Kekosongan Ketua Dewan Adat Papua Harus Dipikirkan Rakyat Papua Saat Ini Juga

Menyusul tertangkapnya Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut yang kini telah didaulat peserta KRP III, 2011 sebagai Presiden Republik Federasi Papua Barat, maka dari rimba Papua, General TRWP Mathias Wenda melalui Sec-Gen-nya dengan Surat No. 401/A/SECGEN-TRWP/SEU/X/2011 mendesak segera dipikirkan sebuah pertemuan khusus untuk mengupayakan pengisian kekosongan yang ditinggalkan Yaboisembut mengingat tugas-tugas mengurus Adat Masyarakat Papua telah lama diabaikan.

Berikut isi pernyataan dimaksud (hasil ringkasan oleh PMNews):
1. Mengingat telah terjadi kekosongan posisi Ketua Dewan Adat Papua (DAP) terutama karena ketua DAP yang lama telah mengingkari tugasnya sebagai Ketua Dewan Adat;
2. Mengingat Ketua Dewan ADat Papua (DAP) telah melibatkan diri terlalu jauh ke dalam pentas politik dengan meremehkan serta meninggalkan dan menyalahgunakan tanggungjawab yang ada di pundaknya untuk mengurus adat orang Papua;
3. Mengingat kepercayaan yang diberikan peserta Kongres Rakyat Papua III, 2011 sebagai Presiden Repbulik Federasi Papua Barat dengan tidak menghiraukan kedudukan Bapak Forkorus Yaboisembut sebagai Ketua DAP;

maka dengan ini, berdasarkan masukan dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi dan sebagai salah satu Kepala Suku dari Pegunungan Tengah Papua, mengajukan permintaan kepada seluruh para Kepala Suku dari suku-suku di Tanah Papua untuk segera memikirkan sebuah pertemuan/ Rapat untuk membahas dan memilih pengganti Ketua DAP agar tugas-tugas dalam membela Hak Masyarakat Adat Papua terus berlanjut.

Selanjutnya kami berikan masukan untuk tugas pokok kepemimpinan DAP yang akan datang ialah:
1. Mendokumentasikan dan Menyusun Hukum Adat Papua sebagai Hukum Dasar yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat Papua; agar pijakan Masyarakat Adat Papua tidak lagi kepada Hukum buatan penjajah Indonesia;
2. Mensosialisasikan Hukum-Hukum Adat Papua dimaksud ke masyarakat Adat Papua secara keseluruhan dan masyarakat suku-suku lain dari Inodnesia yang ada di Tanah Papua;
3. Melaporkan produk Hukum Adat Papua dimaksud ke Pemda Provinsi dan pemerintah pusat penjajah NKRI dan Lembaga-Lembaga Internasional seperti Forum Permanen PBB untuk Masyarakat Adat di New York supaya membantu mereka memperhatikan dan melindungi hak asasi Masyaarakat Adat Papua;
4. Menyerahkan Produk Hukum Adat Papua dimaksud kepada MRP dan DPRP untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hak dan eksistensi Masyarakat Adat Papua di tanah air peninggalan leluhurnya, Bumi Cenderawasih.

Untuk itu diserukan kepada seluruh komponen rakyat dan khususnya para Kepala Suku dan Ketua Dewan Adat di daerah masing-masing supaya tidak membiarkan kekosongan ini berlangsung begitu lama mengingat tugas dan tanggungjawab Dewan Adat Papua yang selama ini diabaikan perlu dibenahi demi perlindungan Hak Asasi Manusia Papua di tanah airnya sendiri. Mengharapkan Hukum Penjajah membantu mensejahterakan dan melindungi hak asasi kaum terjajah adalah sebuah pengharapan kosong, impian yang tidak pernah terwujud di seluruh wilayah jajahan di seluruh dunia.”

Demikian pesan ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti demi kepentingan mempertahankan hak hidup dan identitas kaum tertindas dan terjajah di tanah leluhur Bumi Cenderawasih.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Wst Papua
Pada tanggal: 24 Oktober 2011
Hormat kami,

ttd.

———————————
A. Tabi
Sec-General
***
[EM@IL: TRWP@WESTPAPUA.NET]
[WEBSITE: HTTP://TRWP.MELANESIANEWS.ORG]
PHONE: [+675-71243437] • FAX: [-]

October 27, 2011 1

TPN-OPM Pimpinan Panglima Jenderal Goliat Tabuni Menolak Hasil Konggres Papua III

Edudanews – Puncak Jaya West Papua Senin Pagi (24/10), Pimpinan Panglima Jenderal Goliat Tabuni menolak hasil konggres III yang mengatasnamakan TPN-OPM dan Rakyat Papua Membuat Negara Federasi, Pembentukan Presiden dan wakil Presiden serta beberapa kabinet Pemerintahan Transisi yang di bentuk pada (19/10) adalah tidak kredibel dan murni kontra perjuangan dan kemerdekaan Papua Barat berbentuk Republik dan berdaulat penuh.

Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat bertahan berjuang sejak 1961 sampai saat detik ini mau bentuk negara merdeka. Kami tidak mau Negara Federasi, maka elemen Perjuangan Papua merdeka manapun adakan kegiatan tanpa mengetahui Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Papua Barat itu ilegal maka dari itu kami menolak hasil yang di dapat dari Konggres Papua III, di adakan oleh Dewan Adap Papua (DAP) dan Organ politik lainnya.

oleh Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Papua Barat Jendaeral Tuan Goliat Tabuni disampaikan oleh sekjen Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua merdeka (TPN-OPM) Papua Barat Jenderal Anthon Tabuni Puncak jaya Papua Barat (salam Merdeka) source”sms”

October 27, 2011 0

Pernyataan Sikap Keluarga besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih Port Numbay

KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
***************************

PERNYATAAN SIKAP

Menyikapi peristiwa penyerbuan dan pembantaian rakyat sipil Papua yang dilakukan oleh operasi gabungan TNI/POLRI dan terjadi pada Rabu/19/10/2010 pukul 16.00 di lapangan Zakeus kampus STFT, tepatnya depan asrama mahasiswa Tunas Harapan padang Bulan Waena Kelurahan Hedam.

PERTAMA-TAMA kami Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih turut menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya enam orang asli Papua yang menjadi korban kekerasan operasi gabungan TNI/Polri saat itu. Doa kami semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini.

Selanjutnya kami Keluarga Besar Mahasiswa Uncen sangat menyesalkan sikap brutal dan tidak berperikemanusiaan aparat kemanan baik TNI/POLRI. Khususnya komandan operasi saat itu yang kami duga sudah bertindak tidak manusiawi karena saat itu ia tidak lagi melihat manusia (orang Papua) sebagai mahkluk ciptaan Tuhan paling sempurna yang harusnya dihargai hak-hak dasarnya yakni; hak hidup, hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat yang sesuai UUD 1945 pasal 28 bagian terakhir menggariskan bahwa “setiap warga negara berhak atas “kebebasan” untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani”.

Sekali lagi atas dasar dan alasan apapun juga Pembunuhan terhadap rakyat sipil yang jelas-jelas tidak melakukan perlawanan terhadap pertugas keamanan adalah kejahatan kemanusiaan terbesar di muka bumi yang tidak bisa ditolerir oleh hukum manapun di Negara Demokrasi seperti Indonesia. Dan untuk itu selanjutnya kami secara resmi meminta Presiden RI (KAPOLRI/ PANGLIMA-AD) agar memberi sangksi tegas atas sikap komandan operasi saat itu yang sungguhnya diduga sudah bersikap berlawanan dengan pancasila dan UUD 1945.

Ketika aparat keamanan melakukan penyerbuan saat itu, warga Papua sedang menaikan pujian syukur di tengah lapangan dan disana banyak terdapat ibu-ibu yang lanjut umur dan anak-anaknya yang masih kecil. Sebagian lagi sedang membersihkan areal tempat pelaksanaan kongres dan yang lain telah meninggaklan tempat kegiatan karena pelaksanaan KRP III memang sudah ditutup secara resmi. Akibat dari peristiwa penyerbuan brutal ini, banyak warga sipil Papua mengalami trauma mendalam. Puluhan lainya kena luka tembak dan gas air mata sementara +10 orang yang lainya harus menjadi korban keganasan aparat kemanan.

Kita harus sadar bahwa yang dibantai aparat adalah warga sipil dan PETAPA yang tidak datang dengan peralatan perang/ senjata dan melakukan perlawanan terhadap petugas kemanan (TNI/POLRI). Untuk itu sebaiknya berbagai pernyataan yang disampaikan seolah ada perlawanan dari masyarakat sebaiknya dihentikan karena itu adalah pembohongan public. Dan hanya merupakan siasat pihak tak bertangggunjawab untuk menyembunyikan kejahatannya yang ia lakukan.

Sebagai Umat Kristiani kami mahasiswa ingin mengingatkan para warga Kristiani di Indonesia bahwa; dalam 10 Hukum Tuhan, salah satunya adalah Tuhan mengatakan untuk “Jangan Membunuh”. Selanjutnya Tuhan tidak pernah mendelegasikan kewenangan untuk membunuh kepada manusia atau pemerintah manapun dimuka bumi ini namun hanya karena keserahkaan manusia sajalah orang saling membunuh. Kami berharap kepada semua pihak, terutama pihak pemerintah agar dapat menghormati manusia dan segala hak dasar yang diberikan oleh Tuhan. Yang paling mendasar adalah hak hidup sebagai anugrah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi hidup pula yang menentukan kapan kita mati. Bukan manusia!

Selanjutnya sebagai upaya penegakan HAM dan Hukum di Indonesia, kami meminta dan mendesak;

1. Presiden RI harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik Papua Secara menyeluruh.
2. Kami mendesak Gubernur Papua, DPRP dan Komnas Ham Papua membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas jatuhnya korban jiwa.
3. Kami Mendesak Presiden RI agar segera memerintahkan pimpinan TNI/POLRI di Jakarta untuk mencopot semua oknum pimpinan aparat TNI/POLRI yang saat itu telah memimpin terjadinya pembunuhan terhadap warga papua. Selanjutnya juga mengadili semua pelaku pembunuhan.

Demikian peryataan sikap ini kami buat untuk menjadi perhatian berbagai Pihak di Indonesia.
Port Numbay 24 November 2011

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Cenderawasih

Benyamin Gurik
Ketua Umum

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
Universitas Cenderawasih

Saneraro Y. Wamaer
Ketua Umum

October 25, 2011 0

Mau Jadi Presiden? Ya, Merdeka Dulu

JAYAPURA – Pasca penangkapan sejumlah deklarator Negara Federasi Papua Barat, berbagai tanggapan muncul, baik itu terkait penangkapannya oleh Kepolisian yang di bac up TNI, maupun penyelenggaraan konggresnya.

Seperti yang diungkapkan Juru Bicara West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) atau koalisi untuk pembebasan Papua Barat, Jonah Wenda saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Sabtu (22/10) bahwa pihaknya mendukung agenda kongresnya.

“Kegiatannya sudah bagus, tapi hasil akhirnya itu, orang-orangnya yang tidak bijaksana. Kalau mau jadi Presiden ya tunggu nanti merdeka. Ini kan masih dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya yang menyatakan bahwa ia bicara mewakili Sekjen WPNCL, DR Rex Rumakiek. Dikatakan, pelaksanaan Kongres tersebut, dari awal sudah menggiring masyarakat untuk mendukung barang yang tidak jelas.

“Kita tidak mungkin bangun Papua ini menjadi Negara Federasi yang mana sudah banyak korban berjatuhan. Kita inginkan pemimpin untuk lakukan perlawanan. Tapi bukan berarti umumkan diri jadi presiden,” jelasnya.
Dikatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyurat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kami meminta kepada Jakarta supaya bisa ada satu ruang untuk kelompok-kelompok resisten ini duduk dengan Jakarta. Bicara untuk menyelamatkan isu-isu Papua yang selama ini tidak pernah tuntas,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, perundingan yang diinginkan adalah sebagaimana hasil rekomendasi dalam Kongres Perdamaian Papua yang digelar jaringan Damai Papua (JDP) di Auditorium Uncen beberapa waktu lalu.

“Dan lewat pertemuan akbar yang baru-baru ini digelar di Uncen, 500 orang memberikan mandat kepada lima orang juru runding kita, yaitu Dr. Jhon Ondawane, DR Rex Rumakiek (Sekjen), Benny Wenda, Leonie Tanggahma, Octo Mote,” lanjutnya.

Mereka, menurutnya menjadi juru runding orang Papua untuk bisa bicara dengan pemerintah Jakarta, supaya bisa mengatur hal-hal yang selama ini kita anggap kurang memberikan rasa aman bagi orang-orang Papua sendiri maupun teman-teman kita dari luar Papua.

Sedangkan WPNCL sendiri, menurutnya adalah wadah untuk mengakomodir bagaimana supaya masalah yang dihadapi orang Papua selama ini dapat diselesaikan secara baik, damai dan harus ada ruang yang selama ini kami tuntut dari pemerintah Jakarta, bukan dengan kekerasan.

“Bicara ini bukan di Indonesia, tetapi di Negara ketiga yang mana dimediasi pihak ketiga yang netral, supaya tidak ada intervensi lain-lain,” tegasnya.

Karena, menurutnya sudah sering kali bicara di Jakarta dan kembali tipu masyarakat. “Kalau tidak ada penyelesaian masalah secara tuntas, Polisi dan Tentara dengan masyarakat pasti baku musuh terus. Dan pasti masyarakat yang jadi korban,” lanjutnya lagi.

Sementara itu, Stevanus Siep,SH yang mengaku sebagai salah satu kepala suku di wilayah Pegunungan Tengah Papua, tepatnya di daerah Yahulimo menyatakan bahwa aparat keamanan terlalu perlebihan.

“Karena datang dengan persenjataan yang berlebihan, sedangkan rakyat Papua hanya dengan tangan kosong,” ungkapnya kepada Bintang papua melalui Sort massage Service (SMS), Jumat.

Jadi dengan tindakan aparat Indonesia yang berlebihan, menujrutnya tidak bisa menyelesaikan masalah Papua.
“Namun memperuncing dan membuat jurang pemisah. Bahkan akan menambah semangat juang dan sentimen yang amat dalam,” lanjutnya.

Menurutnya, tidak munkin begitu deklarasi langsung jalankan roda pemerintahannya. “Tentu ada prosesnya jadi aparat harus profesional dalam menjalankan tugasnya, karena orang Papua bukan binatang buruan sehingga dikejar, dibantai sampai di hutan,” jelasnya.

Sehingga ia meminta kepada Kapolda Papua bertanggung jawab, karena sudah mengijinkan pelaksanaan kongres tersebut.

“Sekali lagi saya mohon aparat jagan serta merta ambil tindakan, kami orang Papua sudah punah, jangan lagi membunuh kami, cukup,” tegasnya.(aj/don/l03)

October 23, 2011 0

Kemana Dana Otsus Papua?

Eksisnya gerakan Papua merdeka ditengarai akibat tidak sampainya dana otonomi khusus (otsus) kepada rakyat Papua

Total dana otsus yang disalurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2002 hingga 2010 tercatat mencapai Rp28,84 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan adanya dugaan penyelewengan dana tersebut.

“Saya khawatir dana itu diselewengkan sehingga rakyat Papua tidak merasakan dampak dan manfaat apapun. Ini harus ada transparansi kemana dana otsus itu digunakan,” ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani kepada INILAH.COM, Kamis (20/10/2011).

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, langkah pendekatan militer pemerintah di Papua harus disertai dengan upaya memastikan dana otsus Papua tidak diselewengkan oleh elite-elite lokal di Papua.

“Ini persoalan kesejahteraan, sebab keterwakilan Papua di kabinet, pemekaran wilayah serta program otsus tidak dirasakan rakyat Papua, ini persoalannya,” terangnya.

Seperti diberitakan, Rabu (19/10/2011) sekelompok orang menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua III, di Lapangan Zakheus Padang Bulan, Abepura, Jayapura dan mendeklarasikan Papua Merdeka. Polda Papua membubarkan acara tersebut dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. [mah]

Source: Kompasiana.com

October 21, 2011 0

KRP III, 2011 Dibubarkan Aparat Neo-Kolonial Indonesia

Menanggapi peristiwa penembakan, pengejaran dan penangkapan yang terjadi seusai Penyelenggaraan apa yang kong-kalingkong DAP-WPNA sebut “Kongres Rakyat Papua III, 2011, maka Leut. Gen. A. Tabi, Sec-Gen. Tentara Revolusi West Papua, sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan ” Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya.” Katanya lagi, “Kenapa setelah mereka diangkat langsung berakibat pengorbanan sebagai lanjutan pengorbanan sebelumnya. Kita mau hentikan korban berjatuhan lebih jauh, bukan menambahkan. Karena itu setiap tindakan mereka yang menyebut dirinya pemimpin harus diukur, diantisipasi dan dipersiapkan. Memang semua perjuangan dalam hidup manusia harus ada pengorbanan, termasuk korban nyawa, tetapi jangan kita ditembak di rumput-rumput dan di hutan rimba dan dibiarkan seperti bukan manusia yang tidak punya martabat seperti itu. Kalau bertanggungjawab dan siap mati, ya melarikan diri, jangan biarkan rakyat lari kocar-kacir, jangan bubar tanpa hormat, jangan begitu mudahnya dicerai-beraikan begitu hanya dengan tembakan peringatan. Pemimpin harus mampu melindungi mereka, dan menyatakan diri bertanggungjaweb dihadapan hukum penjajah, bukan ditangkap dan ditahan tetapi menyerahkan diri. Itu yang harus dilakukan penyelenggara kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di dalam negeri selanjutnya..”

Berikut petikan wawancara dengan PMNews:

Papua Merdeka News (PMNews): Selamat pagi. KRP III, 2011 dibubarkan paksa oleh aparat neo-kolonial Indonesia. Presiden yang diangkat KRP dimaksud Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menterinya Edison Waromi ditangkap bersama 300 orang lainnya. Sementara itu Lambert Pekikir dari salah seorang pemimpin gerilyawan di Perbatasan West Papua – PNG menuntut keduanya bertanggungjawab dan menolak hasil KRP III, 2011. Apa tanggapan TRWP?

A. Tabi (TRWP): Selamat pagi. Sabar dulu, ini ada beberapa hal yang ditanyakan, jadi saya jawab satu-per-satu, supaya saya tidak salah paham maksud pertanyaannya.

Pertama, mengenai pembubaran Kongres. Itu hal yang wajar, karena tanah air kita sedang diduduki oleh kekuasaan asing, yaitu neokolonial Indonesia sehingga memang mereka punya tugas mengamankan daerah jajahan mereka. Itu bukan hanya terjadi di tanah air kita. Lihat saja di Pulau Jawa juga banyak gerakan yang dianggap bertujuan atau mengarah kepada pemisahan diri dari NKRI, maka pasti mereka ditangani, dan kalau ada rapat atau kongres, pasti mereka dibubarkan. Itu konsekuensi logis, jadi kita tidak perlu merasa heran atau memarahi aparat NKRI. Memang itu tugas mereka. Memang untuk itulah mereka mulanya datang ke tanah air.

Kedua, mengenai apa yang KRP III sebut Presiden dan Perdana Menteri, yaitu satunya Ketua Dewan Adat Papua dan lainnya Ketua atau mereka sebut Presiden West Papua National Authority. Kedua lembaga ini sendiri punya cerita masing-masing. Seperti dinyatakan Panglima saya sebelumnya DAP semestinya mengurus adat. Artinya DAP harus paham “Apa artinya hak-hak dasar?”

Hak-hak dasar itu pertama dan terutama ialah hak untuk hidup. Disusul hak untuk hidup bebas (free from…), artinya bebas dari penindasan, bebas dari pengekangan, bebas dari intimidasi dan teror, bebas dari penyiksanaan, dan bebas dari penjajahan. Kebebasan ini juga dimaknai sebagai “free to…” artinya bebas untuk, jadi bebas untuk berkumpul, bebas untuk berpendapat, bebas untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya, tetapi pada saat kebebasan ini bertabrakan dengan “hukum NKRI”, maka ada pemaksaan untuk membatasi kebebasan itu.

Anda perlu perhatikan, yang menjadi masalah di sini “hukum” yang mengatur: yaitu memajukan kebebasan, yang melindungi dan yang membatasi kebebasan itu. Memang siapa saja berhak untuk menyatakan diri sebagai presiden dan perdana menteri apa saja, tetapi saat ia bertabrakan dengan presiden dan perdana menteri lain yang sudah ada, maka jelas ada tindakan yang diambil oleh mereka yang sudah menjadi presiden dan perdana menteri di situ mendahului mereka.

Hukum-hukum itu tidak pernah diatur oleh Dewan Adat Papua. Bagaimana mungkin DAP berpatokan kepada UU Otsus No. 21/2001 yang adalah produk hukum penjajah? Bagaimana mungkin hukum penjajah dijadikan dasar untuk membentuk negara baru? DAP sebagai Dewan dari Adat Papua seharusnya menghasilkan produk-produk HUKUM ADAT PAPUA, yang kemudian dapat dijaikan sebagai patokan bagi berbagai pihak dan komponen bangsa Papua sebagai dasar dan pijakan dari berbagai kegiatan yang dilakukan, termasuk sebagai dasar penyelenggaraan KRP III ini.

Dewan Adat Papua bertugas mengawasi pelaksanaan dari Hukum Adat Papua yang dihasilkannya dan seterusnya. Yang terjadi sekarang justru Dewan Adat Papua itu berubah sekejap menjadi Dewan Eksekutiv bangsa Papua, yaitu Presiden. Apakah ini sebuah kepandaian dan kelihaian orang Papua atau sebalinya?

Sampai di sini sudah jelas?

PMNews: Kami sedang ikuti dan paham.

TRWP: OK, saya lanjutkan.

Terkait dengan hukum, perlu dicermati bahwa kalau benar ini KRP III, maka KRP I, 1961 dan KRP II, 2000 haruslah menjadi pijakan agar sejarahnya berlanjut. Jangan kita memotong-motong sejarah perjuangan sebuah bangsa menjadi sesuatu yang sulit dipahami alur ceritanya karena ia terpotong-potong, dengan tema cerita yang beraneka ragam, dengan pemain yang bergonta-ganti, dengan nama yang berlainan pula. Bangsa ini sedang memainkan drama yang sangat kacau dan tidak sesuai aturan main. Sebuah drama yang tidak pantas ditonton.

Yang terjadi hari ini justru merupakan kelanjutan dari sejarah Bintang-14, yaitu tiba-tiba tokoh Papua Dr. Thom W. Wainggai tiba_tiba saja muncul dalam pentas politik Tanah Papua dan tiba-tiba saja memproklamirkan Melanesia Raya Merdeka tanggal 14 Desember 1988, waktu itu saya sendiri masih di bangku sekolah. Saya juga pernah dipanggil ke salah satu gereja dekat Kampus Uncen Abepura dan kami berdoa semalam-suntuk untuk peristiwa dimaksud. Kami yang lain pulang karena gagasan-gagasan yang dikeluarkan waktu itu kebanyakan masih di alam mimpi, dan juga karena sejarahnya tidak bersambung dengan sejarah bangsa dan Tanah Papua yang sudah lama kami tahu sampai saat ini. Kami lihat dengan jelas apa yang terjadi waktu itu sangat mendadak, tidak berdasar, tidak berakar, tidak terencana baik, orang-orangnya tidak dipasang dan diatur dengan baik, dan akhirnya hanya merupakan sebuah impian yang muluk-muluk dan mencelakakan. Kelihatannya cerita yang berulang saat ini, walaupun orangnya berbeda, dengan menggunakan nama organisasi yang berbeda, dengan mengibarkan bendera yang berbeda, dari perilaku dan mimpi-mimpinya nampak jelas, ini sebuah kelanjutan cerita tahun 1988.

Cermati saja, yang menyelenggarakan KRP I dan II itu berbendera bintang Berapa? Hubungkan saja dengan KRP III mengibarkan Bendera apa? Ya benar bendera yang sama, tetapi perlu diingat, yang dikibarkan di mata rakyat itu bendera yang dikenal bangsa Papua, yang dikibarkan di Luar Negeri dan di dalam hati itu dengan jumlah bintang yang berbeda sama sekali. Kalau Dr. Thom W. Wainggai sebagai tokoh mereka sudah tahu Bintang Kejora begitu lama, kenapa dia harus bikin bendera baru, beri nama negara baru, mengangkat dirinya sebagai tokoh utama? Bukankah sejarahnya berulang?

PMNews: Permisi, sebelum berlanjut, kami potong di situ dulu supaya jelas.

TRWP: Silahkan

PMNews: Pemimpin gerilyawan di wilayah Perbatasan Lambert Pekikir menolak KRP III ini dengan alasan yang berbeda dari alasan yang Anda sampaikan?

TRWP: Alasannya sama saja, persis sama. Cuma kata-kata yang dipakai dan cara menyampaikannya yang berbeda. Perlu dilihat bahwa beliau seorang gerilyawan tetapi nampak sekali sangat tahu bahasa politik. Memang kebanyakan gerilyawan di Tanah Papua ialah diplomat, mereka tahu berdiplomasi ketika berhadapan dengan pihak luar (entah itu wartawan atau masyarakat umumnya, apalagi dengan aparat NKRI). Kalau tidak begitu, banyak gerilyawan yang ditangkap dan tidak ada hari ini.

Saya kira ini hal ketiga yang perlu saya sampaikan tadi. Yaitu bahwa Semua gerilyawan di hutan Pulau New Guinea itu semuanya bicara satu hal dan hal yang sama. Dunia luar memang melihat seperti kami terpecah-pecah, tetapi mereka tidak tahu kami terpecah-pecah dalam hal apa, karena apa, dan untuk apa, dan mereka tidak tahu apa manfaat dari padanya. Yang mereka tahu hanya apa kerugian dari perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi, prinsipnya General Yogi, Lambert Pekikir, Col. Nggoliar Tabuni, General Titus Murib semuanya mengatakan hal yang sama persis, cuman cara penyampaian dan penggunaan kata-katanya berbeda. Untuk membantu mengkoordinir, sekali lagi mengkoordinir dan mengakomodir bukan untuk mengatur perbedaan itulah maka General TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima paling Senior dari sisi usia dan dari sisi pengalaman gerilya saat ini telah membentuk Tentara Revolusi West Papua dengan sistem administrasi dan menejemen yang modern dan profesional.

Semua perubahan ini dilakukan berdasarkan Hukum Revolusi (Undang-Undang Revolusi West Papua) yang telah disusun secara lengkap dan dilakukan dengan Surat-Surat Keputusan yang resmi, tidak seperti generasi pendahulu yang hampir tidak pernah meninggalkan bekas atau catatan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk tindak-lanjutnya.

PMNews: Apakah TRWP juga memayungi gerilyawan dari Bintang-14?

TRWP: Tidak! Bintang-14 punya sayap militer bernama TPN PB dengan Ketua Dewan Militer General Jouweni dan Jubir Dewan Militernya Jonah Wenda. TPN PB itu sayap militernya sedangkan sayap politiknya ialah WPNA. Nah kini WPNA dan DAP yang menyelenggarakan Kongres.

PMNews: Kalau begitu, di mana TPN PB dan apa tindakan mereka sebagai tindak-lanjut kegiatan ini?

TRWP: Semua susunan dan tatanan organisasi TPN PB belum jelas, sama tidak jelasnya dengan organisasi politiknya WPNA. Mereka menggunakan nama WPNA tetapi mengibarkan Bintang Kejora. Sama dengan itu TPN PB itu bentukan Bintang-14, tetapi mengkleim dirinya murni TPN. Jadi, semuanya menjadi serba kacau.

PMNews: Kami perlu paham, apa bedanya TPN/OPM dengan TPN PB? dan Apa hubungannya dengan TRWP dan OPM?

TRWP: Kita perlu sosialisasi sejarah perjuangan ini dengan baik. Banyak informasi pernah tersedia di http://www.westpapua.net tetapi sekarang sudah tidak ada, tidak tahu kenapa. Tapi secara singkat begini:

[stickyleft]Perlu diingat makna dan arti dari setiap istilah dan kata-kata yang dipakai dalam memberikan nama-nama kepada setiap organisasi yang mengkelim memperjuangkan hak bangsa Papua. Jangan terfokus kepada isu-isu yang mereka bawa saja. Itu bisa mencelakakan diri sendiri.[/stickyleft]1. TPN PB itu bentukan kelompok bintang-14 yang mengkleim dirinya sebagai TPN murni, tetapi dia menambah kata PB, sama dengan nama negara yang mereka umumkan yaitu Republik Demokratik Papua Barat.

2. TPN/OPM itu sebuah nama pemberian NKRI, dengan maksud dan tujuan akhir mematikan perjuangan Papua Merdeka. dengan menjadikan TPN dan OPM menjadi satu, maka lama-kelamaan apa yang dibuat OPM menjadi perbuatan TPN, apa yang dibuat TPN menjadi dosa OPM. Jadi, kita dikacaukan oleh wacana penjajah, seolah-olah dua organisasi induk sayap militer dan sayap politik itu satu dan sama saja. SEBENARNYA BUKAN BEGITU! Keduanya bukan satu dan bukan sama. Keduanya berbeda dan terpisah. Lihat saja catatan sejarah, tidak pernah ada orang Papua muncul pertama kali menggunakan nama TPN/OPM, yang ada OPM dengan TPN bukan TPN dan OPM. Pemberian posisi OPM yang mendahului atau TPN yang mendahului itu saja sudah menentukan pembedaan dan perbedaan arti dan maknanya. Yangterjadi selama ini berakibat pembodohan dalam pendidikan poiltik Papua Merdeka.

[stickyleft]PMNews kan sudah lama memuat dua aliran politik bangsa Papua, yaitu politik buru-pungut dan politik tanam-pungut. Keduanya milik bangsa Papua, tetapi keduanya harus dimanfaatkan kapan dan di era mana itu harus diperhatikan. Kedua penganut politik harus belajar satu sama lain.[/stickyleft]3. Oleh karena banyak kekacauan dan pembodohan inilah maka Gen Wenda melakukan reorganisasi organisasi perjuangan Papua Merdeka dengan membedah sayap militer dengan tetap mempertahankan dan mempersiapkan OPM sebagai organisasi induk perjuangan Papua Merdeka. Apa yang dipersiapkan dalam OPM? Yang dipersiapkan itu manusianya dan menejemen organisasinya. Supaya OPM menjadi organisasi induk kegiatan politik di dalam dan di luar negeri, bukan PDP, bukan DAP, bukan WPNA, bukan Republik Demokratik West Papua. Itu maksudnya.

Jadi, General Wenda ialah Panglima Tertinggi Komando Revolusi, bukan Panglima Tertinggi TPN/OPM. Lihat nama dan kata-kata dalam nama itu, keduanya berbeda. Menurut Wenda, pemimpin OPM sedang dipersiapkan, jadi akan muncul, dan saat itu, bukan pemimpin TPN/OPM lagi, tetapi pemimpin TRWP dan pemimpin OPM. Cuma akan ada variasi dalam organiasi TRWP.

Nah, sekarang mengenai pelaksana dan penanggungjawab Kongres ini. Presiden dan PM Versi WPNA (Kelompok Bintang-14) Tidak Bertanggungjawab atas Tindakannya. Kenapa setelah mereka diangkat langsung berakibat pengorbanan sebagai lanjutan pengorbanan sebelumnya. Kita mau hentikan korban berjatuhan lebih jauh, bukan menambahkan. Karena itu setiap tindakan mereka yang menyebut dirinya pemimpin harus diukur, diantisipasi dan dipersiapkan. Memang semua perjuangan dalam hidup manusia harus ada pengorbanan, termasuk korban nyawa, tetapi jangan kita ditembak di rumput-rumput dan di hutan rimba dan dibiarkan seperti bukan manusia yang tidak punya martabat seperti itu. Kalau bertanggungjawab dan siap mati, ya melarikan diri, jangan biarkan rakyat lari kocar-kacir, jangan bubar tanpa hormat, jangan begitu mudahnya dicerai-beraikan begitu hanya dengan tembakan peringatan. Pemimpin harus mampu melindungi mereka, dan menyatakan diri bertanggungjaweb dihadapan hukum penjajah, bukan ditangkap dan ditahan tetapi menyerahkan diri. Itu yang harus dilakukan penyelenggara kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di dalam negeri selanjutnya.

PMNews: Kami kembali kepada penyelenggaraan kongres. Apa tanggapan akhir dan saran kepada bangsa Papua?

TRWP: Kami menyarankan agar semua pihak tidak dibodohi dan tdiak membodohi diri sendiri. Kita bukan orang-orang Papua zaman Jouwe, Messet dan Joku lagi, ini era baru, era generasi muda memimpin dan mengarahkan perjuangan ini. Kita jangan dikaburkan dengan gelak dan gelagat oportunis. Kita lupakan cara orang lain bikin panggung, lalu kita melompat naik dan manggung tanpa malu. Kita tinggalkan politik ala NKRI, yang tidak tahu malu dan yang tidak pernah meminta maaf. Kita harus berpedoman kepada sejarah, sejarah perjuangan bangsa Papua, sejarah tokoh perjuangan Papua Merdeka, sejarah Organiasi Perjuangan Papua Merdeka, sejarah tipu muslihat dan gelagat penjajah. Kita sudah terlalu lama dibodohi orang lain dan membodohi diri sendiri. Kapan bangsa ini mau menjadi pandai? Pandai membaca sejarah, pandai mengenal tokohnya, pandai mengelola kekuatan dan kelemahannya, pandai mengenal batas-batas kewenangan dan organisasinya, pandai memanfaatkan moment dan peluang?

October 20, 2011 0

KRP III, 2011, Republik Demokratik Papua Barat dan Forkorus Yaboisembut

Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang baru-baru ini dimunculkan dalam peta politik perjuangan bangsa Papua kini telah memasuki babak Penyelenggaraan Kongres dimaksud. Penolakan demi penolakan bermunculan, baik dari pihak sejumlah Panglima di Rimba New Guinea maupun dari pihak pembela Merah-Putih. Walaupun ada penolakan, penyelenggara memang telah mahir lantaran dibesarkan dan dididik matang ibutiri Pertiwi dengan semboyan, “Biar anjing menggongong, kafilah tetap berlalu.”

Memang alasan penolakan dari pihak yang menolak KRP III, 2011 berbeda, maka jelas tujuannya juga berbeda. Dua kelompok yang menolak: yang satu dalam rangka membela Sang Bintang Kejora, yang lainnya demi mempertahankan Sang Merah-Putih. Walaupun keduanya bertentangan, keduanya sama-sama menolak KRP III, 2011. Mengapa bisa terjadi?

Menurut analisis PMNews paling tidak ada sejumlah kesamaan dan perbedaan, ada dasar pemikiran yang mendorong penolakan dimaksud. Kesamaan kedua belah pihak yang menolak ialah bahwa mereka melakukan “penolakan dengan tegas”, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Jadi tidak ada syarat yang diajukan, tetapi secara tegas mereka menolak.

[stickyright]

Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?

Kalau ada ancaman pembunuhan mereka karena keterlibatan orang tua/ kakek mereka di masa lalu, maka apakah benar para pejuang atau gerilyawan merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?

[/stickyright]
Perbedaannya terletak pada alasan dan tujuan keduanya. Pertama kita lihat alasan penolakan pihak Barisan/ Kelompok Pembela Sang Merah-Putih. Alasan utama mereka ialah “Karena mereka mencintani Sang Merah Putih.” Selanjutnya kita perlu bertanya, “Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?” Ada sejumlah alasan pula. Diantaranya, satu alasan yang paling kuat dan paling banyak disampaikan dalam diskusi antarpribadi ialah “Sebab anak dan cucu para pejuang Merah-Putih takut mereka akan dibasmikan, atau dibunuh kalau Papua benar-benar merdeka.” Pertanyaannya, “Benarkan bahwa setelah Papua Merdeka nanti, orang Papua nasionalis akan membunuh sesama suku, bangsa dan rakyatnya sendiri? Kalau itu dilakukan oleh para pejuang atau gerilyawan, siapa pejuang/ gerilyawan itu yang merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?” Kelihatannya ini sebuah perang urat-saraf yang dilakukan pihak musuh perjuangan bangsa Papua yang menakut-nakuti orang Papua. Hal yang pasti tidak akan terjadi, tentunya.

Kalau kita bertanya kepada mereka, “Apakah Anda membela Merah-Putih karena cinta NKRI?” Tentu saja jawabannya tidak tegas “Ya!”, atau “Tidak!”, karena memang itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat ialah “Mengapa ayahmu, kakekmu membela NKRI waktu itu?” Jawabanya kebanyakan menyatakan, “Karena waktu itu ayah saya, kakek saya mengira, karena dijanjikan Soekarno dan agennya bahwa setelah Belanda keluar, maka Papua Merdeka akan dibantu oleh NKRI!” Itulah alasan orang Papua mendukung NKRI dan mengibarkan Merah-Putih di Tanah Papua, bukan karena cinta kepada NKRI.

Pihak kedua yang menolak KRP III, 2011 ialah para gerilyawan di Rimba New Guinea, yaitu pertama dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda, kedua dari Panglima Madodap TPN/OPM Pemka Paniai, Gen. Yogi, ketiga Jubir Dewan Militer TPN PB, Jonah Wenda, dan keempat dari Panglima TPN/OPM Wilayah perbatasan Lambert Pekikir. Kesemuanya menolak penyelenggaraan kongres kali ini. Alasan utama penolakan mereka karena menganggap penyelenggara Kongres dimaksud tidak jelas statusnya dalam pentas politik Papua Merdeka dari sisi organisasi dan personil yang terlibat sekaligus juga tujuan KRP ini tidak jelas: apakah untuk Papua Merdeka ataukah untuk memulai Otsus Jilid III di Tanah Papua. Ada pemimpin yang menganggap orang yang mengurus Adat masuk mengurus politik, dengan kata lain para penyelenggara dianggap bermain tidak sesuai kapasitas dan tanggungjawabnya. Artinya ada anggapan bahwa kali ini penjaga gawang Kesebelasan bangsa Papua kini memposisikan diri sebagai striker, sebuah langkah yang membingungkan semua pihak.

Kemudian ada alasan-alasan politis lainnya, yaitu
1. Siapa yang menyuruh menyelenggarakan kongres ini?
2. Apa tujuan penyelenggaraannya?
3. Siapa yang membiayainya?

Dari tiga pertanyaan ini akan terungkap hal-hal seperti berikut:
1. Apakah Kongres ini menghasilkan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara?
2. Apakah nama negaranya ialah “Republik West Papua?”
3. Apakah Hari Proklamasinya tanggal 1 Juli 1971?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Tentu saja bukan tanpa alasan.[stickyleft]Konon katanya penyelenggara KRP III, 2011 ialah para pendukung Bendera Bintang 14, yang memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 14 Desember 1988, dengan nama Negara Melanesia Barat, dengan Benderanya berbintang 14 itu.[/stickyleft] Konon West Papua National Authority (WPNA) yang menjadi sponsor penyelenggaraan KRP III, 2011 ialah bentukan dari kelompok Bintang-14 dibawah pimpinan Dr. Thom W. Wainggai, yang kini dipimpin Dr. Jack Roembiak yang saat ini berbasis di Australia.

Kalau kita lihat ke belakang, sejarah perjuangan bangsa Papua berawal dan dipertahankan sepanjang hampir setengah abad oleh para pencetus dan pendukung Bendera Bintang Kejora, Negara Republik West Papua, dipimpin terutama oleh para Panglima dan gerilyawan di seantero Pulau New Guinea, dengan nama organisasi politiknya Organisasi Papua Merdeka (OPM, bukan WPNA), dan angkatan bersenjatanya bernama TPN (bukan TPN PB dan bukan TPN/OPM) yang kini berubah nama menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) setelah secara struktural dan organisatoris dipisahkan dari OPM sebagai organisasi politik secara murni (organisasi, menejemen dan struktural).
***

Kemudian, ada dua pihak lain yang menolak secara tidak langsung, yaitu penanggungjawab Aula Universitas Cenderawasih serta Gedung Olahraga Cenderawasih dan Ondoafi Sereh, anak Alm. Dortheys Elyay, Boy Eluay yang tidak mengizinkan penyelenggaraan Kongres di Lapangan/ Taman Makam Pahlawan bangsa Papua di bekas Lapangan Sepak Bola Sentani. PMNews tidak tahu persis apakah alasan penolakannya sejalan dengan alasan para gerilyawan tadi ataukah alasan keamanan dan ketertiban serta dampak daripada penyelenggaraan kongres dimaksud. Hanya mereka yang tahu.
***

[stickyright]1. Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?;
2. Apakah pemerintahan ala WPNA ini mengakui tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?[/stickyright]
Selanjutnya kita perlu menyinggung soal tokoh Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang kini hendak mengikuti riwayat hidup pendahulunya Ketua LMA Irian Jaya (Papua) dan kemudian Ketua PDP (Presidium Dewan Papua), yang selanjutnya dianggap sebagai bayangan Presiden West Papua di kemudian hari. Kini WPNA menyodorkan tawaran Ketua DAP sekarang menjadi Presiden dengan nama negara Republik Demokratik Papua Barat. Sebuah nama tokoh baru dengan nama negara yang baru pula. Yang belum jelas sekarang “Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?” dan “Apakah tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?” Dua pertanyaan ini perlu diajukan oleh Forkorus Yaboisembut dan Selpius Bobii, karena keduanya muncul dalam pentas politik di Tanah Papua baru-baru ini dengan sekaligus menggagas dan kini menyelenggarakan KRP III, 2011.

Atau barangkali lebih baik kita lemparkan berbagai pertanyaan, keluh-kesah dan duri-duri ini kepada sejarah, karena sejarah selalu membuktikan secara pasti dan benar, arti dari semua yang membuat sejarah itu sendiri.

October 18, 2011 1

TNI Gagal Melindungi Dan Menjaga Integritas Manusia di Tanah Papua

Pada media lokal Cenderawasih Pos, Rabu, 05 Oktober 2011, Saudara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dengan bangga menyatakan: “ Tugas pokok yang kami emban adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. …Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Pada umumnya Pemerintah Indonesia dan khususnya aparat keamanan TNI belum mempunyai konsep bernegara dan berbangsa yang benar dan baik. Itu terbukti dengan wajah Pemerintah dan aparat keamanan yang menduduki dan menjajah penduduk asli Papua sejak tahun 1961 sampai di era Otonomi Khusus sekarang ini. Cita-cita TNI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, telah hancur. Tidak disangkal lagi bahwa di Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh TNI atas nama kepentingan NKRI. Umat Tuhan, pemilik negeri dan ahli waris Tanah ini dibantai seperti hewan buruan dengan stigma anggota OPM, separatis dan makar. Apa yang harus dibanggakan oleh penduduk asli Papua dari namanya TNI yang mengkleim diri bahwa ia adalah pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah?

Yang selama ini Pemerintah dan TNI tunjukkan kepada rakyat Papua adalah wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Romo Franz Magnis-Suseno dalam bukunya: “Merebut Jiwa Bangsa” dalam konteks Timor-Timur ia menyatakan dengan tegas: “Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas hancurnya kehormatan Indonesia di mata dunia internasional adalah TNI” ( 2007:hal. 33).

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan tidak pernah menjelaskan dan bahkan mereka sendiri tidak mengerti definisi “kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI” seperti apa bentuk, model dan wujudnya. Jargon yang diperlihatkan dan diwujudkan selama ini adalah “NKRI Harga Mati”, maka siapa yang melawan akan kami tumpas. Seperti diungkapkan Saudara Kol. Kav. Burhanuddin, waktu menjadi Danrem 172/PWY Jayapura pada 12 Mei 2007 di Cenderawasih Pos, “Pengkhianat Negara Harus Ditumpas. Jika saya temukan ada oknum-oknum orang yang sudah menikmati fasilitas Negara, tetapi masih saja mengkhianati bangsa, maka terus terang saya akan tumpas. Tidak usah demonstrasi-demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Jangan lagi mengungkit-ungkit sejarah masa lalu”.(Baca: Socratez Sofyan Yoman: Pemusnahan Etnis Melanesia, Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: 2007:hal. 346). Sedangkan Saudara Pangdam XVII, Mayjen Erfi menyatakan: “Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Apa yang diungkapkan oleh kedua Saudara ini, memang benar karena mereka diajarkan dengan doktrin seperti itu. Doktrin itu tercermin melalui perilaku dan watak aparat keamanan selama ini dan telah melahirkan kebencian, kemarahan dan ketidaksenangan terhadap TNI dari rakyat. Jujur saja, aparat keamanan TNI sesungguhnya telah menjadi musuh rakyat bukan pelindung rakyat. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI di Timor Timur (sekarang: Timor Leste), Aceh, Papua Barat ini, menyatakan bahwa TNI berperan aktif membunuh warga sipil dan pelaku kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan TNI ini adalah meruntuhkan dan menghilangkan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia dan TNI. Ternyata doktrin yang dimiliki aparat TNI selama ini seperti: tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, sudah tidak relevan lagi dalam era demokrasi dan globalisasi dewasa ini. Doktrin seperti itu sudah usang tidak cocok lagi dengan dunia modern sekarang ini.

Jadi, dalam usia TNI yang ke-66 ini, diharapkan TNI tinggalkan paradigma lama ini dan mengubah ke paradigma baru. Setidak-tidaknya TNI menegakkan kedaulatan manusia Indonesia dan mempertahankan kehormatan, hak asasi manusia, dan kesamaan derajat seluruh segenap rakyat Indonesia. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena, Negara Indonesia ada atas dasar kepercayaan dan kesepakatan rakyat. Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau kedaulatan manusia ditegakkan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau integritas manusia mendapat kehormatan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau kesamaan derajat dijunjung tinggi. Negara Indonesia kuatdan kokoh kalau perbedaan agama, bahasa, ras dan etnis benar-benar mendapat perlindungan dan tempat yang setara di dalam rumah namanya Indonesia.

Yang perlu diingat selalu oleh Pemerintah Indonesia dan TNI adalah manusia adalah gambar dan rupa Allah. Allah berfirman: “Marilah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah” (Kejadian 1: 26). Selanjutnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya dan kepada kita sekarang ini. “ Pencuri datang hanya untuk mecuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan” (Yohanes 10:10). “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” (Yoh.10:11). “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” (Yoh. 10:14).

Pemerintah Indonesia dan TNI sebaiknya menempatkan diri sebagai gembala yang melindungi dan menjaga domba-domba yang ada di Indonesia ini. Pemerintah Indonesia dan TNI jangan berwatak pencuri, pembunuh dan pembinasa. Pemerintah dan TNI sebagai gembala sebaiknya mengenal domba-domba dan mendengar suara mereka. Sebab, percaya atau tidak .Akui atau tidak tidak. Yang sesungguhnya bahwa benteng kekuatan dan pertahanan Negara Indonesia adalah rakyat Indonesia, bukan TNI. TNI tanpa dukungan kekuatan rakyat sama dengan sebuah pohon tanpa akar yang kuat. Atau TNI hidup tanpa roh. TNI bukan satu-satunya kekuatan Negara Indonesia. TNI adalah salah satu kekutan bangsa dan Negara Indonesia. Kalau keyakinan seperti ini tidak diterima, maka pertanyaannya ialah apakah Negera Indonesia harus dipertahankan dengan menumpahkan darah rakyatnya sendiri? Apakah Negara Indonesia harus dipertahankan dengan menginjak-injak kehormatan dan hak asasi rakyat Indonesia?

Dalam konteks Papua, selama ini, Pemerintah Indonesia dan TNI telah sukses dengan gemilang mengintegrasikan wilayah dan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, Pemerintah Indonesia dan TNI telah gagal total mengintegrasikan orang asli Papua ke dalam wilayah Indonesia dan gagal membangun nasionalisme Indonesia bagi penduduk asli Papua. Yang diajarkan adalah kekerasan dan kejahatan yang dapat menjauhkan hati rakyat Papua dari Indonesia. Akibatnya hilanglah trust (kepercayaan) kepada TNI. Pemerintah Indonesia dan TNI membutuhkan 40 tahun lagi untuk membangun kepercayaan rakyat Papua.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada TNI yang melaksanakan HUT yang ke-66 pada 5 Oktober 2011. Semoga tulisan ini menjadi koreksi dan harapan saya, teman-teman dari TNI tidak akan menyulut emosi dan kemarahan besar kepada saya. Tetapi, saya mau katakan: “bersahabatlah dengan teman yang selalu mengritik dengan terbuka dan jujur kepada Anda dan berhatilah-hatilah dengan teman yang mendekat dan selalu menjilat” Seperti ada nasihat dalam Kitab Suci: “ Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat” (Amsal 28:23). Shalom. Tuhan memberkati dan melindungi para prajurit TNI dan Prajurit Kristus dalam tugas kemiliteran.

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

October 6, 2011 0

KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

JAYAPURA – Terkait statement yang menyebutkan Komite Nasional Papua Barat, ada kompromi politik antara KNPB dengan Petinggi Polkam, menurut Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ada pihak ketiga yang bermain. “Ini hanya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena melihat, atau karena disoroti, karena kalah politik. Kalah saing, akhirnya dorang menuduh KNPB dengan hal-hal yang tidak benar. Kami akan tunjukkan itu dengan kerja-kerja di lapangan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Prima Garden Abepura, Rabu (5/10).

Ditegaskan, tidak ada satu organisasi ataupun lembaga di Negara ini yang bisa membubarkan KNPB. “KNPB hanya akan terpengaruh kalau rakyat Papua bangkit dan minta KNPB bubar. Tidak ada satu organisasipun yang bisa bubarkan KNPB,” tegasnya.

Terkait kontrak politik, ditegaskan bahwa tidak ada organisasi di Jakarta yang punya kontrak politik dengan KNPB. “KNPB hanya punya konrak politik dengan rakyat Papua, untuk membawa aspirasi guna menentukan sah tidaknya Papua di dalam NKRI,” lanjutnya.

Ketika Bintang papua berusaha meyakinkan tentang posisinya di Tanggal 21 September yang dikabarkan berada di Jakarta bersama Deny Wenda mengadakan kontrak politik dengan petinggi Polkam, ditegaskan bahwa ia saat itu tidak ke Jakarta.

“Tidak di Jakarta. Walaupun saya harus ke Jakarta, ketemu dengan siapa, itu kawan-kawan tidak perlu tau,” jelasnya.

Menurutnya hanya rakyat yang berhak mengetahui posisinya.” Karena saya hanya berjuang membawa aspirasi murni rakyat,” tegasnya.

Release yang menyudutkan KNPB, menurutnya sudah terjadi beberapa kali. “Apakah minta untuk membekukan KNPB, untuk membubarkan KNPB, itu bukan hal baru. Karena beberapa waktu lalu teman-teman ini ada gelar jumpa pers, dan mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan KNPB karena dikatakan illegal, organisasi sparatis, itu pernah ada,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa KNPB menilai pernyataan itu pernyataan murah. “Terlalu murah sekali. Kalau memang mereka betul mau membangun rakyat sesuai dengan daya atau cara mreka, kenapa tidak tunjukkan di lapangan.Hanya menyatakan sikap-sikap yang terlalu murah di media massa. Itu tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan KNPB. Itu hal biasa,” jelasnya lagi..

Hal itu, menurutnya dianggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghambat proses untuk mendorong aspirasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

“Kenapa harus tuding-menuding. Itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang penting kami mau kalau mereka betul anak papua yang punya hati dan punya kesungguhan membangun rakyat papua, tolong tunjukkan dengn dorang punya gaya dan cara mereka, tunjukkan, bahwa ini kami punya gambaran tentang membangun Papua seperti ini,” jelasnya.

Sebaliknya, menurutnya pihak yang membuat release yang menyudutkan KNPB harus mengakui bahwa dengan keberadaan organisasi separatislah Pemerintah Pusat memeberi perhatian lebih ke Papua. “Semua proses kebijakan Jakarta ini jalan, karena ada perjuangan aspirasi merdeka. Tanpa itu tidak pernah ada. Jadi apapun itu tidak perlu mereka menuding organisasi-organisasi yang ada,” harapnya.

Mako menyatakan bahwa atas nama KNPB dengan tegas bahwa hal semacam itu tidak akan pernah mempengaruhi pihaknya untuk membawa aspirasi rakyat Papua untuk menetukan nasib sendiri di atas tanah airnya. “Kami tidak pernah egois untuk meminta pengakuan. Kami memperjuangkan melalui PBB untuk menentukan apakah benar Papua ini sebagai bagian NKRI atau tidak. Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang mengakui demokrasi pancasila harus mengakui itu,” tegasnya lagi.(aj/don/l03)

October 5, 2011 0

Kabar Dari Kampung…Kutipan Sekapur Sirih dari Ikrar Nusa Bhakti untuk Papua…

REP | 20 September 2011 | 14:48

Setiap roda belakang pesawat Garuda Indonesia menyentuh landasan di Bandara Mokmer (Frans Kaisiepo), Biak, air mata haru pasti menetes dari pelupuk mata penulis.

Sebaliknya, setiap pesawat lepas landas dari Mokmer ke arah barat, saya teringat masa sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat 1969, yakni ketika satu pesawat bersama rombongan tokoh masyarakat Irian Barat berangkat ke Jakarta dengan Hercules AURI. Saat itu tampak jelas betapa rasa bahagia mereka begitu terpancar. Mata mereka berbinar-binar, tepuk tangan pun bergemuruh di dalam pesawat.

Biak adalah saksi bisu segala peristiwa sejak jadi pangkalan udara utama yang digunakan Jenderal Douglas MacArthur untuk melakukan ”lompatan katak” mematahkan kekuatan Jepang di Asia Pasifik pada Perang Dunia II. Di daerah Kloefkamp, Mokmer, sampai ke Bosnik masih tersisa gua-gua Jepang serta bangkai tank-tank amfibi tentara AS dan Jepang.

Di Biak pula, tepatnya di Ritge II, saya lihat dari pintu belakang rumah ke markas Raiders TNI AD betapa asyik Pangdam XVII/Cenderawasih saat itu, Sarwo Edhie Wibowo, minum kopi di petang hari bersama Lodewijk Mandatjan. Mantan tokoh Organisasi Papua Merdeka dari suku Arfak ini baru tiba dari Manokwari, dijemput ”dua anak angkatnya”, anggota Pasukan Gerak Tjepat (PGT, kini Paskhas) TNI AU dan anggota Komando Pasukan Sandi Yudha (kini Kopassus) TNI AD.

Biak memang tempat yang amat kontras. Biak adalah pintu gerbang udara dan laut ke pulau besar (daratan Papua). Di Biak pula tumbuh gerakan mesianisme yang melahirkan gagasan Papua Merdeka. Tokoh-tokoh OPM 1960-an sampai 1980-an tak sedikit dari Biak, seperti Permenas Awom dan Seth Rumkorem. Rumkorem adalah proklamator Papua Merdeka pada 1 Juli 1971 di Markas Victoria, daerah Waris sekarang. Kata ”irian” yang berasal dari ”iryan” (sinar mentari yang menghalau kabut) dan kata ”papoea” (orang hitam berambut keriting) orang Biak pula yang memopulerkan. Bahkan, bendera Bintang Kejora adalah gabungan mesianisme Biak dipadu bendera Amerika Serikat. Lambang negara Papua yang diperkenalkan pada 1 Desember 1961, Burung Mambruk, juga pengaruh dari Biak.

Saat di SD Negeri 1 Biak antara 1965- 1969, saya mengenal lagu untuk menyambut kedatangan Soeharto ke Biak menjelang Pepera. Di antara bait lagu dalam bahasa Biak itu berbunyi: ”Aryo bapaye Suharto ye… mau be mau be mau rau be mau rau merah putih… kukonbe naiko mambe ka naik” (Presiden kami bapak Soeharto, bendera kami merah putih, akan kami naikkan sampai akhir masa).

Empat peristiwa sejarah

Sesuai Persetujuan New York 15 Agustus 1962, pada 1 Oktober 1962 Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada pemerintahan sementara PBB (UNTEA). UNTEA lalu menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dan Indonesia wajib melakukan penentuan pendapat rakyat (act of free choice).

Sesuai The Rome Agreement antara RI dan Belanda di Roma menjelang Pepera, kedua negara sepakat Pepera dilakukan dengan sistem perwakilan oleh 1.026 tokoh Papua, bukan one man one vote. Belanda juga menggunakan sistem perwakilan di luar perkotaan saat membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan New Guinea), April 1961.

Ada empat peristiwa sejarah yang hingga kini masih dipersoalkan orang Papua. Pertama, sistem perwakilan dalam proses Pepera Juli-Agustus 1969 dianggap tidak lazim digunakan oleh PBB dalam proses dekolonisasi. Kedua, butir pertama Trikora yang dicetuskan Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 19 Desember 1961 yang berbunyi ”Gagalkan negara boneka Papua bentukan Belanda Kolonial” seakan mengakui manifesto politik 19 anggota Dewan New Guinea di Hollandia (Jayapura sekarang) pada 1 Desember 1961 adalah proklamasi kemerdekaan Papua.

Ketiga, proses indonesianisasi birokrasi pemerintahan di Papua akhir 1960-an, yang menggeser birokrat rendahan orang Papua, sungguh menyesakkan hati. Keempat, tindakan brutal aparat keamanan terhadap rakyat Papua 1963, 1969, 1971, 1984-1985, 2000-2001, bahkan hingga kini telah meninggalkan trauma mendalam di hati sanubari saudara-saudara Papua kita.

Meski kini jabatan-jabatan di puncak pemerintahan daerah seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota di tangan orang Papua, persoalan di atas tetap saja muncul. Otonomi khusus (otsus) yang diterapkan sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua tak juga mengurangi kemiskinan di tanah Papua.

Saat saya mengunjungi Papua, 2-7 Juli 2011, tampak jelas adanya kemajuan semu di tanah Papua. Jalan di wilayah perbatasan dengan Papua Niugini seperti di Koya, Arso, Wor-Kwana, Waris, dan Senggi tampak begitu mulus. Namun, bagaimana dengan peremajaan pohon-pohon kelapa sawit yang sudah berumur lebih dari 30 tahun itu? Di Wamena juga tampak pembangunan pusat-pusat pertokoan yang megah untuk ukuran Papua. Jayapura juga ada dua hotel internasional baru, Hotel Aston dan Swiss-Belhotel. Namun, siapa pemilik ruko dan hotel-hotel itu? Tidakkah rakyat Papua masih menjadi penonton dari pembangunan?

Temukan jalan damai

Uang yang digelontorkan ke rakyat secara tunai melalui program otsus, PNPM Mandiri atau program Respek, benar-benar salah arah. Uang bukan untuk membangun sarana dan prasarana kampung, melainkan dibagi-bagi secara tunai. Hati terasa teriris sembilu saat menyaksikan masih banyak orang menggunakan koteka di Wamena, seakan kemajuan tak menyentuh mereka. Sadarkah kita bahwa migrasi dengan ”Kapal Putih” (Pelni) telah menyebabkan orang Papua kini jadi minoritas di Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, dan Kota Sorong? Sadarkah kita bahwa orang Marin di Merauke kini tak lagi memiliki tanah? Tak heran jika mereka menolak program Merauke Integrated Food and Energy Estate.

Sadarkah kita bahwa ada dua gerak yang berbeda di Papua saat ini, yakni antara mereka yang berupaya menyatupadukan rakyat Papua—karena itu menolak pemekaran provinsi (Papua dan Papua Barat)—dan Majelis Rakyat Papua menjadi dua atau lebih berseberangan dengan yang menginginkan agar provinsi Papua Barat Daya segera dibentuk. Selain itu, pertarungan antarklan untuk meraih jabatan politik semakin marak, seperti terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, dan mulai menyeruak pula di Papua dan Papua Barat menjelang pemilihan gubernur di dua wilayah itu.

Sadarkah kita tiga institusi bersenjata, OPM, TNI dan polisi (khususnya Densus 88), dapat jadi agen yang membakar tanah Papua? Dapatkah dua nasionalisme yang berseberangan, Papua yang ngotot ”kemerdekaan adalah harga mati”, dan Indonesia yang kukuh ”NKRI harga mati” menemukan kata sepakat untuk meningkatkan kualitas otonomi khusus dalam bingkai keindonesiaan dibalut kepapuaan? Pada 1980-an, segala perkembangan di Papua dapat kita baca di Kabar dari Kampung, buletin yang diterbitkan Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa Irian Jaya. Hal-hal yang memilukan bisa juga kita baca di Memoria Passionis terbitan Keuskupan Jayapura.

Kini segala berita buruk soal Papua disiarkan oleh Sekber Sentral Informasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta, West Papua Media Alerts dan West Papua TV di London, East Timor and Indonesia Action Network di AS, dan Australia West Papua Association di Adelaide, Australia.

Papua tidaklah semembara yang diberitakan Kompas (8 Agustus 2011). Namun, kita jangan meremehkan aktivitas prokemerdekaan Papua di luar negeri, seperti konferensi yang disponsori The Free Papua Campaign and The International Lawyers for West Papua bertajuk ”The Road to Freedom”, 2 Agustus 2011 di Oxford, Inggris. Kita harus tetap mendukung upaya menemukan jalan damai di tanah Papua demi kesatuan nasional kita.

Ikrar Nusa Bhakti Profesor Riset LIPI

Sumber: Kompas.com

Terima Kasih buat Tulisan dari Bapak…Suatu analisa dan pemikiran yang Obyektif untuk Tanah Papua
TUHAN memberkati…

September 21, 2011 0