Kemerdekaan Papua Bukanlah Sesuatu Hal Yang Menjadi Isu Ditulis Oleh: Ant/Papos Sabtu, 18 Oktober 2008 DEMO : Massa untuk IPWP di Jayapura ketika melakukan aksi demo Peluncuran International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di Inggris pada 15 Oktober 2008 lalu hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris. Parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang – dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM yang selama ini memang pro kemerdekaan Papua. JURUBICARA Departemen Luar Negeri RI Teuku Faizasyah di Ruang Sunda Kelapa, Deplu Jakarta, Jumat (17/10) mengatakan, peristiwa peluncuran IPWP itu dilakukan dalam forum tertutup dan dari sisi keikutsertaan peserta dan parlemen yang hadir menunjukkan bahwa masalah kemerdekaan Papua telah mengalami downgrade. Menurut laporan dari KBRI London yang diterima Koran ini dari Antara tadi malam, kegiatan di dalam gedung parlemen tersebut tidak mendapat perhatian dari para anggota parlemen yang lain, kalangan media dan publik dan tidak secara resmi masuk dalam agenda kegiatan House of Common serta tidak tercatat dalam pengumuman di lobbi gedung Parlemen. Selain itu kegiatan demonstrasi dengan menyanyi dan menari yang dilakukan sebelum dan setelah acara kegiatan tersebut di luar gedung Parlemen Inggris juga kurang mendapat perhatian dari publik. Faiza menegaskan, peristiwa tersebut tidak signifikan sekalipun ada upaya-upaya pihak tertentu untuk mengesankan peristiwa tersebut sebagai signifikan. “Seperti kita ketahui pada kenyataannya dari dari sisi peserta dan anggota parlemen Inggris yang menghadirinya sangat sedikit,” katanya. Dengan adanya peristiwa itu, lanjutnya, maka dapat dilihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu. Kata Faiza, aksi tersebut hanya didukung oleh orang-orang yang sama yang selalu menggunakan referensi Indonesia di masa 90-an untuk memandang kasus Papua, padahal saat ini telah diberlakukan otonomi khusus di Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan. Terkait berkembangnya isu itu, kata Faiza, kelompok “Friends of Indonesia” (teman-teman Indonesia) baik di parleman, masyarakat ataupun di pemerintahan Inggris juga telah memberikan masukan agar Indonesia tidak merisaukan aktivitas pro-kemerdekaan Papua karena selama ini digerakkan oleh orang-orang yang sama dan selalu apriori. “Faktanya, Friends of Indonesia jauh lebih banyak dari sisi jumlah dan representasi serta bisa memahami persoalan yang terjadi, dan mereka meminta kita (Indonesia) mengabaikan hal itu, tidak reaktif dan tidak berlebihan,” katanya sekalipun tidak dapat mengungkapkan kelompok yang disebut sebagai “Friends of Indonesia” itu. Faiza juga mengatakan aksi tersebut sama sekali tidak berdampak dalam hubungan antara Indonesia dengan parlemen Inggris atau pemerintah Inggris secara keseluruhan, terlepas dari adanya upaya- upaya untuk membuat pemberitaan berlebihan terkait aksi itu. “Tetapi kebanyakan mengatakan tidak tertarik, tidak ingin terlibat dan meminta Indonesia jangan merisaukan,” katanya lagi. Jika Indonesia bersikap reaktif, menurut Faiza, kelompok tersebut justru akan melihat pembenaran dari aksi mereka. “Jadi, sikap kita mengabaikan hal itu bukan diputuskan secara sembrono tetapi ada pertimbangan dari teman-teman kita juga,” katanya. Untuk itu Faiza berharap masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak terpancing dengan aksi peluncuran “International Parliamentarians for West Papua” di Inggris. “Kita harap masyarakat tidak terpancing oleh peristiwa tersebut, yang sangat tidak signifikan dan masih menggunakan pola-pola lama dalam melihat permasalahan Papua,” kata Faizasyah saat menanggapi aksi tersebut.(**)
West Papua – Tragedi Terlupakan di Pasifik – 17th October 2008
Oleh WPNews
Sep 30, 2008, 20:02
Anda diundang untuk sebuah even petang hari in Reading pada Jumat 17th October 2008 untuk merayakan bersama masyarakat Papua BArat, budaya mereka dan pelanggaran serta penindasan yang tak terbayangkan.
Orang Papua telah menderita selama bertahun-tahun lamamnya karena pelanggaran HAM, diskriminasi dan pelecehan di tangan Indonesia. Even ini merupakan kesempatan untuk mendengarkan langsung cerita mereka dari Caroline Lucas MEP, pemimpin Partai Hiyau dan dari orang Papua sendiri, termasuk Sekjen DeMMAK, ditambah dengan penari dari Papua BArat, teater dan cerita-cerita.
Yours sincerely,
Dr. Sean V. O’Leary,
On behalf of:
Reading International Solidarity Centre and
Free West Papua Campaign
Tel: 01189 874298
s.v.oleary@reading.ac.uk
West Papua
Oleh WPNews
Sep 30, 2008, 20:02
Anda diundang untuk sebuah even petang hari in Reading pada Jumat 17th October 2008 untuk merayakan bersama masyarakat Papua BArat, budaya mereka dan pelanggaran serta penindasan yang tak terbayangkan.
Orang Papua telah menderita selama bertahun-tahun lamamnya karena pelanggaran HAM, diskriminasi dan pelecehan di tangan Indonesia. Even ini merupakan kesempatan untuk mendengarkan langsung cerita mereka dari Caroline Lucas MEP, pemimpin Partai Hiyau dan dari orang Papua sendiri, termasuk Sekjen DeMMAK, ditambah dengan penari dari Papua BArat, teater dan cerita-cerita.
Yours sincerely,
Dr. Sean V. O’Leary,
On behalf of:
Reading International Solidarity Centre and
Free West Papua Campaign
Tel: 01189 874298
s.v.oleary@reading.ac.uk
Tuntut Papua Merdeka, Demonstran Beraksi di Depan Istana
DHONI SETIAWAN
JAKARTA,JUMAT-Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Perpera PB) berunjuk rasa di depan Istana Negara Jl Merdeka Utara Jakarta, Jumat (17/10).
Mereka menuntut kemerdekaan rakyat Papua. Menurut koordinator aksi Viktor Koboya, dirinya bersama 70 warga Papua datang dari beberapa kota di Jawa, seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bandung, Solo, Semarang, dan Bogor. Mereka melakukan aksi sebagai tindak lanjut momentun peluncuran International Parlementarian Forward Papua (IPFP) yang diluncurkan pada 15 Oktober 2008 di London, Inggris.
“Ini merupakan wujud solidaritas internasional terhadap persoalan rakyat di Papua, kami juga mendukung solidaritas masyarakat yang peduli pada nila-nilai kemanusiaan dan HAM di Papua,” kata Viktor.
Para demonstran menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat merdeka. Mereka juga mengutuk berbagai kejahatan militer yang belum dituntaskan di Papua. Seperti tragedi penembakan pada Opinus Tabuni yang terjadi di Wamena pada Agustus 2008. Serta penangkapan dan pemenjaraan aktivis Papua Merdeka di Manukwari pada April 2008.
Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Herry Wibowo menegaskan para demonstran menyampaikan aspirasi tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada polisi. “Pada saat pemberitahuan mereka hanya akan melakukan unjuk rasa biasa. Namun, kenyataannya mereka meneriakkan Papua merdeka. Apalagi aksi mereka dilakukan di depan Istana Negara yang menjadi simbol negara Indonesia,” katanya.
Untuk itu kepolisian terus berjaga-jaga dan memantau aksi. Sedikitnya dua peleton anggota polisi disiagakan dan akan datang lagi bantuan. “Siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang bermuatan makar,” kata Wakapolres.
C11-08
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network
Indeks Jatuh, Rupiah Melemah – Penjaminan Dana Masyarakat Capai Rp 2 M
Catatan SPMNews:
Artikel ini kami sengaja sampaikan untuk menggambarkan krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan Seruan
SPMNews pada 14 Oktober 2008
SP/Alex Suban
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Gubernur Bank Indonesia Boediono, memberikan penjelasan tentang Perppu tentang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di kantor Dijen Pajak, Jakarta, Senin (13/10)
[JAKARTA] Pemerintah menaikkan batas atas dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang dijamin, dari Rp 100 juta ke Rp 2 miliar per rekening. Dengan batas baru itu, maka dana yang dijamin pemerintah mencapai 97% dari dari total DPK per Juli 2008 mencapai Rp 1.535 triliun.
“Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada pers di Gedung Ditjen Pajak, Senin (13/10) pagi.
Untuk menguatkan keputusan baru mengenai penjaminan yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Menkeu siang ini ke DPR untuk meminta persetujuan.
Dalam pada itu, otoritas pasar modal membuka kembali perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Ketika perdagangan dibuka pukul 09.30 WIB, sejumlah saham bluechips langsung terhempas. Saham Telkom dan PGN mengalami autorejection.
Pada susi pertama hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup pada level 1.373,925, minus 77,744 poin atau 5,36%. Sedangkan rupiah berada pada level Rp 9.870, melemah dari Rp 9.651 per dolar AS akhir pekan lalu.
Kebijakan pemerintah ini disambut positif berbagai kalangan. Karena dengan langkah tegas dan jelas itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak tergerus meski diterpa isu-isu miring. Dekan Fakultas Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro mengatakan, kinerja perbankan Indonesia saat ini sangat bagus. Berbagai indikator perbankan membaik, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu.
Penjaminan dana masyarakat yang mencapai Rp 2 miliar per rekening, demikian Fadhil Hassan, sudah sangat bagus. “Kalau yang dijamin penuh pemerintah hanya tabungan kecil pun sudah lumayan,” kata ekonom dari Indef itu.
Baik Mudrajad maupun Fadhil sepakat, pemerintah tidak perlu terlalu memberikan perhatian ke pasar modal, apalagi mengurus buyback saham.
Pasar modal adalah ajang kaum berduit. Kendati harga saham kini ambruk akibat panic selling, para pemodal masih memiliki dana. Justru yang harus dijaga adalah sektor perbankan dan sektor riil karena di sana kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat banyak bergulir.
Untuk menggerakkan ekonomi, Mudrajad menyarakan penjaminan kredit. “Ini yang malah yang lebih mendesak karena UMKM di desa-desa kesulitan memperoleh dana,” ujar guru besar ekonomi itu.
Saat ini, dana masyarakat hanya dijamin PT Askrindo dan Asuransi Modal Kerja (AMK). Sedang kredit usaha rakyat (KUR) hanya disalurkan oleh lima bank dan dari jumlah itu hanya BRI yang berpengalaman.
Ekonom dari Inter-Café, Iman Sugema mengatakan, pemerintah harus melakukan dua langkah, yakni membuat masyarakat pemilik dana di bank merasa aman dan menjamin dana mereka tidak menyusut dalam jumlah yang besar. “Caranya menaikkan penjaminan secara bertahap atau sekaligus tergantung kemampuan dan mencegah agar pelemahan rupiah tidak terlalu dalam, karena bisa menyebabkan mereka membawa dananya ke luar dari Indonesia,” katanya.
Direktur Treasury Bank Mega, JB Kendarto mengaku senang dengan keputusan pemerintah. “Di Jerman, Australia dan hampir semua negara sudah menjamin sepenuhnya DPK di bank, supaya nasabah aman dan tidak memicu krisis yang lebih dalam,” kata Kendarto.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah harus segera bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan.
Sinergi Semua Pihak
Mudrajad mengimbau semua pihak untuk sinergi menggerakkan sektor riil. Jika hal ini dilakukan, ia yakin, Indonesia selamat dari krisis ekonomi yang dipicu krisis finansial AS. Masyarakat bawah sudah terbiasa hidup susah. Tapi, dengan kehancuran finansial global ini jangan sampai rakyat bertambah sulit.
Sinergi pertama, kata Mudrajad, adalah antara Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai penguasa fiskal. Ia menyarankan ketika bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunga untuk menambah likuiditas perbankan, BI malah menaikkan BI Rate dari 9,25% ke 9,50%.
Kedua adalah sinergi antara pusat dan daerah. Para bupati di seluruh wilayah RI memiliki peran yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Karena mereka memiliki otonomi dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan.
“Selama SBY berkuasa tidak lebih dari dua kali bertatap muka dengan para bupati. Ini tidak cukup untuk menciptakan sinergi,” papar ekonom UGM itu.
Sinergi ketiga adalah antara pemerintah dan swasta guna menjaga kelancaraan distribusi dan logistik. Rakyat harus dijamin tidak kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah perlu memfokuskan pada empat departemen kunci, yakni Deptan, Deperin, Depdag, dan Departemen ESDM. Keempat departemen ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi barang.
Di empat sektor ini pemerintah wajib melancarkan perizinan. Jangan sampai industri kesulitan bahan baku untuk produksi, Mudrajad mengatakan, peran industri saat ini sudah sangat besar. Kontribusinya terhadap PDB sudah mencapai 27,3%, sedangkan pertanian tinggal 14,7%.
Tiga Kriteria
Menurut Menkeu, penambahan jumlah jaminan dana yang disimpan menjadi Rp 2 miliar akan menampung lebih dari 97 persen nasabah bank di dalam negeri. Namun, kenaikan jumlah tersebut akan disesuaikan lagi di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
“Di dalam UU LPS disebutkan pemerintah dapat atau akan melakukan penyesuaian kembali terhadap jumlah penjaminan. Kali ini pemerintah lebih fleksibel. Kalau kebijakan ini diperlukan satu tahun, ya satu tahun. Kalau dua tahun, ya dua tahun. Yang penting bisa merespons dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi,” papar Menkeu.
Dalam UU LPS Nomor 25/2004, hanya disyaratkan tiga kriteria bagi pemerintah untuk mengubah jumlah penjaminan simpanan. Di dalam Pasal 11 ayat 2 UU LPS itu disebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan apabila salah satu kondisi dipenuhi, yaitu apabila terjadi penarikan uang besar-besaran, inflasi tinggi, dan apabila jumlah yang dijamin nasabahnya kurang dari 90 persen.
Dengan amandemen UU LPS, pemerintah menambahkan satu butir lagi menjadi empat kriteria. Di dalam Pasal 11 ayat 2 huruf d, pemerintah bisa mengubah jumlah pen- jaminan simpanan apabila ada ancaman krisis keuangan yang membahayakan sistem keuangan Indonesia. Kondisi sekarang, menurut Menkeu, sudah penuhi syarat situasi ancaman.
Selain menetapkan Perppu tentang LPS, pemerintah juga menetapkan Perppu tentang Bank Indonesia, yakni UU Nomor 3/2004. Di sini, pemerintah mengamandemen Pasal 11 yang mengatur mengenai perluasan jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan bagi bank untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek dari BI.
Pada ketentuan sebelumnya, yang boleh dijadikan agunan hanyalah aset berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang diterjemahkan dalam peraturan BI berupa SBI dan SUN.
Dalam Perppu ini, aset yang sekarang bisa menjadi agunan diperluas sehingga aset kredit dengan kolektibilitas lancar dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek.
“Tujuan amendemen ini adalah agar perbankan nasional dapat memiliki aset yang lebih luas dalam rangka mereka mendapatkan akses likuiditas bagi operasionalnya. Ini juga mencegah terjadinya kekurangan likuiditas, terutama bank-bank yang tidak punya SBI dan SUN,” jelas Sri.
Sementara untuk Perppu Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), Menkeu menyatakan, masih butuh beberapa hari untuk mematangkannya. Pasalnya, perppu tersebut menyangkut beberapa proses jika krisis terjadi dan menghubungkan pemerintah, BI, LPS, dan juga APBN. [D-10/B-15/RRS/P-12]
——————————————————————————–
Last modified: 13/10/08
Seruan dan Ajakan untuk Mempersiapkan Diri dan Berwaspada: Indonesia Menuju Kebangkrutan, Papua Harus Buat Apa?
Mencermati krisis keuangan/ekonomi di dunia setelah kehancuran kejayaan Kapitalisme yang selama ini ditopang Amerika Serikat, maka Amerika Serikat saat ini bukan lagi sebuah negara adidaya. Pernyataan itu disampaikan oleh Pemimpin Jerman dua hari setelah krisis keuangan di A.S.
Krisis sistem finansial ini telah merambah ke seluruh muka Bumi. Negara-negara maju sudah sudah panik dan berusaha menyelamatkan kerajaan kapitalisme. Kapitalisme tidak dihancurkan, tetapi ia membunuh diri sendiri, seperti yang sudah lama dikhotbahkan Karl Marx.
Melihat perkembangan ini, Rusia, Iran, Venezuela dan China kini sedang tampil dengan berani ke pentas politik dunia dan membangun sebuah kubu dan kubu itu secara terbuka diberi nama “Blong Anti Amerika”.
Sejak Rabu minggu lalu, pasar Bursa Efek, atau pasar di mana orang-orang terkaya di Indonesia berjual-beli, seperti kegiatan jual-beli di pasar biasa, tetapi dalam bentuk saham dan bursa ditutup. Penutupan dimaksud dipicu aliran uang dari Indonesia semakin ramai keluar dari Indonesia dan dengan demikian akan meninggalkan lubang besar dalam kantong keuangan NKRI. Oleh karena itu, untuk menghentikan banjir keluar dimaksud, maka pasar saham/ bursa efek Jakarta ditutup sejak Rabu minggu lalu dan dibuka kembali hari ini, Senin 13 Oktober 2008.
Sementara itu, matauang Rupiah juga semakin melemah. Dulunya nilai tukar untuk US$1 adalah Rp.9000, tetapi kini sudah mencapai Rp.10.000,-
Apa artinya buat kita orang Papua?
Kemungkinan yang paling mudah dilakukan adalah “MENARIK UANG DARI BANK” terutama orang Papua yang menabung banyak uang di bank-bank NKRI perlu menarik duitnya, mengingat kalau NKRI bangkrut, maka semua uang-uang tabungan itu akan dianggap terbakar, yang artinya tabungan Anda bisa dianggap tidak ada, atau tidak dapat dicairkan atau diambil. Bagaimana kalau sebuah bank yang bangkrut membayar kembali tabungan nasabah. Bagaimana mungkin kalau sebuah negara bangkrut secara ekonomi lalu membayar uang-uang tabungan di bank-bank di dalam negara itu?
Oleh karena itu pemerintah kolonial RI memberikan berbagai fasilitas dan dua Pepu ditandatangani Presiden koloni NKRI hari ini untuk menyelamatkan perekonomian NKRI. Yang menjadi persoalan adalah kehancuran ekonomi kapitalisme yang merupakan bagian fundamental dari perekonomian Indonesia itu telah hancur. Maka mau tak mau, apapun yang dilakukan NKRI, dampaknya tetap akan dialami.
Indonesia hanya dapat berbuat sejumlah hal
- Menenangkan rakyat agar tidak panik;
- Mengambil langkah-langkah politis yang secara praktis memberikan jaminan kepada para penanam modal dan penabung agar tidak menarik duitnya dari NKRI atau dari bank
Seruan kepada Bangsa Papua
1. Agar bilamana Anda menabung uang begitu banyak di bank-bank NKRI, supaya memikirkan segera untuk menarik tabungan Anda dari bank-bank NKRI; karena misalnya Anda menabung Rp.1 milyard, maka NKRI hanya dapat mengembalikan Rp.100 juta. Negara tidak akan bisa/sanggup menjamin Rp.1milyard, karena negara adikuasa manapun tidak pernah melakukan begitu;
2. Agar bangsa Papua, segenap organisasi dan pemimpin Papua Merdeka untuk mempersiapkan diri untuk menjemput bola yang sedang bergulir, agar kita tidak kehilangan momentum terbaik kedua ini, setelah bangsa Papua telah menyalah-gunakan peluang pertama tahun 1960-an, dan kedua tahun 1999-2001.
Siapkanlah dirimu, menyambut hari kiamat NKRI dan hari baru untuk Papua Barat. Kalau tidak, kita akan menonton dan pendudukan NKRI dilestarikan di tanah Papua.
SPMNews
Catatan SPMNews Menyangkut Dua Warga Papua Kembali dari PNG: Mereka Kembali Karena Perilaku Para Pencari Suaka
SPMNews perlu sampaikan bahwa berdasarkan komunikasi kami langsung ke salah satu warga Papua yang barusan pulang, maka beliau katakan ada dua alasan pokok mengapa ia memutuskan untuk pulang:
- Karena para pencari suaka yang mengatasnamakan warga pendukung Bintang Kejora, yang mengibarkan Bintang Kejora saat merapat ke perairan Australia itu TIDAK MENGAKUI dan TIDAK MENGIBARKAN BINTANG KEJORA di tempat kediaman atau di tempat pertemuan secara pribadi dan kelompok mereka. Mereka malahan mengibarkan dan mengkhotbahkan Bendera Bintang-14, maka ia putuskan untuk pulang saja, daripada menghianati aspirasi orang tuanya, daripada orang tuanya menganggapnya memperjuangkan Bintang Kejora, lebih baik pulang ke Tanah Bintang Kejora;
- Kedua karena ada perbedaan yang sangat jauh antara perkataan dan perbuatan di antara para tokoh pencari suaka, sehingga merasa lebih baik pulang karena ada kebenaran tengan aspirasi Papua Merdeka di tanah air daripada mengikuati mereka;
Itu berarti alasan NKRI tentang kecintaan kepada Ibutiri Pertiwi dan NKRI adalah propaganda murni dan bohong belaka.
Apalagi Kosay menanggapii dengan mengatakan orang Papua di luar negeri belajar daripada kasus ini, maka pelajarannya adalah bahwa agar Perjuangan Papua Merdeka hanya menggunakan SATU PAYUNG, yaitu dibahawah KEBENARAN DAN SEJARAH BINTANG KEJORA. Itulah sebabnya seorang tokoh Papua Merdeka di Vanuatu pernah bertanya kepada pejuang Bintang-14 lainnya, “Bintang 1 saja su setengah mati baru tambah 13 lagi mau berapa lama?”
Sekian dan terimakasih.
Dua Peminta Suaka ke Australia Kembali – Satu Pulang ke Serui, Satunya di Merauke
JAYAPURA- Masih ingat dengan 43 warga Papua yang melarikan diri dan meminta suaka ke negara tetangga Australia 3 tahun lalu, tepatnya akhir tahun 2005?. Ternyata dua diantaranya kembali ke tanah air, karena apa yang dialami di Australia tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya.
Wartawan Cenderawasih Pos dari Merauke melaporkan, kedua peminta suaka ini telah tiba kembali ke tanah Air, kemarin. Yubel Kareni kembali ke Serui tempat asalnya dan Hana Gobay kembali ke Merauke. Keduanya diantar langsung oleh Konsul for Economic Affairs Kedubes Indonesia untuk Australia di Canberra, Jahar Gultom, Rabu ( 24/9) pagi kemarin, dengan menggunakan pesawat penerbangan komersial Merpati Aoba dari Jakarta. Yubel Kareni turun di Bandara Kaisiepo Biak untuk melanjutkan perjalannya ke Serui, sedangkan Hana Gobay turun di Bandara Mopah Merauke sekitar pukul 09.30 WIT.
Sebelum pesawat mendarat di Bandara Mopah Merauke, keluarga Hana Gobay yang terdiri dari ayah ibunya, Alfons Gobay-Blastina Gobay, pamannya Haryanto Gobay, kakak kandungnya Maria Gobay dan Sopiah Dokopiah adik kandung dari ibu Hana Gobay sudah menunggu kedatangannya di Bandara Mopah Merauke.
Saat turun dari anak tangga pesawat, Hana Gobay yang mengenakan asesoris serba hitam, topi hitam, kaca mata hitam, jaket kaos warna hitam, celana hitam dan sepatu hak tinggi warna hitam, langsung disambut pelukan ibu dan kakak perempuannya Blastina Gobay-Maria Gobay dan tantenya Sopiah Dokopiah.
Blastina Gobay tampak mencucurkan air mata kebahagiaan saat berpelukan dengan anak bungsunya dari 4 bersaudara itu.
”Saya sangat bersyukur karena akhirnya dapat berjumpa dan bersama kembali dengan anak saya setelah 3 tahun lamanya berpisah. Selama ini saya hanya dapat berdoa dan berdoa untuk dapat dipertemukan kembali. Dan hari ini doa itu telah terkabulkan,” kata Blastina Gobay dengan mata berbinar tanda bahagia.
Setelah istirahat sejenak di Viip Room Bandara Mopah Merauke, Jahar Gultom mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan secara resmi kepada orang tua Hana Gobay dan Pemerintah Kabupaten Merauke yang diterima langsung oleh Blastina Gobay dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dengan menandatangani surat penyerahan dan penerimaan secara resmi.
Hana Gobay, kepada wartawan mengaku sangat senang dan gembira bisa kembali ke Indonesia, khususnya ke Merauke setelah kurang lebih 3 tahun berada di Australia. Hana mengaku tujuannya saat itu ke Australia hanya satu yakni ingin melanjutkan pendidikannya.
”Saat itu ada beberapa mahasiswa yang akan melanjutkan sekolah ke Australia. Nah, waktu itu saya pikir bahwa mengapa tidak bisa, kalau pergi menuntut ilmu ke luar negeri,” jelas mantan Mahasiswi Universitas Sam Ratulagi Manado, Semester VII jurusan sosiologi ini memulai keterangannya ke pers.
Jaminan untuk melanjutkan pendidikan di Australia itu, lanjut Hana Gobay, dijanjikan langsung oleh Herman Wanggai. Karena keinginan menuntut ilmu di luar negeri itu, lanjut Hana Gobay, mereka berangkat dipimpin oleh Herman Wanggai. ”Untuk ke sana, kami sendiri yang membayar dengan menyumbang Rp 7 juta perorang,” jelasnya. Saat itu, lanjut Hana, disampaikan bahwa uang Rp 7 juta yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengurus pasport dan visa. ”Jadi kami ikut saja,” jelasnya.
Diceritrakan waktu itu, pihaknya menginginkan untuk lewat Bali, namun Herman Wanggai sebagai pimpinan rombongan memberi alasan tidak perlu lewat Bali prosesnya akan lama dan butuh uang banyak. Dan meminta untuk naik perahu saja, dengan alasan nanti pada saat di perbatasan akan ada jaringan tertentu yang akan menjemputnya. ”Jadi apa yang dijanjikan tidak ada,” katanya.
Soal keinginan pulang ke Papua, Hana Gobay mengungkapkan merupakan bagian dari haknya sebagai warga Negara Indonesia. ”Keinginan pertama itu karena hak saya untuk kembali karena saya adalah warga Negara Indonesia,” katanya. Kedua, karena ingin bertemu dengan keluarga yang ada di Merauke. Ketiga, ingin agar apa yang diperolehnya selama di Australia, yakni kursus bahasa Inggris dan computer ia ingin terapkan untuk membangun NKRI. Hana mengaku, selama di Australia, mereka diberi peluang untuk belajar Bahasa Inggris, belajar computer dan bekerja.
Disinggung apa ada keinginan yang lainnya untuk kembali ke Papua? Hana mengaku ada. Hanya saja, ada saja issu yang dikembangkan untuk tidak kembali ke Papua karena akan dipenjara, diinterogasi dan dibunuh yang membuat mereka takut pulang. ”Jadi seperti itu. Tapi saya punya tekad bahwa saya sebagai warga Negara Indonesia punya hak untuk kembali dan saya terlepas dari mereka,” katanya. Karena dengan tekad itu akhirnya meminta untuk dipulangkan. ”Mereka katakan bahwa kalau kamu pulang dengan selamat, maka kami akan siap pulang. Jadi begitu,” jelasnya.
Menurut Hana, keinginan pulang itu tidak hanya baru dilakukan pada bulan Juli lalu, tapi sejak tiba di Australia. Sebab, visi yang disampaikan ternyata berbalik 180 derajat saat sampai di Australia. Hana yang telah kembali dengan selamat itu, mengaku akan melanjutkan kuliahnya yang sempat terbengkai, namun bukan lagi di Manado tapi akan melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di Papua. Selain itu, lanjutnya, jika ada perhatian dari pemerintah dirinya berencana akan membuka kursus bahasa Inggris.
Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dimintai tanggapannya terkait kepulangan 2 warga Papua setelah sebelumnya meminta suaka politik ke Australia, mengatakan, yang menjadi istimewa itu jika setiap warga bangsa tidak kehilangan rasa cinta tanah airnya. ”Itu yang istimewah. Sejauh-jauh bangau mengangkasa tapi pasti akan kembali ke kubangan. Hujan mas di negeri orang dan hujan batu di negeri sendiri tidak ada seindah negeri sendiri. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan di negeri manapun kalau bukan di negeri sendiri,” kata Bupati Gebze dengan mengutip kata filsafat. Sebab, menurut Gebze, meski ada kekurangan atau apapun tapi kita bisa merasakan bahwa denyut nadi dan jantung bisa berdenyut bebas tanpa harus mengalami hambatan di seluruh tubuh. Karena itu yang harus menjadi prinsip bahwa setiap orang harus kembali mencintai negeri dan bangsanya dan tanah airnya. ”Karena apa. Karena hidup kita itu adalah belahan jiwa dari tanah air, bangsa dan keluarga. Kalau pisah dari keluarga betapa tersiksanya. Sehingga kita harus kembali bersekutu dan keutuhan kasih sayang dan kedamaian. Karena tidak ada kedamaian dimanapun. Sekalipun di gua tidak pernah ada kedamaian. Karena keadamian yang hakiki itu ada di dalam hati sanubari kita sendiri,” jelas Bupati panjang lebar. Disinggung apa ada perhatian khusus bagi warga yang kembali tersebut, Bupati Gebze menandaskan semua warga Negara diberlakukan sama dan tidak ada dibeda-bedakan.
Sedangkan, Wakil Ketua II DPR Papua, Paskalis Kossy, S.Pd mendengar informasi menyambutnya dengan antusias. “Bagus itu, kalau memang ada keinginan pulang itu sangat positif,” tukasnya kepada Cenderawsih Pos kemarin.
Dikatakan, selaku pemerintah daerah, ia juga sangat berterima kasih karena perwakilan pemerintah RI di Australia sudah memfasilitasi kedua WNI asal Papua itu untuk kembali ke tanah air dan berkumpul kembali bersama keluarganya.
Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pengalaman kedua orang itu hendaknya menjadi pelajaran bagi warga lainnya yang juga berniat meminta suaka politik ke negera lain ataupun berbeda idelogi. “Ini menjadi pelajaran yang bagus bagi semua yang ingin minta suaka ke negara lain, disana mereka ternyata hidup susah. Jadi sebenarnya lebih baik hidup di tanah sendiri, tetapi dihargai dan bermartabat dan bebas melakukan apa saja dari pada hidup di negara orang tetapi menderita,” katanya.
Karena itu kata Paskalis Kossy, jika ingin meminta suaka ke luar negeri hendaknya berpikir masak-masak agar tidak menyesal dikemudian hari. “Karena bagaimanapun, tinggal di negeri orang dengan di tanah sendiri sangat jauh berbeda, jadikan itu pelajaran besar bagi kita semua,” katanya.
Ia juga berharap, hal itu juga bisa diikuti oleh WNI asal Papua lainnya yang masih ada di luar negeri agar kembali ke tanah air dan membangun tanahnya sendiri sehingga bisa hidup lebih baik dimasa depan di tanahnya sendiri.
Sementara itu siaran pers yang dikeluarkan Direktorat Informasi dan Media Deplu tertanggal 23 September yang diterima koran ini menyebutkan, keputusan kembalinya 2 warga Indonesia yang sempat meminta suaka politik ke Australia, atas kerelaan dan didorong oleh rasa kecewa mereka atas janji-janji dan keterangan palsu Herman Wanggai dan kelompoknya kepada mereka. Karena itu mereka telah menghubungi KBRI yang ada di Australia pada Juli 2008 dan mereka meminta dibantu untuk dikembalikan ke Papua. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Melbourn dan KBRI Canberra telah memfasilitasi keduanya pulang ke kampung halamannya di Papua. Selama proses pemulangan, mereka mendapatkan intimidasi dari sesama suaka lainnya tapi mereka asemakin mantap untuk kembali. Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan mengingat mereka masih menjadi warga negara Indonesia. Karena itu Pemerintah Indonesia tidak hanya menyetujui tapi juga memfasilitasi kepulangan mereka.
Diharapkan kepulangan mereka ini dapat membuka hati dan mata mereka yang masih terus berusaha memojokan Indonesia melalui berbagai cara untuk melihat secara objektif kondisi di tanah air pada umumnya dan Papua pada khususnya. ”Kedua warga Negara Indonesia tersebut menunjukan keberaniannya untuk mengambil sikap ditengah-tengah disinformasi dan tekanan. Karena mereka yakin akan hidup dan kondisi yang baik di Papua,” katanya dalam siara pers. Kepulangan 2 warga Indonesia ini juga, membuktikan bahwa persekusi sebagai alasan permintaan suaka sama sekali tidak terbukti akan tetapi lebih sebagai korban dari konspirasi politik dan tipu daya Herman Wanggai beserta pendukungnya. ”Kalau mendengar dari Hana dan Yubel, kemungkinan masih ada yang ingin kembali. Sebagai perwakilan kita (Pemerintah Indonesia,red) di Australia, adalah kewajiban kita memfasilitasi dan membantu kalau mereka mau pulang,” tambah Jahar Gultom, Konsul Ekonomi di KBRI Caberra ini menambahkan setelah menyerahkan Hana Gobay secara resmi yang diterima orang tuanya dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze di ruang Viip Room Bandara Mopah Merauke. (ulo/ta)
Dari TRPB/OPM: Perihal Berbagai Pengeboman di Timika – Murni dalam Rangka Sesuap Nasi
Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB)
Markas Pusat Pertahanan – Komando Revolusi Tertinggi
————————————————————–
Dari Markas Pusat Pertahanan TRPB dengan ini hendak menyampaikan konfirmasi terakhir menyangkut kasus sejumlah pengeboman yang terjadi diTimika belakangan ini bahwa:
- Peristiwa ini murni ulah Kaum Papua-Indonesia (Papindo), yang menghendaki Freeport dan NKRI memberikan tambahan sesuap nasi;
- Para pelaku sendiri adalah bagian dari politik NKRI dalam mencari posisi/ jabatan di kursi Nomor Satu (eksekutiv dan legislativ) di Kabupaten Mimika;
- Pengibaran Sang Bintang Kejora, dan mengeluarkan Perintah Operasi atas nama organisasi Perjuangan Papua Merdeka adalah cara kerja penjahat dan penghianat, yang mengatasnamakan perjuangan dan tanah untuk kepentingan posisi dan perut di dalam NKRI. Cara ini mengacaukan dan mengusik ketentraman hidup masyarakat, yang sudah lama ditinggalkan para gerilayawan Papua Merdeka.
Terkait dengan itu, maka TRPB menghimbau:
- Agar para kaum Papindo, yang TRPB telah miliki identitas mereka satu per satu, melakukan aksi-aksinya murni dalam rangka menuntut Freeport dan NKRI memperhatikan posiisi dan sesuap nasi mereka, dengan TIDAK MENGORBANKAN BENDERA dan ORGANISASI PERJUANGAN Papua Merdeka, karena dengan demikian perbuatan ini jelas menunjukkan betapa Anda tertinggal dari kemajuan yang sedang terjadi di kubu pertahanan dan perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaannya;
- Agar para kaum Papindo menghentikan cara-cara menghasut masyarakat Papua dengan mendorong isu Papua Merdeka, padahal tujuan akhirnya hanyalah meminta jabatan dan porsi uang;
- Agar bangsa Papua sendiri pandai membaca situasi dan bergerak berdasarkan suara hatinurani, agar tidak berulang kali, dari tahun ke tahun, terus-menerus ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, alias Preman Politik NKRI.
- Perjuangan ini bukan merupakan aksi premanisme dan terorisme, ini sebuah gerakan atas nama sebuah identitas dan entitas suku, bangsa, wilayah, budaya, etnis, politik dan ekonomi dalam hukum universal yang berlaku di muka Bumi. Hukum itu melarang tindakan terorisme yang menyesatkan, meresahkan dan mengorbankan masyarakat adat (masyarakat sipil);
- Agar para pejuang jabatan BUpati dan Ketua DPR di Kabupaten Mimika menggunakan cara-cara yang profesional dan bermartabat, tidak menggunakan cara-cara preman dan amatir, yang ujung-ujungnya merusak keamanan dan kedamaian hidup masyarakat.
Demikian untuk diketahui oleh NKRI dan bangsa Papua,
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat,
Pada Tanggal: 17 September 2008
An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi;
ttd.
Leut. Gen. TRPB Amunggut Tabi
Sekretaris Jenderal
Catatan:
Untuk Informasi atau pertanyaan, silahkan kontak: trpb@papuapost.com, trpb@westpapua.net
Pemberitahuan Umum dari Markas Pusat Pertahanan TRPB: Peledakan di Timika
Disampaikan kepada segenap pejuang dan masyarakat bangsa Papua di Tanah Air dan di manapun Anda berada, bahwa terkait dengan sejumlah peledakan yang terjadi di berbagai tempat di Timika sejak beberapa hari lalu hingga belakangan ini maka:

- Markas Pusat Pertahanan TRPB masih melakukan kontak/ komunikasi menyangkut peristiwa dimaksud karena motif dan tujuan peristiwa dimaksud belum jelas: “Apakah peristiwa ini menuntut Freeport ditutup? Ataukah sekedar menarik perhatian Dubes AS yang ada di Timika pada saat ini?” Silahkan Rujuk ke http://www.kabarpapua.com dan http://www.cenderawasihpos.com dan http://www.papuapos.com.
- Dari pihak Polri dengan jelas dan pasti mengatakan ini bukan perbuatan TRPB dan atas perintah OPM. Tetapi ada pihak yang mengkleim sebagai perbuatan TNP/OPM, alias Tentara Nasional Papua Barat. Perlu diketahui bahwa Organisasi Papua Merdeka tidak memiliki sayap militer bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), karena Tentara Nasional akan terbentuk sendirinya setelah pemerintahan nasional terbentuk bersamaan dengan kepolisian dan berbagai aparatur pemerintahan nasional lainnya;
- Ada sejumlah kesalahan secara administrasi dan organisasi dalam Surat Selebaran yang dikeluarkan, mengatasnamakan Gen. TRPB Kelly Kwalik dimaksud, yang kesalahannya tidak dapat kami tunjukkan dalam pemberitahuan ini, tetapi cukup menunjukkan bukti ada pihak ketiga terlibat aktiv dalam peristiwa-peristiwa ini;
- Untuk sementara, dari Mabes Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat, atas nama Panglima Komando Revolusi Tertinggi Papua Barat, kami menghimbau agar masyarakat Papua tinggal tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan;
Perjuangan Papua Merdeka kini telah memasuki babak dengan strategi yang tidak sama dengan yang sudah terjadi, sehingga biarkanlah NKRI dan musuh bangsa Papua bersandiwara untuk sesuap nasi di Bumi Cenderawasih. Untuk bangsa Papua hendaknya giat dalam membangun dan mempersiapkan diri dengan tenang dan tenteram.
Tindakan sporadis seperti ini telah banyak menyudutkan posisi Tentara Revolusi Papua Barat dan mengorbankan Masyarakat Adat Papua yang tak berdosa. Kami telah banyak belajar dari pengalaman sendiri.
Demikian untuk diketahui,
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Tanggal: 14 September 2008
————————————
An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi
Sekretaris Jenderal,
Leut Gen. TRPB A. Tabi
————————–