Operasi Militer di Papua Banyak Melanggar HAM

Jayapura – Penerapan Operasi Militar di Papua pada masa lalu, diduga mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran HAM.

Hal itu seperti diungkapkan Plt. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits B Ramandey dalam pidatonya terkait dengan perigatan hari HAM ke-64 tahun, tanggal 10 Desember yang di perigatan secara serentak di seluruh dunia, termasuk Papua.

Menurut Frits, Kajian Komnas HAM tentang Daerah Operasi Militer di Tanah Papua menunjukkan banyak hal yang harus dimintai penjelasan dan klarifikasi. Sebut saja, operasi Koteka di Wamena, penculikan sejumlah orang di Puai Sentani, pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan di Mapenduma sebagaimana diungkapkan tim pencari fakta tahun 1998, yang dipimpin Abdul Gafur di Irian Jaya saat itu.

Dikatakan, pembungkaman Grup Mambesak adalah bukti lain bagaimana Negara melakukan intimidasi terhadap masa depan orang Papua tatkala itu. Fakta yang tak dapat dielakan oleh praktek militer di Papua adalah penculikan dan pembunuhan pemimpin Papua Theys Hiyo Eluay, tetapi kita harus yakin bahwa waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Zaman berubah. Rezim orde baru dengan segala otoriternya berakhir dengan adanya gerakan reformasi. Saat itulah kesempatan yang paling berharga bagi orang asli Papua dan semua orang yang ada di Papua untuk menyerukan perubahan termasuk dengan bebas meneriakan nama Papua untuk dikembalikan. Otsus Papua lahir dari perjuangan dan teriakan akan hak asasi manusia dan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terhadap HAM orang Papua. Menyadari akan sikap Negara di waktu lalu itulah, maka dalam rumusan UU Otsus Papua dicantumkan pada pasal 45 tentang kewajiban pemerintah, pemerintah pusat untuk memajukan HAM di tanah Papua.

Oleh karena itu upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. Hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang berkeadilan . Dengan demikian pemahaman dan kesadaran sosial mengenai HAM dapat segera ditingkatkan sebagai basis sosial yang penting dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

“Pada kesempatan yang berbahagian ini saya ingin menunjukan beberapa catatan penting dugaan operasi militer di Irian Barat, Irian Jaya sampai Papua yang sedang di kaji oleh Komnas HAM RI dimana patut diduga akibat operasi-operasi tersebut terjadi dugaan pelanggaran HAM diantaranya. Operasi Jayawijaya (1961-1962), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bharatayudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967), Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969), Operasi Tumpas (1967-1970),”

katanya.

Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA

Operasi-operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan OPM. Operasi-operasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi Pamungkas (1971-1977) Operasi Koteka (1977-1978)

Di areal PT. Freeport di Timika pada Juli 1977, penduduk yang ditengarai OPM melancarkan serangan ke pipa-pipa dan fasilitas milik PT.Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu yang menyengsarakan masyarakat, merampas tanah ulayat masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup. ABRI membalas perlawanan ini dengan menyerang kelompok OPM dari udara mempergunakan pesawat Bronco OV-10. Operasi Senyum (1979-1980), Operasi Gagak I (1985-1986) Operasi Gagak II (1986), Operasi Kasuari I (1987-1988), Operasi Kasuari II (1988-1989) Operasi Rajawali I (1989-1990), Operasi Rajawali II (1990-1995)

Dari operasi-operasi tersebut patut diduga ratusan orang menjadi korban baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri.

1.0. Kebijakan Penempatan Transmigrasi

Pemerintah menempatkan transmigrasi dari berbagai daerah di luar Papua masuk ke Papua dengan , alasan pemerataan penduduk haruslah diapresiasi karna ada transformasi pengetahuan dan ketrampilan. Tapi yang sangat disayangkan adalah kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat lokal di Papua dengan segala hak-hak ulayatnya. Pemerintah mengabaikan peran pemimpin lokal sehinga belakangan terjadi banyak aksi kekerasan yang diduga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa para transmigran di Arso, di Merauke. Penyanderaan Kelompok Marten Tabo 1978 terhadap Ketua DPRD Irian Jaya Pendeta Wilem Mayoali, bersama 3 orang petinggi Kodam Cenderawasih adalah bukti ketidak puasan masyarakat sipil atas kehadiran Transmigrasi di sekitar wilayah Jayapura.

1.1. Kebijakan Operasi Klandensten 1997-an

Ketika reformasi mulai bergulir 1997, di seantero nusantara berbagai daerah mulai bergolak. Aceh dan Papua sebagai daerah konflik masyarakat kemudian memanfatkan situasi reformasi untuk menyampaikan aspirasi merdeka kepada pemerintah dan masyarakat internasional melalui LSM. Pemerintah kemudian mengeluarkan dokumen operasi tertutup untuk mengikuti semua pemimpin dan para aktivis HAM dan Demokrasi. Hasilnya, patut diduga penculikan dan pembunuhan pemimpin masyarakat bangsa Papua Theys Hiyo Eluai tahun 2001. Juga penculikan dan penghilangan sopir Theys H Eluay, Aristotoles Masoka, yang sampai saat ini belum juga ditemukan keberadaannya. Kasus Wamena dan Waisior yang suda di tindak lanjuti Komnas HAM namun masih tertahan di Kejaksaan Agung semua ini menunjukan jalan panjang menuju penegakan HAM yang di harapkan masyarakat di tanah Papua.

1.2. Kebijakan operasi Pemekaran

Dalam catatan Komnas HAM Papua lima tahun terahir, fenomena konflik sosial menunjukan intensitasnya yang semakin tinggi dan sudah memasuki suatu situasi hak asasi yang memprihatinkan. Komnas HAM Papua mencatat kurang lebih 121 masyarakat sipil korban meninggal dunia akibat konflik pemilihan kepala daerah, belum termasuk korban luka dan kerugian material lainnya. Situasi konflik sosial diduga akibat kepentingan para calon kepala daerah yang tidak lolos pilkada, juga partai politik yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut.

Konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat akibat pemekaran dan pemilihan kepala daerah di Papua merupakan potensi pelangaran HAM yang setiap saat mengancam rasa aman masyarakat, juga keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

Insiden-insiden kekerasan bersenjata di Papua mengalami kecenderungan meningkat. Dari aksi aksi kekerasan bersenjata tersebut, sepanjang tahun 2012 tercatat telah menelan kurang lebih 16 korban jiwa, baik masyarakt sipil maupun aparat TNI/POLRI.

Komnas HAM sebagai lembaga Negara tentu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memulihkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Negara dengan cara mengungkapkan berbagai kebijakan yang diduga terjadi pelanggaran HAM.Namun demikian, pengungkapan situasi masa lalu tersebut adalah semata-mata untuk menjadi cermin bagi pemerintah untuk melakukan kewajibannya terhadap masyarakat. Dengan begitu, masyarakat kembali mempercayai pemerintah dan kemudian memberikan dukungan bagi kuatnya legitimasi penyelengaraan pemerintahan.

Dikatakan, harus diakui Otonomi khusus Papua telah memberikan dampak pembagunan yang signifikan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan identitas masyarakat adat di Papua, Sayangnya, masih ada konflik agraria yang terjadi dihampir seantero tanah Papua,. Dengan tema hari HAM internasional tahun 2012 yaitu Korporasi dan HAM, maka dalam konteks Papua kita patut memberikan perhatian kepada keberadaan perusahan-perusahan multi nasional seperti PT.Freeport dan BP Tanggu agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Bukan itu saja, tapi pemberdayaan masyarakat lokal haruslah menjadi perhatian dan pelestarian lingkungan hidup menjadi mutlak dilakukan. Usaha pangan di MIFE Merauke telah membuat konflik dengan masyarakat lokal haruslah menjadi perhatian pemerintah agar pengembangan usaha MIFE tidak meminggirkan masyarakat lokal. Berbagai tanah-tanah peninggalan pemerintah Belanda yang di kuasasi secara sepihak oleh pemerintah,TNI dan Polri masih saja diadukan masyarakat kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti tentang hak kepemilikannya yang sampai saat ini belum ada kompensasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua menyampaikan bahwa terdapat 70 kampung di Papua tidak memiliki Sekolah. Ini sangat mengagetkan dan patut diduga telah terjadi pembiaran atas terpenuhinya hak ribuan anak atas atas pendidikan. Karena itu, Komnas HAM Papua mendesakan pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan biaya pendidikan yang dialokasihkan dalam otonomi khusus. Situasi serupa patut di duga terjadi juga dalam pelayanag kesehatan bagi masyarakat di Papua.

Dalam laporan yang diterima Komnas HAM, banyak pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat cenderung memperkaya diri dengan menyalagunakan kewengan yang dimilikinya. Hal ini haruslah menjadi perhatian kita bersama dan karena itu Komnas HAM menyerukan agar masyarakat di Papua haruslah mengambil bagian dalam memberantas praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Polda Papua yang sedang giat mengungkap korupsi.

Di tahun 2012 Komnas HAM mencatat telah terjadi eskalasi kekerasan yang meningkat, baik yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), oknum aparat Kepolisian, atau pun TNI dengan dalih memberantas kelompok Orang Tak dikenal. Situasi ini tentu meresahkan masyarakat sehinga hak rasa aman menjadi terabaikan. Tekanan yang dialami oleh Direktur Kontras Papua ibu Olga Hamadi, ketika melakukan pra-peradilan terhadap Kepolisian Jayawijaya di Wamena adalah suatu keadaan yang dapat mengancam kerja-kerja aktivitas HAM dan Demokrasi. Hal ini haruslah disikapi serius. Karenanya, Komnas HAM Papua menyerukan kepada masyarakat sipil agar memahami kerja-kerja para aktivis HAM yang akan menyuarakan dan membela hak-hak konstitusi masyarakat sipil.

Menjelang pemilihan Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, Komnas HAM menyerukan agar masyarakat sipil tidak terprovokasi oleh berbagai dalil dan kepentingan politik kelompok kepentingan yang dapat menimbulkan ekses kekerasan, kepada para aktor politik untuk tidak menyeret masyarakat sipil dalam kepentingan sesaat, tetapi sebaiknya kita bersama mempersiapkan masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara bermartabat.

Komnas HAM Papua juga memandang penting dilakukannya dialog secara bermartabat sebagai langka strategis dalam menyelesaikan konflik diantara masyarakat tapi juga antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk peringatan hari HAM 10 Desember 2012, selain tema Internasional Korporasi dan HAM, tema kampanye HAM di Papua yang dipilih Perwakilan Komnas HAM Papua adalah “Jadikan HAM tanda Solidaritas Sosial untuk semua”. Tema ini adalah suatu refleksi bersama untuk mendorong pemajuan, promosi dan penegakan HAM di Papua.

Saya menyerukan kepada semua pihak untuk saling menghormati dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya dan harus menghindari pemaksaan kehendak terhadap satu dengan yang lain. Berangkat dari berbagai konflik sosial yang berbuntut pada aksi kekerasan yang menelan korban jiwa, tentu rakyat sipil tidak boleh memaksa kehendak kepada Polri dan TNI. Tetapi, POLRI dan TNI juga tidak boleh merespon aksi masyarakat sipil dengan berlebihan dan menggerakan kekuatan penggunaan senjata yang mengakibatkan korban pada kelompok masyarakat sipil. Begitu juga halnya pengusaha, boleh bermitra dengan pemerintah tetapi tidak boleh bermitra untuk mengerogoti uang rakyat karena akhirnya rakyat juga akan marah. “Dalam hasil kajian Komnas HAM di beberapa daerah pengusaha justru memainkan hal-hal strategis sebagai akibat dari proses pemilihan kepala secara langsung ini akibat pinjaman uang oleh kandidat kepada pengusaha,”katanya.(don/don/l03)

Senin, 10 Desember 2012 09:56, Binpa

December 10, 2012 0

Kontras dan BUK: Ketidakadilan, Trauma dan “Luka Dalam” Masih Ada di Papua

Jayapura — Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) Papua dan Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) merilis, sejak tahun 1967 hingga kini kasus pelanggaran HAM masih bertumpuk, tanpa diproses sesuai hukum yang jelas.

Disebutkan, masyarakat Papua masih mengalami rasa ketidakadilan, luka mendalam dan trauma.

Selanjutnya, seperti dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com di Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Jumat (7/12) siang, disebutkan tiga pelanggaran HAM berat, yaitu Abepura Berdarah tahun 2000, Wasior tahun 2000 dan tahun 2003 di Wamena.

Abepura berdarah, terjadi dinihari 7 Desember 2000, sekitar pukul 01.30 waktu Papua, berawal dari penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap mapolsekta Abepura, jalan Dewi Sartika, sekitar 20 kilometer dari jantung Kota Jayapura.

Dalam insiden itu, Bripka Petrus Eppa tewas bersama tiga warga sipil. Sekitar 100 meter dari Mapolsekta Abepura, rumah toko (ruko) dibakar, selanjutnya OTK membunuh kesatuan pengamanan (satpam) dinas otonom Kotaraja.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 02.30 waktu Papua, dilakukan penyisiran di tiga asrama mahasiswa di Abepura, yaitu asrama mahasiswa Ninmin, asrama Yapen Waropen dan asrama mahasisw Ilaga, serta pemukiman warga sipil di Abepura Pantai, Kotaraja dan Skyline. Saat itu Kapolda Papua adalah Brigjend Polisi Moersoertidarmo Moerhadi D.

Dalam penyisiran di Skyline, Elkius Suhuniap tewas. Sedangkan, John Karunggu dan Orry Dronggi dari asrama Ninmin tewas akibat penyiksaan di Polres Jayapura.

Tahun 2005, Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura. Dalam penyelidikan, terdapat 25 pelaku. Namun jaksa agung MA, Rachman dan Komisi II DPR RI menetapkan Kombes Polisi Johny Wainal Usman sebagai Komandan Satuan Brimob Polda Papua dan AKBP Daud Sihombing sebagai pengendali dan pelaksana perintah operasi.

“Namun dalam proses mendorong kasus tersebut dalam sidang perdana, dalam berkas tidak dicantumkan kondisi, dan kerugian korban. Akibatnya tak ada rehabilitasi dalam berkas pidana dan tidak ada keadilan bagi korban,”

kata Kordinator Kontras Papua, Olga Helena Hamadi.

Sebenarnya, seperti dalam rilis Kontras dan BUK, pelaku berjumlah 25 orang, tetapi disebutkan hanya dua orang. Sementara korban yang berjumlah 105 orang yang dijadikan saksi hanya 17 orang.

Kontras dan BUK menilai, proses peradilan Abepura berdarah 2000 sarat dengan cacat hukum. Mirisnya, seperti dalam rilis, korban tidak diakui sebagai korban walaupun enam korban tewas dalam penyiksaan.

“Sampai saat ini mereka trauma dan luka dalam.”

Peradilan yang dinilai cacat hukum, menyebabkan ketidakpercayaan korban pada hukum. Kekerasan jusrtu mendatangkan luka mendalam.

Pada 8 dan 9 September 2005 di Makasar, Sulawesi Selatan, Majelis Ad Hoc HAM kasus Abepura memvonis bebas Brigjend Polisi Johny Wainal Usman dan Kombes Polisi Daud Sihombing karena dinilai tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM di Abepura.

BUK dan Kontras mendesak Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena karena proses hukum masih tidak jelas di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM Jakarta dan menjelaskan kepada korban sejauh mana tahapannya.

Kontras dan BUK juga mendesak gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua untuk mendorong evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua dan menolak pasukan organik dan non organik serta rasionaliasasi jumlah TNI/Polri di Papua yang akan mengakibatkan korban-korban baru.

Kontras dan BUK juga meminta agar menghentikan penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman demokrasi dan lainnya terhadap warga sipil Papua. (Jubi/Timo Marten)

Friday, December 7th, 2012 | 15:18:40, TJ

December 7, 2012 0

Socrates : 1 Desember Aparat Tak Perlu Berlebihan

JAYAPURA – Untuk menyikapi momen tanggal 1 Desember yang oleh orang Papua setiap tahun diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, menurut Socratez S Yoman, aparat hendaknya tidak menyikapi secara berlebihan. “ Aparat keamanan tidak usah berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, berarti ada apa ini di Papua,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua, Selasa (27/11).

Saat disinggung tentang polemik yang terjadi, baik itu antara orang asli Papua maupun pihak lain, menurut Socratez polemik tersebut tidak perlu terjadi. “Kenapa musti dijadikan polemik. Kalau rakyat Papua mau memperingati dan merayakan 1 Desember ya silahkan to. Itu tidak masalah sebenarnya. Asal tidak mengganggu ketenangan orang lain,” ujarnya.

Kalau hal itu dilakukan dengan berdoa atau ibadah, menurutnya tidak perlu dipermasalahkan. Kecuali kalau melakukannya dengan meneteror orang ataupun mengintimidasi orang. “Tidak mungkin orang Papua mau menghancurkan negerinya sendiri. Masak orang Papua mau mengacaukan daerahnya sendiri, itu tidak mungkin,” tandasnya. Dikatakan, sebagai seorang pendeta ia telah belajar banyak tentang sejarah, terutama sejarah Tanah Papua, untuk mencari kebenaran. “Saya belajar dari buku-buku Prof Drooglever tentang Pepera, ini kan menyatakan bahwa 1 Desember itu sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua, di situ lagu kebangsaan diciptakan, disitu ada bendera, dan lain-lain,” ungkapnya.

Hal itu yang menurutnya kemudian dibubarkan oleh Negara, sebagaimana dikatakan Ir Soekarno, ‘bubarkan Negara boneka buatan Belanda’. “ Ini kan berarti memang Papua sebagai suatu Negara. Saya kira ini kita harus terbuka dan jujur. Tidak boleh menipu,” tandasnya lagi.

Pemerintah dimintanya jangan menipu orang Papua dan harus jujur mengakui hal itu. “Saya dalam hal ini bicara sebagai pemimpin umat. Saya bicara tentang kebenaran. Saya bukan orang politisi, tapi saya seorang gembala,” ungkapnya.
Tentang harapannya sebagai solusi atas permasalah tersebut, Socrates mengharapkan agar semua pihak dapat mempelajari sejarah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jurjurnya.

“Saya harap pemerintah dan rakyat papua semuanya, mari pelajari sejarah Papua ini baik-baik, secara obyektif, secara jujur dan terbuka. Kita tidak usah bikin seperti hantu yang menakutkan begitu,” harapnya.

Sehingga, menurutnya sejarah tersebut tidak menindas kita, tidak seperti hantu yang menakutkan.

“Jangan sejarah itu dijadikan sebagai obyek yang orang kemudian mengambil keuntungan di situ. Tidak boleh,” ujarnya.
Ia pun bertanya-tanya, mengapa hingga 50 tahun berlalu Pemerintah tidak mengakui fakta sejarah yang dikemukannya tersebut.

“Ada kebenaran-kebenaran yang digelapkan, yang dibelokkan, dengan menggunakan kekerasan-kekerasan. Orang papua bicara kebenaran lalu dibilang ‘oh kamu sparatis, oh kamu makar’ ini satu persoalan,” ungkapnya.

Jadi, menurutnya musti duduk bicara baik-baik, melalui satu jalan dialog antara Indonesia dan Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak yang netral, untuk mencari solusi-solusi yang benar dan bermartabat.

“Tidak bisa mengkalim bahwa Papua bagian dari NKRI, dan juga tidak bisa Papua mengklaim sebagai satu Negara sendiri. Ini kan musti ada pembedahan harus dibedah baik-baik, supaya ini bisa jernih,” ujarnya.

Dikatakan, ia tidak setuju bila dialog tersebut dilakukan dengan kunjungan-kunjungan kemudian bertemu dengan masyarakat, ataupun dialog konstruktif sebagaimana yang beberapa waktu lalu sempat dimunculkan. “Tidak usah polemic, duduk bicara baik-baik. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya pikir itu satu langkah yang bermartabat, bersimpati dan manusiawi. Bukan kunjungan kemudian bicara-bicara, atau dialog konstruktif, bukan itu, tapi dialog yang benar-benar dialog,” terangnya.(aj/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:49, BInpa

December 1, 2012 0

Mewaspadai Stigma Baru (Teroris) Pada Orang Asli Papua

Jayapura — Saya masih ingat, dalam satu diskusi, seorang Jurnaslis Papua mengatakan,

“Sekarang ini, ada indikasi populerkan isu terorisme di Papua. Kita tidak bisa masuk dalam usaha itu. Kita harus mempunyai pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan usaha popularisasi kata teroris. Pilihan kata yang sesuai dengan kenyataan yang ada di Papua,”

kata jurnalis itu serius.

Apakah maksud dari usaha popularisasi isu terorisme di Papua? Apakah yang belakangan ini terjadi? Belum sampai satu bulan, berita-berita yang berhubungan dengan kata teroris mulai bermunculan melalui cerita lisan maupun melalui media massa di Papua. Ledakan bom di Sorong dan penemuan serbuk dan masih banyak lagi temuan-temuan, berujung pada kata TERORIS.

Tak lama kemudian, Papua mengalami pergantian Kapolda. Pergantian ini mendapat reaksi dan tanggapan miring dari warga Papua. Irjen Pol Tito Karnavian, Kapolda Papua yang baru adalah mantan Komandan Densus 88 yang selama ini bertugas memeranggi terorisme di Indonesia.

Di sela-sela reaksi dan berbagai tanggapan Ketua Komnas HAM berkomentar,”Latar belakang Tito itu sebagai modal utama untuk memahami masalah Papua. Pemetaan masalah dan penanganan akan berjalan baik.

“Latar belakang Tito sangat mejamin penyelesaian masalah Papua,”

katanya dalam satu wawancara di Kota Jayapura belum lama ini.

Selang beberapa hari kemudian, berita peledakan bom dan penemuan bom pipa siap ledak di Wamena mewarnai media eletronik dan cetak di Papua bahkan nasional. Berita-berita itu bukan wacana melainkan kenyataan. Kata Teroris makin populer di Papua. Warga pembaca media pasti yakin ada teroris dan ancaman terorisme di Papua. Warga pasti tidak aman dengan kata yang mengandung kejahatan itu.

Pertanyaannya, siapa teroris itu? Ataukah ini hanya popularisasi stigma baru (Teroris) di Papua dari stigma sebelumnya. Stigma sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Separatis, Makar, Orang Tak Dikenal (OTK) dan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), tak mempan, sehingga perlu digantikan dengan istilah baru?

Sekali pun tidak ada data tertulis mengenai dugaan itu, fakta yang ada memberitahukan kita. Pemberitaan media mengenai peledakan bom di Kantor DPRD Jayawijaya, penemuan Bom di sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Wamena selalu menyebut kata-kata “TERORIS”.

Pertanyaan lagi. Apakah ini indikasi pihak keamanan mengiring orang Papua yang tergabung dalam faksi politik sebagai teroris? Oknum-oknum KNPB masuk ke dalam jaringan terorisme? Apa alasan KNPB bergabung dengan jaringan terorisme? KNPB sendiri mengaku tidak mempunyai kepentingan dengan jaringan terorisme. KNPB dengan tegas mengatakan polisi jangan menggiring KNPB ke masalah kriminal dan terorisme. Penemuan Bom di sekretariat KNPB hanyalah skenario politik.

“KNPB menilai pernyataan polda Papua tentang penemuan bom siap ledak di Sekretariat KNPB yang dilansir media lokal hari, Senin (1/10) itu hanyalah skenario politik. KNPB sama sekali tidak tahu dan tidak percaya dengan penemuan bahan peledak siap ledak itu,”

sebagaimana pengakuan KNPB pada tabloidjubi.com.

Kiranya, belum waktunya KNPB mengatakan Indonesia menggiring KNPB ke dalam kelompok teroris. KNPB belum mempunyai data yang valid. Tetapi dengan fakta yang ada, KNPB lebih tepat jika mengatakan Indonesia hendak mereduksi ideologi Papua merdeka yang diyakini oleh KNPB dengan isu terorisme.

Upaya mereduksi ideologi Papua Merdeka dengan isu terorisme bisa saja benar karena dua alasan. Pertama, Indonesia hendak menjaga rahasia kesalahan Australia yang melatih desus 88 dalam rangka pemberantasan terorisme, kemudian faktanya terlibat dalam pemberantasan aktivis Papua. (http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-10-05/densus-88-diimplikasi-dalam-operasi-terhadap-aktifis-di-papua/1025768).

Kedua, Indonesia sedang menipu Australia dalam kerja sama politik luar negeri. Ataukah Indonesia dan Australia bekerja sama dalam politik luar negeri demi kepentingan bersama di Papua. Kepentingan merebut dan mempertahankan kekayaan alam di Papua.

Demi kepentingan itu, Indonesia dan Australia pasti akan terus mengedepankan isu terorisme. Indonesia dan Australia ingin membenarkan tindakan pelanggaran HAM di Papua. Demi pembenaran tindakan, kedua negara ini akan menerapkan pola-pola memerangi terorisme.

Pola-pola terorisme mulai dari peledakan bom, penemuan bom dan penangkapan pemilik bom semakin nyata menunjukkan saling kait-mengkait antara aksi dan reaksi (yang kemungkinan besar dilakukan pihak yang ahli dalam penanggulangan terorisme) .

Itulah sebabnya, kita (semua pihak yang memungkinkan terlibat secara tidak langsung, terutama jurnalis dalam isu terorisme di Papua) perlu waspada dan waspada. Waspada dalam memberitakan kejadian yang mengarah kepada membenarkan pelanggaran HAM, kepada terorisme dan kriminalitas.

Selain itu, jurnalis mesti waspada menetapkan sikap politik. Sikap politik yang manusiawi dengan pemilihan kata-kata pemberitaan, penyelesaian masalah tanpa kekerasan mesti diperhatikan. Yang pasti kekerasan akan melahirkan sebuah kekerasan baru. (Mawel Benny)

Friday, November 16th, 2012 | 15:19:15, www.tabloidjubi.com

November 17, 2012 0

PRD Merauke Merilis Hasil Pembahasan IPWP Di Inggris

Merauke – Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Kabupaten Merauke, Sabtu (10/11) lalu, akhirnya merilis hasil pembahasan pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Inggris yang digelar pada tanggal 23 Oktober lalu. Hasil pembahasan yang disampaikan kepada puluhan rakyat dan ‘bangsa Papua’ di wilayah Merauke ini, berlangsung hikmad dan dinamis di Sekretariat PRD Wilayah Merauke, Sabtu (10/11) siang.Ketua PRD Wilayah Merauke Pangkrasia Yeem mengklaim, pertemuan IPWP itu membahas sejumlah poin penting. Pertama soal menekan Inggris untuk segera mereview pelaksanaan Pepera tahun 1969 karena Pepera tidak mewakili tindakan sejati penentuan nasib sendiri di bawah hukum internasional.Kedua, soal lawatan Presiden Indonesia SBY ke Inggris pada tanggal 31 Oktober-2 Nopember, dimana mereka harus pertanyakan soal kurangnya akses untuk media dan LSM terkait kebutuhan investigasi independen terhadap pembunuhan pemimpin KNPB Mako Tabuni, serta Filep Karma yang dipenjara 15 tahun hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora.

“Dalam pertemuan itu Presiden Indonesia diminta bertanggjung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan penderitaan bagi rakyat Papua Barat melalui ekstrasi sumber daya alam,”

kata Mama Pangki kepada Bintang Papua, usai membacakan hasil pertemuan IPWP.Sambung Mama Pangki, Anggota IPWP dalam pertemuan itu juga mengajukan pertanyaan soal keterlibatan Pemerintah Inggris dengan Densus 88 Indonesia, yang berbasis di Papua Barat. Dimana dana yang didonasikan kepada Densus 88 digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, yakni khususnya terhadap para aktivis kemerdekaan Papua.

“Jadi kehadiran Densus 88 di Papua ini bukan untuk memberantas teroris, tetapi justru menghabiskan akivis kemerdekaan. Dan ini menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut,”

tandasnya.Lebih jelas rakyat Bangsa Papua yang ada di wilayah Selatan Papua patut mengetahui hasil pertemuan IPWP ini, bahkan rakyat pendatang pun juga perlu disampaikan soal itu.

“Karena ini berkaitan dengan kedatangan pemantau dari PBB yang akan ke Papua untuk mengamati Papua,”

pungkasnya. (lea/don/l03)

Senin, 12 November 2012 09:39,

November 12, 2012 1

“Rakyat Papua Sangat Kecewa Kepemimpinan di Papua”

Kamis, 01 November 2012 08:48

Pdt.Lepius Biniluk,S.Th saat diwawancarai wartawan usai menyampaikan khotbahnya pada HUT MRP yang ke-7 Selasa (31/10), kemarin.

JAYAPURA—Sejarah perjalanan UU No 21 Tahun 2001 yang turut melahirkan lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), yang kemudian anggaran otsus dalam jumlah trilyunan digelontorkan pemerintah pusat ke Papua, ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan, yakni membawa damai sejahtera di hati rakyat Papua.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), Pdt.Lipius Biniluk,S.Th bahwa kondisi itu disebabkan karena para pemimpin di tanah Papua mulai dari MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua. bahkan pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan egonya.

Hal lainnya adalah karena terkesan para pemimpin dan masyarakat di tanah Papua telah menghancurkan adat istiadat dan budayanya sendiri, sebagaimana hal itu terjadi pada budaya Yerusalem pada jamannya Nabi Yehemia.

Akibatnya, rakyat masih berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, bahkan rakyat bebas saling bunuh membunuh (termasuk perang antar suku), sementara aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak dalam menghentikan pertumpahan darah yang terjadi. “Impian rakyat asli Papua belum dilaksanakan secara murni dan konsukwen. Cukup sudah sikap saling menghancurkan satu sama lain, jangan lagi menghancurkan adat istiadat dan budaya rakyat di Papua. Rakyat Papua sudah sangat kecewa dengan leadership para pemimpin di tanah Papua ini,” ungkapnya kepada wartawan usai membawa Firman Tuhan pada Ibadah Syukur HUT Majelis Rakyat Papua (MRP) ke-7 di Kantor MRP, Rabu, (31/10).

Dijelaskannya, rakyat Papua membutuhkan pemimpin seperti Nabi Nehemia, yaitu orang yang birokrasi sejati, pemimpin adat sejati, budayawan sejati, dan rohaniwan sejati, yang tidak menyombongkan dirinya, tapi sangat takut dan pada perintah Tuhan.

Dimana, saat Nabi Nehemia menjadi Gubernur Yerusalem, ia tidak menyombongkan dirinya, tetapi setiap harinya berdoa dan berpuasa meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa dan kejahatan rakyat Yerusalem, yang akhirnya melalui Nabi Nehemia Yerusalem dipulihkan secara total, yang akhir ada shaloom (damai sejahtera) Allah terwujud di Yerusalem.

“Kembalilah dan berdoa pada Allah mu, maka Allah mu pasti memulihkan semuanya. Kalau anda berperkara dengan Allah, maka Allah akan berperkara dan memberkati hidup anda. Nehemia tampil dikehancuran budaya bangsanya dan memulihkannya, karena kemurahan Tuhan,” imbuhnya.

Untuk itulah, para pemimpin di tanah Papua harus seperti Nabi Nehemia, jangan suka menipu-nipu rakyat dengan uang dan lainnya, karena hal itu hanya menghancurkan rakyat Papua dan tidak ada kedamaian.

Soal keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP), dirinya menyatakan dengan usia yang ke-7 tahun ini, MRP masih berjalan tertatih-tatih, dan diibaratkan MRP seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Pasalnya, MRP mempunyai kewenangan, hanya saja kewenangan itu dibungkam oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, apalagi MRP tidak memiliki anggaran.

Sebagaimana diketahui, HUT MRP Ke 7 yang jatuh pada 31 Oktober 2012, diperingati dalam sebuah perayaan resepsi bersama yang dihadiri semua unsur pimpinan dan anggota MRP Papua dan undangan lainnya diantaranya hadir juga Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, perwakilan DPRD Kota Jayapura, Gubernur Papua yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Wilem. C.H Rumbino unsur pimpinan TNI dan POLDA yang diwakili Brigjen. Paulus Waterpauw dan undangan lainnya.

Acara resepsi sendiri diawali dengan ibadah yang dipimpin Ketua PGGP, Pdt. Lipius Biniluk. Dalam khotbah kenabiannya, Pendeta Lipius Biniluk menyampaikan, 7 tahun keberadaan Majelis Rakyat Papua di tengah tengah perubahan sistim kemasyarakatan yang radikalisme trasformasi, dimana masyarakat kita butuh seorang figur pemimpin radikal, namun tanpa kekerasan dan mau belajar dari tokoh Nehemia dalam Kitab Perjanjian Lama yang bergumul kepada Tuhan tentang nasib bangsa dan tanah airnya.

Nehemia dalam menghadapi situasi masyarakatnya yang hancur, tak mengeluh kepada manusia, dia tak memberontak melakukan perlawanan, meski struktur struktur budaya masyarakatnya telah dihancurkan, ia merendahkan diri dihadapan Tuhan dan berdoa, karena keyakinannya, hanya Tuhalah yang mampu membawa perubahan dan pembaharuan dalam masyarakatnya itu.

Pendeta Biniluk menyampaikan pesan Nehemia yang dapat dijermahkan, Papua saat ini butuh pemimpin di tengah krisis kepemimpinan di Tanah Papua. Masyarakat di Papua butuh pemimpin radikal yang dapat menterjemahkan keradikalan itu dalam spirit seorang tokoh Nehemia, jangan MRP dibiarkan sendiri, ajak MRP duduk bersama sama untuk bicara masa depan Papua ditengah krisis kepemimpinan di Papua saat ini. Bukti nyata tentang adanya krisis kepemimpinan di Papua dapat dilihat dari belum adanya kepala Daerah, Gubernur yang dipilih dan pelaksanaan Pilgub terulur ulur terus. Hal ini jelas menunjukan adanya krisis kepemimpinan, Papua butuh pemimpin baru yang leandhership.

Namun menjadi pemimpin bukan menggunakan radikalisme semu, melainkan radikalisme pemimpin yang dengan cara keradikalannya itu membawa perubahan di tengah masyarakat Papua. Demikian pesan kenabian singkat yang disampaikan Pendeta Lipius Biniluk dalam ibadah resepsi Hut MRP ke 7. ( nls/Ven/don/LO1)

November 1, 2012 0

KMP3R: Kampus di Papua Bukan Sarang Teroris

http://www.bintangpapua.com/images/stories/2012/OKTober/24/kampus-bukan-teroris-edit.jpg

JAYAPURA—Adanya opini di media massa belakangan ini terkait berbagai isu yang berkembang di Papua, disikapi serius oleh mahasiswa Papua yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R).

Mereka menghimbau kepada semua pihak yang punya kepentingan dan ingin mengacaukan situasi Papua agar tidak menjadikan kampus sebagai tempat berlindungnya.

Dalam keterangan persnya Ketua KMP3R, Kaleb V. B. Woisiri menegaskan, guna menjawab segala permasalahan di Papua diperlukan empat hal prioritas mahasiswa yakni peranan mahasiswa yang berintelek, berkualitas, bermartabat dan bermoral. “Janganlah kita jadikan kampus sebagai tempat pelampiasan emosional kita, mengingat belakangan ini berita di berbagai media aksi – aksi teror begitu marak yang dilakukan oleh kelompok – kelompok yang tidak mengiginkan perdamaian di Papua. Kami himbau kepada teman – teman mahasiswa agar tidak terkontaminasi karena akan mengganggu keamanan orang lain dan itu tindakan melawan hukum,” tegas Kaleb Woisiri, Selasa (23/10) kemarin siang, di Café Donna – Ruko Dok II Jayapura.

Pihaknya juga meminta kepada para DPO (Daftar Pencarian Orang) dan pelaku kriminal lainnya yang telah jadi target pihak penegak hukum, agar tidak mempengaruhi para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Jangan jadikan kampus sebagai sarang pelaku kriminal. Kampus adalah tempat menuntut ilmu. “Kami harap rekan -rekan mahasiswa tidak terprovokasi dan jangan ada kelompok – kelompok tertentu yang masuk ke Kampus dan merugikan mahasiswa. Kampus adalah tempat belajar. Kami bukan pihak hukum yang bisa menvonis, tapi secara abstrak bahwa ada masalah. Jadi teman – teman yang bukan mahasiswa jangan masuk mengganggu ketenteraman dalam kampus,” ujar Woisiri.

Sementara itu, Ketua BEM Uncen Paul Numberi mengatakan, sejak tahun 1962 Uncen memang kampus perjuangan. Mereka yang sering melakukan aksi turun jalan adalah mahasiswa Uncen. Namun ada berbagai warna. “Kami mahasiswa lebih pada kepentingan masyarakat. Tapi kalau ada pemalangan itu ada unsur dari luar. Yang mendasari tindakan segelintir mahasiswa yang tidak bertindak layaknya mahasiswa. Namun harus diakui memang kurangnya pembinaan dari dalam sehingga teman-teman mudah terpengaruh. Dan kami coba ambil langkah benahi dari dalam,” kata Paul Numberi.

Tapi, lanjut dia pada dasarnya dari sekian ribu mahasiswa yang ada di Uncen tidak setuju akan hal itu. Selain itu pihak kampus juga dilematis. Mengambil tindakan tegas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun pihaknya terus berupayah. “Kami menghimbau kepada oknum – oknum yang bukan mahasiswa Uncen dan menjadikan Uncen sebagai tempat persembunyian, kami minta agar tidak lagi mengganggu mahasiswa yang ingin belajar. Kalau di dalam proses perkuliahan ada isu kriminal di kampus akan mengakibatkan ketakutan bagi mahasiswa dan itu menghambat proses belajar mengajar.
Jadi kami minta pihak – pihak dari luar jangan menjadikan kampus sebagai tempat persembunyian. Kami akan menindak tegas oknum – oknum yang mengatasnamankan BEM Uncen untuk kepentingan pribadi dan politik,” ucap Paul Numberi.

Hal senada juga dilontarkan, Menteri, Hukum dan HAM BEM Uncen Paulinus Ohee mengatakan, pemalangan yang terjadi di Uncen selama ini memang dilakukan mahasiswa, tapi hanya segelintir. Sehingga ini harus diklarifikasi. “Jadi banyak kegiatan yang hanya mengatasnamakan mahasiswa. Memang ada mahasiswa tapi hanya segelintir. Mereka hanya dimanfaatkan dan kami pimpinan mahasiswa tidak mengakui itu,” singkat Paul sapaan akrabnya.

Selain itu masih kata dia, di kampus Uncen tidak ada teroris. Sehingga pihaknya tidak ingin ada oknum – oknum yang memperkeruh suasana di Papua. “Untuk Asrama mahasiswa, sedang dilakukan upaya penertiban dan yang bukan mahasiswa akan ditertibkan. Kita dukung itu karena demi kepentingan kita bersama. Tidak semua mahasiswa Uncen itu negatif hanya segelintir saja,” tutur Paulinus Ohee.

Sementara itu, Ketua BEM Umel Mandiri, Yansen Kareth menambahkan, jangan ada pihak yang menjadikan Uncen atau kampus – kampus yang ada di Papua maupun Kota Jayapura, sebagai media atau objek untuk kepentingan politik. “Jangan menggiring mahasiswa ke hal – hal yang negatif. Kami mengharapkan kepada Pimpinan Uncen agar melakukan tindakan tegas karena asrama Uncen saat ini bukan dihuni lagi oleh mahasiswa tapi pihak – pihak lain,” tutup Yansen Kareth. (mir/mdc/don/LO1)

Rabu, 24 Oktober 2012 08:24, BP.com

October 24, 2012 0

Dialog Minta Merdeka itu, Imposible

JAYAPURA – Persoalan Papua yang kian berlarut-larut, terus memunculkan persoalan baru. Ada-ada saja aspirasi yang berkembang belakangan ini. Milsalnya saja ada pihak yang meminta jangan lagi dilaksanakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua (Pilgub) dengan alasan Papua sudah merdeka dan berdaulat, serta adanya pembentukan kerajaan baru di tanah Papua yang ditandai dikukuhkannya Alex Mebri selaku raja di Tanah Papua Tehadap sejumlah masalah ini, mendapat tanggapan serius dari Dekan FISIP Uncen Jayapura yang juga Pengamat Politik di Papua, Prof.DR.Dirk Veplum,MS.

Untuk menyikapi hal itu, sebaiknya Pemerintah Pusat membukan ruang dialog untuk memecahkan akar permasalahan yang sudah mengakar selama ini di tanah Papua, demi mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikannya.

“Kalau ada masalah kan harus ada dialog untuk menyelesaikannya,” tandasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin, (15/10).
Menurutnya, jika dialog dilaksanakan dalam rangka mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, masalah ketidakadilan itu pasti pemerintah pusat mau melaksanakannya, tapi jika dialog untuk meminta referendum atau Merdeka itu imposible (tidaklah mungkin). Ditandaskan demikian, sebab sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia (NKRI) meliputi Sabang sampai Merauke. Sehingga itu merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

“Dialog untuk meminta kemerdekaan, itu tidaklah mungkin, karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah persoalan baru. Kalau dialog ini kan menjadi bagian yang memecahkan soal artinya semua orang Papua menjadi bagian dari pemecahan persoalan dan itu yang terbaik untuk Papua didalam NKRI,” tukasnya.(nls/don/l03)

Selasa, 16 Oktober 2012 06:29, BintangPapua.com

October 16, 2012 0

KNPB Bukan Organisasi Teroris: Densus 88 Anti Teror Kolonial NKRI Jangan Bersandiwara!

Terkait isu terorisme menyusul penembakan Musa Tabuni beberapa bulan lalu, dan berbagai aksi dan operasi Densus 88 Anti Teror Penjajah NKRI, maka dengan ini General TRWP Mathias Wenda, lewat telepon seluler menelepon langsung ke PMNews dengan tanggapan dan perintah sebagai berikut:

Kasih tahu anak-anak saya supaya anak-anak kalau bicara politik, mereka bermain politik saja, jangan sampai mereka bicara untuk memanggul senjata, karena perjuangan Papua Merdeka sudah punya organisasi yang sudah lama berjuang di pulau New Guinea dengan mengangkat senjata memakan banyak korban dan juga menewaskan banyak musuh. Jadi, anak-anak jangan coba-coba bicara atau pikir sedikit tentang perang. Perang itu ada orang tua, orang tua punya komando, Komando sudah jelas, pengalaman sudah ada. Jadi itu saja.
Nah kedua, saya dengar ada beberapa orang KNPB sering bicara di luar jalur politik, tidak mempertimbangkan resiko-resiko yang akan muncul, itu coba hentikan.
NKRI tidak akan membiarkan semua organisasi militer ataupun politik bersuara di Tanah Papua. Oleh karena itu bermain politik, ya main politik saja. Jangan coba-coba pikir perang.
Ada anak-anak yang tidak mau dengar himbauan ini nanti lihat saja resekonya. Sudah dikasihtahu banyak kali tidak mau dengar, ya, resikonya terima sendiri.

Selanjutnya menyangkut apa yang dikerjakan Densus 88 Anti Teror Polisi Kolonial, Gen. TRWP Mathias Wenda menyatakan.

NKRI tidak akan biarkan siapapun bersuara keras menentang pendudukannya di Tanah Papua. Lihat saja, PDP yang dibentuk dengan upacara besar-besar, buka-buka pakaian dan harga diri itu saja mereka sudah jinakkan. Sekarang PDP hanya menjadi corong opini dan pendapat menyangkut situasi politik di tanah Papua, bukan lagi berjuang seratus persen untuk Papua Merdeka. Jangan sampai KNPB juga mereka jadikan sama dengan itu.
NKRI sedang berusaha menjadikan KNPB sebagai organisasi terlarang. Karena itu sekali lagi tolong jangan bicara perang atau aksi kekerasan. Saya dengar ada kelompok militan KNPB itu segera dibubarkan.
NKRI punya banyak akal, jadi malaikat-pun mereka bisa jadikan tersangka. Lihat saja di pulau-pulau di Indonesia, pimpinan Agama saja jadi teroris, bunuh orang sembarang. Jadi, di Indonesia itu antara malaikat dan iblis tidak ada bedanya, sama-sama bisa bunuh orang sembarang. Jadi, KNPB juga bisa mereka buat jadi teroris. Itu perhatikan baik-baik;
Australia sudah mendesak NKRI menarik pasukan Densus 88 Anti Teror dari Tanah Papua, oleh karena itu, mereka mau menunjukkan bahwa perjuangan Papua Merdeka ada unsur terorisme, karena itu kesatuan ini tidak bisa ditarik. Itu sebabnya mereka sedang kerja tambahan, jadi anak-anak jangan punya mata jadi buta, punya telinga jadi tuli, punya hati jadi mono.

Lalu terhadap perbuatan NKRI ini, Panglima Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua Gen. TRWP Mathias Wenda per telepon menyatakan:

Atas nama leluhur dan anak-cucu saya, atas nama semua makhluk yang ada di Tanah ini, atas nama Tuhan Pencipta Langit dan Bumi dan Pencipta Tanah Papua, “SAYA MENGUTUK AKSI TERORISME NKRI DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERJUANGAN PAPUA MERDEKA”. “Terkutuklah Engkau NKRI dan penyakitmu!”, demikian tegas sang General.
Saya selaku Panglima Komando Revolusi minta kepada NKRI supaya kalau angkatan bersenjata Anda harus mengejar dan berhadapan dengan angkatan bersenjata bangsa Papua, bukan main-main dengan anak-anak yang masih belajar berjuang.
Saya selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi “Menoka Tegas Kedudukan NKRI di Tanah Papua, Menolak Tegas Pemberlakuan Otsus untuk Tanah Papua; Menolak Tegas UP4B untuk menutup Kegagalan Otsus; dan Menolak Tegas Operasi Militer di tengah-tengah Masyarakat Sipil dan Pemuda West Papua”

Demikian petikan pesan yang disampaikan beberapa menit sebelum direkam lalu diketik sesuai isi pesan.

Collective Editorial Board of the Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece)

October 2, 2012 0

Leut. Gen. Amunggut Tabi: “Dialogue NKRI – West Papua?”

Menanggapi berbagai isu dan fenomena yang berkembang di tanah Papua terkait “Dialogue” antara NKRI dan West Papua yang dimotori Jaringan Damai Papua dan simpatisannya, PMNews menyisihkan waktu sedikit bertanya kepada Tentara Revolusi West Papua (TRWP) tentang isu dan fenomena dimaksud.

Menurut Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi bahwa “dialogue” terjadi karena ada masalah, dan masalah yang di-dialogue-kan harus jelas dan tegas, kita bukan bangun para-para honai adat untuk bicara apa saja yang kita mau omong seperti diajukan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan promotor Muridan dan Neles Tebay”, kata Tabi.

Berikut petikan wawancara per telepon seluler:

Papua Merdeka News (PMNEWS): Selamat pagi, Jenderal, kami dari Papua Merdeka News ada perlu tanya satu hal, menyangkut “dialogue NKRI – West Papua”

Tentera Revolusi West Papua – Leut. Gen. Amunggu Tabi (TRWP): Selamat pagi juga, Salam hormat, “Merdeka Harga Mati!”, silahkan, kami siap.

PMNews: Indonesia sekarang sudah mencari dukungan atas kedaulatannya atas tanah Papua dan sekarang ini melancarkan kampanye untuk merangkul semua pihak dalam sebuah dialogue inclusive, lewat sebuah wadah baru yang dibentuk menggantikan UU Otsus 2001 bernama UP4B, bagaimana pendapat TRWP?

TRWP: Adoo, jangan tanya tentang satu orang tanya kepada orang lain tentang dia punya diri sendiri. Misalnya, “Muka saya bagus ka?”. “Saya punya muka ganteng atau cantik ka?” begitu. Jangan tanya orang lain tentang diri kita sendiiri, karena yang tahu diri kita sendiri ialah diri kita sendiri. Pertanyaan tadi tentang NKRI tanya kepada negara asing jadi. Itu pertanyaan orang tidak tau diri, makanya dia harus tanya orang lain tentang diri dia sendiri.

PMNews: Ya, A.S. menolak Papua Merdeka, Australia tolak Papua Merdeka, Inggris tolak Papua Merdeka, itu yang dibilang media di Indoneisa tentang perjuangan Papua Merdeka.

TRWP: Media yang menyiarkan berita itu harus tanya kepada orang Papua: “Apakah kamu maru merdeka atau bergabung ke dalam NKRI?” Itu suara demokrasi, karena demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Jadi, bukan tanya kepada negara lain. tentang kemauan rakyat lain.

Kalau saya sebagai pejuang Papua Merdeka tanya kepada orang-orang yang ditanya sama Menlu dan Presiden NKRI, maka saya akan dilarang oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi saya. Alasannya jelas, yang mau merdeka bukan orang atau rakyat Amerika Serikat atau orang Aborigine atau orang Nasionalis Inggirs, tetapi yang mau merdeka itu orang Papua, jadi pertanyaannya ditujukan kepada orang Papua bukan kepada orang asing.

PMNews: Kami masih tetap kembali kepada pengakuan dan pengukuhan dari dunia luar. Bagaimana?

TRWP: Pengakuan dan pengukuhan dunia luar itu nomor dua, nomor satu ialah apakah orang Papua mau merdeka atau tidak? Yang harus diakui itu kan suara rakyat, bukan kemauan politik. Demokrasi menyatakan suara rakyat, jadi, rakyat mau apa itu yang dikonsultasikan, bukan kemauan negara lain terhadap negara lain.

PMNews: Tetapi selama ini semua pihak, baik NKRI maupun TRWP dan OPM hanya menggunakan angka-angka tidak pasti, tidak jelas dan tidak pernah dibuktikan secara ilmiah tentang berapa orang mau merdeka atau tidak?

TRWP: Kasih tahu NKRI, mereka mau jajak pendapat atau tidak? Itu kuncinya, kalau tidak, semua pihak pasti berspekulasi.

PMNews: Kalau banyak negara asing tidak mendukung Papua Merdeka?

TRWP: Biarkan mereka mendukung atau tidak mendukung. Itu hak mereka, kita tidak punya kuasa mengontrol mereka. Kita tidak tahu apakah mereka bicara mewakili opini rakyat mereka atau sebaliknya. Menurut prinsip demorkasi universal, suara rakat ialah suara Tuhan, dan suara Tuhan bukan suara politisi, tetapi suara rakyat jelata, yang terhina dan terjajah. Sekarang suara rakyat Papua ingin melepaskan diri dari NKRI, tetapi NKRI sendiri tidak mau memberikan peluang kepada bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, jadi persoalannya bukan kepada orang asing mendukung atau menolak, tetapi kepada bangsa Papua sendiri yang tidak diberikan peluang untuk menentukan nasibnya sendiri.

PMNews: Ada orang Papua yang menerima Otsus sebagai solusi final.

TRWP: Itu bukan orang Papua, tetapi mereka kita sebut kaum Papindo, bangsa baru tercipta dalam hubungan NKRI-West Papua, yaitu orang Papua berhati Indonesia, atau orang Papua takut Indonesia, yang dalam jiwanya tidak punya percaya diri, yang dirinya tidak bermartabat, yang dipenuhi oleh rasa takut mati dan tidak tahu apa yang harus dia perbuat untuk bertahan hidup.

Orang Papua menerima Otsus bukan karena mau, tetapi karena terpaksa. Tanya kepada Fransalbert Joku dan Nicolaas Jouwe. Mereka tahu mengapa orang Papua terima Otsus atau membiarkan Otsus diberkalukan. Itu bukan karena orang Papua setuju dengan pendudukan NKRI, tetapi karena orang Papua mengharapkan ada peluang yang tercipta di dalam Otsus untuk akhirnya mencapai kemerdekaannya. Dengar apa kata-kata mereka, apa yang mereka ucapkan, dalam Pilkada Bupati ataupun dalam pernyataan pers, mereka masuk ke Tanah Papua karena ini tanah leluhur mereka, ini tanah yang mereka bela dan karena itu mereka harus pulang. Mereka bukan datang menyerah ke NKRI, tetapi datang ke kampung untuk membangun cara-cara di dalam Otsus untuk terus memuluskan jalan ke Papua Merdeka. Itu pasti!

PMNews: Dengan demikian Anda menyatakan Fransalbert Joku dan Nicolaas Jouwe bukannya menyerah, tetapi merubah strategi perjuangan Papua Merdeka?

TRWP: Tanya kepada mereka, dengar apa yang mereka katakan dalam berbagai kesempatan.

PMNews: Kita kembali ke soal dialogue, “Apakah orang Papua yang minta dialogue dengan NKRI sekarang termasuk ke dalam orang-orang yang tidak percaya diri?”

TRWP: Mereka itulah tidak percaya diri bahwa mereka sanggup merdeka dan berdaulat seperti NKRI. Tetapi soal pengusung dialogue Jakarta-NKRI kelihatannya terlalu banyak membaca buku dan belajar, sehingga tidak paham atau lebih tepat tidak mau terima real-politik dari perjuangan Papua Merdeka. Mereka tidak salah, tetapi mereka terlalu jauh dari kenyataan lapangan. Ilmu yang ada dalam studi resolusi konflik harus disesuaikan dengan realitas konfilk, bukan sebaliknya kita paksakan konflik yang ada ke dalam ilmu resolusi konflik.

PMNews: Anda sudah menyurus ke “Dialogue NKRI – West Papua?”

TRWP: Ya, betul. Tetapi masalahnya “Dialogue NKRI – West Papua” punya sejumlah kekurangan. Pertama, dialogue ini didorong tanpa “Road-Map” yang jelas. saya tahu Muridan S. Widjojo melakukan beberapa pertemuan dan diskusi dengan pemuda dan tokoh dari West Papua lalu membuat kesimpulan-kesimpulan bahwa perlu ada sejumlah hal dibereskan dalam dialgoue Papua – NKRI, tetapi apakah kedudukan Muridan sebagai seorang akademisi LIPI murni ataukah ia bias sebagai seorang manusia Indonesia? Ini pertanyaan. Lalu Neles Tebay, ia seorang akademisi, calon Uskup Jayapura, tetapi dari ilmu resolusi konflik yang dia pelajari di Roma, Italia tidak diterapkan secara kontekstual dengan realitas dan dinamika politik NKRI-West Papua sehingga ia ngotot menuntut teori dia dipenuhi oleh orang Papua dan NKRI tanpa memperhatikan dimamika politik dan sosial yang ada di lapangan.

Dari “Road-Map” yang ada terlihat jelas, apa yang dibicarakan ialah apa saja yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat. Ini sebuah pandangan “naif”, karena perancang sendiri sudah tahu apa penghalang dan penghambatnya. “Apakah NKRI percaya bahwa Neles Tebay berbicara jujur sebagai seorang manusia untuk berdialogue?” Pasti mereka percaya Neles Tebay bermaksud memuluskan jalan ke Papua Merdeka. “Apakah mereka percaya Muridan S. Widjojo itu seorang nasionalis Indonesia yang membela NKRI?” Ini juga menjadi pertanyaan kedua belah pihak yang hendak diajak berdialogue.

PMNews: Maksudnya dialogue yang diusung Jaringan Damai Papua percuma?

TRWP: Tidak percuma, tetapi tidak sesuai dengan reaalitas sosial-politik NKRI-West Papua.

PMNews: Lalu apa yang tepat?

TRWP: Yang tepat ialah Jaringan Damai Paupa (JDP) tidak membuka pintu kosong, tetapi pintu yang jelas, apakah JDP ingin NKRI membereskan sejarah aneksasi West Papua ke dalam NKRI ataukah JDP ingin berbicara tentang uneg-uneg kehidupan di dalam NKRI.

JDP harus mencaritahu dan memberitahukan secara gambang dan manusiawi tentang apa yang menyebabkan ada “dead-lock” dan apa yang dapat menjembatani “dead-lock” dimaksud. JDP tidak bisa melempar batu sembunyi tangan dengan mengatakan, “Apa yang terjadi dalam dialogue kita serahkan kepada mekanisme yang ada selanjuntnya”, karena semua pihak yang terlibat akan bertanya, “Apa untungnya buat saya terlibat?”

PMNews: Kalau begitu menurut TRWP, apakah dialogue NKRI-West Papua realistis?

TRWP: Tidak realistis karena road-map yang dibuat tidak jelas, dan peluang kemungkinan yang disediakan menurut road-map yang ada menurut Tebay dan Murindan S. Widjojo tidak tegas. Kita harus bertanya, “Apakah dialogue ini untuk memuluskan jalan kepada Papua Merdeka ataukah memuluskan jalan bagi NKRI untuk terus menjajah tanah dan bangsa Papua?”

PMNews: Maksudnya dalogue ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti buat Papua?

TRWP: Tidak! Sekali lagi TIDAK! Sebab yang pertama sudah disebutkan. Sebab kedua, karena pihak-pihak yang mau berdialogue sendiri sudah dihabisi NKRI. Simak saja berita penangkapan dan penyisiran di Tanah Papua. Itu bukti bahwa NKRI sedang menghabisi pihak dan organisasi yang dapat berdialogue dengan NKRI. Kedua karena NKRI sendiri tidak jelas dalam sikapnya, apakah mau berdialogue atau mau melakukan komunikasi konstruktiv.

TRWP tidak ada dalam kelompok itu. TRWP ialah sayap militer perjuangan Papua Merdeka, yang bekerjasama dengan OPM, yang sebentar lagi akan diumumkan Kantor Pusatnya dan fungionarisnya.

TRWP tidak pernah diajak, tidak pernah didekati. Apalgi TRWP tidak diakui oleh NKRI. Jadi biarlah NKRI berdialogue dengan orang-orang yang mereka akui dan mereka dekati, dan akan kita lihat apa hasilnya.

PMNews; Apakah Anda menolak berbagaiu paya tentang TPN/OPM menyerah dan mau berdialogue dengan NKRI?

TRWP: TPN/OPM itu buatan NKRI. Buatan orang Papua ialah OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan sayap militer yang waktu silam terbagi dalam faksi PEMKA (Pembela Keadilan) versi Jacob Prai dan faksi Victoria dibawah komando Seth. J. Roemkorem kini telah tergabung menjadi Tentara Revolusi West apua.

Kedua basis telah disatukan ke dalam komando TPN/OPM GEN. TPN PB Mathias Wenda, yang kini membentuk sayap militer dengan nama TRWP dan sayap politik OPM. Oleh karena, itu, semua pihak agar tidak hilang jejak dalam Jalan Menuju Papua Merdeka.

“Dialogue” terjadi karena ada masalah, dan masalah yang di-dialogue-kan harus jelas dan tegas, kita bukan bangun para-para honai adat untuk bicara apa saja yang kita mau omong seperti diajukan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan promotor Muridan dan Neles Tebay”

PMNews: Berarti sebenarnya Anda menolak Dialogue NKRI – West Papua yang digagas Jaringan Damai Papua?

TRWP: Kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Yang harus menentukan sikap ialah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang pada saat ini belum terbentuk fungsionaris dan organisasinya, yang sementara dalam proses persiapan.

PMNews:Berarti OPM tidak siap berdialogue?

TRWP: OPM siap berdialogue dengan setan ataupun malaikat, apalagi manusia. Yang penting dalam seuah dialogue ialah agenda dan antisipasi konsenkuensinya. Dan itu tidak ditunukkan dengan jelas oleh Jaringan Damai Papua.

Oleh karena itu Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Markas pusat Pertanahan di bawah Komando Gen. TRWP Mathias Wenda MENOLAK DENGAN TEGAS segala upaya perdamaian NKRI-West Papua dalam rangka memuluskan Otsus NKRI bagi tanah Papua.

TRWP tidak bertugas mengurus politik. TRWP mengurus perlawanan bersenjata. Yang bicara dialogue itu organisasi politik, namanya OPM.

PMNews: Dialgue bukan jalan demkratis?

TRWP: Dialogue antara siapa dengan siapa? Demokrasi artinya apa? Kita harus bangun sebuah format dan peluang yang memperlakukan orang Pupua dan orang Indonesia sebagai manusia menyampaikan pendapatnya, bukan sebagai pelaku dan korban. Keduanya harus berbicara sebagai sesama manusia, tanpa embel-embel politk NKRI ataupun West Papua Merdeka. Dan itu yang tidak jelas dalam tawaran Jaringan Damai Papua.

PMNews: Kalau begitu TRWP menolak Jaringan Damai Papua dan segala upayanya?

TRWP: Jelas, itu pasti, dan jangan sampai Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo tidak paham.

Catatan PMnews:

Dari pembicaraan dan wawancara ini kami tidak temukan titik temu, maka kami akhiri wawancara ini. Demikian dan harap maklum. Kami akan teruskan kali berikut kalau ada waktu dan kesempiatan.

September 27, 2012 0