BUMN Diminta Berhati-hati Kelola Dana

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhati-hati mengelola belanja modal, terutama yang berbentuk valuta asing.

Negara-negara pemilik modal, kata dia, saat ini sedang melakukan konsolidasi menyusul krisis keuangan global. Salah satu bentuk konsolidasi yang dilakukan adalah dengan menarik modal berbentuk valuta asing yang tersebar di seluruh dunia. “Artinya, kesempatan permodalan di seluruh dunia sangat ketat,” katanya dalam BUMN Executive Club di Wisma Antara, Rabu (25/2).

Jika modal di negara-negara maju langka, hal serupa akan terjadi pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia.”Jika pimpinan BUMN tidak bisa memastikan belanja modalnya akan menghasilkan pendapatan lebih besar, lebih baik mulai sekarang berhati-hati,”kata Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, jika pada masa lalu modal negara maju yang masuk ke negara-negara berkembang bisa mencapai 600 miliar dolar Amerika Serikat, saat ini hanya 160 miliar dolar Amerika Serikat.

Meski demikian, Sri Mulyani tak bermaksud meminta BUMN mengurangi belanja modal, karena hal itu dibutuhkan sebagai mesin pertumbuhan. Perusahaan pelat merah harus mampu meningkatkan permodalan di tengah krisis. Yang perlu dilakukan, kata dia, adalah mengurangi kegiatan yang konsumtif dan spekulatif. “Setiap rupiah yang dimiliki harus digunakan hanya untuk investasi,” katanya.

February 26, 2009 0

Rupiah Masih Tertahan di Rp 12 ribu

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kembali terdepresiasinya mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat kembali menekan rupiah. Sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar di pasar spot antar bank di Jakarta pada Kamis (26/2) kembali melemah 50 poin menjadi Rp 12.050 per dolar AS dari penutupan sehari sebelumnya Rp 12 ribu.

Seorang diler pasar uang bank swasta di Jakarta mengungkapkan, mata uang regional kembali melemah seiring terdepresiasinya mata uang yen terhadap dolar. Sehingga kembali menjadi ganjalan bagi penguatan rupiah.

Namun likuditas dolar dipasar domestik yang tidak begitu ketat juga membuat rupiah juga tidak terpuruk lebih dalam.

February 26, 2009 0

Kepolisian Usut Jaminan Kredit Ekspor Century

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI sedang mengusut dugaan penyalahgunaan penerbitan surat jaminan ekspor (letter of credit) senilai US$ 177 juta atau Rp 2,13 triliun pada PT Bank Century Tbk.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI, Susno Duadji, mengatakan penelusuran masih dilakukan. Dia belum bisa memastikan keterkaitan surat jaminan itu dengan kasus penggelapan dana nasabah pada Bank Century yang kini juga disidik Kepolisian.

Tapi, surat jaminan itulah yang ikut menyebabkan ganti rugi pemerintah pada penyelamatan Century lebih besar. “Jaminan-jaminan itu tidak bisa diuangkan. Itu yang harus diganti oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” katanya usai Rapat Kerja Komisi Keungan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (26/2).

Pada paparannya, Susno menyebutkan total kerugian dalam kasus penggelapan dana Bank Century mencapai Rp 1,18 triliun. Tapi dia enggan menjelaskan detail penelusuran kepolisian. Yang jelas, ada beberapa letter of credit berasal dari luar negeri. “Kasus ini prioritas kedua, setelah penggelapan dana Century. Karena menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.

Robert Gelapkan Dana Lebih dari Rp 2,8 Triliun

February 26, 2009 0

Surat Utang Global Indonesia Dinilai Masih ‘Seksi’

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Toni Prasetyantono menilai penerbitan surat utang global (global bond) masih bisa menarik investor. “Masih menarik, saya dengar malah sudah ada penawaran US$ 4,5 miliar,” ujar Toni melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Kamis (26/2).

Menurut Toni, penerbitan obligasi atau surat utang tersebut masih menarik meskipun beban utang luar negeri Indonesia sudah besar. Apalagi jika ditambah penerbitan surat utang global ini. Namun dalam situasi krisis seperti sekarang, pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Penerbitan global bond, kata dia, akan menghasilkan banyak devisa dan bisa memperkuat devisa dan selanjutnya bisa memperkuat rupiah. “Ini hal yang urgen dilakukan sekarang karena rupiah cenderung lemah,” ujarnya.

Seperti diketahui pemerintah menerbitkan surat utang global dengan bunga berkisar antara 10,25 hingga 10,75 persen. Harapannya dengan obligasi ini pemerintah bisa mendapatkan dana yang bisa memperkuat cadangan devisa di dalam negeri.

Namun dia juga mengingatkan agar pada tahun mendatang dan sesudahnya pemerintah lebih memprioritaskan obligasi atau utang domestik. Alasannya asumsi ekonomi pada 2010 lebih membaik sehingga penerbitan surat utang global bisa lebih dikurangi.

“Tahun ini bolehlah karena kondisi darurat, agar beban pemerintah tidak semakin berat,” ungkapnya. Pemerintah juga diharapkan bisa memperbanyak porsi utang domestik sehingga tidak berpotensi menyebabkan tekanan external balance dan tekanan cadangan devisa di masa mendatang.

February 26, 2009 0

Indonesia Akan Dihancurkan Melalui Ideologi

Medan (ANTARA News) – Kebesaran bangsa Indonesia tidak hancur oleh kekuatan senjata namun akan diupayakan melalui doktrin dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, kata Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin di Medan, Senin.

Menurut Syamsul, Indonesia adalah negara besar dengan wilayah sangat luas dan penduduk yang banyak sehingga pihak luar akan berpikir dua kali untuk menggunakan senjata terhadap Indonesia.

Pihak luar yang ingin menguasai Indonesia tidak akan mencapai tujuannya dengan menggunakan kekuatan senjata, melainkan dengan memasukkan doktrin dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Gubenrur berharap masyarakat terus memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta menjalankan tugasnya masing dengan benar dan bertanggungjawab.

“Termasuk prajurit TNI dan Polri. Tanamkan sumpah prajurit yang pernah diucapkan dalam hati sanubari,” katanya. (*)

January 19, 2009 0

Gus Dur Kecewa dengan Demokrasi di Indonesia

Didit Majalolo

Ketua Komite Bangkit Indonesia, Rizal Ramli (kiri), mantan Ketua DPR, Akbar Tandjung (tengah), dan mantan Presiden, Abdurrahman Wahid, berbincang saat deklarasi Gerakan Kebangkitan Rakyat di Kantor Wahid Institute, Jakarta, Rabu (3/12). Deklarasi ini dihadiri Yenny Wahid dan sejumlah tokoh politik, seperti Hariman Siregar dan Sutiyoso.

[JAKARTA] Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengaku kecewa dengan proses demokrasi di Tanah Air. Atas dasar itu, dia mendeklarasikan Gerakan Kebangkitan Rakyat (Gatara). Organisasi masyarakat ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menegakkan demokrasi, hukum, dan politik di Indonesia.

“Selama ini, saya terusik. Di antara kita seolah-olah tidak ada jembatan penyambung untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang menjadi alasan lahirnya Gatara,” kata mantan presiden RI tersebut ditemui SP di Jakarta, Rabu (3/12).

Dalam naskah deklarasinya yang dibacakan Direktur The Wahid Institute sekaligus putri Gus Dur, Yenny Wahid mengatakan, Gatara akan meneruskan cita-cita proklamasi dalam mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, cerdas, adil, dan makmur.

Dia berharap, kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dari pendukung mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini dapat diarahkan melalui satu komando. Pendeklarasian Gatara dihadiri mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Buruh Muhtar Pakpahan, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Akbar Tandjung menyampaikan harapannya agar Gatara dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui demokrasi substansial. Selama ini, di Indonesia, demokrasi prosedural lebih berkembang ketimbang demokrasi substansial.

Sedangkan, Yenny Wahid sempat mengutarakan, langkah Gus Dur membentuk Gatara tidak terlepas dari keinginannya untuk merebut kembali Partai Kebangkitan Bangsa PKB). “PKB tetap punya kami dan akan direbut kembali,” ujarnya.

Dikatakan, Gatara akan menjadi wadah konsolidasi bagi Gus Dur dan pendukungnya. Yenny pun mengajak pendukung Gus Dur yang kecewa untuk bergabung. [CNV/O-1]

December 6, 2008 0

BI Rate Turun 0,25 Basis Poins Sinyal Positif Perbaikan Ekonomi

[JAKARTA] Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) 0,25 basis poins (bps) menjadi 9,25 persen dari 9,5 persen, memang sangat kecil, namun penurunan itu sangat positif bagi dunia usaha. Pasar akan menilai bahwa penurunan itu merupakan sinyal positif perbaikan ekonomi Indonesia, dengan makin terkendalinya inflasi.

“Bagi perbankan ini juga cukup bagus. Namun, kami berharap penurunan itu tak berhenti sampai di situ saja, tapi terus berlanjut hingga bulan-bulan berikutnya,” kata Direktur Treasury Bank Tabungan Negara (BTN), Saut Pardede kepada SP di Jakarta, Kamis (4/12) di sela-sela penyerahan beasiswa kepada anak-anak nasabah BTN oleh Sampoerna Foundation.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Abdul Salam. Penurunan BI Rate tersebut, memberikan sinyal positif kepada pasar, bahwa tingkat bunga dana akan turun dan pada gilirannya suku bunga pinjaman ikut turun. Pada akhirnya, kebijakan tersebut, dapat mendorong sektor riil untuk berkembang.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaadmadja, menyatakan, penurunan suku bunga acuan tersebut, sangat membantu perbankan untuk menyesuaikan suku bunga dana dan pinjaman. Akan tetapi, dikarenakan penurunannya baru 0,25 persen, maka belum terlalu banyak dampaknya.

Senada dengan hal itu, Chief Financial Officer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Pahala Mansyuri memperkirakan, pergerakan suku bunga kredit secara umum pasca penurunan BI Rate tersebut, berada di kisaran 11-16 persen.

Likuiditas Melonggar

Di tempat terpisah, Direktur Treasury dan International PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Bien Subiantoro mengatakan, penurunan bunga fasilitas pinjaman harian (overnight) perbankan melalui transaksi repo menjadi BI Rate plus 50 bps dan penyesuian bunga Fasilitas BI (Fasbi Rate) menjadi BI Rate minus 50 bps, dinilai dapat melonggarkan likuiditas rupiah di sektor perbankan. Dia menambahkan, adanya ketentuan perolehan valas dengan kewajiban menunjukkan dokumen keperluan (underlying transaction) mempersempit ruang gerak spekulan yang ingin memborong dolar AS menggunakan likuiditas rupiah, yang bakal tersedia karena kebijakan pemotongan bunga tersebut.

Deputi Gubernur BI, Hartadi A Sarwono mengatakan, kombinasi penurunan BI Rate dan biaya bunga repo serta Fasbi tersebut, ungkapnya, diharapkan dapat memberikan sinyal agar kegiatan ekonomi bergerak lebih bergairah dan seimbang. Apalagi tekanan inflasi telah turun. Sekaligus, mengatasi segmentasi di pasar uang antarbank, sehingga bank bisa melakukan manajemen likuiditas hariannya.

“Jadi, bisa memecahkan masalah credit crunch karena risiko tinggi sehingga bank menahan dananya,” ucap Hartadi. Pada Jumat (4/12), Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk turunkan BI Rate-nya menjadi 9,25 persen, dengan pertimbangkan perkembangan perekonomian, yakni penurunan harga minyak dan berbagai komoditas telah mengurangi tekanan inflasi domestik. BI memperkirakan, penurunan tekanan inflasi tersebut, akan terus berlanjut pada 2009. [RRS/N-6]

December 6, 2008 0

Indonesia Urutan Ketiga Sebagai Negara Terkorup di ASEAN

Denpasar (ANTARA) – Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara terkorup di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau urutan ketujuh di tingkat dunia.

“Posisi Indonesia terhadap penyalahgunaan keuangan negara di tingkat ASEAN berada pada urutan tiga setelah Filipina dan Thailand,” kata anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wiryono Prakoso ketika bersama Ketua Tim Tipikor DPD Marwan Batubara di Denpasar, Bali, Selasa.

Selengkapnya

December 2, 2008 0

Bank Indonesia Tidak Selamatkan Indover

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia akhirnya memutuskan tidak menyuntikan dana guna menyelamatkan anak usahanya, Bank Indover, dari kebangkrutan setelah dibekukan oleh pengadilan Belanda.

BI tak dapat memberikan suntikan dana karena tidak mendapat persetujuan resmi dari DPR hingga berakhirnya masa yang diberikan bank sentral Belanda 31 Oktober 2008, ungkap Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom di Jakarta, Jumat.

Selama ini baru Komisi XI DPR yang memberikan keputusan tidak berkeberatan untuk melakukan aksi penyelamatan, namun tidak ada keputusan di paripurna DPR mengenai penyuntikan dana itu.

Sementara itu, untuk penyelesaian lebih lanjut, saat ini BI tengah bekerjasama dengan kurator yang telah ditunjuk bank sentral Belanda dalam menyelesaikan masalah ini.

Miranda menambahkan, pihaknya siap untuk diaudit, baik audit biasa maupun investegasi oleh auditor independen termasuk BPK, disamping menjanjikan untuk menyelesaikan aset perbankan nasional pada Indover yang diperkirakan mencapai jutaan dolar AS.

Deputi Gubernur BI Mulyaman D Hadad mengatakan BI membuat tim untuk mengkaji dampak kebankrutan Indover baik secara finansial maupun terhadap perbankan.

Sementara Deputi Gubernur Hartadi A Sarwono berjanji meminimalkan dampak Indover terhadap naiknya risiko Indonesia di dunia Internasional dengan memberikan informasi yang benar.

“Ini adalah masalah korporasi BI dengan anak usahanya, bukan masalah negara. Ini hanya masalah korporasi biasa,” katanya.

Bank Indover dibekukan pengadilan Belanda setelah gagal bayar sebesar 92 juta dolar AS. Sebelumnya BI, Pemerintah dan DPR membahas penyelesaian Indover yang salah satunya merancang penyelamatan melalui suntikan dana sebesar 546 juta euro.

Dalam konferensi pers itu, semua anggota dewan gubernur BI hadir.

November 1, 2008 0

Perhutani Kembangkan Pangan dan Energi Hadapi Krisis

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen Perum Perhutani, Jumat, mengungkapkan akan menyiasati kemungkinan terpuruknya pasar tujuan ekspor produk kayu di negara maju dengan meningkatkan produk pangan dan energi dari hutan.

Menurut Dirut Perum Perhutani Upiek Rosalina, pendapatan perusahaan yang mencapai Rp2,087 triliun selama Januari – September tahun ini sekitar 70 persennya berasal dari penjualan kayu bulat.

Pendapatan sebesar itu mencapai 85 persen dari total pendapatan tahun ini yang ditargetkan Rp2,4 triliun, katanya.

Direktur Pemasaran Fachrozy mengatakan, pada 2009 perusahaan ingin 60-70 persen pendapatannya berasal dari industri pengolahan kayu dan non kayu yang diproduksi melalui kerja sama operasi (KSO) dan kerja sama pengolahan (KSP) dengan swasta.

Selain itu, industri pengolahan kayu milik Perhutani sendiri yang tersebar di Gresik, Brumbungan (Semarang) dan Cepu akan direvitalisasi karena mesin sudah tua. “Tahun depan, kita akan menyewa konsultan untuk revitalisasi industri pengolahan kayu ini.”

Masalahnya, menurut Upiek, pasar tujuan ekspor kayu olahan kini sedang mengalami krisis keuangan yang menjurus resesi ekonomi.

Untuk menyiasati kondisi pasar yang lesu itu, Perhutani akan menggarap pasar dalam negeri lebih intensif, diantaranya melalui sinergi dengan BUMN lain di bidang perumahan.

Selain itu, perusahaan juga mendapat instruksi dari kementerian BUMN untuk membantu meningkatkan produksi pangan dan energi yang bersumber dari potensi hutan.

“Tahun ini, kita sudah mencoba menanam komoditas ini seluas 15 hektare, di antaranya di Mojokerto (Jatim), Indramayu (Jabar), dan Pati serta Ngawi di Jateng.”

Pasar untuk produksi sorgum ini sudah ditemukan di dalam negeri dan kini pihaknya tengah melakukan perundingan dengan investor yang akan mengolah panenan sorgum menjadi tepung.

“Tidak tertutup kemungkinan, industri pengolahan tepung dengan bahan dasar sorgum akan dibangun bersama masyarakat. Untuk ethanol, pengembangannya akan diserahkan kepada swasta karena kebuthan dana dan teknologinya sudah terlalu tinggi.”

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terlalu tergantung kepada kayu karena nilai tambah dan pendapatan bisa diperoleh dari tanaman sela yang bisa dikembangkan di sela tegakan utama.

Perhutani juga akan membantu mempercepat tercapainya tutupan hutan sampai 30 persen dari total luas areal Pulau Jawa. “Paling tidak perlu penanaman seluas 2 juta hektare untuk mencapai tutupan hutan seluas itu.” (*)

October 31, 2008 0