Uncategorized – Page 115 – Papua Merdeka News

WAMENA-Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Drs Nataniel Aragai mengatakan, program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) khususnya di wilayah Kabupaten Pegunungan Tengah belum optimal. Hal itu diungkapkannya di depan para peserta Rakerda bupati/walikota se Pegunungan Tengah di Gedung Sosial GKI Wamena, Selasa (19/5).

Dikatakan, belum optimalnya program tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat kampung sehingga mereka tidak mampu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), Bank Papua hanya berada di ibukota kabupaten sehingga untuk mencairkan dana bagi kampung-kampung yang jauh membutuhkan biaya besar, masih banyak kampung yang belum mempunyai rekening, sosialisasi program PNPM belum maksimal sehingga sebagian masyarakat belum memahaminya.

Disamping itu, pengawasan dari tiga tunggu dan dari masyarakat belum berjalan dengan baik, kurangnya dana operasional pendamping dibanding dengan kondisi daerah, adanya pendamping yang belum bekerja secara maksimal, alokasi dana kegiatan distrik belum mempertimbangkan jumlah kampung bahkan yang sangat disayangkan masih ada kampung hasil pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Yahukimo tidak mendapatkan alokasi dana Respek Tahun 2007 dan 2008.

Lebih lanjut diungkapkan, perlu koordinasi secara berjenjang, juga perlu dilakukan optimalisasi pengawasan berjenjang, perlu peningkatan dana operasional kepada pendamping oleh Pemkab setempat, kemudian pendamping yang tidak melakukan tugas supaya dilakukan pemutusan kontrak kerja dan lainnya. “Solusi atau rekomendasi di atas perlu ditindaklanjuti oleh kedua pemerintah baik Pemprov Papua maupun masing-masing Pemkab setempat sehingga pelaksanaan Respek ini bisa berjalan secara maksimal,”jelasnya. (nal)

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 92 pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil alih pihak asing.

“Kalau tidak (diamankan), nasib 92 pulau itu akan sama dengan (Pulau) Sipadan dan Ligitan,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Ono Kurnaen Sumadiharga di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, 92 pulau yang perlu diamankan itu lokasinya tersebar dari Aceh hingga Papua dan berada cukup jauh dari garis pantai wilayah yang berpenduduk serta sebagiannya belum memiliki nama.

Ia mencontohkan beberapa pulau yang berada di sekitar Pulau Biak, Papua yang sangat jarang dikunjungi pejabat pemerintahan.

Demikian juga beberapa pulau kecil yang berada di sekitar kepualauan Natuna, Kepri yang juga jarang ditempati.

Akibat jauhnya lokasi dan jarang dikunjungi tersebut, 92 pulau itu sangat berpeluang diduduki dan direbut pihak asing.

“Awalnya mungkin hanya nelayan asing yang menyandarkan kapal, lalu menetap sekian lama. Setelah itu menancap bendera negaranya dan mengklaim jadi milik mereka,” katanya.

Guru besar bidang oseanografi Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, ada juga pulau yang berpenduduk memiliki peluang diklaim pihak asing menjadi milik negara mereka.

Ia mencontohkan beberapa pulau di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara yang penduduknya banyak berbahasa Tagalok, bahasa resmi Philifina dan menggunakan mata uang negara tetangga itu, Peso.

Jika tidak disikapi dengan bijaksana, tidak tertutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pulau tersebut.

Untuk mengantisipasi hal-hal itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan penjagaan seperti menempatkan personil Angkatan Laut untuk agar pulau-pulau itu tidak dipergunakan pihak asing.

Jika kurang mampu, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar pulau-pulau itu dimanfaatkan seperti dijadikan tempat wisata.

Apabila sudah ada kegiatan di pulau-pulau terluar itu, maka pihak mana pun tidak berani untuk melakukan kegiatan illegal, termasuk mengklaimnya sebagai milik mereka.

Pemerintah juga dapat memasukkan pihak asing untuk mengelola pulau-pulau itu. “Namun harus ada perjanjian dulu yang tidak merugikan Indonesia dalam segala hal,” katanya.(*)