Ilustrasi: Salah satu kapal perang Belanda yang tenggelam pada Pertempuran Laut Jawa 1942, tenggelam saat menghadang invasi Jepang ke Pulau Jawa. (Royal Navy Official Photographer)
Leiden – Tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana Rp 64,8 miliar dan dimulai bulan ini.
Sebagaimana diberitakan situs resmi Universitas Leiden pada 2 Maret 2017 dan diakses detikcom, Minggu (17/9/2017), penelitian ini bakal berlangsung sampai empat tahun ke depan.
Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD), dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
Mereka menyebut dana yang dikucurkan sebesar 4,1 juta Euro. Bila dikonversi dengan kurs 17 Maret 2017 (1 Euro = Rp 14.334) maka itu sama dengan Rp 58.769.400.000. Bila dikonversi dengan kurs saat ini (1 Euro = Rp 15.814) maka itu sama dengan Rp 64.840.450.743.
Penelitian kolaboratif ini tak akan memeriksa sisi militer dari serjarah ini, namun juga bakal memeriksa aksi politik, administratif, serta hukum Belanda dan Indonesia pada masa-masa itu.
Pada akhir 2016, pemerintah Belanda sudah memutuskan untuk mempersiapkan penelitian komprehensif dan independen terhadap perang revolusi nasional Indonesia itu. Pada tahun-tahun belakangan, publikasi ilmiah dan karya jurnalistik bermunculan. Karya-karya itu menyebut Belanda menggunakan kekerasan struktural dan berlebihan selama konflik.
“Kita harus melihat baik-baik cermin masa lalu kita,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, saat mengumumkan proyek penelitian ini.
KITLV akan berkolaborasi dengan sejumlah universitas di Indonesia dan mengundang para peneliti Indonesia dalam berbagai sub-proyek penelitian ini. Riset baru ini sudah dimulai sejak 2012, diadakan oleh KITLV sebagai penelitian aksi militer Belanda di Indonesia periode 1945-1950.
Profesor Universitas Leiden Gert Oostindie telah bertahun-tahun melakukan lobi untuk menyelenggarakan penelitian ini. Dalam bukunya, ‘Soldaat in Indonesië’, dia menunjukkan dasar dokumen personal milik para tentara belanda, menunjukkan adanya kekerasan saat itu.
“Meski begitu, ada banyak hal yang kita tak pahami sepenuhnya,” kata Oostindie pada tahun lalu. “Misalnya konteks dari kekerasan. Bagaimana para politisi, pejabat, dan penegak hukum bereaksi?” imbuhnya yang puas dengan pengumuman kelanjutan penelitian ini.
Jakarta, PAPUANEWS.ID – Nicholas Jouwe, seorang tokoh Papua yang sempat menjadi sorotan meninggal dunia pada Sabtu (16/9) sekitar Pkl. 03.15 WIB di rumah Duka Jl. Kedondong 16 Komp. Kalibata, Jakarta Selatan.
Sebagian besar pihak keluarga Nikholas Jouwe menginginkan jenazah dimakamkan di Jayapura (tempat kelahirannya).
Mantan tokoh pro-kemerdekaan papua ini meninggal di usia 94 tahun. Nicholas Jouwe lahir pada 24 November 1923 di Jayapura.
Nama Nicholas Jouwe tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan papua merdeka. Ia adalah tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nicholas Jouwe oleh Belanda pernah diperintahkan untuk membuat Bendera Kebangsaan Bintang Kejora.
Sejak tahun 1960 -2008, ia tinggal di Belanda dan selama itu dimanfaatkan oleh elemen Separatis di luar negeri untuk minta Kemerdekaan Papua ke PBB. Nicholas Jouwe dibawa oleh penjajah Belanda dan dijanjikan akan diberikan Kemerdekaan namun tak kunjung terealisasi.
Setelah beberapa puluh tahun menetap di Belanda, Nicholas Jouwe merasa hanya menjadi kambing hitam dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia serta menghabiskan sisa hidupnya di tanah air.
Baca juga : Pemprov Akan Pecat ASN yang Kedapatan Mabuk
Sekilas Perjalanan Hidup Nicholas Jouwe
Nicolaas Jouwe adalah pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda. Sementara itu yang bertindak sebagai presiden dari Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda, Frits Sollewijn Gelpke.
Jouwe adalah politisi Papua yang mendapat jabatan tertinggi di koloni tersebut. Setelah koloni tersebut diserahkan ke UNTEA pada Oktober 1962 dan enam bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jouwe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda, disana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia, namun pada tahun 2010 ia kembali ke Papua Barat dan kembali menjadi WNI. Pada saat itu Jouwe berubah dari seorang yang pro-kemerdekaan Papua menjadi pro-Indonesia.
Alasannya kepulangan Jouwe ke Indonesia secara lengkap terdapat dalam sebuah buku karya Nicolaas Jouwe bertajuk: Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran dan Keinginan.
Melalui penuturan Jouwe lewat buku ini, terungkap serangkaian fakta-fakta yang membuktikan adanya konspirasi internasional di balik gagasan menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Buku ini memulai dengan satu pernyataan menarik dari Jouwe, sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus pertobatan atas langkah yang diambilnya kala itu.
“Saya pribadi menilai pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI,” begitu tukas Jouwe.
Pada bulan Oktober 2008, sebuah film dokumenter ditayangkan di televisi Belanda berisi tentang kehidupan Jouwe. Dalam film dokumenter itu, Jouwe menegaskan sikapnya untuk tidak kembali ke Papua Barat yang diduduki Indonesia. Namun pada bulan Januari 2009, ia diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Jouwe merespon positif, dan ia akhirnya mengunjungi Papua dan Indonesia pada Maret 2009. Tentang kunjungannya itu, sebuah film dokumenter lanjutan dibuat oleh sutradara yang sama. (dw)
Jakarta, Jubi – Indonesianis asal Australia Greg Poulgrain, mengungkapkan, Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold tewas karena gigih menyelesaikan sengketa kedaulatan Papua antara Belanda dan Indonesia.
Bagaimana sampai Greg sampai pada keyakinan itu, mengingat kematian Hammarskjold masih dibalut misteri selama setengah abad?
Greg yang menulis buku berjudul The Incubus of Intervention Conflicting Indonesia Strategies of John F.Kennedy and Allen Dulles menjelaskan, sejak terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Hammarskjold memberikan perhatian khusus, kepada negara-negara dunia keempat yang dihuni masyarakat adat tanpa memiliki struktur pemerintah dan birokrasi.
Namun ia ingin membantu kemerdekaan mereka dari penjajah saat itu.
“Dia sudah melakukannya untuk 2 negara di Afrika. Dan ia mau melakukannya di Papua. Dia ingin sekali menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan di Papua daripada di Kongo,” kata Greg kepada Tempo setelah selesai menghadiri diskusi tentang bukunya di LIPI, Jakarta, Selasa, 5 September 2017.
Dalam bukunya yang dihasilkan dari riset ilmiah selama 30 tahun, Greg menuturkan saat itu Belanda dan Indonesia masih saling mengklaim tentang Papua.
Hingga kemudian PBB memutuskan Papua di bawah otoritas PBB atau UNTEA hingga pemungutan suara atau Pepera digelar tahun 1969.
Sayang, Hammarskjold tidak diberi kesempatan menyaksikan akhir dari penyelesaian sengketa kedaulatan Papua. Ia tewas bersama pesawat yang mengalami kecelakaan di dekat Ndola, Rodhesia Utara__ Zambia setelah merdeka__ tanggal 18 September 1961 pada tengah malam.
Bagaimana sampai pesawat yang ditumpangi Hammarskjold kecelakaan, siapa pelakunya, dan apa motifnya, masih simpang siur.
Namun Greg yakin Hamamrskjold tewas dipicu keterlibatannya untuk menyelesaikan sengketa Papua. Informasi itu dia dapat dari sejumlah dokumen dan wawancara dengan diplomat Australia, George Ivan Smith, orang kepercayaan Hammarskjold pada tahun 1992.
“Dia udah punya rencana untuk Papua dan sudah diserahkan ke Keneddy, presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dan Allen Dulles, Direktur CIA,” kata Greg.
JFK sendiri, menurut Greg, memberikan perhatian kepada Papua disamping isu lainnya. Ia bahkan sudah membahas isu-isu dekolonialisasi dengan Hammarskjold sekitar dua bulan sebelum ia resmi dilantik sebagai presiden Amerika ke 35.
Hammarskjold pun telah merancang sebuah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua.
Lalu siapa yang membunuh Hammarskjold, Sekjen PBB yang sangat terkenal itu? Greg menduga kuat Allen Dulles, Direktur CIA ada di balik pembunuhan Hammarskjold.
Sebab, saat itu Dulles sudah melirik Papua untuk kepentingan bisnis pertambangan setelah temuan geolog Belanda, Jean Jaques Dozy tentang Ertsberg dan Grasberg di Papua tahun 1936.
Selain itu, ada bukti yang menunjukkan Allen Dulles mengendalikan kelompok intelijen di Kongo untuk membunuh Hammarskjold. Mereka dipasok data rinci tentang pesawat PBB yang akan mendarat, jenis pesawatnya, dan ketinggian pesawat yang ditumpangi Hammarskjold.
Menariknya, kata Greg, mantan presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman di hari tewasnya Hammarskjold menegaskan dalam wawancaranya dengan New York Times: Hammarskjold tewas dibunuh.
“Simak yang saya katakan, mereka membunuhnya,” kata Greg mengutip ucapan Truman.
Greg berharap tim panel pakar PBB yang menginvestigasi kasus kematian Dag Hammarskjold, akan memberikan kesimpulan yang menjawab tidak hanya pelaku dan caranya, tapi motifnya. Membuka tabir misteri kematian diplomat antikolonialisme ini setengah abad lalu.
Tim pakar PBB yang diketuai Mohamed Chande Othman, mantan Ketua Mahkamah Agung Tanzania, akan menyerahkan hasil akhir penyelidikan kematian Dag Hammarskjold ke Sekjen PBB sebelum sidang Majelis Umum PBB ke 71 Oktober mendatang.
Sebagaimana dikutip dari The Guardian, sebelumnya ada kesimpulan bahwa kecelakaan pesawat yang menewaskan Hammarskjöld, disebabkan kesalahan pilot.
Namun kemudian terungkap bukti baru, bahwa pesawat Albertina yang ditumpangi Dag Hammarskjold bersama 15 awak lainnya, terjatuh setelah diberondong peluru.
Sejumlah saksi mata juga melaporkan, mereka melihat sedikitnya delapan pria kulit putih bersenjata, ada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat itu. (*)
The United Liberation Movement for West Papua says it’s not interested in one-on-one dialogue with Indonesia’s government.
Various Papuan civil society, church and customary leaders met with Indonesia’s president Joko Widodo last month about establishing dialogue over problems in Papua.
The Jakarta meeting agreed on the Catholic priest, Neles Tebay taking on a mediator role.
However so far the Liberation Movement has not been included in the dialogue process.
Its secretary-general Octo Mote said Jakarta’s offer of dialogue appeared to be timed for good publicity ahead of meetings of the Pacific Islands Forum leaders and the UN General Assembly.
“It’s too late. The world knows that we tried for the negotiations with Indonesia for years. We are only interested when internationally-mediated negotiation (happens), not dialogue. Internationally-mediated negotiation.”
Terms of reference for the dialogue have not been confirmed yet, but those at last month’s meeting indicated President Widodo wanted to advance talks about economic and social development in Papua.
Jakarta overture to Papua questioned
Although the Papuans at the Jakarta meeting had been pressing for dialogue on issues of human rights abuses in Papua among other problems, the term “sectoral” has been used to describe the matters up for discussion.
According to Mr Mote, it is unclear what the Indonesian goal of dialogue about “sectoral” matters refers to.
He said the Liberation Movement’s mandate as a representative body for West Papuans was to campaign for independence, and that this would not change.
“We don’t pay attention to any dialogue (between Jakarta and Papuans). Our focus is getting the members of the countries at the UN to put West Papua back on the UN agenda,” Mr Mote explained.
“So if Indonesian government wants to do dialogue about development issues, just go ahead. They can do it.”
Thousands sign petition message in support of the United Liberation Movement for West Papua movement in the Pacific and at the UN. Photo: Supplied
The Liberation Movement is recognised by the Melanesian Spearhead Group which is an international collective whose full members are Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji and Vanuatu and New Caledonia’s FLNKS Kanaks movement.
Mr Mote said that in accepting the Liberation Movement and granting it observer status, the MSG had taken up a role as a vehicle for the West Papua self-determination and human rights issues to be addressed at the international level.
“So they created a forum where this kind of communication can be taking place,” he said.
However, according to Mr Mote, Indonesia has rebuffed efforts by the MSG chairman Manasseh Sogavare of Solomon Islands to confront the Papuans’ core grievances.
“That means Indonesia closed this kind of communication,” said the Liberation Movement secretary-general who is currently in Samoa to attend the Pacific Islands Forum annual summit.
The government of Indonesia, which has associate member status in the MSG, said it was working hard to improve living conditions in Papua region through economic development.
Indonesia said the incorporation of Papua into the republic was final, and its security forces take a firm line in disallowing expressions of Papuan independence aspirations.
Tanggal 1 September 2017 diadakan peluncuran “International Academics for West Papua” di Sydney, Australia. Isinya adalah para akademik yang peduli dengan apa yang terjadi di West Papua. Perkumpulan ini dipatroni oleh Noam Chomsky. Turut hadir kaka Rex Rumakiek, kaka Jacob Rumbiak, dan kaka Paula Makabory dari ULMWP.
Selama ini saya hanya bergelut dengan isu kontemporer West Papua, jadi pengetahuan sejarah hasil riset dari para akademik kelas dunia kemarin sangat makin membuka mata. Yang menurut saya cukup menarik dan penting untuk orang West Papua ketahui, di antaranya adalah:
– orang West Papua yang merupakan ras Melanesia semakin bangga akan negritude (politik identitas kulit hitam) dan indigenitude (politik identitas masyarakat adat).
– Dunia terutama negara Barat dan Afrika tahu betul masa-masa 1960an khususnya manipulasi Act of Free Choice tahun 1969, dan sepanjang proses itu negara-negara Afrika mendukung penuh kemerdekaan West Papua. Presiden Senegal ketika itu, Leopold Senghor, menawarkan imunitas untuk kampanye kemerdekaan di seluruh kontinen Afrika.
– Tahun 1976 Afrika “menendang” West Papua keluar, yang padahal West Papua sudah punya kantor sendiri di Senegal, akibat dari perpecahan di tubuh pimpinan West Papua. Ketika itu Senegal bilang “Silahkan datang lagi ke kami apabila kamu sudah dapat dukungan di wilayahmu sendiri (dalam hal ini Pasifik).”
– Tahun 1980an, paska perpecahan di tubuh pimpinan West Papua yang hingga diusir dari Afrika, tidak ada gerakan kemerdekaan yang kencang hingga mendunia lagi.
– Ternyata West Papua pernah datang melobi ke IRA (TPN versi Irlandia di Inggris sana), kemudian komandan IRA menolak sambil bilang “kamu cari dukungan ke negara kulit hitam saja karena pasti dukungan mereka akan tidak bersyarat.”
Saya jadi ingat, dulu saya yang nasionalis buta ini pertama kali dibuka matanya soal West Papua ketika baca jurnal-jurnal akademik internasional, yaitu bacaan yang tidak bisa dibendung dan dimanipulasi oleh pemerintah. Terbukti lagi, penjajahan di West Papua tidak hanya melawan nalar hukum dan ideologi, namun juga bertentangan dengan nalar akademik.
Hari ini pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 dimulai di Apia, Samoa. West Papua tidak luput dari mata agenda pembahasan Forum. Para pemimpin ULMWP akan hadir bersama delegasi Solomon Islands. Bersama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil dan gereja telah mendesak para pemimpin negara-negara pasifik bawa West Papua ke PBB. Fokus ULMWP jelas, memastikan negara-negara Kepulauan Pasifik satu suara untuk memimpin resolusi di UNGA untuk mendorong sebuah referendum dalam pengawasan internasional di West Papua.
Di West Papua, kita solidkan barisan persatuan, memperkuat sumber daya perlawanan melawan kolonialisme Indonesia. Karena kita tetap yakin perjuangan ini harus berpusat dari dalam negeri revolusi, West Papua. Pastikan rakyat Papua tidak buang energi pada strategi perpecahan dan adu domba dari pihak mana pun. Bangun solidaritas tanpa akar faksional. Yakinkan pada rakyat pejuang di seluruh dunia bahwa nasionalisme bangsa Papua adalah satu kesadaran terhadap realitas penindasan dan satu cita-cita pembebasan bangsa.
Untukmu kawan sejalur, warnah darah kita merah, bintang yang kita perjuangkan hanya satu. Profesi kita hanya satu: Lawan! Karenanya, mari satukan barisan perlawanan rakyat! Sebab, pada leluhur tulang putih, pada ratapan doa, dan harapan anak cucu esok hari, telah kita berjanji: lebih baik mati dalam perlawanan, dari pada pasrah dan punah. Kita adalah generasi penentu dari nasib bangsa Papua. Kemarin adalah sejarah. Besok sebuah misteri. Hari ini penentu.
Last week’s 14th Pacific Regional ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in Port Vila issued a five-point position of the issue of West Papuan independence.
It says Parliamentarians of the ACP-EU Parliaments can voice their concern and they can support Papuan rights, including the right to self-determination by rallying to the call from the 8 Pacific Island Countries for justice and respect for the right to self-determination.
They can get regional and global intergovernmental bodies such the African Union, CARICOM and other regional and sub-regional multilateral bodies to pass resolutions and restrict commercial and other relations with Indonesia.
As member states of the United Nations ACP–EU countries can insist on an internationally supervised referendum on independence (or at least the re-listing of West Papua as a non-self-governing territory).
Support with one voice the proposed resolutions in the upcoming Joint ACP-EU parliament meeting in month of October and also the resolution on West Papua to be adopted at ACP Council of Ministers meeting in November 2017; And call on ACP-EU Parliamentarians to urge their respective governments to address the issue of West Papua at the multilateral level and assist Indonesia to resolve this 54 year crisis.
Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922
Pater Nico Dister bersama anak Panti Asuhan Putri Kerahiman Hawai dan para suster DSY tahun 2012 (Foto: Dok Florry Koban/jayapura.space)
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Salah seorang rohaniawan Katolik di Papua yang sangat dihormati, Prof. Dr. Nico Syukur Dister OFM, menyerukan agar gereja-gereja di Papua, terutama Gereja Katolik, menghormati aspirasi umat yang menginginkan kemerdekaan Papua, sama hormatnya dengan aspirasi umat yang ingin tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia bahkan mendesak Gereja Katolik di Papua untuk turut menjelaskan mengapa aspirasi Merdeka (ia singkat dengan M) tersebut adalah hal wajar, lebih-lebih bila itu diperjuangkan secara ahimsa.
Pemikirannya ini, yang dia sebut sebagai refleksi, disampaikan lewat sebuah tulisan di fransiskanpapua.org, hari ini (18/07).
Nico Syukur Dister ketika masih remaja (Foto: Dok Florry/jayapura.space)
Dalam tulisan tersebut, ahli teologi kelahiran Maastricht, Belanda ini, menjelaskan secara panjang lebar pandangannya hingga tiba pada kesimpulan itu. Penyandang gelar gurubesar ini menengarai adanya keragu-raguan gereja dalam menyikapi berbagai persoalan umat di Papua, terutama oleh adanya dua aspirasi tersebut dan ia menyampaikan saran tentang bagaimana gereja bersikap.
Di bagian lain tulisannya, ia mengetengahkan aspek sejarah sehingga Papua dapat disebut sebagai sebuah bangsa dan karena itu berhak memiliki aspirasi untuk merdeka. Teolog yang sudah bermukim di Papua sejak tahun 1984 itu juga memberikan pandangan tentang bagaimana peran gereja dalam memperjuangkan Papua Merdeka dan pada saat yang sama menciptakan saling menghormati di antara umat.
Di bagian catatan kaki, ia memberikan penekanan bahwa apa yang disebut ‘Kesatuan’ dalam terminologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak harus dipertentangkan dengan negara federasi, sebab negara federasi pun adalah negara kesatuan. Bahkan bila Otsus benar-benar diterapkan, menurut dia, Indonesia sebetulnya sudah menjadi negara federasi, terdiri dari negara bagian: Aceh, Papua dan sisa Indonesia.
Kritik Terhadap Gereja Katolik
Dalam salah satu bagian tulisannya, Pater Nico melancarkan kritik terhadap Gereja Katolik di Papua. Ia berpendapat Gereja Katolik kurang vokal dalam menyuarakan permasalahan yang dihadapi rakyat Papua, terutama yang terkait dengan pelanggaran HAM dan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri.
“Bila wakil gereja-gereja lain bersuara tegas dan keras dalam mengemban tugas kenabian, orang bertanya: ‘Dimanakah suara gereja katolik?’ Suara itu sering tidak terdengar, karena para petinggi dan tokoh gereja katolik seringkali lebih suka berbicara dalam pertemuan skala kecil dengan petinggi negara, tentara dan polisi sebagai pihak yang berwenang serta bertanggungjawab,”
tulis Pater Nico.
“Pembicaraan semacam itu mereka anggap akan lebih berhasil daripada bicara vokal di hadapan umum…. Tetapi patut dipertanyakan apakah percakapan pribadi semacam itu lebih besar efektivitasnya daripada protes vokal, yang gema dan kumandangnya terdengar melalui media. Memburuknya situasi hak asasi manusia Papua terasa sekali selama paruhan pertama tahun 2017. Berhadapan dengan kenyataan ini, pendekatan ala gereja katolik rasanya tidak begitu efektif,”
kata Pater Nico, yang bekas anak didiknya sudah banyak tersebar di Papua sebagai imam.
Menurut dia, aspirasi umat yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua seharusnya tidak dipandang sebagai hal yang tidak patut. Sebaliknya hal itu merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang tidak dapat dilarang.
Dia akui, di dalam gereja ada pendapat yang mengatakan bahwa di tengah perbedaan pendapat umat antara yang pro dan kontra terhadap aspirasi merdeka, tugas gereja adalah untuk mempersatukan. Oleh karena itu, uskup dan pastor merasa tidak boleh memihak pada salah satu dari kedua pendapat ini. Urusan itu dianggap urusan politik.
Namun, Pater Nico mengatakan pembedaan antara urusan politik dan urusan gereja kehilangan relevansinya, begitu dimunculkan pertanyaan apakah setiap bangsa tidak berhak atas negaranya sendiri.
“Tidak sedikit orang asli Papua yang berpandangan bahwa mereka merupakan sebuah bangsa dan bukanlah cuma sebuah suku di dalam Bangsa Indonesia. Kalau demikian, bukankah memang sebuah ketidakadilan bahwa Papua belum merdeka? Dan bukankah ‘gereja’ untuk ‘menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Papua’?”
Saling Menghormati
Pater Nico mengatakan inti persoalan adanya aspirasi M adalah pertanyaan apakah OAP sebuah bangsa tersendiri sehingga berhak atas negerinya sendiri. Menurut dia, menjawab ‘tidak’ berarti memandang OAP sebagai salah satu suku di antara sekian banyak suku lain yang bersama-sama merupakan satu bangsa Indonesia.
Pater Nico Dister saat ditahbiskan menjadi imam pada 1964 (Foto: Florry Koban/jayapura.space)
Tetapi, kata dia, ada alternatif lain, yaitu kalau menjawab ‘ya.’ Bila ini yang terjadi, maka masalah orang Papua serupa dengan masalah orang Yahudi pra-1949 dan masalah orang Kurdi sekarang ini. Mengingat prinsip bahwa setiap bangsa berhak atas negerinya sendiri, maka pada tahun 1949 PBB mengizinkan orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel. “Izin semacam itu belum didapatkan oleh orang Papua, dan juga belum oleh orang Kurdi yang sampai sekarang tersebar antara lima negara (Turki, Iran, Syria, Armenia dan Irak),” tulis Pater Nico.
Pater Nico berpendapat, apa pun sikap dan pandangan umat, tidak boleh ada yang melarang. Sebab hak mengungkapkan pendapat merupakan hak asasi, selama aspirasi ini tidak mengakibatkan orang angkat senjata untuk merebut kemerdekaan dengan kekerasan. Ia menambahkan para pejuang aspirasi ini jangankan dituduh makar, ditegur saja pun tidak boleh.
“Kebebasan berekspresi dijamin oleh Deklarasi Universal PBB tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia, maupun oleh TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998.”
Lebih jauh, Pater Nico mengatakan adanya dua pandangan yang pro dan kontra ini hanya dapat saling menghormati apabila latar belakang sejarah dipahami. Ia mengatakan, dengan memahami sejarah ada harapan tindakan kekerasannya terhadap OAP yang pro M dapat dihentikan dan masyarakat yang berseberangan satu sama lain mengenai masalah M, dapat saling mengerti dan saling menghormati pandangannya.
“Gereja (termasuk katolik) dapat menentukan peranan yang harus dipegangnya dalam menanggapi situasi Papua saat ini,” kata dia.
Tugas Gereja
Di bagian akhir tulisannya, Pater Nico menegaskan bahwa gereja tidak hanya terdiri dari para uskup dan klerus lainnya. “Kita adalah gereja,” tulisnya. Namun para gembala diharapkan berjalan di depan dalam menggembalakan umatnya.
Menurut dia, seluruh gereja, baik para pimpinan maupun umat, mempunyai –antara lain- tugas kenabian untuk menegur penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat.
“Yang disebut ‘tokoh gereja’ itu bukan hanya Bapak Uskup dan Bapak Pastor, tetapi juga pimpinan dan anggota tarekat religius,” kata dia.
Pater Nico Dister saat kaul kekal di usia 23 tahun (Foto: Dok Florry Koban/jayapura.space)
Dalam salah satu bagian tulisan dengan judul Mengapa dan bagaimana Memperjuangkan Papua Merdeka, Pater Nico menulis apa yang tampaknya akan menjadi bagian yang sensitif bila dihadapkan pada sikap Jakarta yang selama ini masih belum membuka pintu bagi dialog tentang Papua.
“Selama kepada OAP tidak diberi apa yang menjadi hak mereka, yaitu mempunyai negeri sendiri sebagai negara independen dan berdaulat, semua bantuan material yang telah, sedang dan akan disediakan pemerintah Indonesia untuk mereka di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang memang mutlak perlu, tentu akan mereka terima, tetapi aspirasi M akan tetap bergelora dalam lubuk hati setiap OAP, walaupun secara rasional dan dengan akal-budinya ia mengakui keadaan faktual bahwa Papua sekarang menjadi dua provinsi Indonesia,”
tulis dia.
Namun di sisi lain, ia menyarankan agar cara memperjuangkan kemerdekaan Papua sebaiknya bukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Indonesia sendiri merebut kemerdekaannya dari tangan pemerintah kolonial….. “Jauh lebih tepatlah berjuang menurut pola Mahatma Gandhi yang menjunjung tinggi ahimsa, non-violence.…”
Sekilas Prof Dr. Nico Syukur Dister OFM
Pater Nico lahir di Maastricht (Nederland) pada tahun 1939. Ibunya bernama Maria Katarinya dan ayah Yohanes H. Nikolaus Dister. Selesai SMA ia langsung Novis di usia 18 sedangkan Kaul Kekal pada 8 September 1962 dan ditahbisan menjadi imam pada 8 Maret 1964.
Setelah masuk Ordo Saudara Dina Fransiskan (OFM) ia belajar filsafat dan teologi di Nederland, Belgia dan Jerman Barat. Di samping itu ia mendalami bidang psikologi, khususnya psikologi agama.
Menurut riwayat hidupnya yang disajikan sekilas dalam buku Studi Kritis Pemikiran Nico Syukur Dister tentang Pengalaman Keagamaan karya Idrus Ruslan dari IAIN Raden Intan Lampung, setelah mencapai gelar doktor dalam bidang filsafat yang diperolehnya di Universitas Leuvien (Belgia) pada tahun 1972 dengan disertasi mengenai gagasan Koinsidensi Pertentangan dalam Filsafat Cusanus, Pater Nico mulai berkarya di Indonesia sebagai tenaga pengajar.
Sejak tahun 1973, ia menjadi dosen Sekolah bidang Teologi Dasar, Psikologi Agama dan Metafisika. Sejak tahun 1977 ia merangkap sebagai dosen Sekolah Tinggi Kateketik “Karya Wacana” (Jakarta) untuk bidang Teologi Dasar, Kristologi dan Psikologi Agama.
Pada tahun 1983, ia dipanggil ke Papua untuk mengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, Abepura. Buku-buku karyanya antara lain: Bapak dan Ibu sebagai Simbol Allah, (Kanisius : Yogyakarta – BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1983), Filsafat Agama Kristiani, (Kanisius : Yogyakarta – BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1985), Kristologi ; Sebuah Sketsa, (Yogyakarta, Kanisius, 1987). Adapun karya yang berkaitan dengan Psikologi Agama adalah yang berjudul Pengalaman dan Motivasi Beragama, (Jakarta : Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (Leppenas, 1982).
Di usia tuanya, ia banyak menolong anak-anak termasuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan, dengan menjadi Bapak Spiritual mereka. Ia antara lain turut berkarya di Panti Asuhan Putri Kerahiman Papua, Panti Asuhan Polomo Sentani, SMP dan SMA St Antonius Padua Sentani, Pondok Agape, Pondok Pengharapan Sentani dan Wisma Senja Fajar.
Selengkapnya tulisan refleksi Prof. Dr. Nico Syukur Dister tersebut dapat dilihat di sini.
Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations this Saturday at Sunforest organic farm. Photo supplied.
Source: http://www.echo.net.au/ – Supporting the free West Papuan liberation movement, Australia’s closest neighbour, Sunforest organic farm is hosting a traditional moomoo pig feast this Saturday.
Rex Rumakiek, one of the five international representatives of the United Liberation Movement West Papua (ULMWP), will be talking about the self determination, de-colonisation and independence for West Papua from Indonesia in international arenas including the United Nations.
‘It is still highly militarised in West Papua,’ said organiser Matthew Jamieson.
‘There is military in every single village, people are constantly under surveillance. Human Rights abuse is a major method of control by Indonesian state through its military and police, which act with impunity.
‘Recent cases of Human Rights abuse by police, such as Paniai case, continue not to be addressed even when government has promise investigation.’
Rumakiek has been active representing West Papua in the Pacific countries since the the late 1980s. He started his involvement in the liberation movement with the Organisi Papua Merdeka (OPM) which waged a guerrilla war against Indonesia in the jungle during the 1970s, 80s and early 90s.
Seven Pacific countries are currently publicly expressing concern about continuing human rights violence in West Papua, including Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga and Marshall Islands. Solomon Islands and Vanuatu leaders, together with the leadership of the French occupied Kanaky (New Caleadonia) have voiced support for the right to self determination for the territory of West Papua
‘The Papuan population is stagnating and the Indonesian government is increasing the numbers of trans-migrants that are coming in,’ continued Jamieson.
‘In relation to the palm oil issue the locals are being threatened into signing away their land.
‘Supressing political decent by West Papuan people and backing industrial companies in conflicts over land usage is the norm for Indonesian security forces. Public outspoken criticism of Indonesia occupation and development agenda is dangerous for West Papuans in the villages and in provincial centres.
‘Development programs that are being set up to develop the region are not benefitting the local population but are to the advantage of the migrants brought in and are mostly just leading to the clearing of the forest.’
West Papua has the largest tracts of tropical forest left in the world.
‘In Merauke region about 150,000 hectares of tropical forest has been converted to rapidly expanding oil palm estates, and not counting the industrial logging impacts. The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) has allocated 1.2 million hectare for industrial agriculture concessions and a further 4 million hectares ear marked for of conversion from forest.’
The continued clearing of forests contributes to climate change and rising sea levels that is becoming a serious issue for Pacific countries.
The first climate change relocations that started in 2016 continue to take place from Careret Islands onto the mainland in Papua New Guinea as the islands ares swallowed by the sea.
‘Carbon emissions from burning off tropical rainforest in West Papua, Sumatra and Kalimantan which is caused by industrial oil palm plantations expansion means that Indonesia was the the third largest carbon emitter in 2015,’ highlighted Jamieson.
To find out more head along to the moomoo, the is name from Lae in PNG, at Sunforest organic farm,80 Browns Cres, McLeods Shoot from 4pm this Saturday.
‘A moo moo involves cooking one of our organic pigs and sweet potato’s in banana leaf parcels under the ground on hot rocks,’ finished Jamieson.
The West Papuan independence leader Benny Wenda says international support for his people’s cause is steadily growing.
Mr Wenda is in New Zealand this week, raising awareness about the Indonesian-administered region of Papua, or West Papua, which he fled in 2003.
Last night in Wellington he addressed a group of MPs, after which eleven members signed a declaration by the International Parliamentarians for West Papua.
This international organisation of MPs is calling for an internationally supervised self-determination vote in West Papua.
Mr Wenda spoke to Johnny Blades and began by talking about a core issue of mistrust between Papuans and the Indonesian state.
BENNY WENDA: Distrust between Papuan and Indonesian… Jakarta always suspicious of every West papuan, whoever works in the government or ordinary people. So they’re suspicious and they’re always worried because Indonesia knows that their presence in West Papua is illegal. So they always worry. People who are working in Indonesia, in Jayapura or West Papua, they are always suspicious on them. So there is zero trust between Jakarta and Papuans, very much.
JOHNNY BLADES: This government under President Jokowi seems to have made more of an effort to listen to Papuans or to try and improve conditions on the ground, compared to previous Indonesian governments, would you agree with that?
BW: Yeah, the current president always constantly visits West Papua, almost two or three times a year. But the reality is, the governments are controlled by military. So the current president does not have power to change the situation in West Papua.
JB: There’s a lot happening in West Papua at the moment, isn’t there? The (outgoing) governor of Jakarta has been sentenced for blasphemy, and there are these radical elements who are sort of whipping up dissatisfaction with the Jokowi government. Tito Karnavian has warned that if that movement isn’t stopped, then there’ll be unrest in places like Papua. Would you agree with that?
BW: There’s a few elements that are trying to gain power, and there’s a politics angle in that, in what’s happening in Jakarta, because the military want to control. The current government is a civillian government, and so I think they want to go back where it was. So that’s why there’s a few elements like Wiranto and Prabowo trying to gain power and using these fundamentalists to manipulate them. That’s what’s happening in Indonesia. It’s something will change and unrest will happen.
JB: Do you ever hear from Indonesian government people trying to send you messages or anything?
BW: Until today they never say anything.
JB: But they are well aware of the work you’re doing. You are travelling around the world and lobbying, and things are starting to move a bit.
BW: Yeah, they’re working very hard trying to stop me, where ever I go. But this fight is not about who gains power, but this is about a humanitarian issue and this is human rights issue. That’s why I strongly believe that our right to self-determination still exists. This is something that I believe in. So Indonesia cannot stop me. My people and myself decide to free, so they cannot stop us. That’s why I’m confident.
JB: The Pacific Coalition on West Papua, which includes seven countries and of course a big civil society and church network, and the West Papuan Liberation Movement, has really internationalised the issue lately, including at the African, Caribbean and Pacific group summit this month.
BW: Yeah this is a big shift in the Pacific because Solomon Islands and Vanuatu are backing this issue, and we have formed the Pacific Coalition on West Papua, chaired by Solomon Islands prime minister Manasseh Sogavare. So the Manasseh Sogavare leadership is bringing a big impact on the West Papua issue. And the seven countries (of the coalition) I joined. It brings the West Papua case in United Nations level. So this is a big thing to change now. So we also got support from African, Caribbean and the Pacific. So this is a growing number and solidarity around the world.
JB: There’s a goal, isn’t there, to push Indonesia to have a legitimate self-determination process for the Papuans. Is that the ultimate goal?
BW: Yes that is the the ultimate goal. In fact today we signed the declaration. It’s part of the support for an internationally-supervised vote. And that Pacific Coalition and all that are part of the world, we are pushing that direction.
JB: Just now we’ve seen some New Zealand MPs sign up to it. MPs from other regions in the world have signed up to it. But can it make a difference when it comes to Jakarta?
BW: I think that at the moment, more people finding out, and parliamentarians around the world are solidarity with the people of West Papua. And here today we are signing the declaration, it’s cross-party. It’s not one particular party but Labour, Greens, National, they’re all signing the declaration. So this is, they show that around the world this fight is about a humanitarian issue. People believe in justice and freedom. That’s why these MPs are signing the declaration for West Papua internationally-supervised vote.
JB: There’s so many tribes in West Papua, could it function well as a nation on its own.
BW: Yeah I think we’ve been through many experiences in the last 50 years. We’ve learnt a lot, and we are travelling a lot. So Indonesia might say it’s a failed state. But we’ve are ready to take back our country because this is a last fight against colonialism, and we know that our neighbouring country in the Pacific they already got independence. And we also learn from them. We’re working together to rebuild a new country democratically.
Papua Merdeka News 