NICHOLAS JOUWE ; DUNIA TIDAK AKUI KEMERDEKAAN PAPUA

[BERITA-PAPUA],- Setelah 42 tahun menetap di Negeri Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua, tokok Organisasi Papua Merdeka [OPM] Nicholas Jouwe akhirnya menyatakan kedaulatan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Repiublik Indonesia [NKRI] dan mengakui bahwa perjuangan memisahkan diri ternyata tidak mendapat respon dunia internasional.

Jouwe yang datang kedua kali ke Indonesia dan Papua, mengaku kagum dengan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun Papua, pasalnya sejak pelariannya ke Eropa tersebut masyarakat Papua masih hidup dalam zaman batu yakni belum sepenuhnya megenal peradaban.

“Hampir 70 persen rakyat Papua massa itu masih hidup dalam zaman batu, sekarang saya datang dan saya lihat setelah 42 tahun di Eropa, Papua telah maju, bangsa Papua sangat maju,” terang Jouwe yang mengaku kepulangannya ke Papua karena dirinya adalah warga Negara Indonesia suku Papua yang sama dengan WNI yang lain.

Menyinggung soal perjuangan sebagian rakyat Papua yang masih menginginkan pemisahan diri dari NKRI dengan tujuan membentuk Negara Papua yang merdeka terlepas dari NKRI, Jouwe dengan nada tinggi justru balik mempertanyakan maksud pemisahan diri yang diinginkan sebagian masyarakat Papua.

“Saudara-saudara itu mau kemana, mereka mau bikin apa? Memisahkan diri dari Negara apa? Itu tidak akan pernah terjadi,” tegasnya .

“Saya perjuangkan itu mati-matian, sampai tahun 1969, saya tanya kepada PBB kenapa Papua tidak bisa merdeka, PBB bilang Papua punya kemerdekaan sudah direalisasikan oeh Soekarno Hatta pada 17 agutus 1945. Belanda yang sembunyi-sembunyi kamu, bahwa kamu sebenarnya sudah merdeka. Kamu punya negeri masuk dalam kerajaan Hindia Belanda 28 agustus 1828 saat Proklamasi kemerdekaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 1828 Papua di anasir oleh Pemerintah Belanda dan dimasukkan ke dalam Hindia Belanda yang mana Neuguinea [Papua] sudah dijajah Belanda selama 134 tahun dan melalui perjanjian New York penyerahan Papua kedalam Republik Indonesia di susup masuk, sehingga bila penjajahan Hindia Belanda termasuk Papua menjadi 350 tahun.

“Tidak ada satu Negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Bangsa Papua, saya bikin bendera, saya susun segala sesuatu untuk bentuk satu Negara Papua yang diperintahkan oleh Belanda berdasarkanb Hak-Hak yang diakui dalam deklarasi PBB pasal 73 tentang DEklarasi Mempercepat kemerdekaan bagi Bangsa-Bangsa yang belum merdeka. Itupun ditolak mentah-mentah, karena Papua sudah 350 tahun di Jajah bersama Indonesia oleh Belanda.

“Kemedekaan Papua sudah direalisasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jadi Papua tidak usah cari-cair keluar tapi cari dalam Indonesia,” tekan Jowe mengingatkan.*[ay/mhi]

Dunia Internasional Ingin Otsus Papua Berjalan Baik

Kondisi anak-anak Papua masih sangat memperihatinkan, apakah merekah sudah merasakan dampaknya Otsus? Jika sudah apakah mereka masih harus telanjang?.Jayapura [PAPOS]- Tokoh masyarakat Papua, Nicolas Messet mengatakan masyarakat internasional menginginkan agar UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dijalankan dengan baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat Papua.

“Saat ini yang diinginkan masyarakat internasional adalah bagaimana menjalankan Otsus dengan baik supaya masyarakat Papua benar-benar sejahtera,” kata Nicolas Meset, di Jayapura, Senin.

Mantan Melu Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini menegaskan, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa pelaksanaan Otsus Papua pincang selama lebih dari delapan tahun (2001-2010) ini?

Menurut Messet, delapan tahun, Otsus berjalan pincang karena disebabkan pejabat pemerintah yang adalah orang asli Papua, serta para pejabat yang bekerja di tanah Papua tidak memanfaatkan dana Otonomi Khusus dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Otsus.

“Hal inilah yang telah terjadi, padahal masyarakat menginginkan dana yang beredar dimanfaatkan secara baik di Papua, dan Papua Barat, supaya tidak ada lagi warga yang meminta Merdeka -lepas dari Indonesia,” tandasnya.

Nicolas Messet mengatakan, Otsus Papua adalah hasil kompromi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan orang Papua pada tahun 2000, di saat rakyat Papua meminta merdeka, namun Indonesia tidak mau. Salah satu solusi (Win-win Solution) adalah datangnya UU Otsus.

Dengan masuknya dana Otsus Papua yang begitu banyak maka terjadi begitu banyak penyimpangan yang dilakukan para pejabat untuk berfoya-foya,seperti membeli rumah mewah dan melancong sampai luar negeri. Padahal rakyat yang berda di kampung-kampung masih miskin.

“Sampai detik ini masih ada pejabat Papua melancong ke luar negeri dengan menggunakan dana Otsus,” katanya.

Meset mengatakan dirinya sangat setuju apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Papua dan memeriksa semua pejabat Papua yang “nakal”.

“Jika nantinya setelah diperiksa terbukti adanya penyelewengan dana Otsus oleh para pejabat Papua, maka mereka harus segera ditangkap dan segera di proses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Jangan berfikir kalau menangkap satu pejabat yang diduga korupsi seluruh masyarakat Papua akan berteriak merdeka. Tidak sama sekali.

Sedangkan mengenai gagasan digelarnya dialog internasional membahas penyelesaian masalah Papua masa lalu, Nicolas Meset menilai hal tersebut tidak perlu dilakukan, karena permasalahan Papua sudah selesai sejak dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera.

“Jika dialog itu tetap akan dilakukan,maka sebaiknya jangan memakai kata dialog antara pusat dan Papua, tetapi yang ada hanya musyawarah,” katanya.

Menurutnya, kata yang tepat adalah musyawarah, karena Jakarta dan Papua adalah satu rumah, yang membedakanya hanya kamar tidur yang terpisah.

“Saat ini yang diinginkan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat adalah bagaimana menjalankan UU Otsus Papua dengan baik, supaya orang Papua dapat sejahtera dan hidup damai,” tandasnya.[ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Papos
Selasa, 02 Maret 2010 00:00

14 Negara Pewakilan Athan Temui Sekda Papua

AYAPURA [PAPOS]- Sebanyak 14 perwakilan Atase Pertahanan (Athan) Laut dari 14 Negara berkunjung ke Papua untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan di provinsi Timur Indonesia ini.

Ke 14 Athan laut tersebut masing-masing, Sercol Ham Weibind (China), Col. Sanpeevlangeh (India), Col. Hartmutstefanski (Jerman), James A Hill (Selandia Baru), Captain Luciano Ciuss (Italia), Cpt. Bob plath (Australia), Cpt. Arie louter (Belanda), Cpt. Vlademir Balashov (Rusia), Cpt. Wannapol Glormgeao (Thailand), Cpt. Kevin wilson (Usa), Cpt. Celso washington mello yunior (Brasil), Letkol Pengiran haji hapiz (Brunai), Letkol Keith moddy (Canada), Letkol Jaques Rinaudo (Perancis).

Ke-14 Atase Pertahanan Laut bertemu dengan pemerintah provinsi Papua yang diwakili Sekda Papua didampingi beberapa pimpinan SKPD provinsi Papua, kurang lebih satu jam di ruang kerja Sekda Papua, Senin (1/3) kemarin.

Pada kesempatan itu, Plt. Sekda Papua, Drs. Elia Ibrahim Loupatty, MM, memberikan apresiasi kepada kedatangan pimpinan atasse pertahanan laut dari 14 negara tersebut.

Loupatty menjelaskan, kunjungan-kunjungan yang telah dilakukannya di Papua, antara lain untuk mengetahui jalannya pemerintahan dan proses pembangunan. Jadi, kunjungan mereka ke Papua untuk mengecek program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi saat ini.

Selain itu juga, kata Loupatty, mereka juga mengecek tentang situasi politik dan situasi sosial di Papua. Tapi yang jelas, kami menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua maupun pembangunan.

Deklarasi Provinsi Pegunungan Tengah Dinilai Wajar

JAYAPURA [PAPOS] – Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah oleh Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah di Wamena, Senin [23/2] disambut positif anggota DPR-RI asal Papua, Paskalis Kosay,MM dan anggota DPD-RI Paulus Sumino.

Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah ini menurut politikus partai Golkar ini harus didukung sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat Pegunungan Tengah. Sebab pemekaran Pegunungan Tengah adalah jalan untuk mempercepat pembangunan di Pegunungan Tengah.

DPD-RI Pertanyakan Komitmen CSR PTFI

TIMIKA [PAPOS]- Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan sejauh mana komitmen pihak Comitte Social Responsibility (Komitemen Pertanggungjawaban Social) PT Freeport Indonesia kepada masyarakat pemilik hasil dalam meningkatkan SDM suku Amungme dan Kamoro selaku pemilik hak ulayat.

Wakil Ketua II KOmite II DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Mervin Sadipun Somber menegaskan, selain menunaikan tugas pengawasan pertambangan dan mineral, ketenagalistrikan, serta pembangunan infrastruktur. Kunjungan DPD RI ke Kabupaten Mimika yang diketahui ada beroperasi pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia ini, hendaknya dapat diketahui juga aspirasi tentang sejauh mana keseriusan PT Freeport Indonesia yang sudah beroperasi cukup lama dalam hal pengembangan sumber daya manusia asli di Kabupaten Mimika, yakni masyarakat Amungme dan Kamoro.

Pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah Dideklarasikan

WAMENA-Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, 10 Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah, Senin (22/2) kemarin menggelar pertemuan di Gedung Sosial GKI Wamena. Salah satu agendanya yaitu mendeklarasikan pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.

Kesepuluh bupati tersebut yaitu Bupati Tolikara DR (HC) John Tabo,MBA, Bupati Jayawijaya diwakili Wakil Bupati Jayawijaya Jhon R Banua, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip, Bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington L Wenda, Penjabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy,SE,M.Si, Penjabat Bupati Yalimo Drs. Wasuok D. Siep, Penjabat Bupati Lanny Jaya diwakili Sekda Lanny Jaya Doren Wakerkwa,SH, Penjabat Bupati Mamberamo Tengah David Pagawak,S.Sos dan Penjabat Bupati Puncak Drs. Levianus Agustinus Boling.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota DPR RI Paskalis Kosay, anggota DPD RI Paulus Sumino, Ketua Komisi dari DPR Papua, Ketua DPRD se-Kawasan Pegunungan Tengah, Muspida dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Selain menetapkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe,S.Ip sebagai Ketua Asosiasi Bupati se- Pegunungan Tengah periode 2010-2012, pertemuan ini juga membahas beberapa isu, yaitu pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Pegunungan Tengah, peningkatan Bandar Udara Wamena, membangun komunikasi yang baik dengan gubernur Papua agar ada hati untuk membangun kawasan Pegunungan Tengah, dan membahas mengenai pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah.
Ketua Asosisasi Bupati se-Kawasan Pegunungan Tengah Periode 2008-2010, DR (HC) John Tabo,MBA mengatakan, pada pertemuan bupati se-kawasan Pegunungan Tengah ini, pihaknya mengusulkan beberapa rekomendasi dan pokok pikiran.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian, maka yang harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan.

Pengadilan HAM Harus Dibentuk di Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Kasus pelanggaran HAM di Papua dari dulu sampai sekarang tidak jelas dan banyak pelaku kasus pelanggaran HAM Papua tidak terungkap, sehingga dibutuhkan adanya Pengadilan HAN di Papua.

Hal itu dikatakana Ketua Esekutif Nasional Front Penjuangan Papua Barat, Selvius Bobi kepada Papua Pos ketika ditemui di Kantor Depateman Hukum dan HAM Papua, Kamis(18/2) lalu.

Menurutnya, selama ini banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak pernah terungkap dan masyarakat yang menjadi korban kekerasan hanya bisa menangis menahan kesakitan yang dideritanya.

Agar hal itu tidak terjadi maka harus ada Pengadilan HAM di Papua yang merupakan kebutuhan utama dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Papua.

Delegasi Uni Eropa Temui DPR Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Ingin belajar tentang situasi politik dan situasi sosial di Papua, dua orang Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menemui DPR Papua, Rabu (17/2) kemarin.

Kedua Delegasi Uni Eropa tersebut melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda di ruang kerja Ketua DPR Papua.

Usai melakukan pertemuan, Sekretaris pertama Kepala Bidang Politik, Pers dan Informasi delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles Whiteley mengatakan, kunjungannya ke Papua dalam hal ini menemui DPRP ingin belajar tentang situasi yang berkembang sekarang ini di Papua, baik itu tentang situasi politik dan situasi sosial.

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny