hari pemerintahan pasangan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal atau yang dikenal sebagai Lukmen, mengupayakan tentang dialog Jakarta-Papua. (Jubi/Levi)
Dubes New Zeland Bersama Kapolda Papua. (Jubi/Arjuna)
Jayapura – Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor beraudiensi dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan jajarannya, Senin (15/4). Dalam audiensi itu sejumlah hal menjadi topik pembahasan.
Salah satunya terkait permasalah yang ada di Papua selama ini. Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua dan setuju pendekatan pemerintah pusat, serta daerah yang mengedepankan aspek ekonomi, guna memperbaiki masalah di Bumi Cenderawasih.
“Namun kami menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan, karena tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami ambil,”
kata H.E. David Taylor.
Selain itu menurutnya, jika ada yang mengklaim perjuangan Papua merdeka mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri, itu hal yang lumrah. Pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungan di luar negeri.
“Saya yakin ada satu, dua orang di New Zeland yang mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Tapi kebijakan resmi pemerintah New Zeland adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua. Isu-isu di Papua yang menjadi perhatian pemerintah New Zeland, yakni pembangunan. Pemerintah New Zeland bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memperbaiki kwalitas pembangunan melalui program bantuan dari Pemerintah New Zeland,”
ujar H.E. David Taylor.
Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menghadapi masalah di Papua.
“Jadi semua upaya termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara yang soft. Cara tegas itu dilakukan dengan cara penegakan hukum. Untuk polisi sendiri saya sudah sampaikan kebijakan penegakan hukum dengan cara keras adalah upaya terakhir,”
kata Tito.
Dikatakan Kapolda Papua, upaya pertama polisi, tetap mengedapkan fungsi Binmas dan Polisi Masyarakat. New Zeland sendiri salah satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police atau Polisi Masyarakat serta berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal atau Inggris dengan Suku Mauri.
“Jadi Communitty Police nanti pertama akan dilakukan dengan cara latihan. New Zeland akan memberikan pelatihan dam difokuskan di SPN Pasir Dua atau di tempat. Kita undang Polisi dari setiap Polres untuk ikut latihan itu. Itu akan sudah didiskusikan Juli mendatang tapi akan mulai September sampai Oktober. Ini selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 miliar lebih,”
Jayapura -Terkait pernyataan Kapolda Papua Tito Carnavian yang akan menjadikan OPM pimpinan Goliath Tabuni Dalam Daftar Pencarian Orang, karena diduga terkait kasus penghadangan dan penembakan 8 prajurit TNI dan 4 warga Sipil di Sinak Puncak Papua, mendapat tanggapan dari Goliath Tabuni. Ia berang dan mengancam memerintahkan anggotonya menembak Kapolda. Situasi itu mendapat perhatian DPR Papua dan meminta kedua belah pihak saling menahan diri dan tidak saling mengancam.
“DPRP minta Jenderal Tito dan ‘Jenderal’ Goliath tidak saling baku ancam, sebaiknya menahan diri. Sebab, kondisi itu bisa memperkeruh situasi yang bisa menimbulkan konflik,,”ujar Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai, Senin 8 April.
Lanjutnya, bila kedua belah pihak saling berkeras, masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, sebaiknya dicari solusi menghindari potensi konflik. “Kalau Polisi bersikeras dengan sikapnya, OPM juga demikian, maka situasi akan kacau, dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan jadi korban,”terangnya.
Sebaiknya, sambung Ruben Magai, Kapolda jangan langsung menetapkan Goliath Tabuni sebagai DPO, tanpa memiliki bukti hukum yang konkrit dia terlibat dalam tindak kriminal. “Mestinya Polisi mengungkap fakta dulu, bukan langsung tetapkan DPO tanpa punya bukti kuat,”singkatnya.
Ruben menambahkan, hal aneh juga jika Polda langsung menetapkan Goliat Tabuni sebagai DPO, tanpa bukti hukum yang kuat namun hanya dengan asumsi. “Goliath kan memperjuangkan ideologinya yakni Papua Merdeka, jadi ini kasus politik bukan tindak kriminal,”imbuhnya.
Karena ini kasus Politik seharusnya yang dikedepankan cara dialog daripada angkat senjata yang buntutnya hanya melahirkan kekerasan . “Kalau berkaitan dengan Politik ya selesaikan dengan dialog seperti yang selalu didorong Jaringan Papua Damai,’’tandasnya.
Ia juga meminta Polisi jang terlalu mudah menuding seseorang bertanggung jawab pada sebuah peristiwa kekerasan tanpa mengusut secara tuntas. “Ungkap dulu secara terbuka, kalau memang ada bukti, baru tetapkan sebagai pelaku kriminal bukan main tuduh,’’tandasnya.
Sikap main tuduh, akhirnya hanya akan membuat orang Papua selalu mencurigai Negara selalu merekayasa setiap peristiwa yang terjadi. “Kalau terus main tuding, orang Papua jadi sadar, situasi politik sengaja diciptakan Negara. Dan tentu mereka tidak akan tinggal diam, karena siapapun kalau haknya dirampas pasti melawan,’’kata dia.
Anggota DPR RI Diaz Wijanggen menadaskan hal senada, semestinya pemerintah pusat dalam menyelesaiakn persoalan Papua harus mengedepankan dialog, bukan asal tuding dan mengancam. ‘’Duduk bersama dialog bahas apa masalahnya dan cari solusinya, bukan malah main tuduh dan ancam,’’pungkasnya.
Diaz sangat menyayangkan Kapolda Papua yang berencana menetapkan Jenderal Goliath Tabuni dalam Daftar Pencarian Orang tanpa memiliki bukti yang akurat. ‘’Sangat sayangkan Kapolda langsung tetapkan DPO, jelas nanti aka nada perburuan. Apa kalau nanti Goliath dibunuh persoalan akan selesai,’’tanya dia..(jir/don/l03)
Anggota DPR RI Asal Papua, Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
Jayapura – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.
“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,”
kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).
Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.
“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,”
ujarnya.
Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.
“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,”
kata dia lagi.
Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.
“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”
Jayapura – Sejumlah kasus penembakan di Papua yang menelan banyak korban bisa terindikasi pada dua pihak sebagai pelakunya, yaitu diduga pertama kalau bukan TNI/Polri berarti ddugan selanjutnya dari kelompok TPN/OPM.
“Pelaku penembakan mempunyai motif dan tujuan berbeda. Selama ini TPN selalu menyatakan sikap bertanggungjawab jika penembakan dan jelas sasaran mereka siapa. Tapi kalau ada penembakan dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab, itu merupakan skenario,”
kata Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua kepada tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (5/4).
Tapi, lanjut dia, ketika itu merupakan skenario berarti bermuatan kepentingan.
“Yang punya kepentingan dari skenario adalah dugaan TNI/POLRI dengan tujuan mendapatkan dana operasional karena keterbatasan dana yang dianggarkan pemerintah,”
ujar Rinto.
Menurutnya, tidak hanya supaya mendapat kucuran dana dari suatu skenario penembakan, tapi ada target yang diincar dari skenario yaitu menjadi sasaran individu atau kelompok organisasi.
Sejauh ini opini publik menyangkut sejumlah kasus penembakan di Papua ibarat bola liar, sasaran tuduhan kepada TPN/OPM, kalau bukan TNI atau Polri. Tapi kenyataannya tidak melakukan investigasi independen secara mendalam untuk mengungkap pelaku penembakan. Puluhan nyawa jadi korban akibat peristiwa penembakan misterius belakangan ini.
“Sekarang butuh keberanian media untuk memberitakan pelaku kasus penembakan sesuai fakta. Media dapat mendukung opini publik,”
Jakarta —Papuans Behind Bars (Orang Papua di Balik Jeruji), sebuah proyek tentang tahanan politik di Papua Barat melaporkan hingga akhir Maret 2013 terdapat 40 Tahanan Politik Papua dalam penjara di Papua.
Dalam laporan itu menulis, sepanjang Maret terdapat peningkatan pelaporan terkait penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan dan pelecehan terhadap warga sipil di Papua Barat. Terdapat penangkapan di Sarmi, Manokwari dan Paniai.
“Terjadi peningkatan dalam bulan Maret. Sebelumnya, pada Februari Tahanan Politik Papua berjumlah 35 orang. Pada Maret naik menjadi 40 orang,”tulis dokumen itu.
Seperti dilaporkan Papuans Behind Bars, tahanan Politik Papua yang berada dalam penjara hingga Maret 2013 adalah:
Tahanan
Tanggal Penahanan
Dakwaan
Hukuman
Kasus
Dituduh melakukan kekerasan?
Kekhawatiran dilaporkan sementara proses hukum?
LP/Penjara
Markus Yenu
6 Maret 2013
106
Dalam persidangan
Demonstrasi Manokwari dan pertemuan KNPP
Tidak
Tertunda
Manokwari
Isak Demetouw (alias Alex Makabori)
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Daniel
Norotouw
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Niko Sasomar
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Sileman Teno
3 Maret 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/1951
Dalam persidangan
Dituduh TPN/OPM
Tidak
Tertunda
Sarmi
Matan Klembiap
15 Februari 2013
110; Pasal 2, UU Darurat 12/195112/1951
Dalam persidangan
Afiliasi dengan Terianus Satto dan Sebby Sambom
Tidak
Ya
Tahanan polisi, Jayapura
Dukungan atas para Tapol itu datang dari berbagai pihak. Pada tanggal 1 Maret, Komunitas Melbourne Papua Barat mengadakan malam peningkatan kesadaran di Kindness House di Melbourne. Bersama dengan makanan dan nyanyian, acara ini juga menunjukkan sebuah film diproduksi oleh Peter Woods, yang berisi rekaman dari dua kunjungan terakhirnya ke Papua Barat.
Dikabarkan, Film ini disambut antuasias oleh 50 orang, dan mengungkapkan sejauh mana demonstrasi publik besar menuntut kemerdekaan di Papua Barat selama 12 bulan paska Kongres Ketiga Rakyat Papua pada Oktober 2011. Film ini akan siap diuncurkan pada pertengahan Mei 2013. Acara ini menggalang dana AUD300 untuk mendukung tahanan politik di Papua Barat.
Sebuah koalisi LSM termasuk Komisi HAM Asia (AHRC), Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) dan Survival International (SI), tanggal 12 Maret 2013 lalu mengajukan pernyataan lisan bersama kepada sesi persidangan ke-22 di Dewan HAM PBB.
Papuans Behind Bars mengabarkan, pernyataan tersebut menujukan peningkatan penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang aktivis politik dan pembela HAM di Papua Barat, dengan berkedok usaha melawan terrorisme.
Kasus penyiksaan 20 tahanan di penjara Abepura, penangkapan tujuh orang di Depapre sehubungan dengan aktivis pro-kemerdekaan dan penangkapan dan perlakuan kejam terhadap Yunus Gobai disorot dalam pernyataan untuk menggambarkan masalah kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas di Papua Barat. Pernyataan tersebut menyerukan dialog damai di bawah mediasi netral, akses terbuka ke Papua dan pembebasan semua tahanan politik.
Dukungan juga datang dari Herman Wainggai, seorang mantan tahanan politik yang kini membela hak asasi manusia orang Papua di Amerika Serikat, sudah mengadakan acara dalam rangka Kampanye Pembebasan Tahanan Politik di Papua Barat.
Kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan masyarakat umum tentang masalah yang dihadapi di Papua Barat dan untuk memperoleh dukungan bagi pembebasan para tahanan politik. Wainggai ditangkap pada tahun 2002 dan dituduh dengan pasal makar untuk peran dia dalam mengorganisir acara di mana Bendera Bintang 14 dikibarkan.
Sementara, di Inggris, Benny Wenda juga terus menyeruhkan untuk pembebasan para Tapol di Papua.
Diketahui, tujuan Papuans Behind Bars adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung terhadap para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.
Papuans Behind Bars adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam rangka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakat Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok bawah dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.
Proyek ini menyimpan data lebih dari 200 tahanan politik saat ini dan bekas tahanan politik dan website – http://www.papuansbehindbars.org akan diluncurkan akhir bulan ini.
Website ini akan mempublikasikan semua perkembangan terbaru secara bulanan, memberikan tanda waspada terhadap peristiwa penangkapan dalam kaitannya dengan masalah politik dan informasi perkembangan terkini yang memberi dampak terhadap para tahanan politik.
Diinformasikan, data iniadalah bagian ketiga dari seri ini. Papuans Behind Barsmengatakan, menerima pertanyaan, komentar dan koreksi serta bisa dikirimkan melalui info@papuansbehindbars.org. (GE/Ist/MS)
Sentani, 4/4 (Jubi) – Gereja Kingmi di Tanah Papua melakukan refleksi terhadap kekerasan yang terjadi selama tiga bulan terakhir di Tanah Papua. Apakah ada skenario dibalik kekerasan ini?
“Ada dua perkembangan yang membuat kita harus mengadakan refleksi pada hari ini. Pertama, kekerasan yang terjadi tiga bulan terakhir, sejak Januari hingga Maret 2013 dimana pelaku dari sekian puluh kasus itu adalah TNI/Polri, lainnya OTK (Orang Tidak Dikenal). Saya pikir OTK ini juga jual beli senjata dari perdagangan ilegal,” kata Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua kepada tablodjubi.com di Aula STT Walter Post di Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (4/4).
Untuk hal yang kedua menurut Giay, jumlah orang yang meninggal di Papua sudah terlalu tinggi dan pada saat kekerasan terjadi, jumlah warga jemaat yang mati pada tiga bulan terakhir ini terhitung luar biasa.
“Terakhir itu kita dikagetkan dengan wabah yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Jadi, dua perkembangan ini membuat kami mencoba untuk mengajak kita duduk dan bahas ini sebagai orang beriman yang menjalani masa-masa paskah,” ungkap Giay.
Cukup banyak data yang sudah diambil pihak Giay dari media. Intinya menurut Giay, ada kekerasan dan jumlahnya lebih dari dua puluh kasus dan pihaknya mengadakan refleksi setiap tahun.
“Jadi kita sebagai manusia, kita bertanya. Kejadian ini terlepas begitu saja? Tidak ada hubungan satu dengan lain? Atau ada skenario di balik kekerasan ini? Kita musti cari referensi atau membuat pemetaan dan melihat rentetan kejadian kekerasan ini karena kalau dilihat dari Sejarah Papua, ini pengulangan dari apa yang terjadi di Papua pada abad dua belas,”
Pdt. Benny Giay -kanan- bersama Pdt. Socratez (Jubi/Musa)
Sentani – Gereja Kingmi di Tanah Papua melakukan refleksi terhadap kekerasan yang terjadi selama tiga bulan terakhir di Tanah Papua. Apakah ada skenario dibalik kekerasan ini?
“Ada dua perkembangan yang membuat kita harus mengadakan refleksi pada hari ini. Pertama, kekerasan yang terjadi tiga bulan terakhir, sejak Januari hingga Maret 2013 dimana pelaku dari sekian puluh kasus itu adalah TNI/Polri, lainnya OTK (Orang Tidak Dikenal). Saya pikir OTK ini juga jual beli senjata dari perdagangan ilegal,”
kata Benny Giay, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua kepada tablodjubi.com di Aula STT Walter Post di Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (4/4).
Untuk hal yang kedua menurut Giay, jumlah orang yang meninggal di Papua sudah terlalu tinggi dan pada saat kekerasan terjadi, jumlah warga jemaat yang mati pada tiga bulan terakhir ini terhitung luar biasa.
“Terakhir itu kita dikagetkan dengan wabah yang terjadi di Kabupaten Tambrauw. Jadi, dua perkembangan ini membuat kami mencoba untuk mengajak kita duduk dan bahas ini sebagai orang beriman yang menjalani masa-masa paskah,”
ungkap Giay.
Cukup banyak data yang sudah diambil pihak Giay dari media. Intinya menurut Giay, ada kekerasan dan jumlahnya lebih dari dua puluh kasus dan pihaknya mengadakan refleksi setiap tahun.
“Jadi kita sebagai manusia, kita bertanya. Kejadian ini terlepas begitu saja? Tidak ada hubungan satu dengan lain? Atau ada skenario di balik kekerasan ini? Kita musti cari referensi atau membuat pemetaan dan melihat rentetan kejadian kekerasan ini karena kalau dilihat dari Sejarah Papua, ini pengulangan dari apa yang terjadi di Papua pada abad dua belas,”
Ketua Umum Front PEPERA-PB, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com
Jayapura — Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front-PEPERA-PB) melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada media ini, Selasa, (2/3/13) menyeruhkan kepada semua kelompok perjuangan Papua Merdeka untuk mendukung upaya John Otto Onawame,cs untuk memasukan Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG).
“Pelan-pelan orang Papua sedang habis. Maka, untuk mengahirinya, orang Papua harus saling menghargai dalam perjuangan. Kita harus menghindari saling tuding menuding atau klaim mengklaim atau membangun mosi tidak percaya antara sesama aktivis atau antar komponen bangsa Papua yang dapat melemahkan dan merugikan perjuangan luhur bangsa Papua,”
tulisnya dalam surat itu.
Lebih lanjut dalam surat itu, Tahanan Politik (Tapol) Papua itu menulis, salah satu upaya yang sedang didorong oleh tuan John Otto Onawame, cs untuk menjadi anggota MSG dalam tahun ini adalah suatu kemajuan dalam perjuangan bangsa Papua yang perlu diberi apresiasi dan didukung oleh rakyat semesta bangsa Papua dan komponen-komponen bangsa Papua di mana saja berada.
Secara khusus, ia sebagai ketua Front PEPERA PB mengatakan mendukung penuh upaya tuan John Otto Onawame, cs yang sedang memperjuangkan untuk Papua Barat diterima menjadi anggota MSG.
Pada kesempatan ini Front PEPERA PB menyerukan kepada pimpinan Negara-Negara di kawasan Malanesia untuk menerima Papua Barat menjadi anggota resmi MSG dalam tahun ini,tulia Bobii.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada solidaritas masyarakat Internasional selama ini.
“Atas segala pengorbanan Anda semua dalam mendukung perjuangan bangsa Papua baik secara moril maupun materil kami ucapkan terima kasih,”
tulisnya.
Ia juga berharap masyarakat Internasional ikut memberikan dukungan kepada tuan John Otto Onawame, cs yang sedang mendorong Papua Barat diterima menjadi anggota MSG dalam tahun ini, yang mana pertemuan MSG akan digelar pada bulan Juni atau Juli 2013 mendatang. (GE/MS)
Puncak Jaya – Komandan Operasi TPNPB-OPM menuding Penembakan Heli Missionaris dilakukan oleh Pos TNI Puncak Senyum. Jendral TPNPB-OPM Goliath Tabuni tidak bertanggung jawab atas penembakan Heli Missionaris di Puncak Jaya, dikatakan Komandan Operasi TPNPB-OPM Puncak Jaya (Legakak Telenggen), kemarin (28/03/2013) kepada Admin WPNLA.
Tudingan Polda Papua tidak benar, bahwa kelompok sipil bersenjata Pimpinan PW menembak Heli Missionaris VIDA PK-HME pada Selasa (26/3) sekitar pukul 11.30 WIT di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya itu.
Heli Missionaris tersebut yang dipiloti oleh dua orang asal Argentina dan Inggris itu. Penembakan Heli Missionaris yang terjadi di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Panglima Tinggi TPNPB-OPM tidak bertanggungjawab. Karena saat ini (TPNPB-OPM) tidak ada perintah operasi atau Perintah penembakan Heli Missionaris.
Hal itu, dikatakan oleh Komandan Operasi TPNPB-OPM Lekkagak Telenggen, via telpon seluler kepada Admin WPNLA. Kata Legkagak
“ anggota kami disini semua ada di Markas, waktu penembakan terjadi itu, dan kami belum ada komando dari Panglima Tinggi, maka belum bisa dilakukan penembakan Heli itu, yang jelas itu TNI Pos Puncak Senyum yang tembak”,
tuturnya kepada WPNLA.
Membenarkan pelaku penembakan adalah TNI Pos Puncak Senyum, karena Heli Missionaris VIDA PK-HME kena tembak saat melewati dekat Pos Puncak Senyum.
Sementara, informasi yang diterima Admin WPNLA, tudingan Polda Papua bahwa pelaku Penembakan Heli adalah oknum PW adalah tidak benar. Karena PW dan rombongannya, saat penembakan terjadi mereka berada di Kampung Pilia, tetapi bagimana mungkin seperti tudingan Polda Papua. Jelas Polda Papua menyembunyikan kesalahan TNI, sebetulnya pelaku TNI Pos Puncak Senyum, berarti Polda menyembunyikan fakta, kesalahan TNI sebagai actor penembakan Heli Missionaris.
Apa lagi selama dalam perjuangan, TPN-OPM belum pernah tembak Helicopter atau Pesawat Zending Missionaris dari tahun 1965 sampai kini. Karena sebelum Orang Malayu Indonesia datang di tanah milik Bangsa Papua Barat, Missionaris lebih duluan berada di Papua dan melayani umat Tuhan di Tanah Papua.
Selain itu, Lekkagak juga mengatakan bahwa sekarang ini kami sedang sibuk dengan cari mayat, salah satu warga yang dikabarkan TNI culik buang, atas nama: Balinggok Kogoya, JK, Pria (29) tertanggal (26/03/2013) di Tingginambut, Puncak Jaya. Sampai saat ini mayat orang tersebut yang sedang dicari-cari belum ditemukan, ujarnya.
Terkait tudingan Polda Papua terhadap oknum PW atas penembakan Heli Misssionaris itu, TPNPB-OPM berada di wilayah Distrik Tingginambut, jauh dari 20 KM jarak antara Pos TNI Puncak Senyum dan Markas TPNPB-OPM. Kemudian jarak keberadaan PW yang dituding Polda, adalah lebih 10 KM dari Puncak Senyum antara Pilia. TPNPB-OPM juga tidak mungkin perdekatan dengan Pos TNI, karena keduanya adalah musuh.
TNI dan Polda Papua kerja sama, dalam scenario bersama prajurit TNI Pos Puncak Senyum menembak Heli Missionaris. Motifnya, dengan sengaja TNI menembak Heli Missonaris supaya menjatuhkan nama baik perjuangan TPNPB-OPM dalam komando Nasional, dibawah Pimpinan Panglima Tinggi Jendral Goliath Tabuni, dimata dunia Internasional maupun Nasional.
Sebab, TPN-OPM memperjuangkan kemerdekaan atau Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat. TPN-OPM bukan Kriminal, Pengacu Keamanan dan stigma-stigma lain yang TNI/POLRI stigmakan selama ini.
Upaya TNI/Polri kejar TPNPB-OPM tidak berhasil, sehingga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita dan menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah. Sama hal terjadi penembakan heli ini pun scenario Polda dan TNI.
Karena TPNPB-OPM perang sesuai aturan hukum perang alias Geneva Convention, dan TNI/Polri melanggar hukum perang Geneva Convention. Bagimana pandangan Negara luar terhadap TNI-Polri di Papua, sangat disayangkan kok Negara yang sekian lama merdeka belum tahu aturan perang. Sembarang menewaskan masyarakat sipil hal ini TNI/Polri benar-benar melanggar HAM.
Terkait penembakan Heli itu, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjen Teriyanus Satto mengatakan bahwa
“Penembakan itu skenario Aparat Keamanan Indonesia, jelas pelakunya TNI. Karena perjuangan TPNB-OPM justru semakin tersutruktur standar militer saat ini, maka itu upaya aparat militer Indonesia untuk menjatuhkan perjuangan TPNPB-OPM yang sudah terstruktur standar militer ini, dimata Internasional dan Nasional. itu jelas”,
ungkap Satto.
Sambungnya, “harap kepada semua TPNPB-OPM di Seluruh tanah Papua, semua komado daerah tetap berjuang dengan agenda yang ada, jangan muda terprovokasi dengan scenario aparat Indonesia yang sedang bangun atau skenariokan dengan jelas-jelas saat ini, atau pun hasutan-hasutan lain”,kata Satto.
Papua Merdeka News 