TRWP tentang Nabire Berdarah 2013: “TNI/Kopassus Balas Dendam Membunuh Rakyat Papua”

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini menanggapi spekulasi dan skenario NKRI membenarkan aksi terorisme yang menghilangkan nyawa lebih dari 30 orang Papua tak berdosa di Nabire setelah menghadiri pertandingan Tinju Bupati Cup menyatakan bahwa:

Kematian orang Papua di Nabire bukan karena perkelahian antar orang Papua sendiri disebabkan oleh kekalahan di salah satu pihak yang tidak mau menerima kekalahannya. Dari sisi jenis olahraga, orang Papua tidak pernah merasa tertarik, apalagi fanatik dengan dunia tinju, maka menghadiri Bupati Cup sampai berujung penghabisan nyawa sesama bangsa sendiri ialah murni skenario para pembunuh orang Papua selama sejarah bangsa Papua, yaitu NKRI dan agen pembunuhnya, TNI/Kopassus;Kemudian dari sisi orang Papua membunuh orang Papua hanya gara-gara olahraga yang sama sekali tidak digemari orang Papua sendiri ialah cerita murahan, skenario TNI/ Kopassus sangat murahan dan memalukan; lebih memalukan lagi media-media di Indoneisai, yang katanya sudah diisi oleh orang berpendidikan sampai pascasarjana masih mempercayai skenario cerita yang jelas-jelas tidak masuk akal sehat, tanpa langsung ke lapangan dan membuktikan apakah skenairio Kopassus dimaksud cukup masuk akal atau tidak; Apalagi pihak penyelenggara sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa kematian bukan disebabkan oleh perkelahian, karena tenggang waktu antara pertunjukan tinju dengan pembunuhan sangat tidak masuk akal kalau dikatakan akibat langsung dari kekalahan yang dilami di ring tinju. Bangsa Papua bukan bangsa liar dan barbarik seperti bangsa Indonesia, sehingga hanya dengan alasan kekalahan di ring tinju menyebabkan pembunuhan terhadap saudara sebangsa-setanah air dan senasib-sepenanggungan sendiri. Itu bohong belaka, dan sebuah kebohongan yang memalukan umat manusia sedunia.
Oleh karena itu, skenario yang jelas dan pasti, berdasarkan pengalaman hidup selama puluhan tahun bersama NKRI, secara khusus pengalaman bangsa Indonesia menghadapi TNI/Kopassus secara khusus ialah bahwa aksi-aksi seperti ini sangat jelas dilakukan oleh Kopassus sebagai balas dendam terhadap kasus penembakan anggotanya yang menyamar menjadi TUKANG OJECK di Mulia, Puncak Jaya yang dilakukan oleh gerilyawan Papua Merdeka. Berbagai kasus BALAS DENDAM DARI KOPASSUS sudah banyak terjadi di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia sejak Kopassus dibentuk sampai hari ini, yang dalam sejarahnya pembalasan yang dilakukan Kopassus selalu bersifat SADIS, massal, berombongan dan mendatangkan kerugian nyawa dan harta lebih fatal, lebih luas dan lebih menyakitkan kemanusiaan manusia daripada yang menimpa rekan mereka sendiri. Ambil saja contoh misalnya pembunuhan seorang mantan anggota Kopassus yang dipecat karena mengedarkan narkoba, yang kemudian didapati terbunuh di sebuah Diskotik di pulau Jawa saja, akhirnya teman-teman satu angkatannya (satu kompinya) langsung datang dan menyerbu penjara, lalu menghabisi sang pembunuh teman mereka dimaksud. Contoh lain salah seorang anggota pasukan Jenderal Prabowo (waktu itu beliau komandan Kopassus) saat turun dari helikopter di Lapangan Terbang Timika langsung menembak rekan dan atasnnya gara-gara temannya tewas dalam pertempuran di Geselema (1996). Dan masih banyak contoh lain.Dengan dua contoh ini, jelas menunjukkan bahwa aksi pembunuhan massal di Gedung Olahraga Nabire ialah pembalasan Kopassus terhadap terbunuhnya rekan mereka di medan tugas di Mulia Puncak Jaya.
Mengingat cara kerja TNI/Kopassus dan Polri seperti ini, maka kami serukan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua di manapun Anda berada di dalam negeri agar BILAMANA TERJADI KASUS PEMBUNUHAN ANGGAOTA TNI/ POLIRI DI SELURUH TANAH PAPUA, dilakukan oleh Gerilyawan Papua Merdeka, maka silahkan dengan pandai memperhatikan hal-hal berikut:

TIDAK BOLEH KELUAR DARI RUMAH DAN MENGHADIRI ACARA-ACARA, mengendarai kendaran dalam jarak jauh atau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko orang lain dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya rencana menghadiri pertandingan tinju, pertandingan sepak bola, mengunjungi Mall atau Pameran perlu DIHENTIKAN atau DIHINDARI karena TNI/Polri pasti akan menggunakan peluang apapun yang ada dan membuat cerita sendiri untuk membunuh orang Papua.Ingat bahwa semua media yang ada di Indonesia, baik televisi, koran, radio, media online, semuanya milik NKRI, oleh karena itu, walaupun mereka seolah-olah membela HAM dan demokrasi, pada titik tertentu mereka pasti tidak akan menyiarkan berita yang secara langsung berpengaruh terhadap bubarnya NKRI.
Tidak boleh jalan pada malam hari seorang diri
Tidak boleh mabuk-mabukan dan bermalam di hotel-hotel, karena pemilik hotel dan pelayan di hotel bukan orang Indonesia, tetapi kebanyakan ialah para intel dan Kopassus NKRI

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dipahami dan dilaksanakan demi keselamatan bangsa Papua di tanah leluhurnya.

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 23 Juli 2013

an. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

BRN: A. 018676

July 23, 2013 0

AMP : Indonesia Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Di Nabire

Korban Kebiadaban Indonesia Terhadap Orang Asli Papua (amp) — Korban Kebiadaban Indonesia
Terhadap Orang Asli Papua (amp)

Yogyakarta – Menanggapi tragedi tinju di Nabire yang menewaskan Puluhan Rakyat Asli Papua, Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Yogyakarta mengeluarkan pernyataan bahwa

” Indonesia Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Yang Telah Merenggut Puluhan Nyawa Rakyat Papua Di Nabire “.

Dalam pernyataan AMP Jogja yang dimuat di www.ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa tragedi Tinju Nabire yang mengakibatkan Puluhan nyawa orang asli Papua melayang dan puluhan lainnya kritis ini, penuh dengan rekayasa, dimana dari keterangan korban selamat sendiri menyebutkan bahwa

” Ketika keributan terjadi, kami yang ada didalam gedung berlari menuju pintu keluar, namun pintu ditutup oleh aparat yang berjaga dan ada seseorang yang melemparkan bom asap kedalam gedung, seketika itu dan beberapa saat kemudian tubuh kami kejang – kejang dan kami baru sadar ketika kami berada di rumah sakit, kami yakin kalau kami semua terkena Strom (sengatan listrik) “.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dokter yang memeriksa para korban

” Saya sangat yakin, kalau korban meninggal dan kritis ini bukan karena terinjak – injak ataupun dipukuli, saya yakin mereka semua tersengat listrik dengan tegangan yang tinggi, hal ini bisa dibuktikan lewat ciri – ciri korban meninggal yang tubuhnya gosong “.

Maka untuk menanggapi kejadian itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] mengeluarkan pernyataan bahwa :

” MENGUTUK KERAS TIDAKAN GENOSIDA YANG SEDANG DILANCARKAN OLEH INDONESIA DI SELURUH TANAH PAPUA, DAN MENYATAKAN INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA DI GOR NABIRE YANG TELAH MENELAN PULUHAN NYAWA ORANG ASLI PAPUA ” .

July 22, 2013 0

Sikapi 44 Tahun PEPERA, Ini Pernyataan Sikap AMP

“PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”

Logo Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.

Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.

Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.

Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.

Praktek yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.

Didasari kenyataan sejarah akan hak politik rakyat Papua yang dibungkam dan keinginan yang mulia rakyat Papua untuk bebas dan merdeka diatas Tanah Airnya, maka dalam peringatan 44 tahun PEPERA yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim fasis SBY-Boediono dan PBB untuk segera ;

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat Papua memperoleh kemenangan sejati.

Salam Pemberontakan!

Yogyakarta, 15 Juli 2013

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

July 15, 2013 0

Solidaritas Internasional Akan Gelar Aksi LinK Papua

Aktivis dari Solidaritas Papua saat melakukan aksi lilin kemanusiaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Foto: www.merdeka.com — Aktivis dari Solidaritas Papua saat melakukan aksi lilin kemanusiaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Foto: http://www.merdeka.com

Jakarta — Solidaritas internasional masyarakatcinta kemanusiaan dan perduli Papua akan menggelar aksi Lilin Kemanusiaan (LinK) Papua, 14 Juli 2013 mendatang. Aksi LinK Papuaakan digelar di Indonesia, Philipina, Austalia dan Amerika.

Anggota National Papua Solidarity (Napas), Eli Ramos Petegemengatakan, aksi di Indonesia akan digelar di Jakarta, Salatiga, Jombang, Semarang. Surabaya, Bandung, Bogor, dan Bali. Sementara di Papua akan digelar di Jayapura, Sorong. Di Jakarta, LinK Papua akan diselenggarakan di Bunderan Hotel Indonesia dimulai pukul 20.00 WIB.

“Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua adalah aksi solidaritas masyarakat yang cinta kemanusiaan dan perduli Papua secara serentak di berbagai tempat, nasional dan internasional, untuk mengampanyekan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. LinK Papua dilakukan karena negara mengabaikan kejahatan HAM yang terus terjadi di Papua,”

kata Napas dalam Rilis yang diterima majalahselangkah.com, Kamis, (11/07/13).

Kata dia, LinK Papua kali ini akan mengonsentrasikan kampanye terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena yang oleh Komisi Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan berkasnya sudah diserahkan pada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun mandeg atau tidak jelas di tengah jalan.

“14 Juli 2013 dipilih karena pada tanggal dan bulan yang sama, 9 tahun yang lalu (2004), Komnas HAM telah merampungkan dan menyerahkan berkas Kasus Wasior-Wamena kepada Kejaksaan Agung,”

tulisnya.

Mengapa Wasior-Wamena?

Napas menjelaskan, berkas pelangaran HAM Wasior-Wamena adalah hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro justicia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang terjadi di Propinsi Papua. Tim tersebut, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, telah menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat pada kedua kasus itu.

Namun, dijelaskannya, Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas tersebut dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi beberapa syarat formil dan materiil. Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung. Menurut Komnas HAM, wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Karena Komnas HAM tetap pada pendiriannya, dan Kejagung juga tetap pada pendiriannya, akhirnya sampai hari ini berkas Kasus Wasior-Wamena seperti masuk kotak dan dilupakan. Mandeg tak jelas nasibnya. Kejadian ini telah memberikan impunitas kepada para pelaku dan menjauhkan keadilan bagi para korban.”

“Napas memandang perlu untuk kembali mengingatkan keseriusan dan tanggungjawab negara untuk penegakan HAM di negeri ini. Bila penegakan HAM di Papua tidak mengalami kemajuan, maka konflik dan kekerasan akan terus berulang. Penanganan serius kejahatan kemanusiaan di Papua dapat membuka jalan untuk mengawali dialog damai untuk mengakhiri konflik,”

tulis Napas pada Rilis itu.

Pada aksi itu, Solidaritas akan mengkampanyekan, (1) penuntasan kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena dengan bersandar pada prinsip keadilan bagi korban. (2) Mengutuk kerja Komnas HAM dan Kejagung dalam menangangi kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena, karena pendiaman atas kasus ini akan semakin memperkuat jaring impunitas dan menambah beban sosial korban. (3) Penanganan kejahatan kemanusiaan di Papua harus ditindaklanjuti secara nyata dan serius dengan membentuk Pengadilan HAM, sebagai langkah awal membangun komunikasi konstruktif dengan Papua seperti yang dikatakan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.

Napas mengharapkan untuk menyebarluaskan ajakan dukungan ini pada semua teman-teman yang perduli kemanusiaan; menyelenggarakan LinK Papua untuk Wasior-Wamena di berbagai tempat, mendokumentasikan dan menyebarluaskan dokumentasi tersebut untuk perluasan dukungan dan tekanan politik; dan Hadir pada LinK Papua di tempat masing-masing, membawa lilin solidaritas dan tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.

Solidaritas juga merekomendasikan pihak-pihak yang dapat membantu menyukseskan acara ini pada pihak penyelenggara. Juga bagi yang belum/tidak bisa hadir di lapangan, dapat menyatakan dukungan dan solidaritasnya melalui berbagai jejaring sosial, melalui foto-foto tuntutan dan bentuk-bentuk pernyataan sikap lainnya. Kampanye online, change.org.

Apa Latar Belakang Kasus Ini?

Kasus pelanggaran HAM di Wasior berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan. Dalam aksi masyarakat pada akhir bulan Maret 2001 tiba-tiba saja “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan PT. DMP. Paska penembakan, Polda Papua dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukanOperasi Tuntas Matoa.

Operasi ini telah menyebabkan korban dikalangan masyarakat sipil. Berdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (4 kasus); 2. Penyiksaan (39 kasus) termasuk yang menimbulkan kematian (dead in custody); 3. Pemerkosaan (1 kasus); dan 5. Penghilangan secara paksa (5 kasus); 6. Berdasarkan investigasi PBHI, terjadi pengungsian secara paksa, yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta milik.

Kasus indikasi kejahatan HAM di Wamena terkait dengan respon aparat militer atas kasus massa tak dikenal yang membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena pada 4 April 2003. Pembobolan ini telah menewaskankan dua anggota Kodim dan seorang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas masyarakat sipil, sehingga menciptakan ketakutan masyarakat Wamena.

Berberdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (2 kasus); 2. Pengusiran penduduk secara paksa yang menimbulkan kematian dan penyakit (10 kasus); 3. Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang (13 kasus); 4. Penghilangan dan pengrusakan harta milik (58 kasus); 5. Penyiksaan (20 kasus); 6 penembakan (2 kasus); 9 orang menjadi Narapidana Politik (NAPOL).

Sudah sembilan tahun, berkas Komnas HAM tentang indikasi kejahatan kemanusiaan atas Kasus Wasior-Wamena yang dilakukan aparat negara tidak pernah mengalami kemajuan. Komitmen Presiden Soesilo Bambang Yudoyono untuk membangun komunikasi konstruktif untuk solusi damai Papua tidak akan mengalami kemajuan, bila rekomendasi Komnas HAM tentang kejahatan HAM tidak pernah ditindaklanjuti.(MS)

Kamis, 11 Juli 2013 15:08,MS

July 11, 2013 0

SHDRP: Rakyat Papua Mesti Bersatu, Rapatkan Barisan Perlawanan

Ilustrasi: Rakyat Papua menuntut Papua Merdeka. Sumber: http://tabura-pembebasan.blogspot.com.

Jayapura — “Rakyat Papua harus bersatu, rapatkan dan terus merapatkan barisan perlawanan,” begitu kata Usman Yogobi, ketua umum Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Senin, (08/07/2013) di Abepura, Jayapura.

Kepada www.majalahselangkah.com ketua SHDRP ini menjelaskan beberapa poin terkait persoalan di Papua yang menjadi perhatian SHDRP.

Pertama, ia meminta rakyat Papua agar mendukung dalam doa, karena pada 10 – 11 Juli, kata Yusman, akan ada pemeriksaan terhadap NKRI oleh PBB atas pelanggaran HAM Papua dari Swiss.

Kedua, Yusman juga menghimbau untuk memberi dukungan doa dari segenap rakyat Papua agar Papua diterima menjadi anggota MSG, yang dalam prosesnya, utusan MSG akan melawat Indonesia dan West Papua.

Ia juga menginformasikan kepada rakyat Papua, bahwa dalam rencana, ada kapal yang akan masuk ke Papua dalam waktu dekat ini, atas undangan Negara Federal Republik Papua Barat. Mengenai hal ini, Yusman minta dukungan doa dari rakyat Papua.

Dalam kesempatan ini, Yusman, mewakili bangsa Papua mengatakan menolak dengan sikap tegas terhadap keberadaan Otonami Khusus Plus. Menurutnya, Otsus, Otsus Plus, semua lahir karena keinginan orang Papua untuk merdeka atas dasar sejarah. Maka, kata dia, itu semua bukan solusi.

Satu-satunya solusi, kata Yusman, adalah pelurusan sejarah bangsa Papua terkait kebebasan berpendapat pada penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang dimanipulasi RI.

Berkaitan dengan Otsus Plus, ia mengatakan, walau pemimpin rakyat Papua di pemerintahan penjajah Indonesia menerima, itu hanya demi implementasi yang bersifat politis, yang berusaha memadamkan keinginan murni dan asli bangsa Papua untuk menentukan nasib bangsa Papua sendiri di atas tanah airnya.

Mengaku atas nama rakyat Papua, ia juga sesalkan tindakan gubernur Papua, Lukas Enembe, yang membakar 4.000 porposal. Menurutnya, itu bentuk pemerintah menyegel pintu perhatian terhadap rakyat asli Papua yang biasa tidak tersentuh pembangunan di segala bidang, karena dalam prakteknya pembangunan dimonopoli orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, ia meminta Militer RI (TNI Polri) harus belajar terkait HAM dahulu. Setelahnya, baru ia sarankan mereka datang ke Papua, agar mampu memahami dan menghargai kebebasan berpendapat orang Papua.

Ia mengatakan, orang Papua bukan bangsa kelas dua yang kebebasan berpendapatnya selalu dapat dihadapkan pada sistem represif militer Indonesia , penahanan, pembunuhan, dan penjara seenaknya, tanpa ada hukum yang mampu menjerat pelaku. (MS)

Editor : Topilus B. Tebai

Selasa, 09 Juli 2013 10:01,MS

July 9, 2013 2

Pernyataan Sikap Aliansi Mahasiswa Papua, Peringati HUT Proklamasi West Papua Ke-42 Tahun

“HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI DEMOKRATIS

BAGI RAKYAT PAPUA BARAT”

Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)

Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.

Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay – Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.

Hari ini 1 Juli 2013, tepat 42 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.

Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.

Maka, bertepatan dengan 42 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera :

1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.

2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.

3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.

July 1, 2013 1

TPN-PB: 1 Juli Dapat Diperingati

Saat Brigadir-Jenderal Seth Jafet Rumkorem membacakan naskah Proklamasi Papua Barat. Foto: Ist

Jayapura — Kepala Staf Umum (KASUM) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB), Mayjend Teryanus Satto dalam rilis yang diterima majalahselangkah.com, Kamis, (27/07/13) mengatakan, seluruh prajurit dan pejuang yang tergabung dalam Komando Nasional TPN-PB di seluruh pelosok wilayah tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu terkait perayaan 1 Juli mendatang.

“Tidak terprovokasi dengan isu-isu yang disebarkan oleh oknum maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab, terkait peringatan hari besar bangsa Papua tanggal 1 Juli 2013,”

tulisnya.

Himbauan tertanggal 20 Juni 2013 yang keluarkan Kepala Staf Umum atas nama Panglima Tinggi TPN itu menghimbau agar 1 Juli 2013 tetap diperingati dengan cara masing-masing.

“Perayaan 1 Juli 2013 dapat diperingati melalui ibadah syukur, dan atau Upacara Bendera bagi wilayah yang kondisi keamanan terjamin di seluruh KODAP,”

katanya.

Ditegaskan juga, Komando Nasional TPN-PB tetap menjalankan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) melalui program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan.

Dikatakan, pernyataan-pernyataan di luar dari keputusan KTT dan RAKERNAS TPN adalah bentuk propaganda yang dilakukan oknum yang ingin merusak perjuangan bangsa Papua di bawah Komando Nasional.

Diberitakan, Lambertus Pekikir dari Markas Victoria mengatakan, pihaknya tidak akan mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada hari Proklamasi Kemerdekaan Papua yang jatuh pada 1 Juli 2013.

Pihaknya hanya akan menggelar doa dan upacara biasa. Ia juga menolak
isu-isu yang dihembuskan oleh dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan Papua.

“Apabila ada aksi penembakan, pengibaran bendera, sabotase, atau penghadangan, itu diluar tanggung jawab markas besar OPM,”

katanya seperti dikutik tempo.co, edisi 26 Juni 2013.

Diketahui, tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, kini menjadi Markas Victoria, dilakukan pembacaan Proklamasi Papua Barat oleh Brigadir-Jenderal Seth Jafet Rumkorem. Sejak saat itu, orang Papua menetapkan 1 Juli sebagai hari Proklamasi Papua Barat. (001/Ist/MS)

Editor : Yermias Degei

Jum’at, 28 Juni 2013 04:18,MS

June 28, 2013 0

Arkilaus Baho: Selamat! Papua di Terima Sebagai Anggota MSG

Kompasiana.com – Selamat kepada West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang telah bersusah payah meyakinkan anggota Melanesian Sperhead Grub untuk menerima tawaran. secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Hasil KTT ke-19, dimulai pada tanggal 18 Juni 2013 dan puncaknya pada tanggal 20-21, diantaranya; MENYETUJUI: bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG. MENYETUJUI: bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok. MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan MENYETUJUI: roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup: a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia. b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan. c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Pemerintah Indonesia pun tak terlalu merisaukan keanggotaan Papua Barat pada forum MSG. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.

Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia. Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.

MSG juga memastikan sebuah referendum bagi rakyat Kaledonia. Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.

Pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.

Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia. Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS.

Prestasi MSG dibawah kepemimpinan lama, menurut ketua MSG yang juga perdana mentri negara Fiji Commodore Frank Bainimarama mengatakan, selama masa kepemimpinannya dia telah meletakkan dasar dasar perubahan bagi negara Melanesia. Meletakkan dasar untuk pasukan pemelihara perdamaian regional Melanesia adalah salah satu prestasi puncak MSG di bawah pimpinan dua tahun nya. Secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada juru bicara Kaledonia Baru dari gerakan FLNKS, Victor Tutugoro, pada KTT para pemimpin MSG 19 di Noumea.

The Commodore mengatakan MSG telah berbuat banyak untuk bisa dibanggakan dalam beberapa tahun terakhir. “Prestasi nyata telah dibuat dalam bidang kerjasama kepabeanan dan biosekuriti, perikanan dan pelestarian budaya. Kami telah berkomitmen untuk kerjasama regional antara lembaga penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional, departemen operasi penjaga perdamaian telah dibentuk di sekretariat MSG untuk membantu membentuk unit penjaga perdamaian MSG. Frank Bainimarama mengatakan masih banyak tantangan untuk MSG untuk mengatasi dan bahwa laporan oleh Eminent Persons Group akan membantu memetakan arah masa depan MSG. Selamat

Di Sunting dari laporan jurnalis Papua, Pasifik dan Delegasi WPNCL

June 27, 2013 0

“Selamat!” dan “Sukses!” WPNCL!, Syukur Bagimu Tuhan!

English: Organisesi Papua Merdeka Català: Orga... — English: Organisesi Papua Merdeka Català: Organisesi Papua Merdeka (Photo credit: Wikipedia)

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggut Tabi dengan ini menyampaikan

Selamat

dan

Sukes

serta memanjatkan

Syukur Bagi Tuhan!

atas keberhasilan lobi politik dan diplomasi di wilayah Melanesia yang telah menghasilkan tonggak sejarah penting bagi perjuangan bangsa Papua untuk memperoleh kemerdekaan di luar NKRI.

Hari ini telah tercatat dalam Sejarah Perjuangan Papua Merdeka sebuah peristiwa penting dalam riwayat perjuangan bangsa Papua bahwa negara-negara Melanesia kini mengakui “eksistensi” dan “hak-hak” orang Papua sebagai etnik Melanesia. Hasil ini telah menjadi gerbang kepada isu-isu dan langkah-langkah tindak lanjut yang pasti akan menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.

Di samping itu dengan ini Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army) dengan ini menghimbau agar WPNCL tidak berupaya melibatkan sayap militer perjuangan Papua Merdeka untuk melibatkan diri secara aktiv atau tidak aktiv dalam kegiatan-kegietan diplomasi dan politik di mana saja demi menjaga konsistensi dan kesinambungan perjuangan kita.

Pengakuan eksistensi, jatidiri dan hak orang Papua sebagai kaum Melanesia oleh negara-negara merdeka di kawasan Melanesia ini telah menjadi tonggak sejarah penting menyusul pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris Raya baru-baru ini.

Untuk itu kami dari rimbaraya New Guinea mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Pencipta, Pelindung dan Penentu Nasib bangsa Papua.

Atas nama benda-benda, tumbuhan, hewan, makhluk roh, moyang dan anak-cucu, yaitu demi sang Khalik Langit dan Bumi.

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahana

Pada tanggal : 21 Juni 2013

Pangima Tertinggi Komando Revolusi,

an.

Amunggut Tabi, Lt. Gen.

BRN: A. 01867

June 21, 2013 1

Selpius Bobi: Stop Mengadaikan Harga Diri Bangsa Papua

Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com

Jayapura – Selpius Bobi, salah satu Tawanan Politik Papua Merdeka, menyampaikan pernyataannya dari balik terali besi penjara Abepura Jayapura, stop gadaikan Harga Diri Bangsa Papua!, demikian yang dilansir di media http://muyevoice.blogspot.com/2013/06/pertarungan-wakil-papua-barat-vs-wakil.html, bagian akhir, Rabu (19/06).

Menurutnya, setiap pribadi yang melacurkan diri dalam perpolitikan Indonesia untuk mengadaikan perjuangan atau menghalangi perjuangan Bangsa Papua agar segera sadar, menyesal dan bertobat.

“Kepada setiap orang Papua, jika anda mengetahui ada anggota keluarga anda atau suku anda menggadaikan perjuangan luhur bangsa Papua, agar diberi peringatan tegas melalui lisan dan atau pun tulisan” Katanya.

Selanjtunya, ia mengatakan kepada pimpinan Melanesian Speardhead Group(MSG) untuk dapat menerima Papua Barat menjadi anggota penuh di forum MSG.

Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menghimbau, Mari kita satukan barisan dan melangkah bersama untuk memutuskan mata rantai penindasan Indonesia dan para sekutunya, menuju pelabuhan kebebasan total, yang telah lama menjadi kerinduan bangsa Papua dan para simpatisan. Amin!. (Ado.dt)

June 20, 2013 0