Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan dan Perdamaian Papua Kecewa

JAYAPURA-Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan dan Perdamaian Papua yang juga gabungan penasehat hukum empat tersangka penyerangan Mapolsek Abepura pada Kamis (9/4) masing-masing Yance Yogobi, Dino Agubi, Andi Gobay dan Jhoni Hisage yang kini dalam proses penyidikan di Mapolda Papua mengaku kecewa dengan penyidik Polda Papua.

Ketua Tim Penasehat Hukum keempat terdakwa, Gustaf Kawer, SH, mengaku kecewa karena hak-hak kliennya tidak sepenuhnya diakomodir. Padahal seharusnya penyidik proaktif untuk memfasilitasi hak-hak tersangka menyangkut pendamping (PH) mengingat keempat tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman 7 tahun dan pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 tahun 1951.

June 5, 2009 0

Tiga Tahun Setelah itu, Pengungsi Asal West Papua di Australia Mendapat Izin Menetap

Media NKRI memang jelas tidak memberitakan sedikitpun mengenai kemenangan diplomasi Papua Merdeka. Pada minggu ini, tepatnya 2 Juni 2009, Hermain Wainggai, salah seorang anak Alm. Thom Wainggai mendapat izin tinggal tetap di Australia.
Seperti dilaporkan dalam versi Inggris @westpapua.net, Julius Kogoya, Izack Marani dan Richard Rumbiak di samping Marike Tebay, Papuana Motte, William Omabak, dan Stefanus Akanmor belum lama ini mengadakan Kebaktian Syukuran atas izin tinggal menetap.

Status izin tinggal menetap ini sama dengan status yang diperoleh Dr. Ottow Ondawame dan Jacob Prai di Swedia, Benny Wenda di Inggris dan orang Papua lainnya. Itu berarti mereka menjadi penduduk Australia, yang berhak atas jaminan-jaminan dari negara dan berhak mencari pekerjaan dan menikmati kehidupan yang layak sebagai penduduk Australia.

Yang lucunya, “Mengapa penyiaran tentang dua orang Papua yang pulang ke Indonesia karena alasan satu dengan lain hal disiarkan sebagai sebuah kemenangan diplomasi dan kecintaan orang Papua terhadap NKRI serta keberpihakan Australia terhadap NKRI, sementara 40 orang lainnya di Australia yang kini mendapat izin tinggal tetap di sana tidak disinggung sama sekali???”

Silahkan jawab sendiri, kami berbicara Karena dan Untuk KEBENARAN!

SPMNews

June 5, 2009

11 Kursi di DPRP Digugat untuk Pejuang 1969

Ramses Ohee

JAYAPURA (PAPOS) -Masalah 11 kursi di DPRP yang dikhususkan untuk orang asli Papua sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001, kembali digugat. Kali ini gugatan sampaikan Ketua Barisan Merah Putih Ramses Ohee yang juga Ondoafi Waena.

Ramses meminta agar amanat Otsus menyangkut jatah kursi di DPRP dikembalikan pengangkatannya kepada masyarakat adat dan pejuang pembebasan Irian Barat dan bukan diperebutkan oleh partai politik (Parpol). Dikatakan, berdasarkan Peraturan Presiden No 1 Tahun 1962 tanggal 1 Januari 1962 jo Pempres No 1 tahun 1963 tertanggal 1 Mei 1963 tentang pembentukan Propinsi Irian Barat peralihan yang isinya memuat pengangkatan anggota DPRGR berasal dari adat tokoh adat dari seluruh wilayah Irian Barat dan pejuang pembebasan Irian Barat.

Maka itu, jatah 11 kursi di DPRP termasuk 9 kursi di DPRD Papua Barat dan 2 kursi di DPR RI dikembalikan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP dan Pempres tersebut. Ramses menjelaskan secara konsideran peraturan tersebut telah dikutip menjadi salah satu dasar hukum dalam Undang-Undang Otsus No 21 Tahun 2001.

Sehingga wajar bila Masyarakat Hukum Adat, Keluarga Besar Masyarakat Adat Tanah Papua dan Pejuang Pembebasan Irian Barat menghendaki agar 11 kursi di DPR Papua dan 9 Anggota DPR Papua Barat dan 2 anggota DPR-RI dikembalikan pengangkatanya kepada mereka.

June 2, 2009 0

Papua Ideal Untuk Penelitian Etnoarkeologi

Senin, 1 Juni 2009 06:13 WIB | Peristiwa | Unik | Dibaca 139 kali
Jayapura (ANTARA News) – Dengan kondisi budayanya yang beragam, wilayah Papua dan Papua Barat menjadi tempat yang ideal untuk kegiatan penelitian bertema etnoarkeologi.

Kepala Balai Arkeologi Jayapura, Drs.M.Irfan Mahmud,M.Si di Jayapura, Senin mengatakan, penelitian etnoarkeologi penting untuk mengetahui sejarah perkembangan budaya masyarat mulai jaman pra sejarah hingga sekarang.

“Sebagian masyarakat yang mendiami Pulau Papua secara keseluruhan masih melaksanakan dan mewarisi budaya nenek moyang mereka,” ujarnya.

Etnoarkeologi merupakan salah satu cabang dari ilmu arkeologi yang mempelajari sisi etnik atau perkembangan budaya dari suatu masyarakat berdasarkan bukti-bukti peninggalangan berupa artefak.

Jika merujuk pada jumlah bahasa daerah yang masih digunakan di wilayah Papua, jumlah etnik yang menempati pulau ini mencapai 300 suku.

Sementara itu, sebagian besar bahkan hampir seluruh etnik masyarakat ini masih melakukan beberapa aktivitas yang sama atau mirip dengan nenek moyang mereka beberapa generasi yang telah lewat.

Misalnya kegiatan bercocok tanam menggunakan alat-alat cangkul sederhana yang belum tersentuh teknologi tinggi yang sampai saat ini masih dikerjakan masyarakat di daerah pegunungan.

Selain itu, ada pula aktivitas menokok atau mengolah sagu yang dilakukan masyarakat yang tinggal dekat daerah pesisir.

Kegiatan-kegiatan budaya seperti ini, menurut Irfan secara substansial masih sama dengan yang dilakukan masyarakat masa lalu. Perbedaan yang tidak terlalu signifikan biasanya terletak pada peralatan atau media yang digunakan yang semakin meringankan pekerjaa yang dilakukan

“Tapi dasar budayanya tetap sama,” tandasnya.

Kondisi inilah yang menjadikan penelitian etnoarkeologi dengan mudah dilakukan karena bukti arkeologinya jelas dan lengkap.

Salah satu faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Papua memiliki kekayaan etnoarkeologi yang masih bertahan kemurnniannya adalah keadaan geografis yang menjadi hambatan, terutama masyarakat daerah pegunungan untuk berinterkasi intensif dengan budaya dari komunitas di luar etnik mereka.

“Warisan budaya yang sangat berharga ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan ilmiah yang hasilnya digunakan untuk merancang bentuk pembangunan yang sesuai dengan tradisi masyarakat Papua,” jelas Irfan.(*)

June 1, 2009 0

Keliru Salahkan Pemerintah Pusat

JAYAPURA (PAPOS)

May 30, 2009 0

Benarkah OPM Dibalik Rusuh di Papua?

Keberadaan TPN/OPM kerap melekat dibalik berbagai gejolak di tanah Papua. Seperti penampakan sekelompok orang bersenjata di kebun warga di perbukitan Gunung Tanah Hitam. Menariknya senjata yang digunakan kelompok-kelompok bersenjata itu tergolong canggih. Bahkan stikma itu sering memunculkan silang pendapat. Benarkah TPN/OPM dibalik itu?

Oleh:Wilfret/Papua Pos

WAKIL Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem SE sampai terheran-heran atas insiden yang kejadian di tanah Papua. Alex heran karena kelompok yang diduga Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sudah merambah di pinggiran kota-kota.

Ketika ditanya wartawan di Jayapura dalam suatu kesempatan acara ia mempertanyakan keberadaan TPN/OPM dibalik serangkaian peristiwa itu.

“Saya heran kok OPM bergerak di pinggir-pinggir kota, seperti kontak senjata yang terjadi di Tanah Hitam dan penembakan kediaman kantor Bupati Puncak Jaya, setahu saya pergerakan OPM hanya di hutan-hutan dan daerah perbatasan antar negara, dengan cara bergerilya,” katanya.

Yang lebih mengherankan, Alex Hesegem, kelompok yang dituding OPM dan masuk kota tersebut dalam aksi terornya memakai senjata yang tergolongan canggih.”Masa senjatanya canggih-canggih, saya benar-benar heran,” katanya. Kendati kasus-kasus yang terjadi selama ini digolongan kasus kriminal.

Namun, karena pelakunya sudah menggunakan senjata api yang modern, tentu ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan. “Jika ada gerakan masyarakat menggunakan senjata, harus dihadapi juga dengan senjata,” tambahnya. Bahkan dalam pernyataannya dia mendesak aparat keamanan baik itu Polisi maupun TNI segera menghentikan aksi-aksi kelompok itu.

Sebelumnya, Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicolas Messet, meminta semua pihak tidak mudah mengambing hitamkan kelompok OPM sebagai otak dari semua kerusuhan yang terjadi di Papua sejak pemilih legislatif 2009.

Sebab, indikasi semua kejadian kerusuhan itu direkayasa mulai terkuak. Dimana ada sekelompok orang yang memperalat orang Papua untuk melakukan tindakan-tindakan dengan imbalan Rp 50 ribu per orang,

May 30, 2009 0

Gubernur, DPRP dan MRP Harus Bicara

JAYAPURA-Bergulirnya wacana untuk merevisi Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, tampaknya tinggal menunggu respon pemerintah Provinsi Papua.

Anggota Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua), Frans Maniagasi juga berpendapat dengan melihat perjalanan Otsus selama ini, tidak ada alasan lagi menunda-nunda perwujudan wacana itu. Bahkan bagi dia, yang paling cocok dilakukan adalah mengamandemen UU nomor 21 tersebut, karena ada beberapa pasal yang tidak relevan dengan kondisi yang ada di Papua.

Antara lain, perkembangan lain munculnya Papua Barat yang perlu diakomodir, misalnya apakah MRP tetap satu sebagai perwakilan kultur orang Papua atau dipisahkan menjadi dua. “Karena UU Otsus Papua dan Aceh berbeda, Aceh lebih pada syariat Islam, kita di Papua lebih pada kultural, MRP menjadi symbol sekaligus penyatu kultural budaya Papua,” katanya saat ditemui di sela perayaan HUT Kodam di PTC, Kamis (28/5).

Dikatakan, Otsus sudah 8 tahun jalan, namun belum bisa maksimal, karena itu harus diamandemen agar jauh lebih bagus lagi supaya ada keleluasan. “Apakah model seperti Aceh itu, harus diatur dengan baik,”jelasnya.

Tapi lanjutnya, kalau dilihat dari Otsus sendiri MRP harus satu. Harus membuat satu peraturan induk yang menjadi referensi untuk membuat Perdasi dan Perdasus.

“Jadi di Papua perdasus yang utama apa sih orang asli Papua dan hak ulayat seperti apa. Itu yang penting, dari situ baru kita bisa jabarkan orang Papua itu seperti apa, karena dalam UU otsus ras Malanesia, sehingga itu yang perlu dilihat kembali,” tambahnya.

Demikian juga hak ulayat itu perlu diamandemen, sehingga ada penambahan-penambahan pasal dan ayat, tetapi dengan catatan tetap harus menjaga roh dari pada otsus itu sendiri.

Hanya saja lanjutnya persoalannya adalah apakah setelah amandemen ini akan dilaksanakan dengan baik. “Jadi ini harus perlu dibicarakan, baik antara Gubernur, DPR Papua dan MRP serta stakeholder terkait, setelah itu kita bahwa ke pemerintah pusat,”ujarnya.

Sementara itu secara terpisah Ketua MRP Drs Agus A. Alua, M.Th dan Gubernur Papua Barat Bram O Atururi juga memberikan komentar mengenai wacana tersebut.

Kendati baru mendengar wacana itu, tetapi Agus Alua mengaku setuju jika UU yang merupakan jalan tengah penyelesaian masalah Papua itu direvisi kembali. Agus menyerahkan semuanya pada keinginan rakyat Papua, sehingga kalau memang rakyat Papua ingin agar UU Otsus di rekonstruksi karena sudah tidak relevan dengan kondisi Papua sekarang ini maka pihaknya juga tentu setuju.

May 29, 2009 0

TNI Tak Mau Gegabah

Jenderal TNI Djoko Santoso

JAKARTA (PAPOS) -Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, pihaknya tidak akan gegabah menghadapi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), termasuk yang masih menduduki bandara perintis Kapeso sejak 19 Mei. “Kami tidak mau gegabah, karena di sana kan juga ada warga sipil. Di sekitar bandara ada 300 orang. Jadi, jangan sampai kita gegabah hingga menimbulkan korban jiwa,” kata Panglima TNI usai menghadiri seminar “Memahami Indonesia Yang Asing: Realitas Sosial Budaya di Perbatasan RI-Malaysia, di Jakarta, Kamis (28/5) kemarin,

Jenderal Djoko Santoso mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk terus mengadakan pendekatan persuasif terhadap para anggota kelompok separatis OPM yang hingga kini masih menduduki bandara perintis Kaisiepo tersebut.

“Kami sudah sepakat untuk tetap mengedepankan cara-cara persuasif. Kita tidak mau gegabah, menjadi perhatian internasional dan dinyatakan sebagai pelanggar HAM. Kita tetap kedepankan komunikasi yang baik, meski itu menyangkut kedaulatan tetapi kita tetap persuasif dulu..gak mungkin lalu kita tembaki semua,” katanya.

Tentang batas waktu yang ditetapkan untuk para OPM yang menduduki bandara, Djoko mengatakan, itu sangat tergantung pada kepolisian. “Yang berada di depan, kini masih kepolisian. Jadi tentang batas waktu bagi OPM ya tergantung mereka. Tanyakan saja ke polisi,” ujar Djoko.

Sementara itu, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Polisi F.X. Bagus Ekodanto mengaku pihaknya sudah mengirimkan pasukan ke Membramo. Pengiriman pasukan itu menyusul laporan dan permintaan dari masyarakat Membramo dan Bupati Membramo Raya atas pendudukan Bandara Perintis Kapeso oleh kelompok bersenjata.

Bagus mengatakan, untuk menuju lokasi dibutuhkan waktu tempuh selama dua hari. Dan itu pun hanya bisa ditempuh dengan pesawat perintis dari Jayapura. Menurut Bagus, kondisi di Membramo memang cukup genting. Sekelompok masyarakat sudah menguasai lapangan terbang dan melarang warga sekitar untuk ke luar wilayah.

Selain mengirim pasukan, Bagus mengatakan, Polda Papua sudah berkoordinasi dengan gereja dan tokoh masyarakat serta pemangku adat setempat. Polda memberi kesempatan kepada mereka untuk berunding dengan kelompok yang menduduki bandara.

“Jika negosiasi tidak berbuah hasil, Polda Papua akan mengambil tindakan untuk merebut kembali bandara dan menormalisasikan situasi Membramo Raya,” demikian Bagus. Selain menduduki bandara, kelompok bersenjata itu juga mengibarkan Bendera Bintang Kejora.(ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Jumat, 29 Mei 2009 00:00
Jenderal TNI Djoko Santoso

May 29, 2009 0

Cermati Potensi Ancaman di Papua

JAYAPURA (PAPOS) –Warga Kodam XVII/Cenderawasih diminta senantiasa mencermati, mewaspadai dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan gejolak yang timbul di wilayah Papua. Permintaan itu disampaikan Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution pada upacara peringatan HUT ke-46 Kodam XVII/Cenderawasih di lapangan PTC, Kamis (28/5) kemarin.

Menurut Kasad, kecenderungan peningkatan komplesitas permasalahan di Papua mulai saat pelaksanaaan Pemilu Legislatif hingga berbagai aksi terror dan separatis bersenjata bukanlah tanpa sebab. Semua itu kata Kasad, ditujukan mengganggu stabilitas keamanan wilayah Papua dan Papua Barat.

Setiap permasalahan atau gangguan keamanan yang timbul pada hakekatnya, kata Kasad, tidak secara sporadis dan berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian sebab akibat dari suatu kondisi, bahkan tidak menutup kemungkinan merupakan rekayasa dari pihak, kelompok atau golongan tertentu.”Cermati berbagai itu,”kata Kasad.

Dalam menghadapi Pilpres mendatang, Kasad juga mengajak warga Kodam XVII/Cenderawasih membangun kerjasama dengan segenap komponen bangsa, sehingga selalu tercipta kebersamaan, ikatan yang kokoh kuat untuk menyelesaikan setiap gejolak dan permasalahan yang timbul.

Selain itu diingatkan oleh kasad, untuk senantiasa mengenali dan pahami semua sisi kehidupan masyarakat. Karena tambahnya, dengan mengenali dan memahami karater budaya adat istiadat Papua, diharapkan berbagai kemudahan akan diperoleh untuk mengajak masyarakat menfokuskan diri kepada upaya-upaya pembangunan.(cr-50)

Ditulis oleh Cr-50/Papos
Jumat, 29 Mei 2009 00:00

May 29, 2009

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE : Tangkap OPM

JAYAPURA (PAPOS) -Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE minta, Polri dan TNI segera seret kelompok bersenjata kehadapan hukum. Pasalnya ulah mereka kata Wagub sangat meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan ketertiban dan menghambat pembangunan di wilayah Papua.

Permintaan itu disampaikan Wagub kepada wartawan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (28/5) kemarin, menginggat belakangan ini keselompok bersenjata itu sering muncul meresahkan masyarakat, bahkan sampai terjadi kontak senjata dengan pihak aparat keamanan.

Menurutnya, ulah kelompok-kelompok bersenjata itu, merupakan tindakan tidak terpuji mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat serta perilaku yang tidak memuliakan nama Tuhan.

May 29, 2009 0