New York – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi
“Freedom Tour”.
Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.
Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.
“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”,
tutur Benny Wenda.
Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua. Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.
Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.
PMNews mencatat Radio New Zealand International, Vanuatu Daily Post dan disambut Tabloid Jubi seperti telah kami teruskan lewat Papua Press Agency (www.westpapua.net) memberitakan peristiwa bersejarah dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka yaitu bahwa Kantor Sekretariat MSG (Melanesian Spearhead Group) menerima lamaran West Papua (diwakili oleh WPNCL – West Papua National Coalition for Liberation) untuk menjadi anggota MSG.
Walaupun lamaran ini harus disetujui oleh Ketua dan anggota MSG, penekanan dan ulasan disampaikan bahwa West Papua menurut kodrat ialah bagian dari keluarga besar Melanesia, jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan eksistensi dan keanggotaan West Papua dalam keluarga Melanesia. Sementara Indonesia yang bukan bagian dari keluarga Melanesia saja telah diberikan status peninjau baru-baru ini, maka ditegaskan oleh politisi senior pendukung Papua Merdeka, Barak Sope bahwa West Papua memang pantas dan harus diterima sebagai anggota MSG.
MSG saat ini berkantor pusat di Port Vila, ibukota Republik Vanuatu, salah satu dari segitiga Port Capitals (Port Numbay, Port Moresby dan Port Vila).
MSG ialah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yaitu lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB sebagai lembaga internasional selalu ketat dengan prosedur dan birokrasi organisasi. MSG merupakan wadah birokrasi PBB di kawasan Melanesia, yang menyampaikan resolusi dan keputusannya kepada PIF, yang kemudian diteruskan kepada Sidang Umum PBB dan sesi-sesi dengar pendapat dan rapat-rapat Komisi serta Sub-Komisi di Kantor PBB.
Bila West Papua didaftarkan sebagai anggota MSG, maka secara resmi dalam birokrasi dan prosedur administrasi PBB isu West Papua menjadi bagian dari isu-isu PBB pada tingkat kawasan, yang kemudian akan meningkat ke tingkat PIF, lalu ke tingkat Komisi dan Sidang Umum.
Jayapura — Setelah melakukan klarifikasi pemberitaan di media mengenai penyerahan diri Daniel Kogoya, Kepala Staf Umum TPN-OPM, Teryanus Sato menilai jurnalis Indonesia di Papua ikut memainkan propaganda politik kolonial Indonesia. Propaganda itu terlihat dari pemberitaan media tentang infomasi yang tidak benar dan tidak jelas.
“TPN-OPM Markas Pusat menegaskan bahwa semua jurnalis yang pernah muat berita tentang Daniel Kogoya menyerah kepada NKRI atau Dany Kogoya cs insaf, segera memberitakan kembali bahwa Daniel Kogoya ini Kepala Staf dari Komando Pertahanan mana? Mengapa? Karena semua wartawan yang telah menulis artikel tentang Daniel Kogoya belum menyebutkan Keasatuan dan Kepala Staf dibawah Komando siapa,”
tulis Teryanus Satto dalam releasenya yang dikirim kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1).
TPN-OPM, menurut Sato akan menilai oknum wartawan tertentu ikut memainkan propaganda politik.
“Jika semua wartawan belum memberitakan dua hal ini kepada publik melalui media, maka TPN-OPM menilai bahwa wartwan-wartawan Indonesia di Papua ikut bermain dalam propaganda media yang tidak sehat dan primitif. Sebab propaganda murahan seperti ini mengerdilkan jiwa dan semangat wartawan itu sendiri.”
Selain media, TPN-OPM menurut Sato juga meminta kejelasan status Daniel Kogoya.
“Pemerintah Prov Papua, Pangdam dan Kapolda pun harus segera memberikan keterangan pers atas status Daniel Kogoya yang benar. Jika tidak ada keterangan Pers, maka propaganda murahan yang diskenariokan oleh Pangdam dan Kapolda telah nyata,”
Jayapura —Kepolisian Resort Polres Jayawijaya tak mempunyai bukti cukup mengadili dan memenjarakan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim, Simeon Dawi terkait kasus peledakan dan penemuan bom di Sekretariat KNPB di Wamena. Polisi tak berhasil dan mempunyai bukti yang bisa menyeret, mengadili dan memenjarahkan aktivis muda itu.
“Benar Simeon bebas karena dia tidak tahu menahu tentang pemboman dan penemuan bom tersebut. Saat pemboman dan penemuan bom dirinya di Jayapura,”
kata Wim Medlama, juru bicara Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) pusat, kepada tabloidjubi.com, melalui pesan singkatnya, Senin (28/1).
Sekalipun tak terbukti, demi pembebasan Simeon, pihak keluarga mengaku bersama Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni, mantan Ketua Umum KNPB telah membuat surat pernyataan.
“Ia bebas. Saya buat surat pernyataan. Tuan Buchtar juga naik buat surat pernyataan,”
kata Yubuga, Ayah Simeon Daby ke tabloidjubi.com, Senin (28/1).
Menurut keluarga Simeon, polisi membebaskan Ketua KNPB Balim pada Minggu (27/1) malam dua hari sebelum Pilkada Gubernur Papua, Selasa (29/1).
“Terima kasih kepada semua atas dukungan doa-doanya, maka anak kami Simeon Daby telah dibebaskan dari tahanan polisi pada malam ini pukul 8.00 WIT dan kini bersama kami di rumah,”
Sebelumnya, pihak keluarga mengabarkan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pembuatan berita acara Simeon tanpa pendampingan pengacara hukum hingga hendak menyerahkan ke Jaksa. (Jubi/Mawel)
MANOKWARI – Pelurusan Sejarah Integrasi Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terus menjadi sumber konflik akibat perbedaan pandangan dan pendapat antara Papua dan Jakarta. Sejarah ini harus dibicarakan secara terbuka. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinyussy melalui surat elektroniknya, Selasa (29/1).
Menurut Warinussy, desakan ini mengacu pada hasil studi sejumlah yang dilakukan secara ilmiah oleh sejumlah kalangan akademisi maupun studi investigasi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Tanah Papua.
Membuktikan bahwa pada tahun 1969 telah terjadi sejumlah tindakan kekerasan Negara terhadap rakyat sipil dengan tujuan memenangkan PEPERA, baik dengan cara yang baik maupun buruk. Kendati demikian, Warinussy tak menyebutkan secara rinci soal sumber yang melakukan study. “Salah satu studi yang dilakukan LP3BH tahun 2000, ada data menunjukkan bahwa Suatu studi yang dilakukan LP3BH Manokwari pada tahun 2000 menunjukkan ada sekitar 53 orang warga sipil orang asli Papua telah ditangkap dan dibawa oleh aparat TNI dan dieksekusi secara kilat di Arfai-Manokwari pada tanggal 28 Juli 1969, atau satu hari sebelum dilaksanakannya Tindakan Pilihan Bebas [Act of Free Choice] atau PEPERA di Manokwari pada tanggal 29 Juli 1969,” tulis Warinussy dalam releasenya kepada BIntang Papua.
Diaktakan, tindakan itu menyisahkan pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Alasannya pun demikian, apakah korban-korban itu melakukan tindakpidana, menghasut, membocorkan rahasia Negara. Atau melakukan upaya menghalangi penyelengaraan PEPERA ?
Selain itu, LP3BH juga menemukan dalam studinya tentang para anggota Dewan Musyawarah PEPERA [DMP] dari sejumlah daerah di Tanah Papua, direkrut secara sangat rahasia. Bahkan di “kurung” dalam tangsi-tangsi militer dan dilatih bahkan diindoktrinasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan konsep-konsep pendapat yang sudah disusun. Dengan ancaman keselamatan. Beberapa saksi mata telah mengungkapkan kesaksiannya.
“Kebenaran sejarah penyelenggaraan PEPERA ini harus segera dikaji dan dibahas secara akademik dan terbuka untuk umum guna dirumuskan langkah-langkah pengungkapan kebenaran oleh para pihak yang berkompeten dan menjadi dasar untuk membangun rekonsiliasi diantara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia ke depan,” tutup Warinussy.(Sera/don/l03)
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) Komando Markas Pusat menanggapi kelompok Danny Kogoya yang diberitakan menyerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Seperti dilangsir di wpnla.net, Sabtu, (26/1), atas nama, Panglima Tinggi, Kepala Staf Umum TPN-PB, Mayjen Teryanus Satto mengatakan, TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada pemerintah Indonesia.
“Daniel Kogoya cs ini bukan merupakan pejuang sejati TPN, namun mereka sebagai pengungsi di PNG yang tidak jelas status mereka. Artinya, General Refugess Status atau Political Aslylum Seeker Status. Karena nilainya beda dan penanganannya pun beda,”
tulisMayjen Teryanus Satto.
Diketahui, Jumat, (25/1) lalu, 212 warga Papua pimpinan Daniel Kogoya yang selama ini menjadi warga pelintas batas (PNG-Indonesia) dan dikabarkan turut memperjuangkan Papua Merdeka itu menyerah kepada pemerintah Indonesia.
Acara penyerahan diri 212 warga Papua itu dilakukan di Aula Kantor Distrik Muara Tami. Acara itu dihadiri 810 warga dan digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Pemda Keerom, dan Kodam XVII/Cenderawasih yang diwakili oleh Korem 172/PWY.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua menerima 37 pucuk senjata yang diserahkan oleh Daniel Kogoya. Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Paulus Waterpauw, Plt. Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatti, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano, Sekda Kabupaten Keerom, Yerry F.Dien ikut menyaksikan.
Harian Bintang Papua, Jumat, (25/1) memberitakan, penyerahkan diri Daniel Kogoya adalah hasil dari ajakan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua.
“Ajakan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua yang mengajak warga Papua yang selama ini hidup di hutan belantara untuk keluar hutan dan bersama-sama membangun Papua yang kaya raya ini, mulai menunjukkan hasil,”
tulisnya.
Dalam tanggapannya, Kepala Staf Umum TPN-PB, Mayjen Teryanus Satto mengatakan, mereka yang menyerah itu adalah oknum-oknum yang mengalami suatu krisis iman dan mental.
“Mereka kehilangan roh. Ada tiga Roh yang melindungi TPN-OPM, yaitu Roh Tuhan, Roh Alam dan Roh Moyang,”
katanya.
Ia juga menegaskan, TPN-PB yang tergabung dalam Komando Nasional berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi di Biak pada tanggal 1-5 Mei 2012 tidak terpengaruh dengan pernyataan 212.
Kata dia, Danny Kogoya dan anggotanya yang menyerah ini adalah yang pernah menentang Sidang terhormat (KTT TPN-OPM) di Markas Perwomi Biak, pada tanggal 3 Mei 2012 dan wallout dari Sidang pada saat itu.
“Perjuangan Papua Merdeka adalah perjuangan suci,”
tulis website TPN-PB itu.
Ia tegaskan, Daniel Kogoya cs ini bukan TPN-OPM seperti Goliath Tabuni, Kelly Kwalik (alm), Daniel Kogoya (alm) di Mapenduma, Tadius Magai Yogy (alm); Richard Joweny; Mathias Wenda; Bernard Mawen; Meklianus Awom (alm) dan Pimpinan TPN-OPM lainnya.
“Menurut hukum revolusi, mereka ini adalah penghianat perjuangan bangsanya,”
katanya.
Danny Kogoya Ada di Penjara
Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Wim Metlama kepada majalahselangkah.com, Senin, (28/1) mengatakan, pria yang disebut sebagai Danny Kogoya sudah ditangkap dan sekarang ada dalam penjara LP Abepura.
Dikatakan Wim, ia sudah konfirmasi kepada Danny Kogoya yang di pejara.
“Dalam kepemimpinan TPN nama Daniel atau Danny Kogoya hanya dua orang, yaitu saya dan satunya komandan operasi di Mapenduma yang sudah meninggal, jadi selain itu tidak ada pimpinan OPM atau anggota yang bernama Daniel atau Danny di kubu TPN.OPM,”
Jayapura – Aksi penyanderaan oleh kelompok separatis OPM terhadap 9 karyawan perusahaan Kontraktor pembangunan jalan, terjadi di Kampung Ukawo Distrik Siriwo Kabupaten Paniai, Jumat 25 Januari sekitar pukul 11.00 WIT. Mereka meminta tebusan 1 ekor babi dan sejumlah uang.
Juru Bicara Polda Papua Kombes I Gede Sumerta Jaya saat dikonfirmasi Minggu 27 Januari membenarkan aksi penyanderaan tersebut. ‘’Benar, telah terjadi aksi penyanderaan oleh kelompok bersenjata pimpinan LY, terhadap 9 karyawan perusahaan kontraktor. Aksi itu berlangsung selama 5 jam. Mereka melapas para sandera, setelah diberikan uang tebusan,’’kata Sumerta Jaya.
Aksi penyanderaan itu terjadi secara spontan. Kelompok bersenjata berjumlah 12 orang dengan menggunakan 5 senjata api, yakni 2 laras panjang dan 3 laras pendek mendatangi kamp para karyawan. ‘’Jumlah kelompok bersenjata 12 orang dengan 5 senpi, mereka mendatangi kamp para pekerja yang saat itu sedang membangun Sekolah Dasar. Para pelaku kemudian mengumpulkan 9 karyawan dan menggiringnya ke sebuah lapangan dekat kamp,’’ujar Sumerta Jaya.
Setelah dikumpulkan, para pekerja itu diminta untuk mengumpulkan HP, tas ransel, dompet dan pakaian mereka. “Para pelaku juga mengambil bahan makanan dan alat-alat pertukangan dari dalam kamp,’’jelasnya.
Melihat aksi itu, warga setempat sempat memprotes, karena masyarakat menilai perusahaan itu sangat banyak membantu daerah tersebut. ‘’Diprotes warga, kelompok bersenjata pimpinan LY yang tak lain adalah adik Kandung dari John Yogi yang markas di Eduda telah ditumpas, mengeluarkan tembakan. Warga ketakutan. Tapi malah kelompok itu meminta denda 1 peluru yang ditembakan Rp 5 juta, tapi warga tidak punya uang,’’ ucapnya.
Merasa tidak puas, kelompok itu kemudian meminta salah seorang sandera yakni pekerja, menghubungi pemilik perusahaan untuk datang ke tempat kejadian membawa uang tebusan. ‘’ Setelah menjarah barang-barang karyawan, mereka meminta uang tebusan Rp 20 juta dan seekor 1 babi, dengan jaminan para karyawan selamat,’’ungkapnya.
Pihak perusahaan kemudian menyanggupi permintaan kelompok bersenjata, dan mengutus salah seseorang untuk mengantar uang tebusan yakni uang Rp20 juta dan seekor babi. “setelah mendapat uang tebusan, kelompok bersenjata itu kemudian melepas para sandera, mereka lalu melarikan diri masuk ke dalam hutan,’’ ucapnya.
Setelah lepas, para sandera itu langsung melapor ke Polres Paniai. “Mendapat info, anggota Polres Paniai langsung melakukan pengejaran, tapi kemudian terhalang cuaca gelap, sehingga dihentikan,’’paparnya. (jir/don/l03)
Prasasti Perdamaian Dunia akan dibangun di Timika, Papua. Gereja menilai prasasti hanya simbol. Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta seriusi perdamaian sesungguhnya, dialog Jakarta-Papua.
Timika, MAJALAH SELANGKAH – Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) berencana membangun Prasasti Perdamaian Dunia di SP VII, 15 KM dari Kota Timika, Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
Seperti dilangsr majalahselangkah.com, Kamis, (14/1), pletakan batu pertama dilakukan Sabtu, (26/1) oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pertahanan Keamanan (Menkopolhukam), Joko Suyanto.
Prasasti akan dibangun setinggi 21 meter, pondasi pertama setinggi 5 meter. Pada prasasti itu akan berisi pesan-pesan perdamaian dari para pimpinan tertinggi Indonesia sampai terendah, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.
Tidak hanya itu, 267 suku besar di Papua akan diminta menuliskan pesan perdamian mereka pada prasasti itu, ditambah telapak tangan. Tulisan itu dimaksudkan untuk mengajak semua pihak secara bersama-sama menciptakan perdamaian di Papua.
Selain prasasti, Komite Perdamaian Dunia merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama. Dikabarkan, Penjabat Gubernur Papua Constan Karma meresmikan jalan perdamaian ini.
Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro mengatakan, pendirian prasasti itu permintaan Majelis Rakyat Papua (MPR) kepada Komite Perdamaian Dunia.
Terkait pembangunan prasasti dan jalan perdamaian ini, Wakil Uskup Keuskupan Timika, Pastor Nato Gobay, Pr mengatakan, gereja di Papua menolak dengan tegas rencana itu. Ia menilai, prasasti adalah perdamaian semu.
“Kami, pihak gereja menolak dengan tegas rencana pembangunan prasasti perdamian di Timika. Membangun perdamaian di Papua bukan dengan simbol-simbol. Kalau SBY mau damai, maka dia seriusi dialog Papua-Jakarta,” katanya.
Pejuang Hak Asasi Manusia ini mengatakan, pembangunan Prasasti itu damai paslu. “Itu palsu. Dia mau tenangkan orang Papua. Dalam damai palsu itu orang Papua mau dihabiskan. Kami mau SBY dia seriusi dialog Jakarta-Papua. Prasasti ini hanya simbol. Kenyataannya, orang Papua mati di mana-mana sejak tahun 1961. Terus terang saya tidak terima,”kata Pastor tegas.
Pastor menjelaskan, konflik di Papua itu belum berakhir sejak tahun 1961 silam. Kata dia, sejak pelaksaan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) tahun 1969, konflik di Papua belum pernah berakhir. PEPERA digelar di bawah todongan senjata dan tidak sesuai mekanisme internasional, satu orang satu suara.
Jadi, kata dia, perdamaian sesungguhnya di Papua adalah penyelesaian komprehensif atas berbagai soal. Katanya, mulia dari masalah sejarah masa lalu, rentetan pelanggaran hak asasi manusia, hingga marjinalisasi dalam pembangunan saat ini.
“Otsus dikembalikan rakyat karena tidak selesaikan soal sejarah, HAM, dan orang Papua semakin marjinal. Lalu, Jakarta tawarkan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat:red) tapi itupun tak diterima rakyat. Jaringan Damai Papua ambil jalan tengah, dialog Jakarta-Papua. Jika negara punya kemauan baik, maka penyesaian sesungguhnya adalah dialog. Dialog adalah sarana penyelesaian masalah Papua,” kata dia. (Yermias Degei/MS)
Ratusan Bendera Bintang Kejora Dikibarkan Dalam Unjuk Rasa di Manokwari
MANOKWARI — Ratusan bendera bintang kejora dikibarkan di Manokwari, Papua Barat, Kamis (17/1/2013), dalam unjuk rasa masyarakat Papua yang mengatasnamakan West Papua National Authority (WPNA).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Papua, serta mendesak Komisi HAM PBB untuk masuk dan menyelesaikan berbagai persoalan di bumi Cenderawasih.
Aksi dimulai dari samping Gedung Olahraga (GOR) Sanggeng Manokwari, Distrik Manokwari Barat, dengan pengawalan ketat aparat Polres Manokwari dan Brimob Polda Papua di Manokwari. Saat aksilong march di ruas jalan di dalam kota Manokwari, menuju gereja Elim Kwawi, di Distrik Manokwari Timur, pengunjuk rasa membentangkan ratusan bendera bintang kejora berbagai ukuran.
Meskipun sejak awal, aksi massa tersebut ini dilarang. Namun polisi tidak dapat berbuat banyak saat para pengunjuk rasa yang membentangkan bendera bintang kejora memenuhi sepanjang jalan protokol di dalam kota Manokwari.
Dalam aksinya, massa menuntut penuntasan berbagai pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua, terutama kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan dibiarkan dan para pelakunya hingga saat ini masih menghirup udara bebas.
Selain itu para pendemo juga mendesak agar Pemerintah Indonesia segera membebaskan Presiden dan Perdana Menteri Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) yang saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan Jayapura, Papua serta mendesak dewan HAM PBB untuk melakukan investigasi seadil-adilnya guna menyelesaikan masalah Papua.
Aksi ratusan massa WPNA ini meski berlangsung damai dan lancar, namun sempat memacetkan sejumlah ruas jalan protokol. Sebagian pemilik toko yang berada di sepanjang jalan protokol pilih menutup toko untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
JAYAPURA – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan ‘Panglima’ Tentara Pembebasan Nasional (TPN)- Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gen. Goliath Tabuni. Kali ini, Goliath menyatakan tidak menginginkan bantuan atau perhatian apapun dari pemerintah Papua maupun Puncak Jaya. Bagi Goliath hal terpenting bagi dirinya dan masyarakat Papua adalah kemerdekaan,
“Kita tidak mau yang lain, kita hanya mau merdeka saja,”
ujar Panglima tertinggi Gen. Goliat Tabuni bersama Sekjennya Anton Tabuni saat menghubungi Bintang Papua, Minggu (13/1) malam.
“Merdeka itu harga mati, “
tegasnya.
Bahkan pihaknya juga menyatakan tidak akan ada pertemuan dengan siapa pun, apalagi untuk membahas negosiasi atau bentuk-bentuk tawaran dari pemerintah Puncak Jaya, Papua, maupun pemerintah Indonesia.
”Kita tidak akan lakukan negosiasi atau pertemuan-pertemuan untuk itu,”
tambahnya.
Diteruskan oleh Sekretaris Jenderal, Anton Tabuni, bahwa sangatlah tegas apa yang disampaikan oleh Goliath Tabuni, bahwasanya apapun tawaran pemerintah tidak akan mereka terima,
”Sudah, tidak ada itu tawar menawar, kita tidak mau uang atau jabatan apapun, sudah jelas kita tolak segala bentuk tawaran dari pemerintah, kita ini sudah menderita terlalu lama, jadi stop dengan tawaran tawaran itu, kalau tawaran untuk merdeka kita terima,”
katanya.
Yang diinginkan oleh OPM, menurut Anton adalah pengakuan terhadap kedaulatan mereka,
”Kita mau pengakuan terhadap kedaulatan Papua Barat, khusunya Amerika, Belanda harus mengakui kemerdekaan kami, dan Indonesia segera menyerahkan kedaulatan kepada kami pada tanggal 1 Mei 2013, penyerahan itu sebagai pengakuan Pemerintah Indonesia bahwa kami telah merdeka,”
ujarnya.
Ditegaskan oleh Anton, bila nantinya keinginan mereka tersebut tidak diindahkan, mereka akan melakukan revolusi total sebagai bentuk perlawanan dibawah komando Gen. Goliath Tabuni,
”Ini adalah pernyataan dan sikap kami, jelas kami hanya mau merdeka,”
Papua Merdeka News 