Jika 60 persen OAP ingin bersama NKRI, lakukan referendum

Ilustrasi OAP - Jubi/Arjuna Pademme, TabloijdJubi.com — Ilustrasi OAP – Jubi/Arjuna Pademme, oleh TabloijdJubi.com

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa meminta digelarnya referendum di Papua, untuk membuktikan hasil survei Indikator Politik yang menyebut 60 persen orang asli Papua (OAP) menolak berpisah dari NKRI.

Ia mengatakan, kalau hasil survei itu benar, tentu pihak Jakarta tak perlu khawatir menggelar referendum.

“Ya, sebaiknya begitu. Gelar referendum untuk membuktikan mayoritas orang asli Papua ingin tetap bersama NKRI. Jika tidak berani menggelar referendum, berarti hasil survei itu dipertanyakan,” kata anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu ketika menghubungi Jubi, Minggu (7/5/2017).

Ia menduga, berbagai upaya kini dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membentuk opini publik, bahwa Papua baik-baik saja. Termasuk saat delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri, Retno Masudi dalam pemaparan laporan HAM rutin Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB (UNHRC), 3 Mei di Jenewa.

“Delegasi Indonesia menyebut kebebasan berekspresi di Papua tak ada masalah. Inikan sudah bohong,” ujarnya.

Katanya, justru hal-hal seperti inilah yang akan menjadi sorotan dunia internasional. Negara lain tentu juga punya data terkait Papua. Hal-hal seperti ini, termasuk hasil survei itu, lanjut dia, justru menambah masalah. Memunculkan gejolak baru.

“Kalau mau selesaikan masalah Papua, jujur saja. Itu akan lebih baik. Kemudian bersama-sama mencari solusinya. Tidak harus berbohong kepada publik, apalagi di forum-forum internasional,” katanya.

Sebelumnya, dalam pemberitaan satuharapan.com yang melansir pemberitaan The Jakarta Post menyebut, hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik menemukan 60 OAP menolak berpisah dari Indonesia. Hanya 18 persen yang mendukung gagasan merdeka dan 22 persen tidak memiliki pendapat.

“Sebagian besar mereka setia pada negara (Indonesia),” kata Direktur Riset Indikator Politik, Hendro Prasetyo, Jumat (5/5/2017).

Menurut Hendro Prasetyo, survei tersebut dilakukan 23 Maret-3 April 2017 di berbagai wilayah di seluruh Papua. Jumlah responden sebanyak 700 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random.

Survei ini juga mengklaim menemukan 77 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di Papua. (*)

May 7, 2017 0

Laurentz Dloga/ Logo, Korban oleh orang Papua yang tidak Paham arti kata Revolusi dalam Perjuangan Papua Merdeka

Laurentz Dloga/ Logo adalah seorang terdidik, fasih berbahasa Inggris yang pernah bergabung dalam perjuangan Papua Merdeka, disusul oleh John Ottow Ondawame dan Waker.

Saat Dloga begabung dengan TPN/OPM, dia mengusulkan dan menggagas sebuah pemisahan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari sayap militer Tentara Pembebasan Nasional dan memberi nama kepada organisasi sayap militer sebagai Tentara Revolusi Papua Barat.

Pada saat muncul istilah “revolusi” dalam nama organisasi ini, maka mulailah disebarkan isu pembusukan ke dalam wacana para panglima dan pendoa syafaat, bahwa kata “revolusi” artinya komunis, artinya menentang agama, artinya Allah tidak terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka. Tentu saja, para perwira dan pendoa syafaat Papua Merdeka waktu itu sangat terpukul dan merasa kecolongan dengan mengorbitkan Laurentx Dloga sebegai kaki-tangan, bahkan tangan-kanan dalam perjuangan Papua Merdeka.

Rumor-pun tersebar, rencana dan percobaan pembunuhan-pun terjadi. Terhadap anak-nya, Yulius Gombo, Laurentz Dloga pernah berpesan,

“Anak, om akan dibunuh oleh orang tua sendiri, jadi tidak apa, tetapi ingat, bahwa perjuangan ini tidak akan berhasil sepanjang ada rasa saling mencurigai dan saling menceritakan. Pada waktu semua orang Papua bersatu, itu baru anak akan tahu Papua akan merdeka. Kalau tidak, yakin saja, kita akan sulit merdeka.”

LLaurentz Dloga/ Logo alah satu korban pembunuhan di dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka yang dibunuh karena ia pertama-tama menggunakan kata “Revolusi” dalam Organisasi Papua Merdeka, membentuk West Papua Revolutionary Army. Dia dibunuh oleh pasukan dan pengawalnya sendiri. Sebelum dibunuh Logo katakan, “”Saya berdoa dulu” Lalu beliau diberi kesempatan untuk berdoa.

Dalam doanya, Logo mengatakan,

Laurentz-Laurentz baru akan lahir, banyak orang, dan akan meneruskan perjuangan ini, sampai revolusi Papua Merdeka berakhir! Tuhan berkati semua pasukan saya, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berkatilah semua pejuang, tokoh revolusioner.

Begitu doa belum sempat selesai, beliau sudah ditembak, menggunakan pistol miliknya sendiri.

Seperti diceritakan anaknya, Yulius Gombo, pembunuhann Laurentz Dloga bermula dari kesalah-pahaman atas istilah “revolusi” dalam nama organisasi perjuangan Papua Merdeka waktu itu. Pada waktu itu kata revolusi langsung dikaitkan dengan komunis, kafir, anti Tuhan. Dengan demikian penggunaan kata “revolusi” dalam organisasi perjuangan Papua Merdeka dianggap sebagai sebuah kutuk terhadap pengorbanan bangsa Papua selama itu.

Yulius Gombo-pun pernah memberikan saran kepada pamannya, Dloga, supaya beliau menghapuskan saja istilah “revolusi” dari dalam organisasi sayap militer Papua Merdeka, akan tetapi Dloga selalu beralasan bahwa perjuangan Papua Merdeka adalah sebuah revolusi, sebuah perombakan, sebuah penggantian pemerntahan dari penjajah kepada pemerintah dan negara West Papua. Dloga selalu mengatakan kepada keponakannya bahwa perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah revolusi.

Pada tahun 1999, ketika Paul Kingsnorth, jurnalis The Guardian Inggris dan penulis datang ke Tanah Papua, dalam rangka merumuskan berbagai perjuangan pembebasan dan kemerdekaan yang terjadi di seluruh dunia, di antara masyarakat adat, beliau menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di Bougainville ialah sebuah Revolusi Kelapa (Coconut Revolution) dan apa yang terjadi di West Papua ialah sebuah Revolusi Koteka (Koteka Revolution).

Kata “revolusi” memang selalu dikaitkan langsung dengan komunis, anti-agama, anti-kristus, padahal revolusi dalam arti leterlek dan arti secara sosio-politik ialah sebuah perubahan dan perombakan total dan menyeluruh, dalam rangka menggantikan pemerintahan atau negara yang ada dengan pemerintahan atau negara yang baru.

Para perwira yang memfitnah dan memerinthkan pembunuhan Laurentz Dloga tentu saja menyesal atas apa yang mereka lakukan, tetapi semuanya terlambat, Dloga telah tiada. Walaupun begitu, sama seperti doanya, Tuhan menjawab doanya, Laurentz-Laurentz muda Papua masih ada, dan akan terus lahir, mengobarkan api revolusi West Papua Merdeka, sampai pada akhirnya NKRI angkat kaki dari Tanah Papua dan Negara West Papua menjadi merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

April 10, 2017 1

Bertemu Parlemen Uganda, ULMWP sampaikan petisi referendum bangsa Papua

Jayapura, Jubi – Jacob Rumbiak, satu dari para pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kepada Jubi mengatakan ia telah bertemu dalam sebuah kunjungan kehormatan dengan Parlemen Uganda dan menyampaikan keinginan rakyat West Papua untuk merdeka dan berdulat sebagai sebuah negara.

“Kami ingin Uganda mempengaruhi negara-negara lain di kawasan Afrika untuk mendukung perjuangan rakyat dan bangsa West Papua di PBB untuk merdeka,” kata Rumbiak, Sabtu (8/4/2017).

Rumbiak, mantan tahanan politik West Papua ini mengaku telah bertemu dengan anggota Parlemen Uganda pada Jumat (7/4/2017). Dalam pertemuan tersebut, ia menyerahkan petisi referendum yang ditandatangani oleh rakyat West Papua dan menyampaikan kondisi rakyat West Papua yang terus menerus menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri.

“Kami percaya kekuatan Uganda di Uni Africa (AU) dapat menggembleng suara Afrika di New York untuk membantu kami. Bangsa West Papua berjuang untuk mempertahankan eksistensi kami di muka bumi ini. Jika kami tidak berjuang sekarang, suatu saat nanti pasti bangsa Papua akan hilang dari muka bumi ini. Saat ini saja, Orang Asli Papua sudah menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri,’” jelas Rumbiak.

Lanjut Rumbiak, Parlemen Uganda berjanji mendukung rakyat West Papua berjuang untuk mewujudkan kemerdekaannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Parlemen Uganda Jacob Oulanyah mengatakan meski Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama ini menyerukan kemerdekaan bagi setiap negara tetapi masih ada bangsa dan rakyat yang dijajah oleh bangsa lain.

“Mengapa ada bangsa tertentu yang menguasai bangsa lain?” tanyanya.

Oulanyah mengatakan kekuatan setiap negara di dunia saat ini terletak pada generasi mudanya. Ia berharap bangsa West Papua mengoptimalkan kekuatan generasi muda untuk memperjuangkan kemerdekaan.

“Generasi muda Papua harus berjuang untuk kemerdekaan bangsanya,” ujar Oulanyah.

Dalam kesempatan tersebut, Jacob Rumbiak menyerahkan bendera Bintang Kejora kepada Jacob Oulanyah. (*)

Reporter :Victor Mambor

victor_mambor@tabloidjubi.com

April 9, 2017 1

Keluarga : Mikael Merani tidak bersenjata saat ditembak

Jayapura, Jubi – Senin (27/3/2017) dini hari, sekitar pukul 01.00 waktu setempat, Mikael Merani, warga Kampung Kontinuai, Distrik Angkaisera, Kabupaten kepulauan Yapen tewas ditembak oleh aparat kepolisian Polres Yapen. Mikael tewas di rumah mertuanya.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Papua, Kombes Pol Ahmad Kamal mengakui adanya penembakan itu. Mikael disebutkan oleh polisi sebagai pimpinan kelompok yang sering disebut kriminal bersenjata (KKB). Daerah operasinya di wilayah pantai utara (pantura) dan Yawakukat, Kepulauan Yapen. Mikael juga disebutkan masuk daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

“Sempat terjadi kontak tembak di Konti Unai yang menewaskan pimpinan KKB Maikel Marani,” kata Kabid Humas dikutip Kantor berita Antara.

Kontak tembak ini dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Darma Suwandito.

Polisi mengaku berhasil mengamanankan barang bukti satu pucuk senpi laras panjang jenis SS1, sembilan buah magazine SS1, sangkur, rompi, bendera Bintang Kejora, 13 butir amunisi revolver, 10 butir amunisi karet kaliber 5,56,229 butir, amunisi kaliber 5,56, satu pucuk senjata angin dan sejumlah uang dalam insiden itu.

Namun pernyataan ini dibantah oleh keluarga korban. Menurut keluarga korban yang berinisial MM ini -meski beredar foto jenazah kakaknya memegang senjata saat sudah jatuh tertembak- kakaknya tidak bersenjata saat insiden itu terjadi.

“Mikael memang DPO. Dia tidak bersenjata saat ditembak. Dia sedang di rumah mertuanya, dikepung dalam rumah, dibawa keluar, lalu ditembak. Masak dia simpan senjata dan barang-barang lain di rumah mertuanya?” kata MM.

MM mengatakan, Mikael menjadi DPO sejak tiga tahun lalu karena dituduh membunuh seorang polisi. Namun tuduhan itu tidak bisa dibuktikan.

“Selama DPO, dia tinggal di Kontinuai. Kenapa tidak ditangkap? Dia tidak kemana-mana,” kata MM.

MM menduga, penembakan ini ada hubungannya dengan konflik Pilkada yang sedang terjadi di Yapen.

“Ini sedang ada konflik Pilkada. Sudah ada korban masyarakat. Kemarin juga kantor KPU terbakar. Saya menduga ini ada hubungannya dengan konflik Pilkada itu,” kata MM. (*)

March 27, 2017 0

June Mills tak akan berhenti membuat mural West Papua di Australia

June Mills dikelilingi para suporternya di depan mural karya dirinya yang telah dicat ulang secara diam-diam orang pihak yang tidak diketahui - RNZI/June Mills — June Mills dikelilingi para suporternya di depan mural karya dirinya yang telah dicat ulang secara diam-diam orang pihak yang tidak diketahui – RNZI/June Mills

Enarotali, Jubi – Seorang tetua Aborigin dan seniman mengatakan dirinya merasa sangat terganggu dan marah karena mural karyanya untuk mendukung West Papua sudah dihancurkan.

Namun hal tersebut, tegas seniman perempuan kawakan ini, tidak akan membuatnya berhenti mengadvokasi kemerdekaan West Papua bersama-sama komunitas Aboriginnya.

Karya seni itu yang berwujud mural raksasa yang dilukiskannya di dinding Kota Darwin pada tahun 2015 menunjukkan solidaritas antara masyarakat asli Australia dan rakyat West Papua, kini sudah dicat kembali Minggu lalu.

June Mills mengatakan tidak jelas juga siapa yang bertanggung jawab melakukan pengecatan ulang Mural tersebut dan dirinya sangat terkejut dengan tindakan pengecatan yang menurut dia klandestein (aktivitas tertutup/diam-diam) itu.

June justru merasa khawatir terkait situasi yang tak menentu di West Papua dan dia ingin sekali membuat lebih banyak mural, meskipun karyanya baru saja mengalami suatu tindakan yang menurutnya sebuah kemunduran di Australia.

“Sambil kita bicara ini kekerasan terus terjadi (di Papua), hingga situasi itu teratasi, kami tidak akan berhenti membawa masalah ini agar menjadi perhatian komunitas internasional. Apapun bentuknya, baik poster, mural-mural, bicara di muka publik, apa saja, baik di forum-forum, dimanapun, kita akan terus lanjutkan.”

“Mural tersebut padahal sangat dicintai oleh komunitas di Darwin,” ujarnya.(*)

March 20, 2017 0

Peter O’Neill: any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24)

any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York and the Human Rights Commission in Geneva. [https://papuapost.wordpress.com/]

Ada dua hal di sini, pertama, kalau bicara tentang kemerdekaan politik yang terkait dengan kedaulatan, maka kita harus membawanya ke Komite-24, atau Komite Dekolonisasi PBB. Kedua, kalau kita bicara soal pelanggaran HAM, maka kita bawah masalahnya ke Komisi HAM PBB di Geneva.

Sudah berulangkali PMNews menyiarkan protes yang disampaikan oleh Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dengan penekanan bahwa bangsa Papua harus menentukan sikap, harus berbagi tugas, harus jelas dan tegas

mau selesaikan pelanggaran HAM, ataukah
mau selesaikan soal Politik?

Kalau mau urus politik, maka kita harus menggunakan kiblat MSG – New York, dan kalau kita mau selesaikan masalah HAM, maka kita gunakan poros MSG – HAM – Geneva.

Tetapi kalau ada orang-orang ULMWP yang bersikeras mau urus HAM, maka tidak menjadi masalah, asalkan fokus ke New York tidak kita abaikan.

Kita harus menghindari menghabiskan uang, tenaga dan waktu dalam membahas soal HAM. Sudah banyak kelompok kepentingan, sudah banyak organisasi, sudah banyak negara berkepentingan untuk HAM.

Kepentingan bangsa Papua ialah melepaskan diri dari NKRI, persoalan politik, persoalan kedaulatan, itulah sebabnya Peter O’Neill katakan

any discussion on the issue of sovereignty should be taken up appropriately with the United Nations Decolonisation Committee (C24) in New York

Apakah masih ada yang bingung?
Apakah masih ada yang tidak jelas?
Apakah ULMWP menunggu malaikat dari surga untuk datang menjelaskan ini semua?

March 16, 2017 0

Mahasiswa Papua Tuntut Tambang Freeport Ditutup dan Referendum

KBR, Jakarta– Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua mendukung upaya tujuh Negara Pasifik yang bakal membawa berbagai macam masalah Papua ke Dewan HAM PBB. Koordinator aksi, Samsi Mahmud mengatakan, cara itu ialah satu-satunya jalan penyelesesaian berbagai macam masalah di Papua terutama masalah pelanggaran HAM.

Samsi juga mendesak Pemerintah Presiden Jokowi untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

“Kita juga akan menyampaikan kepada rakyat Indonesia, kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan kehendak rakyat Papua yaitu menentukan nasib sendiri adalah solusi demokratik untuk masa depan rakyat dan bangsa kita ini. Dan bagi kami terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Papua, solusinya adalah kehendak menentukan nasibnya sendiri bagi rakyat Papua,” ujarnya saat berorasi di depan Kantor Perwakilan PBB untuk Indonesia, Jakarta, Jumat (03/03).

Koordinator aksi, Samsi Mahmud juga mendesak Pemerintah Presiden Jokowi untuk menarik seluruh kekuatan militer termasuk kepolisian di seluruh wilayah Papua. Kata dia, keberadaan kekuatan militer justru semakin membuat Papua rentan pelanggaran HAM.

“Kami meminta dan harus ditindak lanjuti soal penuntasan seluruh kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. Seluruhnya tanpa terkecuali termasuk yang terbaru soal konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya,” ucapnya.

Dia menambahkan, penutupan PT Freeport juga menjadi harga mati. Pasalnya kata dia, keberadaan Freeport di Papua tidak memberikan dampak apapun kepada warga Papua di sekitar perusahaan. Kemiskinan dan diskriminasi kata dia tidak mengalami penurunan di sana padahal daerah tersebut sangat kaya akan sumber daya alam.

“Saat Pemerintah Indonesia menerbitkan izin eksplorasi dan eksploitasi tambang Freeport melalui Kontrak Karya I yang diterbitkan pada 7 April 1967 itu, rakyat dan bangsa west Papua tidak dilibatkan. Padahal status West Papua belum secara resmi diakui Internasional sebagai bagian dari wilayah Indonesia,” tambahnya.

Editor: Rony Sitanggang

March 5, 2017 0

FRI West Papua dan AMP aksi di 7 kota, dukung 7 negara Pasifik di Dewan HAM PBB

Jayapura, Jubi – Mendukung sikap tujuh negara Pasifik terhadap persoalan West Papua di Dewan HAM PBB, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di beberapa kota di Indonesia, Jumat (3/3/2017)

“Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” demikian ujar Samsi coordinator aksi FRI West Papua di Jakarta via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).

Menurut Ketua AMP Kota Yogyakarta, Abbi Douw kepada Herman Degei yang melaporkan untuk Jubi dari Yogyakarta (3/3) aksi berlangsung di setidaknya di 7 Kota di Jawa dan Maluku Utara. “Selain di Yogyakarta, hari ini aksi di beberapa kota lain di Indonesia seperti Semarang, Malang, Jakarta, Bandung, Pulau Taliabu, dan Ternate. Kalau di Pulau Taliabu (Maluku Utara) kemarin juga mereka turun aksi dan hari ini,” ungkapnya.

Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, H.E. Hon Ronald Kay Warsal, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).

Baca: Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua

“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

BAca: FRI West Papua dan AMP akan demo di kantor PBB Jakarta

Dalam pernyataan sikapnya, FRI West Papua dan AMP menyoroti beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi fondasi sejarah bagi berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua selanjutnya. Peristiwa pelanggaran HAM tersebut seperti Trikora 1961, New York Agreement 1962, dan Pepera 1969.

Sejak saat itulah, tulis mereka, dominasi militer terus menguat di Papua dan pelanggaran HAM seperti pembunuhan Arnold Ap, Thomas Wanggai, Theys Eluway, Mako Tabuni, dan berbagai kebijakan operasi militer (DOM) penangkapan, penembakan kilat dan penyiksaan adalah konsekuensi dari dominasi tersebut.

Mereka juga menyebut Kontrak Karya PT. Freeport sebagai pelanggaran HAM karena dilakukan sebelum Pepera 1969 sehingga bersifat ilegal.

Aksi di Yogyakarta dan Semarang

Di Yogyakarta, menurut laporan Herman E. Degei kepada Jubi, Jumat (4/3), AMP Komite Yogyakarta bersama FRI-West Papua menggelar aksi Mimbar Bebas di Bundaran UGM Yogyakarta.

“Aksi mimbar bebas yang digelar mulai pukul 10.00-11.35 WIB itu dijaga ketat oleh ratusan gabungan Aparat Keamanan, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Paguyuban Seksi Keamanan Kraton (FKPM Paksi Katon), juga Ormas Pemuda Pancasila Yogyakarta,” tulis Herman dalam pantauannya.

Bahkan, lanjutnya, sekitar pukul 11.09 WIB, seorang Mahasiswa Papua, Decki Derek Degei, nyaris direpresi oleh beberapa Ormas saat sedang menyebar selebaran aksi ke setiap pelintas jalan raya. Namun, Degei dilepaskan setelah Emanuel Gobai, Kuasa Hukum LBH Jogja bernegosiasi dengan pihak keamanan.

Setelah itu sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dengan pihak Ormas. “Namun tak ada kekerasan fisik,” tulis Herman.

Di Semarang, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang-Salatiga yang melakukan aksinya dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Kota Semarang meyoroti soal PT. FI tersebut.

Koordinator aksi Zan Magay, mengatakan, “PT. FI milik negara imprealis Amerika melakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967, pada waktu Papua masih wilayah sengketa,” ujarnya.

AMP Semarang-Salatiga dalam aksinya menyatakan tidak menghendaki PT. FI diperpanjang kontraknya. “Mahasiswa Papua menuntut agar ditutup. Karena PT. Freeport pembawa malapetaka bagi rakyat Papua,” ujar Magay.

Enam santri ikut ‘kawal’ aksi di Malang

Di Malang, seperti dilansir Merdeka.com (3/3) puluhan massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI West Papua sempat saling berhadapan dengan beberapa santri pondok pesantren di Balai Kota Malang berbendera merah putih, dengan pengawalan ketat pihak keamanan.

Massa AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Bersama Mendukung Masalah Papua ke Dewan HAM PBB, Usir dan Tutup Freeport.

Juru bicara AMP dan FRI-West Papua, Wilson mengatakan, aksinya mewakili masyarakat Papua atas keresahan selama ini menyangkut eksploitasi SDA dan pelanggaran hak politik.

“Sumber daya alam milik masyarakat Papua, tapi sampai saat ini tidak dapat dinikmati masyarakat Papua,” kata Wilson dikutip merdeka.com, Jumat.

Sementara sebanyak enam orang yang menamakan diri santri Pondok Pesantren Yayasan Darul Hikmah Kebonsari Kota Malang bermaksud menghadang aksi AMP dan Fri West Papua tersebut. Mereka mengaku mengadang aksi yang dinilai mengancam disintegrasi bangsa itu.

Mereka mengawasi jalannya aksi dari awal hingga akhir. “Silakan kalau lebih jauh menghubungi pimpinan Pondok kami,” tegas Hadi Widiyanto, salah seorang santri tersebut. Dilansir Merdeka.com, para santri tersebut tampak membawa megaphone. Namun hingga aksi selesai tidak digunakan untuk berorasi.(*)

March 5, 2017 0

Upaya Oposisi Jatuhkan PM Tonga karena Dukung Papua, Gagal

Perdana Menteri Tonga, 'Akilisi Pohiva. (Foto: Alex Perrottet/RNZ) — Perdana Menteri Tonga, ‘Akilisi Pohiva. (Foto: Alex Perrottet/RNZ)

SUVA, SATUHARAPAN.COM – Tonga adalah satu dari tujuh negara Pasifik yang selama ini getol menyuarakan perlunya penentuan nasib sendiri Papua. Suara vokal Tonga terutama dipelopori oleh Akilisi Pohiva, perdana menteri yang baru menjabat selama dua tahun di negara kerajaan itu.

Hal ini menjadi salah satu alasan kubu oposisi untuk menjatuhkannya lewat mosi tidak percaya. Oposisi yang diinisiasi oleh para bangsawan dan sejumlah anggota parlemen dari kubu independen juga menuduhnya melakukan nepotisme. Kevokalannya mendukung Papua juga dianggap mengancam hubungan dengan Indonesia.

Sayangnya, upaya menggulingkan sang perdana menteri gagal. Pada pemungutan suara yang berlangsung pada 27 Februari lalu, Pohiva berhasil lolos. Hanya 10 suara yang mendukung mosi itu sedangkan 14 mendukung Perdana Menteri. Menteri keuangan, Aisake Eke, menyatakan abstain.

Pohiva, orang pertama dari masyarakat biasa yang terpilih memimpin Tonga, mengatakan, tuduhan untuk menjatuhkannya tidak memiliki dasar. Ini untuk kedua kalinya ia lolos dari mosi tidak percaya.

Mosi tidak percaya tersebut secara resmi diajukan di parlemen pada hari Senin (20/2) oleh Lord Tu’iha’angana, satu dari tujuh perwakilan bangsawan yang menandatangani mosi. Tiga anggota parlemen juga ikut menandatangani, yaitu mantan deputi PM, Samiu Vaipulu, Vili Hingano dan Fe’ao Vakata, yang dipecat oleh Pohiva tahun lalu.

Matangi Tonga melaporkan oposisi menuduh Pohiva melakukan nepotisme dengan merekrut anaknya, Po’oi sebagai asisten pribadinya, dan mengangkat sejumlah pejabat tanpa proses yang benar. Ia juga dituduh membela mantan menterinya yang terbukti bersalah menerima suap. Dan yang tidak kalah penting, ia dituduh memperburuk hubungan Tonga dan Indonesia lewat komentar-komentarnya yang mendukung kemerdekaan Papua.

Pohiva menepis semua tuduhan itu.

Meskipun lolos, posisi Pogiva masih belum aman. Malakai Koloamatangi, Direktur the Pasifika di Massey Univeristy, mengatakan hasil dari pemungutan suara ini bukan gambaran yang baik bagi Pohiva.

“Dia memiliki temperamen yang salah sebagai PM dan seharusnya cemas atas angka-angka pemungutan suara ini,” kata dia, keapda newshub.co.nz.

Pada bulan-bulan mendatang, kata Koloamatangi, Pohiva kemungkinan masih akan menghadapi mosi serupa.

Namun, Tevita Motulalo, direktur Royal Oceania Institute, justru memuji pelaksanaan mosi tidak percaya. Menurut dia, prosesnya berlangsung mulus dan kedua belah pihak menerima hasilnya dan saling mengucapkan selamat.

“Kami bisa mengelola pelaksanaannya dalam rentang waktu hanya sepekan,” kata dia. Sebelumnya, pernah ada mosi tidak percaya dan menurut dia, prosesnya berlangsung berminggu-minggu.

Tahun lalu di hadapan Majelis Umum PBB di New York, Pohiva berpidato dan mengatakan PBB harus menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia dan mengambil tindakan terhadap “kegiatan brutal dan tidak manusiawi” di Papua.

Masih di tahun yang sama, menjelang Forum Kepulauan Pasifik ÂÂ(Pacific Islands Forum/PIF) ke-47 di Negara Federasi Mikronesia, Pohiva mengatakan dirinya akan meminta para pemimpin Pasifik untuk tidak menghindar dari pengambilan sikap bersatu atas masalah Papua.

“Saya akan melakukan apa yang saya lakukan di pertemuan PBB terakhir. Keprihatinan saya adalah bahwa saya hanya ingin negara-negara lain, para pemimpin di Pasifik untuk bergabung dengan saya atau untuk mendukung posisi saya dalam hal pelanggaran yang terjadi dalam 20 tahun terakhir atau lebih di Papua,” kata Pohiva seperti dikutip radionz.co.nz.

Editor : Eben E. Siadari

March 2, 2017 0

Prajurit TNI Tewas Ditembak di Papua

Kamis, 2 Maret 2017 | 16:42 WIB, Oleh : Syahrul Ansyari, Banjir Ambarita (Papua)

VIVA.co.id – Kelompok bersenjata yang diduga Organisasi Papua Merdeka kembali beraksi di Mulia, Ibu Kota Puncak Jaya, Papua, Kamis, 2 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 WIT. Kali ini sasarannya anggota TNI dari kesatuan Kodim 1714/PJ.

Anggota TNI atas nama Serda John Mandowen itu ditembak sebanyak empat kali dan tewas di tempat. Kemudian pelaku yang mencoba merampas senjata ditembak mati oleh rekan korban.

Dari data yang berhasil dihimpun, Serda John Mandowen saat itu baru selesai memangkas rambut di Pangkas Rambut Pasar Lama (Dekat Tower Telkomsel) Mulia. Tiba-tiba, dia didekati seseorang dan langsung ditembak sebanyak empat kali. Korban langsung tewas.

Melihat kondisi korban tergeletak, pelaku mencoba merampas senjata korban. Namun, rekan korban yang juga ada di sekitar melihat kejadian itu, menembak pelaku dan tewas di tempat. Dengan demikian, korban tewas yaitu satu anggota TNI dan satu orang diduga anggota OPM.

Serda John Mandowen tertembak sebanyak empat kali, satu di bagian dada sebelah kiri, dua di punggung dan satu di tangan kiri. Namun, Kodam XVII Cenderawasih belum ada yang bersedia memberikan konfirmasi.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut. “Informasi awal, anggota TNI yang ditembak adalah ajudan Dandim Puncak Jaya,” katanya.

Mengenai kronologi kejadian, kata Paulus, masih dikonfirmasi ke Puncak Jaya. “Nanti kami sampaikan secara lengkap,” tuturnya. (ase)

March 2, 2017 0