Demo, Tuntut Dialog Pangdam dan Kapolda – (Massa Berdoa di Makam Theys)

JAYAPURA- Puluhan massa kemarin kembali mendatangi gedung DPR Papua di Jayapura. Para pendemo ini menuntut janji DPR Papua pada aksi mereka tanggal 3 November lalu yang akan menfasilitasi mereka untuk bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI AY Nasution dan Kapolda Papua Irjend Pol FX Bagus Ekodanto, terkait pengungkapan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus lalu di Wamena.

Massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua dan dipimpin Bukctar Tabuni itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 13.00 WIT setelah melakukan longmarch dari Expo Waena ke Abepura lalu dengan kendaraan truk menuju tempat penculikan Theys Hio Eluai di Skyland untuk melakukan penghormatan dan berdoa di sana.

Setelah itu massa kembali longmarch menuju Jayapura dengan melewati Polda Papua dan ke Halaman DPR Papua.

Setibanya, di DPRP, mereka berjajar dan Bucktar Tabuni mulai berorasi setelah lebih dulu berdoa. Antara lain ia mengatakan bahwa kedatangan mereka ke gedung itu antara lain adalah untuk menagih janji Ketua DPR Papua John Ibo untuk berdialog dengan Pangdam XVII/Cenderawsih dan Kapolda Papua. “Kami datang ke sini untuk menagih janji, karena sampai sekarang ini dialog yang kami minta belum juga dilaksanakan,” katanya lantang.

Ia lalu mengatakan bahwa kedatangan mereka juga ingin menanyakan kepada Kapolda dan Pangdam siapa penembak Opinus Tabuni dan kenapa ia harus ditembak. Bukctar ingin agar kedua petinggi TNI dan Polisi itu dihadirkan untuk dialog dengan mereka saat itu juga, karena John Ibo sudah menjanjikan kepada mereka untuk membuka dialog.

Bergantian, mereka berorasi dan terus mengkritisi dewan maupun TNI / Polri baik khususnya yang terkait dengan kematian Opinus Tabuni pada peringatan Hari Pribumi Internasional di wamena beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Markus Haluk yang juga ikut berorasi, ia mendesak Kapolda untuk segera mengungkap siapa pembunuh Opinus Tabuni. “Sudah tiga bulan tiga hari Opinus dibunuh tetapi kenapa sampai sekarang belum juga diungkap,” teriaknya lantang. Karena itu, pihaknya mendesak Polda maupun Pangdam untuk mengungkap kasus tersebut.

Untuk itu, Markus Haluk memberikan deadline waktu sampai tanggal 1 Desember dan kalau sampai tanggal 1 Desember nanti belum ada titik terang atau kasus itu belum juga terungkap maka pihaknya akan melakukan sesuatu. “Saya tidak mau katakan apa, tetapi kami minta 1 Desember kasus itu sudah harus terungkap, kami deadline waktu disitu apapun ceritanya, kalau tidak ada tanda – tanda, maka….,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan tuntutannya itu, karena itu, pihaknya akan terus menunggu DPRP, Pangdam dan Kapolda untuk berdialog mengungkap kasus ini. “Saya heran kenapa DPRP, Pangdam, Kapolda saling lempar saya lihat jadinya seperti bola pimpong, karena itu kami tuntut itu dan sejauh mana Polda mendalami kasus kematian Opinus tabuni,” koarnya lagi.

Selain itu, Markus juga mengatakan bahwa aksi mereka kemarin sekaligus untuk mencanangkan tanggal 10 November hari dimana tokoh sentral Papua Theys Hio Eluai di bunuh sebagai Hari Kematian HAM di Papua. “Jadi tanggal 10 November hari kematian Theys kami canangkan sebagai kematian HAM di Papua,” jelasnya.

Sampai pukul 15.00 WIT mereka berorasi, tidak seorangpun anggota DPRP menemui mereka. Sehingga saat itu pimpinan massa sempat bersitegang dengan aparat Polisi, tetapi untungnya tidak berlanjut. Tak lama kemudian, Weynand Watori, Banyamin Patondok, Zakarias Yoppo dan beberapa anggota DPRP lainnya menemui massa. Bersamaan dengan itu, massa membuka dompet amal di tengah – tengah kerumunan massa. Al hasil beramai – ramai ke enam anggota DPRP itu ikut memberikan sumbangan uang yang dismpan di wadah kardus. Ada juga beberapa sumbangan dari massa itu sendiri. Tidak ada penjelasan rinci tentang tujuan dibukanya dompet amal itu.

Selanjutnya, meskipun enam orang anggota DPRP telah menemui massa, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan jaminan untuk menghadirkan petinggi TNI dan Polisi itu. Ia hanya mengatakan bahwa salah seorang wakil Ketua akan menemui mereka tetapi saat itu sedang berada di Sentani karena sedang mengikuti acara.

Tetapi, sampai pukul 17.00 WIT di tunggu, wakil ketua itu tidak juga datang hingga akhirnya massa bubar sendiri. Weynand Watrori hanya mengatakan bahwa pihaknya bisa berjanji tetapi aspirasi yang disampaikan oleh massa akan disampaikan pada pimpinan dewan sehingga janji dewan kepada mereka untuk berdialog dengan Pangdam dan Kapolda bisa segera direalisir dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya massa pendemo ini dengan yang menggunakan 3 truk mampir di lokasi penculikan Alm Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka di sekitar Perumahan Pemda Entrop Entrop pada 10 November 2001 silam.

“Agenda kami yaitu mendatangi lokasi penculikan lalu berdoa dan memberikan penghormatan,” singkat Buchtar Tabuni saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat hand phone selulernya.
Setibanya massa dilokasi berukuran kecil dekat dengan jurang itu, terlihat pula Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboi Sembut dan tokoh DAP lainnya. Acarapun dilanjutkan dengan penyampaian sepatah kata oleh Forkorus Yaboi Sembut.”Kita berkumpul disini untuk mengenang kembali waktu penculikan tokoh Papua Theys Eluay yang merupakan satu bukti terjadinya pelanggaran HAM,” tutur Forkorus yang saat itu datang dengan topi kebesarannya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sekitar 10 detik.

Sebelum acara singkat ini diakhiri, massa kembali menundukkan kepala dalam doa yang dibacakan oleh seorang wanita menggunakan bahasa daerah.Terlihat beberapa pemuda dan pemudi yang menitikkan air mata mengenang kematian Alm Theys.”Ini ketidakwajaran yang dilakukan dalam peradaban bangsa Papua,” celetuk seorang pemuda sebelum membubarkan diri.Diakhir acara, Buchtarpun ambil bagian dengan menyampaikan pendapatnya.Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tokohnya dan saat ini kita sedang melakukannya sebagai tanda perjuangan itu masih ada,” koarnya.
Lanjut Bucthar dengan lokasi yang hanya beberapa meter dari tempat penampungan sampah ini menandakan pelecehan terhadap tokoh pejuang dengan tidak memberikan rasa hormat karenanya secara spontan Buchtarpun memerintahkan untuk mengangkat 1 bak sampah yang saat itu nongkrong dekat dengan lokasi.”Angkat! dan singkirkan,” ujarnya lantang.Satu komando ini, massapun mendekati bak sampah yang dimaksud dan beramai-ramai menggulingkan ke dalam jurang dan tidak telihat lagi oleh mata.Meski saat itu masih mendapatkan pengawalan dari aparat Dalmas Polresta, namun dalam aksi ini sama sekali tidak nampak bentuk pencegahan oleh aparat dan rombongan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke DPR Papua.(ta/ade)

November 14, 2008 0

34 Parpol di Tolikara Ancam Boikot Pemilu 2009

WAMENA-Jika di Kabupaten Yahukimo 19 parpol mengancam akan memboikot penyelenggaraan Pemilu (baca Cepos Rabu 29/10), hal yang sama bakal terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana 34 parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol Kabupaten Tolikara sepakat akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009.

Selain mengancam memboikot Pemilu, ke 34 pimpinan parpol tersebut juga mendesak Ketua KPU provinsi Papua, Beny Sweny untuk bersikap tegas mengganti Ketua KPU Tolikara yang dinilai tidak transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada.

Ancama pemboikotan tersebut ditegaskan Ketua Forum Lintas Parpol Amerson Wenda, S. Pd didampingi para pimpinan partai lain dalam press conference dengan wartawan di Wamena Kamis (30/10) siang.
“Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara Iswardi CB. Parani, SE selaku penyelenggara pilkada itu sudah menyalahi aturan karena memihak parpol tertentu, selain itu yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS. Karena itu kami minta kepada Ketua KPU provinsi segera mengganti Ketua KPU Tolikara sebelum megumumkan daftar calon tetap (DCT) legislatif,” tukas Amerson yang diiyakan pimpinan parpol yang lain.

Setelah dilakukan PAW bagi ketua KPU nanti, kami mendesak kepada ketua KPU yang baru bersama anggotanya segera membentuk panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hingga kini belum terbentuk,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Tolikara Iswardi CB. Parani yang ditemui koran ini menuturkan, pihaknya membantah keras adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya karena diduga terlibat dalam kegiatan politik salah satu partai. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, saya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya selaku penyelenggara Pilkada yang independent dan bersikap netral,” tegas Iswardi.

Sekedar diketahui partai yang tergabung dalam forum lintas parpol masing-masing partai hanura, partai peduli rakyat nasional, partai karya perjuangan, PNI-Marhaenisme, partai demokrasi pembaharuan, partai pemuda indonesia, PMB, PKS, PPDI, PDK, PPD, PD, PDS, PBR, PP, PM, PBN, PRN, PK, PKB, PPPI, PSI, PAN, PBB, PKPI, PIS, P.Gerindra, PNBKI, PPIB, PKPB, PB, PKNU dan PNUI. (jk)

November 1, 2008 0

Benny Wenda, IPWP dan Sikap Pemerintah Inggris

Pada 15 Oktober 2008 diselenggarakan pertemuan sekitar 30 aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen (2 dari Inggris dan masing-masing 1 dari Vanuatu dan Papua Nugini). Pertemuan ini membentuk forum yang disebut International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Nampaknya, para aktivis penyelenggara mencoba mengulang sukses International Parliamentarians for East Timor (IPET) yang katanya sukses mendorong kemerdekaan Timor Leste.

Belum bisa dikatakan bahwa mereka akan mengulang sukses IPET karena ini masih merupakan langkah awal. Kekuatan politiknya bergantung pada apakah dukungan dari anggota parlemen dari berbagai negara akan bertambah. Sejauh ini memang IPWP tidak mencerminkan sikap parlemen Inggris yang terdiri dari 646 anggota House of Commons dan 746 anggota House of Lords. Lebih jauh lagi, IPWP juga tidak bisa dikatakan mencerminkan sikap pemerintah Inggris.

Fenomena pembentukan IPWP di gedung parlemen Inggris adalah keberhasilan kampanye kelompok Papua Merdeka di Oxford yang terdiri dua pemain inti yakni eksil politik asal Wamena Benny Wenda dan seorang Pendeta Inggris Richard Samuelson. Benny dan Richard berhasil meyakinkan sejumlah aktivis LSM di Inggris dan di Belanda untuk mendukung kampanye mereka. Usaha keras mereka berhasil setidaknya meyakinkan dua anggota parlemen Inggris Lord Harries of Pentregarth MP dan Hon. Andrew Smith MP dan mendatangkan masing-masing seorang anggota parlemen Vanuatu dan Papua Nugini. Seorang bekas anggota IPET juga hadir di situ.

Dari sisi jaringan gerakan, Benny berhasil membangun pengaruh di kalangan aktivis asal pegunungan di Papua dan di Jawa. Demo pendukung IPWP sebanyak 700-an orang di Jayapura pada 16 Oktober 2008 yang dipimpin Buktar Tabuni, Dominggu Rumaropen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa terdapat kaitan erat di antara kelompok Inggris dengan kelompok Jayapura (Papua). Yang menarik, Benny dan jaringannya berhasil membangkitkan harapan tinggi dan eforia massa terhadap kemerdekaan Papua. Banyak anak muda Papua percaya bahwa IPWP hari itu mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu dalam sebuah wawancara Sekjen PDP Thaha Alhamid perlu menglarifikasi bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menggalang dukungan internasional dan bukan hari kemerdekaan Papua. Ada kesan bahwa Benny dan kawan-kawan membesar-besarkan signifikansi politik IPWP.

Keberhasilan kampanye kelompok Benny tampak pula dari reaksi pemerintah Indonesia. Tidak kurang dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yuri Thamrin dan sejumlah petinggi Indonesia di Jakarta memberikan pernyataan bahwa IPWP tidak signifikan secara politik karena tidak mencerminkan sikap pemerintah Inggris. Terlebih lagi, petinggi polisi dari Mabes Polri juga menyatakan bahwa Benny Wenda adalah kriminal yang melarikan diri dari penjara. Pernyataan yang dimuat di berbagai media massa itu justru menunjukkan bahwa kampanye IPWP telah berhasil membuat „stabilitas‟ Papua terganggu dan dengan sendirinya pemerintah Indonesia juga merasa terganggu. Terasa sekali bahwa counter pihak pemerintah Indonesia reaktif dan tidak berhasil membangun simpati publik internasional.

Tidak banyak orang tahu bahwa Benny sangat kecewa dengan pemerintah Inggris. Hal ini terlihat dari suratnya kepada PM Inggris Gordon Brown tertanggal 5 Mei 2008. Dia mengklaim telah berkeliling Inggris dan mendapatkan dukungan rakyat Inggris. Tetapi menurutnya pemerintah Inggris mengabaikan dukungan rakyatnya. Singkatnya, Benny tidak melihat sedikit pun tanda bahwa pemerintah Inggris memberikan dukungan pada gerakan Papua Merdeka. Sangat wajar bahwa Benny Wenda kecewa dengan sikap dan pandangan resmi pemerintah Inggris. Sikap pemerintah Inggris itu jelas terlihat di dalam notulensi percakapan di House of Lords antara Menteri Persemakmuran Malloch-Brown dengan beberapa anggota parlemen mengenai isu Papua pada 13 November 2007. Isu Papua itu sendiri pada saat itu diangkat oleh Lord Harries of Pentregarth yang juga kemudian menjadi anggota IPWP.

Menteri Malloch-Brown menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak merencanakan untuk mengangkat masalah Papua di forum Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Inggris menghormati integritas teritorial Indonesia dan tidak mendukung kemerdekaan Papua. Inggris percaya bahwa pelaksanaan UU Otonomi Khusus secara penuh adalah jalan terbaik untuk penyelesaian masalah perbedaan internal dan stabilitas jangka panjang Papua secara berkelanjutan. Jalan terbaik untuk mengurai isu Papua yang kompleks adalah dengan memromosikan dialog damai antara kelompok-kelompok Papua dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Inggris mengakui bahwa terdapat banyak perdebatan tentang apakah pada Pepera 1969 orang Papua membuat keputusan secara obyektif dan secara bebas menurut keinginan mereka. Meskipun demikian, kata Malloc-Brown, hasil Pepera 1969 sudah diterima oleh PBB pada saat itu dan sejak itu tidak ada lagi keraguan internasional bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dalam bidang HAM, Inggris sudah mencantumkannya di laporan HAM Kementerian Luar Negeri dan pemerintah mengangkatnya melalui kedutaan Inggris di Jakarta. Meskipun demikian pemerintah Inggris melihat bahwa skala pelanggaran tersebut masih relatif kecil dan tidak bisa menjadi alasan utama (untuk kemerdekaan Papua). Kedua, karena pemerintah Inggris tidak menerima kemerdekaan Papua, maka Inggris tidak menganggapnya pantas untuk mengangkat isu Papua di Dewan Keamanan atau Sidang Umum.

Kekecewaan pemerintah Inggris (terhadap pemerintah Indonesia) adalah bahwa pelaksanaan UU Otsus tidak mengalami kemajuan akibat pertentangan antara pemerintah dengan kelompok lokal Papua. Meskipun demikian, Inggris percaya bahwa pemerintah Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono lebih menghormati HAM daripada Rezim sebelumnya. Para pejabat di Kedutaan Inggris di Jakarta telah mengunjungi Papua secara berkala dan menemui pejabat lokal, akademisi, wartawan dan LSM, dan hasilnya pemerintah Inggris menyampaikan keprihatinannya kepada pemerintah Indonesia.

Secara tegas Malloch-Brown mengatakan, “Saya menolak karakterisasi Papua sebagai Dafur kecil (menentang pernyataan Lord Kilclooney). …We insist that it (Papua) should not be bracketed with major abuses such as Darfur, Zimbabwe or Burma.”
(Foto: Aktivis Papua Merdeka Benny Wenda dan Richard Samuelson, diambil dari )

Sumber:
http://muridan-papua.blogspot.com/

November 1, 2008 0

Mengkritik Pisowanan Ageng Keraton Yogya

SP/Fuska Sani Evani

Gunawan, warga lereng Merapi menggelar aksi seorang diri demi mengkritik agenda Pisowanan Ageng yang akan digelar Selasa (28/10), di Alun-alun Utara Kota Yogyakarta. Dalam spanduk yang menyertai aksi tunggal di selasar gedung DPRD DIY itu terungkap bahwa agenda Pisowanan Ageng telah mencederai simbol-simbol kebudayaan adiluhung Keraton Yogyakarta.

[YOGYAKARTA] Seorang pengunjuk rasa, Gunawan mengenakan busana Jawa Pranakan, duduk berdiam diri di selasar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (24/10), dengan menggendong seekor ayam jago di samping kiri kanannya terbentang berbagai misi yang diembannya.

Salah satu kalimat yang tertera di spanduk-spanduk itu antara lain berbunyi pisowanan ijen, merupakan manifestasi suara kebenaran selalu dalam keadaan sendirian (terpinggirkan). Ini merupakan kritik sosial terhadap Gelar Pisowanan Agung yang telah digeser makna dan fungsinya sehingga sebagai budaya adiluhung yang sarat dengan makna kultural-spiritual, hanya dijadikan komoditas politik (pelecehan budaya).

Aksi dari Kawula Pendherek Sultan (Kapsul) tersebut merupakan sebuah kritik terhadap agenda Pisowanan Ageng yang digelar Selasa (28/10), yang menurut rencana akan dihadiri oleh 35 raja nusantara dari 118 kerajaan, termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Seperti diketahui, Piso- wanan Ageng tersebut merupakan perwujudan dari jawaban Sri Sultan HB X dalam menyikapi pencalonannya sebagai calon presiden di hadapan ratusan ribu masyarakat.

Menolak

Nanang Sri Roekmadi Ketua Kapsul mengatakan, aksi Pisowanan Ijen adalah ungkapan kritik menolak penyelenggaraan Pisowanan Agung, sebab tradisi itu adalah merupakan manifestasi manunggaling kawulo klawan gusti, dalam konteks hubungan raja dengan rakyatnya. Namun, rencana acara Pisowanan Agung justru sudah dicemari oleh niat politis.

Sebuah poster bertuliskan ‘Aku emoh dadi jago belehan. Nek penetapan Aku gelem!’ merupakan sebuah ungkapan yang memang pernah dilontarkan Sri Sultan HB X dalam menyikapi RUU Keistimewaan. Namun, kemudian kata-kata itu menjadi ikon yang ditonjolkan oleh Kawulo Pendherek Sultan tersebut.

Juga sebuah poster bergambar Sultan Hamengku Buwono X berikut pernyataannya seputar kesiapannya maju sebagai capres, bahkan Nanang menyatakan, Pisowanan Agung itu sudah keluar dari pakem, bahkan telah mengesampingkan simbol-simbol kebudayaan yang seharusnya muncul dalam sosok Sultan selaku seorang raja.

Seorang Sultan sebagai seorang khalifatullah fil ardh, menjadi tercerabut, ketika sabda pandita ratu, muncul sebagai petisi politik, khususnya pernyataan yang berkaitan dengan deklarasi pencapresan.

“Pisowanan Ageng yang digelar besok, bukan merupakan bagian dari budaya, melainkan sudah mengandung muatan politis. Ini harus disadari bersama dan kedudukan simbol Keraton Yogyakarta yang juga diusung dalam acara itu, telah mencederai nuansa keagungan keraton,” katanya.

Sultan yang senantiasa harus mau menjadi panglima kehidupan rakyatnya, mendadak dikelilingi oleh upaya-upaya yang profan, sehingga aura adiluhungnya sebuah tradisi menjadi sirna.

Nanang berprinsip bahwa apa yang diusung rakyat dalam Pisowanan Ageng itu nanti, bukan merupakan niat sejati dari rakyat, melainkan penuh dengan pesanan. [152]

Last modified: 25/10/08

October 27, 2008 0

Rektor Setuju Aparat Tidak Masuk Kampus – Kapolresta: Isu Penyisiran dan Intimidasi, Ulah Provokator

JAYAPURA – Aksi pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Kamis (23/10) berakhir. Ini setelah mahasiswa yang tergabung dalam senat fakultas akhirnya berhasil bertatap muka dan melakukan dialog langsung dengan rektor Uncen, Prof Batlazar Kambuaya di halaman aula utama kampus Uncen di Abepura.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini disepakati bahwa aparat keamanan diberikan batasan dalam bertindak didalam wilayah kampus. Hal itu mengacu pada otonomi kampus itu sendiri. Sebelumnya mahasiswa bersikeras meminta kepastian soal dikembalikannya otonomi kampus dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam sistim keamanan kampus.

Alhasil usai melakukan orasi selama kurang lebih 2 jam di kampus Uncen Abepura, sekitar pukul 10.45 WIT, dengan menggunakan 7 truk dan 2 bus rombongan mahasiswa menuju Uncen Waena untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya yang sudah melakukan aksi serupa dipintu utama.Dalam perjalanan menuju kampus Uncen di Waena, rombongan sempat diperiksa tim gabungan Polresta dan Polsekta untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Giat sweeping yang kami lakukan merupakan giat perimbangan yang sasaran utamanya senjata tajam.Namun hingga akhir sweeping tidak ditemukan benda tajam,” ungkap Kapolsek Abepura, AKP Dominggus Rumaropen disela-sela razia.

Pantauan Cenderawasih Pos di Kampus Uncen di Waena, Koalisi Mahasiswa Peduli Kampus yang sedari pagi menutup pintu gerbang utama terus melakukan orasi yang intinya tetap mempertahankan agar tidak ada lagi bentuk militerisme dalam kampus. Beberapa tulisan yang dipajang sehari sebelumnya masih terlihat di gerbang utama.
“Kami menolak TN/Polri masuk kedalam kampus karena merusak kedaulatan mahasiswa.Jika tidak dipenuhi maka akan memboikot seluruh ruang perkuliahan,” ujar koordinator lapangan, Nasrul dengan nada tinggi.

Hanya banyak yang menilai aksi pemalangan di Uncen dalam ini sedikit berlebihan, pasalnya seluruh kendaraan dilarang untuk masuk dan orasi yang disampaikan terlalu menyudutkan pihak keamanan.

Dari hasil pertemuan, Rektor Uncen sepakat jika aparat keamanan tidak masuk untuk mencampuri permasalahan civitas akademika, apapun yang terjadi jika menyangkut permasalahan kampus maka pihak manapun tidak bisa mengintervensi.Namun ada hal yang dianggap bisa disentuh aparat keamanan yaitu jika terjadi bentuk kriminalitas di dalam kampus dan ini dianggap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

” Saya juga tidak setuju jika aparat masuk dunia kampus begitu saja apalagi terjadi intervensi karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai rektor,” jelas Batlazar yang juga meminta aparat selektif menilai Uncen.

Yang dimaksud adalah selama ini jika terjadi demo maka yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun pengamanan adalah kampus Uncen padahal di Jayapura banyak kampus lainnya.Ini dianggap merugikan pihak Uncen karena mendapatkan image bahwa Uncen tempat atau sarang mahasiswa yang suka berdemo.

Koreksi juga ditujukan ke pihak mahasiswa dimana rektor meminta sikap dan tindakan memalang tidak lagi dilakukan mengingat banyak rugi dibanding untungnya.Dikatakan Uncen merupakan kampus besar milik Papua yang mahasiswanya tidak hanya dari Jayapura saja melainkan seluruh Papua. Gambaran ini menjelaskan bahwa semangat untuk melanjutkan pendidikan masih tinggi sehingga jika diganggu dengan sikap pemalangan maka banyak yang akan dirugikan.”Uncen dibangun untuk perubahan tahap kedua di Papua, bagaimana menyiapkan SDM yang bermutu untuk Papua kedepan.Jika aksi palang dijadikan kebiasaan lalu kapan Papua bisa berubah,” terang rektor.

Sementara itu, adanya tuduhan terhadap aparat keamanan yang melakukan penyisiran dan intimidasi di kampus-kampus dan asrama mahasiswa, hingga berbuntut aksi pemalangan yang dilakukan oleh mahasiswa di Uncen, dibantahkan tegas oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH.
” Isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengatakan dan menghembuskan informasi bahwa ada penyisiran di asrama-asrama mahasiswa dan sweeping dalam kampus. Itu tidak benar,” tegas Kapolresta Roberth Djoenso kepada wartawan, Kamis (23/10) kemarin.

Kapolresta menilai bahwa isu adanya penyisiran dan intimidasi sengaja dikembangkan dan disebarkan serta diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi dan untuk menciptakan instabilitas kamtibmas di Kota Jayapura.

Untuk itu, Kapolresta mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama untuk tidak begitu saja mempercayai dan tidak termakan dengan isu-isu tersebut. Apalagi, hal tersebut sama sekali tidak benar.

Menurut Roberth Djoenso, aparat keamanan dalam hal ini, Polri dalam melakukan razia atau sweeping-sweeping yang digelar dijalan-jalan, semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi aman di kota ini. “Tujuannya hanya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di kota ini. Tidak ada tujuan lain,” tandasnya.
Kapolresta mengatakan, jika ada yang menyebarkan isu adanya mahasiswa yang dipukul oleh aparat keamanan dan yang mengatakan ada yang hilang, hal tersebut sama sekali tidak benar. “Itu (tuduhan) tidak benar,” tandasnya lagi.

Kapolresta mensinyalir adanya upaya oleh oknum tertentu dan yang tidak bertanggungjawab untuk mempolitisir situasi ini yang menginginkan Abepura berdarah, 16 Maret terulang lagi di Kota Jayapura ini.

” Ini yang saya tidak kehendaki. Saya harapkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain untuk tidak terpancing dan termakan isu-isu yang sama sekali tidak bermoral, karena saya nilai itu merupakan upaya orang tertentu dengan cara-cara yang tidak bermoral,” ujarnya.

Terkait masih adanya aksi demo di kampus Uncen yang menolak adanya penyisiran dan intimidasi terhadap mahasiswa, Kapolresta Roberth DJoenso mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang terus berupaya untuk mencoba menghasut mahasiswa untuk turun kejalan. ” Tapi, Rektor sudah sampaikan bahwa akan adakan pertemuan di Kampus Uncen Baru, apalagi kelihatannya bukan mahasiswa asli Uncen yang ikut demo, tapi ada orang-orang atau anak-anak yang mengaku mahasiswa Uncen, ya tujuannya untuk memperkeruh suasana dan mengganggu kestabilan kamtibmas di Kota Jayapura,” jelas Roberth Djoenso.

Dirinya menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak mudah terpancing dan terhasut serta menjalankan aktivitas kuliah seperti biasanya. “Jangan mudah terhasut untuk turun ke jalan, demo dan lainnya sebagainya, karena situasi Kota Jayapura sampai hari ini masih aman dan terkendali,” ujarnya.

Jangan gara-gara satu dua orang, yang menghasut dan menghembus isu yang tidak benar, membuat situasi yang tadinya aman dan menjadi tidak aman, sehingga hal ini akan merugikan semua pihak, baik itu anak pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. ” Saya minta agar aktivitas seperti biasa dan kami dari aparat keamanan juga membantu menciptakan aman di kota ini,” imbuhnya.

Kapolresta menambahkan pihaknya akan tetap melakukan razia-razia dalam rangka melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) II sampai 25 Oktober 2008 lusa.

Dalam operasi pekat ini, sasarannya adalah premanisme, senjata tajam, senpi, miras termasuk minuman lokal dan racikan sendiri, narkoba, perjudian dan lainnya. Operasi pekat Ini, bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Jayapura dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau tindak kriminal. (ade/bat)

October 25, 2008 0

“Tidak Benar Aparat Masuk dan Menyisir Kampus!”

http://papuapos.com
PROTES : Mahasiswa Uncen saat berkumpul menuju Rektorat, menemui Rektor Uncen untuk menyampaikan ptotes aparat yang masuk kampus, Kamis kemarin.
Sekitar 500-an Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen akhirnya mendatangi Rektorat Uncen untuk menemui Rektor, Kamis (23/10).

SEBELUM menemui Rektor, mahasiswa yang tergabung dari Kampus lama Uncen maupun Kampus baru ini, menunggu di 2 titik yaitu depan kampus lama FKIP dan depan jalan menuju Kampus baru.
Namun sebelum massa dari kedua titik ini berkumpul di depan jalan masuk kampus baru, aparat Kepolisian dari Samapta Polresta Jayapura, melakukan sweeping

Terhadap truk yang ditumpamgi mahasiswa di perempatan perumahan Youtefa Graha Indah.

Ratusan mahasiswa ini akhirnya berkumpul dan secara teratur menggunakan truk-truk yang mengangkut ke Rektorat, bertemu Rektor Uncen, Prof. Dr. Berth Kambuaya.

Mereka datang masih dengan tuntutan yang sama menyatakan kepada Rektor bahwa mereka menolak aparat TNI/POLRI masuk ke dalam lingkungan kampus maupun menyisir di kampus yang membuat mahasiswa tidak nyaman dalam proses perkuliahan.

Di hadapan ratusan mahasiswa tersebut, Rektor Uncen mengatakan, ia bertanggungjawab menjaga kondisi yang kondusif untuk proses akademik berjalan dengan baik.

Menanggapi otonomi kampus yang dipersoalkan mahasiswa dimana aparat tidak boleh masuk kampus, Rektor menegaskan, yang namanya otonomi kampus, mimbar kampus, debat mahasiswa hingga kemudian terjadi perkelahian, aparat tidak bisa masuk.

“Mahasiswa demo kenaikan SPP, aparat tidak boleh masuk. Mahasiswa demo karena dosen tidak tidak mengajar, tentara maupun polisi tidak boleh masuk. Tetapi kalau tindakan mahasiswa sudah anarkhis, merusak gedung, merusak fasilitas negara, itu tanggungjawab aparat, bukan tanggungjawab Rektor,” tegas Berth Kambuaya.

Lanjutnya, kalau mahasiswa menyelenggarakan seminar di kampus, baik itu mengenai masalah Pepera dan lainnya, tidak menjadi masalah, tidak ada intervensi dari aparat.

Menjadi tanggungjawabnya, kata Rektor, ia ingin situasi yang kondusif, mau kampus aman sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Rektor juga mengemukakan, ia menerima surat dari Buchtar Tabuni yang isinya pemberitahuan dukungan massa.

Rektor bertanya, apakah ada massa di dalam kampus?, yang membuat keheranannya karena hanya kampus Uncen yang dipalang. Ia mengetahui mengenai peluncuran Kaukus Parlemen Inggris, namun Rektor membantah jika pihaknya yang meminta aparat datang.

“Apakah aparat berfungsi kapan saja dan dimana saja? Kalau seperti kemarin, tidak ada yang meminta tetapi itu menjadi tugas mereka. Jangan menuduh pimpinan Universitas yang menyuruh mereka datang,” kata Rektor Uncen.

Rektor juga menyatakan, tidak benar jika aparat masuk sampai ke dalam wilayah kampus, apalagi menyisir ke dalam kampus. “Aparat hanya sampai di pagar karena mereka menjalankan tugas, kata Rektor.

Fungsi aparat keamanan hanya melaksanakan tugas pemeriksaan dan penjagaan di luar kampus. “Tidak ada perintah. Bukan kita yang suruh. Jangan sampai peristiwa 16 Maret terjadi lagi di kampus kita. Saya tidak sedikitpun telepon, baik Polda dan lainnya. Tidak ada,” tegas Rektor.

Rektor kecewa kampus di palang karena yang rugi adalah mahasiswa sendiri. “Kita semua rugi. Tidak ada kata lain kecuali rugi. Saya ingin lulusan harus penuhi standar 16 kali pertemuan tetapi kalau hanya 7 sampai 8 kali pertemuan dalam 1 semester ini bagaimana. Kita semua orang Papua. Mohon untuk mengerti,” tambahnya. (**)

Ditulis Oleh: Frida/Papos
Jumat, 24 Oktober 2008

October 24, 2008 0

Rencana Massa Demo Digagalkan

Ditulis Oleh: Javaris/Feri/Papos
Selasa, 21 Oktober 2008

http://papuapos.com
PEMERIKSAAN : Buchtar Tabuni (kanan) didampingi pengacara AL¬DP Anum Siregar SH saat tiba di Polda Papua untuk memberikan keterangan Polisi terkait rencana aksi demo Panitia ubtuk IPWP
JAYAPURA (PAPOS) –Bucthar Tabuni aktor dibalik aksi demo bersama 15 orang lainnya berhasil diamankan oleh aparat keamanan di Taman Imbi, Polisi kembali menggagalkan rencana susulan aksi demo untuk IPWP, dengan membubarkan massa di Taman Imbi yang hendak membawa aspirasinya ke DPRP, Senin (20/10) kemarin.

Penangkapan Buthar Tabuni Cs hanya berlangsung beberapa, jam setelah adanya jaminan dari pengacara ALDP Anum Siregar SH dan Harry Maturbongs SH dari KONTRAS Papua, Polisi tak kuasa untuk tidak melepaskan.

Berkumpulnya massa di Taman Imbi masuknya secara berpencar merupakan suatu perubahan strategi setelah, Kamis (16/10) lalu, massa ini gagal menuju ke Jayapura untuk menyampaikan aspirasi ke DPRP, sehubungan peluncuran IPWP di Inggris tanggal 15 Oktober 2008.
Sekitar pukul 11.45 WIT sekelompok massa di Taman Imbi mulai melakukan gerakan-gerakan yang mencurigakan, termasuk Buchtar Tabuni aktor dibalik rencana aksi demo ke DPRP.

Menurut informasi yang di dapat Koran ini setelah Buchtar Tabuni lolos ke Taman Imbi, sempat masuk ke gedung DPRP, tetapi karena anggota dewan tidak ada, Ia kembali ke Taman Imbi.

Petugas keamanan yang sudah siap siaga di Taman Imbi mencium gelagatnya, langsung mengamankan Buchtar Tabuni ke Polresta Jayapura bersama 15 warga lainnya untuk dimintai keterangan.

Yang diamankan Polisi selain Buchtar Tabuni, Sekretaris IPWP, Victor Yeimo, perwakilan AMPTPI Albeth Wanimbo, Nake Logo, Lisa Sani, Sonny Suhu, Make Minik, Haliek Hano, Noni Ena, Namene Elopere, Edison Payage, Marthen Windey dan Ella Bidau.

Para pendemo sebanyak 15 orang ini, sempat mempertanyakan langkah yang dilakukan Kepolisian dengan menanyakan langsung kepada Wakapolresta Jayapura, Kompol Andreas Paru SH.

Penangkapan Buchtar Cs ini sempat memancing emosi segelintir massa lain yang kebetulan sudah berada di jalan Irian, membuat suara-suara sumbang memprotes,

namun berkat kesigapan dari aparat kepolisian yang di back-up TNI tidak menimbulkan keributan.

Sayangnya salah seorang Koordinator Lapangan aksi demo berhasil lolos begitu mengetahui dan melihat petugas ada disekitarnya. Demikian juga saat petugas Kepolisian menangkap salah seorang mama-mama serta disusul seorang pria ke dalam mobil ‘water canon’.

Saat keduanya diamankan mendapat perhatian dari masyarakat yang kebetulan berada di Jalan Irian, termasuk dari salah seorang anggota DPRP Albert Yogi yang meminta Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso SH agar mengeluarkan keduanya dari mobil ‘Water Canon’.

‘’Saya jamin kalau mereka dikeluarkan tidak terjadi keributan, saya mau mengajak mereka untuk pulang kerumah masing-masing dan tidak melakukan aksi demo. Justru saya kuatir, jika mereka tetap ditahan dapat memancing emosi teman-teman mereka yang lain,’’ kata Albert kepada Kapolresta.

Namun permintaan itu ditolak oleh Kapolresta. Bahkan secara tegas mantan Kapolres Jayawijaya ini mengatakan bahwa mereka bukan untuk ditahan, tetapi diamankan untuk diintrogasi.

‘’Percaya saja kepada saya, mereka tidak akan kita apa-apain, kita hanya minta keterangan dari mereka, siapa sesungguhnya dibalik aksi demo yang dinilai dinilai telah melakukan tindakan anarkis ini dengan membawa benda-benda tajam, termasuk anak panah, ketapel dan parang,’’ kata Kapolresta.

Mantan Kapolres Jayapura ini kuatir, jika mereka tidak diamankan ada pihak ketiga akan memanfaatkan situasi.’’ Saya tidak percaya tindakan anarkis ini dilakukan oleh DAP, mereka itu orang-orang bijak. Justru saya kuatir aksi demo ini ditunggangi pihak ke tiga yang tujuannya jelas tidak ingin melihat Papua damai,’’ tukasnya.

‘’Saya cukup toleransi selama ini kepada semua saudara-saudara kita dari Pegunungan dan selalu melakukan tindakan bersuasif, tetapi apa yang kita lakukan tidak pernah dihargai. Jadi saya akan lebih tegas menindak siapapun yang melakukan tindakan anarkis. Ini menjadi tanggungjawab saya selaku Kapolresta untuk melindungi masyarakat dan anggota saya,’’ tegasnya.

Namun, pada akhirnya Buchtar Tabuni bersama Ella Bidau dan Nake Lego yang didampingi pengacara dari ALDP, Latifah Anum Siregar,SH dan pengacara dari Kontras Papua, Harry Maturbongs SH menuju Mapolda Papua untuk dimintai keterangan tepatnya di Direktorat Reskrim, sekitar pukul 14.00 WIT.

Sebelumnya, Buchtar Tabuni kepada wartawan di Mapolresta Jayapura mengatakan, pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan, Jumat 17 Oktober, tetapi hanya sebatas surat pemberitahuan terkait demo tersebut ke Polda Papua.

“Sebagai keamanan, mau datang amankan kah, tidak kah, itu tidak persoalan, yang penting kami sudah beritahukan,” katanya.

Bahkan, pihaknya menyampaikan rencana aspirasi tersebut, titik kumpulnya dimana dan berapa orang, lengkap sesuai dengan ketentuannya. Tapi, sampai di jalan Irian, pihaknya ditangkap Kepolisian, kemudian dipaksa masuk ke mobil Polisi dan dibawa ke Mapolresta Jayapura.

“Katanya, bapak Kapolresta tunggu, tapi setelah disana tidak ada dan sementara akan datang, ini penipuan seharusnya Polisi melindungi dan mengamankan masyarakat. Tapi ini justru menipu rakyat. Ini model-model begini tidak benar,” katanya.

Meski demikian, jelas Buchtar Tabuni, IPWP Dalam Negeri dalam rencana aksinya di DPRP ini, akan menyampaikan aspirasi yang pada intinya mempertanyakan Pepera 1969 lalu.

“Karena ada kesalahan dalam Pepera, sehingga akarnya ini harus diselesaikan. Kalau Indonesia baik, ya mari duduk sama-sama,” ujarnya.

Pengacara dari ALDP, Faisal menyampaikan, pendemo sudah datang di titik kosentrasi dan siap melakukan demo, dengan tiba-tiba Polisi datang dan tanpa konfirmasi langsung mengamankan.

“Ini tindakan anarkis ini, non prosedural dan ini tidak benar serta kami akan menindaklanjuti,” kata pengacara yang mendampingi Buchtar Tabuni ini.

Sementara itu, suasana dijalan Irian tampak banyak warga yang masih berkerumun, sehingga Kepolisian, Brimob serta TNI langsung menghimbau secara persuasif untuk pulang ke rumahnya masing-masing melalui pengeras suara.

“Kami terpaksa melakukan ini, karena demi keamanan masyarakat semua,” ujar Polisi dalam pengeras suara.

Sedangkan, pengacara dari ALDP Latifah Anum Siregar SH didampingi pengacara dari Kontras Papua, Harry Maturbongs SH mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan kliennya sebab, tindakan Polisi yang dibilang professional bukan main kasar.

“ Kami kurang berterima kalau tidakan Polisi menangkap Buchtar Tabuni bersama temannya yang lain dengan cara kasar. Terbukti bagian punggung Buchtar dipukul dengan popor senjata Polisi,” imbuhnya.

Sebaiknya, aparat yang professional itu paham dan bukan bertindak arogan. Apalagi, kalau memang Buchtar mau dipanggil sebagai saksi pada panggilan pertama bukan secara paksa.

Kapolresta Jayapura AKBP.Roberth Djoenso SH mengatakan, Polisi sudah berupaya melakukan berbagai langkah persuasif.

” Tindakan kami cukup persuasif, tapi kelihatannya mereka tidak menghargai hukum, ada kesan bahwa mereka menyepelekan dan memaksakan terus kehendak, dengan mengabaikan hukum yang berlaku di negara ini,” katanya.

Untuk itu, aparat gabungan terpaksa mengambil tindakan tegas, jika dibiarkan nantinya akan menurunkan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia.

Lanjut Roberth, tindakan-tindakan yang menyimpang terhadap hukum, maka akan berhadapan dengan hukum itu sendiri.

“Ya, karena kegiatan mereka tidak ada pemberitahuan secar resmi. Sehingga terkesan, mau seenak mereka saja. Saya tidak mau kegiatan seperti itu yang nanti berujung timbulnya bentrok antara masyarakat dan aparat gabungan. Nantinya, akan menimbulkan korban, baik dari masyarakat maupun aparat, apalagi kami punya tanggungjawab sebagai komandan untuk mengamankan wilayah dan menjaga keselamatan anggota juga masyarakat. Saya tidak mau ada benturan dilapangan, tapi jika terpaksa jika ada benturan, kami akan hadapi,” paparnya.

Kapolresta mengungkapkan dalam pengamanan terhadap rencana demo ini, pihaknya menurunkan 10 SSK, termasuk dari TNI.

Apalagi, imbuh Kapolresta, berdasarkan laporan anggota di lapangan dari kegiatan razia ternyata ditemukan adanya senjata tajam, ketapel dan lainnya.

“Ini sudah tidak benar dan saya pikir mereka ada rencana untuk melakukan perlawanan kepada aparat keamanan,” tandasnya.

Sementara Dandim 1701/Cenderawasi Letkol Kav AH Napoleon mengatakan, TNI memback up Polisi merupakan satu kewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengkondusifkan situasi kamtibmas di wilayah kota Jayapura.

“ Dari TNI kami siapkan 4 SSK untuk mengantisipasi keadaan, yakni di perbatasan 1 SSK, untuk wilayah Kota Jayapura 2 SSK dan 1 SSK untuk wilayah Kabupaten Jayapura,” ujarnya kepada wartawan.

Lanjutnya, tindakan Polisi dengan mengamankan ketua panitia dan beberapa korlap lainnya cukup tepat. Sehingga dengan demikian demo yang tidak memiliki izin itu bisa dikendalikan, dan aktifitas masyarakat bisa berjalan normal kembali.

“ Kami terus lakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk mengejar aalah satu Korlap dari Keerom bernama Yuris Menanti,” tegasnya.

Sebab, kalau memang pendemo hendak melakukan demo damai sebaiknya dilakukan dengan cara damai pula. Tapi tindakan pendemo ataupun simpatisan dengan membawa beberapa sajam maupun ketapel, tulang kasuari dan batu yang ditemui saat dilakukan razia gabungan adalah tindakan yang tidak baik.

“ Maksudnya apa itu, apa itu namanya tindakan untuk demo damai. Berarti ada kelompok tertentu untuk membenturkan aparat keamanan dengan masyarakat,” kata dia.(bela/feri)

October 21, 2008 0

Komisi I Kecam Asing yang Sponsori Papua Barat

Salvanus Magnus Satripatriawan

JAKARTA, SENIN- Terkait pembentukan Kaukus Parlemen Internasional yang mendukung upaya kemerdekaan dan pemisahan diri Papua Barat dari NKRI, Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga mengecam upaya asing untuk mensponsori kampanye tersebut.

“Upaya pihak asing yang mensponsori kampanye itu dilakukan anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parlementarians for West Papua,” kata Theo dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/10) sore.

Ia menandaskan pembentukan kaukus tersebut bekerja sama dengan tokoh OPM (Beny Wenda) yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan kriminal di Papua.

“Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara dan melanggar prinsip IPU (Inter-Parliamentary Union),” jelasnya.

Theo mengatakan, Komisi I mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya Eropa, untuk mengikuti perkembangan pembangunan di Propinsi Papua.

MYS

October 20, 2008 0

Separatisme Papua Tidak Signifikan: Tanggapan TRPB

Menanggapi Pernyataan aparat kolonial NKRI tanggal 19 Oktober 2008 berjudul “Separatisme Papua Tidak Signifikan”, maka SPMNews sejenak mewawancarai tanggapan Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB). Gen. TRPB A. Tabi menyatakan, “Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!”

Berikut Petikan Wawancara SPMNews dengan SekJend TRPB, A. Tabi per em@il sebanyak dua kali em@il:

SPMNews: Kami sempatkan diri kali ini untuk mengetahui tanggapan dari TRPB tentang ucapan pejabat NKTI bahwa separatisme di Papua itu tidak signifikan. Bagaimana pendapat Anda dan lembaga Anda?

TRPB: Kita sebagai bangsa Papua yang menentang sebuah negara penjajah NKRI tidak mempermasalahkan hal “signifikan dan tidak”. Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!

SPMNews: Mohon penjelasan sedikit mengenai kalimat “…tetapi mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN?”

TRPB: Maksudnya bahwa dengan membuat pernyataan saja sudah jelas siapapun bisa tahu apakah itu signifikan atau tidak. Dengan kata lain, kalau tidak signifikan, kenapa harus mengatakannya? Kalau begitu, barangkali “bukan tidak signifikan” tetapi, yang penting adalah “ada sesuatu” dan “sesuatu itu memaksa Deplu kolonial NKRI harus membuat pernyataan. Selama ini kan NKRI seolah-olah tidak pernah punya bangsa Papua, tetapi hanya punya wilayah yang namanya Papua Barat. Selama ini kan NKRI katakan orang menganggap Otsus sebagai solusi final dan hanya segelintir yang mau merdeka. Ternyata apa?

SPMNews: Dalam pernyataan juga dikatakan bahwa badan Free West Papua Campaign tidak terdaftar dalam dokumen negara sebagai sebuah organsasi di dalam Kerajaan Inggris, “Bagaimana pandangan TRPB?”

TRPB: Ini juga perlu diluruskan. Rupanya pejabat NKRI tidak memahami benar status sebuah organisasi perjuangan untuk kemerdekaan di luar negara-bangsa yang sudah ada di seluruh dunia dan status LSM sebagaimana lazimnya. Kelompok ini bukan LSM, ini kelompok lobi dan kampanye Papua Merdeka, yang menentang eksistensi negara-bangsa Indonesia, anggota PBB. Artinya, status kelompok Free West Papua Campaign tidak diukur dari statusnya dalam negara, tetapi dampak dari kampanenya, dan bahwa kelompok itu tidak dilarang. Tidak dilarang dan tidak terdaftar, apa untung-ruginya sepanjang kampanye tetap berjalan sebagaimana diharapkan?

SPMNews: NKRI juga mengatakan dukungan dari parlemen Inggris tidak begitu hebat karena hanya didukung oleh dua anggota dari 600-an yang ada.

TRPB: NKRI juga tidak paham baru berkomentar. Mereka tidak paham dalam beberapa hal, tetapi kami tidak perlu sebutkan karena ini bukan forum atau media pendidikan politik untuk NKRI. Satu saja dari ketidahpahaman dimaksud adalah bahwa wadah ini diluncurkan bukan untuk memobilisasi dukungan penuh dari seluruh anggota Parlemen Inggris yang terdiri dari Parlemen Tinggi dan Rendah itu (House of Lords and House of Commons). Bukan begitu. Lembaga ini sebuah Interparliamentary Group yaitu lintas partai, ditambah dengan International atau antar negara-bangsa. Itu berarti sebuah forum berbagi informasi dan strategi untuk para anggota parlemen dan politisi yang simpatik dan mendukung Papua Merdeka di seluruh dunia. Karena itu, acara ini tidak diluncurkan oleh Dua Anggota Parlemen saja, tetapi Empat anggota Parlemen, dua dari Inggris Raya dan Dua dari dua negara Melanesia (PNG dan Vanuatu).

Anda perlu ketahui bahwa Powes Parkop, Master of Law ada di jajaran TRPB, dan beliau pendukung murni Papua Merdeka. TRPB ikut aktiv dalam kampanye Pemilu barusan ini untuk memenangkan suara dan menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Port Moresby, dan upaya itu sudah suksese. Anda lihat saja beliau datang sebagai Anggota Parlemen sekaligus Gubernur DKI Moresby. Demikian pula dengan Moana Kalosil, yang sudah lama menjalin hubungan dan mendukung Papua Merdeka dan bekerjasama aktiv dengan WPPRO (West Papua Peoples’ Representative Office) di Port Vila, Republik Vanuatu. Tuan Rumahnya anggota parlemen Inggris tetapi yang mendirikan lembaga itu keempat parlementarian dimaksud. Selanjutnya Anda bayangkan apa saja dapat terjadi sebagai hasilnya.

SPMNews: Di dalam negeri terlihat tanggapan yang bertolak-belakang antara tanggapan NKRI dengan kaum Papindo (Papua-Indonesia), salah satunya Yance Kayame. Yance Kayame menyatakan ini masalah serius, tetapi NKRI memandang remeh.

TRPB: Ini kesalahpahaman kedua, yang tidak saya maksudkan untuk disebut, tetapi tidak terlalu pokok, maka saya sebutkan yaitu bahwa NKRI TIDAK TAHU, atau tidak mau tau, atau tidak pandai memahami orang Papua. Ada perbedaan cara pandang tentang dampak IPGWP terhadap kedudukan NKRI di Papua Barat antara kaum pendukung NKRI yang berasal dari ras Melanesia di Papua Barat, Yance Kayame dan teman-temannya dengan pandanagan NKRI yang mereka bela hidup-mati itu.

Bagaimana mungkin satu pemerintahan NKRI bersuara dua? Perbedaannya ras kedua pembicara, satu dari Melanesia, satu dari Melayu. Yance Kayame sebagai orang Papua bukan sekeder menilai dan mempertimbangkan serta mencari-tahu sana-sini lalu menyimpulkan, tetapi ia tahu persis dampak dan bobot pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan orang Papua di antara segenap rakyat Papua. Beliau sendiri orang Papua, maka ia turut merasakan. Berdasar atas perasaan itu, ia sudah berhitung dan atas hitungan itu ia katakan even ini sebagai serius. Persoalan “merasakan” dan “mengetahui serta mencaritahu lalu menyimpulan” bergitu berbeda. Hasil penilainnya dan tindak lanjutnya juga berbeda. Biarkan perpedaan itu berlanjut, karena itu bukan urusan kita.

Yang perlu diperhatikan bangsa Papua adalah “Persiapkan diri untuk menerima yang terburuk sementara mengharapkan yang terbaik dan berupaya untuk meraih harapan yang terbaik itu sampai batas kemampuan kita dan sampai titik darah penghabisan.” Orang yang tidak memiliki tekad dan nekad itu bukan manusia Papua, tetapi manusia mati, mayat-mayat Papua yang berbunyi: mati nalurinya, mati hatinurani, mati secara psikologis dan rohani, mati secara jiwa, sementara fisiknya berbicara, tetapi hanya sebuah bunyi, bukan suara.

Orang Papua sudah paham, karena itu saya tidak perlu memperjelas kalimat-kalimat ini, menghindari NKRI memahami maksudnya secara jelas.

SPMNews: NKRI juga menyebutkan lembaga Friends of Indonesia yang memberikan masukan kepada Indonesia bahwa forum yang diluncurkan ini tidak berarti apa-apa. Apa komentar TRPB?

TRPB: Sama saja Free West Papua Campaign mereka bilang tidak terdaftar itu, pasti Friends of Indonesia juga tidak terdaftar. Jadi di satu sisi NKRI melemahkan posisi kampanye Papua Merdeka karena tidak terdaftar sementara dalam pernyataan yang sama atau dari sumber yang sama menyebutkan dukungan dari lembaga mereka yang tidak terdaftar juga. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak terlalu pandai bermain kartu dan tidak berkata benar kepada dirinya dan rakyat Indonesia? Pilih sendiri!

SPMNews: Apakah ada catatan penting lain yang perlu ditambahkan?

TRPB: Orang Papua seharusnya sudah tahu dari cerita orang tua, dari pengalamannya sendiri dan dari pengalaman teman-teman di Acheh dan Timor Leste serta pengalaman penjajahan di seluruh dunia, termasuk penjajahan Belanda di wilayah NKRI yang selalu diindoktrinasi dalam pelajaran sejarah NKRI itu. Yang kita perlu tanyakan terhadap pernyataan NKRI adalah: apakah Belanda atau negara manapun di dunia pernah mengakui berbagai lembaga dan organisasi perjuangan bangsa Indonesia yang pernah ada selama masa perjuangan mereka? Apakah sebuah kumpulan dan organisasi perjuangan kemerdekaan harus diakui oleh sebuah negara? Kelanjutan perntanyaannya: “Apa urusan negara itu dengan organisasi perjuangan untuk kemerdekaannya sehingga harus dicatat dan diakui?” tidak sama sekali! Selain itu kita perlu bertanya juga apakah Free West Papua Campaign sebuah LSM? atau Apakah Free West Papua Campaign sebuah kedutaan negara sehingga harus dicatat Negara Inggris? Lalu kita bertanya juga “Mengapa Friends of Indonesia yang tidak dicatat itu perlu dijadikan dasar penyangkalan kemajuan diplomasi bangsa Papua?”

Jadi, JANGAN KITA DIMANIPULASI OLEH PENIPUAN NKRI yang didasari ketidaktahuan dan muslihat jahat. Kita sebagai sebuah bangsa haruslah berdiri di atas posisi kita masing-masing dan memandang serta menilai permainan NKRI itu sebagai sebuah lagu lama dan tidak pandai alias tolol, yang tak pernah belajar dari kelemahan dan kesalahan.

Selain itu, catatan terakhir dan penting lainnya adalah bahwa ORANG MELAYU INDONESIA TIDAK MENGENAL KATA “MINTA MAAF! ADUH SAYA KECOLONGAN!” tidak memiliki sense of crises dan tidak bernaluri manusiawi sehingga tidak memiliki “shame”, rasa malu sebagaimana manusia normal. Kerakusannya telah membuatakkannya, kebodohannya telah ditutup mata-hatinya, tipu-daya pertama telah melahirkan ribuan tipu-daya selanjutnya. Termasuk komentar NKRI yang ditanyakan. Apakah orang PApua harapkan Indonesia katakan, “Aduh, minta maaf, kita sudah salah jadi akan berusaha meningkatkan diplomasi di Inggris?” Sama sekali tidak. Korupsi trilyunan rupiah, pembantaian kiri-kanan bertahun-tahun di tanah air,, penculikan dan pembunuhan Theys, semuanya meraka sangkal mati-matian, malahan pembunuh disebut pahlawan. Apakah kita mau mendengar NKRI jujur? Kapan?

Oleh karena itu, mereka yang memaksa diri untuk percaya kepada bangsa seperti ini adalah manusia tidak berguna, karena sudah tahu tapi masih mau percaya.

Apakah kaum Papindo seperti Kosay dan Kayame di DPRP mengharapkan Indonesia yang jujur dan konsekuen dengan cara menjadi Ketua Komisi ini dan itu di DPRP? Apakah mereka bersuara agar NKRI merasa bahwa bangsa Papua itu penting? Apakah mereka ada di situ untuk kepentingan bangsa Papua? Atau jangan-jangan mereka sekedar cari makan sesuap nasi untuk keluarga masing-masing?

Kalau ternyata yang terakhir ini, maka siapapun bisa bayangkan betapa hidup kaum Papindo terancam, karena kebijakan dan pernyataan Jakarta selalu tidak sesuai dan bahkan mematikan bangsa Papua, termasuk diri mereka sendiri terancam. Perjuangan bangsa Papua sudah “Go International”, sementara kampanye Otonomisasi Papua BArat sudah ketahuan GAGAL TOTAL. Kegagalan itu tidak perlu dikampanyekan, semua orang tahu Otsus sudah gagal. Kalau begitu kaum Papindo mau ke mana? Sudah ada Jalan namana Gueteres Highway, yang menuju penderitaan dan ketelantaran di negeri Ibu Pertiwi. Itu nasib yang harus dijalani, mau tak mau.

October 19, 2008 1

Catatan Markas Pusat TRPB tentang Pernyataan NKRI: IPGWP di London

TRPB mengetahui benar peristiwa bagaimana Benny Wenda dikeluarkan dari LP Abepura, yaitu orang Indonesia (non-Papua) sendiri yang mempersilahkannya keluar, karena ia merasa berdosa atas perbuatan NKRI di Tanah Papua yang melampaui moral kemanusiaan.

Ia berpesan agar memperjuangkan Papua Merdeka di Dunia Barat. Maka Benny Wenda mengikut sarannya, dan ternyata berhasil. Isu melarikan diri adalah buatan NKRI, dan isu lari dengan cara membuat lubang di atap WC LP Abepura adalah dusta murni. Waktu itu pelubangan dilakukan setelah Benny Wenda ketahuan oleh aparat keamanan agar masalahnya tidak melebar dan memanaskan siatusi.

Sedangkan tentang posisi IPGWP tidak tercatat dan tidak dikenal, ya benar memang secara resmi kenegaraan tidak tercatat. Alasannya karena perjuangan ini dijalankan oleh sebuah Organisasi Rakyat, dan bukan Negara. Maka orang Papua tahu apa yang harus dibuat, bukan?

Oleh karena itu, kami pejuang Papua Merdeka tidak sekerdil dalam pengetahuan strategi dan lobi politik dan diplomasi Papua Merdeka. Sudah ada upaya untuk merubah status IPGWP sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah Tim Lobby Resmi di Parlemen.

Politik terletak seberat-beratnya kepada kepentingan. Kepentingan Inggris di Pulau New Guinea ada dan sangat besar, karena ia terkait dengan dirinya sendiri (Australia/Selandia Baru), tinggal kita memetakan dan melakukan lobi secara efektiv. Karena lobi seperti ini belum pernah ada sebelumnya, selama hampir 40 tahun lalu tidak ada sama sekali. Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah bahwa sudah ada ORANG ASING terutama POLITISI ASING sudah menjadikan gerakan Papua Merdeka sebagai isu politik mereka. Maka, kita patut hargai dan hormati kemajuan ini.

Politik dapat dimainkan dengan kartu pertama apa saja, artinya dapat dimulai dengan kartu mana saja. Semua orang tahu praktek itu. Walaupun bisa dianggap remeh, setidaknya permainan itu telah bergulir, kartu pertama sudah dibanting di atas meja politisi Inggris, bukan meja politisi NKRI, tetapi meja orang dan politisi Inggris.

Kemudian, kita semua tahu tidak ada tangga 10 kalau tidak ada tangga 01. Oleh karena itu, biarlah NKRI menyatakan tidak tercatat ataupun tidak dikenal, tidak penting, tidak berbobot, atau apa saja. Yang penting politisi Inggris mengenalnya. Biarpun ratusan anggota parlemen tidak mengenalnya, yang penting di tanggal 01 ini bukan 01 lagi tetapi 02 politisi sudah mengenal KEBENARAN itu dan sudah mendukung aspirasi bangsa Papua.

Selain itu, jangan kita lupa bahwa masyarakat Inggris pada umumnya mendukung Papua Merdeka. Nah, pencatatan ke dalam itu dilakukan oleh manusia. Kalau ada politisi sudah mengenal, kalau rakyat sudah mengenalnya, maka tinggal tunggu tanggal ditulis ke dalam daftar oleh Negara. Negara bukan seorang manusia, ia alat yang digunakan rakyat untuk membela kepentingannya, memajukan kepentingan, martabat dan melindungi diri, dan si pemain alat itu sudah tahu. Jadi, negara tidak mengenal maka akan dikenal karena orang yang memiliki negara itu sudah mengenalnya.

Kalau kita tahu siklus kehidupan seorang politisi dan demokrasi, maka kita tahu semuanya yang ada di dalam negara modern berpulang kepada rakyat. Nah, kalau rakyat mendukung, maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Selain mereka akan mencatatnya ke dalam Negara, mereka juga akan melakukan sesuatu.

Satu titik penting dalam sejarah Papua Merdeka adalah bahwa, Negara-Negara sudah BERBICARA tentang perjuangan dan lobi ini, dan sudah ada POLITISI ASING berbicara secara formal dalam kapasitas sebagai politisi partai politik, bukan sebagai pribadi, dan mendedikasikan dirinya untuk Papua Merdeka. Bukankah itu sebuah kemajuan pesat?

Terpenting di atas semuanya adalah bahwa: KITA BERADA DI PIHAK KEBENARAN!!! Dan KEBENARAN ITU TAK PERNAH TERKALAHKAN, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan BAGAIMANAPUN JUGA!

Mari kita satukan barisan dan terus maju.

Salam juang buat pejuang Papua Merdeka, Benny Wenda, Richard Samuelson dan kedua Anggota Parlemen pendukung Papua Merdeka di negeri Inggris Raya.

Markas Pusat Pertahanan TRPB

Secretary-General

Leut Gen. A. Tabi

October 19, 2008 0