Indonesia must allow peaceful protests in Papua, stresses UN rights chief

un.org – 2 May 2013 – The United Nations human rights chief today expressed concern over the recent crackdown on mass demonstrations in Papua, Indonesia this week and called on the Government to allow peaceful protests and hold accountable those responsible for the violence.

“These latest incidents are unfortunate examples of the ongoing suppression of freedom of expression and excessive use of force in Papua,” said the UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay. “I urge the Government of Indonesia to allow peaceful protest and hold accountable those involved in abuses.”

On Tuesday, police reportedly shot and killed two protesters in the city of Sorong who were preparing to mark the 50th anniversary of Papua becoming a part of Indonesia. At least 20 protesters were arrested in the cities of Biak and Timika on 1 May. Many were arrested for raising pro-independence flags.

Ms. Pillay underlined the need for coherent policies and actions to address the underlying concerns and grievances of the local population in Papua. She said that since May 2012, her office has received 26 reports concerning alleged human rights violations, including 45 killings and cases of torture, many of which are linked to law enforcement officials.

“International human rights law requires the Government of Indonesia to conduct thorough, prompt and impartial investigations into the incidents of killings and torture and bring the perpetrators to justice,” Ms. Pillay said.

“There has not been sufficient transparency in addressing serious human rights violations in Papua,” she said, urging Indonesia to allow international journalists into Papua and to facilitate visits by the Special Rapporteurs of the UN Human Rights Council.

As of March, at least 20 political prisoners remain in detention in Papua. During her visit to Indonesia in November, Ms. Pillay raised concerns over Papuan activists being imprisoned for the peaceful exercise of freedom of expression, and said she was disappointed by continued arrests.

Ms. Pillay encouraged the Governments to implement the recommendations put forward by the National Human Rights Commission, Komnas Ham, and the National Commission on Violence against Women, Komnas Perempuan, regarding freedom of expression, and emphasized the role of these institutions in protecting human rights in the country.

May 2, 2013 0

Menjelang 1 Mei, Polres Jayapura Perketat Penjagaan

Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare (Jubi/Levi)

Jayapura – Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare megatakan, dalam rangka peringatan kembalinya Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1 Mei mendatang, pihak Kepolisian telah mempersiapkan sebanyak kurang lebih 1000 personil untuk pengamanan.

“Mereka akan disiagakan di beberapa titik, seperti Expo Waena, Perumnas Tiga Waena dan daerah Yapis Dok Lima Jayapura, serta Lingkaran Abepura,”

ungkap Alfred ke tabloidjubi.com di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (23/4).

Selain pengamanan, kata Alfred, aparat keamanan baik dari TNI/Polri di Kota Jayapura akan melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan seperti razia siang dan malam.

“Pada prinsipnya kita tak memberikan ijin ke siapapun masyarakat untuk menggelar acara dalam peringatan 1 Mei itu,”

jelasnya.

Kegiatan sosial yang lain seperti Parade di Taman Imbi dan pawai Walikota Jayapura. Sampai hari ini, Kota Jayapura sejuah ini aman. Peringatan hari kembalinya NKRI ini juga memperlihatkan kepada masyrakat Papua siapa yang menjadi pahlawan nasional asal Papua. (Jubi/Sindung)

April 24, 2013,00:01,TJ

April 24, 2013 0

Pangdam Coba Redam Isu Penyerangan 1 Mei

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua (Jubi/Levi)

Jayapura – Pangdam XVII/Cenderawasih akan terus mencoba meredam isu yang beredar, pada 1 Mei mendatang akan ada penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata.

“Ada isu yang mengatakan, 1 Mei nanti mereka akan melakukan suatu gerakan dan penyerangan, tapi kita coba redam itu. Masa sih sesama saudara saling menyerang, tapi kalau mereka ganggu kita pasti akan merespon dengan keras bersama polisi. Tak akan saya biarkan rakyat atau prajurit terganggu, itu sudah pasti,”

kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua kepada wartawan usai melakukan pertermuan dengan Komisi I DPR RI, Sasana Karya Kantor Gubernur Papua-Jayapura, Senin (22/4).

Menurut dia, dengan adanya isu penyerangan itu, pihaknya sudah coba komunikasikan, kalau memang ada beda paham silahkan, namun jangan sampai harus saling membunuh.

“Kalau mereka dengan bersenjata, pasti saya hantam dan tumpas. Saya tidak akan biarkan rakyat atau prajurit terganggu,”

tambahnya.

Saat ditanya dari kelompok mana yang akan melakukan penyerangan, ujar Pangdam, media lebih banyak tahu, karena ada ditulis.

“Saya sebenarnya tidak terlalu serius menanggapi itu, biasalah saudara-saudara kita mungkin tidak merasa puas, tapi intinya kita siap mengantisipasi itu,”

tegasnya.

Menyinggung soal Kasus Sinak, jelas Pangdam, masalah ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan pelakunya sudah kami tangkap, karena memang negara kita ini adalah negara hukum.

“Siapapun tidak boleh melanggar hukum. Jangankan mereka bersenjata, panglimapun tidak boleh melanggar hukum, ada konsekuensinya kalau melanggar hukum dan itu harus tegas. Saya dan Kapolda tegas menangani itu, tidak akan bermain-main,”

ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Pangdam menyampaikan, dengan adanya pertemuan dengan DPR RI, dirinya berharap Komisi I bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

“Soal Papua, sebenarnya tidak seperti apa yang kadang-kadang disuarakan di Jakarta. Pasalnya masyarakat kita tidak ada kok yang menyatakan diri mau merdeka dan sebagainya. Inikan hanya elit-elit tertentu saja. Masyarakat kita pada dasarnya senang kok dengan kesejahteraanya meningkat. Jadi mulai tingkat kabupaten/kota kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara TNI menciptakan kondisi aman,”

katanya.

Sekadar untuk diketahui, perayaan 1 Mei atau hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) rencananya akan dipusatkan di wilayah Sorong, Papua Barat. Dimana perayaan itu akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat beserta perangkatnya dibantu oleh jajaran TNI. (Jubi/Alex)

April 22, 2013,16:03, TJ

April 22, 2013 0

Tak Ada Penyelundupan 36 Butir Peluru di Tigi Barat

Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)

Deiyai — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.

Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.

“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar. Kami justru kaget dengar isu penyelundupan amunisi, wah siapa dan kapan, sedangkan disini selama ini aman-aman saja,”

ungkap Amos Agapa, Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Selasa (16/4) siang.

Sebelumnya, melalui pesan singkat beredar isu penyelundupan amunisi. Katanya, ada warga Kampung Tenedagi menyimpan 1 magasin berisi 36 butir peluru. Tak disebutkan jenis peluru dan senjatanya.

Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign. Bobii, S.Ap saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, menegaskan, isu ditiupkan oknum tak bertanggungjawab. Ia bahkan menyesalkan isu tersebut, karena berdampak ketegangan di tengah masyarakat Tigi Barat.

“Selama ini daerah kami aman. Tidak pernah ada gerakan tambahan, apalagi sampai masyarakat bikin organisasi terlarang. Jadi, semua komponen mengutuk keras pelaku penyebar SMS bohong terkait isu penyelundupan amunisi di Tenedagi,”

tutur Frans.

Menyikapi isu tersebut, Kepala Distrik bersama para tokoh melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Muspida. Selain memberi rasa aman warga, juga untuk mengecek kebenaran isu penyelundupan amunisi yang disebarkan oknum tertentu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terkait isu penyelundupan amunisi, kata Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Amos Agapa, mulai Senin malam warga bersama aparat kampung membuat pos penjagaan di pintu masuk Tigi Barat.

“Wilayah Tigi Barat dan umumnya Deiyai selama ini aman-aman saja. Jadi, jangan ada oknum pengacau di daerah ini,”

ujar Marselus Badii, Wakil Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat.

Selain karena santer dengan isu penyelundupan amunisi, kehadiran aparat keamanan di distrik itu juga turut menegangkan situasi. Walaupun kehadiran aparat TNI dan Polri di sana untuk menjalankan tugas pengamanan. Dengan usaha baik dari semua pihak, situasi kembali normal.

“Kami koordinasikan dengan Muspida, dan situasi sudah aman, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa,”

kata Frans Bobii. (Jubi/Markus You)

April 16, 2013,22:11,TJ

April 16, 2013 0

Cari Danny Wenda, Polisi Geledah Rumah Warga

Jayapura, 3/4 (Jubi) – Rabu (3/4) sekitar pukul 15.00 WIT, pasukan gabungan polisi berpakaian preman, bersenjata lengkap menggunakan tiga mobil dan sejumlah motor ke Expo Perumnas I Waena, Abepura, Jayapura, Papua. Pasukan tersebut diduga dari Polresta Jayapura.

Jayapura at night (Photo credit: Wikipedia)

Ketika tiba di Expo, mereka menggeledah sejumlah rumah di kawasan itu dengan alasan mencari Danny Wenda. “Tadi sore, sekitar jam tiga, pasukan gabungan polisi mendatangi rumah kami. Waktu mereka datang, Saya, mama (ibu) adik yang baru SD kelas lima dan saudari saya. Kami ada empat orang yang ada dalam rumah,” kata IM, warga Expo kepada tabloidjubi di Expo Waena, Abepura, Rabu (3/4) malam.

Saat polisi datang, menurut IM, dirinya bersama saudari perempuanya sedang istirahat siang. Sementara, ibunya bersama adik perempuannya sedang duduk di depan rumah. “Sejumlah polisi bersenjata lengkap, berpakaian preman masuk ke halaman rumah,” kata IM lagi.

Sampai di depan, lanjut dia, polisi mengajukan sejumlah pertanyaan sambil menunjukkan dokumen Danny Wenda kepada ibu IM. “Kami dari Polres Jayapura. Apakah mama tahu Danny Wenda, sambil menunjukkan surat, mungkin surat perintah penangkapan dan foto Danny Wenda?,” ujar IM menirukan pertanyaan polisi.

Menurut IM, ibunya menjawab tidak ada. Meski menjawab demikian, polisi tak percaya. Mereka (polisi) terus menginterogasinya. “Kami dengar Danny ada di rumah ini, itu yang kami datang,” tutur IM sembari meniru perkataan polisi. Penjelasan jelas, tetapi polisi masih tetap tidak peracaya kalau Danny Wenda tidak ada dalam di rumah.

Dia menuturkan, sebagian polisi mulai berteriak cari di kamar. Ada yang mulai intip dua jendela di rumahnya. “Ada satu orang polisi intip lewat jendela sambil todong dengan senjata. Saya kaget dan berteriak, mengapa kamu tidak sopan begitu. Kalau perlu lewat pintu saja,” ungkap IM.

Korps berseragam cokelat ini masih tetap tidak percaya. Mereka terus menginterogasi hingga masuk meeriksa kamar mandi. “Masuk dan periksa di kamar mandi,” katanya sembari merikuan teriakan polisi.

Polisi juga sempat mengajukan pertanyaan tentang keberadaan Ayahnya. “Mereka tanya bapa di mana? Kami jawab kerja di Lanny Jaya. Namun, polisi mengatakan di Pirime ka? Jawab polisi,” katannya lagi.

Kedatangan polisi ini meninggalkan trauma mendalam bagi IM bersama ibu, satu orang saudari dan adik perempuannya yang berusia 9 tahun. “Mereka datang tiba-tiba, kami kaget, panik dan trauma sekarang. Mengapa mereka tidak sopan begitu?,” kesalnya.

Setelah interogasi di rumah IM, menurutnya, polisi beralih lagi ke rumah lain. “Mereka masuk sambil menendang pintu,”tuturnya. Polisi mengajukan pertanyaan yang sama kepada warga di beberapa rumah di kompleks itu. Hingga berita ini terbit, belum ada komentar dari pihak Polresta Jayapura soal penggeledahan tersebut. (Jubi/Mawel)

Sumber: TabloidJubi.com

, 3 April 2014

April 5, 2013 0

Insiden Sinak dan Puncak Jaya, Cabub Akan Dimintai Keterangan

Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua terus berupaya menuntaskan insiden penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Tinggi Nambut, Puncak Jaya dan Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (21/2) lalu.

Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, peristiwa di Tinggi Nambut pelakunya sudah jelas yakni GT. Yang bersangkutan bahkan mengakui itu. Namun untuk kasus Sinak Polda masih akan memangil sejumlah pihak untuk dimintai ketarangan.

“Nanti kita cross ceck dengan memanggil beberapa orang untuk kita dengar keterangannya. Termasuk Cabup di sana, Elvis Tabuni, anggota DPRD Puncak, Revinus. Ada beberapa hal yang mau kita cross ceck. Satu orang yang ditangkap di Sinak, namun bukan tersangka langsung. Dia terkait kasus lain. Penembakan Trigana yang dulu, tapi dia mengetahui kasus Sinak,”

kata Tito Karnavian, Rabu (3/4).

Menurutnya, kasus Sinak cukup banyak saksi, termasuk korban yang masih hidup. Namun Kapolda tak ingin menjelaskan secara detail karena hal tersebut merupakan strategi penyidikan.

“Yang jelas dari beberapa pemeriksaan saksi, kita harus memanggil beberapa orang lagi, yang saya sebutkan tadi. Terkait GT, kita akan kaji dulu untuk kita terbitkan DPO secara jelas. Dengan dasar hukum alat-alat bukti yang kuat,”

ujarnya.

Dikatakan, bisa saja nantinya Polisi akan melibatkan TNI jika akan melakukan penangkapan. Ini karena sudah ada progresnya untuk perbantuan TNI kepada Polri ditahun 2013.

“Namun secara umum situasi keamanan di Papua termasuk pasca sidang MK terkait Pilkada Puncak juga aman,”

kata Tito.(Jubi/Arjuna)

April 3, 2013,20:28,TJ

April 3, 2013 0

Bentrok Hari Ketiga: 2 Korban Meninggal dari Kedua Kubu

WAMENA [PAPOS] – Bentrokan pascaterbunuhnya Kabag Pemerintahan Nduga oleh anggota DPRD Nduga, di Wamena, Sabtu (23/3) lalu, mengakibatkan 2 korban meninggal dari kedua kubu serta korban luka-luka yang belum diketahui jumlahnya.

Situasi hari ketiga di Kampung Elekma, tempat terjadinya bentrok sejak Minggu (24/3) lalu, berangsur-angsur kondusif. Sejak pagi, tidak ada pergerakan dan konsentrasi massa dari kedua belah pihak yang terlipat bentrok.

Pantauan Papua Pos di Kampung Elekma dan sekitar daerah Sinakma, masyarakat sudah memulai aktifitas seperti biasa. Kegiatan ekonomi di Pasar Sinakma pada pagi hari juga sudah kembali normal. Namum sejumlah petugas gabungan TNI-Polri masih terlihat berjaga-jaga di Kampung Elekma, Distrik Napua.

Terlihat juga beberapa warga masih berlalu lalang dengan membawa senjata tajam dan panah di kampung tersebut, dan beberapa kelompok-kelompok kecil dari masing-masing kubu masih terlihat berkumpul namun tidak ada aktifitas untuk melanjutkan perang.

kapolres Jayawijaya AKBP Fernando S Napitupulu, Sik ketika ditemui Papua Pos, Selasa kemarin mengatakan, saat ini situasi sudah berhasil dikendalikan, dan sudah ada komitmen untuk melakukan mediasi dan kesepatakan damai dari Bupati Nduga.

“Sudah ada kesepakatan tadi (kemarin, red) dengan pak Bupati Nduga, beliau akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari masing-masing pihak untuk segera mencari solusi terbaik dan menghentikan peperangan,” jelas Kapolres.

Kapolres juga mengatakan, sampai dengan kemarin, korban yang meninggal dari kedua belah pihak diketahui berjumlah dua orang. Salah satunya berasal dari Suku Lanny. Sedangkan korban luka-luka dirinya tidak mengetahui secara pasti.

“Yang meninggal ada dua orang, dan salah satunya adalah dari suku Lanny, korban yang luka kita tidak tahu secara pasti, karena mereka tidak mau dibawa ke rumah sakit. Mereka langsung dibawa k erumah mereka jadi kita kesulitan mengetahui jumlah pasti korban luka-luka,” terang Kapolres Napitupulu.

Disinggung adanya aksi balasan dari salah satu kubu yang meninggal akibat peperangan tersebut, katanya ia sudah bertemu dengan pihak terkait dan mereka sudah menyatakan untuk berdamai dan tidak berperang lagi.

“Mereka sepakat berdamai, tidak melanjutkan perang. Mudah-mudahan semuanya sesuai rencana sehingga bisa diselesaikan dengan cara damai, tidak ada pertumpahan darah lagi,” tukasnya. (atz)

Rabu, 27 Maret 2013 00:54, Ditulis oleh Atis/Papos

March 27, 2013 0

Perang Suku Berlanjut, Wakapolda Prihatin

timika-perang suku — Perang suku di TImika

WAMENA [PAPOS] – Buntut penikaman terhadap salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten Nduga oleh salah satu anggota DPRD Nduga, Sabtu (23/3) lalu, berlanjut dengan perang suku. Perang yang dimulai Minggu (24/3) di mana saling serang antara pihak korban dan pelaku, masih berlanjut hingga Senin (25/3) dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Pantauan Papua Pos, akibat dari perang suku tersebut, daerah Pasar Sinakma Wamena, aktifitas ekonomi lumpuh. Kios-kios dan toko serta los pasar yang tiap harinya berjualan hasil bumi masyarakat setempat, Senin pagi sampai dengan sore hari tidak ada aktifitas jual-beli. Para pedagang lebih memilih menutup usahanya untuk sementara.

Informasi yang berhasil dihimpun Papua Pos, aparat gabungan TNI-Polri sudah bersiaga dan berjaga-jaga di lokasi terjadinya peperangan untuk mencegah meluasnya aksi tersebut. Namun aparat tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi konflik antarsaudara tersebut. Aparat hanya berjaga-jaga dan berusaha menenangkan massa dengan pendekatan persuasif.

Pada sore hari sekitar pukul 16.00 Wit, Wakapolda Papua, Brigjen PolPaulus Waterpauw bersama Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, S.Sos, SH, M.Par bersama petinggi TNI-Polri langsung menuju ke lokasi peperangan untuk melakukan mediasi dan berdialog dengan kedua warga yang terlibat pertikaian.

Di depan massa dari pihak korban, Wakalpolda mengatakan untuk dapat menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Semua perkara ada jalan keluarnya, bisa diselesaikan dengan jalan damai. ”Kita berharap masyarakat tidak melanjutkan peperangan ini. Tadi saya sudah bertemu dengan Bupati Nduga dan telah menyampaikan maksud dan tujuan kami,” kata Wakapolda.

Ia menegaskan, jangan ada lagi pertumpahan darah dan korban. “Hentikan peperangan, kita bisa bicara dan selesaikan masalah ini dengan baik, kita tidak harapkan masalah ini menjadi lebih besar dan meluas,” tegas Paulus.

Kehadiran dirinya bersama pemerintah dan petinggi TNI-Polri adalah untuk melakukan mediasi dan dialog dengan kedua belah pihak yang bertikai. Dirinya juga mengatakan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya peristiwa ini.

Kalau bisa permasalahan ini diproses secara hukum karena ada aturan dan ada hukumnya. Jangan berhadapan satu dengan yang lain lalu saling menyakiti dan melukai sampai saling membunuh. “Kita mau ke depan semua dapat melihat kehidupan yang lebih baik. Kita mau maju dan hidup lebih baik daripada yang sekarang. Jadi kalau ada masalah seperti ini, mari diselesaikan dengan baik,”ajak Wakapolda Waterpauw di hadapan massa dari pihak korban.

Pada waktu yang sama, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo juga mengatakan pihaknya tidak menghendaki jatuhnya korban hanya karena persoalan-persoalan seperti ini. ”Saya tidak mau masyarakat mati sia-sia hanya karena persoalan seperti ini,” ujar Wempi.

Mengenai jatuhnya korban dari kedua belah pihak, Wempi mengatakan akan bertanggung jawab bersama Bupati Nduga.

Jumlah korban dari kedua belah pihak yang bertikai belum diketahui secara pasti. Baik korban luka-luka maupun yang meninggal dunia. Saat ini pihak TNI-Polri bersama pemerintah setempat masih melakukan mediasi terhadap pihak korban maupun pelaku.

Diberitakan harian ini sebelumnya, seorang anggota DPRD Kabupaten Nduga inisial RK menikam salah satu pejabat daerah tersebut, yakni Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Yustinus Gwijangge, S.Ip hingga meninggal dunia, Sabtu (23/3).

Pelaku RK nekad melakukan aksinya saat memprotes akan adanya pemekaran distrik dalam waktu dekat yang disampaikan oleh Bupati Nduga dalam rapat koordinasi pada salah satu hotel di Wamena, Sabtu lalu. Selain menikam kabag pemerintahan, pelaku juga melukai seorang pelajar dan rekannya sesama anggota DPRD dengan senjata tajam yang dibawanya. [atz]

Selasa, 26 Maret 2013 00:42, Ditulis oleh Atis/Papos

March 25, 2013 0

TNI Kembali Berulah di Puncak Jaya, 1 Warga Sipil Ditembak dan 2 Wanita Diperkosa

Puncak Jaya – Papua kembali memanas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati satu warga sipil orang asli Papua asal Distrik Tingginambut. TNI menembak 1 Warga sipil asal Distrik Tingginambut saat korban jalan di Kampung Yamo, ia menembak oleh TNI jarak 100 M dari Pos TNI Distrik Tingginambut. Korban kena tembak Peluru tima panas tembus paha kanan, sebentara korban masih kritis.

Korban penembakan warga sipil Distrik Tingginambut atas nama Wundiwili Tabuni, Umur 25 tahun. Peristiwa penembakan terjadi tanggal (21/03/2013) tempat Kampung Yamo.

Kata sumber kepada WPNLA,

“sebelum Wundiwili menembak, TNI di Distrik Tingginambut di Yamo, ada 1 tank-tank dan naikan bendera merah putih. Mereka bilang kalau orang Papua lewat sini kami akan tembak”.

Ujarnya.

Sumber mengaku hal itu disampaikan kepada sumber oleh salah satu prajurit TNI kepada sumber yang namanya tidak mau dimuat di WNLA, tetapi ijinkan untuk marganya ditulis adalah Tabuni.

Selain itu, pada hari Sabtu (23/03/2013), terjadi perkosaan terhadap 2 wanita oleh TNI dari Pos Distrik Tingginambut kesatuan 753 Nabire. 2 korban perkosaan diantaranya, Regina Murib 25 tahun dan Weresina Tabuni 22 tahun warga Distrik Tingginambut.

Dua wanita korban perkosaan oleh TNI nama Regina Murib diperkosa oleh 5 Prajurit TNI dari kesatuan 753 Nabire yang ditugaskan di Distrik Tingginambut. Kemudian korban Weresina diperkosa oleh 10 Prajurit TNI 753 Nabire. Hal itu dilaporkan salah satu keluarga korban dari Mulia setelah ia mendapat informasi peristiwa tersebut, via telpon seluler kepada WPNLA.

Ditanya kepada sumber terkait peristiwa penembakan Wuniwili apakah benar terjadi? Sumber mengatakan

“itu betul Wundiwili menembak oleh TNI saya juga dengar informasi itu”.

Ujarnya, kepada Admin WPNLA.

Tentara Nasional Indonesia pancing Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dengan cara menembak masyarakat sipil dan perkosa wanita secara tidak manusiawi. Hal ini TNI melanggar HAM, karena yang melakukan perlawanan terhadap TNI bukan masyarakat sipil, namun TPN-OPM yang menewaskan TNI. Jika TNI mau balas dendam bukan kepada masyarakat sipil, tetapi carilah TPN-OPM. Apalagi wanita yang tidak tau apa-apa diperkosa. Hal ini benar-benar melanggar Hak Asasi Manusia oleh TNI 753 di Puncak Jaya.

Sebetulnya, jika para TNI melakukan perlawanan terhadap TPN-OPM tidak salah, jangan terhadap masyarakat sipil. Perlawanan atau perang yang terjadi di Puncak Jaya antara TPN-OPM dan TNI adalah sesuai hukum perang alias Geneva Convention. Sebab TPN-OPM melakukan perlawanan untuk mempertahankan keutuhan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat Penuh seperti Negara-negara merdeka di dunia. Sedangkan TNI mempertahankan keutuhan NKRI Papua sebagai bagian dari NKRI tepai Indonesia memaksakan kehendak orang pribumi Papua, untuk Papua bagian dari NKRI adalah tidak benar.

Akhirnya, setelah terjadinya Peritiwa penembakan pada (21/03/2013) dan pemerkosaan terhadap dua wanita (23/03/3013). Situasi di Puncak Jaya memanas saat ini, keluarga korban kesulitan perawatan korban tembak Wundiwili, dan dua wanita korban perkosaan mengalami sakit. Mohon perhatian atas pelanggaran HAM di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya. Harap para pembelah HAM menyuarakan hal ini dengan serius.

Demikian atas perhatian anda atas situasi ini, WPNLA mengucapkan terima kasih, tetaplah bersama kami WPNLA!

Admin WPNLA 2013-03

25 March 2013, WPNLA

March 25, 2013 0

Bincang Bincang dengan Ketua Pokja Adat/ Ketua Dewan Adat Suku Sentani

Tanah dalam struktur Masyarakat Adat Papua, khusus Komunitas Suku Sentani di Kabupaten Jayapura merupakan lambang kehidupan, tanahpun kerap dimaknai sebagai susu ibu, susu Ondofolo, hingga semua orang dapat melakukan aktifitas apa saja di atas tanah adat dalam pengawasan Ondoafi Keret.Berikut bincang-bincang Ondofolo Besar Demas Tokoro.

Veni Mahuze, Bintang Papua
Tanah dalam komunitas masyarakat adat Sentani dikelola secara komunal, artinya tanah adat itu milik bersama, miliknya persekutuan masyarakat keret tertentu dalam suku sentani, pengaturannyapun diatur dalam struktur struktur adat mulai dari Kosee, Kepala suku, Ondoafi dan Ondofolo.

Masing masing kepala suku Sentani menguasai bidang bidang tanah tertentu dalam keretnya. Contohnya, Ondoafi bertugas menjaga tanah ulayat keretnya, menjaga tanah yang didiami kelompok masyarakatnya, termasuk tanah adat yang didiami komunitas lain di luar komunitas adat suku Sentani.

Pada saat tertentu ondoafi keret harus memberikan pertangung jawaban atas tanah ulayat yang jadi bidang pengawasannya ke orang yang dituakan seperti Ondoafi Sentani. “ Jadi kalau ada saudara- saudara dari luar yang mau beli tanah harus berhubungan dengan tua tua adat, salah satu tua adat akan berikan petunjuk.”katanya.

“Bila sudah ada persetujuan di Rumah Ebee, tanah bisa dilepas untuk dijual, pribadi jual itu masalah, ujar Ketua Pokja Adat MRP dan Ondofolo Besar Suku Sentani, Jumat( 15/3/2013).

Demikian ada sebuah mekanisme aturan adat yang dilalui dalam mengambil keputusan pelepasan tanah adat dalam suku sentani. Bila seorang pendatang luar mendatangi seatu kawasan dalam tanah adat suku sentani dan bertemu dengan sesorang yang kebetulan bikin kebun disitu, lantas terjadi tawar menawar,

“Bapa saya mau beli tanah ini, dia tidak berwenang jual tanah, kalau mau bertani bercocok tanam, bikin apa saja boleh karena tua tua adalah yang mengizinkan tanah digunakan untuk apa saja. Untuk jual tidak boleh”, sambungnya.

Ondofolo yang sering menyidangkan kasus kasus tanah adat suku sentani ini mengisahkan, “Sering dibelakang layar, tanah itu disepakati dua orang secara sepihak. Orang yang menempati tanah adat hanya untuk bikin kebun menerima pendatang dari luar, lantas dia mengantarkan pendatang itu kepada seorang Ondoafi, yang notabene bukan perwakilan represntatif dari seluruh ondoafi keret, tanpa musyawarah di Rumah Ebee, pelepasan terjadi, Ondo langsung menerima orang pendatang yang mendatanginya lengkap dengan amplop”.

“ Bawa ke Ondo, Ondo lihat amplop, langsung tandatangan, nah ini jadi masalah. Padahal masyarakat punya hak atas tanah ulayatnya, karena sistim komunal berlaku, yang terjadi kelompok kecil masyarakat yang bermukim dalam kawasan ulayat tidak berwenang atas tanah adat, mereka hanya boleh mendiami, bikin rumah disitu, bertani, bercocok tanam dan aktifitas lain, bukan menjadi penghubung sepihak untuk jual tanah”,

kisahnya lebih lanjut.

Ondofolo Tokoro menjelaskan, bila ia selalu berhubungan dengan masalah masalah ini bila, kasusnya dibawa ke Dewan Adat Sentani padahal bila ditelisik, Tanah itu Ibu atau Mama yang memberikan susu kepada ondoafi, ia memberikan kehidupan bagi orang sentani. Artinya Ondofolo/ Ondoafi itu harusnya melindungi, mengayomi masyarakat sedemikian rupa dalam sebuah kawasan tertentu, termasuk menjaga melindungi Tanah dan Air serta masyarakat disekitarnya.

Tanah dalam sistim Keondofoloan Suku Sentani melambangkan kekuasaan, otoritas Ondofolo, Semua yang hidup dan bergerak di ada dalam otoritas Ondofolo, jadi Ondofolo itu harus dihargai dalam seluruh keberadaannya sebagai pengayom dalam persekutuannya dengan tanah yang dibagikan kepada Ondoafi kerek dan Kosee. Kalau Kosee mau jual tanah harus koordinasi dengan Ondofolo terlebih dahulu. “ Bagaimana tanah ni, sa mau jual, harus ada persetujuan”, terangnya.

Realitas justru terbalik memicu timbulnya masalah dan konflik atas tanah saat ini, kerab tak dapat dihindari. Pengalaman jual beli tanah bersertifikat ganda, tanah dijual tanpa persetujuan oleh orang tertentu, terbitlah sertifikat dan dijual lagi tanah, munculah sertifikat, masalah atas masalah tanah. Sertifikat tanah itu tidak saha hingga secara adat Suku Sentani menyebutnya, “Sertifikat Tanah Rumput”. Analoginya, tanah tak punya mama, tak melalui prosedur sebenarnya.

Realitas ini menjadi pertanyaan bagi para Ondofolo komunitas masyarakat adat suku Sentani, atas dasar apakah BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang kami sebuat ‘Tanah Tak Punya Mama”. Hal ini jadi pertanyaan tak habis habisnya dalam komunitas adat suku Sentani khususnya para Ondofolo. Padahal tak ada pelepasan terjadi bila musyawarah di rumah Ebee tak terjadi sebagai solusi melepaskan tanah adat ke pihak lain.(*/don/l03)

Sabtu, 16 Maret 2013 06:12, Sumber: Binpa