Hugo Chaves dan West Papua

Hugo Chaves, Pemimpin kharismatik yang penuh kontroversial itu telah tiada sejak 5 Maret 2013 lalu. Rintihan pilu masih terdengar, bukan saja rakyat Venezuela, Amerika Latin dan Timur Tengah, namun juga di berbagai belahan dunia, terutama rakyat tertindas di dunia yang terinsipirasi dari sosok Chaves yang berani melakukanperubahan yang revolusioner di Venezuela dan merubah wajah kapitalisme global di Timur Tengah dan Amerika Latin.

Di West Papua, wilayah yang selama hampir setengah abad masih digerogoti gurita imperialisme Amerika Serikat (AS), sosok Hugo Chaves dan kiprahnya tidak begitu ramai untuk menjadi perhatian, terutama dalam perspektif perjuangan pembebasan nasional West Papua. Bukan karena tidak penting, namun pemahaman akan pergulatan kepentingan ekonomi politik global masih ditutupi oleh kabut tebal yang bernama neokolonialisme Indonesia.

Asia Pasifik, terutama Indonesia dan West Papua dalam sejarahnya pernah menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan Blok Barat dan Timur. Kini, watak ‘lonte’ yang diterapkan Indonesia dalam politik luar negeri, serta militer Indonesia yang menjadi germo bagi ‘perempuan jalang’ yang bernama pemerintah Indonesia dan kebijakannya dalam kanca luar negeri, seakan-akan membuat ‘anak haram’ yang bernama Pemerintah Provinsi dan Kabuputen di wilayah West Papua kehilangan identitas, harga diri, apalagi untuk berpikir dan memaknai gebrakan Hugo Chaves dalam melakukan perubahan yang nyata diatas tanah West Papua.

Semua orang yang menginginkan perubahan diatas tanah West Papua harus sepakat bahwa Negara Republik Indonesia di West Papua adalah neokolonialisme. Perusahaan Multinasional, mulai dari PT. Freeport Indonesia dan perusahaan asing lainnya diatas tanah Papua adalah kapitalisme global. Bahwa dua kekuatan itu sedang menjadi akar penindasan dan eksploitasi diatas tanah West Papua. Hanya dengan pemahaman itu, kita akan mampu memahami esensi Hugo Chaves dan sosialisme abad 21 di Venezuela. Pemahaman mengenai faktor Hugo Chaves dan tindakan revolusionernya bagi rakyat Venezuela dapat memberi makna bahwa perjuangan rakyat tertindas harus memiliki format dan arah tentang apa yang diperjuangkan.

Dan bukan dalam NKRI. Bagi saya, Indonesia telah menjadi negara tanpa makna alias negara tak bermakna atau tak berguna. NKRI telah gagal dan digagalkan ulah bangunan nation state yang tak memiliki kuat ideologi (kabur), apalagi pemimpinnya yang tidak bisa seperti Soekarno. Oleh karena itu, tidak ada gunanya membahas perubahan dalam bangunan NKRI. Bahwa rakyat tertindas di Indonesia, dan lebih khusus untuk rakyat West Papua, Sosialisme Demokratik dalam praktek perubahan di Venezuela dibawah komando comandante, Hugo Chaves, sang anti American Fighter itu meyakinkan kita bahwa paham itu tidak sekedar “sampah’ abad 19, yang hanya ilmiah dari seorang Karl Marx dan Friedrich Engels.

Infiltrasi AS dalam misi ekonomi politik AS dan sekutunya yang begitu kuat di Indonesia hingga ke West Papua, menjadi peringatan bahwa ketegasan perlawanan harus diarahkan secara sadar dalam praktek sosialisme demokratik. Bagi saya, semangat Papua Merdeka harus memiliki makna pembebasan yang jelas menuju sosialisme demokratik, sebuah ide yang tidak sekedar paham filosofi luar, tetapi secara nyata dapat diartikulasikan diatas tanah West Papua.

Perjuangan bangsa Papua untuk merdeka bukan hanya sebuah keinginan kosong, tetapi merupakan kebutuhan dalam rangka membebaskan bangsa Papua dari kekuatan global yang menindas dan mengeksploitasi West Papua. Karena itu, manuver dari gerakan-gerakan perjuangan yang tidak memiliki persepektif pembebasan hendaknya ditinggalkan, karena tidak melambangkan watak pembebasan nasional. Justru, kondisi ambur adul dalam perjuangan akan menyuburkan watak kapitalisme yang sudah berakar dalam masa kolonoliasme Indonesia.

Hugo Chaves mempertahankan kedaulatan negara Venezuela dan mampu mempengaruhi negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah bukan semata-mata karena kekuatan militer, namun karena sikap revolusionernya dalam mengubah wajah kapitalisme di Venezuela yang kaya akan minyak itu menjadi sosialisme yang berhasil. Papua Merdeka, secara politik diperjuangkan oleh rakyat West Papua, tetapi lebih penting dari itu rakyat Papua Barat harus terus berjuang bagi kedaulatan bangsa Papua, sebuah kedaulatan tanpa kolonialisme Indonesia, tanpa kapitalisme global, dengan membentuk pemeritahan Sosialisme demokratik sebagai senjata perlawanan merebut pembebasan nasional.

*Penulis adalah Ketua Umum KNPB

March 29, 2013,KNPBnews

March 29, 2013 0

Seby Sambom : TPN – OPM Tolak Pemekaran Wilayah Papua

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi baru di tanah Papua.

Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ketabloidjubi.com, Kamis (28/3).

Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat pribumi Papua.

“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan jaminan kesejahteraan bagiIndigenous Peoples of West Papua, melainkan memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,”

katanya dalam siaran persnya.

Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang bertujuan untuk

“West Papua to GENOCIDE”.

Bagi OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran persnya.

Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.

“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan di atas,”

ungkap Goliat.

Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk baru-baru ini.

Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB, terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan pasca Pilgub Papua.

“Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran Provinsi Tabi,”

ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP, belum lama ini. (Jubi/Musa)

March 28, 2013,TJ

March 28, 2013 0

Ujung Tombak Melanesia di Pasifik Selatan

Melanesian Spearhead Group Simbol(Jubi/Fiji-Sun)

Jayapura – Sejak berlakunya Perjanjian Canberra 1947 bagi wilayah-wilayah di Pasifik Selatan, banyak pemuda dari Papua New Guinea(PNG) datang ke Hollandia, ibukota Nederlands Nieuw Guinea untuk belajar navigasi di Sekolah Pelayaran di Hamadi. Sebaliknya enam orang pemuda dari Nederlands Nieuw Guinea studi kedokteran di Universitas National di Port Moresby. Beberapa pemuda belajar telekomunikasi di Sekolah Teknik Telekom di Lae, kota kedua terbesar di Papua New Guinea.

Sayangnya dokter-dokter asal Papua Barat tidak pernah kembali dan menjadi warga negara Papua New Guinea. Ke enam dokter itu sukses menjalankan tugas dan sangat berhasil di Port Moresby. Kini mereka sudah pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal. Dokter Danowira yang meninggal di PNG belum lama ini, dikirim pulang ke Papua dan akhirnya dimakamkan di Nabire tempat asalnya.

Dosen FISIP Universitas Indonesia, Zulkifli Hamid dalam bukunya berjudul,Politik di Melanesia menyebutkan kontak-kontak yang bersifat budaya juga terjalin lama terutama antara penduduk di Papua Barat dengan negara tetangga Papua New Guinea. Sejak ratusan tahun, kedua penduduk ini telah menjalin komunikasi diantara mereka, baik dalam berdagang, perkawinan, maupun kegiatan upacara tradisional.

Kontak antara orang Papua di Nederlands Nieuw Guinea dengan PNG semakin meluas antara 1947 sampai 1962. “Hal ini terjadi karena dibentuknya South Pasific Commision(SPC) oleh pemerintah kolonial di wilayah Pasifik Selatan antara lain Inggris, Belanda, Amerika Serikat,Perancis, Australia dan Selandia Baru.

Irian Jaya atau Provinsi Papua dan Papua Barat yang dulunya disebut Nederlands Nieuw Guinea dimasukan sebagai wilayah yang mendapatkan bantuan teknik dan ekonomi dari komisi yang dibentuk. Disamping itu tokoh-tokoh Papua juga ikut dalam South Pasific Confrence(SPC) Di dalam pertemuan terdapat berbagai kegiatan antar masyarakat di Pasifik Selatan terutama tukar menukar informasi sampai presentase kebudayaan.

“Dengan demikian selama 15 tahun penduduk di Irian Jaya mempunyai hubungan yang lebih intensif, tidak hanya dengan penduduk PNG, dengan penduduk di Melanesia. Bahkan di wilayah Pasifik Selatan.”tulis dosen yang pernah mendalami studi Pasifik Selatan di Universitas Victoria, Selandia Baru.

Akibatnya tulis Zulkifli Hamid munculnya rasa identifikasi budaya yang sama dengan masyarakat di wilayah Melanesia dan Pasifik Selatan. Kontak-kontak intensif semakin berkurang saat irian Jaya masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia , 1 Mei 1963.

Adalah antorpolog asal Inggris, Adolf Bastian yang pertama kali membagi wilayah-wilayah di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Bastian membagi wilayah-wilayah itu menjadi Indonesia, Melanesia, Polynesia dan Mikronesia. Hanya kemudian Indonesia yang semakin populer menjadi Republik Indonesia.

Di dalam wilayah kebudayaan Melanesia terdapat empat negara merdeka masing-masing Fiji merdeka pada 10 Oktober 1970 dari Inggris, Papua New Guinea, 16 September 1975,Kepulauan Solomon, 7 Juli 1978 dan Vanuatu 30 Juli 1980.

Negara-negara Melanesia ini sangat memegang peranan penting dalam percaturan politik di Pasifik Selatan. Semangat Persaudaraan Melanesia di PNG, Vanuatu, Kepulauan Solomon berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Melanesia yang masih terjajah.

Pada 1986, ketiga negara Melanesia ini menyatukan perjuangan mereka di dalam kelompok ujung tombak Melanesia dengan nama Melanesian Spearhead Group(MSG), yang berfungsi sebagai kelompok lobby di dalam badan-badan regional, seperti South Pasific Forum(SPF).

Pertemuan 14 Maret 1988 di Port Villa, Vanuatu ketiga negara ujung tombak Melanesia ini meresmikan ikatannya melalui prinsip-prinsip kerja sama di dalam Manifesto negara-negara ujung tombak Melanesia. Manifesto ini ditanda tangani oleh PM Paias Wingti dari PNG, PM Ezekel Alebua dari Solomon Island, dan PM Walter Lini dari Vanuatu. Ketiga negara Melanesia ini bersepakat untuk mengikatkan diri pada prinsip-prinsip saling menghargai dan untuk memajukan kebudayaan dan nilai-nilai tradisi Melanesia. Ketiga pemimpin negara-negara ujung tombak Melanesia ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat yang masih berada di dalam negara-negara penjajah.

Walaupun aktifitas politik MSG untuk kemerdekaan rakyat Kanak di Kaledonia Baru, namun bagi Zulkifli Hamid dosen politik dari FISIP Universitas Indonesia ini dikatakan pengembangan issue Persudaraan Melanesia jelas akan memberikan dampak negatif terutama masalah integrasi di wilayah Timur Indonesia.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

March 28, 2013,01:55,TJ

March 28, 2013 0

Lambert Pekikir: TPN-OPM Tak Ada Urusan Pelantikan Gubernur

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN – OPM melalui Koordinator Pusat, Lambert Pekikir, menyampaikan bahwa pihaknya tidak berurusan dengan segala hal terkait Negara Indonesia, termasuk pelantikan Gubernur Papua yang rencananya digelar pada 9 April 2013 nanti.

“Kami ini pejuang Papua merdeka, kami tidak ada urusan dengan segala hal yang berkaitan dengan Negara Indonesia, apalagi masalah Pilkada dan pelantikan gubernur Papua, kami tidak urus itu, kalau ada isu kami akan mengacaukan pelantikan, itu omong kosong,”

ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, Selasa (26/3) kemarin.

Isu mengacaukan pelantikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal sempat terdengar, oleh karenanya OPM dengan tegas segera membantah dan melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.

“Kami dengar acaranya di Lapangan Mandala, itu kan tempat terbuka, dan ada ribuan orang di situ, termasuk ribuan orang asli Papua, sangat tidak mungkin kami lakukan hal itu, seandainya ada yang melakukan itu, pasti bukan OPM, coba tanya ke pihak lain yang punya senjata, mereka juga punya potensi untuk mengacau, jangan kami terus yang dijadikan kambing hitam,”

geram Lambert.

“Isu-isu semacam itu kan sudah sangat sering dilakukan, TPN-OPM selalu menjadi kambing hitam untuk kepentingan orang lain, jangan karena isu itu lantas ada pihak-pihak yang diuntungkan, kami ini tidak ada urusan apa-apa, dan kami tidak peduli dengan isu murahan seperti itu,”

tandasnya lagi.

Lambert juga berharap agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam menilai segala kejadian dan aksi yang terjadi di Papua,”Ada banyak kepentingan dengan kejadian-kejadian dan isu-isu yang beredar, masyarakat silahkan menilai dan mengkaji dengan seksama kebenarannya, kami akan menyampaikan pertanggung jawaban apabila hal itu kami lakukan, jadi saya pastikan isu itu tidak benar,” tegas Lambert Pekikir. (bom/don/l03)

Selasa, 26 Maret 2013 17:58, Binpa

March 26, 2013 0

Kekerasan di Paniai Berlanjut, SKP Minta Perhatian Publik

Paniai — Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM Pimpinan Jhon Yogi, Cs di Eduda pada Oktober 2012 lalu dinilai masih terus berlanjut. Situasi ini belum menjadi perhatian publik lokal, nasional dan internasional.

Demikian dikatakan Aktivis Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Marko Okto Pekei melalui Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, Senin, (25/3/13)

Kata dia, saat ini aparat keamanan bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Pada 24 Februari 2013 lalu misalnya, kata dia, masyarakat menyaksikan kedatangan aparat keamanan di Paniai dengan mengendarai 53 kendaraan darat dari Nabire.

Mako mengutip informasi salah seorang anggota polisi yang mengabarkan bahwa pada bulan Februari itu telah ditambah ratusan personil Brimob Polda Papua. Akibatnya, masyarakat, terutama para pemuda dan bapak-bapak tidak bebas beraktivitas karena takut dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.

“Dalam ketegangan itu sedang terjadi pula pemeriksaan pada malam hari di tengah perumahan warga, penangkapan tidak prosedural, penganiayaan, penyiksaan dan penghilangan. Dua kasus terakhir misalnya, pada Jumat, 22 maret 2013 sekitar pukul 15.30 waktu setempat Satgas Brimob menembak mati seorang pemuda, Stefanus Yeimo di Kopo (Paniai),”

katanya.

Ia menjelaskan, saat itu, korban bersama rekannya hendak membeli rokok di salah satu kios di Uwibutu, Madi. Tiba-tiba mobil berkaca gelap parkir di depan mereka dan entah mengapa, aparat keamanan yang turun dari mobil tersebut langsung menangkap kedua pemuda. Mereka melepaskan diri, namun dipatahkan aparat dengan menembak hingga 3 peluru bersarang ditubuh korban.

Kata dia, akhirnya, Stefanus Yeimo meninggal dunia pada pukul 18.00 waktu setempat dan dikebumikan keluarganya, Sabtu 23 Maret di kampung Kopo, Paniai.

Tidak hanya itu, seorang pemuda suku Moni juga dianiaya sekelompok anggota Timsus 753 di Uwibutu Madi, Sabtu 23 Maret, pukul 21.30 waktu setempat. Katanya, setelah aparat menangkap korban tersebut, ia dipukul, ditendang dan ditarik badannya di aspal jalan raya.

“Saat itu, beberapa warga sempat menyaksikan tindakan kekerasan aparat tersebut yang kemudian mereka menarik masuk ke dalam pos dan menyiksa korban sepanjang malam hingga ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendapatkan perawatan medis,”

katanya dalam Release itu.

Salah satu anggota keluarga bersaksi, pemuda itu awalnya datang mengunjungi anggota keluarga yang sakit di RSUD Paniai dalam kondisi mabuk. Tetapi, kata dia, ia baik-baik saja, tidak mabuk parah dan pulang sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Dalam perjalanan kembali, ia ditangkap Timsus. Mereka pukul, siksa dia sampai kondisinya berat, maka tentara sendiri membawa ke RSUD Paniai.

Mahasiswa Paca Sarjana Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, kasus pemuada Moni ini adalah kasus kekerasan ke 14 yang terjadi di Paniai selama 3 bulan terakhir dalam tahun 2013 ini.

Untuk itu, ia meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah setempat, DPRD, Dewan Adat Paniai dan jurnalis untuk tidak membiarkan situasi tersebut terus berlanjut. Ia juga meminta semua pihak mengedepankan pendekatan persuasif .

“Sejauh mana semua pihak membangun komunikasi dengan kedua kelompok agar masyarakat Paniai tidak terus menjadi korban dari tahun ke tahun?,”

tanya Marko.

Hingga berita ini ditulis, media ini belum berhasil konfirmasi Polda Papua atau kepolisian setempat. (GE/MS)

Senin, 25 Maret 2013 23:23, MS

March 25, 2013 0

Filep Karma Prihatin Demokrasi di Papua

Filep Karma, Tahanan Politik Papua. Foto:Ist

Jayapura — Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua mengungkapkan keprihatinannya atas terbungkamnya demokrasi di tanah Papua sejak tahun 1969. Kata dia, ketika sebuah wilayah diisolasi apa saja bisa terjadi dan dunia lain tidak tahu.

Salah satu contoh besar menurut dia adalah pemilihan gubernur pada 29 Januari 2013 lalu tanpa pemantau independen baik dari Papua, Jakarta maupun dari dunia internasional. Selain itu, kata dia, tidak ada media asing yang memonitor pelaksanaan Pilkada.

“Saya melihat pengawasan lemah sejak proses awal karena tidak ada pengawas independen dari Papua, nasional maupun internasional. Juga,tidak ada LSM atau jurnalis internasional yang meliput proses ini,”

kata Filep Karma beberapa waktu lalu di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura.

Ia menilai, proses demokrasi di Papua tidak semakin baik. Agenda negara saja berjalan tidak demokratis, bagaimana dengan agenda-agenda protes rakyat atas carut-marutnya kondisi Papua saat ini. Rakyat Papua benar-benar terisolasi dari pemberitaan media di Indonesia dan media asing sejak Papua dipaksakan bergabung dengan Indonesia.

Kata dia, dalam proses demokrasi yang tidak ada pemantau independen baik LSM maupun jurnalis, tidak akan ada pendidikan demokrasi. Masyarakatnya tidak akan berkembang baik.

Ini adalah cara pembunuhan dalam bentuk lain yang pelan tetapi pasti. Masyaralat tetap dibuatnya tidak berkembang secara demokrasi.

Kata dia, mestinya cara-cara Orde Baru mulai harus ditinggalkan. Ini adalah cara-cara Orde baru, kata Karma yang mengaku tidak mendukung proses Pilgub yang baru saja berlalu karena baginya itu memilih budak-budak yang memperpanjang kolonialisme Indonesia di Tanah Papua. (Aprila Wayar/MS)

Senin, 25 Maret 2013 22:08, MS

March 25, 2013 0

Adat, Agama dan Perempuan Wakil Dalam Dialog Jakarta-Papua Itu Omong Kosong

Jayapura — Dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia yang sedang diusung oleh Pater Neles Tebai dan kawan-kawan menurut Filep Karma, Tahanan Politik (Tapol) Papua dapat saja dilaksanakan, tergantung pada Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Menurut saya, proses dialog damai tidak tergantung siapa yang menjadi pemimpin atau gubernur Papua saat ini. Dialog itu tergantung pada Presiden Indonesia, SBY,”

demikian tutur Karma kepada tabloidjubi.com yang berkunjung ke Lapas Klas IIA Abepura belum lama ini.

Bagi Karma, dialog bukanlah sebuah wacana baru Orang Papua karena Tom Beanal bersama Tim 100 juga pernah ke Jakarta untuk berdialog dengan Pemerintah Indonesia.

“Sekarang tinggal itikad baik dari Pemerintah Pusat saja. Istilahnya begini, Orang Papua siap berdialog tetapi Jakarta yang tarik ulur atau cari-cari alasan. Kalau Jakarta bingung, mau bicara dengan siapa karena banyak faksi seharusnya Jakarta tahu bahwa yang mau berunding adalah orang atau pihak yang selalu bermasalah dengan Pemerintah Indonesia atau yang beroposisi dengan pemerintah yaitu TPN-OPM, Tapol dan diplomat Papua yang berada di luar negeri saat ini,”

ungkap Karma lagi.

Jadi menurut Karma, kalau mau bilang tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan yang menjadi wakil dalam dialog tersebut itu hanyalah omong kosong belaka.

“Saat kami buat aksi lalu ditangkap dan dibungkam setelah itu baru mereka mulai bicara mengatasnamakan kami atau Rakyat Papua. Bila dialog memang akan terlaksana maka dialog harus dilakukan di luar negeri, di negara yang netral karena kami perlu bicara dengan bebas tanpa intimidasi, teror, penculikan, penghilangan dan pembunuhan. Saya menilai bahwa wakil dalam dialog juga harus ditentukan oleh tiga pihak yang beroposisi dengan pemerintah tadi,”

demikian harap Karma pada proses dialog. yang masih terus berproses ini. (Jubi/Aprila Wayar)

March 25, 2013,21:22,TJ

March 25, 2013 0

Kuburan Sang Jendral

Pada Rabu 16 Desember 2009 dini hari menjelang pukul 3.00 Panglima TPN/OPM Kodap III Nemangkawi (Mimika) Kelly Kwalik mungkin sedang tidur pulas di sebuah rumah di Gorong-gorong di pinggiran Timika. Pasukan Densus 88 menyerbu rumah tersebut dan menembak matiKelly Kwalik.

Setelah ditembak, Jenazahnya diotopsi di Jayapura dan disemayamkan di depan kantor DPRD Mimika pada 19 Januari 2009. Peti jenazahnya diselimuti bendera Bintang Kejora. Ratusan massa rakyat Papuamenyambutnya dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam.

Jenderal Kelly kwalik awalnya adalah seorang guru dan bergabung menjadi seorang pejuang serta menjadi Jenderal dalam Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Di mata orang Papua, ia adalah pejuang. Dia menjadi simbol perlawanan Papua yang liat, keras kepala, partikularistik, dan tak-ada-matinya meskipun berhadapan dengan ribuan letupan senjata selama umur konflik Papua sejak 1960-an.

Ia dikuburkan di samping Lapangan Timika Indah. Lapangan Timika Indah sering dipakai warga untuk demontrasi hingga pada aksi pengibaran bintang kejora. Ia dianggap pahlawan tetapi kuburannya luput dari perhatian. Mungkin karena ia adalah Jenderal dari Negara yang masih diperjuangkan? Atau, karena masa hidupnya habiskan di hutan dan tidak perlu perhatian? Atau malah, kuburan sang Jenderal harus dilupakan dari ingatan bangsa?

Entalah, tapi hidUpnya telah ia habiskan untuk bangsa yang kita kenal, BANGSA PAPUA!

Jum’at, 22 Maret 2013 00:31, MS

March 22, 2013 0

Buchtar : Aktivis KNPB Harus di Bebaskan

JAYAPURA – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni meminta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang ditahan dibebaskan, termasuk yang ada dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk dihentikan.

“Saya minta kepada pemerintah lewat aparat hukum Indonesia dalam hal ini Polri dan Kejaksaan setempat agar para aktivis KNPB dibebaskan. Dan, saya siap jadi jaminan terkait pembebasan mereka,”

kata Ketua PNWP, Buchtar Tabuni saat menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang Rabu (20/3).
Buchtar sapaan akrabnya menjelaskan, pernyataan ini juga pernah disampaikan pada 19 Januari lalu kepada seluruh media.

“Jadi, saat ini saya hanya ingin menegaskan saja bahwa PNWP menginginkan agar pemerintah bisa menanggapi terkait permintaan PNWP untuk membebaskan para aktivis KNPB,”

katanya.

Ditegaskan, PNWP sebagai lembaga representatif dalam bidang politik rakyat Bangsa Papua ikut bertanggung jawab dan menjamin keamanan di seluruh Tanah Papua dengan catatan pemerintah bisa membuka ruang demokrasi yang seluas – luasnya di atas Tanah Papua Barat ini. Kemudian untuk seluruh anggota KNPB yang masuk DPO oleh Pemerintah Indonesia agar bisa dihapuskannya.

“Pemerintah harus buka ruang demokrasi seluas – luasnya untuk kami berekspresi. Selain itu, pemerintah juga harus membebaskan sejumlah aktivis KNPB termasuk yang akan menjadi target DPO oleh aparat kepolisian agar tidak dilakukan lagi penangkapan terhadap anggota KNPB lainnya,”

katanya.

Lanjut Buchtar yang merupakan eks Ketua KNPB, pemerintah tidak pernah sekalipun memaksakan organisasi masyarakat pribumi Papua untuk mendaftar di instansi terkait. Dan, ingat PNWP siap menjamin keamanan masyarakat non Papua dan asli Papua yang ada diatas Tanah Papua ini.

Dia menegaskan, hingga saat ini ada sejumlah aktivis KNPB yang tengah ditahan dan sedang menjalani persidangan diantaranya di Timika sebanyak 6 orang, di Wamena sebanyak 9 orang, di Biak sebanyak 2 orang dan di Jayapura sebanyak 6 orang.

“Nah, jika para aktivis KNPB tersebut tidak terbukti bersalah dimuka pengadilan, maka itu kami mohon agar mereka dibebaskan,”

tegasnya.

Namun hal itu tidak dilakukan, Buhtar kembali menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah – langkah berikutnya yang bertujuan memperjuangkan hak – hak orang asli Papua (OAP) yang merasa ditindas dan diintimidasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Bila mereka tidak terbukti bersalah dan dipaksa untuk menjalani suatu hukuman yang tidak pernah diperbuat oleh aktivis KNPB tersebut, maka PNWP akan berupaya secara terus – menerus untuk memperjuangkan hak – hak kami sebagai orang asli Papua (OAP) yang memiliki hak – hak dasar yang sama dimuka bumi ini,”

kecamnya. (mir/don/l03)

Kamis, 21 Maret 2013 23:37,BP

March 21, 2013 0

Wakil Dubes AS Kunjungi Papua

Wakil Dubes AS, Kristen Bauer. (inioke.com)

Jayapura – Wakil Duta Besar AS, Kristen Bauer berkunjung pertama kali ke Papua 18-22 Maret mendatang. Selama di Papua Kristen Bauer akan mengunjungi Wamena, Jayapura dan Timika.

Dalam rilis pers via email yang dikirim Kedutaan Besar Amerika kepada wartawan, Kristen Bauer mengatakan, di kota-kota tersebut ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan non pemerintah guna mendengarkan harapan, rencana, dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Papua. AS mendukung pembangunan di Papua, termasuk melalui program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

“Keterlibatan AS di Papua bertujuan membangun relasi masyarakat dan pendidikan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui peningkatan kerjasama di bawah kemitraan komprehensif AS-Indonesia. Amerika Serikat memandang Papua bagian dari Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi serta dialog,”

kata Kristen Bauer dalam rilis persnya, Senin (18/3).

Menurutnya, ia juga akan bertemu dengan masyarakat Papua dan mengunjungi berbagai lokasi program. Termasuk sebuah sekolah di Wamena yang menggunakan buku-buku pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Yayasan Kristen Wamena (YKW) dengan bantuan dana sebesar $2.8 juta dari proyek USAID di Papua. Juga bertemu dengan para alumni berbagai program pertukaran yang disponsori oleh Amerika Serikat dan menekankan dukungan AS pada program-program pengembangan pendidikan di Papua.

“Dalam pertemuan wakil dubes juga mendengarkan kontribusi yang telah dilakukan oleh para alumni untuk masyarakat setelah menyelesaikan program-program mereka di Amerika Serikat,”

ujarnya.

Dikatakan, ia juga akan meresmikan program diplomasi olahraga (sport diplomacy) di Wamena. Diplomasi ini menjembatani hambatan bahasa dan budaya untuk mempersatukan masyarakat. Olahraga membekali para pemuda dengan banyak ketrampilan yang penting seperti kerjasama tim, disiplin, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Kemampuan ini membantu para olahragawan muda untuk sukses secara akademis dan karir.

“Dengan membantu para pemuda dan membuka kesempatan bagi mereka, kami berharap mereka akan menjadi warga Indonesia yang luar biasa dan menjadi mitra bagi Amerika Serikat di masa depan. Juga mengunjungi Museum Budaya Papua untuk mengetahui lebih lanjut sejarah masyarakat Papua. Terakhir berkunjung ke Timika dan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah guna mendengarkan penjelasan tentang bagaimana PT Freeport memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan masyarakat dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Papua,”

kata Kristen Bauer. (Jubi/Arjuna)

March 18, 2013,20:43, TJ

March 18, 2013 0