Socrates Terancam Dijemput Paksa

JAYAPURA [PAPOS] – Akibat pernyataan Duma Socrates Nyoman yang tudingan bahwa kejadian di Puncak Jaya selama ini merupakan proyek TNI-Polri, membuat kedua institusi meminta pertangungjawaban. Untuk itu Polda Papua mengambil tindakan dengan memanggil yang bersangkutan terkait pernyataannya terssebut. Hanya saja dari surat undangan pemanggilan pertama yang dilayangkan Direktorat Polda Papua kepada Socrates Nyoman, pihaknya tidak mau memenuhi panggilan tersebut.

Namun Polda Papua tidak berhenti sampai disitu, tetapi akan melayangkan surat pemanggilan berikutnya sampai tiga kali, maka Polda Papua akan melakukan jemput paksa.

Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono kepada wartawan di ruang kerjanya menegaskan pihaknya akan menindak tegas yang bersangkutan dengan menjemput paksa apabila tidak memenuhi panggilan Polda sebanyak 3 kali. “Kita sudah panggil Socrates terkait pernyataannya dan apabila sampai ketiga kalinya tidak dipenuhi, maka kita akan jemput paksa,” tegasnya, Selasa (10/8) kemarin.

Kabid Humas menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan sebagai upaya keseriusan Polda Papua dalam mengungkap kebenaran tudingan terhadap kedua institusi itu.

“Kita akan menseriusi, artinya bila pernyataan Socrates benar dengan lampiran bukti-bukti, maka kita akan berterimakasih dan akan ditindaklanjuti ke proses hukum, siapa pun yang terlibat,” tegasnya

Kabid Humas juga menandaskan, terkait penembakan di Puncak Jaya, Polri sudah mengantongi bukti- bukti bahwa kelompok Goliat Tabuni adalah pelaku penyerangan terhadap karyawan PT Modern maupun penyerangan terhadap anggota TNI/Polri serta masyarakat sipil lainnya.

“Semestinya dalam menganalisa suatu masalah harus berdasarkan fakta-fakta dilapangan yang berhubungan antara satu dan yang lain, karena kalau itu cuma opini, analisa itu tidak akurat,” tuturnya.

Menyangkut pernyataan ini, lanjutnya, Polda Papua juga akan menempuh langkah hukum, bila pernyataan Socrates tidak benar dan cuma fitnah. “Kita Cuma mau minta diklarifikasi atau dikonfirmasi, apabila tidak mau datang berarti Socrates sudah memberikan pernyataan fitnah,” tandasnya. [loy]

Ditulis oleh loy/Papos
Rabu, 11 Agustus 2010 00:00

August 11, 2010 0

FPI Berpotensi Ganggu Kehidupan Beragama di Papua

JUBI — Ketua II Bidang Konsolidasi Pengurus Pusat Majelis Muslim Papua (MMP), Sayid Fadhal Alhamid mengatakan Muslim Papua tidak membutuhkan Kehadiran Front Pembela Islam (FPI) karena berpotensi mengganggu kehidupan beragama di Papua.

Menurut Alhamid, ormas-ormas Islam di Papua dibentuk dengan dasar semangat kebersamaan dan persaudaraan, dengan sesama umat muslim maupun dengan agama-agama yang lain. Bila semangat ini dinodai dengan tindakan-tindakan seperti di Monas setahun silam maka akan menimbulkan konflik antar agama di Papua, ujarnya.

“Bila ada perkumpulan FPI di Papua harus ada kordinasi dengan Majelis Muslim Papua, apabila ini tidak dilakukan dan kemudian ada konflik mengatasnamakan Islam, maka pihak berwajib harus bertindak tegas,” kata Alhamid di Jayapura, Selasa (10/8).

Pernyataan Alhamid terkait isu masuknya Front Pembela Islam oleh beberapa kalangan di Papua. Isu tersebut muncul pasca tuntutan Refrendum yang dilakukan sejumlah warga sipil Papua pekan lalu. (Marten Ruma)

August 8, 2010 1

Selama TNI Ada, Papua No Freedom

JAYAPURA—Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjend Hotma Marbun menegaskan, adanya keinginan pihak-pihak tertentu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak akan terwujud selama TNI masih berada di Papua.

“Tapi selama tentara masih ada di Papua, tidak ada itu Merdeka (baca: No Freedom),” tegas Pangdam kepada media ini seusai mengikuti sidang LKPJ Gubernur di Sekretariat DPR Papua, Selasa (20/7) kemarin.

Jenderal bintang dua ini menegaskan, selama TNI masih tetap ada dan menjalankan tugas kenegaraan sesuai amanah negara, serta mandat rakyat Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI, maka wilayah Indonesia akan tetap utuh.

Pangdam mengatakan insiden penembakan terhadap aparat keamanan maupun rakyat sipil di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang kerap menyebabkan banyak korban jiwa belum sampai pada kriteria makar, sehingga keamanan kawasan tersebut masih menjadi tanggungjawab POLRI, sementara TNI hanya membantu saja. “Kalau dia yang makar, beda lagi kan ada perintah dari pusat kalau dia yang di atas itu bedah, tujuannya apa kita tidak tahu, kalau tujuannya merdeka, tidak ada yang merdeka, kecuali tentara, saya (Pangdam) disuruh Presiden tinggalkan Papua, tentara pulang, polisi pulang, ya terserah saja mau merdeka atau tidak,” ungkap Pangdam yang melakukan kunjungan ke Puncak Jaya beberapa waktu lalu.

Sedangkan masalah keamanan di Puncak Jaya, mantan Asisten Operasi KASAD ini mengungkapkan, kondisi Kabupaten Puncak Jaya terutama di Distrik Tingginambut yang sering disebut-sebut sebagai basis pergerakan kelompok sipil bersenjata ini sudah berangsung aman.

Menyinggung kemungkinan tidak akan ada lagi penembakan di Puncak, Pangdam dengan nada tinggi mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan jaminan bahwa aksi kelompok bersenjata itu sudah berakhir. “Mereka ini hanya sekelompok orang, mereka inikan memegang senjata tanpa ijin, yang boleh pegang senjata di Indonesia hanya TNI dan Polri sedangkan sipil boleh memegang senjata dengan catatan mendapatkan izin,” jelasnya. Pangdam menambahkan, warga negara yang boleh memegang senjata api hanyalah mereka yang telah menggenggam surat izin, sedangkan yang tidak memegang surat izin tapi memiliki senjata api jelas akan ditangkap Polisi. “Hanya tentara, tentara pun tidak boleh membawa senjata keluar, kecuali dinas atau ada kegiatan, yang tidak berhak pegang senjata ditangkap polisi, oleh karena itu Tigginambut masih menjadi wewenang polisi, tentara hanya membantu,” tandas Pangdam. (hen)

July 20, 2010 0

HIV-AIDS Ancam Usia Produktif di Papua!

Gubernur Suebu Launching Kampanye HIV di Papua Tahun 2010

JAYAPURA-Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, mengatakan penyebaran virus HIV-AIDS di Papua sudah menyebar ke populasi masyarakat umum dan terbanyak penyebarannya di usia antara 15-49 tahun atau usia produktif.”Jumlah kasus terbanyak ditemukan pada usia 20-29 tahun sebanyak 2251 kasus yang merupakan usia kerja dan angkatan kerja. Usia ini dalam ancaman, bila tidak ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan terkoordinir dengan maksimal. HIV-AIDS sekarang jadi ancaman serius bagi Papua,”ungkap Gubernur Suebu saat launching Kampanye HIV di Papua untuk tahun 2010, di Jayapura, Senin (12/07).

Program kampanye ini didukung juga melalui program Kemitraan Australia Indonesia ( Autralia Indonesia Partnership).

Gubenur Suebu menjelaskan, jumlah pengidap HIV-AIDS di Papua saat ini 4967 kasus, diantaranya HIV 2565 kasus dan AIDS 2405 kasus. Dari jumlah tersebut 402 diantaranya sudah meninggal dunia.
Hasil survey terpadu HIV dan perilaku (STHP) yang dilaksanakan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depkes 2006 melaporkan bahwa epidemic HIV di Propinsi Papua dan Papua Barat telah memasuki populasi umum yakni menyebar ke 2,4 % populasi masyarakat umum dewasa usia 15- 49 tahun.

”Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penularan HIV di Tanah Papua jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia,” ujar Suebu.

Suebu mengajak seluruh elemen di Papua untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV-AIDS salah satunya menghindari zina dan hubungan seks di luar nikah. Dan penanganan virus ini harus melibatkan semua komponen masyarakat tanpa terkecuali.Terkait dengan pelaksanaan kampanye itu, tidak terlepas dari strategi komunikasi untuk penanggulangan HIV-AIDS, yakni kampanye multimedia yang melibatkan berbagai saluran komunikasi dan berbagai bentuk media serta menggunakan beberapa pendekatan yang saling bersinergis, yaitu komunikasi untuk perubahan perilaku, advokasi, dan penggerakan masyarakat.

Kampanye ini, mengusung tema, “Kitorang pengaruh, mari bertanggungjawab untuk HIV. Yang maknanya, HIV-AIDS adalah masalah tanggungjawab semua orang yang ada di Papua dalam hal ini berperan aktif, bertindak, dan mengambil tanggungjawab dalam penanggulangan HIV-AIDS di Papua.

Ada 4 hal yang ingin dicapai dalam kampanye ini, yakni, penundaan seks dini dan pengurangan jumlah pasangan seks, ajakan periksa atau tes HIV dan periksa infeksi menular seksual (IMS), peningkatan penggunaan kondom pada setiap kegiatan seks beresiko dan mempromosikan kondom sebagai sarana pelindung kesehatan, dan pengurangan stigma dan deskriminasi terhadap orang hidup dengan HIV-AIDS.
“Harapan kita agar kampanye ini memiliki gema luar biasa di masyarakat dan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Kita harus bisa memutuskan mata rantai penularan HIV dan ini tidak bisa ditunda lagi. Mari selamatkan generasi muda Papua dari HIV-AIDS,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPAD Provinsi Papua drh. Constan Karma menandaskan, kampanye pencegahan penyebaran HIV-AIDS di Papua dalam tahun 2010 difokuskan ke kaum lelaki. Alasannya, orang laki-laki memiliki peran dominan dalam penyebaran HIV-AIDS selama ini.

‘ ‘Perbedaan kampanye HIV-AIDS tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini

difokuskan ke para lelaki, karena lelaki yang lebih dominan dalam terjadinya hubungan seksual, sementara 90 persen penyebaran HIV-AIDS di Papua karena hubungan seks,” jelas Ketua KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) Provinsi Papua Constant Karma kepada wartawan di Jayapura, Senin (12/7) saat launching kampanye HIV-AIDS di Papua 2010.

Menurut Karma, laki-laki kategori 3 M (mobile men with money) di Papua memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan laju pertumbuhan HIV di Papua. Dan ini terjadi pada semua tingkatan, terutama mereka yang memilikin uang dan selalu berpergian ke luar rumah.

“Laki-laki 3 M ini memiliki mobile, atau sering bepergian, punya money banyak dan dominan dalam membuat keputusan melakukan hubungan seks, sehingga itu yang menjadi sasaran kampanye untuk mengurangi penyebaran HIV tahun ini,” jelas.

Acara lauching Kampanye HIV tahun 2010 yang digelar kemarin, diawali dengan doa oleh 5 wakil pemuka angama dari Kristen, Katholik, Islam, Hindu dan Bunda. Setelah itu, pementasan drama singkat tentang kondisi rentan terjadinya HIV dalam keluarga dan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan gubernur sekaligus melaunching kampanye HIV tahun 2010 yang ditandai dengan pemukulan tifa. Usai acara Launching, Gubenur menyerahkan kunci 1 unit mobil kampanye kepada Pemkab Jayawijaya yang diterima Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo. Acara ditutup dengan meninjau pameran kampanye HIV-AIDS di bagian depan gedung negara.

Acara Launcing Kampanye HIV tersebut diikuti oleh Muspida Provinsi Papua, para kepala SKPD Provinsi Papua, tokoh masyarakat dan tokoh adat, pemuka agama, tokoh perempuan, pimpinan media, LSM, dan stakeholder lainnya. (luc/nls)

July 13, 2010

Di Asmat Ditemukan 15 Kasus HIV/Aids

ASMAT [PAPOS]- Melalui pemeriksaan Vct mulai Januari hingga Novemnber tahun 2009 sebanyak 15 orang terinfeksi HIV/Aids, yakni 7 Pekerjsa Seks Komersial(PSK), 2 ibu rumah tangga, 6 masyarakat umum.

Demikian disampaikan Sekertaris KPAD Kabupaten Asmat, Dwi Ariana,SP yang ditemui Papua pos diruang kerjanya, belum lama ini. Dirinya menjelaskan untuk data 7 PSK ini diketahui setelah mereka melakukan tes VCT namun untuk masyarakat umum dan ibu rumah tangga diketahui secara tidak sengaja pada saat berobat kerumah sakit kemudian diperiksa.

“Memang untuk kita pendataan masih kurang dan rendahnya masyarakat yang melakukan VCT karena ini merupakan tes secara sukarela dan yang ditemukan ibu rumah tangga dan masyarakat umum setelah berobat kerumah sakit dan dilakukan Voluntary Conseling testing(VCT) oleh petugas rumah Sakit persiapan Tipe D Kabupaten Asmat merupakan satu-satunya tempat VCT ,“ungkapnya.

Untuk para PSK, secara jelasnya kita tidak tahu dimana mereka mengidap Hiv/Aids karena mereka ini secara terselubung datang dan pergi sehingga untuk mendata mereka sulit dan indicator untuk menilai tinggi atau rentan penyaik HIV/Aids tidak bisa kita kesulitan disini. “Inikan belum ada Perdanya untuk mengusir mereka serba salah, pernah diusir namun mereka kembali lagi, dan kita juga tidak bisa jamin dengan para PSK kita usir tidak menjamin bahwa HIV/Aids itu tidak akan ada di Asmat,” tandasnya

Sedangkan Infeksi Menular Seksual(IMS) memang banyak ditemukan, namun data pastinya saya kurang tahu betul karena kita KPAD hanya mengkoordinasikan data ini dimilik oleh Puskesmas Agats atau rumah sakit persiapan tipe D. Dirinya menjelaskan dari penyuluhan yang dilakukan beberapa waktu untuk para PSK terungkap bahwa para PSK ini untuk mendapatkan kondom susah selain susah harganya mahal.

Untuk itu KPAD dalam penyusunan anggaran akan mengkoordinasika dengan instansi terkait seperti capil, Dinas Kesehatan, RSUD , KPAD Provinsi nantinya siapa yang mendistribusikan kondom. “Jujur Saja selama ini memang kita ada kondom di KPAD tapi terbatas, untuk itu kedepan kita harus koodinasi kalau memang pengadaan kondom ini KPAD kita siap,” tandasnya.

Karena dengan cara seperti ini pihaknya bisa mencegah HIV/Aids, karena pemahaman masyarakat tentang kondom masih kurang untuk itu diminta agar masyarakat memahami bahwa kondom ini bukan hal yang tabuh tetapi mari kita melihat fungsinya yang bermanfaat untuk melindungi diri.[cr-57]

Ditulis oleh Cr-57/Papos
Sabtu, 12 Juni 2010 00:00

June 12, 2010 0

OPERASI MILITER TNI/POLRI DI PUNCAK JAYA DIPERKECIL OPERASI BIASA, KENYATAAN BERBEDA, PUNCAK JAYA MURNI DAERAH OPERASI MILITER (DOM)

Rimba SPMNews: Kami mendapat telpon langsung orang terpercaya yang berada di Mulia, Puncak Jaya bahwa pendoropan TNI/POLRI lengkap dengan alat perang dan jumlahnya lebih dari yang diberitakan oleh media serta siaran radio RRI jayapura. Pendaratan pasukan TNI/POLRI dilakukan di empat titik, yaitu; dari arah Wamena, Tolikara masuk ke Ilu, Wamena Tiom (Lani Jaya) masuk ke Melageneri, Kwiyawage, arah Puncak Papua Ilaga, Puncak Jaya Mulia. Masyarakat dari berbagai kampong yang diungsikan meminta agar pendoropan pasukan hanya dilakukan di Mulia, karena Gerilyawan Goliat Tabuni dan pasukanya berada disana, tidak ada di daerah-daerah lain. Mereka yang diungsikan mulai menghadapi berbagai macam kendala, di antaranya; stok makanan mulai berkurang, anak-anak mereka tidak bisa mengikuti kegiatan belajar-mengajar, kesehatan mulai terganggu, tidak bisa berkebun karena mereka status pengungsi di tetangga.

Masyarakat sudah trauma dengan perlakuan pasukan TNI/POLRI yang biasanya ditodong bahkan ditembak mati jika mereka tidak menunjukan atau memberi tahu tempat persembunyian Goliat Tabuni, Titus Murib dan pasukanya. Operasi seperti ini hal biasa setiap kali ada peristiwa pasti TNI/POLRI turun tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tetapi kali ini saja pengumuman operasi di umumkan berarti ini operasi besar-besaran atau operasi tumpas, karena jumlah aparat yang turun bukan sedikit jumlahnya.

Meskipun banyak kalangan yang mendesak untuk operasi militer di Puncak Jaya tidak dilakukan, namun hal itu tidak ditanggapi aparat.

Melalui telpon gengamnya orang terpercaya tersebut mengatakan bahwa “saya dengar dari Radio RRI jumlahnya hanya 1 pleton untuk operasi di Puncak Jaya saja tapi kenyataan lain, aparat lain di drop di Lani Jaya melalui Wamena, dari Wamena ke Tolikara trus mereka lanjutkan ke Ilu, lain di turunkan di PuncakPapua, Ilaga.

Kami mohon doa dari setiap pemerhati HAM di seluruh dunia karena dalam operasi langsung di kampong tingginambut telah menewaskan dua orang ibu, 3 anak-anak, serta seorang laki-laki”. Demikian katanya dengan nada sedih. Ketika kami mencoba untuk meminta nama-nama korban tersebut, ia mengatakan sulit untuk mengenali muka-muka mereka yang tertembak karena tembakan aparat mengenai bagian kepala.
Operasi ini tidak hanya dituju kepada Gerilyawan Revolusi West Papua, tetapi seperti biasanya ketika aparat TNI/POLRI melakukuan operasi tumpas bagi siapa saja yang mereka temui.

Operasi tumpas dimulai dari beberapa kampong, diantaranya Mowogoluk, Tingginambut, Erimuli dekat kota Mulia, kab. Puncak Jaya.

Kami belum mendapat kepastian dari beberapa Kabupaten karena sulitnya komunikasi.

Demikian situasi langsung sementara di Mulia-Puncak Jaya, berita selanjutnya akan kami turunkan kemudian.
Salam Revolusi.

June 10, 2010 6

40 Warga Intan Jaya Tewas

JAYAPURA [PAPOS] – Sebanyak 40 orang warga Kampung Distrik Humeo Kabupaten Intan Jaya tewas akibat terkena wabah penyakit Tropica selama 3 bulan berjalan. Mereka tewas aibat tidak adanya pengobatan dari tenaga medis dan tidak adanya stok obat-obat untuk penyakit yang diderita masyarakat tersebut.

Diduga wabah malaria tropica yang melanda warga kampung Humeo itu akibat pengaruh suhu cuaca yang sangat dingin hinga diperkirakan mencapai sekitar 15 derajat celcius, sehingga mereka tidak biaa mengatasi serangan penyakit yang diderita itu.

Anggota DPR Papua, Julius Miagoni kepada wartawan, Selasa (8/6) mengatakan, wabah malaria yang melanda 4 kampung di Distrik Humeo telah berlangsung sejak April lalu dan telah menewaskan sebanyak 40 orang.

Julius mengatakan bahwa dari keempat kampung yang terkena wabah penyakit malaria Tropica itu diantaranya kampong Maya, Kampung Mapa, Kampung Sanepa dan kampung Bilae.

Dia mengatakan kalau pemerintak daerah setempat sudah berupaya memberikan bantuan medis kepada mereka, namun karena keterbatasan stok obat dan sulitnya untuk menjangkau lokasi penduduk tidak bisa meminimalisir jumlah korban yang tewas, bahkan diperkirakan korban akan bertambah, jika tidak segera ditangani.

“ Jika tidak segera dilakukan penanganganan khusus di kampung-kampung tersebut serta perhatian terutama dari Dinas Kesehatan di Kampung tersebut, akan menambah korban lebih banyak lagi,” ujarnya.

Dia mengatakan, bahwa kondisi warga saat ini banyak yang sudah terjangkit wabah penyakit, mereka sangat membutuhkan pertolongan medis terutama obat-obatan, jika tidak maka korban akan terus bertambah.

Dia berharap kepada Pemerintah daerah (Pemda), terutama kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan dengan mengirimkan tenaga Medis, dan obat-obatan untuk membantu mereka.

Ketika ditanya awal munculnya penyakit tersebut, Julius mengatakan, muncul penyakit itu karena faktor cuaca dalam tiga bulan terakhir ini, dimana suhu sangat ekstrem yakni dingin, sehingga warga banyak yang tidak tahan. “Kondisi cuaca yang ekstrem membuat daya tahan warga lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Sudah saatnya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat segera merespon dan mengambil langka-langkah pertolongan untuk mencegah korban yang lebih banyak.

“Pemerintah harus segera merespon kondisi ini agar korban tidak bertambah,” tandasnya.[loy]

Ditulis oleh loy/Papos
Selasa, 08 Juni 2010 20:11

June 10, 2010 0

Benny : Kampung Wadapi Bukan Sarang OPM

SERUI [PAPOS]- Kampung Wadapi Distrik Angkaisera diakui sangat tertinggal pembangunan dibandingkan dengan daerah lain, bahkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sangat jauh tertinggal. Karena itu, masyarakat kampung Wadapi sangat membutuhkan sentuhan pembangunan.

‘’Kami selalu berteriak, tetapi teriakan kami tidak pernah didengar pemerintah daerah. Kami sudah capek berteriak, kami tidak tahu lagi kepada siapa mengadu. Padahal daerah kami selain transportasi laut, juga dapat dilalu transportasi darat,’’ kata Benny saat bertemu dengan anggota DPD RI Tony Tesar Rouw di balai Kampung Wadapi, belum lama ini.

Konon lagi kata Benny kampung Wadapi selalu dicap sebagai basis OPM. Padahal itu tidak benar sama sekali. Selaku warga Negara Indonesia, sama seperti daerah lainnya di Papua, Kampung Wadapi ingin diperhatikan lewat pembangunan, sehingga pertumbuhan perekonomian di daerah semakin berkembang. Karena kondisi pembangunan di Kampung Wadapi tidak tersentuh.

“Siapa yang tidak sedih kalau pembangunan ke daerah kami dibiarkan begitu saja, tanpa ada perhatian pemerintah. Kami butuh uluran tangan pemerintah, buatlah pembangunan di daerah kami, sama seperti daerah lain, pembangunan selalu diluncurkan pemerintah,” katanya.

Disamping itu, lanjut Benny kalau Kampung Wadapi yang di cap adalah pusatnya gerakan Papua Merdeka, kenapa arus keluar masuk kedaerah ini tidak terganggu. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Kampung Wadapi yang dicap sebagai basis OPM adalah tidak benar, sebaliknya kalau dikatakan Kampung Wadapi selalu menyerukan agar kampung itu selalu di bangun adalah benar.“Sebenarnya kami hanya butuh perhatian pemerintah daerah untuk membangun daerah kami, karena jika daerah kami sudah di bangun sudah jelas tingkat perekonomian di daerah ini semakin meningkat, bukan seperti saat ini,” pintahnya.

Untuk itulah, ia mengharapkan kepada pak Tony yang sudah di dengar Kampung Wadapi maju dalam Pemilukada Yapen sangat menaruh harapan memperhatikan Kampung Wadapi lewat pembangunan-pembangunan di berbagai sektor. “Saya sangat mengharapkan jika memang pak Tony terpilih nanti menjadi pemimpin di daerah ini, Kampung Wadapi harus di perhatikan lewat pembangunan, karena sudah banyak janji-janji yang ditebar di daerah ini, tetapi kenyataan kondisi Kampung Wadapi saat ini masih seperti yang dulu, tidak berubah,”terangnya.

Ditempat yang sama Sergius Paulus Wamea juga mengemukakan kalau memang Tuhan menghendaki pak Tony sebagai pemimpin di daerah ini, warga masyarakat di daerah ini sangat berpengharapan terjadi suatu perubahan dan memang benar berubah pembangunan di daerah ini. Sehingga kendati banyak janji yang sudah bergema di daerah ini, mungkin saja harus terobati dalam kepemimpinan pak Tony nanti.

“Sudah jelas Kampung Wadapi dalam Pemilu legislatif memberikan hak suara kepada pak Tony, sehingga wajar kalau kami di Kampung Wadapi berharap pak Tony mengubah pembangunan di daerah ini,” katanya. [cr-53]

Ditulis oleh Cr-53/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 9, 2010 0

Suku Moni Desak Gubernur Bertindak

JAYAPURA [PAPOS] – Aliansi Suku Wolani Moni [ASWM] Kabupaten Pania mendesak agar Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH segera mengeksekusi wilayah pertambangan liar di Degewo Kabupaten Pania.

Desakan itu disampaikan Ketua Intelektual ASWM, Thobias Baguban kepada Papua Pos, Selasa (8/6) kemarin di Abepura.

Thobias Baguban mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini di Degewo dimana banyak sekali pengusahan tanpa ijin melakukan pertambangan liar dan mengambil hasil di daerah tersebut sehingga merugikan masyarakat setempat.

Thobias Baguban menyampaikan bahwa parahnya lagi pengusaha yang tidak mempunyai ijin tersebut saat melakukan pertambangan liar dibekap oleh pihak Keamana sehingga masyarakat yang mempunyai hak wilayah tidak bisa berbuat apa-apa lantar takut ditembak.

Thobias Baguban menuturkan bahwa tindakan penambangan tersebut sangat merusak lingkungan dan sangat merugikan daerah, sehingga pemerintah provinsi harus mengatasinya segera mungkin karena pemerintah Kabupaten setempat tidak mampu berbuat apa-apa hanya sebagai penonton.

Thobias Baguban berkata, pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu,SH di beberapa media masa tertanggal 25 Mei yang lalu dimana Gubernur mengatakan bahwa segera hentikan pertambangan liar di daerah Nabire dan Paniai. Namun pernyataan Gubernur itu sampai saat ini belum dilakukan dan pertambangan liar masih terjadi sampai detik ini.

Thobias Baguban sangat pemenyayangkan kalau Gubernur hanya bicara dari media tanpa ada tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan hasil tambang didaerah tersebut.

“Meskipun Gubernur telah menyampaikan ultimatum lewat media agar penambangan liar di Pania ditutup. Namun kenyataan yang terjadi saat ini penambangan liar semakin banyak dan semuanya diback up aparat keamana, sehingga ASWM mewakili masyarakat di daerah itu berharap Gubernur segerah mengambil tindakan untuk mengeksekusi daerah tersebut agar tidak ada lagi penambangan liar,” ujar Thobias Baguban.

Thobias Baguban juga berharap kepada Kapolda Papua agar menindak anggotanya yang memback-up penambangan liar di daerah Pania khususnya di Degowo dan sekitarnya.

Bahkan Thobias Baguban meminta agar Kapolda Papua meninjau lokasi penambangan di Pania dan memeriksa setiap anggota yang terlibat memback up penambangan liar tersebut serta memberikan mereka hukuman yang setimpa dengan perbuatannya. [eka]

Ditulis oleh Eka/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 8, 2010 0

13 IRT Pengidap HIV/ AIDS Shok Berat

MERAUKE [PAPOS]-Berdasarkan data dari Komisi Penaggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Merauke, sebanyak 13 ibu rumah tangga (IRT) yang positif mengidap penyakit HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, lima diaantaranya sedang dalam keadaan hamil. Jumlah para penderita itu, terhitung dari Januari-Maret 2010. Meskipun saat ini mereka masih tinggal bersama suami dan anak-anak, namun sedang dalam keadaan shok berat lantaran tidak menduga akan menerima kenyataan hidup demikian.

Salah seorang staf KPAD Kabupaten Merauke, Pdt. Stef Labwoer yang ditemui Papua Pos di ruang kerjanya, Senin (7/6) mengungkapkan, jumlah tersebut, umumnya tinggal di Kota Merauke, tetapi ada satu dan dua yang berada di distrik dan kampung. “Kami mengetahui keberadaan dari para penderita, tetapi tidak mungkin haraus menyebutkan nama dan alamat tempat tinggal mereka. Karena itu merupakan rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Hal tersebut bertujuan agar mereka tetap bergaul sebagaimana biasa dengan masyarakat lain di lingkungan sekitar,” ungkap Stef.

Stef mengakui jika 13 IRT yang mengidap penyakit HIV/AIDS, sampai sekarang belum diketahui oleh suami mereka meskipun tinggal serumah. Mereka pun masih sungkan untuk menyampaikan kepada suami masing-masing tentang kondisi kesehatan yang sedang dihadapi sekarang. KPAD, katanya, memiliki program konselling buka status. Artinya, suatu waktu, para penderita didampingi petugas, akan menyampaikan secara transparan akan penyakit yang tengah dihadapi sekarang. “Memang membutuhkan waktu yang panjang untuk istri menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kita harus akui juga jika ketika sang istri membuka mulut, suami tentunya akan kaget dan tidak percaya. Tetapi itulah fakta dan kondisi riil yang harus diterima,” katanya.

Ditanya bagaimana jika suami meminta untuk dilayani, Stef mengungkapkan, pihaknya telah mengingatkan para IRT agar selalu menggunakan kondom. Hal itu bermaksud agar sang suami tidak tertular penyakit mematikan tersebut. Terkadang juga isteri menolak untuk melayani dengan alasan kondisi kurang fit atau sedang sakit. “Ya, memang itu salah satu cara yang dilakukan agar suami tidak ikut tertular. Sekali lagi saya katakan bahwa suatu waktu akan disampaikan secara terbuka. Kita tidak bisa serta merta langsung meminta penderita untuk membuka mulut ke suami. Semua butuh waktu dan melihat kondisi yang ada,” tandasnya.

Saat ini, jelas Stef, para penderita tetap melakukan pemeriksaan secara rutin di sejumlah VCT yang tersebar di Kota Merauke. Khusus lima IRT yang sedang dalam keadaan hamil dan tidak lama akan melahirkan, telah diingatkan agar selalu menjaga bayi dalam kandungan dan memeriksakan kesehatan secara kontinyu. Karena dengan pemeriksaan rutin dan obat-obatan yang diberikan untuk dikonsumsi, otomatis bayi dalam kandungan akan selamat dan tidak tertular penyakit HIV/AIDS. “Ya, kuncinya adalah ibu dari bayi sendiri yang harus kontrol rutin ke beberapa tempat dimaksud. Saya menjami bayi akan lahir selamat dan tidak mengidap penyakit,” kata dia. [frans]

Ditulis oleh Frans/Papos
Selasa, 08 Juni 2010 00:00

June 8, 2010 0