Terorisme – Page 49 – Papua Merdeka News

by Administrator
Monday, 30 August 2004
Pemerintah Negara Acheh (PNA) mengutuk dengan sangat keras kebiadaban pemerintah kolonial Indonesia atas pembuangan empat perunding damai beserta 70 tahanan lainnya ke penjara di Pulau Jawa kemarin. Penangkapan para perunding damai adalah salah satu dari tindakan-tindakan Jakarta untuk menggagalkan perundingan damai di Tokyo dalam tahun 2002 yang lalu
PEMERINTAH NEGARA ACHEH (PNA)
KANTOR PERDANA MENTERI
P.O.BOX 130, S-145 01 NORSBORG, SWEDEN
TEL : +46 8 531 83833 FAX: +46 8 531 91275

26 Agustus 2004

MONYET LIHAT MONYET BIKIN

Pemerintah Negara Acheh (PNA) mengutuk dengan sangat keras kebiadaban pemerintah kolonial Indonesia atas pembuangan empat perunding damai beserta 70 tahanan lainnya ke penjara di Pulau Jawa kemarin. Penangkapan para perunding damai adalah salah satu dari tindakan-tindakan Jakarta untuk menggagalkan perundingan damai di Tokyo dalam tahun 2002 yang lalu. Pembuangan para perunding dan tahanan lainnya merupakan satu pengkhianatan terhadap Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum-hukum humaniter internasional.

Sebagian perunding damai akan ditempatkan di penjara Sukamiskin, penjara di mana Soekarno pernah ditahan oleh penjajah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Indonesia tidak segan-segan menjiplak seluruh kekejian yang pernah dilakukan oleh Belanda untuk menundukkan perjuangan rakyat Acheh.

Pemerintah Negara Acheh menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga tahanan yang diasingkan ke pulau Jawa, yang terdahulu dan yang sekarang ini, terlebih-lebih lagi karena ramai diantara mereka yang sakit keras akibat pemukulan dan kondisi penjara yang sangat buruk. Para tawanan hanya mendapat rawatan dokter yang disediakan oleh keluarga masing-masing yang dibenarkan masuk penjara setelah membayar sogokan yang mahal. Kini mereka telah dibuang jauh dari Acheh, maka keluarga mereka sudah pasti tidak dapat membantu lagi. Ini kembali menjadi bukti, bahwa pemerintah kolonial Indonesia hanya bermaksud untuk menindas dan menghancurkan martabat rakyat Acheh.

Semakin kuat penindasan akan semakin kokoh perlawanan kita memerdekakan bangsa Acheh dari penindasan dan kezaliman.

Stockholm, Sweden

Pemerintah Negara Acheh di Pengasingan

Malik Mahmud
Perdana Menteri

Last Updated ( Monday, 30 August 2004 )

Manokwari– Dalam waktu BP Indonesia yang bergerak dalam bidang gas alam cair (LNG) merencanakan akan mulai membangun konstruksi kilang LNG Tangguh di Desa Tanah Merah, Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari.

Dalam pembangunan kilang di kawasan desa Tanah Merah tersebut BP Indonesia harus memindahkan penduduk desa. Dan hal itu sudah melalui persetujuan dewan adat Tanah Merah.

Menurut manajer Humas BP Indonesia, Erwin Maryoto di Tanah Merah kepada sejumlah wartawan yang ikut dalam rombongan BP melakukan monitoring beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, pembangunan kilang LNG Tangguh tersebut atas pertimbangan teknis bukan politis.

Dikatakan Erwin, selain dari hasil penelitian yang akurat, pembangunan kilang LNG tahungguh di lokasi Tanah Merah juga sudah mendapat persetujuan penduduk setempat selaku pemilik tanah adat dan hak ulayat.

Menurutnya, BP Indonesia akan memfasilitasi dan mengganti guri hak masyarakat setempat seluas 3.266 hektar, disamping masayarakat tersebut juga akan di pindahkan ke lokasi yang lain yang dilengkapi dengan perumahan, kelistrikan, air bersih dan fasilitas umum.

” BP Indonesia sudah membayar ganti rugi tanah dan tanaman milik masyarakat Tanah Merah, sedangkan untuk Desa Saengga perumahan warga setempat akan direnovasi,” ujarnya.

Erwin juga menambahkan, bahwa penduduk Desa Tanah Merah yang akan dipindahkan itu menurut rencana 76 KK tetapi kemudian bertambah menjadi 125 KK. Melihat perubahan tersebut pihak BP Indonesia masih harus mensahkan dokumen Amdal yang dijukan dan akan disahkan oleh pemerintah pusat pada awal Juli 2002.

Dikemukakannya, salah satu keberhasilan BP Indonesia di ukur dari keberhasilan perusahaan ini memenuhi komitmennya untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar kilang LNG kearah hidup yang lebih layak melalui pembinaan kepada masyarakat.

Lanjut Erwin, bila kedepan LNG Tangguh sudah operasi dan ternyata pola hidup masyarakat semakin terpuruk itu menandakan BP Indonesia gagal dalam membangun sosial ekonomi rakyat. Dirinya mengharapakan penilaian masyarakat yang merasa tidak merata dalam pembangunan yang dulu pernah terjadi di LNG Bontang Kalimantan Timur.

Diupayakan permasalahan seperti itu tidak terjadi lagi pada LNG Tangguh di Papua ini. Sekretaris Desa Tanah Merah, Paulus Siwana, menilai kehadiran BP Indonesia di kawasan Teluk Bintuni disambut baik dan menurutnya mendapatkan nilai positif karena bisa membawa masyarakat menuju peningkatan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.

Menurut Paulus, dari dulu dan sampai saat ini Pemerintah daerah kabupaten Manokwari kurang memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, untuk itu dirinya sebagai sekretaris desa Tanah Merah melihat dengan masuknya BP Indonesia kesulitan tersebut bisa diatasi.

“Sampai saat ini Desa Tanah Merah tidak miliki Puskesmas dan terpaksa masyarakat yang membutuhkan pengobatan harus dievakuasi di Babo, itupun kalau ada transportasi kalau tidak,” papar Paulus.

Bantuaan yang cukup dirasakan beberapa desa sejak masuknya BP Indonesia banyak kesulitan masyarakat bisa teratasi terutama masalah kesehatan selain desa yang berdekatan dengan Base Camp perusahaan ini, desa-desa yang lokasinya jauh dari Base Camp pun dilayani dengan cara menurunkan secara langsung petugas kesehatan perusahaan lapangan. (Frangky Pelle)

Source: http://www.papuapost.com/Berita%20Utama/2-02-004.htm