Tuntaskan Akar Konflik Pelanggaran HAM

ORASI : Massa yang menamakan diri AMAK saat melakukan orasi di depan Kantor Pos Abepura dalam rangka memperingati hari HAM

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dalam hal ini diwakili Gubernur Papua Barnabas Suebu, DPR Papua, MRP dituntut segera menyelesaikan akar konflik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.

TUNTUTAN terhadap pemerintah untuk menyelesaikan konflik pelanggaran HAM ini disampaikan oleh puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) ketika melakukan orasi di depan kantor Pos Abepura, Rabu (10/12) kemarin.

“Pemerintah Pusat, Gubernur, PDR Papua dan MRP harus duduk satu meja dengan masyarakat adat dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan akar konflik dalam suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan harus dibentuk sesuai dengan amat UU nomor 21 tahun 2001 tentang semangat rekonsiliasi Nasional antara rakyat Papua dan bangsa Indonesi,” ujar Zakarias Horota, Sekjen Forum Pemuda Pelajat dan Mahasiswa Papua (FPPMP) yang memimpin jalannya orasi saat ditemui wartawan ditengah-tengah aksi orasinya.

AMAK juga mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran HAM sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI tanggal 1 Mei 1963 hingga tahun 2008 yang telah melahirkan banyak kasus pelanggaran HAM ditanah Papua.

Dalam orasi yang dilakukan semala kurang lebih satu jam mulai pukul 10.15 WIT hingga pukul 11.12 WIT massa yang terdiri dari kaum laki-laki membawa beberapa poster dan satu buah spanduk yang bertuliskan tentang awal terjadinya konflik pelanggaran Ham di tanah Papua.

Dalam poster-poster yang dibawa massa antara lain bertuliskan ‘Aneksasi sejarah Papua ke Indonesia adalah sejarah pelanggaran HAM berat, Referendum solusi terbaik bagi rakyat Papua, Papua zona darurat orang asli Papua dalam bahaya militerisme, massa juga menuliskan tentang Otsus yang dianggap gagal karena tidak mampu menjawab hak-hak orang Papua.

“Otsus sama sekali tidak berguna bagi masyarakat Papua karena tidak berhasil menjawab hak-hak kami rakyat Papua, untuk itu kembalikan Otsus kami rakyat Papua tidak membutuhkan Otsus,” kata Yohanes Akwan salah satu anggota AMAK ketika melakukan orasi.

Massa juga meminta kepada pihak aparat agar segera menangkap elit-elit pilitik Papua karena menurut mereka kaum elit politok Papua seperti Tumbeanal, Thaha Al Hamid dan Forcorus yang merupakan pemimpin bangsa Papua yang telah memainkan elit politik ditanah Papua sendiri.

“Mereka-mereka ini yang harus ditangkap, karena mereka yang telah memainkan politik itu sendiri dan bukan para mahasiswa yang harus ditangkap seperti Buhtar Tabuni,” lanjut dia.

Orasi yang dipimpin Zakarias Hororta ini juga ditandai massa dengan membawa dua buah peti mayat dan gambar Theys Aluay dan Arnold AP, dimana kedua peti mati tersebut melambangkan matinya konflik pelanggaran Ham ditanah Papua yang dialami oleh Theys dan Arnold.

Ditengah-tengah melakukan orasi massa AMAK juga mendapatkan dukungan dari seorang mama-mama yang tiba-tiba datang sembari meneriakan ‘Pemer intah segera tuntaskan kasus pelanggran HAM Papua, hentikan militerisme serta mama-mama Papua tidak ingin melahirkan anak-anak yang pada akhirnya bisa dibunuh begitu saja.

Orasi yang dilangsungkan di depan kantor Pos Abepura ini meski di depan jalan umum namun tidak membuat arus lalu lintas menjadi macet serta tidak ada pengawalan khusus dari pihak aparat, aksi terus berjalan aman dan damai hingga akhirnya tepat pada pukul 11.12 WIT massa pun membubarkan diri dengan aman dan damai.

Sementara di Sentani, (lengkapnya baca di halaman 3) ribuan massa memperingati hari Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) International dengan pameran yang berisikan foto-foto tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1963 hingga sekarang dilapangan sepak bola tepatnya dibelakang makam Theys.(**)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
Kamis, 11 Desember 2008
http://papuapos.com

December 11, 2008 0

Tragedi Abe Berdarah Diperingati Dengan Orasi

JAYAPURA-Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu (7/12) memperingati Kasus Abepura berdarah yang terjadi 7 Desember 2000,

Peringatan yang berlangsung di lingkaran Abepura yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.15 WIT, diisi dengan orasi serta penyalaan obar yang dilakukan oleh 8 orang. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, pada intinya mereka menyayangkan belum adanya keadilan terhadap para korban tragedi 8 tahun yang lalu.

Sementara itu pnanggungjawab kegiatan Penehas lokbere dalam orasinya menyatakan, dalam dalam putusan sidang di Makassar (8-9) 2005, majelis hakim mengabaikan hal-hal subtansial dalam upaya penegakan keadilan dan tidak mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kesempatan itu massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan 4 poin pernyataan sikap yaitu pertama mendesak DPRP bersama Gubernur segera membuat Perdasus tentang hak reparasi dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM di Tanah Papua. Kedua segera membentuk pengadilan HAM di Papua.

Ketiga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuntutan kepada perwakilan Komnas HAM di Papua dan Keempat mendesak DPRP dan MRP untuk mendorong sebuah evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua, menolak pasukan organik dan non organik serta rasionalisasi jumlah Aparat organic (TNI/Polri) di tanah Papua.

Setelah membacakan pernyatakan sikapnya, sekitar pukul 18.15 WIT, massa meninggalkan lingkaran Abepura. (cr-153).

December 9, 2008 0

Mahasiswa dan Pemuda Papua Merasa Terancam

Nasional 6 .Dec.2008 22:01

Jakarta – Para mahasiswa Papua yang sedang menimba ilmu di Bali, Jawa, Jakarta, dan Bandung merasakan dirinya tidak aman. Setiap hari selalu ada tekanan dan intimidasi dilakukan oleh pihak aparat keamanan terhadap para mahasiswa dan pemuda Papua..

Peristiwa penangkapan salah seorang aktifis di Papua, Otinus Tabuni 9 Agustus, disusul kemudian panangkapan terhadap 16 aktivis mahasiswa dan pemuda Papua di Jayapura pada 20 Oktober 2008. Kasus terakhir, penangkapan Buktar Tabuni oleh aparat Polda Papua, 1 Desember.

“Semua tindakan itu menunjukan pola kekerasan masih dilakukan dalam mengakhiri konflik vertical antara rakyat Papua versus pemerintah Ri,” ujar Juru Bicara KANRPB. Wens Deowai kepada Opiniindonesia.com usai konprensi pers dan deklrasi “Tanah Papua: Zona Darurat” di TIM Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut pengakuan mahsiswa Papua yang kuliah di Universitas Udayana ini, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparta kemanan terhadap mahasiswa dan pemuda Papua, menunjukan represi dan intimidasi serta terror terus berlangsung, terutama pasca deklarasi Internasional Parliamentarians for West Papua di London Inggris.

“Pola lama model Orde Baru diperlihatkan kembali oleh regime SBY-JK untuk mengamankan posisi politik mereka sambil mengorbankan rakyat Papua Barat,” tandas Wens Deowai.

Tindakan represi dan intimidasi dirasakan oleh para pemuda dan mahasiswa, baik yang ada di Papua maupun di Jawa dan Bali. Intimidasi dilakukan oleh pihak-pihak aparat keamanan, setelah para pemuda dan mahasisa Papua melakukan aksi pada 15 â€“ 17 OKtober 2008 lalu. “Perlakuan intimidasi, represif dan terur kami rasakan di setiap kota tempat kami kuliah,” ujar Wens Edowai.

“Kami juga merasakan tindakan refresir terjadi pada teman-teman di Bandung, mahasiswa asal papua selalu diawasi dan diikuti oleh aparat keamanan,” ujar Heni Lani, mahasiswa yang kuliah di Bandung.

“Pasca reformasi 1998 penguatan demokrasi tidak terjadi dengan sempurna sehingga Pemerintah RI kembali pada pola-pola fasisme negera seperti yang dilakukan para zaman Orde Baru,” tandas Wens Edowai. (yn)

—
E-mail: papuandiary@gmail.com
Blogs : http://papuandiary.blogspot.com/
———————-
http://www.youtube.com/papuandiary
http://picasaweb.google.com/papuandiary/

December 6, 2008 0

Di Paniai, 23 Orang Meninggal Akibat Penyakit Aneh – Bermula dari Gigitan Kelabang

JAYAPURA- Jika di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya dikabarkan warga setempat terkena penyakit aneh ( Cepos 06/11), Penyakit aneh juga terjadi di Distrik Biantoga, Kabupaten Paniai. Dimana sejak 28 Mei sampai 4 Juni 2008, setidaknya 23 orang dilaporkan meninggal dunia setelah mengidap penyakit yang belum diketahui jenisnya itu.

Ketua Hubungan Masyarakat Pelajar Mahasiswa Moni Kabupaten Paniai di Jayapura, Thobias Bagubao mengatakan, dirinya baru kembali dari Distrik Biantoga dan melihat langsung wabah penyakit yang menyerang masyarakat tersebut.
“Saya baru turun dari Distrik Biantoga, dan saya prihatin sekali dengan apa yang dirasakan masyarakat di sana,” ujarnya saat bertandang ke Kantor Redaksi Cenderawasih Pos, Kamis, (6/11).

Diungkapkan, wabah penyakit anet itu kali pertama tejadi pada Mei 2008 lalu. Yang ciri- cirinya, hanya karena gigitan kelaban (Kaki seribu atau lilitan), kemudian mulai terjadi pembengkakan kulit karena racun kelaban tersebut, yang akhirnya menyebabkan korbannya meninggal dalam waktu singkat.

Dikatakannya, sampai saat ini masih terdapat 60 orang yang dirawat di rumahnya masing-masing. Karena tidak ada obat dan penanganan medis, warga mengobati penyakit itu dengan menggunakan ramuan tradisional seadanya, dengan cara kulit korban diiris kemudian dikeluarkan racunnya.

Meski sudah dilakukan dnegan cara demikian, namun si penderita tidak sembuh, malah tetap terbaring dengan sakitnya, yang pada akhirnya meninggal dunia akibat luka yang diiris dan tidak sembuh itu.
Dikatakan, permasalahan tersebut telah melaporkan ke Pemerintah Kabupaten Paniai dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, namun menurut Thobias, laporan itu tidak ditanggapi serius.

“Masyarakat mau berobat tapi tidak punya uang. Mau dapat uang dari mana sementara kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Kaum intelektual disana juga hanya berdiam diri saja dan sibuk mengurusi partai politiknya saja,” katanya.

Dengan adanya permasalahan itu, dirinya mengharapkan supaya Pemerintah Kabupaten Paniai dapat menyikapinya dengan serius. Pasalnya jika dibiarkan saja, maka korban akan berjatuhan terus, dan lama kelamaan akan terjadi konflik di wilayah tersebut.

“ Kami sangat heran dengan sikap pemerintah, katanya era Otsus, masyarakat akan lebih diuperhatikan, tapi kenyataannya Otsus bukan mensejahterakan masyarakat melainkan masyarakat tetap hidup dalam penderitaan,” jelasnya.(nls).

November 7, 2008 0

Tolak Militerisme di Papua – Puluhan Massa Datangi DPRP

JAYAPURA-Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua menggelar aksi demo di DPR Papua, Senin (3/11) kemarin. Aspirasi yang diusung adalah menolak kehadiran militer di Papua, karena dianggap hanya membuat rakyat Papua tak tenang.

Para pendemo itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 11.35 WIT setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Imbi. Mereka terdiri dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tak seperti biasanya, mereka hanya datang dengan membawa satu spanduk yang bertuliskan Stop Praktek Militerisme di Papua, Buka Ruang Demokrasi di Papua. Selain itu tak ada lagi pamflet lain atau sejenisnya.

Setibanya di Gedung DPRP, massa yang dipimpin Jeffri Tabuni dan Bukctar Tabuni itu, berlarian mengitari air mancur yang ada di tengah halaman Gedung DPRP sembari berteriak – teriak histeris, lalu berjajar sembari membentangkan spanduknya. Mereka lalu berdoa dan selanjutnya berorasi.

Dalam orasinya, mereka meminta DPRP untuk membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Khususnya terkait dengan sikap TNI/Polri yang menyikapi aksi mereka pada aksinya tanggal 20 Oktober lalu.
Selain itu, kedatangan sejumlah pasukan TNI pekan lalu ke Jayapura rupanya membuat mereka bertanya – tanya, sehingga mereka ingin menanyakan langsung kepada dewan apakah itu memang kebijakan daerah atau bukan. “Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kepada DPRP tentang kedatangan militer yang semakin hari semakin tak terbatas,” kata Jeffri.

Untuk itu, ia meminta DPRP agar segera membuka ruang demokrasi dan hak berekspresi atau hak menyampaikan aspirasi bagi rakyat Papua. “Sekarang ini kami datang sedikit karena tanggal 16 Oktober lalu di blok oleh aparat TNI/Polri,” katanya.

Kata Jeffri, kedatangan militer di Papua tidak membuat rakyat Papua tenang sebaliknya mereka bertanya-tanya resah. “Karena itu kami menyatakan menolak aparat militer masuk ke Papua,” koarnya. Untuk itu juga, pihaknya menyerukan untuk melawan praktik militerisme di Papua dan Papua. “Kenapa ada drop militer di Papua, itu hanya mengusik ketenangan masyarakat Papua,” katanya.

Begitu juga dengan Buktar, ia menanyakan kehadiran militer di Papua. “Kenapa bawa militer, apakah di Papua ada perang,” teriaknya. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan bahwa Papua adalah zona damai, bukan zona militer. Ia lalu berteriak “Militer,” dan dijawab oleh massa “No,” begitu berulang – ulang. Tak lama setelah itu, mereka lalu mengheningkan cipta selama 3 menit.

Bergantian mereka berorasi, mereka juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kedatangan aparat militer ke Papua. Mereka juga mengatakan bahwa kalau militer tidak keluar dari Papua sosialisikan dan pulang ke daerah masing-masing. Entah apa maksudnya. Mereka juga mengatakan bahwa sikap represif aparat TNI/Polri pada 16/10 lalu sehingga massa yang hendak demo ke Kota Jayapura menjadi terhambat.

Massa sempat kesal juga karena cukup lama menunggu anggota DPRP belum juga menemui mereka, meski tak lama kemudian mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM yang di dampingi Ketua Komisi B Paulus Sumino, Sekretaris Komisi A Yanni, SE, Ketua Komisi C Yan Ayomi dan Miriam Ambolon.

Di depan anggota DPRP itu, Buktar bertanya apakah kehadiran militer di Papua telah disahkan oleh DPRP. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu yang namanya tentara tugasnya adalah menjaga wilayah teritorial. “Tetapi kok militer begitu banyak yang masuk ke Papua ini sangat meresahkan,” katanya.

Menanggapi hal itu, John Ibo juga mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya tidak menyukai tindakan kekerasan. Ia mengatakan kedatangan militer ke Papua mungkin karena tugas karena kondisi daerah. Karena itu agar rakyat tidak penasaran dan bertanya – tanya maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk duduk bersama dan bicara dari hati – hati dan mengungkap segala ganjelan di hati rakyat Papua.

“Saya akan mengupakayakan kita membuka forum untuk berbicara dari hati ke hati tentang masalah ini khususnya tentang pasukan militer yang ada di Papua,” katanya. Hanya saja, kapan forum itu dilaksanakan, John Ibo tak bisa menentukan kepastiannya sebab semua sangat tergantung dari waktu yang dimiliki oleh Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kapolda Papua. “Sebab mereka ini sangat sibuk, jadi kita nanti menyesuaikan dengan waktu mereka,” ujarnya.

Meski begitu, seusai aksi demo kemarin, John Ibo langsung memerintahkan stafnya untuk menyusun surat undangan kepada petinggi militer dan polisi di Papua.

Kendati sempat tawar – menawar dengan kepastian dilaksanakannya forum terbuka itu, akhrnya Buktar Tabuni dan setuju juga. Tak lama setelah itu tanpa membacakan pernyataan sikapnya, ia langsung menyerahkan pernyataan sikap itu kepada John Ibo. Hal ini juga tak biasanya sebab biasanya pernyataan sikap itu dibacakan dulu sebelum kemudian di serahkan.

Kendati begitu, informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, isi pernyataan sikap itu terdiri dari 6 point yang isinya sebagai berikut : 1, meminta dihentikannya penangkapan dan represitas TNI/Pori terhadap aksi – aksi damai rakyat Papua Barat. 2, Hentikan intervensi TNI/Polri dalam lingkungan kampus, 3, Segera lakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan pelaku pemukulan terhadap Buktar CS tanggal 20 Oktober lalu. 4, hentikan proses hukum terhadap ketua DAP, Forkorus Yaboisembut serta pengurus DAP yang lainnya demi hukum, HAM dan demokrasi. Point ke- .5 Segera tarik kembali pendropan ribuan pasukan TNI organik dan non organik dari Papua dan terakhir atau ke-6 meminta intervensi internasional dalam hal ini pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian masalah Papua.

Usai menyerahkan pernyataan sikap yang tembusannya tertulis ke Presiden RI itu, Buktar Tabuni langsung menyalami para anggota dewan dan memeluk John Ibo selanjutnya aksi demo yang berlangsung damai itu bubar.(ta)

CEPOS

November 5, 2008 0

Massa Nyaris Bentrok, Tuding DPRP Sahkan Militer Masuk Papua

Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.

MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.

Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…

Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.

Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.

Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.

Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.

’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.

Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com

November 4, 2008 0

Polda Kirim Penyidik Ke Wamena

WAMENA (PAPOS) – Pasca bentrok antara oknum TNI dan oknum Polri, situasi kota Wamena dan sekitarnya aman dan kondusif ditandai aktifitas warga masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa.
Hal ini sesuai komitmen TNI dan Polri sama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan terkendali seperti dijelaskan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto menegaskan kepada wartawan di Wamena bahwa akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Untuk oknum anggota Polri dan TNI yang terlibat, tetap akan menjalani proses hingga ke pengadilan, dan ini telah mejadi komitmen bersama kami“ tegas Ekadanto.

Akibat bentrok pada Sabtu (1/11) dini hari itu , salah satu anggota TNI Prada Lamek, mengalami luka tembak di bagian pantat kini sedang menjalani perawatan secara intensif dan sudah mulai berangsur-angsur sembuh.

Satu anggota TNI hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencaharian. Anggota Brimob Brigpol Erik Alfons mengalami luka pada bagian belakang kepala, siku tangan kiri dan pinggang bagian belakang, Briptu Jusman mengalami luka di tangan kiri.

Sementara itu, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw melalui Plh AKBP Bonar Sitinjak SH mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya mengirim 6 penyidik dibac-up POM ke Wamena.

Selain itu pihaknya kata Bonar juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dari personil Brimob.” Enam penyidik yang dikirimkan diantaranya 3 perwira,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11) kemarin di Mapolda Papua.

Keberangkatan enam penyidik ini nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya. Bahkan, enam penyidik Dit Reskrim bersama penyidik Polres Jayawijaya akan bergabung dengan POM TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih.

Disinggung hal apa saja yang ditanyakan kepada 8 saksi, Bonar menjelaskan, sekitar kejadian tersebut tentunya. ” Pertanyaan sifatnya tidak jauh kaitaannya dengan bentrok di Wamena,” jelasnya.(iwan/feri)

Ditulis Oleh: Iwan/Feri/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com

November 4, 2008 0

Stop Praktek Militer ke Papua

JAYAPURA (PAPOS) – Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Peduli HAM Papua (KPHP), Senin (3/11) kemarin, melakukan aksi demo di gedung DPRP mempersoalkan pengiriman aparat TNI ke Papua.
Pertanyaan itu disampaikan koordinator aksi demo Buchtar Tabuni dalam orasinya, sekaligus mendesak DPR Papua memfasilitasi pertemuan mereka dengan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. Kehadiran pasukan TNI melalui pengiriman secara besar-besaran ke ranah Papua kata Buthar Tabuni dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kampung-kampung.

Kendati diterpa mentari yang cukup menyengat serta mendapat pengawalan dari petugas kepolisian, tetapi semangat massa untuk menyampaikan aspirasinya tidak surut.

Massa secara bergantian menyampaikan orasinya sambil menunggu kehadiran anggota DPRP untuk menerima aspirasi mereka. Dalam melakukan aksi demo kali ini sedikit beda bila dibandingkan aksi-aksi demo yang dilakukan massa sebelumnya ke DPRP.

Yakni massa selalu membawa spanduk ukuran besar dan pamplet ukuran kecil dari karton disertai dengan kritikan, namun kali ini massa hanya membawa satu spanduk ukuran 1 meter kali 3 meter dengan bertuliskan ‘Stop Praktek Militer, Buka Ruang Demokrasi bagi Papua,’’.

Ditengah sengatan sinar mentari siang massa nyaris tegang, karena setelah ditunggu 30 menit tak seorangpun anggota DPRP yang bersedia turun menemui massa dipelataran parkir DPRP.

Tak pelak saat orasi, massa diminta berdiri untuk bersiap-siap mendobrak dan masuk ke kantor DPRP yang saat itu pintu utama masuk mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

Selain itu massa juga melampiaskan kekecewaanya telah memilih anggota DPRP, bahkan massa mengancam untuk memboikot pemilu 2009 mendatang.’’Saya minta semua massa tenang jangan mudah terpengaruh oleh hasutan yang tidak bertanggungjawab, sebagai kaum intelektual, kita datang untuk menyampaikan aspirasi bukan membuat keributan, karena itu pak Polisi, orang-orang yang berada diluar massa agar disuruh pulang untuk menghindari-hal-hal yang tidak diinginkan,’’ kata salah seorang massa dalam orasinya.(bela)

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008

November 4, 2008 0

Australia Warning Warganya Berkunjung ke Indonesia

SYDNEY (PAPOS) -Australia mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia pada saat makin dekatnya waktu pelaksanaan hukuman mati terpidana Bom Bali I, Amrozi dan kawan-kawan (dkk). “Kami menganjurkan agar warga Australia mempertimbangkan kembali keinginan mereka mengadakan perjalanan ke Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith dalam wawancaranya dengan televisi Nine Network yang ditangkap di Indonesia, tadi malam . “Kami juga mengarahkan ke mereka (warga Australia) agar menjauh dari lokasi yang dijadikan sebagai target serangan teroris pada masa lalu apabila mereka tetap melakukan perjalanan ke Bali atau Indonesia,” tambah Stephen Smith.

Peringatan itu dikeluarkan Australia mengingat makin dekatnya pelaksanaan hukuman mati Amrozi dkk atas keterlibatannya dalam kasus bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.

Sementara pemerintah provinsi Bali juga telah memperketat pengamanan di sejumlah kedutaan besar, lokasi yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, pusat perbelanjaan serta pelabuhan menjelang eksekusi Amrozi dkk.

Jumlah aparat polisi tambahan yang telah dikerahkan ke jalan-jalan di Bali mencapai hingga 3.500 personil. Serangan bom Bali pertama ditargetkan ke beberapa tempat hiburan malam yang dipadati oleh sejumlah turis Barat. Serangan itu menewaskan lebih dari 160 turis asing termasuk diantaranya 88 warga Australia.(nas/detikcom)

Ditulis Oleh: Dtc/Papos
Senin, 03 November 2008
http://papuapos.com

November 3, 2008 0

Polisi Simpan Kartu AS di Balik Kasus Wamena

JAYAPURA (PAPOS) —Polda Papua sebagai penyidik sepertinya masih menyimpan kartu as dibalik tewasnya Opinus Tabuni di ujung timah panas (38) dalam kasus pengibaran Bintang Kejora 9 Agustus 2008 lalu di Wamena. Namun senjata as itu masih disimpan Polisi demi untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.“ Kami masih terus menyelidiki kasus penembakan Wamena, karena perlu mempertajam dengan meminta keterangan saksi serta mengumpulkan alat bukti pendukung,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Drs Agus Rianto saat dihubungi Papua Pos, Selasa (28/10)kemarin.

Polisi terus bekerja keras mengungkap kasus penembakan di Wamena itu, tapi dalam penggungkapan kasus ini Polisi tidak gegabah, serta tetap menganut azas praduga tak besalah.

“Setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan kami lakukan secara teliti dan detail, bahkan olah TKP kami lakukan berkali-kali,” terangnya.

Disinggung mengapa belum bersedia membeberkan dan menggungkapkan identitas pelaku atau dari kesatuan mana, Kabid Humas kembali menandaskan, Polisi tidak mau terjebak di luar koridor hukum.

“ Kami sangat hati-hati dalam penanganan kasus ini, soalnya menyangkut nyawa seseorang yang nantinya akan bertanggung jawab atas nyawa yang hilang,” imbuhnya.

Kasus penembakan Wamena tejadi tepat dengan moment peringatan hari internasional bangsa Pribumi sedunia, Polisi sudah memeriksa puluhan orang saksi baik warga sipil maupun anggota Polres Jayawijaya yang saat itu bertugas.

Pemeriksaan proyektil peluru melalui uji balistik atas serpihan peluru yang bersarang di tubuh Opinus Tabuni sudah dilakukan. Hasil menunjukkan, kalau peluru yang ditembakan dari senjata Kaliber 9.

Dan senjata ini selain harganya cukup mahal, yang menggunakan kaliber 9 adalah orang-orang khusus yang berasal dari satuan-satuan tertentu pula.“Memang Polisi ada yang menggunakan senjata Kaliber 9, akan tetapi hanya di tingkat Mabes Polri saja,”imbuh Agus Rianto.(feri)

Ditulis Oleh: Feri/Papos
Rabu, 29 Oktober 2008

October 29, 2008 0