Orang Papua Cepat Menjadi Profesional Pemain Sepak Bola, Tapi Politik Masih Belum Bisa Juga

Dapat dikatakan sebagai kekecewaan, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pernyataan berdasarkan penilaian, disampaikan oleh Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan bahwa orang Papua sudah berhasil bermain sepak bola secara profesional dalam waktu yang relatif singkat, tetapi untuk bermain politik secara profesional sudah memakan waktu setengah abad lebih tetapi masih belum juga belajar apa-apa.

Hal itu dikatakan Gen. Tabi dengan menunjukkan beberapa pernyataan berikut.

Pertama, Boas Solossa dan teman-temannya, didahului oleh Eduuard Ivakdalam dkk telah belajar banyak bagaimana bermain sepak bola secara profesional. Satu contoh, pemain sepak bola harus tunduk kepada wasit, kepada aturan yang ada, kepada kode etik. Bagaimanapun juga, Persipura menganggap tidak bersalah, tetapi kalau wasit menyalahkan, atau wasit tidak membela, maka pemain Persipura telah belajar untuk menerima apapun keputusan wasit.

Dalam politik Papua Merdeka, ada aturan yang telah diatur, ada Undang-Undang Revolusi West Papua, ada aturan-aturan umum revolusi, ada kode etik, yang kebanyakan tidak diperhatikan oleh aktifis, pejuang dan organ perjuangan Papua Merdeka.

Kita lhat masing-masing organ keluar dengan proyek masing-masing, Sangat lucu. Kalau ada keputusan dari para tua-tua dalam perjuangan, selalu dibantah, selalu diprotes, selalu membawa ego masing-masing dan memaksakan itu sebagai sesuatu yang benar, dan yang dilakukan orang lain sebagai pendukung NKRI dan dilakukan karena disuruh oleh Indonesia.

Yang kedua, Persipura bermain tidak seperti dulu, tidak mengikuti arus dan kecepatan lawan. Kebanyakan dalam permainan persipura, mereka selalu merebut kendali dan mengendalikan permainan. Itu tidak terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka, orang-orang yang menamakan diri pejuang, aktivis,tokoh, organisasi Papua Merdeka kebanyakan mengikuti irama NKRI, mengikuti bola yang dilempar oleh NKRI. Kalau mereka disebut TPN/OPM, mereka memanggil diri TPN/OPM, kalau mereka disebut KSB, mereka menyebut diri KSB, kalau mereka disebut NKRI teroris, mereka juga berperilaku teroris., kalau Jokowo datang tiap hari ke Papua, mereka juga ribut membicarakan kedatangan presiden kolonial Joko Widodo ke Tanah Papua.

Pejuang Papua Merdeka tidak pernah punya bola sendiri, selalu mengikuti bola yang dilempar NKRI. Akhirnya apa? Akhirnya bola NKRI diambil kembali, dikendalikankembali, digolkan sendiri oleh NKRi, karena permainan terjadi dalam skenario mereka.

Contoh lain, saat Sidang Umum PBB terjadi, banyak orang Papua berangkat ke Geneva, ke New York, atas nama tokoh Papua, atas nama tokoh gereja, atas nama tokoh adat, atas nama pejuang HAM. Banyak pernyataan orang Papua keluarkan menjelang dan selama Sidang Umum PBB setiap tahun.

Begitu juga menjelang Pilkada dalam pemerintah kolonial NKRI, selalu ada pernyataan-pernyataan dari para pejuang Papua Merdeka. Seolah-olah pekerjaan mereka adalah Satgas Kontrol Pekerjaan NKRI di Tanah Papua.

Ini namanya menyambung lagu NKRI, memainkan bola NKRI. Ini kesalahan fatal.

Bola Papua Merdeka harus dilempar oleh orang Papua, dikelola dan digiring oleh orang Papua, dan karena akhirnya kita akan dapat menyelesaikannya. Karena bola kita sendirilah yang akan dapat diselesaikan oleh orang Papua.

Bola Papua Merdeka sudah bergulir di kawasan Melanesia, lewat PNWP, ULMWP, lewat MSG, lewat Solomon Islands, lewat Vanuatu, lewat PIF, dan lewat PBB. Permainan kita sudah canggih, sudah mendunia. Tetapi masih ada saja orang Papua yang ketinggalan zaman, yang tiba-tiba muncul di New York, tiba-tiba bawa pokok doa ke Obama, tiba-tiba mendaftarkan isu West Papua ke New York, tiba-tiba bisik krii, bisik kanan gosip selalu ada, seolah-olah perjuangan Papua Merdeka itu sebuah cerita mistik, sebuah berita gaib.

Bukan begitu! Tinggalkan cara itu! Itu cara kampungan! Itu cara orang kalah!

Kita sudah harus mendukung ULMWP, bukan hanya dengan demo-demo dan ibadah syukuran, tetapi lebih-lebih dengan dana dan dukugna secara politik. Kita harus mulai belajar dan tunduk kepada Undang-Undang Revolusi West Papua, karena UURWP iin telah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) milik bangsa Papua, kita juga harus tunduk kepada UURWP karena inilah Undang-Undang yang akan diikuti oleh ULMWP setelah mereka ratifikasi/ terima dan sahkan.

UURWP sudah harus diwacanakan, dijelaskan, dipelajari, dan akhirnya dilaksanakan oleh semua orang Papua, oleh semua organ perjuangan Papua Merdeka,. Setelah itu baru kita akan mengajak bangsa lain, perusahana asing, termasuk NKRI untuk tunduk kepada UU yang dimiliki oleh tanah dan bangsa Papua.

Tanah dan bangsa Papua sudah lama tidak punya Hukum Positif negara-bangsa yang mengatur kita semua. Kita hanya menggunakan hukum adat, hukum organisasi dan kode-etik secara terbatas, di masing-masing kelompok, berdasarkan anutan masing-masing. Kini untuk pertama kali dalam sejarah, kita memiliki sebuah standar hukum positif yang sudah secara legal disahkan oleh lembaga PNWP dan akan disusul oleh ULMWP.

Sangat rugi dari waktu dan tenaga, secara politik dan hukum kalau kita habskan waktu dan tenaga membahas pelanggaran UU NKRI, baik yang dilanggar oleh orang Indonesia ataupun oleh orang Papua, yaitu UU yang menjajah tanah dan bangsa Papua sementara UU yang diatur oleh orang Papua sendiri, yang sidahkan oleh wadah perjuangan Papua Merdeka sendiri, yang mengatur dan membela eksistensi dan hak-hak Tanah dan bangsa Papua tidak dibahas dan tidak ditaati.

Bola orang Papua, bola asli bangsa Papua ialah “bola Papua Merdeka!”, bola PNWP, bola ULMWP, bola MSG, bola Komite Dekolonisasi PBB, bola PBB, bola lewat UURWP. Bagi yang memainkan bola NKRi, kita sudah jelas tahu akan kalah. Mari kita berharis di belakang PNWP, ULMWP dan MSG, menuju West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Bagi yang menentang realitas politik ini, bagi yang menganggap kemajuan ini sebaliknya, mari kita sadar penuh, bahwa itu adalah murni anggapan NKRi, karena jelas NKRI tidak mau ada PNWP, tidak mau ada ULMWP, tidak mau ada MSG, tidak mau West Papua menjadi bagian dari Melanesia.

October 19, 2016 0

Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino

Dalam pesan singkat yang baru saja PMNews terima disambung dengan komunikasi per telepon, Gen. TRWP Mathias Wenda kembali mengulangi anjurannya mengulangi apa yang telah disampaikannya, “Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino”, yang artinya “Jangan balas pantun Indonesia, kerjakan apa yang mau Anda kerjakan”.

Artinya, dalam budaya Jawa-Melayu dikenal pepatah “Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”, yaitu kerjakanlah terus apa yang mau dikerjalan, jalani terus apa yang mau dijalani, laksanakan apa yang mau dilaksanakan, fokus kepada target, tujuan dan program kegiatan sendiri, jangan terganggu oleh hasutan, pernyataan, perbuatan lawan, perbuatan penjajah jangan ditanggapi, jangan dipikirkan, jangan diseriusi.

Sisah pekerjaan yang harus diselesaikan bangsa Papua hadi ini ialah

ULMWP menindak-lanjuti amanat UURWP, yang sudah disahkan oleh PNWP
PNWP menyusun berbagai peraturan pemerintah dau Undang-Undang sesuai dengan amanat UURWP yang sudah disahkannya
ULMWP untuk segera membuat Program Kerja, lengkap dengan Anggaran Belanja sehingga orang Papua tahu framework kerja ULMWP untuk mencapai Papua Merdeka.
Rakyat Papua untuk berdoa, berpuasa dan mengumpulkan dana-dana revolusi untuk mendukung rencana-rencana yang akan dikeluar

Selain itu juga disarankan oleh Gen. Wenda bahwa kendali bola perjuangan Papua Merdeka harus kita ambil, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, apalagi ke tangan penjajah. Saat ini NKRI sudah mulai mencap semua organ perjuangan di dalam negeri sebagai teroris, dan yang jelas ULMWP bukan teroris, oleh karena itu, mari kita pakai hatinurani, pakai pikrian rasional, demi kepentingan bangsa dan tanah air.

Terakhir dari pernyataanya yang panjang-lebar, Gen. Wenda mengamanatkan, “Kinendop yarino”, berlututlah, tanam kaki dan melangkah, bekerja-lah untuk mencapai cita-cita.

Ditanyakan apa tanggapannya atas langkah-langkah Jokowi hari ini dan kemarin, Wenda mengatakan,

“Coba datang seribu kali juga bisa, setiap hari Jokowi tinggal di Papua juga bisa, apakah itu akan menggantikan naywa orang Papua yang sudah mati? Apa arti kunjungan itu? Hanya tutup malu, karena sudah terlanjur malu! Mau salahkan orde baru, mau salahkan orde lama, mau salahkan orde reformasi? Itu langkah tutup malu, jangan lihat dari sisi yang salah.

October 18, 2016 0

Benny Karoba, Perwira Markas Pusat Pertahanan TRWP Meninggal Dunia

Diumumkan dengan menundukkan kepala dan merendahkan diri kpada seluruh Keluarga Besar Karoba-Gombbo di manapun Anda berada, anak-anak dan cucu-cucu, Pasukan TRWP di medan perjuangan, Benny Wenda di Inggris dan kepada Keluarga Besar Pejuang Papa Merdeka,

bahwa telah berpulang ke Pangkulan Allah Bapa di Surga, Perwira Tentara Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan TRWP

Col. TRWP Benny Karoba

pada 13 Oktober 2016, pukul 03:15 WP

Almarhum selama beberapa bulan sakit dan berobat di Rumah Sakit dan telah dikebumikan oleh keluarga dan Pasukan Operasi Khusus TRWP.

Tidak banyak orang mengenal Benny Karoba, akan tetapi bagi MPP TRWP dan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP Gen. Mathias Wenda, almarhum adalah Perwira pilihan Komando dan selama ini bertugas sebagai Pasukan Operasi Khusus TRWP.

Benny Karoba telah berada di MPP sejak Markas Pusat ini bernama Markas Pemka TPN/OPM dan bertanggungjawab mengamankan Sidang Militer Khusus tahun 2006 yang telah memishkan perjuangan sayap militer dan memberi nama kepada sayap militer Tentara Revolusi West Papua dan membiarkan sayap politik Organisasi Papua Merdeka untuk berkarya demi kemerdekaan West Papua.

Sekedar untuk diketahui Pasukan Operasi Khusus TRWP bertugas untuk menjalankan operasi-operasi khusus di manapun mereka berada dalam kapasitas dan kemampuan mereka, dan bertanggungjawab langsung kepada Panglima Tertinggi Komando Revolusi.

Ibunda Almarhum, Cpt. TRWP Wutndiak Gombo adalah Anggota TRWP, anggota pasukan tertua dalam barisan TRWP di MPP kini tetap berjuang untuk melanjutkan perjuangan almarhum anak terkasih.

Perjuangannya akan erus dikenang, pengorbanannya selama puluhan tahun di Rimba Raya New Guinea telah menjadi pupuk bagi perjuangan ini, dan generasi penerus akan terus berjuang sampai titik darah penghaisan.

Dikeluarkan di: Sekretariat-Jenderal TRWP

Pada Tanggal: 13 Oktober 2016

an. MPP TRWP

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP: A.001076

October 14, 2016 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Indonesia Wone Yogwe Inomane Mbanogop

Lewat Pesan singkat, Gen. TRWP Mathias Wenda secara khusus berpesan kepada aktivis dan pejuang serta organiasi perjuangan kemerdekaan West Papua untuk

TIDAK MENANGGAPI atau MENGOMENTARI apa yang dikatakan ataupun dilakukan NKRI

Kita tidak punya waktu untuk menanggapi politik tipu-daya Indonesia, anak-anak fokus dengan program dan jadwal kegiatan.

Dikatakan lewat pesan ini bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua telah mencapai momentum dan momentum itu jangan dihabiskan dengan manuver politik adu domba dan tipu daya yang dimainkan NKRI.

Di pentas politik global, NKRI memainkan politik defensif dan pada waktu yang akan datang ia akan bersikap ofensiv terhadap negara-negara yang mendukung Papua Merdeka.

Sedangkan di pentas politik regional Indonesia memainkan politik “delay”, atau “delay tactics”, sama saja dengan politik yang selama ini dipakai di West Papua.

Oleh karena itu, para pemimpin kemerdekaan West Papua jangan sekali-kali menghabiskan waktu, apalagi tenaga dan dana untuk menanggapi atau mengomentari apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat NKRI.

Kata Wenda,

Wologwe yi ap ndarak kenok yogop, Indonesia ekwe inom, yogwe inom inomane mondok-mondok mbanogop. Eruwok mbako’ndak ti aret erit nanip. Undang-Undang Revolusi muk worak agarak me, wone mbanak ti mukok erit nanip. NKRI mendek hukum obok lek agarak nogo

Gen. Wenda melanjutkan, PNWP sudah menandatangani UU Revolusi West Papua, dan dalam tempo 3 bulan ini ULMWP harus membentuk pemerintahan. Oleh karena itu jangan bermain-main seperti aktivis, seperti LSM, seperti advokat, kita harus menjadi negarawan, mendasari semua tindakan dan tutur-kata kita berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada.. Biarkan Undang-Undang West Papua berhadapan dengan Hukum Kolonial NKRI.

October 2, 2016 0

UURWP: Pasal 58. Bahasa Resmi Negara ialah Tok Pisin

ENGLISH VERSION

After the West Papua National Parliament (WPNP) passed the West Papua Revolution Constitution (WPRC) as the legal foundation for leading Paupans towards the independence of the Republic of West Papua on 19 September 2016, according to the Constitution Article 58, “The Official Language of the Revolution is Tok PIsion”. therefore, PMNews will begin to broadcast its news bulletins and updates in Tok Pisin.

The focus of PMNews articles will be in Tok Pisin as the Revolution Language of West Papua, and English language will be used for international politics and diplomacy and for legal documents as it is a reality among Melanesian nation-states: Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu and Fiji.

Malay – Indo Version:

Setelah PNWP mensahkan Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) sebagai dasar hukum untuk mengantar perjuangan bangsa Papua kepada kemerdekaan Republik West Papua pada tanggal 19 September 2016, maka sebagai konsekuensi logis, sesuai Pasal 58. UURWP yang berbunyi: “Bahasa Resmi Negara ialah Tok Pisin”, maka pemberitaan PMNews selanjutnya akan difokuskan kepada Bahasa Nasional Sementara Negara West Papua, yaitu Tok Pisin.

Dengan demikian maka dalam pemberitaan PMNews ke depan akan difokuskan menggunakan Bahasa Revolusi West Papua, yaitu Tok Pisin, dengan bahasa pergaulan internasional: Bahasa Inggris, sebagaimana berlaku di negara-negara Melanesia: Papua New Guinea, Solomon Islands, Vanuatu dan Fiji.

September 21, 2016 0

Legislator: Stop Jual Rakyat Dengan Stigma OPM untuk Jabatan

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Deerd Tabuni mengingatkan para pihak yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Puncak Jaya tak melakukan berbagai manuver untuk kepentingan jabatan, termasuk mengklaim berhasil membuat para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu turun gunung.

Ia mengatakan, jangan menjual rakyat demi kepentingan jabatan dan materi. Aparat kemanan juga perlu jeli melihat kondisi itu. Jangan langsung percaya jika ada pejabat yang mengklaim berhasil membujuk anggota OPM turun gunung. Harus dilihat apakah mereka itu benar-benar anggota OPM atau bukan.

“Kepada pimpinan aparat keamanan jeli melihat mana sebenarnya OPM yang harus turun gunung, mana yang bukan. Jangan menyamaratakan semua. Misalnya saja beberapa waktu lalu diberbagai media ramai diberitakan sembilan anggota OPM turun gunung dan menyerahkan senjat mereka. Mereka kemudian dibawa ke Jayapura dan Jakarta. Namun ternyata, tak ada senjata yang mereka serahkan,” kata Deerd Tabuni, Minggu (21/8/2016)

Menurutnya, rangkaian dari itu, 6 Agustus lalu, dua orang yakni Tidiman Enumbi, gembala jemaat salah satu jemaat di Tinggi Neri dan Terinus Enumbi salah satu dari sembilan orang yang dinyatakan turun gunung lalu dipaksa menyerahkan senjata.

Kata Deerd yang menyatakan masih ponakan dari pimpinan OPM, Goliat Tabuni, Tidiman dan Terinus diancam jika tak menyerahkan senjata akan ditangkap. Padahal semua senjata ada di markas Goliat Tabuni.

“Data akurat yang kami dapat ada 127 pucuk senjata berbagai jenis di markas Goliat. Akibat dipaksa menyerahkan senjata, dua pihak keluarga nyaris bentrok. Menghindari bentrok, Goliat Tabuni menyerahkan pistol yang dirampas Terinus Enumbi dari aparat kemanan beberapa waktu lalu untuk dikembalikan,” ucapnya.

Ia menduga ini ada permainan yang dimainkan pejabat di daerah untuk kepentingan jabatan. Politisi Golkar meminta Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo tak berlebihan. Jangan menjual rakyat di wilayah pegunungan.

“Saya harap bupati Henock Ibo tak menjual rakyat untuk kepentingannya. Isu lalu, Rambo Wenda dan Purom Wenda menyatakan mendorong dia jadi bupati. Tapi setelah jadi bupati, justru dia Rambo dan Purom. Itu kesaksian Rambo dan Purom. Jangan merebut jabatan dengan cara-cara tak benar. Ini saya lihat sudah jual masyarakat untuk jabatan,” katanya.

Dikatakan, pihaknya tak membatasi siapapun anggota OPM yang ingin turun gunung. Itu hal baik jika mereka ingin kembali ke masyarakat. Namun jangan menyamaratakan semua masyarakat.

“Jangan hanya orang gunung yang dicap OPM. Jangan mencari makan dan jabatan dengan cara-cara tak benar. Ini proyek. Ini untuk kepentingan pribadi dan jabatan. Sebagai anak dari wilayah pegunungan tengah Papua, saya harus menyikapi ini,” imbuhnya.

Legislator Papua lainnya, Laurenzus Kadepa menyatakan, hampir setiap tahun selalu ada informasi yang menyebut puluhan, belasan hingga ratusan anggota OPM turun gunung. Kembali ke pangkuan NKRI. Namun toh hingga kini OPM tetap eksis.

“Tak ada habis-habisnya. Saya tidak tahu siapa tipu siapa. Siapa yang dapat untung. Ini masih cara-cara lama,” kata Kadepa kala itu. (*)

August 22, 2016 0

Mathias Wenda: Orang Papua di Tanah Jawa Pulang, Berarti Orang Jawa di Tanah Papua Juga Pulang

Menanggapi sikap anak-anak Mahasiswa Papua di Tanah Jawa yang mengambil keputusan untuk tunduk dan taat kepada penolakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Suku Jawa, bahwa anak-anak Papua siap untuk pulang ke Tanah Leluhur, West Papua, maka dengan ini Mathias Wenda sebagai Kepala Suku menyampaikan sebuah pernyataan sebagai berikut:

Tanah Papua tidak pernah mengusir kalian, Tanah Papua tidak pernah memarahi kalian, Tanah Papua kalian tinggalkan, karena penjajah memaksa kalian harus merantau, kata mereka untuk menimba ilmu. Adalah kemauan orang Jawa NKRI yang membuat kami orang Papua harus terpaksa merantau ke Jawa.

Oleh karena kalian saat ini telah ditolak merantau dan hidup di pulau Jawa, maka kalian harus punya harga diri, kalian harus mempertahankan martabat bangsa Papua sebagai bangsa yang punya tanah besar, pulau kaya-raya, melimpah dengan segala kekayaan.

Kalian harus beritahu kepada Kepala Suku Jawa, Kepala Suku Madura, Kepala Suku Bali, Kepala Suku Batak, Kepala Suku Sunda, Kepala Suku Kepala Suku Batak, Kepala Suku Toraja, kepala Suku Manado, Kepala Suku lain-lain, bahwa dengan kepulangan anak-anak Papua ke tanah leluhur, maka pertama-tama orang-orang Jawa yang hidup mencari nafkah dan kekayaan di Tanah leluhur orang Papua harus pulang, karena itulah hukm alam, hukum manusiawi, dan konsekuensi logis.

Dalam pernyataan ini juga disebutkan bahwa dalam sejarah orang Papua, tidak pernah ada orang Papua mencari nafkah, kekayaan dan kehidupan di pulau JAwa. Yang selalu terjadi ialah justru orang-orang Jawa yang mencari nafkah, beranak-cucu, berketurunan di Tanah Papua, bahkan mati di Tanah Papua, menjadikan Tanah Papua seolah-olah tanah leluhur mereka. Orang Papua tinggal di Jawa bukan cari makan, bukan cari hidup, bukan cari kekayaan, bukan juga karena merindukan hidup di Jawa. Akan tetapi orang Papua tinggal di Jawa dalam rangka mencari ilmu dan dengan ilmu itu dibawa pulang untuk menentang pendudukan, penjajahan, penjarahan, dan pembunuhan yang dilakukan orang Jawa – Indonesia di atas tanah Papua dan atas bangsa Papua.

Dalam pernyaataan ini juga dinyatakan,

Atas nama Moyang kaum Melanesia, leluhur bangsa Papua, para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran dan yang telah menjadi korban orang tak berdosa di tangan NKRI, atas nama anak-cucu dan atas nama Pencipta bangsa Papua, Tuhan Pencita dan Pelindung bangsa Papua, Panghilam Mahatinggi Komando Revolusi semesta alam sepanjang masa, bahwa dikunjungi, ditilik, dan diperhatikanlah Tanah Jawa, Raja Jawa dan segenap penduduknya, diperiksalah sekalian kaum, untuk menunjukkan dan membuktikan, apakah bangsa Papua pernah bersalah kepada tanah dan bangsa Jawa – Indonesia atau sebaliknya, untuk melihat apa sebabnya bangsa Papua dibenci dan dijuluki sebagai hewan, dan untuk membawa keadilan ke atas Bumi ini, demi nama Tuhan. Yesus Kristus, Panglima Revolusi Mahatinggi Smesta Alam, Spenjang Masa. Amin

An. Sekalian makhluk penghuni Bumi Cenderawasih,

Mathias Wenda
Kepala Suku Lani

July 23, 2016 0

Mathias Wenda: Saya Sebagai Kepala Suku, Saya Minta Anak-Anak Yang Disuruh Pulang, Ya Pulang Saja

Mathias Wenda,

“Tanah Papua ini orang Jawa datang tanpa kami undang, dan sampai hari ini kami suruh pulang juga mereka tidak pernah pulang, tetapi kalau kalian anak-anak Papua disuruh keluar dari Yogyakarta, kalian keluar saja, pulang ke Tanah Papua. Siapa yang usir kalian dan tinggal di Jawa sana? Cari imu? Apakah ilmu tidak ada di Tanah ini?”

Surat yang dikirimkan lewat Sekretaris pribadi Mathias Wenda ini tidak menggunakan nama organisasi, tidak menggunakan pangkat, hanya menggunakan nama “Kepala Suku”, dan surat ini ditulis tangan.

Surat ini selanjutnya mengatakan,

Bapak menangis terseduh-seduh, mendengar sang Kepala Suku Jawa mengusir anak-anak, mengepuk anak-anak sama saja dengan penjahat. Dulu kan, Sultan punya Bapak juga berjuang Indonesia keluar dari Belanda, baru kenapa anak-anak yang hari ini bicara tentang “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” malah dibuat seperti pencuri?”

Tanah di Asrama Papua di Jakarta dan di Yogyakarta itukan tanah “mahar” atau “uang tangah” yang Sukarno kasih gratis, tanpa pernah dibayar, gara-gara mau ambil pulau besar kita punya. Itu bukan tanah NKRi lagi, itu bukan milik NKRI, itu tanah uang tanah pulau besar ini.

Dalam surat ini juga disebutkan bahwa anak-anak Papua secara “monggar” sudah ditolak dari Tanah Papua, dan oleh karena itu sangat logis anak-anak Papua segera pulang dari pulau Jawa.

Menurut Wenda lagi

Kalau Presiden Indoensia yang usir, saya tahu itu memang kami lawan negara Indonesia, jadi tidak apa-apa, memang perlawanan ada resiko. Kalau tentara atau polisi yang menyinggung, itu memang tugas mereka. Tetapi kalau Kepala Suku Jawa yang suruh, ya, itu menyangkut hargadiri dan martabat bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang punya identitas dan harga diri, yang punya pulau besar dan tidak perlu cari makan di pulau lain. Anak-anak saya ada di Jawa bukan karena mereka cari makan. Anak-anak ini bukan cari imlu juga, mreka terpaksa ke sana karena NKRI mau mereka ke sana, karena NKRI paksa kita harus jauh-jauh ke Jawa. Cari apa di sana? Cari mati? Dimaki-maki monyet? Dimaki-maki pemabuk? Diusir?

Sekarang anak-anak harus punya sikap, mau pulang atau mau tinggal di situ. Dan kalau mau tinggal di situ, jangan melawan-melawan Kepala Suku Jawa punya mau. Kalian harus hormati beliau. Tetapi kalau kalian diusir, kalian harus pulang.

Selenjutnya kepada para pejabat yang ada di Tanah Papua, Kepala Suku Wenda menyerukan,

Anak-anak yang sekarang jadi Gubernur, jadi bupati, jadi Camat, jadi Anggota DPR provinsi dan kabupaten, “Kalian kerja apa?” Tidak tahu malu. Diusir tapi katanya “Mau ke Yogyakarta mau cek ada apa!” DPR itu tidak perlu pergi cek, berita sudah jelas, media TV dan online sudah jelas, yang mau dicek apanya?

Gubernur kenggali, kat nano eke aga’ndik? Kawuri kapuri mugogo napagi wogwe ti, woginabu. Puk lek mbakak wonage kenggali lek a?

Ketua DPR kenggali, pegiya norak nano nduk? Woginabi nanip! Wuru onggo mbanu, kapal onggo mbanu! Ap Kepala suku nen mugogo kiname nanip yorage kagak kat nano eke o?

Dalam surat tulisan tangan 5 lembar ini berisi banyak sekali doa-doa, lagu-lagu tangisan, atau dalam Bahasa Lani Papua disebut “Le Ndawi” (atau lagu ratapan bangsa) ditulis, dan juga banyak keluh-kesah disampaikan. Intinya secara “monggar” dinyatakan bahwa kami harus bersyukur, pada saat ini kami sudah diusir oleh Kepala Suku Jawa, berarti kami harus bakar batu besar-besar, bahwa NKRI semakin mendekati angkat kaki dari Tanah Papua. Karena kalau orang Papua sekian ratus diusir dari pulau Jawa, berarti orang Jawa sekian Juta yang ada di Tanah Papua juga harus diusir dari tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanesia.

July 21, 2016 0

Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang “perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu“. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting:

Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan?
Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan
Apakah pengorbanan itu dipersembahkan secara berencana ataukah sporadis?

Amunggut Tabi kembali mengajak semua pejuang dan aktivis, organisasi dan tokoh Papua Merdeka untuk belajar dari Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena, dari kesebelasan di dunia seperti Barcelona dan Mancester City.

Yang harus diperhatikan ialah “irama” dan “momentum”, karena keduanya tidak selalu sama setiap saat. Itulah sebabnya semua pihak harus sadar, bahwa irama saat ini ialah “Irama Melanesia-hood”, dan momentum saat ini ialah “momentum MSG dan ULMWP”. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk TRWP, PNWP, KNPB, AMP, DeMMAK, FNRPB, OPMRC, TPN-PB, TPN/OPM, siapapun, di manapun, semua harus memainkan peran masing-masing sesuai dengan “irama” dam “momentum” ini.

Dari sini kita tahu “pengorbanan apa yang pantas” untuk waktu ini, bukan? Kita harus berjuang, bukan dengan aksi-aksi militeristik dan premanisme politik, kita harus bermain secara elegan dan presentable kepada pentas diplomasi regional dan global. Kita harus memainkan politik ini menjadi sebuah “fashionable issue” di kawasan dan secara global.

Untuk membuatnya menjadi “fashionable” dan elegan, maka semua pihak harus “menahan diri” dan “memberikan kepercayaan sepeunuhnya kepada ULMWP untuk memainkan perannya. NRFPB, PNWP, KNPB, TPN-PB, TRWP jangan bawa diri ke sana kemari mengatasnamakan kelompok kecil lagi. Kita harus persembahkan “waktu ini, 2015-2017” untuk ULMWP agar embrio ini terbentuk menjadi telur, dan tahun-tahun berikutnya telur dimaksud menetas dan menjadi anak.

Mempersembahkan untuk perjuangan bukan hanya harga dan nyawa, dan tenaga kita, ia berarti juga “menghilangkan jejak pribadi dan organisasi kita atas nama kebersamaan untuk tujuan bersama kita”. Persembahan yang mulia, kalau demi kepentingan bersama kita berani dengan sengaja menghilangkan nama-nama, identitas dan slogan-slogan kelompok kecil.

Terlihat banyak aktivis KNPB, PNWP, TPN-PB, WPNCL dan sebagainya keluyuran melakukan wisata politik ke sana-kemari, mendukung ULMWP tetapi sebenarnya mereka membawa agenda pribadi mengobati egoisme masing-masing adalah sebuah wisata yang konyol, karena itu tidak menyehatkan buat embrio politik kita bersama: ULMWP.

Justru cara ini membunuh embrio kita, yang kita lahirkan. Kita menjadi kanibal politik, membunuh anak politik yang kita lahirkan sendiri. Itu sejarah hidup dari perjuangan Papua Merdeka, bukan? Itu wajah tokoh Papua Merdeka selama ini, bukan? Pendiri OPM menyerahkan diri, bukan? Tokoh OPM menjadi pelayan NKRI, bukan? Mendirikan OPM, lalu bubar dan mendirikan cabang-cabang OPM, bukan? Kanibalisme Politik dalam sejarah perjuangan West Papua sangat menyedihkan. Oleh karena itu surat ini kami dari TRWP sampaikan sebelum embrio ULWMP ini terlanjur dimakan mati oleh organ-organ dan tokoh-tokoh perjuangan Papua Merdeka sendiri.

Kita berulang kali melakukan Politik Bunuh Diri (commit suicidal politics) karena kita tidak tahu mengelola egoisme individualisme kita. Kita tidak sanggup mengelola keberagaman organisasi perjuangan dan suku-bangsa kita. Kita belum mampu melihat perbedaan ini sebagai modal dasar. Kita mengatasnamakan perjuangan, kita mengatasnamakan organisasi, tetapi sebenarnya yang kita lakukan ialah memupuk dan mengobati “egoisme individualis” oknum aktivis dan tokoh Papua Merdeka.

Makanya, kalau berani mengalahkan dan percaya bisa mengalahkan NKRI, maka pertama-tama “harus berani, dan pastikan sudah mengalahkan egoisme individualistik pribadi dan kelompok”. Kalau tidak, jangan coba-coba bermain di air keruh, jangan coba-coba berwisata politik seolah-olah atas nama West Papua. Karena kami dari Rima Raya New Guinea telah menjadi guru-guru perjuangan, dari pengalaman hidup pribadi dan dari pengalaman hidup organisasi perjuangan yang penuh dengan resiko pertumpahan darah dan nyawa orang Papua sendiri.

Kami berikan catatan ini karena kami sudah melihat fenomna yang menghawatirkan. Kami saksi hidup! Kami sendiri telah menjalani dan telah sanggup melewati babak gelap dan kelam dalam perjuagnan ini.

Dengan mengelola egoisme individualis yang mengatasnamakan, maka kita bisa memperpendek atau juga memperpanjang rentang waktu perjuangan Papua Merdeka. Mengapa Timor Leste yang mulai berjuang 10 tahun setelah perjuangan kemerdekaan West Papua dimulai saja sudah puluhan tahun duluan merdeka? Bukankah itu karena kita belum sanggup mengalahkan egoisme dan individualisme diri sendiri?

Untuk mengetahui berapa lama dan berapa sumberdaya, kita haruslah punya “Anggaran Belanja Perjuangan Papua Merdeka”.

Di dalam negeri kita sudah menang, di dunia maya kita sudah menang, di kawasan Melanesia kita juga sudah menang. Di Pasifik Selatan juga kita pemenang. Yang belum kita kalahkan ialah “individualisme” perseorangan dan individualisme kelompok kecil.

Seharusnya, setelah ULMWP berdiri, secara teori, begitu ULMWP diterima ke dalam keluarga besar MSG, kita semua harus serta-merta menanggalkan atribut, nama dan embel-embel organisasi kita. Kita harus menyatukan barisan, mengatur nada dan irama, mengoptimalkan momentum ini demi kemerdekaan West Papua.

Sekarang saatnya ULMWP muncul sebagai sebuah organisasi perjuangan, sebagai sebuah Lembaga Resmi menuju sebuah Pemerintahan West Papua. ULMWP harus berani membuka diri, menerima semua pihak orang Papua, baik pro-NKRI maupun pro-Papua Merdeka. ULMWP ialah wadah orang-orang West Papua, karena itu dalam kepengurusannya harus melihatkan semua orang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di kota dan kampung maupun di hutan-rimba.

Kita harus belajar dari teladan yang telah diberikan oleh teman-teman seperjuangan kita yang kita selama ini sebuat sebagai “Kelompok-14”. Demi kepentingan bersama, mereka secara stuktural dan sistematis telah meninggalkan atribut Bintang Empatbelas dan mendukung Bintang Satu dalam rangka agenda bersama mengusir penjajah. Tokoh Papua Merdeka dan organisasi Papua Merdeka lain harus belajar dari mereka.

Perjalanan yang pahit, sungguh pahit antara kelompok gerilyawan Pemka dibawah komado Jacob Hendrick Pray dengan Komando Markas Victoria (Marvic) di bawah komado Seth Jafeth Roemkorem telah berakhir setelah para perwira TRWP yang telah menjelma dari barisan Pemka bersama tokoh politik mereka, Dr. OPM John Otto Ondawame bersatu dan membangun WPPRO bersama barisan OPM Marvic Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek di Port Vila, Republik Vanuatu tahun 2004 dan 2005.

Terbentuklah WPNCL, sebagai wujud dan bukti persatuan antara OPM Pemka dan OPM Victoria.

Dengan persatuan kubu gerilyawan, maka telah tiba saatnya untuk bersatu membangun harmonisasi dengan kelompok Bintang-14. Dan ULMWP ialah hasil dari harmonisasi, dan “pengorbanan nyata” dari semua pihak, terutama pengorbanan identias dan organisasi masing-masing untuk kebersamaan. Orang Papua sudah sanggup mengorbankan nyawa, harga, waktu dan identitas organisasi masing-masing demi kepentingan bersama: Papua Merdeka.

Kami dari Tentara Revolusi West Papua, sejak tahun 2000 telah memberikan mandat penuh agar bergulir sebuah proses politik dengan memberikan Surat Mandat kepada PDP dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), perjuangan lewat Free West Papua Campaign. Lebih-lebih tahun 2006, dengan pemisahan organisasi politik dan militer, maka Tentara Revolusi West Papua memfokuskan diri semata-mata untuk perjuangan dengan mengangkat senjata, menjauhkan diri dari segala bentuk dan kegiatan sipil dan politik, membatasi diri kepada memberikan dukungan moril dan doa.

Sekarang kita sudah punya ULMWP. Sekarang saatnya untuk kita masing-masing

mengorbankan egoisme individualis pribadi masing-masing tokoh
mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka menyelamatkan ULMWP sebagai embrio Pemerintahan Negara West Papua.

Untuk itu, kami dari rimbaraya New Guinea, atas nama tulang-belulang, leluhur, anak-cucuk Pencipta Langit dan Bumi, menyerukan kepada semua pihak untuk

menyatukan barisan dan mendukung semua kebijakan ULMWP, mendukung dengan sepenuhnya dalam doa, dana, waktu dan tenaga.

Dikeluarkan di: Secretariat-General TRWP, MPP

Pada Tanggal: 18 Juli 2016

An. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

July 19, 2016 0

ULMWP Sebagai Anggota Peninjau Sudah Cukup, Jangan Minta Banyak Sebelum Benahi Diri

Kembali dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) lewat Secretary-General, Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“para fungsionaris ULMWP, KNPB dan PNWP, jangan terlalu panas-panash tahi ayam, tinggalkan cara main kampungan yang mau makan cepat-cepat sebelum masak betul.”

Lewat Surat Singkat yang telah dikirim, kali ini lewat Kurir dari MPP TRWP per hari ini, TRWP menyatakan,

Terima apa yang sudah diberikan Tuhan. Syukuri dan rawat apa yang sudah ada di tangan. Jangan biasakan diri seperti bangsa Israel di padang Gurun menuju Tanah Kanaan, yang tiap hari terus menuntut Tuhan, padahal Tuhan telah berikan apa yang mereka perlukan, tepat waktu, tepat porsi, tepat menurut kesanggupan bangsa yang akan menanggung segala berkat Tuhan.

Pesan dari Panglima Tertiggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda dikutip dalam surat ini berbunyi:

Kita ini mau bikin negara. Anak-anak jangan terbiasa dan sampai mati jadi aktivis trus. Kita sudah menjadi anggota MSG, itu penonton, peninjau, setengah, penuh, tidak masalah, kita sudah diterima sebagai keluar besar ras Melanesia. Itu sudah cukup! Yang harus dilakukan sekarang mentuntut MSG untuk mendapatkan anggota penuh. Itu terlalu emosional, Anak-anak jangan berpikir seperti orang tua. Kita mau bikin negara, jadi orang-orang ULMWP itu bicara harus sebagai Pejabat Negara, bukan sebagai aktivis, bukan sebagai pejuang Papua Merdeka tetapi sebagai Pejabat Negara West Papua.

Cara berpikir, cara bertindak, cara kalimat disusun, cara kata-kata dipilih, cara berpakaian, semua harus disesuaikan. Ketua KNPB, ketua PNWP, pejabat ULMWP jangan muncul dengan pakaian-pakaian preman, milisi atau jangan bicara seperti aktivis. Tunjukkan jatidiri, “kalian bisa bernegara, bukan hanya berjuang untuk bernegara”.

Selanjutnya surat ini juga mengutip ucapan dalam Bahasa Lani dari Gen. Wenda,

Ap yabu yonggo pegatak woge inok, inogonda wopinuk, yi wa yipinuk, lago lakwe menggarak kwe, kit kinandogon wupagai-peram pagagi ekwe ti kinenggali o. Wim muk wakorak aret me, kinayum-kinobangge pipak yirino. Alla onggo yo’niragarak, muk anggota peninjauh agarak ti aret me, kit enege parlemen mendek nogo menat-menat kit yabu eriyak paga ari waga ti. Kinone liru paga, facebook paga, eyongga me, kaganit nogwe ti paga arigin lek. Time enege mbulogwe mengga’nom. Kinene kinogonda warogo, wone mbaninip, lago larigin, tamban erinip, puasa erinip.

Negara ekwe menggarak nogo li’luk la’luk erinip, kinoba lengge yi worawak. Muk MSG unggogwe nogorik Bintang Kejora muk nagakorak kwe, kit kinebe erom nonggweme, airport paga, acara ekwe me, yumunggok enege komole mendek inayum yikop ti. Kinenggali lek a? Ap yabu yonggo pogo’ndak inaruk konembinuk wogwe ti kiniki aninggin lek a? Kinenggali o!!!

Menutup isi surat yang dimonopoli versi Bahasa Lani ini Ge. Tabi menyatakan bahwa langkah-langkah ke dalam West Papua harus dilakukan, bukan selalu menuntut negara-ngara Melanesia berbuat sesuatu, tetapi orang West Papua sendiri harus mengambil langkah-langkah yang jelas untuk membentuk negara.

Semua kebiasaan, tindakan, pola pikir, periaku, kata-kata seperti aktivis harus dihentikan, dan sekarang kita muncul sebagai pejabat negara. Belajar dari contoh Jasser Arafat sebagai Ketua dari Palestinian Liberation Organisation (PLO), dan ikuti langkah itu.

July 15, 2016 0