Banyak orang persoalkan tentang adanya banyak pemekaran DOB (Daerah Otonomi Baru) dan pemekaran pangkalan militer di West Papua tahun ini. Menurut saya ini hal biasa dimana pun di dunia, khusus daerah koloni yang masih dikuasai oleh kekuatan kolonial.
Dalam beberapa tulisan saya tahun 2020, saya sudah bicara hal ini. Saya katakan, tahun 2021 kekuasaan Indonesia secara dejure (Otsus) akan berakhir. Maka, mulai 1 Januari 2022 Papua menjadi daerah tak berpemerintahan sendiri, dan tahun 2022 adalah “TAHUN PEREBUTAN”, antara Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan Pemerintah Republik Indonesia (NKRI).
Proses Otsus 2021, pemekaran DOB dan pangkalan militer tahun ini terjadi dalam rangka perebutan Papua oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dalam waktu yang sama, bangsa Papua bentuk UUDS, deklarasi Pemerintah Sementara Republik West Papua (ULMWP), dan deklarasi Green State Vision sebagai Visi negara —— Pemerintah Sementara sedang konsolidasi dan Mobilisasi dalam negeri maupun juga di luar negeri. Sayap militer West Papua melalui TPNPB juga terus bergerak di beberapa daerah di West Papua.
Maka menurut saya, perebutan yang dilakukan oleh dua pemerintahan ini adalah soal biasa di seluruh dunia. Dalam posisi ini diperlukan intervensi PBB untuk selesaikan konflik, sesuai mekanisme yang berlaku. Karena PBB adalah finalti akhir dalam perlawanan dua pemerintahan ini. Paling penting adalah orang asli Papua bersatu dan bergerak bersama dan serentak.
Hanya dengan persatuan gunung besar apapun bisa dirubuhkan. —— FOTO: Contoh kasus, dalam aksi demonstrasi damai berskala besar Wilayah Lapago yang terjadi di Wamena (5/04) itu, kita bisa lihat dimana ditengah ribuan massa yang turun menyampaikan aspirasi itu, aspirasi yang disampaikan diterima oleh (dua pihak Pemerintah) yaitu: (1). Aspirasi diterima oleh perwakilan Pemerintahan Sementara ULMWP mewakili Pemerintahan Negara West Papua, (2). Aspirasi diterima oleh DPRD Jayawijaya mewakili P
West Papua terletak di bagian barat pulau New Guinea, dikenal dengan keanekaragaman hayati yang kaya dan warisan budaya yang unik. Wilayah ini adalah rumah bagi beberapa ekosistem paling beragam di dunia, termasuk hutan hujan tropis, rawa mangrove, dan terumbu karang. Pulau New Guinea sendiri dianggap sebagai pusat ekologi kritis, karena itu adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan harb tingkat tinggi spesies endemism.
Mendapatkan kemerdekaan dapat memiliki implikasi lingkungan yang signifikan untuk West Papua, terutama dalam hal konservasi keanekaragaman hayati dan pelestarian hotspot keanekaragaman hayati. Dengan kendali atas sumber daya dan tata kelolanya sendiri, Pemerintah Provinsi Papua dapat menerapkan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan melindungi ekosistem dan warisan budaya di kawasan.
Salah satu fitur utama dari Green State Vision dari Pemerintah Sementara West Papua adalah untuk mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan konservasi lingkungan. Visi ini mencakup komitmen untuk melindungi hotspot keanekaragaman hayati, mempromosikan ekowisata, dan mendukung masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam mereka. Dengan memprioritaskan upaya konservasi, West Papua berpotensi menjadi pemimpin global dalam perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.
Beberapa studi kasus dan penelitian ilmiah telah menyoroti pentingnya Pulau New Guinea sebagai hotspot keanekaragaman hayati. Pulau ini adalah rumah bagi beragam flora dan fauna, dengan proporsi spesies tinggi yang ditemukan hanya di wilayah ini. Sebagai contoh, pulau ini dikenal dengan unggas surga yang unik, yang merupakan simbol ikon dari keanekaragaman hayati pulau.
Selain kekayaan ekologi, New Guinea juga membanggakan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan banyak masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tanah dan sumber dayanya. Dengan mendukung hak dan otonomi masyarakat ini, Pemerintah Pengawasan Papua Barat dapat memperkuat upaya konservasi dan meningkatkan praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, kemerdekaan West Papua memiliki potensi yang begitu menguntungkan bagi lingkungan alam yang positif untuk kawasan dan planet Bumi secara keseluruhan. Dengan mengadopsi Visi Negara Hijau yang memprioritaskan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, West Papua dapat memainkan peran penting dalam upaya global untuk memerangi perubahan iklim dan melindungi warisan alami dunia. Dengan implementasi strategi konservasi yang ditargetkan dan dukungan untuk masyarakat adat, West Papua bisa muncul sebagai contoh yang bersinar tentang bagaimana perlindungan lingkungan dapat berjalan tangan dengan perkembangan sosial dan ekonomi.
Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri menyatakan pihaknya membuka ruang bagi siapapun yang ingin bernegosiasi dengan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Merthens. Hal itu dinyatakan Fakhiri di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (17/6/2023). “Kami selalu menyiapkan ruang untuk bernegosiasi. Bagi siapapun yang merasa mampu berkomunikasi, aparat keamanan akan memberikan jaminan untuk silahkan berkomunikasi. Tapi [kami] juga mempunyai batas waktu,” kata Fakhiri.
Menurut Fakhiri, saat ini tim gabungan memusatkan pencarian pilot Susi Air itu di sekitar wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. “Kami sudah mengambil langkah, mulai dari tahap awal sampai dengan terakhir. Saya juga sudah bertemu dengan semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bernegosiasi dengan kelompok Egianus Kogoya,” ujarnya.
Saat ditanya soal tenggat waktu yang dinyatakan dalam video tentang kondisi terakhir pilot Susi Air, Fakhiri menyampaikan itu akan dipertimbangkan secara cermat dan teliti dalam pengambilan langkah penegakan hukum. “Kami tidak mau nanti dampak yang kami lakukan berakibat fatal bagi pilot. Kami sudah memetakan posisi pilot serta akan membuat rapat khusus guna mengambil langkah cepat di sisa waktu yang ada ini,” katanya.
Operasi penyelamatan pilot Susi Air dijalankan TNI/Polri setelah kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB yang dipimpin Egianus Kogoya menyandera pilot pesawat Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Mahrten di Kabupaten Nduga pada 7 Februari 2023. Penyanderaan itu terjadi setelah Philip Mark Mahrtens mendaratkan pesawat pilatus milik maskapai Susi Air di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga. Kelompok Egianus Kogoya juga membakar pesawat yang diterbangkan Mahrtens.
Fakhiri menegaskan pihak masyarakat ataupun pemerintah yang terlibat aktif membantu kelompok Egianus Kogoya akan berhadapan dengan proses hukum. “Saya tidak akan main-main lagi. Saya sudah memberi peringatan, tapi mereka selalu main-main dengan itu. Jika ada yang memberikan uang kepada TPNPB dan memenuhi unsur [perbuatan pidana, mereka] akan ditindak,” tegasnya. (*)
JAYAPURA – Presiden United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) alias presiden Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat Benny Wenda menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua mendukung keanggotaan penuh di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG).
“Kami berada di momen bersejarah bagi rakyat West Papua. Pada KTT para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) mendatang, kami sangat yakin bahwa negara-negara Melanesia akan memutuskan untuk menerima ULMWP sebagai anggota penuh grup. Atas nama ULMWP, saya menyerukan kepada semua orang West Papua, baik di pengasingan, di balik jeruji besi penjara, di semak-semak hutan atau rimba, atau di kamp pengungsian, untuk mendukung aplikasi kami dan berdoa untuk keberhasilannya,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis, (8/6) kemarin.
Dikatakan, pada pertemuan Minggu 4 Juni lalu di Jayapura, sayap eksekutif, yudikatif, dan legislatif ULMWP bersama-sama meluncurkan kampanye untuk keanggotaan penuh MSG.
“Saya menyambut dukungan mereka: dengan ketiga cabang ULMWP berbicara, seluruh gerakan kita bersatu untuk mendukung tujuan ini. Seperti apa yang dikatakan Perdana Menteri ULMWP Edison Waromi selama pertemuan, bahwa agenda kami sekarang benar-benar terfokus pada konsolidasi dukungan untuk keanggotaan penuh,” katanya.
Dikatakan, pihaknya telah membuat kemajuan luar biasa selama dekade terakhir, tetapi keanggotaan penuh MSG akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar gerakan ini.
“Untuk pertama kalinya, orang West Papua dapat sepenuhnya mewakili diri mereka sendiri di forum internasional. Sebagai anggota penuh, kami akan dapat duduk satu meja dengan Indonesia dan membahas status politik West Papua dengan pijakan yang setara. Indonesia seharusnya tidak perlu khawatir tentang aplikasi kami, karena mekanisme inilah yang akan memungkinkan kami mencapai solusi damai untuk masalah West Papua,” katanya.
Dijelaskan, Wenda Sejak pembentukan ULMWP pada tahun 2014, masyarakat West Papua telah berdoa untuk keberhasilan realisasi tujuan tersebut. Sebagai anggota pengamat MSG, pihaknya telah membuktikan diri sebagai anggota kelompok yang menunggu , serta bertanggung jawab dan aktif. Tetapi keanggotaan pengamat tidak memungkinkan kami untuk terlibat dengan Indonesia secara setara.
“Kami hanya dapat berbicara dengan pelan, dengan setengah suara kami. Mencapai keanggotaan penuh, kita dapat berbicara dengan suara penuh,” bebernya.
Dikatakannya Juga, Solidaritas Melanesia ada dalam DNA MSG sejak didirikan pada tahun 1988, MSG telah berkomitmen untuk seluruh dekolonisasi dan kemerdekaan negara dan wilayah Melanesia. Dan sebagai salah satu pemimpin besar Melanesia, Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Lini mengatakan, Melanesia tidak merdeka sampai West Papua merdeka.
“Saya berharap pada KTT yang akan datang para pemimpin Melanesia mengingat tradisi yang membanggakan ini, dan bertindak dalam semangat solidaritas Melanesia ini. Keanggotaan penuh ULMWP adalah keputusan yang tepat untuk Melanesia, Pasifik, dan untuk stabilitas dan perdamaian kawasan. Setelah enam puluh tahun di hutan belantara, saatnya membawa West Papua pulang ke keluarga Melanesianya,” katanya.
Karena itu Wenda menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua, dari semua usia, perempuan maupun laki-laki, semua suku dan afiliasi politik,
”Kami juga membutuhkan kelompok solidaritas internasional kami, organisasi agama dan masyarakat sipil Pasifik kami, termasuk Dewan Gereja West Papua, untuk mendukung permohonan kami. Keanggotaan penuh adalah jalan menuju perdamaian dan penentuan nasib sendiri. Dengan satu suara, kita semua harus berteriak: West Papua for MSG,” katanya.
Sekadar diketahui pelaksanaan KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) 2023 akan digelar Bulan Juli mendatang di Port Villa Vanuatu.
Dan pihak ULMWP telah beberapa kali melakukan tournya, salah satunya telah bertemu dengan perdana menteri Fiji Sitiveni Rabuka Februari lalu, dimana ketika itu PM Fiji menyatakan keputusan akhir permohonan ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG berada di tangan para pemimpin MSG. (oel/wen)
PORT VILA, VANUATU (25 May 2023): The Melanesian Spearhead Group (MSG) Secretariat has reiterated its support for the call by the Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) on the Administering power to return to the spirit of the Noumea Accord, in the negotiations post-Referendums, which has resulted in the peaceful co-existence of all stakeholders in New Caledonia.
Director General of the MSG Secretariat, Leonard Louma, made the call while delivering his remarks at the Pacific Regional Seminar on the Implementation of the Fourth International Decade for the Eradication of Colonialism in Bali, Indonesia on 24 May 2023.
With the theme “Innovative steps to ensure the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Non-Self-Governing Territories”, the seminar was held under the auspices of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (C-24).
DG Louma said that the FLNKS, a member of the MSG family, consists of and represents the indigenous and colonised people of New Caledonia – a Non-Self-Governing Territory within the meaning of the UN Charter and Resolution 1514 (XV) and entitled to the ultimate objectives of the decolonisation process – that of independence.
“We are here to support the FLNKS and Kanaks call for New Caledonia to be released from the shackles of colonialism.”
“For us at the MSG, that were in the vanguard of action to have New Caledonia re-inscribed on the Committee of 24 list in 1986, we value the recognition by the UN family of New Caledonia’s continuing status as a Non-Self-Governing Territory and by that virtue affording its colonised people’s an entitlement to aspire for independence,” he stated.
DG Louma said that as a party and signatory to the Noumea Accord, FLNKS continues to engage, in good faith, with the Administering Power to achieve its aspirations of full sovereignty. He emphasised that the spirit and intent that went into the framing of the Noumea Accord embodies the “irreversibility” of the process towards full sovereignty.
He noted that the circumstances and manner in which the Third Referendum in New Caledonia was conducted in December 2021 during the height of Covid 19 challenges, and despite calls to defer the referendum by the FLNKS, leaves much to be desired.
This he said, has inevitably called to question the credibility of the process and the legitimacy of the results when 56.13% of the registered voters did not participate in the referendum.
“We remain ready to assist FLNKS in its efforts to seek legal validation of its position on the Third Referendum and the questionable validity of its results,” he added.
DG Louma emphasised that, MSG is of the view that in the absence of a decision by the General Assembly that New Caledonia, a Non-Self-Governing Territory, has attained a full measure of self-government in terms of Chapter XI of the UN Charter, the Administering Power has the obligation to faithfully discharge its responsibilities to prepare New Caledonia for independence within the spirit and meaning of the UN Resolution 1514 (XV).
MSG countries he said, are committed to do whatever they can to help New Caledonia through the FLNKS vehicle attain its aspirations of sovereignty through peaceful means.
“Let us all utilise the opportunity provided by the Fourth International Decade for the Eradication of Colonialism to re-examine our efforts and inject more vigour in our commitment to end colonialism. In some cases we may require to correct course in our strategies and efforts,” he noted.
DG Louma proudly acknowledged Fiji and Papua New Guinea, for their unremitting involvement in the work of the Committee of 24, with regards to specific contribution by MSG to advance the decolonisation agenda concerning the remaining territories on the list of Non-Self-Governing Territories (New Caledonia),
“We at the MSG recognise our responsibility to assist with the efforts to prepare the Kanaks and New Caledonia towards the genuine exercise of their right to self-determination and eventual accession to independence status,” DG Louma said.
New Caledonia continues to enjoy invitations from the MSG to participate in our sporting and cultural events, as part of the MSG’s recalibrated strategy and plans, namely their participation at the MSG’s flagship cultural event, the Melanesian Arts and Culture Festival (MACFEST), and the MSG Prime Minister’s Cup Football Tournament.
Another is the inclusion of FLNKS Representatives on MSG countries’ Delegations to International Meetings as part of the diplomatic efforts to solicit support for New Caledonia’s independence, among others.
In an effort to build transformative pathways to advance the Fourth International Decade for Ending Colonialism, DG Louma proposed a number of ideas including the proposal that New Caledonia be allowed to enter into Trade Agreements with neighbouring Pacific Countries.
DG Louma concluded that there is an important nexus between the attainment of SDG in Non-Self-Governing Territories and their aspirations of self-determination and independence.
“Actions aimed at attainment of these SDG targets will ensure that when Territories and Peoples to which Resolution 1514 (XV) applies eventually attain full self-determination and independence, they will be better placed to take on responsibilities of governance, better assured of maintaining sustainable economic prosperity, better able to sustain equitable and decent living standards and able to take their seats amongst the family of nations as viable independent states,” he said.
Caption: Director General of the MSG Secretariat, Leonard Louma delivering his remarks at the Pacific Regional Seminar on the Implementation of the Fourth International Decade for the Eradication of Colonialism in Bali, Indonesia on 24 May 2023.
Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.
Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa.
Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua. Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG.
Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.
Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme. Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri. Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB.
Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.
Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.
General Amunggut Tabi dari West Papua Army mengatakan dengan tegas bahwa tokoh / Pemimpin Gereja dan masyarakat umum yang entah dari hati atau karena dibayar berbicara Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua adalah kaki-tangan NKRI.
Alasan pertama karena tujuan dari Jeda Kemanusiaan ialah untuk meyakinkan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kondisi keamana di Tanah Papua telah tidak bermasalah, para pihak yang bertikai telah menerima jeda ini sehingga PBB tidak perlu dan lucu kalau masuk, atau bersikeras hendak mengunjungi Tanah Papua.
Ini jelas memenangkan NKRI secara mutlak.
Ini jelas-jelas merugikan perjuangan bangsa Papua. Semua pihak yang berpihak kepada Jeda Kemanusiaan menghina diri sendiri dan mencederai semua perjuangan bangsa Papua.
Alasan kedua, Jeda Kemanusiaan tidak menghentikan NKRI untuk membunuh OAP, karena tujuan kedatangan dan kehadiran NKRI dan orang Indonesia di Tanah Papua ialah untuk mencuri dan menjarah kekayaan alam pulau New Guinea dan menduduki dan menguasai tanah Papua. Artinya jelas, cara paling jelas dan sangat masuk akal untuk menguasai tanah Papua memusnahkan OAP itu sendiri. Di mana telaknya jeda? Siapa yang harus berhenti membunuh? Bagaimana cara menghentikannya?
Alasan ketiga, mindset penggagas Jeda Kemanusiaan ialah menghentikan perjuangan bangsa Papua, bukan menghentikan penjajahan dan pendudukan, penjarahan, pencurian dan pembunuhan yang telah terjadi sejak tahun 1961.
Dengan kata lain, Jeda Kemanusiaan sama artinya dengan memaksa orang Papua berhenti berjuang untuk Papua Merdeka. Itu artinya bersekongkol dengan NKRI untuk kepentingan NKRI.
Lalu pertanyaannya?
Dua tokoh Gereja yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung siapa?
Tiga pejabat ULMWP yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung apa?
Orang Papua pada umumnya yang mendukung Jeda Kemanusiaan mendukung yang mana?
Manokwari, Jubi– Pekikan “Papua Merdeka” menggema di dalam terminal dekat Pasar Wosi, tepatnya di depan Pos Polisi Wosi Manokwari Papua Barat pada Minggu (27/11/2022).
Warga Papua dari berbagai wilayah berkumpul merayakan kemerdekaan Papua, dengan membawa spanduk dan baliho bercorak bendera Bintang Kejora.
Bernard Idji salah satu peserta aksi perayaan mengatakan aktivitas perayaan ini digelar sejak Minggu pagi dengan diawali Ibadah. ” Kegiatan ini kita rayakan kemerdekaan Papua yang ke 25 tahun” kata Bernard yang mengaku datang dari Nabire Provinsi Papua.
Peserta yang terdiri dari pria dan wanita ini juga membawa simbol bendera Amerika Serikat dan Bendera Australia dan Bendera Belanda “Kami tetap merayakan ini. Undangan perayaan ditujukan kepada seluruh orang Papua dan para Petinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia” ucap Bernad.
Nampak pada pukul 12.15. waktu setempat, Kapolres Manokwari AKBP. Parisian Herman Gultom bersama beberapa jajaranya menggunakan pakaian sipil mendatangi lokasi di terminal Pasar Wosi Manokwari. Sementara para massa aksi yang awalnya berdiri di depan terminal mulai bergeser mencari tempat berteduh di dalam terminal, dengan pekikan yang sama yakni Papua Merdeka.
Hingga saat ini masih berlangsung aktivitas para massa ini. Massa melakukan tarian tumbuh tanah di dalam kawasan terminal. (*)
Saya EDISON K WAROMI selaku perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat Hasil Kongres Papua Barat tanggal 19 Oktober 2011 menyapa kita semua dengan Salam Kebangsaan kita ……..
Wa, Wa, Wa, Wa, Waaaa….
Tabea… Mahikai… Wanyambe… Asalamualaikum… Shalom dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian Bapa YAHWEH ELOHIM menyertai kita sekalian Saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat.
Sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengenang Arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita di medan juang Marilah kita mengheningkan Cipta……………. Selesai,
SYUKUR BAGIMU TUHAN,
Pertama-tama Patut kita panjatkan puja dan Puji syukur kehadapan Bapa YAHWEH Elohim Israel dan Elohim bangsa Melanesia di West Papua atas Kasih dan Rahmat-NYA sehingga Acara perayaan HUT ke 11 Deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dapat kita rayakan. .
Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.
Tidak Terasa kita telah merayakan Deklarasi Pemulihan Bangsa west Papua yang ke 11 pada hari ini 19 Oktober 2022.
Momentum bersejarah Tanggal 19 -Oktober 2011 di lapangan Zakeus padang Bulan Abepura Tanah Tabi adalah Deklarasi yang berdarah, mengapa karena telah memakan korban jiwa dan Harta benda dan membawa konsekuensi hukuman Penjara namun secara politik patut disebut Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua sebagai momentum bersejarah tapi juga langka strategis dari sebuah Tonggak sejarah panjang gerakan perjuangan menuju pembebasan yang telah dimulai dengan sebuah landasan hukum melalui manifesto Politik 19 Oktober 1961, sebagai Manifesto Politik bangsa West Papua yang sedang disiapkan menjadi sebuah Negara merdeka yang akan dimerdekakan menjadi Negara yang Merdeka dan Berdaulat penuh.
Sebagai wujud dari implementasi Hak penentuan Nasib sendiri bangsa West Papua oleh pemerintah kerajaan BELANDA yang saat itu disebut Netherlands New Guinea sebagai Provinsi seberang lautan dari pemerintahan Kerajaan Belanda.
Namun sejarah dunia mencatat lain karena EMBRIO Negara West Papua yang dipersiapkan melalui Nieuw Guinea Raad atau Parlemen Nasional West Papua dikubur Akibat Politik ekspanslonis Soekarno melalui Trikora 19 Desember 1961 dengan dukungan penuh blok Timur Comunis Uni Soviet dan Komunis Cina.
Bukan sampai disitu saja tapi akibat sumber Daya alam Papua yang kaya raya yaitu Tambang tembaga Perak, dan Emas dari Gunung Emas NEMANGKAWI yang terkenal dengan nama ERSTBERG dan GRASS BERG TEMBAGAPURA dari Hasil penemuan Ahli geologi pertambangan belanda DOZY tahun 1936 dan penemuan Minyak bumi di kepala burung (Vogel Koop) yaitu Klamono dan sele,mogoy,wasian hasil survey ahli geologi belanda tahun 1924 disusul penemuan tahun1939, tahun 1941.
Akibat Tambang minyak di kepala burung (Vogel koop) dan tambang tembaga, perak dan emas dari Gunung Nemangkawi membuat ALLEN DULLES Direktur Central Inteligen Amerika serikat (CIA) dan waktu itu juga ALLEN DULLES bekerja sebagai Advokat di Eropa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Firma Sulivan dan Cromwel, Firma hukum dari walistreet sebagai Resepsi perseroan Minyak Rockkefeller. Akibatnya Dag Hamardjold ditembak dengan 15 diplomat PBB di Kongo tahun1961 dengan kecelakaan pesawat karna bagi Dag Hammarjold sekjen PBB waktu itu berencana mengambil alih papua tahun 1962 untuk dimerdekakan karena DAG HAMMARDJOLEC telah merencanakan sebuah proyek yang dinamakan OPEX PLAN yang melibatkan pejabat PBB pada departemen negara Negara baru selama jangka waktu 6 tahun dan telah dimulai di Afrika tahun 1961dan Papua Barat telah dimasukan sebagai salah satu Negara yang dimaksudkan bangsa papua dan kaum pribumi akan diberikan kemerdekaan dengan menyisihkan kedua pihak Indonesia dan Belanda dan bagi Dag Hamardjold pada sidang PBB berikutnya akan diumumkan maksudnya sidang PBB tahun 1962 tapi Rencana DAG HAMMARDJOLD ditentang oleh ALLEN DULLES sebagai ancaman terhadap pelaksanaan siasat, soekarno digulingkan karena bagi Allen Dulles soekarno itu komunis dan hasil pertemuan Soekarno dan Jhon F Kennedy ditentang oleh Kongres Amerika serikat.
Politik perang dingin telah usai yakni Blok barat dibawah komando Amerika serikat dan sekutu Eropa yang berhadapan dengan Biok komunis (Ini Soviet, China,eropa timur) harusnya west Papua tidaklah terus menjadi korban kepentingan global yakni Kapitalisme, militerisme, Fasisme, dan sekarang politik oligarki birokrasi yang berkombinasi dengan para bisnis baru saja kita sekarang mengalami perubahan geopolitik dunia AUKUS Australia, United Kingdom dan United State of Amerika yang disebut indo Pasifik blok baru sekarang menghadapi Kekuatan China,Rusia,dan kekuatan Raja Arab Saudi
Apakah smelter di gresik dari tambang Gunung Emas Nemangkawi, Blok wabu menjadi Global politik perang dingin yang baru lagi dan akankah papua terus menjadi korban
Kiranya Jalan kita West Papua Sejarah telah membalikan keadaan kita, mengapa karena Masalah papua hampir 60 tahun sejak 1961 sekarang telah menjadi bagian Pidato sekjen PBB Antoni Guteres dalam sesi sidang tahunan majelis umum PBB di tahu ini 2022 pada bulan September lalu
Saudara sebangsa dan setanah air West Papua
Pada kesempatan ini bahwa sebagai Pelaksana mandate dari Amanat Kongres Papua 3 Negara Federal Republik tetap Survive dan berlegitimeid sejak 2011 sampai hari iniwalau perbedaan pendapat menjadi bagian dinamika dari identitas Melanesia itu adalah Anugrah dalam menghadapi dinamika organisasi dan itulah demokrasi,Federal state perlu menjadi role model dari Multi sub etnik budaya melanesia di west papua menjadi tawaran Ideal dalam menjawab tuntutan kebutuhan politik dan tahapan diplomasi West Papua di Melanesia Pasific Island Forum, Africa , Caribbean Pacific, International, bahkan Perserikatan bangsa bangsa.
Deklarasi 19 Oktober 2011 menjadi momentum kebutuhan POLITIK sekaligus menjadi solusi dari pergumulan panjang bangsa west Papua dari Manifesto politik 19 oktober 1961.
Hadirin yang kami muliakan,
Selaku Perdana Menteri NFRPB sebelas Tahun ini saya mau memanfaatkan momentum historis ini hendak menjelaskan kepada semua kita bahwa mempertahankanDeklarasi NFRPB bukan perkara mudah apalagi hendak memperjuangkan PENGAKUAN DEKLARASI 19 Oktober 2011 kepada NKRI,Namun yang patut kita meraih pengakuan sesame Faksi pejuang untuk saling menerima dan saling mengakui bahwa persatuan dan Agenda perlu mendapat tempat dalam keberagaman kita sebagai Asset bangsa bukan menjadi alat devide et impera atau alat pemecah kita perlu terbenam didalan Nasionalime Papua yang luas dan bertanggung Jawab.
Hadirin yang kami muliakan,
Sebagai Responsbility politik terhadap Amanat Rakyat West Papua dari Negara Federal,ditengah corona virus 19 atau COVID 19,dan juga dunia dihadapkan dengan inflasi dan stgfiasi dunia yang kini semakin tidak menentu namun kerja kerja dan peran Federal state tidak otomatis menjadi berhenti,sejarah yang ditoreh adalah :
(a). Peran Negara Federal dalam PANSUS KONSTITUSI demi Penyusunan Konstitusi Sementara Provisional GOVERNMENT ULMWP dalam PREAMBULE Pembukaan Konstitusi Deklarasi 19 Oktober 2011 mendapat pengakuan konstitusional.
(b). Peran Negara Federal dalam PANSUS UU TURUNAN KONSTITUSI SEMENTARA ULMWP.
(c). Peran Negara Federal dalam mengamankan Paket Diplomasi Presiden Sementara ULMWP Tuan Presiden BENNY WENDA PIF, ACP dan Komisi Tinggi HAM PBB.
(d). Mengawal Kebijakan Diplomasi Tuan Presiden INTERIM PROV. Government di dalam GREEN STATE VISION pada November tahun lalu di SCOTLAND bersama Dewan Gereja Pacific.
(e). Mendukung penuh seluruh kebijakan hukum dan politik Tuan Presiden. pertentangan yang hebat namun Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 lahir ULMWP, Desember 2017.
KTT ULMWP hadir menjawab tuntutan bylaws ULMWP, melanjutkan kepemimpinan2017-2020, KTT-Luar biasa ULMWP 2020 meng-upgrade status hukum dari lembaga koordinatif menjadi Pemerintahan Sementara ULMWP artinya roh persatuan tetap ada di dalam nya dan kepemimpinan dilanjutkan sampai KTT Normal di Vanuatu jadi Selaku Perdana Menteri di Federal State apapun dinamika dari kebutuhan diplomasi ULMWP tidaklah menggeser prinsip federal state mengapa, Karena preamble atau pembukaan/mukadimah dari upgrade konstitusi telah mengakui Deklarasi Negara Federal dan tentunya prinsip federal, dan bukan hanya federal namun mengakui peristiwa politik lainnya, 1 July 1971, 14 Desember 1988, Manifesto politik1961, 27 November 1996, Kongres 2000, dan peristiwa lainnya.
Sebagai Perdana Menteri Federal Papua Barat di HUT yang ke 11 ini, mari terus mendukung Hasil sidang Komite Legislatif ULMWP tahun 2020 dan Hasil KTT-LB ULMWP dengan semua kebijakan Pemerintahan Sementara melalui kepemimpinan Tuan Presiden Benny Wenda untuk menjawab tuntutan diplomasi sampai KTT Normal dan kerja nyata menuju KTT Normal.
Di akhir sambutan, Selaku PM Federal State dan Salah satu Declarator SARALANA , Declarator Konstitusi Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua menyatakan:
(1). Menyampaikan Terima kasih Yang Tak terhingga kepada Honorable ANTONI GUTERES Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas sambutan dalam sidang Tahunan PBB ke 77 General ASSEMBLY pada September 2022 di MARKAS PBB NEW YORK dimana West Papua Sebagai Wilayah konflik yang paling panjang dalam sejarah abad ini dan dinyatakan Wilayah DARURAT KEMANUSIAAN.
(2). UCAPAN TERIMAKASIH YANG TAK TERHINGGA Kepada KOMISI TINGGI HAM PBB GENEWA.
(3). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada MR PRESIDEN MARSHAL ISLAND atas PIDATO SITUASI HAM WEST PAPUA dalam Sidang General ASSEMBLY PBB September 2022.
(4). UCAPAN TERIMA KASIH Kepala Negara FEDERASI MICRONESIA yang telah mengangkat Masalah West Papua di GENERAL ASSEMBLY Perserikatan Bangsa-Bangsa September 2022 di New York.
(5). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada Dewan Gereja Sedunia (WCC) atas advokasi Masalah HAM di West Papua.
(6). Selaku PM NFRPB, Menolak DIALOG yang difasilitasi KOMNAS HAM RI dan atau DIALOG dalam Kerangka NKRI, melainkan NEGOSIASI yang DIMEDIASI PBB, sesuai KOMUNIKE PACIFIC TUVALU September 2019,
(7). Mendesak PEMERINTAHAN Presiden Indonesia mengizinkan Kunjungan Komisi tinggi HAM PBB ke Tanah West Papua atas KEJAHATAN KEMANUSIAAN WEST PAPUA.
Akhirnya, selamat Merayakan HUT ke 11 dengan Thema: NFRPB terus mengokohkan persatuan dan kesatuan mendukung kerja-kerja ULMWP dan atau Provisional Government untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri demi mewujudkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara West Papua yang Merdeka dan berdaulat Penuh.
West Papua Central Intelligence Services (WPCIS) melaporkan kepada PAPUApost.com bahwa ada seorang Papua yang bernama “Alexander Kalilago“, adalah seorang agen mata-mata Indonesia yang selama beberapa tahun belakangan telah beroperasi di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta, dan pada saat ini beroperasi di Pegunungan Tengah Papua.
Dari informasi yang dikumpulkan oleh WPCIS, telah diduga kuat bahwa agen ini telah memata-matai banyak mahasiswa dengan target membunuh tokoh Papua Merdeka orang gunung.
Dia telah menguasai bahasa Hupla (Lembah Baliem), bahasa Lani, bahasa Walak dan beberapa bahasa lainnya di pegunungan tengah Papua.
Dia bekerja sebagai Security di berbagai toko di Pulau Jawa dan juga bekerja sebagai pengawal salah satu Bupati di Pegunungan Tengah saat ini.
DIa sering membantu mahasiswa yang berdemo di mana-mana, bertindak seolah-olah dia orang Papua yang perduli dengan masalah West Papua.
Dia telah berhasil membunuh banyak orang Wamena, akan tetapi nama-nama yang dapat kami pastikan adalah
Komandan Enden Wanimbo; dan
Pemuda Roy Karoba
Keduanya meninggal karena diracuni oleh Alexander Kalilago.
WPCIS menempatkannya sebagai salah satu pembunuh bangsa Papua yang harus ditarget dalam kesempatan pertama.
Seluurh pasukan Operasi Khusus dan pasukan angkatan TPN PB/ OPM, TRWP, West Papua Army, TNPB, dan organisasi masa harus peka melihat dan bertindak.
Papua Merdeka News 