Dukungan Vanuatu Melemah karena Kiprah Deplu Penjajah di Kawasan Pasifik Selatan Membanggakan?

Dalam berbagai kesempatan dan lewat berbagai media Menteri Luar Negeri penjajah NKRI telah berulangkali dengan bangga pertama-tama melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pemerintah kolonial di Jakarta bahwa dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan, terutama Republik Vanuatu telah melemah.

Menanggapi perkembangan ini, PMNews menghubungi Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Pada intinya TRWP lewat Sekretaris-Jenderalnya, Leut. Gen. Amunggut Tabi katakan menanggapi lirik lagu Menlu penjajah NKRI Marty Natalegawa, “Memang itu tugas Menlu NKRI untuk harus menyatakan mereka telah berhasil membungkan PM Sato Kilman, dan Vanuatu. Kalau tidak sukses berarti bukan Menlu penjajah namanya.” Akan tetapi, menurut Tabi, lagi, “Kita harus tahu bahwa memang secara pribadi kita tahu Sato Kilman itu tidak pernah mendukung perjuangan Papua Merdeka. Jadi, kalau sekarang tidak mendukung, itu bagi Indonesia merupakan hasil kerja Menlu penjajah NKRI, tetapi kalau dilihat pribadi Sato Kilman, maka lirik lagu itu kelihatannya perlu dirubah kembali.”

Berikut petikan wawancara per Email sebanyak tiga kali email:

PMNews: Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan-pernyataan yang belakangan ini dibuat Menlu penjajah NKRI bahwa Vanuatu telah menarik dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka?

Leut. Gen. Amunggut Tabi (TRWP): Pendapat saya ya, biasa-biasa saja, dan sangat pantas dan harus dikatakan begitu oleh seorang Menlu. Kalau tidak begitu, itu namanya bukan Menlu. Apalagi Menlu dari negara yang sedang menjajah bangsa dan negara lain. Memang harus begitu. Tugasnya ke sana-kemari di seluruh dunia, bahkan sampai ke surga dan neraka sekalipun untuk mencari dukungan dan kemudian mengkleim dukungan dimaksud. Jadi itu bukan cerita baru dan bukan sesuatu yang aneh atau yang membanggakan bagi siapapun.

PMNews: Apakah pernyataan Menlu penjajah NKRI Natalegawa ini menunjukkan kekalahan telah dari para diplomat Papua Merdeka di kawasan Pasifik Selatan?

TRWP: Saya boleh katakan dua-duanya. Di satu sisi kewajiban pemerintah dan negara penjajah untuk selalu berkelana ke sana-kemari mencari, menyogok, membujuk dan merayu dukungan lalu pulang dengan kleim-kleim. Di sisi lainnya memang terlihat jelas, orang Papua bermain politik sangat pragmatis dan sporadis, tidak sistematis dan strategis sehingga dukungan-dukungan yang sudah ada tidak dipelihara dan dipupuk dengan baik, sibuk dengan membangun jaringan baru dan malahan pandai merusak apa yang sudah dibangun.

Saya sebenarnya tidak mau katakan “Vanuatu menarik dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka, tetapi lebih tepat, Vanuatu saya mau katakan Vanuatu minta orang Papua lebih banyak berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mereka. Membangun hubungan yang harmonis dan meneruskan kerjasama, diskusi, konsultasi seperti sedia-kala.”

PMNews: Apa yang Anda maksud dengan “pragmatis dan sporadis, tidak sistematis dan strategis sehingga dukungan-dukungan yang ada tidak dipelihara dan dipupuk dengan baik” dalam email sebelumnya?

TRWP: Ya, itu maksudnya begitu. Contoh yang sangat sederhana: Masih ada, dan saya harap jumlahnya sedikit tetapi lumayan orang Papua yang masih percaya bahwa kalau orang Papua kibarkan bendera Bintang Kejora selama 1 X 24 jam di Kota Port Numbay tanpa diturunkan oleh NKRI, maka Indonesia pasti keluar dari Tanah Papua. Mungkin di kota Port Numbay terlalu ekstrim, tetapi katakan saja mengibarkan bendera Bintang Kejora di Abe Gunung, Jayapura, di tengah-tengah kebun selama 24 jam saja masih dianggap bisa mengundang dukungan dari negara lain. Ini kedengarannya lucu, tetapi ini masih dipercaya oleh orang Papua sampai detik ini.

Contoh kedua: Masih ada orang Papua yang percaya bahwa solusi masalah Papua ada di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York sehingga setiap menjelang Sidang Umum PBB selalu saja ada pengumuman-pengumuman atau gerakan-gerakan atau pernyataan-pernyataan tentang PBB dan West Papua, tentang agenda isu West Irian telah masuk ke agenda PBB, dan sebagainya.

Jadi, berpikir politik Papua Merdeka ini seolah-olah barang sederhana dan mudah, padahal cerita sebenarnya bukan begitu.

Tidak strategis misalnya kita berputar-putar dari 1960 sampai 2012 di sekitar kegiatan-kegiatan bikin kongres, bikin KTT, bikin Sidang; disusul mengkleim diri Panglima Tertinggi, Panglima Tinggi, Presiden, Panglima, Komandan, Pimpinan ini dan itu. Jadi, semua yang berjuang untuk Papua Merdeka sebenarnya sedang berputar dalam Lingkaran Setan yang sama tanpa kita keluar dari lingkaran dimaksud.

Operasi-operasi militer ataupun kegiatan politik yang kita lakukan sejauh ini juga sangat amatir dan sporadis, tidak tertata dengan baik. Bagaimana bisa tertata baik sementara kita sendiri sibuk setiap saat urus Kongres, KTT dan Sidang Umum, lalu mengangkat dan mengkleim diri, berputar keluar-masuk dari Port Numbay ke Wutung lalu balik lagi seolah-olah dari misi luar negeri dengan janji-janji bohong pendropan senjata, pembahasan Agenda West Papua di Sidang Umum PBB dan sebagainya.

Malahan ada isu-isu pula Presiden S.BY sudah siap memberikan kemerdekaan kepada bangsa Papua.

Ini semua cara berpikir dan cara bermain anak-anakan. Sangat disayangkan.

Saya juga katakan bahwa apa yang sudah ditanam tidak dipelihara dengan baik. Misalnya dukungan Vanuatu yang tidak pernah kita pelihara dengan baik. Sebelum itu, hubungan keluarga bersama sebangsa dan setanah air di sebelah Timur dari pulau kita ini saja kita hancurkan sendiri, bahkan kita bunuh dukungan itu. Apalagi kita tidak punya kesanggupan untuk memelihara hubungan dengan teman-teman Melanesia lain di luar pulau dan bangsa kita ini.

PMNews: Anda menyinggung dukungan Papua New Guinea. Baru-baru ini ada dukungan atau pernyataan resmi dari Perdana Menteri PNG bahwa ia akan menyampaikan Nota Diplomatik ke Jakarta. Bagaimana pendapat Anda?

TRWP: Sudah disebutkan tadi. Penting untuk Anda catat, bahwa kita tidak perlu dukungan dari Papua New Guinea, karena kita bicara tentang satu bangsa, satu pulau, satu nasib, yaitu nasib dari bangsa Papua di pulau New Guinea atau di Tanah Papua (Sorong sampai Samarai), bukan Sabang-Maroke.

Jadi, orang Papua yang sekarang ada di pulau New Guinea bagian Timur dan bagian Barat ialah korban, yang sedang menderita, yang sedang dijajah. Kita lepaskan atribut Negara, kita lihat Papua dari sisi pulau dan manusianya, hutan, laut dan suku-bangsanya. Yang dijajah, yang diteror, yang dibunuh, yang disebut orang OPM, dikejar, ditembak, itu orang Papua, dan peristiwa-peristiwa ini terjadi di Tanah Papua. Dan Tanah Papua itu mulai dari Sorong sampai Samarai. Itu harus dicatat. Itu sudah diketahui oleh orang Papua dari Sorong sampai Samarai.

PMNews: Kami mau kembali kepada topik Menlu negara penjajah mengkleim dukungan Vanuatu terhadap pendudukannya atas tanah Papua. Apa harapan TRWP untuk ke depan?

TRWP: Harapan dari TRWP, yaitu harapan dari General TRWP Mathias Wenda ialah agar semua Panglima dan pasukan serta gerilyawan, semua organisasi perjuangan yang beroperasi di seluruh dunia supaya mempelajari kebijakan-kebijakan yang telah diturunkan oleh Markas Pusat Pertahanan TRWP lewat Kantor Sekretariat di Wewak, Papua New Guinea.

PMNews: Tanggapan terhadap pernyataan Menlu kolonial Natalegawa?

TRWP: Saya sengaja tidak sebutkan sebelumnya karena memang tidak perlu. Perjuangan kita tidak tergantung kepada apa yang dikatakan Natalegawa, apalagi dia berbicara sebagai Menlu negara kolonial, apalagi itu kewajiban dia. Kita tidak bisa mengharapkan Menlu kolonial NKRI menyatakan, “Aduh menyesal sekali, kami gagal membungkam dukungan Vanuatu terhadap Papua Merdeka.” Itu bukan politisi namanya. Dia harus menyatakan begitu.

Menanggapi itu, kami juga tidak harus merasa dia telah menang telak. Memang itu tugas Menlu NKRI untuk harus menyatakan mereka telah berhasil membungkan PM Sato Kilman, dan Vanuatu. Kalau tidak sukses berarti bukan Menlu penjajah namanya. Akan tetapi, kita harus tahu bahwa memang secara pribadi kita tahu Sato Kilman itu

Español: Prime minister Vanuatu (Photo credit: Wikipedia)

tidak pernah mendukung perjuangan Papua Merdeka. Jadi, kalau sekarang tidak mendukung, itu bagi Indonesia merupakan hasil kerja Menlu penjajah NKRI, tetapi kalau dilihat pribadi Sato Kilman, maka lirik lagu itu kelihatannya perlu dirubah kembali.

TRWP sudah ada di Vanuatu mulai tahun 2004, dan bergerilya di sana sampai hampir dua tahun, lalu meninggalkan negara itu untuk tugas-tugas lain di dalam negeri dan di negara lain. Jadi, peta politik di sana kami tahu dari diri kami sendiri, bukan dari pernyataan pemerintah kolonial dan juga bukan dari organisasi lain.

Kami tahu pribadi lepas pribadi dari setiap politisi di Vanuatu. Kita jangan bertanya-jawab terlalu jauh tentang kondisi celana dalam kita, karena itu tidak tepat. Kita sebaiknya bertanya-jawab tentang dukungan Australia atau Amerika Serikat. Saya tidak sanggup melayani pertanyaan lanjutan tentang dukungan Vanuatu.

Maaf, tetapi saya rasa ini penting untuk menjaga integritas kita sebagai sesama orang Melanesia. Kita tidak boleh larut ke dalam permainan orang asing di tengah-tengah kita.

Anda perhatikan saja, selama ini TRWP sudah tahu di mana para kaum Papindo seperti Ohee, Karubaba, Korwa dan sebagainya tinggal, kami sudah sering bertmu-sapa, tetapi apakah TRWP berbuat sesuatu terhadap mereka? Mereka menyampaikan banyak sekali pernyataan membela NKRI karena mereka bagian dari Barisan Merah-Putih, tetapi apakah TRWP pernah mengancam mereka? Tidak pernah dan tidak akan pernah! Mengapa? Karena mau dan tak mau, setuju dan tak setuju, dari nenek moyang sampai kiamat, mereka adalah anggota dari keluarga besar Melanesia dan bangsa Papua yang bertanah-leluhur di pulau New Guinea.

PMNews: Maaf, kami tidak akan tanya lebih lanjut tentang pernyataan Menlu pemerintah kolonial Indonesia. Kami mau TRWP menyampaikan pesan terakhir khususnya menghadapi berbagai peristiwa penembakan dan pembunuhan belakangan ini.

TRWP: “Papua Merdeka Harga Mati! NKRI Bangkrut! Indonesia Keluar! Papua Merdeka!, demi dan karena KEBENARAN saya berdoa, Ya Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Nenek Moyangku, Tuhan Ayahku dan Ibuku, dan Tuhanku yang Aku Percaya!

Berikanlah kiranya pikiran yang tenang, damai dan jernih kepada setiap pejuang dan aktivis, pimpinan dan panglima, agar kami semua memahami Rencana dan Tuntunan-Mu, sehingga kami tidak melangkah melampaui atau melenceng dari kehendak-Mu, dan kami tidak egois mengikuti kemauan kami sendiri, mengesampingkan atau mengabaikan perjuangan, eksistensi dan keinginan sesama pejuang kami.

Berikanlah kami pencerahan ilahi, agar kami memahami tanda dan peringatan-Mu, sehingga kami mewujudkan kemerdekaan West Papua bukan berdasarkan kebencian kepada agama apapun, ras apapun atau suku-bangsa manapun, tetapi berdasarkan keyakinan kepada KEBENARAN! yang telah dimanipulasi dan dibelokkan pada saat Penentuan Pendapat Rakyat 1969 karena kerakusan dan ketamakan manusia atas sumberdaya alam negeri ini, dan demi melindungi dan membela pandangan politik mereka yang seolah-olah dalam rangka membela kehendak dan jalan-Mu tetapi sebenarnya tidak, mereka hanya mencari makan dan memenuhi nafsu kemanusiaan yang duniawi.

Engkau tahu KEBENARAN telah dimanipulasi, kami-pun tahu itu, Indonesia-pun tahu itu, Amerika Serikat dan Inggris-pun tahu itu, Belanda, apalagi, tahu itu. Iblis-pun sebagai Bapa segala Pendusta dia tahu.

Sekarang bukan masalah siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu Pepera 1969 itu salah, tetapi masalahnya kami orang Papua sendiri tidak percaya bahwa KEBENARAN, di manapun, kapan-pun, oleh siapapun dan bagaimanapun, tidak pernah dan tidak akan pernah terkalahkan dan dikalahkan. Ampunilah kami, ya Tuhan, karena kami suku-bangsa yang tidak percaya bahwa KEBENARAN ialah Pemenang Abadi.

“Papua Merdeka Harga Mati! NKRI Bangkrut! Indonesia Keluar! Papua Merdeka!, demi dan karena KEBENARAN saya berdoa, Ya Tuhan Pencipta Langit dan Bumi, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Nenek Moyangku, Tuhan Ayahku dan Ibuku, dan Tuhanku yang Aku Percaya!

December 20, 2012 0

Diaz Gwijangge : Dialog Adalah Solusi Penyelesian Masalah Papua

Jayapura – Anggota DPR-RI, Diaz Gwijangge menilai jalan terbaik penyelesain sejumlah konflik yang masih melilit Papua adalah dialog. Bagi Diaz, dialog adalah solusi terbaik penyelesaian masalah di wilayah paling timur Indonesia ini.

“Dialog adalah jalan terbaik bagiu negara untuk selesaikan masalah di Papua. Dua belah pihak yang bertikai harus duduk bersama untuk mencari solusi,”

kata Diaz kepada wartawan di Abepura, Rabu (19/12). Menurutnya, melalui jalan dialog kedua belah pihak yang sementara bertikai mengungkap segala persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, menyepakati solusi.

Lanjut dia, jika dialog tak dilakukan maka berbagai kasus akan terus terjadi dan menerpa warga sipil serta aparat kemanan yakni TNI/Polri. Karena, tak ada jalan keluar. Hal serupa juga disampaikan koordinator Monitoring dan Investigasi ELSHAM Papua, Daniel Randongkir. Daniel mengatakan, masalah Papua harus diselesaikan melalui dialog.

“Penyelesaian masalah Papua harus melalui jalan dialog,”

tuturnya.

Menurut Daniel, konflik Papua selama ini terjadi secara horizontal tapi juga secara vertikal. Secara horizontal seperti perang warga sipil yang selama ini dikenal dengan perang suku. Perang ini sering terjadi Mimika. Selanjutnya, secara vertikal adalah perang terjadi diantara kelompok-kelompok tertentu dengan negara. Semisal dari TPN-OPM, TNI dan Polri.

“Konflik vertikal ini yang mesti diselesaikan dengan jalan dialog,”

tuturnya. Kata dia, dialog adalah cara efektif.

Melalui siaran pers dari ELSHAM Papua menyatakan, pemerintah Indonesia beserta kelompok-kelompok anti pemerintah diminta agar menempuh dialog sebagai cara untuk mengakhiri konflik dan kekerasan yang terus berlangsung di Tanah Papua. TNI dan Polri harus menghormati prinsip-prisip HAM Universal yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Jubi/Musa)

Wednesday, December 19th, 2012 | 19:55:37, TJ

December 19, 2012 0

Penyelesaian Kasus HAM Versi Elsham Papua

Jayapura –– Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua mengemukakan solusi penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah tertimur ini. Berikut solusi yang dikemukakan lembaga itu.

Solusi tersebut disampaikan oleh koordinator Advokasi ELSHAM Papua, Sem Rumbrar kepada pers di Abepura, Rabu (19/12). Pertama, untuk menyelesaikan kasus HAM maka perlu ada KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

“Kalau ada lembaga ini, pasti ada pengungkapan kebenaran dari para korban kasus HAM,”

katanya.

Kedua, pengadilan adhoc yang khusus menyidangkan kasus HAM. Melalui persidangan tersebut, negara perlu bertanggung jawab terhadap korban pelanggaran kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, rehabilitasi nama baik para korban.

“Perlu ada rehabilitasi nama baik dari para korban HAM,”

ungkapnya.

Terakhir yakni keempat, perlu pelayanan kesehatan kepada para korban HAM. Sem menambahkan, selain itu, perlu juga ada reformasi restitusi penegak HAM.

“Pengadilan harus fair. Pengungkapan kasus harus prosedural,”

ujarnya. (Jubi/Musa)

Wednesday, December 19th, 2012 | 20:28:30, TJ

December 19, 2012 0

OPM Kutuk Pembunuhan Hubert Mabel

JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat melalui Kepala Staf Umum, ‘Mayjen’ Terryanus Satto, menyampaikan duka yang mendalam atas tewasnya salah satu pejuang Papua Merdeka, Hubert Mabel beberapa hari lalu akibat terkena tembakan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

“Seruan langsung disampaikan oleh Panglima Tinggi, Jenderal Goliath Tabuni melalui saya selaku Kepala Staf Umum, isi seruan adalah mengumumkan duka nasional atas tertembaknya Pejuang Papua Merdeka atas nama Hubert Mabel,”

tegas Terryanus Satto kepada Bintang Papua melalui ponsel, Senin (17/12) lalu.

Dijelaskan Terry, himbauan tersebut disampaikan untuk mengenang jasa baik dan kerja keras serta perjuangannya dalam ikut mensukseskan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Markas TPN Perwomi, Biak pada Mei 2012 lalu dan Rakernas,”Kami juga mengutuk tindakan aparat yang mengakibatkan tewasnya Hubert Mabel,” tandas Terry Satto.

“Atas tindakan aparat tersebut, Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni meminta kepada Pemerintah Indonesia, TNI, dan Polri untuk segera angkat kaki dari tanah Papua, kekerasan dan pembantaian terus dilakukan kepada Orang Asli Papua, ini membuktikan bahwa Indonesia memang tidak mempunyai rasa memiliki terhadap Papua, untuk apa berada disini, segera angkat kaki,”

ujarnya.
Diingatkan oleh Terryanus Sato, bahwa pada saat dilantik sebagai Panglim Tinggi beberapa waktu lalu, Goliath Tabuni selaku penanggung jawab status politik dan keamanan, dalam pidatonya juga menyampaikan bahwa, baik Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB harus mengakui kemerdekaan bangsa Papua Barat yang telah di proklamasikan pada 1 Mei secara de facto dan de jure,”.

Disampaikan juga oleh Jenderal Goliat Tabuni,

”Untuk itu segera dilakukan peralihan kekuasaan dari Indonesia ke negara baru yang telah sah berdiri yakni Negara Papua Barat, dan untuk itu juga segera dibebaskan semua tahanan politik, juga Darius Kogoya yang ditahan untuk segera dibebaskan,”

tegasnya. (bom/don/l03)

Rabu, 19 Desember 2012 09:54, Binpa

December 19, 2012 0

TPN-OPM Siap Perjuangkan Hak Politik Papua

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menyatakan bersatu dan siap memperjuangkan hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum HAM internasional. Selain itu, juga berdsasarkan mekanisme perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini terkuak catatan tertulis yang diterima tabloidjubi.com dari Kepala Staf Umum TPN-OPM Mayjen Teryanus Satto melalui surat elektronik (email), Selasa (18/12) malam. Lewat catatan tertulis itu, Teryanus menyebut kesepakan itu terungkap dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM Mei 2012 lalu.

Masih dalam catatan itu tertera, Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Markas Perwomi, Biak ini dihadiri oleh 800 lebih delegasi, dan pada tanggal 1-5 Mei 2012 inilah TPN-OPM menyatakan bersatu dan siap memperjuangankan Hak Politik Bangsa Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri berdasarkan Hukum HAM internasional dan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan hasil Keputusan TPN-OPM dalam Konferensi KTT TPN-OPM di Markas Perwomi, Biak Papua pada 1-5 Mei 2012, maka dengan resmi telah dilantik Panglima Tinggi TPN atas Nama Gen. Goliat Tabuni dan Wakil Panglima atas Nama Letjen Gabriel Melkizedek Awom serta Kepala Staf Umum atas Nama Mayjen Teryanus Satto.

Mereka dilantik di Markas TPN-OPM Tingginambut, Puncak Jaya, Papua, 11 Desember 2012. Teryanus menambahkan, dengan dilantiknya Pimpinan-pimpinan TPN-OPM dalam Negeri Papua Barat ini, maka bangsa Papua Barat memiliki pimpinan sayap Militer Organisasi Papua Merdeka yang dipilih secara Nasional dalam KTT di Biak. (Jubi/Musa)

Wednesday, December 19th, 2012 | 01:51:39, TJ

December 19, 2012 0

Pdt. Socratez Sofyan Yoman Akan Kembali Luncurkan Buku

Jakarta –– Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Pdt. Duma Socratez Sofyan Yoman siang ini, Selasa (18/12), dikabarkan akan meluncurkan dua buku barunya yang berjudul,

“Otonomi Khusus Papua Telah Gagal” dan “Saya Bukan Bangsa Budak”.

Acara peluncuran buku ini terselenggara atas kerja sama dirinya dengan Komnas HAM RI. Menurut Yoman, setelah dilakukan acara peluncuran di Jakarta, rencananya akan dilangsungkan juga di Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Buku ini menggambarkan tentang indicator-indikator kegagalan Otonomi Khusus di tanah Papua, salah satu indicator terbaru adalah penembakan aktivis KNPB di Wamena, aparat gagal melakukan pendekatan terhadap orang asli Papua sesuai amanat UU Otsus,”

kata Yoman kepada media ini.

Adapun beberapa pemateri sekaligus penanggap yang hadir dalam acara peluncuran buku nanti; Prof. Tamrin Tomagola, Dr. Adriana Elizabeth, Yoris Rahweyai, Poengky Indarti, serta salah satu komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Rencananya, acara peluncuran buku ini akan dilangsungkan sekitar pukul 09.00 WIB, di Kantor Komnas HAM RI, jalan Latuharhary, No. 48, Menteng, Jakarta Pusat.

OKTOVIANUS POGAU

December 18, 2012, SP

December 18, 2012 0

Dari Markas Pusat Pertahanan TRWP: Berdukacita atas Tewasnya Hubert Mabel

Dengan ini dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) kami mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas kematian Hubert Mabel di tangan musuh penjajah NKRI.

Selanjutnya TRWP mengutuk keras tindakan barbar, brutal dan tidak manusiawi yang dilancarkan NKRI, selama ini, dan khususnya beberapa bulan terakhir yang diarahkan untuk membungkan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka.

Gemeral TRWP Mathias Wenda bersama seluruh pasukannya menyatakan “Papua Beduka!” atas rentetan pembunuhan yang direkayasa sendiri oleh NKRI untuk memancing anggota KNPB untuk terlibat kegiatan-kegiatan militan. Urusan perjuangan dengan mengangkat senjata bukanlah tugas KNPB sejak pendiriannya tetapi niat luhur perjuangan bangs aini telah dikotori oleh permainan intelijen NKRI yang menggalakkan kegiatan-kegiatan militan, menyediakan senjata dan mendesak para gerilyawan di hutan untuk ikut bergabung dalam operasi-operasi militan di kota dan kampung-kampung.

Perlu disadari bahwa ini semua adalah permainan NKRI, dan anak-anak KNPB harus sadar dan pandai membaca situasi.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan,

Pada Tanggal: 17 Desember 2012

Amunggut Tabi, Leut. Gen. TRWP

BRN: A. 018676

December 17, 2012 1

Kapankah Konflik di Atas Tanah Papua Berakhir

Jayapura—“Kami berjuang bukan untuk mendirikan negara Papua Merdeka, tapi kemerdekaan Papua Barat yang sudah ada supaya dikembalikan. Ingat kami rakyat Papua Barat tidak mendirikan negara di atas negara. Tapi pihak lain yang mendirikan negara di dalam negara Papua Barat. Jadi pihak lain yang mendirikan negara di dalam negara Papua Barat. Hak inilah yang harus diluruskan.

Begitulah kutipan wawancara dengan mendiang Theys Hiyo Elluay dalam buku berjudul, Babak Baru Perlawanan Orang Papua yang ditulis mantan Pemimpin Redaksi (Pemred) Tabloid Jubi, Mohammad Kholifan.

Elluay lebih mendorong perjuangan meluruskan sejarah Bangsa Papua dan memilih jalan damai lewat politik sopan santun. Bahkan salah satu pentolan Presidium Dewan Papua(PDP) lebih mengutamakan perjuangan harus melalui beberapa tahap.

Pertama, dialog terbuka antara masyarakat Papua Barat di Jakarta dengan masyarakat Papua di Provinsi Irian Jaya. Kedua dialog nasional antara masyarakat Papua Barat dengan Presiden BJ Habibie. Hasilnya tim seratus menghadap Presiden BJ Habibie.

” Pulang dan renungkan,”

pesan mantan Presiden BJ Habibie kepada tim seratus dari Provinsi Irian Jaya.

Ketiga, dialog, internasional antara Pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.

“Jadi kalau sudah merdeka perjuangan Papua Merdeka selesai,”

kata almarhum Theys Hiyo Elluay. Sayangnya Elluay harus tewas sebelum menyelesaikan semua agenda dan cita-citanya untuk mengembalikan hak merdeka orang Papua.

Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya berjudul, Integrasi Politik di Indonesia, menulis jika dikaji dalam perpekstif sejarah, maka puncak permasalahan integrasi politik Irian Jaya bermula pada perbedaan pendapat antara pihak Indonesia dan Belanda di dalam Konfrensi Meja Bundar(KMB) pada akhir 1949. Akibatnya kedua belah pihak bertekad untuk memperkuat posisi masing-masing.

Seiring dengan meningkatnya tekanan-tekanan militer Indonesia, pada April 1961 Belanda mendirikan Dewan Nieuw Guinea atau Nederlands Niueuw Guinea Raad. Pemerintah Belanda di Nederland Nieuw Guinea juga mendirikan pendidikan bagi calon Pamong Praja, mendirikan Polisi Papua dan Batalion Papua.

Melangkah lebih jauh lagi tulis Prof Dr Nazaruddin Sjamsudin, Belanda membentuk pula Komite Nasional Papua yang menggantikan Dewan Nieuw Guinea. Komite ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka.

Perkembangan Komite Nasional Papua dan penaikan bendera Bintang Kejora bersanding dengan Bendera Belanda di Kota Hollandia (Jayapura sekarang) pada 1 Desember 1961. Momen inilah yang membuat Presiden Sukarno pada 19 Desember 1961 mengomandokan Trikora( Tiga Komando Rakyat) di alun-alun Jogyakarta antara lain memerintahkan penggagalan pembentukan pembentukan negara Papua.

Pemerintah Indonesia dan Belanda sama-sama berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pilihan bagi rakyat Papua. Indonesia dengan tekadnya mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan Belanda berusaha mendorong Nenderlands Nieuw Guinea menjadi negara merdeka melalui proses dekolonisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI), Muridan Wijoyo menjelaskan Pepera itu digelar untuk menjalankan perintah dari perjanjian New York pada 1962, yang menyebutkan untukmemastikan apakah Papua bagian dari NKRI atau bukan harus dilakukan Pepera. Pepera 1969 dihadiri sebanyak 1025 anggota Dewan Musyawrah Pepera(DMP) termasuk alm Theys Hiyo Elluay yang juga ikut sebagai perwakilan rakyat Papua. Berbeda dengan Muridan Wjoyo, penelitian ilmiah Prof. Dr. Droglever dari negeri Belanda telah menyimpulkan kalau Penentuan Pendapat Rakyat Pepera), 1969 tidak demokratis, cacat hukum dan moral(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Monday, December 17th, 2012 | 20:22:04, TJ

December 17, 2012 1

Main Api Pakai “Pa’ndo”, Jangan Pakai Tangan!

Setelah Mako Musa Tabuni ditembak, dan beberapa aktivis KNPB ditangkap, NKRI tidak tinggal diam, terus-menerus menggallakkan operasi militer memberantas organisasi dan aktivis Papua Merdeka di seluruh dunia. Gen. TRWP Mathias Wenda telah berkali-kali memberikan peringatan-peringantan, juga menyinggung apa yang pernah dikatakannya termasuk kepada Alm. MakoTabuni.

Kini giliran Sekretaris-General TRWP: “Jangan pakai tangan kalau main api, nanti tangan terbakar, itu anak kecil jenis apa itu, kalau main api haris pakai “Pa’ndo”, atau jepit-jepit yang biasa kita pakai waktu bakar batu di kampung untuk mengambil batu-batu yang sudah dipanaskan atau untuk mengambil ubi dari dalam api.”

Berikut petikan wawancaranya yang dilakukan PMNews per telepon seluler tadi pagi.

PMNews: Halo, selamat Pagi, Jenderal, kami minta waktu untuk tanya-jawab sendikit.

Leut. Gen. Amunggut Tabi (TRWP): Selamat pagi, Salam Hormat, Papua Merdeka! Silahkan apa yang mau ditanyakan?

PMNews: Terkait berbagai kasus penembakan, pengejaran, penangkapan dan pemenjaraan aktivis dan tokoh Papua Merdeka yang belakangan ini marak terjadi di tanah air Apa pandangan TRWP terhadap berbagai peristiwa ini?

TRWP: Sudah berulangkali Panglima kami General Wenda katakan, kita menghadapi penjajah yang pertama ia bekas dijajah, kedua negara yang tidak tahu menjajah, ketiga, karena kita dijajah oleh negara yang pada tingkatan tertentu masih dijajah. Jadi masalahnya berlapis, bukan seperti masalah-masalah yang dulu dihadapi NKRI, Afrika Selatan, atau India.

Nah, karena itu, terkait dengan apa yang belakangan ini terjadi, kita jangan terlalu termakan oleh bola yang dilempar musuh, itu permainan jenis apa? Kita mainkan bole kita sendiri, kendalikan bola kita, dan arahkan bola kita ke arah yang kita mau. Jangan kita ikut lari mengejar lawan dari belakang, seolah-olah kita mengejar sambil mendukng dari belakang. Akhirnya kita bukannya kelihatan berhadapan dengan musuh tetapi justru mengejar dari belakang dalam rangka mendukung apa yang dilakukan lawan.

Artinya apa? Artinya “Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu!” Jangan Anda terlalu terpancing dengan apapun yang dilakukan NKRI lalu mencoba bertanya kesana-kemari seolah-olah untuk meminta kita harus memberikan tanggapan atau sikap terhadap itu.

PMNews: Terimakasih. Kami sebenarnya belum tanyakan mendalam, tetapi TRWP sudah menjawab terlanjur, tetapi kami tanyakan lanjut. Apakah maksudnya di sini bahwa biarkan NKRI mengejar dan membunuh, tetapi perjuangan tetap jalan terus dan tidak perlu disikapi oleh TRWP?

TRWP: TRWP tidak bernyanyi di atas panggung orang lain. Kita punya panggung sendiri, kita tidak mencari-cari panggung juga. Bukan hanya persoalan sikap TRWP terhadap peristiwa-peristiwa penembakan, penangkapan dan pemenjaraan, tetapi termasuk persoalan Dialogue, Pemekaran, Pilkada, Peringatan 1 Desember, HUT 1 Juli, dan sebagainya dan seterusnya.

Sekali lagi, “Jangan berpantun di atas panggung orang lain, buat panggung sendiri, dan berpantun di atas panggung sendiri.”

PMNews: Di sini ada ilustrasi dua, kedua-duanya bermaksud sama. Tetapi kami tidak jelas mendapatkan gambaran tentang sikap TRWP terhadap misalnya kasus penembakan Mako Tabuni.

TRWP: Penembakan anak-anak yang berjuang secara damai, tanpa bukti yang jelas, tanpa proses pembuktian yang sah dan menurut hukum, tanpa prosedur operasional yang rasional seperti ini telah dikutuk oleh semua pihak, termasuk oleh TRWP. Ini perbuatan biadab, tidak bertanggungjawab, dan ala teroris. Tetapi kita tidak boleh larut dalam insiden-insiden seperti ini dalam sebuah perjuangan kemerdekaan, karena kalau kita larut ke dalamya, maka kita akan ketinggalan kereta. Jarum jam terus berputar, perjuangan terus berjalan. Yang gugur di medan perjuangan, kita kuburkan dan semetkan tanda pahlawan kepada mereka, dan yang masih tersisah hidup ini harus terus lanjut, maju memperjuangkan aspirasi bangsa Papua.

PMNews: Kami masih mau gali lagi tentang kedua ilustrasi tadi.

TRWP: Keduanya sudah cukup jelas. Permainan ini kita harus lakukan dengan rasionalisasi, strategi dan taktik, bukan kita bertempur membabi-buta. Kita sudah lama bermain emosional, sporadis dan “segmented”, sehingga perjuangan kita sudah memakan waktu lebih lama daripada teman-teman kita di Timor Leste. Mereka mulai berjuang sepuluh tahun setelah kita mulai, tetapi sudah merdeka lebih duluan.

PMNews: Artinya jelas ada yang salah dalam perjuangan Papua Merdeka. Dan salah satu kesalahan itu ialah tidak rasional, begitu?

TRWP: Kita sedang menghadapi negara bekas dijajah, belum tahu menjajah dan masih dijajah tadi. Jadi kita harus tahu pendekatan mana yang paling tepat, kapan paling tepat, bagaimana paling tepat. Perang tidak harus dengan tembakan M16 atau AK, atau meriam, perang terjadi dalam berbagai bentuk. Anda juga sedang berperang dengan wawancara ini. Semua pihak berperang, di kota, di kampung, di hutan, di mana-mana.

Jadi, kita harus cocokkan antara lawan yang kita hadapi dan alat yang dapat kita pakai untuk menghadapinya, sama dengan seorang pelatih sepak-bola yang merangcang strategi untuk menghadapi lawan di lapangan. Tentu saja sebelum mengenal lawan, kita mengenal diri sendiri dulu, terutama kekurangan dan kelebihan, lalu pandai membaca peluang dan momentum, atau kalau bisa menciptakan peluang dan momentum sendiri.

PMNews: Maksudnya kita harus merubah pendekatan kita?

TRWP: Pendekatan kita sudah bagus, cuma masalah sekarang ialah kita punya strategi dan taktik yang jitu, dan kedua, masing-masing kita memiliki taktik dan strategi yang berbeda-beda sehingga tidak saling singkron dan tidak saling mendukung.

PMNews: Jadi, semuanya harus bersatu?

TRWP: Bersatu apa lagi, semua sudah bersatu sejak Proklamasi 1 Juli 1971, bahkan sebelum itu, begitu ada cita-cita bersama untuk PAPUA MERDEKA, di situ sudah ada persatuan dan kesatuan. Jadi tidak perlu ada upaya-upaya persatuan dan kesatuan, seolah-olah orang Papua terpecah-belah dan baku bunuh kiri-kanan. Kita tidak begitu, bukan?

Orang Papua tidak saling bertabrakan satu sama lain. Kita hanya berbeda dalam pendekatan-pendekatan kita. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini secara khusus kami berikan masukan.

Dalam semua yang kita lakukan, kita semuanya tidak perlu saling menyalahkan atau saling membenarkan diri. Kita semua berposisi sama sebagai bangsa Papua, bertanah air Papua, bernegara West Papua dan sependeritaan di dalam penjajahan Belanda dan NKRI. Yang perlu kita lakukan bukan pembenaran dan penyalahan, karena kebenaran itu mutlak, berdiri sendiri, tidak perlu ada pembela kebenaran, karena ia benar dan terus benar, entah kita benarkan ataupun tidak, ia tetap dan pasti benar. Yang benar ialah bahwa NKRI menjajah bangsa dan tanah Papua, mengeruk kekayaan alam kita, membunuh dan membasmikan orang Papua dan terancam punah dalam beberapa dekade lagi, dan seterusnya.

PMNews: Berarti TRWP tidak memandang KNPB, WPNCL, WPNA, TPN/OPM harus bersatu bersama untuk sama-sama dengan TRWP berjuang untuk Papua Merdeka?

TRWP: Papua Merdeka! News bukan tempatnya untuk memuat jawaban atas pertanyaan ini. Akan tetapi menurut pandangan TRWP, semua organisasi yang Anda sebutkan ini semuanya sesama pejuang Papua Merdeka, dipimpin oleh orang Papua, kecuali Barisan Merah-Putih saja yang harus kita basmikan dari Tanah Papua, selain daripada itu ialah organisasi milik orang Papua, dan dipimpin oleh orang Papua, dan bersama-sama berjuang untuk Papua Merdeka jadi tidak perlu ditakuti, apalagi dimusuhi.

PMNews: Apakah ada himbauan kepada mereka menanggapi perkembangan di dalam negeri saat ini?

TRWP: Semua organisasi, semua pemimpin dan aktivis dan seluruh rakyat West Papua punya mata dan telinga, punya hatinurani dan nenek-moyang yang memberikan arah dan perlindungan.

Jadi saya tidak diberi hak oleh Tuhan dan nenek-moyang untuk memaksa siapapun untuk melakukan apapun, termasuk berbagung ke manapun. Tanggungjawab saya ialah “menunjukkan kebenaran” secara rasional, strategis dan profesional, dengan menjauhkan politik panas-panas tahi ayam, politik buru-pungut, dan taktik bernyanyi di berpantun lawan. Itulah sebabnya General Mathias Wenda merasa perlu dibentuk sebuah Sekretariat-General, walaupun dalam organisasi militer manapun jarang ada struktur seperti, sebagai wadah sementara dalam rangka pembenahan menejemen organisasi perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Jadi, TRWP tidak berbicara dialogue dengan NKRI, karena itu tugas OPM. Sama dengan itu, TRWP tidak punya tugas menghimbau organisasi politik manapun yang ada di dalam maupun di luar negeri, seperti nama-nama yang Anda sebutkan tadi. TRWP hanya berbicara tentang perang melawan penjajah, bukan berbicara dengan orang Papua atau berdialogue dengan NKRI.

+++

Setelah ini dilanjutkan dengan pembicaraan-pembicaraan lain yang tidak perlu dimuat dalam berita ini.

+++

PMNews: Selanjutnya apa himbauan secara khusus untuk para tokoh dan aktivis KNPB?

TRWP: Kalau Anda minta himbauan khusus kepada KNPB, yang kami minta jangan main api tanpa Pa’ndo, kalau mau main api harus pakai pa’ndo, supaya biar bara api, biar batu yang telah panas, biar ubi bakar di dalam api atau ditanam di dalam abu panaspun, semuanya bisa diangkat. Kalau kita lakukan semua ini tangan kosong, kita bisa dibilang terganggu secara mental, bisa dibawa ke RS Jiwa di Abepura.

Tidak ada himbauan khusus kepada KNPB karena mereka sudah mengerti maksud daripada semua ilustrasi ini. Ini anak TK-pun akan paham maksudnya, apalagi para sarjana dan mahasiswa yang bergerak di KNPB.

Tadi saya sudah bicara barang-barang yang sangat penting dan pasti mereka akan paham.

PMNews: Apakah TRWP menilai KNPB masih dalam koridor yang diinginkan TRWP dan OPM?

TRWP: Di dalam koridor atau di luar koridor bukan penting. Intisarinya Papua harus merdeka, dan untuk itu harus ada orang yang bergerak untuk itu, dan KNPB melakukan itu dengan jelas dan pasti. Yang panting tiga prinsip tadi, pertama biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu; kedua, jangan berpantun di atas panggung orang lain, dan ketiga, kalau main api harus pakai pa’ndo, jangan pakai tangan.

PMNews: Maaf, harus dijelaskan apa arti pa’ndo?

TRWP: Itu jepit-jepit, atau kayu jepitan yang biasa kita pakai untuk menjepit batu panas, menjepit ubi atau singkong, atau keladi atau jagung atau kacang dari dalam api, untuk membalik-balik atau untuk mengangkat keluar atau untuk memasukkan ke dalam api. Saat bakar-batu atau barapen juga kita pakai Pa’ndo untuk menjepit batu panas.

PMNews: Terimakasih. Sebelum kami menutup, kami coba simpulkan apa yang kami pahami dulu.

Jadi, TRWP tidak punya sikap apa-apa terhadap dinamika politik dan keamanan yang ada di dalam negeri. Kedua, TRWP tidak punya saran secara khusus terhadap KNPB? Secara umum saja ada saran dan himbauan dengan tiga ilustrasi tadi. Begitu?

TRWP: Anda boleh katakan begitu. Tetapi pesan untuk KNPB secara khusus dan organisasi serta pejuang Papua Merdeka pada umumnya sudah jelas tadi. Saya ulangi lagi, pertama perjuangan terus dilanjutkan, sampai titik darah penghabisan, sampai cita-cita luhur bangsa Papua tercapai; kedua, apapun yang terjadi, tidaklah menjadi alasan untuk kita mundur selangkah-pun dari tekad dan cita-cita kita; terakhir, akan tetapi dalam permainan ini kita harus bertindak secara pandai dan lihai: harus ada strategi dan taktik, tidak bermain secara emosional, apalagi membabi-buta.

PMNews: Terimakasih banyak, lain kali kita sambung.

TRWP: Salam hormat, Merdeka Harga Mati! Lain kali kita sambung tentang Panggung dan Pantun tadi.

December 11, 2012 0

Operasi Militer di Papua Banyak Melanggar HAM

Jayapura – Penerapan Operasi Militar di Papua pada masa lalu, diduga mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran HAM.

Hal itu seperti diungkapkan Plt. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits B Ramandey dalam pidatonya terkait dengan perigatan hari HAM ke-64 tahun, tanggal 10 Desember yang di perigatan secara serentak di seluruh dunia, termasuk Papua.

Menurut Frits, Kajian Komnas HAM tentang Daerah Operasi Militer di Tanah Papua menunjukkan banyak hal yang harus dimintai penjelasan dan klarifikasi. Sebut saja, operasi Koteka di Wamena, penculikan sejumlah orang di Puai Sentani, pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan di Mapenduma sebagaimana diungkapkan tim pencari fakta tahun 1998, yang dipimpin Abdul Gafur di Irian Jaya saat itu.

Dikatakan, pembungkaman Grup Mambesak adalah bukti lain bagaimana Negara melakukan intimidasi terhadap masa depan orang Papua tatkala itu. Fakta yang tak dapat dielakan oleh praktek militer di Papua adalah penculikan dan pembunuhan pemimpin Papua Theys Hiyo Eluay, tetapi kita harus yakin bahwa waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Zaman berubah. Rezim orde baru dengan segala otoriternya berakhir dengan adanya gerakan reformasi. Saat itulah kesempatan yang paling berharga bagi orang asli Papua dan semua orang yang ada di Papua untuk menyerukan perubahan termasuk dengan bebas meneriakan nama Papua untuk dikembalikan. Otsus Papua lahir dari perjuangan dan teriakan akan hak asasi manusia dan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terhadap HAM orang Papua. Menyadari akan sikap Negara di waktu lalu itulah, maka dalam rumusan UU Otsus Papua dicantumkan pada pasal 45 tentang kewajiban pemerintah, pemerintah pusat untuk memajukan HAM di tanah Papua.

Oleh karena itu upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. Hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang berkeadilan . Dengan demikian pemahaman dan kesadaran sosial mengenai HAM dapat segera ditingkatkan sebagai basis sosial yang penting dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

“Pada kesempatan yang berbahagian ini saya ingin menunjukan beberapa catatan penting dugaan operasi militer di Irian Barat, Irian Jaya sampai Papua yang sedang di kaji oleh Komnas HAM RI dimana patut diduga akibat operasi-operasi tersebut terjadi dugaan pelanggaran HAM diantaranya. Operasi Jayawijaya (1961-1962), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bharatayudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967), Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969), Operasi Tumpas (1967-1970),”

katanya.

Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA

Operasi-operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan OPM. Operasi-operasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi Pamungkas (1971-1977) Operasi Koteka (1977-1978)

Di areal PT. Freeport di Timika pada Juli 1977, penduduk yang ditengarai OPM melancarkan serangan ke pipa-pipa dan fasilitas milik PT.Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu yang menyengsarakan masyarakat, merampas tanah ulayat masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup. ABRI membalas perlawanan ini dengan menyerang kelompok OPM dari udara mempergunakan pesawat Bronco OV-10. Operasi Senyum (1979-1980), Operasi Gagak I (1985-1986) Operasi Gagak II (1986), Operasi Kasuari I (1987-1988), Operasi Kasuari II (1988-1989) Operasi Rajawali I (1989-1990), Operasi Rajawali II (1990-1995)

Dari operasi-operasi tersebut patut diduga ratusan orang menjadi korban baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri.

1.0. Kebijakan Penempatan Transmigrasi

Pemerintah menempatkan transmigrasi dari berbagai daerah di luar Papua masuk ke Papua dengan , alasan pemerataan penduduk haruslah diapresiasi karna ada transformasi pengetahuan dan ketrampilan. Tapi yang sangat disayangkan adalah kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat lokal di Papua dengan segala hak-hak ulayatnya. Pemerintah mengabaikan peran pemimpin lokal sehinga belakangan terjadi banyak aksi kekerasan yang diduga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa para transmigran di Arso, di Merauke. Penyanderaan Kelompok Marten Tabo 1978 terhadap Ketua DPRD Irian Jaya Pendeta Wilem Mayoali, bersama 3 orang petinggi Kodam Cenderawasih adalah bukti ketidak puasan masyarakat sipil atas kehadiran Transmigrasi di sekitar wilayah Jayapura.

1.1. Kebijakan Operasi Klandensten 1997-an

Ketika reformasi mulai bergulir 1997, di seantero nusantara berbagai daerah mulai bergolak. Aceh dan Papua sebagai daerah konflik masyarakat kemudian memanfatkan situasi reformasi untuk menyampaikan aspirasi merdeka kepada pemerintah dan masyarakat internasional melalui LSM. Pemerintah kemudian mengeluarkan dokumen operasi tertutup untuk mengikuti semua pemimpin dan para aktivis HAM dan Demokrasi. Hasilnya, patut diduga penculikan dan pembunuhan pemimpin masyarakat bangsa Papua Theys Hiyo Eluai tahun 2001. Juga penculikan dan penghilangan sopir Theys H Eluay, Aristotoles Masoka, yang sampai saat ini belum juga ditemukan keberadaannya. Kasus Wamena dan Waisior yang suda di tindak lanjuti Komnas HAM namun masih tertahan di Kejaksaan Agung semua ini menunjukan jalan panjang menuju penegakan HAM yang di harapkan masyarakat di tanah Papua.

1.2. Kebijakan operasi Pemekaran

Dalam catatan Komnas HAM Papua lima tahun terahir, fenomena konflik sosial menunjukan intensitasnya yang semakin tinggi dan sudah memasuki suatu situasi hak asasi yang memprihatinkan. Komnas HAM Papua mencatat kurang lebih 121 masyarakat sipil korban meninggal dunia akibat konflik pemilihan kepala daerah, belum termasuk korban luka dan kerugian material lainnya. Situasi konflik sosial diduga akibat kepentingan para calon kepala daerah yang tidak lolos pilkada, juga partai politik yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut.

Konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat akibat pemekaran dan pemilihan kepala daerah di Papua merupakan potensi pelangaran HAM yang setiap saat mengancam rasa aman masyarakat, juga keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

Insiden-insiden kekerasan bersenjata di Papua mengalami kecenderungan meningkat. Dari aksi aksi kekerasan bersenjata tersebut, sepanjang tahun 2012 tercatat telah menelan kurang lebih 16 korban jiwa, baik masyarakt sipil maupun aparat TNI/POLRI.

Komnas HAM sebagai lembaga Negara tentu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memulihkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Negara dengan cara mengungkapkan berbagai kebijakan yang diduga terjadi pelanggaran HAM.Namun demikian, pengungkapan situasi masa lalu tersebut adalah semata-mata untuk menjadi cermin bagi pemerintah untuk melakukan kewajibannya terhadap masyarakat. Dengan begitu, masyarakat kembali mempercayai pemerintah dan kemudian memberikan dukungan bagi kuatnya legitimasi penyelengaraan pemerintahan.

Dikatakan, harus diakui Otonomi khusus Papua telah memberikan dampak pembagunan yang signifikan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan identitas masyarakat adat di Papua, Sayangnya, masih ada konflik agraria yang terjadi dihampir seantero tanah Papua,. Dengan tema hari HAM internasional tahun 2012 yaitu Korporasi dan HAM, maka dalam konteks Papua kita patut memberikan perhatian kepada keberadaan perusahan-perusahan multi nasional seperti PT.Freeport dan BP Tanggu agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Bukan itu saja, tapi pemberdayaan masyarakat lokal haruslah menjadi perhatian dan pelestarian lingkungan hidup menjadi mutlak dilakukan. Usaha pangan di MIFE Merauke telah membuat konflik dengan masyarakat lokal haruslah menjadi perhatian pemerintah agar pengembangan usaha MIFE tidak meminggirkan masyarakat lokal. Berbagai tanah-tanah peninggalan pemerintah Belanda yang di kuasasi secara sepihak oleh pemerintah,TNI dan Polri masih saja diadukan masyarakat kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti tentang hak kepemilikannya yang sampai saat ini belum ada kompensasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua menyampaikan bahwa terdapat 70 kampung di Papua tidak memiliki Sekolah. Ini sangat mengagetkan dan patut diduga telah terjadi pembiaran atas terpenuhinya hak ribuan anak atas atas pendidikan. Karena itu, Komnas HAM Papua mendesakan pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan biaya pendidikan yang dialokasihkan dalam otonomi khusus. Situasi serupa patut di duga terjadi juga dalam pelayanag kesehatan bagi masyarakat di Papua.

Dalam laporan yang diterima Komnas HAM, banyak pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat cenderung memperkaya diri dengan menyalagunakan kewengan yang dimilikinya. Hal ini haruslah menjadi perhatian kita bersama dan karena itu Komnas HAM menyerukan agar masyarakat di Papua haruslah mengambil bagian dalam memberantas praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Polda Papua yang sedang giat mengungkap korupsi.

Di tahun 2012 Komnas HAM mencatat telah terjadi eskalasi kekerasan yang meningkat, baik yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), oknum aparat Kepolisian, atau pun TNI dengan dalih memberantas kelompok Orang Tak dikenal. Situasi ini tentu meresahkan masyarakat sehinga hak rasa aman menjadi terabaikan. Tekanan yang dialami oleh Direktur Kontras Papua ibu Olga Hamadi, ketika melakukan pra-peradilan terhadap Kepolisian Jayawijaya di Wamena adalah suatu keadaan yang dapat mengancam kerja-kerja aktivitas HAM dan Demokrasi. Hal ini haruslah disikapi serius. Karenanya, Komnas HAM Papua menyerukan kepada masyarakat sipil agar memahami kerja-kerja para aktivis HAM yang akan menyuarakan dan membela hak-hak konstitusi masyarakat sipil.

Menjelang pemilihan Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, Komnas HAM menyerukan agar masyarakat sipil tidak terprovokasi oleh berbagai dalil dan kepentingan politik kelompok kepentingan yang dapat menimbulkan ekses kekerasan, kepada para aktor politik untuk tidak menyeret masyarakat sipil dalam kepentingan sesaat, tetapi sebaiknya kita bersama mempersiapkan masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara bermartabat.

Komnas HAM Papua juga memandang penting dilakukannya dialog secara bermartabat sebagai langka strategis dalam menyelesaikan konflik diantara masyarakat tapi juga antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk peringatan hari HAM 10 Desember 2012, selain tema Internasional Korporasi dan HAM, tema kampanye HAM di Papua yang dipilih Perwakilan Komnas HAM Papua adalah “Jadikan HAM tanda Solidaritas Sosial untuk semua”. Tema ini adalah suatu refleksi bersama untuk mendorong pemajuan, promosi dan penegakan HAM di Papua.

Saya menyerukan kepada semua pihak untuk saling menghormati dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya dan harus menghindari pemaksaan kehendak terhadap satu dengan yang lain. Berangkat dari berbagai konflik sosial yang berbuntut pada aksi kekerasan yang menelan korban jiwa, tentu rakyat sipil tidak boleh memaksa kehendak kepada Polri dan TNI. Tetapi, POLRI dan TNI juga tidak boleh merespon aksi masyarakat sipil dengan berlebihan dan menggerakan kekuatan penggunaan senjata yang mengakibatkan korban pada kelompok masyarakat sipil. Begitu juga halnya pengusaha, boleh bermitra dengan pemerintah tetapi tidak boleh bermitra untuk mengerogoti uang rakyat karena akhirnya rakyat juga akan marah. “Dalam hasil kajian Komnas HAM di beberapa daerah pengusaha justru memainkan hal-hal strategis sebagai akibat dari proses pemilihan kepala secara langsung ini akibat pinjaman uang oleh kandidat kepada pengusaha,”katanya.(don/don/l03)

Senin, 10 Desember 2012 09:56, Binpa

December 10, 2012 0

Category: Media SPM

Dukungan Vanuatu Melemah karena Kiprah Deplu Penjajah di Kawasan Pasifik Selatan Membanggakan?

Diaz Gwijangge : Dialog Adalah Solusi Penyelesian Masalah Papua

Penyelesaian Kasus HAM Versi Elsham Papua

OPM Kutuk Pembunuhan Hubert Mabel

TPN-OPM Siap Perjuangkan Hak Politik Papua

Pdt. Socratez Sofyan Yoman Akan Kembali Luncurkan Buku

Dari Markas Pusat Pertahanan TRWP: Berdukacita atas Tewasnya Hubert Mabel

Kapankah Konflik di Atas Tanah Papua Berakhir

Main Api Pakai “Pa’ndo”, Jangan Pakai Tangan!