Impor Logam Mulia Bali Naik 120 Persen

Denpasar (ANTARA News) – Bali kebanjiran mutiara, batu permata dan logam mulia dari luar negeri lainnya sehingga pada triwulan kedua 2008 harus membayar 5,4 juta dolar AS atau 120 persen lebih besar dibanding triwulan pertama 2008 sebesar 2,4 juta dolar.

Realisasi nilai impor mutiara, batu permata dan logam mulia serta perhiasan imitasi lainnya selama Januari-Juni 2008 mencapai 7,9 juta dolar, kata Bank Indonesia dalam laporannya, Senin.

Pengusaha perhiasan tidak mengurangi permintaan logam mulia impor meskipun harga bahan baku perhiasan di pasar global terus menanjak, karena mereka menikmati permintaan domestik dan ekspor yang tinggi pada barang-barang kerajinan berbahan baku logam mulia impor itu.

Laporan Bank Indonesia Denpasar menyebutkan, sepanjang priode Januari – Juni 2008, realisasi ekspor perhiasan mutiara, logam mulia, perak dan emas meningkat menjadi 36,9 juta dolar AS.

Bertambah banyak logam mulia beriringan dengan semakin kreatifnya para pengusaha perhiasan di Bali yang terus memperbanyak desain-desain asli perhiasan dan asesoris berbahan baku logam mulia impor dipadukan dengan bahan lokal seperti kulit dan kerang yang rata-rata disenangi konsumen.

Anting-anting perak dengan kombinasi kerang misalnya, laris dipesan konsumen asal AS, Australia dan Uni Eropa, demikian Ni Nyoman Sukarti, seorang pengusaha dan perajin perhiasan perak dan emas di Denpasar, kepada ANTARA, Senin.

Kreatifitas perajin dalam menghasilkan produk bernilai seni dan berakar kuat pada budaya Bali, membuat permintaan pada perhiasan Bali dari luar negeri terus meningkat.

Tahun lalu, Bali memperoleh devisa 61 juta dolar AS dari ekspor perhiasan mutiara, batu permata, logam mulia dan perhiasan imitasi lainnya. (*)

October 27, 2008 0

Rupiah Pagi Turun Tajam Capai Rp10.470 Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antar bank Jakarta, Senin pagi merosot tajam mendekati angka Rp10.500 per dolar AS, karena pelaku pasar masih panik dengan krisis keuangan global yang terus menekan pasar.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp10.470/10.480 dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp9.963/10.250 per dolar AS atau melemah 367 poin.

Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar makin panik terhadap gejolak krisis keuangan yang terus menekan pasar yang mendorong mereka memborong dolar AS dalam jumlah yang besar.

Para pelaku khawatir dengan kondisi pasar seperti ini yang diperkirakan akan terus berlanjut, meski bank-bank sentral melakukan kerja sama menyuntik dana ke pasar, katanya.

Menurut dia, suntikan dana dari sejumlah bank sentral masih belum berdampak positif terhadap pasar, karena baru berjalan beberapa hari, sedangkan gejolak krisis keuangan itu merupakan masalah global.

“Rupiah akan makin terpuruk hingga menjauhi angka Rp10.500 per dolar AS, “ucapnya. Keterpurukan rupiah, lanjut dia diperkirakan akan diserahkan kepada pasar, karena Bank Indonesia (BI) akan sulit mengatasi masalah ini.

Merosotnya rupiah akan juga mengganggu sektor industri di dalam negeri terutama produk yang sebagian bahan bakunya berasal dari impor, katanya.

Ia mengatakan, para pelaku pasar seharusnya tidak panik dengan kondisi pasar yang makin terpuruk, karena itu semua merupakan gejolak global, apabila gejolak itu mereda makin pertumbuhan akan mulai berjalan, namun kapan mereda itu masih belum diketahui dengan pasti.(*)

October 27, 2008 1

Rupiah Merosot 86 Poin Jadi Rp9.890 Per Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore turun 86 poin menjadi Rp9.890/9.900 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.804/10.016, karena pelaku pasar makin aktif membeli dolar AS.

Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar makin khawatir dengan krisis keuangan global yang terus menekan pertumbuhan.

Pelaku pasar lebih cenderung membeli dolar AS ketimbang rupiah selain lebih menguntungkan juga karena mata uang asing itu sudah dikenal dunia lebih dulu, katanya.

Karena itu, lanjut dia, pelaku pasar semakin aktif membeli dolar AS yang mendorong rupiah terpuruk lebih dalam pada sore ini dibanding pagi.

“Kami khawatir rupiah akan terus terpuruk hingga mencapai angka Rp10.000 per dolar AS, ujarnya.

Ditanya apakah keterpurukan hingga Rp10.000 per dolar AS tidak memberatkan kinerja pemerintah, menurut dia, tidak masalah, karena hampir semua mata uang utama regional terpuruk.

Meski demikian, lanjut dia, Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan kembali melakukan intervensi pasarnya melihat rupiah terus terpuruk.

Namun intervensi BI sampai sejauhmana masih belum diketahui, karena BI tidak akan jor-jor dalam mengatasi rupiah yang terpuruk itu, ucapnya.

Menurut dia, tekanan pasar terhadap rupiah diperkirakan akibat faktor psikologis saja. Suntikan dana baru oleh bank sentral itu, seharusnya bisa mendorong rupiah menguat karena likuiditas dolar makin melonggar, namun kenyataannya faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap rupiah.

“Kita lihat saja dulu apakah ada pengaruhnya terhadap rupiah yang selama ini terpuruk,” ucapnya.(*)

October 22, 2008 0

Rupiah Sore Tetap Merosot

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Selasa sore tetap merosot diatas angka Rp9.300 per dolar AS, karena pelaku masih memburu dolar AS akibat gejolak ekonomi global.

“Pelaku pasar masih memburu dolar AS ketimbang membeli rupiah, meski krisis keuangan di Amerika Serikat mengakibatkan sejumlah perusahaan keuangan AS ambruk,” kata analis Valas PT Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp9.310/9.315 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.290/9.329 per dolar AS atau melemah 20 poin.

Rully Nova mengatakan, rupiah pada hari berikutnya kemungkinan akan masih tertekan pasar, karena kekhawatiran pelaku pasar masih tinggi.

Apalagi laju inflasi di dalam negeri masih tinggi yang mendorong Bank Indonesia (BI) segera menaikkan kembali suku bunganya mengakibatkan pelaku lebih berhati-hati membeli rupiah, ucapnya.

Pelaku pasar, lanjut dia saat ini tidak memperhatikan tingkat suku bunga BI Rate yang tinggi dibanding bunga dolar AS, mereka lebih cenderung menyelamatkan dananya dengan membeli dolar AS.

Pasar agak panik, apalagi sejumlah pasar saham juga mengalami tekanan negatif, sehingga sejumlah saham banyak yang berguguran, katanya.

Selain itu, menurut dia pelaku lokal melakukan aksi profit taking untuk mencari untung (gain) karena menjelang lebaran kebutuhan dana sangat besar.

Sementara itu dolar AS turun tajam karena berkembangnya kekhawatiran bahwa rencana penyelamatan Washington sebesar 700 miliar dolar untuk mengambil alih kredit macet yang menggunung pada bank-bank AS, akan membebani keuangan AS.

Euro naik menjadi 1,4677 dolar AS dari 1,4572 dolar. Dolar AS juga turun terhadap yen menjadi 106,30 yen dari 107,38 yen.(*)

October 15, 2008 0

Pelaku Khawatir Gejolak Ekonomi, Rupiah Pagi Merosot

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu pagi merosot karena pelaku pasar masih khawatir gejolak ekonomi global masih tak menentu dan membaiknya harga minyak mentah dunia.

“Kekhawatiran pelaku pasar itu direalisasikannya dengan membeli dolar AS di pasar uang domestik, meski mata uang asing itu di pasar global cenderung melemah,” kata analis Valas PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova di Jakarta, Rabu.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp9.770/9.775 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.695/9.708 atau melemah 75 poin.

Rully mengatakan, gejolak ekonomi yang masih tak menentu itu terlihat dengan melemahnya pasar saham Jepang, Taiwan akibat merosot bursa Wall Street, setelah hari sebelumnya menguat.

Karena itu pelaku lebih cenderung membeli dolar AS ketimbang rupiah yang dipicu oleh menguat harga minyak mentah dunia yang mencapai 84 dolar AS per barel dari sebelumnya 80 dolar AS per barel, katanya.

Menurut dia, Bank Indonesia (BI) sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk memicu rupiah menguat, apalagi BI menyatakan akan tetap berada di pasar untuk mengkontrol kedua mata uang itu.

BI bahkan mengawasi perdagangan valas terhadap bank-bank asing yang sering melakukan spekulasi jual beli dolar dalam jumlah yang besar, ucapnya.

Namun, lanjut Rully Nova, gejolak pasar global yang masih tak menentu membuat pelaku masih khawatir untuk memegang rupiah, sehingga mata uang Indonesia itu kembali terpuruk.

Rupiah kedepan kemungkinan akan sulit untuk bisa mencapai angka Rp9.000 per dolar AS, karena rupiah pada level itu sudah tidak mungkin lagi terjadi, ucapnya.

Sementara itu dolar AS diperdagangkan sebagian besar melemah terhadap mata uang lainnya. Euro terhadap dolar AS naik menjadi 1,3618 dolar dari 1,3576 dolar di New York. Dolar AS terhadap yen menguat tipis menjadi 102,07 dari 102,01.

Pasar finansial mulai tenang setelah otoritas AS mencairkan dana talangan untuk menyelamatkan sektor finansial dengan menyuntikkan hingga 250 miliar dolar ke bank-bank bermasalah dan menawarkan penjaminan baru untuk membantu memperbaikik aliran kredit.

Dolar sebelumnya telah menguat karena para investor menjadikan mata uang asing sebagai tempat berlindung yang aman di tengah jatuhnya pasar saham dan kekhawatiran terus merosotnya ekonomi, kata Rully Nova.(*)

October 15, 2008 0

Indeks Jatuh, Rupiah Melemah – Penjaminan Dana Masyarakat Capai Rp 2 M

Catatan SPMNews:

Artikel ini kami sengaja sampaikan untuk menggambarkan krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan Seruan

SPMNews pada 14 Oktober 2008

SP/Alex Suban

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Gubernur Bank Indonesia Boediono, memberikan penjelasan tentang Perppu tentang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di kantor Dijen Pajak, Jakarta, Senin (13/10)

[JAKARTA] Pemerintah menaikkan batas atas dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang dijamin, dari Rp 100 juta ke Rp 2 miliar per rekening. Dengan batas baru itu, maka dana yang dijamin pemerintah mencapai 97% dari dari total DPK per Juli 2008 mencapai Rp 1.535 triliun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada pers di Gedung Ditjen Pajak, Senin (13/10) pagi.

Untuk menguatkan keputusan baru mengenai penjaminan yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Menkeu siang ini ke DPR untuk meminta persetujuan.

Dalam pada itu, otoritas pasar modal membuka kembali perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Ketika perdagangan dibuka pukul 09.30 WIB, sejumlah saham bluechips langsung terhempas. Saham Telkom dan PGN mengalami autorejection.

Pada susi pertama hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup pada level 1.373,925, minus 77,744 poin atau 5,36%. Sedangkan rupiah berada pada level Rp 9.870, melemah dari Rp 9.651 per dolar AS akhir pekan lalu.

Kebijakan pemerintah ini disambut positif berbagai kalangan. Karena dengan langkah tegas dan jelas itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak tergerus meski diterpa isu-isu miring. Dekan Fakultas Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro mengatakan, kinerja perbankan Indonesia saat ini sangat bagus. Berbagai indikator perbankan membaik, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu.

Penjaminan dana masyarakat yang mencapai Rp 2 miliar per rekening, demikian Fadhil Hassan, sudah sangat bagus. “Kalau yang dijamin penuh pemerintah hanya tabungan kecil pun sudah lumayan,” kata ekonom dari Indef itu.

Baik Mudrajad maupun Fadhil sepakat, pemerintah tidak perlu terlalu memberikan perhatian ke pasar modal, apalagi mengurus buyback saham.

Pasar modal adalah ajang kaum berduit. Kendati harga saham kini ambruk akibat panic selling, para pemodal masih memiliki dana. Justru yang harus dijaga adalah sektor perbankan dan sektor riil karena di sana kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat banyak bergulir.

Untuk menggerakkan ekonomi, Mudrajad menyarakan penjaminan kredit. “Ini yang malah yang lebih mendesak karena UMKM di desa-desa kesulitan memperoleh dana,” ujar guru besar ekonomi itu.

Saat ini, dana masyarakat hanya dijamin PT Askrindo dan Asuransi Modal Kerja (AMK). Sedang kredit usaha rakyat (KUR) hanya disalurkan oleh lima bank dan dari jumlah itu hanya BRI yang berpengalaman.

Ekonom dari Inter-Café, Iman Sugema mengatakan, pemerintah harus melakukan dua langkah, yakni membuat masyarakat pemilik dana di bank merasa aman dan menjamin dana mereka tidak menyusut dalam jumlah yang besar. “Caranya menaikkan penjaminan secara bertahap atau sekaligus tergantung kemampuan dan mencegah agar pelemahan rupiah tidak terlalu dalam, karena bisa menyebabkan mereka membawa dananya ke luar dari Indonesia,” katanya.

Direktur Treasury Bank Mega, JB Kendarto mengaku senang dengan keputusan pemerintah. “Di Jerman, Australia dan hampir semua negara sudah menjamin sepenuhnya DPK di bank, supaya nasabah aman dan tidak memicu krisis yang lebih dalam,” kata Kendarto.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah harus segera bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan.

Sinergi Semua Pihak

Mudrajad mengimbau semua pihak untuk sinergi menggerakkan sektor riil. Jika hal ini dilakukan, ia yakin, Indonesia selamat dari krisis ekonomi yang dipicu krisis finansial AS. Masyarakat bawah sudah terbiasa hidup susah. Tapi, dengan kehancuran finansial global ini jangan sampai rakyat bertambah sulit.

Sinergi pertama, kata Mudrajad, adalah antara Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai penguasa fiskal. Ia menyarankan ketika bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunga untuk menambah likuiditas perbankan, BI malah menaikkan BI Rate dari 9,25% ke 9,50%.

Kedua adalah sinergi antara pusat dan daerah. Para bupati di seluruh wilayah RI memiliki peran yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Karena mereka memiliki otonomi dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan.

“Selama SBY berkuasa tidak lebih dari dua kali bertatap muka dengan para bupati. Ini tidak cukup untuk menciptakan sinergi,” papar ekonom UGM itu.

Sinergi ketiga adalah antara pemerintah dan swasta guna menjaga kelancaraan distribusi dan logistik. Rakyat harus dijamin tidak kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah perlu memfokuskan pada empat departemen kunci, yakni Deptan, Deperin, Depdag, dan Departemen ESDM. Keempat departemen ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi barang.

Di empat sektor ini pemerintah wajib melancarkan perizinan. Jangan sampai industri kesulitan bahan baku untuk produksi, Mudrajad mengatakan, peran industri saat ini sudah sangat besar. Kontribusinya terhadap PDB sudah mencapai 27,3%, sedangkan pertanian tinggal 14,7%.

Tiga Kriteria

Menurut Menkeu, penambahan jumlah jaminan dana yang disimpan menjadi Rp 2 miliar akan menampung lebih dari 97 persen nasabah bank di dalam negeri. Namun, kenaikan jumlah tersebut akan disesuaikan lagi di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

“Di dalam UU LPS disebutkan pemerintah dapat atau akan melakukan penyesuaian kembali terhadap jumlah penjaminan. Kali ini pemerintah lebih fleksibel. Kalau kebijakan ini diperlukan satu tahun, ya satu tahun. Kalau dua tahun, ya dua tahun. Yang penting bisa merespons dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi,” papar Menkeu.

Dalam UU LPS Nomor 25/2004, hanya disyaratkan tiga kriteria bagi pemerintah untuk mengubah jumlah penjaminan simpanan. Di dalam Pasal 11 ayat 2 UU LPS itu disebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan apabila salah satu kondisi dipenuhi, yaitu apabila terjadi penarikan uang besar-besaran, inflasi tinggi, dan apabila jumlah yang dijamin nasabahnya kurang dari 90 persen.

Dengan amandemen UU LPS, pemerintah menambahkan satu butir lagi menjadi empat kriteria. Di dalam Pasal 11 ayat 2 huruf d, pemerintah bisa mengubah jumlah pen- jaminan simpanan apabila ada ancaman krisis keuangan yang membahayakan sistem keuangan Indonesia. Kondisi sekarang, menurut Menkeu, sudah penuhi syarat situasi ancaman.

Selain menetapkan Perppu tentang LPS, pemerintah juga menetapkan Perppu tentang Bank Indonesia, yakni UU Nomor 3/2004. Di sini, pemerintah mengamandemen Pasal 11 yang mengatur mengenai perluasan jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan bagi bank untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek dari BI.

Pada ketentuan sebelumnya, yang boleh dijadikan agunan hanyalah aset berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang diterjemahkan dalam peraturan BI berupa SBI dan SUN.

Dalam Perppu ini, aset yang sekarang bisa menjadi agunan diperluas sehingga aset kredit dengan kolektibilitas lancar dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek.

“Tujuan amendemen ini adalah agar perbankan nasional dapat memiliki aset yang lebih luas dalam rangka mereka mendapatkan akses likuiditas bagi operasionalnya. Ini juga mencegah terjadinya kekurangan likuiditas, terutama bank-bank yang tidak punya SBI dan SUN,” jelas Sri.

Sementara untuk Perppu Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), Menkeu menyatakan, masih butuh beberapa hari untuk mematangkannya. Pasalnya, perppu tersebut menyangkut beberapa proses jika krisis terjadi dan menghubungkan pemerintah, BI, LPS, dan juga APBN. [D-10/B-15/RRS/P-12]
——————————————————————————–
Last modified: 13/10/08

October 14, 2008 0

Rupiah Bertahan di Level Rp9.820 Per Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News) – Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antar bank Jakarta, Senin sore menguat sebesar 30 poin menjadi Rp9.820/9.830 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp9.850/10.050 per dolar AS.

“Kenaikan rupiah sebesar 30 poin terjadi sejak sesi pagi yang berlanjut sampai penutupan sore, setelah Bank Indonesia (BI) menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga rupiah,” kata Eric Sugandi di Jakarta, Senin.

Otoritas moneter BI menyatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar rupiah tidak bergejolak secara tajam.

BI akan melakukan apa yang harus dilakukan. Menggunakan kebijakan moneter, menggunakan cadangan devisa dengan prudent, semua coba supaya gerakan dari rupiah itu tidak volatile tajam, kata Eric.

Ia mengatakan, BI khawatir apabila tidak melakukan upaya itu maka dikhawatirkan rupiah akan kembali tertekan, karena gejolak krisis keuangan masih sangat tinggi.

BI sebelumnya menaikkan bunga BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 9,5 persen, yang memicu rupiah menguat, namun kenaikan itu hanya sesaat, setelah rupiah kembali terpuruk hingga mendekati angka Rp10.000 per dolar AS, ucapnya.

Pelambatan ekonomi global, lanjut dia juga merupakan salah satu faktor yang menekan rupiah, karena pelaku asing dikhawatirkan akan menarik dananya yang ditempatkan di pasar domestik.

Pelaku asing khawatir dengan terpuruknya rupiah, maka belanja modalnya (Capex-capital expenditure) akan semakin besar, ucapnya.

Kenaikan rupiah saat ini diharapkan akan terjadi lagi pada hari berikutnya, karena melihat posisi mata uang lokal itu masih sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau menembus angka Rp10.000 per dolar AS, maka kemungkinan besar kemerosotannya akan berlanjut.

“Kami mengharap BI terus menjaga pergerakan rupiah lebih lanjut, dan melakukan kebijakan yang terus mendorong rupiah bisa kembali ke posisi yang lebih baik, ucapnya.(*)

October 13, 2008 0

Menimbang Pilihan Separatis, Lima Tahun Lagi Kalimantan Merdeka

Oleh : Guntur Pribadi | 16-Aug-2007, 02:06:50 WIB

KabarIndonesia – GERAKAN separatis di negeri ini bak bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Sinyal gerakan makar yang belakangan ini membahana sebenarnya bukanlah baru. Gejolak aktivitas pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah ada sejak kemerdekaan diproklamirkan. Bahkan gerakannya kian meningkat sejak tahun 1950-an.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), gerakan Papua Merdeka, adalah sebagian aktivitas separatis yang hingga kini masih menjadi momok bagi NKRI. Dan itu hanya sebagian kegiatan ‘perlawanan’ daerah yang tampak terekspose. Belum lagi isu beberapa daerah yang lain di negeri ini yang juga tampak berkeinginan mengibarkan ‘bendera merdeka’.

Keinginan memisahkan diri beberapa wilayah di negeri ini tampaknya tidak lagi bergerak di bawah tanah. Seperti yang terjadi, belum lama ini, pengibaran bendera Bintang Kejora dihadapan Presiden Bambang Yudhoyono di Ambon dalam tarian adat Maluku menunjukan bahwa gerakan pemisahan diri telah berani ‘unjuk gigi’.

Gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah di negeri ini memang tidak dapat dihindari begitu saja. Indonesia dengan realitas masyarakatnya yang plural serta heterogenitas suku bangsa, adat istiadat, bahasa, keyakinan, dan keanekaan identitas lainnya, adalah sesuatu yang memang berbeda. Apalagi memperhatikan tingkat kesenjangan sosial-ekonomi antara pusat dan daerah masih sangat jauh dari keadilan. Maka tidaklah mengherankan upaya separatis atau memisahkan wilayah dari NKRI oleh sebagian kelompok atau golongan menjadi pilihan.

Kalimantan Merdeka
Beberapa sinyal adanya bentuk perlawanan daerah terhadap pemerintah pusat juga terjadi (meski malu-malu) di Kalimantan Timur (Kaltim). Tidak saja karena soal upaya pencabutan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat yang menjadi pemicunya. Tetapi juga menyangkut masih tertinggalnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim dipelbagai sektor.

Kendati perlawanan yang didengungkan hanya sebatas teriakan wacana otonomi khusus (otsus). Bukan tidak menutup kemungkinan, tuntutan dapat lebih meluas mengarah pada gerakan Kaltim merdeka.

Adalah menarik jika diamati analisa Hendopriyono, dalam diskusi polemik: Mengungkap Eksistensi Separatisme di Menara Kebon Sirih, Jl Kebon Sirih, Jakarta, belum lama ini, yang meyakini, bahwa gerakan seperatisme di Indonesia akan kian bertambah luas. Dikatakannya, gerakan separatisme di negeri ini sudah mulai terlihat di Papua, Maluku, Kalimantan, dan Aceh sejak pertengahan tahun 1980-an. Bahkan mantan Kepala Badan Intelijen Negera (BIN), itu, secara tegas pula menandaskan, Kalimantan sendiri dalam kurun lima tahun mendatang akan memisahkan diri dari NKRI.

Analisa Hendropriyono yang tampak mengejutkan itu memang bukan tidak mungkin terjadi. Apalagi Kalimantan yang terkenal melimpah SDA-nya, namun kontras dengan realitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya yang masih banyak tertinggal disegala sektor, sangat memungkinkan terjadinya pengibaran ‘bendera merdeka’ dan perlawanan Kalimantan terhadap pusat.

Mungkin kita masih ingat ketika awal reformasi, Kaltim pun pernah mendengungkan wacana negara federasi. Sebuah sistem negara bagian yang banyak dianut negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia. Sistem itu juga diterapkan di negara bagian Amerika Serikat dan hasilnya cukup bagus. Namun wacana negara federasi itu kemudian tenggelam seiring berjalannya kebijakan otonomi daerah oleh pusat.

Koreksi untuk Pemerintah Pusat
Melihat geliat separatis seperti yang terjadi di Papua, Ambon ataupun di beberapa daerah lainnya di Indonesia bagian Timur tidaklah cukup dengan pendekatan persuasif ataupun konsensus nasionalisme. Pemerintah pusat harus lebih terbuka dan bijak melihat aspek kesejahteraan di daerah-daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alamnya (SDA). Pincangnya program pembangunan nasional, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia, termasuk di Kaltim, itulah yang seharusnya segera dibenahi pemerintah. Hal ini pula yang mendorong guncangan integrasi nasional di negeri ini.

Samuel Philips Huntington pernah meramalkan, Indonesia bisa menjadi negara pecah seperti yang pernah dialami Uni Soviet dan Yugoslavia. Dikatakannya, dua negera itu telah terberai karena kegagalan mengelola integrasi nasionalnya.

Pandangan Huntington tersebut mungkin tidak terlalu berlebihan. Pemerintah memang sudah seharusnya menata konsep integrasi nasional. Tidaklah cukup jika integrasi nasional dimaknai sebagai kesatuan wilayah atau komunitas secara nasional yang terikat dengan prinsip-prinsip persatuan bangsa dan negara. Tapi yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah pemerataan secara adil kekayaan negara, termasuk menyangkut kebijakan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan pertahanan keamanan negera. Kita bisa melihat, betapa Papua, Kalimantan, Aceh, serta beberapa daerah timur lainnya yang melimpah SDA-nya masih tertinggal pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kurang maksimal dalam menampung aspirasi daerah memang kerap menimbulkan kerawanan terhadap integrasi nasional. Bukan rahasia lagi, jika aksi protes daerah seperti, pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua, tuntutan otsus di Kaltim, serta beberapa daerah lainnya yang memiliki selera tuntutan yang sama, dikarenakan keputusan politik pusat yang masih berbau sentralisme.

Di sinilah pemerintah pusat seharusnya bisa lebih berbenah dan mengoreksi kebijakannya. Sebab gejolak separatisme yang terjadi di negeri ini sebenarnya bukanlah pilihan atau gerakan untuk ‘melawan’ pusat dan anti NKRI. Tetapi munculnya aksi suara hendak merdeka itu dikarenakan ketimpangan kebijakan pusat serta distribusi ‘kue’ pembangunan yang tidak adil terhadap daerah-daerah kaya, termasuk Kaltim.

Penulis: Peminat Wacana Otonomi Khusus di Kaltim, tinggal di Kutai Kartanegara. Email: gu2n_kutai@yahoo.com

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Email: redaksi@kabarindonesia.com
Big News Today..!!! Let’s see here
http://www.kabarindonesia.com

August 16, 2007 0