Wamena – Makin gencarnya pengusulan puluhan pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diklaim lebih mendekatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan, mendokrak kesejahteraan rakyat, menurut Pastor Jhon Jonga Pr, bohong belaka.
Kata Pastor Jhon, semangat para elit Papua dan Papua Barat yang mendorong pemekaran kabupaten dan kota ini kebanyakan dibungkus dengan kepentingan kelompok atau berdasarkan keinginan para elit belaka.
“Fakta yang saya lihat selama ini ketika telah dimekarkan suatu wilayah menjadi kabupaten baru, kelakukan pejabatnya mulai dari tingkatan bawah sampai pejabat kepala dinas menjauh dari rakyat dan hanya mengejar kepentingan semata,”
katanya kepada SULUH PAPUA di Wamena, Jumat (8/11).
Pastor Jhon mengatakan hadirnya kabupaten pemekaran itu banyak rakyat terlantar, banyak rakyat yang miskin bahkan yang sangat ironisnya banyak pengangguran, dan bahkan pejabat ini tidak memberikan pelayaan pemerintahan dan pembangunan yang maksimal kepada masyarakat.
Dia menilai juga, kriteria yang digunakan sebagai syarat untuk pemekaran kabupaten tersebut tidak memenuhi syarat, khusunya jumlah penduduk, luas wilayah dan peryaratan formal lainnya. Dia mencontohkan di Kampung Hepuba Distrik Asolokobal kabupaten Jayawijaya tempat ia mengabdi jumlah penduduknynya tidak sampai 100 jiwa bahkan jumlah kepala keluarganya cuman sekitar 25 orang.
“Saya mengakui juga kalau akibat pemekaran kampung, distrik hingga kabupaten tidak ada pelayanan yang maksimal terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan di tingkat masyarakat paling bawah. Ini masalah mendasar yang saya lihat dampak dari pemekaran distrik lalu naik jadi pemekaran kabupaten,”
Perdana Menteri Papua Nugini (PNG) Peter O’Neill mengatakan sejumlah warga Papua asal Indonesia yang dikirim ke PNG oleh Australia, tidak akan dipaksa untuk kembali ke Indonesia.
Sekelompok warga Papua tersebut berjumlah tujuh orang, mencoba masuk ke Australia melalui PNG, bulan lalu. Pihak Imigrasi Australia kemudian menerbangkan mereka ke Port Moresby.
PM Peter O’Neill mengatakan, mereka dideportasi karena melakukan perjalanan melalui PNG untuk mencapai Australia.
Aktivis pembela hak-hak pengungsi menyatakan khawatir ke-7 warga Papua ini akan diusir kembali ke Indonesia. Namun menurut O’Neill, hal itu tidak akan dilakukan oleh pemerintahannya.
“Jika mereka ingin kembali ke Papua Barat, kami akan menfasilitasinya. Jika mereka ingin tinggal di sini, kami akan lihat apa yang bisa kami lakukan untuk membuat mereka betah tinggal di sini,”
katanya.
Pemerintah PNG belum lama ini menghapus biaya administrasi bagi warga Papua Barat yang ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan di Papua Nugini.
Perkuat Kerjasama
Sementara itu, Menlu Indonesia Marty Natalegawa dan Menlu PNG Rimbink Pato menandatangani dokumen rencana kerja yang disaksikan Presiden SBY dan PM Peter O’Neill di sela-sela KTT APEC di Bali, awal pekan ini. Dokumen itu dimaksukan untuk memuluskan pelaksanaan perjanjian kesepakatan kedua negara yang telah ditandatangani Juni 2013.
Perjanjian kedua negara mencakup 11 bidang, termasuk perjanjian kerjasama bidang ekstradisi, penerbangan, olahraga, pendidikan, energi, generasi muda dan bidang pariwisata. Sebagai implementasi kerjasama bidang penerbangan misalnya, untuk pertama kalinya maskapai penerbangan PNG, Air Nugini, melakukan penerbangan perdana ke Bali, Agustus 2013.
Jayapura, 9/10 (Jubi) – Untuk memperlihatkan kemajuan dan apa yang dimiliki oleh Papua, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mempersilahkan wartawan asing untuk berkunjung ke wilayah paling Timur di Indonesia ini.
“Bisa, kenapa tidak. Boleh saja datang disini dan tidak ada masalah, karena para wartawan asing juga harus melihat secara langsung kemajuan apa yang terjadi di Papua,”
kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (9/10).
Apa yang dimiliki atau kemajuan yang dimiliki Papua tidak boleh ditutupi, karena dunia luar juga harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Jika hal itu ditutupi jelas dunia luar akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Papua. ”Para wartawan asing harus melihat kemajuan yang terjadi di Papua. Tidak boleh kita tutupi. Pasti ada apa ini. Akan tetapi kalau kita buka, mereka akan melihat perubahan yang terjadi luar biasa,” ujarnya.
Sebelumnya, organisasi pers dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) belum melihat reaksi positif dari pemerintah Indonesia terhadap tuntutan masyarakat internasional yang meminta dibukanya akses jurnalis internasional ke Papua. Pada 2012 lalu, kepada sekelompok jurnalis asing di Jakarta, Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan, ada 35 jurnalis asing yang telah diberikan akses ke Provinsi Papua sepanjang 2011-2012. Namun jurnalis ini memahami, tidak semua dapat melakukan liputan di Papua.
“Tujuh jurnalis asing telah dideportasi dari Papua karena melakukan pekerjaan jurnalistik. Marty kemudian berjanji akan meninjau ulang kasus ini meski Marty mengaku mengkhawatirkan keamanan para jurnalis asing ini,”
kata Koordinator Advokasi dan Serikat Pekerja AJI Kota Jayapura, Jack Wally.
Namun menurut AJI Kota Jayapura, bertolak belakang dengan pernyataan Marty Natalegawa, AJI Kota Jayapura mencatat beberapa jurnalis asing dari New Zealand, Belanda, Inggris dan Australia mengalami kesulitan saat mengajukan ijin masuk Papua.
AJI Kota Jayapura memandang pemerintah Indonesia tak memiliki sikap yang tegas antara membatasi atau membuka ruang untuk para jurnalis internasional karena hingga saat ini belum ada peraturan formal yang bertujuan membatasi jurnalis asing masuk Papua tetapi pada prakteknya, jurnalis internasional meyakini, mereka dibatasi untuk masuk Papua dengan cara mempersulit ijin masuk ke Papua.
AJI Kota Jayapura melihat situasi ini menunjukan adanya ruang “abu-abu” yang setiap saat dapat dimanfaatkan untuk menghambat proses kebebasan dan kemerdekaan pers di Indonesia yang setiap saat berpotensi menurunkan peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia.(Jubi/Alex)
Warga Papua Pelompat Konsulat, Rofinus Yanggam (kiri), Yuvensius Goo (tengah) dan Markus Jerewon (kanan). Foto: The Guardian/Marni Cordell
Bali — Juru Bicara Internasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rinto Kogoya, malam ini, Selasa, (08/10/13) dari Bali kepada majalahselangkah.com melalui telepon selulernya melaporkan, tiga aktivis Papua yangmemanjat pagar Konsulat Australia di Bali, Minggu, (06/10/13) itu dalam kondisi tidak aman.
“Kawan-kawan di sini dalam kondisi tidak aman. Di sini sudah diberlakukan operasi identitas. Semua asrama mahasiswa juga di-sweeping oleh keamanan adat di Bali, dibackup aparat. Belum ada keamanan yang pasti, sehingga kami tidak bisa konfirmasi keberadaan mereka secara pasti,” kata Rinto.
Tiga aktivis Papua, Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22) dan Rofinus Yanggam (30), memanjat pagar Konsulat Australia Bali setinggi dua meter pukul 03:20 waktu setempat. Mereka meninggalkan Konsulat Australia setelah pihak konsulat meminta mereka meninggalkan Konsulat sebelum pukul 07:00 waktu setempat.
“Tempat berlindung semakin sempit setelah mereka keluar. Bali kecil dan mudah diketahui. Kami sangat khawatir dengan keamanan mereka,” kata Rinto Kogoya.
Sementara, Markus Jerewon (29) ketika dihubungi media ini, hanya menjawab singkat. “Maaf, saya tidak bisa menjawab telepon, keadaan kurang baik,” katanya.
Dalam sebuah surat terbuka kepada rakyat Australia, yang diserahkan kepada staf konsulat pada hari Minggu pagi itu, tiga aktivis itu menulis, “Kami menulis untuk memberitahu Anda bahwa kami memasuki konsulat Australia di Bali untuk mencari perlindungan dan untuk memberikan pesan kepada para pemimpin APEC di Bali, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott.”
“Kami ingin Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela hak-hak orang Papua. Dan, berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk memperlakukan orang Papua dengan lebih baik. Pelanggaran HAM secara rutin kami alami,” tulis mereka seperti dikutip majalahselangkah.comdari The Guardian.
Diberitakan, kekhatiran tentang keamanan mereka disampaikan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Kekhatiran keamanan tiga aktivis dari berbagai pihak di Australia bisa dibaca di sini, klik.
Hingga malam ini, majalahselangkah.com belum berhasil mengonfirmasi pihak kepolisian di Bali terkait keamanan tiga aktivis ini. (GE/MS)
Bila dalam tulisan sebelumnya (Edisi Selasa 13/8), Ny. Heemskercke Bonay, S.E., telah memberikan kesaksian terkait perjuangan ayahandanya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963. Kini salah-giliran seorang perintis kemerdekaan RI Musa Maniagasi juga memberikan komentarnya. Apa pesan dan harapannya bagi generasi mudah khususnya menjelang HUT RI ke-68?
OLEH: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA
“KEMERDEKAAN yang ada ini kami tak jual kepada siapapun juga. Tapi kami abadikan untuk bangsa, negara dan generasi mudah supaya maju.Mari kitong (kita) semua pertahankan kemerdekaan RI hingga akhir zaman,” tegas Musa Maniagasi ketika dikonfirmasi dikediamannya di Jalan Gerilyawan RT 003/RW 003 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat (9/8).
Kemerdekaan RI yang direbut, beber Musa Maniagasi, mengorbankan harta benda, jiwa raga, darah dan air mata. Untuk itu, pihaknya mengharapkan khususnya kepada generasi muda, agar memiliki pola pikir baik demi mengisi dan memajukan bangsa ini. Pasalnya, tanpa ini semua, sia-sialah perjuangan generasi terdahulu.
“Sekarang kitong pu anak-anak bisa ikut pendidikan terbaik dari SD hingga PT, pembangunan ekonomi berjalan bagus. Dimana-mana ada pembangunan seperti jalan, jembatan, puskesmas, rumah sakit, sekolah dan lain-lain,” tutur Musa Manigasi, yang sempat ditawan pihak Belanda beberapa tahun di Jayapura.
Karya monumental para pejuang Irian Barat, kata Musa Maniagasi, suatu ketika menghadap dan melapor kepada Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, meminta mendirikan Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura dan dikabulkan. Alhasil, 8 dosen terbaik dari Pulau Jawa dipimpin Profesor Huganda Poewacaraka dikirim untuk mendampingi putra-putri Irian Barat waktu itu. Ia akhirnya dinobatkan menjadi Profesor pertama di Uncen.
“Uncen saat itu membuka ujian persamaan tingkat SD-SMP selama depalan bulan, kemudianke fakultas- fakultas di Uncen dan meraih gelar sarjana,” tukas Musa Maniagasi mengenang.
Karena itu, tambah Musa Maniagasi, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) agar HUT RI ke-68 dapat berjalan lancar, tertib dan kondusif.
“Kami legium veteran, para pejuang dalam organisasi-organisasi massa yang sudah ada siap melaksanakan HUT RI khususnya di Tanah Papua,” tutur Musa Maniagasi, seraya menambahkan, sejak 1957 sampai hari ini Hollandia atau Jayapura tak pernah ada kekacauan apapun.”
Lantas seperti apa jejak langkah Musa Maniagasi, jelasnya, sebelum berkeluarga usia 20 tahun atau sekitar tahun 1957 ia sudah ikut dalam arena perjuangan pembebasan Irian Barat. Ia aktif di organisasi massa terutama Partai Kemerdekaan Indonesia Hindia pimpinan mendiang almarhum Silas Papare. Seorang Pahlawan Nasional. Kemudian bergabung dalam Pasukan Gerilya Pemuda Irian Barat di Hollandia atau Kota Baru pimpinan Musa Maniagasi.
Kata Musa Maniagasi, pihaknya mulai menyusun kekuatan bersama para pemuda Irian Barat dan putra-putra terbaik dari seluruh Indonesia Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore dan Maluku, yang mempunyai rasa nasionalisme berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, didukung orang tua-tua berapa seperti Nicholas Jouwe, Ruben Yosep Tepi orang Manado bekas KNIL Belanda, Willem Johan Pakasi, Kris Korwa dan lain-lain.
Selanjutnya, pemuda pejuang pembebasan Irian Barat menciptakan persamaan pandangan perjuangan dan menyusun kekuatan militer didukung persenjataan seadanya. Sebab, bila ingin merebut suatu wilayah atau negara harus didukung persenjataan didatangkan dari Negeri Belanda. Ketika Trikora makin dekat pihaknya telah membangun komunikasi dengan para pimpinan di Jakarta, yang merespon perjuangan para pemuda membebaskan Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI.
“Kami sudah kirim beberapa putra terbaik Irian Barat untuk dilatih di Jawa sebagai militer dan membentuk tim-tim yang luar biasa terutama latihan dan ketepatan bertindak,” kata Musa Maniagasi, sembari menunjuk rumah sederhananya yang sempat direnovasi Kodam XVII/Cenderawasih.
“Dan dari sini sampai di Merauke semua putra-putra terbaik kami pencarkan mereka kemudian bentuk kekuatan para pemuda supaya himpun kekuatan militer, terutama ketika Peristiwa Arafura 15 Januari 1962.”
Lantaran jasa-jasanya, ujar Musa Maniagasi, ia mendapat Surat Keputusan Kemerdekaan No. Pol. 6 sebagai perintis kemerdekaan RI atau pejuang terhormat RI.
“Akhirya dong kasih sa gaji Rp2,7 Juta perbulan dari Kementerian Sosial,” tandas Musa Maniagasi.
Disinilah 19 Desember 1961 Trikora dikumandangkan oleh Presiden Pertama RI Soekarno merebut Irian Barat dari Belanda dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk kibarkan Sang Merah Putih di daratan Irian Barat. (*/don/l03/@dv)
Jayapura, 11/6 (Jubi) – Latifa Anum Siregar, Direktris Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) Papua di Jayapura, mengatakan, ruang demokrasi yang tertutup di Papua saat ini karena ada perintah dari Pemerintah Pusat.
“Saya pikir ini kebijakan pusat yang diturunkan langsung kepada pimpinan daerah, khususnya pihak kepolisian karena nyata, tidak ada sama sekali ruang demokrasi. Hal yang selalu dikhawatirkan oleh aparat adalah jangan demo nanti bicara merdeka. Jangan pertemuan, nanti bicara merdeka,”
ungkap Latifa Anum Siregar yang ditemui tabloidjubi.com di Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6).
Padahal, menurut Latifa, persoalannya bukan di situ, tetapi bagaimana demo dan pertemuan orang tidak lagi bicara merdeka, itu yang seharusnya dijawab pemerintah.
“Kalau begini terus, jelas seratus persen setiap demo orang akan bicara Papua merdeka karena sejak awal masyarakat ditekan,”
katanya.
“Sekarang bukan saja soal demo tetapi saat mahasiswa bicara soal beasiswa agak sedikit keras, diberi cap sepatratis, beasiswanya diputus. Kalau untuk kampung, kepala kampungnya dilihat melawan pemerintah, diputus bantuan ke kampung. Saya pikir ini adalah perintah dari pusat,”
tuturnya.
Dia meminta agar Pemerintah Pusat terutama pihak kepolisian untuk membuka ruang demokrasi.
“Kalau seandainya tidak terbuka, kasihan juga polisi karena hanya menjalankan perintah dan bila ruang demokrasi tidak dibuka, masyarakat akan semakin anarkis,”
nilainya.
Senada dengan Latifa, Yason ngelia, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultasi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih (BEM FISIP Uncen) mengatakan, sampai sekarang bangsa ini sudah bergumul untuk menjadi negara demokratis sejak Pemerintahan Soekarno.
“Pada saat reformasi 1998 bergulir, semua pihak berharap demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik di negara ini tetapi nyatanya tidak,”
kata Yason. Yason berharap, pemerintah dapat lebih bijak menjalankan roda pemerintahan di Papua dalam hal ini aparat kepolisian dengan tidak melakukan tindakan represif saat menghadapi masa rakyat. (Jubi/Aprila Wayar)
Ronny Kareni, saat berkampanye Rize of Morning Star di Melbourne (Dok. Jubi)
Jayapura – Aktivis Papua Merdeka yang berbasis di Melbourne, Australia, Ronny Kareni, menilai pernyataan Mentri Luar Negeri Australia, Bob Carr, dalam rapat senat minggu lalu sebagai sebuah tindakan diskriminatif terhadap orang Papua.
“Selama 50 tahun terakhir, perjuangan telah didorong oleh orang Papua sendiri untuk menempatkan kehidupan mereka di garis depan di Papua Barat dan luar negeri, berkampanye melawan kebrutalan pasukan keamanan Indonesia”
kata Ronny Kareni, kepada Jubi (11/06).
Kareni, yang mengorganisir kampanye “Rize of Morning Star” di Australia mengatakan di luar negeri orang-orang Papua membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok di luar negeri atas prakarsa dan dorongan rakyat Papua di Papua Barat, yang ingin mengakhiri pelanggaran HAM dan mencari pengakuan hak-hak politik mereka untuk menentukan nasib sendiri.
“Jadi kami menolak pernyataan Carr yang mengatakan orang-orang yang ‘mengibarkan bendera Papua’ dan yang ‘berbicara bahasa kemerdekaan’ adalah bagian dari ‘penipuan kejam’ dari orang-orang yang “bersuka ria”
dan aman dalam demokrasi mereka sendiri.
“Saya lahir dalam konflik ini, saya generasi ke-3 yang menghadapi perjuangan yang sedang berlangsung untuk hak kebebasan kami. Orang tua saya terpaksa mengungsi dan hidup di pengasingan di Papua Nugini pada awal 80-an sebagai bagian dari eksodus besar-besaran orang Papua Barat. Saat itu dan sampai sekarang masih sangat berbahaya bagi orang Papua Barat yang secara damai berkampanye untuk hak asasi manusia dan hak politik. Bahkan mengibarkan bendera Bintang Kejora akan berarti 3-15 tahun penjara.”
kata Kareni
Pernyataan Carr tersebut dinilai Kareni sebagai pernyataan yang tidak menghormati perjuangan sebuah bangsa untuk kemerdekaan selama 50 tahun terakhir. Setiap hari orang Papua Barat mempertaruhkan hidup mereka di Papua dan luar negeri.
“Kami menyerukan kepada rakyat Australia untuk menekan pemerintah Australia untuk meninjau pendanaan dan pelatihan Densus 88 yang diduga telah melakukan kekerasan yang meluas dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang Papua yang mengekspresikan pandangan politik mereka untuk merdeka secara damai.”
lanjut Kareni.
Kareni juga meminta masyarakat Australia mendesak pemerintahnya untuk mendukung terbukanya akses media asing yang independen dan misi pencarian fakta PBB agar masyarakat internasional benar-benar tahu apa yang terjadi di Papua Barat.”
Bob Carr dalam rapat senat minggu lalu, menuding Oposisi, Partai Hijau Australia lah yang “bermain” di Papua.
“Ini (isu Papua) sekarang ini dimunculkan oleh Partai Hijau. Ini adalah permainan untuk Partai Hijau. Itu permainan yang kecil, tetapi implikasinya di tanah Papua bisa sangat serius.”
kata Carr.
Bahkan Bob Carr mengatakan warga Australia seharusnya tidak mendorong aktivis kemerdekaan Papua untuk mengambil resiko.
“Orang Australia yang mengibarkan bendera pemisahan Papua tidur nyaman di tempat tidur mereka. Tapi ketika mereka mengibarkan bendera ini…dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak waspada dan memegang harapan Papua yang merdeka, mereka mengundang warga Papua untuk mengambil risiko hukum dengan berhubungan dengan pemberontakan,”
Jayapura, 24/5 (Jubi) – Tekait kejadian yang menimpa Kabupaten Puncak Jaya, Papua, sejak April hingga Mei ini, Markus Haluk, Aktivis Hak Asasi Manusia di Jayapura, menilai pemerintah melalui pihak kemanan membungkam suara demokrasi, suara kebebasan rakyat Puncak Jaya. Rakyat Puncak tidak bebas bergerak dari kampung ke dusun, dari dusun ke dusun, dari kampung ke kampung.
“Puncak Jaya dibungkam. Kebenaran di bungkam. Kebebasan dipacung,”tutur Markus Haluk ke tabloidjubi.com di Jayapura – Pemacungan kebebasan itu melalui aktivitas keamanan di Puncak Jaya.
“Kemananan sedang melakukan intimidasi, penangkapan, pembunuhan sewenang-wenang,”
tuturnya. Tindakan itu jelas mengganggu psikologi masyarakat.
Markus menuturkan, tak bisa mengkalim kejadian terjadi sejak kapan hingga kapan. Markus hanya memastikan beberapa waktu terakhir ada pembungkaman suara warga yang mendiami Puncak Jaya. Informasi tindakan sewenang-wenang itu sulit di ketahui pihak luar. Menurut Markus, pihak keamanan membungkam suara kebenaran.
“Orang tidak bisa membawa kamera masuk ke Puncak Jaya,”
katanya. Markus mengaku, memperoleh infomasi tersebut dari warga Puncak Jaya.
“Saya baru saja mendapat laparoran bahwa kejadian-kejadian pembungkaman sedang terjadi,”
tuturnya.
Markus enggan memastikan jumlah korban, penangkapan, penganiayaan dan pembunuhan warga Puncak Jaya.
“Saya tidak mau memastikan jumlah korban tetapi ada situasi itu di sana,”
tuturnya lagi.
Sebelumnya, Komite Nasional Papua Barat, dalam siaran persnya, pada 24 Mei lalu, memastikan jumlah korban kekerasan.
“Sejak 1 April hingga hari ini korban 41 orang . 11 dari 41 itu telah ditemukan keluarga dalam keadaan tidak bernyawan. Selanjutnya, 30 orang belum jelas kebenaradaannya,”
tutur Wim Medalama, juru bicara KNPB Pusat. (Jubi/Mawel)
Jayapura – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan mendatangi Papua terkait aksi penembakan di Aimas, Kabupaten Sorong, penangkapan sewenang-wenang dan pelarangan aksi damai oleh aparat kepolisian di beberapa kota di Papua sejak 30 April dan 1 -23 Mei 2013.
Sekretaris Kompolnas Irjen Pol (Purn) Logan Siahaan saat bertemu Perwakilan National Papua Solidarity (Naspas) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) di Kantor Kompolnas mengatakan, untuk menikdaklanjuti laporan ini, Kompolnas akan mendatangi Papua.
“Jika ada penembakan yang mengakibatkan mengorbankan warga sipil harus ditindak tegas karena ini melecehkan kepolisiaan,”
kata Irjen Pol (Purn) Logan Siahaan, seperti diungkapkan Kordinator Napas, Zely Ariane dalam siaran pers yang diterima tabloidjubi.com dari Jakarta, Kamis (23/5).
Pertemuan berlangsung selama lebih dari satu jam, sejak pukul 11.00 hingga pukul 12.20 WIB, di Kantor Kompolnas Kemayoran Jakarta Selatan.
Irjen Pol (Purn) Logan, lanjut Zely, mengatakan, pihaknya menjamin, jika terjadi penangkapan tanpa bukti yang jelas, polisi itu harus ditangkap.
Penegasan itu disampaikan saat National Papua Solidarity (Naspas) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengadukan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen (Pol) Tito Karnavianke Kompolnas, Kamis, atas tindakan penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan pelarangan aksi damai yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian di Tanah Papua.
Sejak 30 April sampai 23 Mei 2013, menurut laporan Napas, sedikitnya 31 korban kekerasan aparat kepolisian. Tiga di antaranya tewas ditembak di Aimas Kabupaten Sorong. Sementara 28 orang lainnya ditangkap karena didug melakukan aksi damai.
Menurut Napas, saat pertemuan berlangsung, Irjen Pol (Purn) Logan menelpon Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian untuk menanyakan langsung atas laporan kekerasan di Tanah Papua, namun HP–nya tidak diangkat. (Jubi/Timoteus Marten)
Oxford – Isu kemerdekaan Papua kembali mengemuka saat tokoh gerakan Free West Papua Benny Wenda membuka kantor kampanye secara resmi di Oxford, Inggris, 28 April lalu. Pemerintah bereaksi keras atas pembukaan kantor itu dan memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia. Inggris kemudian menegaskan sikapnya yang tetap menghormati kedaulatan Indonesia. “Kantor ini tujuannya untuk mendidik dunia untuk mengerti kenapa rakyat Papua mau berjuang untuk merdeka,” kata Benny kepada Kartika Chandra dari Tempo, dalam wawancara hampir satu jam di George and Delila Cafe, Cowley Road, Oxford, Rabu 15 Mei 2013 lalu.
Apa akhirnya yang membuat Anda membuka kantor Free West Papua di Oxford ini?
Kampanye Free West Papua sudah mulai tahun 2005. Itu hanya kampanye saja. Sekarang karena banyak dukungan yang datang dari mana-mana, dari seluruh dunia, dan banyak permintaan, jadi saya harus ada kantor secara resmi. Selama ini teman-teman membantu sukarela sehingga harus ada pusat kampanye untuk memberi pemahaman kepada dunia. Itu tujuan dari kantor ini didirikan. Memberikan pemahaman, baik untuk rakyat Indonesia, juga komunitas internasional, kenapa orang Papua mau merdeka dan berpisah dari Indonesia.
Bukan karena kemiskinan, bukan karena apa, tapi kami punya hak. Di bawah Indonesia berdasarkan hukum internasional, itulah yang kami tolak. Perjuangan saya bukan karena emosi, bukan karena tidak suka orang Indonesia. Tetapi bangsa, tentara Indonesia, polisi Indonesia, pemimpin Indonesia, melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap bangsa Papua. Sehingga lebih baik kami merdeka. Mungkin dengan itu baru kami bisa hidup bertetangga dengan baik. Itu tujuan dari perjuangan saya.
Siapa pendukung Free West Papua ini di Inggris?
Oxford ini bisa saya sebut sebagai kampung saya sendiri. Karena rakyat di Oxford tertarik, dari gereja maupun dari pemuda, seluruh aktifis mendukung perjuangan ini. Baik dari councellors sampai anggota parlemen, dari pendeta sampai masyarakat. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi orang Islam di sini juga mendukung, simpati. Mereka sudah tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Timor Timur. Mereka tidak mau hal itu terjadi lagi terhadap bangsa Papua.
Karena itu Anda memilih Oxford ketika datang ke Inggris?
Dulu ada anak-anak aktifis dari Universitas Oxford yang sudah kampanye soal Papua sebelum saya datang.
Dengan adanya kantor ini, apa perubahan dalam gerakan Free West Papua?
Dulu hanya kampanye biasa, khususnya untuk di Inggris. Tapi dengan kantor ini, karena kampanye sudah menjadi global, sehingga harus ada satu tempat untuk mengakomodasi semua kebutuhan informasi.
(Kantor yang berada di ini memiliki enam staf, dua yang digaji, selebihnya bekerja sukarela. Operasional kantor dibiayai dari bantuan individual dan donasi. Benny juga melakukan penggalangan dana, di antaranya dengan memberikan pidato dan menyanyi).
Lagu apa yang biasanya dinyanyikan saat penggalangan dana?
Lagu kebebasan. Mengekspresikan penderitaan bangsa Papua lewat lagu juga. Karena perjuangan saya itu bukan hanya perjuangan politik, tapi juga budaya saya, identitas saya, lagu saya. Di Papua menyanyi lagi politik dilarang. Contohnya, seorang antropolog yang menyusun semua lagu-lagu Papua dibunuh oleh militer Indonesia 1984 di Papua Barat. Sejak itu, semua lagu-lagu politik dilarang. Di luar sini saya bisa bebas.
Bagaimana Anda akan mewujudkan kemerdekaan Papua lewat kampanye?
Kalau orang tidak mengerti persoalan, mereka tidak bisa mendukung kemerdekaan. Apa yang saya ceritakan, saya alami sendiri. Menyaksikan tante saya diperkosa di depan saya waktu saya kecil. Saya lihat sendiri Mama saya dipukul. Disitulah sentimen saya timbul, kami sama-sama manusia kenapa diperlakukan begitu. Saya hidup selama lima tahun di hutan, setelah menyerah ke Indonesia, om saya dibunuh di depan saya. Dalam kampanye, saya menyampaikan cerita pengalaman saya sehingga mengerti kenapa orang Papua mau merdeka.
Baru-baru ini anda kampanye keliling dunia. Ke mana saja?
Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Itu saja.
Apa sikap Anda terhadap respon pemerintah Indonesia soal pembukaan kantor FWP?
Saya bicara terhadap rakyat saya, bangsa saya. Saya tidak obrak-abrik ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Papua tidak pernah masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah tahun 1963, secara ilegal militer Indonesia mencaploknya. Baru dari situlah Indonesia mengklaim bahwa West Papua itu bagian dari NKRI. Sehingga saya tidak khawatir untuk kampanye kemerdekaan bangsa saya. Dan saya yakin bangsa saya akan lepas. Setelah merdeka, kami bisa bertetangga baik dengan Indonesia. Sekarang ini kami belum bisa bertetangga dengan baik karena secara politik, militer Indonesia, polisi Indonesia, melihat orang Papua itu sebagai warga kelas dua, dan juga melihat bangsa Papua sebagai koloni.
Bagaimana akhirnya Anda bisa mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Inggris, Andrew Smith?
Mereka kan pendukung utama. Setiap 1 Desember mereka hadir di acara pengibaran bendera di Oxford town hall, perayaan hari nasional Papua. Mereka ikut menaikkan bendera. Mereka tahu kampanye ini. Jadi mereka sudah dukung mendukung dari awal.
Kalau pemerintah mengajak berunding, anda bersedia?
Saya punya keyakinan untuk dialog, sudah ada orang Papua yang didekati. Mereka janji (untuk dialog), tapi kirim militer. Jadi orang Papua tidak memiliki kepercayaan untuk menghadapi Indonesia, dan Indonesia juga bersikap sama menghadapi orang Papua.
Apakah ada kemungkinan pemerintah Indonesia mengubah sikap soal Papua?
Sementara ini orang Papua sudah minta dialog. Presiden pada tahun lalu sudah berjanji, tapi tidak pernah terlibat dengan orang Papua. Itu persoalannya. Jadi orang Papua datang ke Jakarta disuruh mendatangani pernyataan mendukung NKRI. Jadi disitulah orang Papua mulai kehilangan kepercayaan. Orang Papua ingin berdialog, tapi Jakarta tidak pernah membuka pintu. Apalagi saya, untuk menghadapi (pendekatan seperti) itu, kecuali ada pihak ketiga yang memediasi. Tapi sebelum ada (pihak yang memediasi) itu, tidak.
Bagaimana peta gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua sekarang?
Kehadiran militer lebih banyak dari rakyat Papua. Pada 1 Mei, tiga orang dibunuh dalam satu minggu. Tahun lalu 22 orang dibunuh. Setiap hari ada pembunuhan. Papua Barat ini zona militer di Asia Pasifik. Militer, intelijen, ada di mana-mana. Orang Papua tidak bebas. Kekerasan, intimidasi terjadi setiap hari.
Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi politik yang bergerak untuk melobi. Ada yang pegang senjata, saya tidak bisa sangkal. Mereka ada, tapi mereka mempertahankan tanah airnya. Karena tentara mengejar, mereka harus bertahan. Itu yang terjadi di Papua. Setelah Free West Papua berdiri tahun 2000, kami bilang tak boleh ada lagi kekerasan oleh orang Papua. Secara politik, kami keluar untuk kampanye damai untuk memperjuangkan hak kami.
Seberapa besar dukungan dari dalam Papua untuk Free West Papua?
Seluruh orang Papua mau merdeka. Itu kita tahu 100 persen.
Papua Merdeka News 