Komnas HAM: Hentikan Spekulasi Pelaku Teror Freeport

Kendaraan milik PT.Freeport menyusuri jalan Timika-Tembagapura dengan pengawalan ketat/ilustrasi. (ANTARA/Humas Polda Papua)@
Timika (ANTARA News) – Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas) HAM mengingatkan semua pihak menghentikan spekulasi tentang siapa sesungguhnya pelaku yang telah menebar teror di areal pertambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua sejak Juli-September.

“Kami meminta seluruh pejabat negara berbicara sesuai tupoksinya. Jangan membuat pernyataan yang membuat bingung masyarakat dengan menuding kelompok tertentu tanpa alasan yang jelas,” kata anggota Komnas HAM, Nur Cholis SH MA saat dihubungi ANTARA dari Timika, Senin.

Menurut Nur Cholis, saat ini Komnas HAM sedang mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai pihak tentang persoalan apa yang sesungguhnya terjadi di areal obyek vital nasional (obvitnas) itu sejak 8 Juli lalu.

Pengungkapan siapa sesungguhnya yang terlibat dalam kasus teror di Freeport, demikian Nur Cholis, sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di lokasi kejadian.

“Kalau semua orang berbicara seenaknya tentu akan memberatkan tugas polisi dan juga Komnas HAM karena akan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya terjadi,” tambah Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM itu.

Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Nerius Katagame menilai tuduhan kepada kelompok tertentu sebagai dalang teror di areal Freeport selama ini belum tentu terbukti.

Nerius mengatakan, sangat mustahil jika penembakan yang berulang kali terjadi di areal Freeport dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa yang tidak memahami cara menggunakan senjata api canggih.

Tokoh masyarakat Amungme, Karel Beanal meminta polisi segera mengungkap pelaku teror di Freeport agar masyarakat Mimika bisa bernapas lega.

“Kami minta Pak Kapolda beri ketenangan kepada warga Mimika dengan segera mengungkap siapa sesungguhnya pelaku teror di Freeport apakah kelompok Keli Kwalik ataukah kelompok lain,” kata Karel Beanal saat bertatap muka dengan Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekodanto di Timika belum lama ini.

Terkait insiden teror di Freeport, Polda Papua telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka adalah AY (30), DB (25), EB (26), TB (25), SB (30), YB (18) dan EK.

Enam dari tujuh tersangka itu diduga terlibat kasus penembakan dan dijerat pasal 340 jo pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

Sedangkan seorang tersangka lainnya diduga terlibat kasus kepemilikan amunisi dan dijerat UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api secara ilegal dengan ancaman hukuman yang sama.

Berkas para tersangka tersebut kini sedang diteliti oleh pihak Kejaksaan Negeri Timika. (*)

September 14, 2009 0

JIMMY DEMIANUS MINTA WAPRES FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN

Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.
Makasar, 10/9 (Antara/FINROLL News) – Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.

“Kami minta Wapres Jusuf Kalla memfasilitasi dan memediasi penyelesaian Papua,” kata Jimmy Demianus Itji sebelum bertemu HM Jusuf Kalla di kediaman Wapres Jl Haji Bau, Makasar, Sulsel, Kamis.

Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.

Menurut dia, hal itu dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otonomi khusus.

Jimmy menilai, Wapres Jusuf Kalla selama ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, Wapres juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik.

Namun, katanya, jadi tidaknya dialog kebangsaan tersebut masih tergantung dua hal yakni; pertama, berkenaan UU 21 tahun 2001 tentang otsus baru ada satu PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Padahal masih ada sekitar delapan sampai sembilan PP lainnya tentang pengelolaan kekayaan alam, pengaturan tanah, proteksi, adat istiadat dan sebagainya yang ditunggu.

“Kedua, jangan lupa rakyat Papua telah memberikan suara yang signifikan kepada pasangan SBY-Boediono, sehingga pemerintahan baru harus buat terobosan untuk segera menyelesaikan masalah Papua,” katanya.

Menurut Jimmy, jika kedua hal tersebut bisa segera diselesaikan pemerintah baru ada kemungkinan dialog tidak diperlukan lagi.

Jimmy juga menjelaskan, jika harus dilakukan dialog maka para pihak yang dilibatkan setidaknya ada empat komponen yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Papua dan Papua Barat), masyarakat yang secara idiologis mendukung NKRI dan masyarakat yang secara idiologis bertentangan dengan pemerintah.

“Kalaupun ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” kata Jimmy. (T.J004)

September 10, 2009 0

JK Diminta Gelar Malino III untuk Papua

Makassar – Perdamaian Malino I untuk Poso dan Malino II untuk Ambon sukses di tangan Wapres Jusuf Kalla. Ditambah lagi dengan perdamaian Aceh. JK pun diminta untuk menggelar perdamaian Malino III untuk mengatasi konflik Papua.

“Kami berharap setelah pertemuan, Pak Wapres bisa memfasilitasi dan memediasi untuk menggelar dialog. Bisa saja digelar pertemuan Malino III untuk konflik Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie.

Hal ini disampaikan dia sebelum melakukan pertemuan dengan JK. Jimmy mendatangi kediaman JK di Jl Haji Bau, Makassar, Kamis (10/9). Dituturkan dia, selama ini kerap terjadi konflik antara rakyat Papua, Papua Barat, dan pemerintah pusat.

Diakui dia, JK memang sebentar lagi tidak duduk dalam pemerintahan. Namun JK tetap dipercaya mampu menangani konflik Papua. Sebab selama ini kapasitas JK dalam pemerintahan telah teruji, terutama untuk menangani konflik daerah.

“Selama ini Pak Wapres memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik. Seperti konflik Aceh, Ambon dan Poso,” ujar Jimmy.

Salah satu karya nyata JK dalam menangani konflik Papua yakni dengan keluarnya UU 35/2008 tentang perubahan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Isinya antara lain soal pemberlakuan Otsus di Papua dan Papua Barat bukan hanya di Papua seperti yang dijabarkan sebelumnya dalam UU 21/2001. Dalam UU 35/2008 juga berisi perubahan konsep pemilihan daerah yang awalnya dipilih DPRD, kini diserahkan ke rakyat untuk pemilihan langsung.

Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap JK dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Hal ini dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otsus. “Kalaupun nanti ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” pungkasnya. (INILAH)

September 10, 2009 0

Menkokesra serahkan 390 rumah untuk mantan OPM

Timika–Menko Kesra Aburzal Bakri, Selasa, menyerahkan 390 unit rumah yang dibangun untuk mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di dua kabupaten di Papua.

Kedua kabupaten yang memperoleh bantuan itu yakni Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 264 unit rumah dan Kabupaten Lani Jayasebanyak 126 unit rumah.

Selain membantu membangun rumah-rumah untuk mantan TPN-OPM, dikawasan itu juga dilengkapi dengan gedung sekolah dasar, Puskesmas pembantu, air bersih dan listrik tenaga surya dan micro hydro.

Penyerahan yang langsung di serahkan secara simbolis itu diterima kedua bupati masing masing Bupati Pegunungan Bintang Welington Wenda dan Bupati Lani Jaya Ir.Pribadi, bertempat di Timika. Menko Kesra dalam sambutannya mengatakan, dalam melakukan pendekatan khususnya kepada mantan anggota TPN-OPM, pemerintah melakukan pendekatan kesejahteraan rakyat.

“Untuk membiayai kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit namun tidak bisa menggunakan dana APBN, sehingga dalam melaksanakan kegiatan tersebut digunakan dana yang berasal dari rekening khusus,” ungkap Ical, panggilan akrab Aburizal Bakri.

Menko Kesra juga mengharapkan kedepan Pemda Papua dapat menggunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk membangun daerah pedalaman yang masih terpencil dan miskin.

“Saya sebetulnya ingin berkunjung kesalah satu tersebut namun saat ini tidak dapat dilaksanakan karena terbatas masalah waktu dan cuaca,” kata Ical.

Ia juga mengharapakan agar para mantan anggota TPN-OPM yang kini sudah kembali dan membaur dengan masyarakat dapat menyebarkan kabar gembira ini sehingga mereka yang masih berada dihutan mau mengikuti jejak dan kembali dalam NKRI dengan prinsip otsus di Papua.

264 unit rumah yang dibangun di Kabupaten Pegunungan Bintang itu tersebar di Distrik Batom, Iwur, Walatkubun dan Ewenkatop. Sedangkan sisanya 126 unit yang dibangun di Kab.Lani Jaya tersebar di Distrik Kuyawage, Balingga, dan Distrik Mlagaineri.
Ant/tya

September 9, 2009 0

Konflik Papua Perlu Solusi

JAYAPURA (PAPOS) –Kondisi Papua belakangan ini sempat memanas, perang dingin antara pemerintah dan masyarakat Papua terus berlanjut tanpa adanya solusi.

Rentetan kejadian, pembakaran Rektorat Uncen, penyerangan Polsekta Abepura, pengibaran bintang kejora mewarnai Kamtibmas di tanah Papua.

Mesikapi itu, Ketua Solidaritas HAM dan Demikrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) Usama Yugobi mengatakan, perlu segera dicarikan pemecahan masalah yang tepat agar akarnya dapat diatasi

“Kejadian-kejadian ini mungkin saja akan terus menerus terjadi, maka harus ada solusi,” jelasnya.
Realita masyarakat umum melihat bila terjadi satu pelanggaran hukum baik itu tindakan kriminal maupun tindakan makar aparat hukum dapat menuntaskan perkara hukum ke meja hijau.
Namun bila dikaji dengan permasalahan HAM maka, permasalahan ini sampai kapan pun tidak akan terselesaikan, tentunya ini satu contoh kongkrit yang perlu disikapi dengan arif.

Menurutnya, penegakan keadilan di tanah Papua ini jauh dari harapan, sekalipun bersentuhan hukum dan aparat berlawanan, namun perlawanan masyarakat terus jut.

Katanya, katanya, pembangunan di era Otsus ini semakin tidak terarah, empat sektor dalam UU No.21 Tahun 2001, sama sekali belum memberi manfaat.

“Masyarakat jenuh dengan omong kosong pejabat yang nota bene orang asli Papua tentang pembangunan, mereka setelah menduduki jabatan justru mensejahterakan diri, sedangan masyarakat tidak merasakan perubahan Otsus,”ujarnya.(fer)

Ditulis oleh Feri/Papos

September 3, 2009 0

Rakyat Papua Desak Dialog Kebangsaan Antara Jakarta – Papua

Pertimbalan rakyat Papua meminta pemerintahpunce menggese menggelar dialog kebangsaan antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun dinilai telah gagal.Seramai 12 orang pertimbalan rakyat Papua, Khamis (3/9) diterima Naib Presiden Jusuf Kalla di pejabat Wapres di Jakarta..

Mereka menyampaikan lima permasalahan utama di Papua yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah punce .Salah seorang pertimbalan rakyat Papua, Pendeta Karel Phil Erari memaparkan permasalahan itu yaitu dialog kebangsaan otonomi khas , rencana pemekaran wilayah, pertubohan penyelaras pengawasan program dan dana, dan pembongkaran makam Theys H Eluai. Dialog,kata Phil, merupakan alat demokratis guna menyelesaikan perbelahan di Papua,” ujarnya usai diterima Wapres di Jakarta. Phil yakin penyelesaian atas berbagai persoalan di Papua boleh diselesaikan dengan baik. Bila Aceh Sahaja boleh diselesaikan, Papua pula boleh diselesaikan.Beberapa tokoh Papua yang diterima Wapres, antara lain,Ahli DPR asal Papua Simon P Morin, tokoh orang ramai suku Amungme Tom Beanal, dan ahli DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipao.
(Malay/asni)

September 3, 2009 0

Tokoh Papua: Beri JK Mandat Jembatani Dialog Kebangsaan

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.

Desakan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Simon Maureen yang didampingi Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal seusai bertemu dengan Wapres, Kamis (3/9) siang.

Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Wapres Kalla yang jabatannya sebentar lagi berakhir, didampingi oleh staf dan tokoh-tokoh lainnya seperti mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, mantan Wakil Gubenur Papua Jhon RG Djopari, Pendeta Karel Phil Erari, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ferninanda Ibo-Watipao.

“Kita harapkan Pak JK diberi mandat oleh pemerintah, untuk menjadi mediator dalam dialog nasional tersebut,” kata Maureen.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak bermasalah jika Kalla tak bersedia memenuhi permintaan itu. “Namun Insya Allah, mengingat sumbangsih Pak Kalla selama ini dalam berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dan di Ambon, tentu Pak Kalla akan bisa mempertimbangkan menjadi ‘jembatan’ dalam dialog tersebut,” tambah Maureen.

Hal senada disampaikan Tom Beanal. Mengingat pengalaman wapres dalam berbagai penyelesaian konflik, ia dinilai bisa berperan dalam dialog ini.

Adapun Pendeta Karel Erari mengatakan Dialog Nasional Kebangsaan sebenarnya sudah lama berlangsung, dan ingin ditingkatkan lagi secara rutin agar bisa menjadi katarsis penyelesaian seluruh persoalan yang ada di tanah Papua. “Kami tidak ingin keluar dari NKRI, akan tetapi kami ingin tempat untuk berbicara bebas dan merdeka dalam dialog nasional kebangsaan tersebut,” katanya.

Ia menilai, dialog ini mempunyai arti penting, sebab otonomi khusus dinilai tak berhasil untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya otsus hanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat besar yang menggunakan dana otsus.

September 3, 2009 0

Waket Komnas HAM Papua Ditangkap Polisi PNG

Jayapura (PAPOS) – Wakil Ketua Komnas HAM Perwakiln Papua, Matius Murib, beserta istri, dua anak dan tiga kerabatnya yang ditangkap dan ditahan Polisi Papua New Guinea (PNG), Sabtu (30/8) terancam didenda ratusan juta rupiah.

“Mereka juga terancam menjalani hukuman kurungan badan karena memasuki wilayah PNG tanpa memiliki dokumen resmi lintas batas”, kata Ketua Komnas HAM Papua, Jules Ongge di Jayapura, Senin (31/8) kemarin.
Ia menjelaskan pihaknya telah menyiapkan dana untuk membantu proses pembebasan yang bersangkutan bersama keluarganya.

Komnas HAM diminta menyiapkan uang tunai sebesar Rp120 juta hingga Rp125 juta, untuk bayar denda atas tindakan Matius Murip dan keluarganya.Sesuai peraturan di Negara PNG, mereka selain dihukum penjara kemungkinan juga didenda sejumlah uang.

Menurut Jules, keterangan yang diperoleh pihaknya dari Konsulat RI di Vanimo PNG, terdapat beberapa bentuk hukuman yang dikenakan bagi setiap warga asing yang masuk secara ilegal antara lain denda atau menjalani hukuman kurungan.
“Denda bagi setiap orang sebesar 5000 Kina atau Rp17 juta. Menurut rencana, sidang pengadilan terhadap mereka akan dilakukan Selasa (1/9),” tuturnya.

Jules menjelaskan, saat ini pihaknya terus berupaya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Konsulat PNG di Jayapura serta Komnas HAM Pusat serta Departemen Luar Negeri.

“Saat ini Matius Murib dan keluarga tidak lagi ditahan di Kantor Polisi Vanimo PNG, namun dititipkan di penampungan Konsulat RI . Harapan kita semoga dalam persidangan nanti mereka bisa dibebaskan tanpa denda,” katanya.

Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib bersama kerabatanya ditangkap Polisi Papua New Guiniea, Sabtu (29/8) sekitar pukul 10.00 WIT di Wutung, wilayah tapal batas RI-PNG.
Mereka ditangkap karena melintas batas antarnegara tanpa memiliki dokumen lintas batas yang lengkap.
Mereka kemudian digiring menuju kota Vanimo PNG untuk menjalani proses penahanan. (lin/ant)

September 1, 2009 0

Pelaku Penembakan di Freeport Bukan Kelompok Separatis

MERAUKE (PAPOS)—Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Pol Drs. Achmad Riadi Koni, SH menegaskan, pelaku penembakan yang terjadi di wilayah Freeport, Timika bukan kelompok separatis. Mereka yang melakukan penembakan adalah para kriminal bersenjata.
Penegasan itu disampaikan Wakapolda Papua usai melakukan tatap muka dengan anggota Polres Merauke, Senin (31/8) kemarin.
Menurutnya, saat ini, situasi di daerah Freeport aman terkendali, namun pengamanan oleh pasukan dari Polda diback up TNI tetap dilakukan sebagaimana biasa.
“Kita juga sudah menangkap tujuh orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses pemeriksaan terhadap mereka masih sedang berlangsung,” ungkap Wakapolda.

Penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata itu, kata Wakapolda, selalu berpindah-pindah sehingga terkadang menyulitkan aparat untuk melakukan pengejaran. Ditambah lagi dengan medan wilayah yang sangat menyulitkan sehingga para pelaku pun langsung menghilang setelah melakukan aksinya. Meski demikian, polisi masih tetap melakukan penjagaan secara ketat guna mengantisipasi jangan sampai ada yang melakukan penembakan terhadap para karyawan Freeport.

Ditanya tentang jumlah personil yang diitempatkan di sekitar lokasi Freeport, Wakapolda mengungkapkan, kurang lebih 1000 orang. Sebagian besar personil dari Polda sedangkan sisanya adalah TNI.
“Saya belum bisa memastikan sampai kapan personil di Freport akan melakukan penjagaan dan pengawasan, tetapi yang jelas bahwa situasi saat ini dalam keadaan aman terkendali,” katan

September 1, 2009 0

Puluhan Prajurit Marinir Kawal Pulau Terluar Papua

Prajurit Marinir bakal mengamankan pulau-pulau terluar di Kabupaten Supiori seperti Mapia,Barasi dan Panairoto.

BIAK—Puluhan prajurit Marinir TNI AL dikerahkan untuk mengawal perairan dan Pulau Mapia,Barasi dan Pulau Panairoto yang merupakan pulau-pulau terluar di Kabupaten Supiori.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI AY Nasution di Biak, Senin, mengatakan,kehadiran prajurit Marinir di pulau terluar itu dalam rangka menjaga kekayaan potensi alam serta melindungi wilayah Negara Kesatuan RI.

"Saya akan melihat langsung prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar di Mapia," ungkap Pangdam Mayjen AY Nasution menanggapi kegiatan pengamanan pulau terluar di Supiori.

Ia mengakui,wilayah pulau terluar di Kabupaten Supiori seperti Mapia,Barasi dan Panairoto memiliki potensi laut yang melimpah sehingga harus mendapat penjagaan ketat agar asset laut itu tidak diambil nelayan asing.

Tujuan lain pengamanan pulau terluar di Supiori,lanjut Pangdam Nasution, agar wilayah perairan laut milik NKRI itu tak diklaim negara lain seperti yang pernah terjadi pada beberapa pulau di Indonesia misalnya Sipadan dan Ligitan.

"Bagaimana situasi penjagaan pengamanan pulau terluar, saya akan melihat langsung ke lapangan supaya bisa mengetahui suka duka prajurit Maninir dalam menjaga pulau terluar Mapia dan sekitarnya," papar Pangdam Nasution.

Pangdam Mayjen TNI AY Nasution menurut rencana pada Senin akan meninjau Pulau Mapia bersama rombongan Gubernur Barnabas Suebu,Kapolda Papua, Irjen Pol.FX Bagus Eko Danto.(ant)

Ditulis oleh ant
Selasa, 01 September 2009 02:33

September 1, 2009 0