Bersuara Karena dan Untuk KEBENARAN!
JAYAPURA (PAPOS) -MRP (Majelis Rakyat Papua) mengeluarkan lima rekomendasi terkait Pemilu sesuai amanat UU Otsus tentang keterwakilan orang Asli Papua di lembaga legislatif di tanah sendiri.
Lima rekomendasi MRP itu dibacakan Ketua MRP Drs Agus Alue Alua M.Th, bertujuan agar nantinya orang asli Papua memilih Caleg DPR, DPRP, DPRD dari orang asli Papua sendiri.
Uni Eropa dan Crisis Management Initiative (CMI) di Minta Bertindak.
Menurut Informasi yang kami terima dari Juru Bicara KPA (Komite Peralihan Aceh) Ibrahim Syamsuddin atau KBS dari Aceh, bahwa pada 04 April 2009 jam 8.30 telah terjadi penembakan terhadap M.Jamil 42 Tahun, anngota KPA (Komite Peralihan Aceh) kawasan Aramiah, Langsa. Penembakan dilakukan oleh 2 orang menggunakan RX King dengan baju jaket hitam. Ibrahim Syamsuddin atau KBS dari Aceh, bahwa pada 04 April 2009 jam 8.30 telah terjadi penembakan terhadap M.Jamil 42 Tahun, anngota KPA (Komite Peralihan Aceh) kawasan Aramiah, Langsa. Penembakan dilakukan oleh 2 orang menggunakan RX King dengan baju jaket hitam. Kronologis korban menggunakan sepeda motor Mega Pro dari Birem, Bayuen menuju Kuala Simpang pulang ke rumah, sampai di desa Lhok Bani, Jalan Prof. Majid Ibrahim korban di tembak di kawasan sepi penduduk tulis KBS.
Dengan itu kami atas nama Perkumpulan Rakyat Aceh se Dunia World Acehnese Association (WAA ) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kejadian yang menimpa anngota KPA yang di sebut bernama M.Jamil.
Kami mengutuk keras tindakan yang sangat tidak manusiawi tersebut. Padalah saat ini rakyat Aceh sangat membutuhkan ketentraman dan kedamaian, apa lagi rakyat Aceh akan menghadapi pemilihan umum dalam beberapa hari lagi.
Kekerasan yang masih terus terjadi di Aceh tanpa di ketahui pelakunya, itu merupakan kegagalan pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan di Aceh.
Sangat di sayang kan jika kondisi ini akan berpengaruh buruk terhadap proses perdamaian antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Pemerintah Indonesia kedepan. Kami meminta negara-negara dan badan Internasional kusunya Uni Eropa dan Crisis Management Initiative (*CMI*) yang terlibat dalam perdamaian Aceh, untuk segera turun tangan menyelesaikan berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Aceh. Kami ingin pihak Internasional mengambil sesuatu tindakan yang dapat meredakan kondisi tersebut yang terus memakan korban, Demikian harapan kami. Minggu 05 April 2009
Fjerritslev, Denmark.
Tarmizi Age
World Acehnese Association (WAA)
Ban sigom donja *keue Aceh!*
Tarmizi Age/Mukarram
*World Acehnese Association* *( WAA )*
* *Ban sigom donja *keu Aceh* *!*
**
*Sekretariat:*
Molleparken 20,9690 Fjerritslev,Denmark,
Mobile:0045 24897172
mukarramwaa@yahoo.com
JAYAPURA- Setelah tiba di Jayapura, Ahad (22/3) lalu, Senin (23/3) kemarin, tokoh yang dikenal sebagai Pencetus Organisasi Papua Merdeka (OPM), Nicholas Jouwe bertemu dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH di Gedung Negara, Dok V Jayapura.
Setelah melakukan pertemuan tertutup sekitar 2 jam, Nicholas Jouwe yang datang bersama kedua anaknya, yaitu Alexander Jouwe dan Nancy Leilani Jouwe serta rombongan lainnya itu kemudian menyempatkan waktunya sebentar untuk berbicara di hadapan wartawan yang telah setia menunggu hingga pertemuan itu usai.
“Saya senang sekali bertemu Bapak Gubernur. Memang saya seorang pejuang (OPM,red) dan semua orang tahu. Tapi Bapak Gubernur
ini seorang pelaksana. Dia lakukan semua tugas yang saya mimpikan. Itu bedanya antara kita berdua,” tutur Nicholas Jouwe.
Dirinya merasa sangat senang bertemu dengan sosok Putra Papua, Barnabas Suebu yang dinilainya telah duduk pada tempat yang benar. “Sebab apa yang saya perjuangkan dari luar, tapi dia kerjakan dari dalam dan itu bagusnya, itu bedanya. Beliau lebih capek daripada saya, sebab kalau saya cuma kata-kata, tapi dia ini orang dari perbuatan. Jadi beda antara kata dan perbuatan, dan inilah orangnya, Bapak Gubernur Suebu,” ujar Jouwe singkat.
Saat ditanya lebih lanjut, Jouwe sudah enggan berkomentar, namun intinya, apa yang telah diperjuangkannya di luar, ternyata sudah dilaksanakan oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu,SH.
Sementara itu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu saat dimintai komentarnya mengatakan, dalam pertemuannya tersebut, pihaknya menjelaskan hal-hal yang dilakukannya untuk mensejahterakan rakyat dalam payung Otonomi Khusus.
“Tadi saya menjelaskan, dalam payung otonomi khusus, kita membangun kampung, kita perbaiki makanan dan gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, air minum serta menjelaskan pembangunan infrastruktur dan membangun Papua yang pemerintahannya bersih dari korupsi. Ini semua untuk kesejahteraan. Itu yang Bapak Nic katakan, saya berjuang secara politik karena isi dari kemerdekaan itu pada akhirnya untuk rakyat sejahtera, untuk pendidikan baik, kesehatan baik dan sebagainya. Itu yang beliau (Nicholas Youwe,red) maksudkan, saya bicara di luar tapi yang kerjakan adalah bapak Gubernur,” terang Suebu.
Usai bertemu gubernur, sang Tokoh senior OPM itu, berkesempatan mengunjungi kampung kelahirannya di Kayu Pulo. Saat menginjakkan kaki di Kayu Pulo, Jouwe disambut dengan tarian penyambutan ala suku Kayo Pulo. Dia mendapat sambutan hangat dari, keluarga, handaitaulan serta warga Kayu Pulo.
Sebagaimana diketahui, Nicholas Jouwe, tokoh OPM yang sudah 50 tahun lebih tinggal di Belanda, sejak Ahad tiba di bumi Papua. Kedatangannya disambut pejabat setempat dan para pendukungnya. Mereka yang dendam dengan tokoh 85 tahun itu juga ikut menyambut.
Jouwe tiba di Bandara Sentani siang itu dengan pesawat Garuda Indonesia. Dia didampingi kedua anaknya, Alexander Jouwe dan Nancy Leilani Jouwe. Kedatangannya disambut bak tokoh penting. Itu terlihat dari sambutan hangat yang diberikan Gubernur Papua Barnabas Suebu di bandara tersebut.
Kedatangan Jouwe juga disambut dua orang eks aktivis OPM yang pernah mencari suaka ke Australia. Mereka kini sudah tobat setelah menyatakan diri untuk memilih kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Mereka adalah, Franzalbert Joku dan Nicholas Messet.
Sementara itu, Franzalbert Joku yang dimintai komentarnya terkait kedatangan pencetus OPM Nicholas Jouwe ke Jayapura mengatakan, tidak ada kepentingan tertentu, kecuali hanya ingin melihat secara langsung dan dari dekat tanah air yang dulu pernah ditinggalkan, selain menerima undangan presiden SBY.
Dikatakan, dari kesempatannya mengunjungi Kayu Pulo, Nicholas juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri yang sudah memberikan kesempatan mengunjungi keluarga ke Papua.
“Beliau juga sempat memberikan bantuan Rp 100 juta pada gereja di sana. Dan untuk kemajuan Papua akan dibahas bersama presiden nantinya,” katanya. Disinggung mengenai apakah kedatangan Nicholas Jouwe bisa memberikan perubahan poltik di tengah maraknya kelompok orang yang menyuarakan aspirasi merdeka, menurut Franzalbert, keinginan tersebut merupakan sikap ketidakpuasan atas belum terpenuhinya apa yang seharusnya diperoleh, seperti hak dasar orang Papua maupun bentuk kesejahteraan yang merata.
Hanya Franz melihat perlu satu kesadaran yang harus disosialisasikan untuk merubah pandangan tadi. Sekalipun masih ada yang meneriakkan merdeka, yang perlu diperhatikan adalah dalam arti apa kalimat tersebut diterjemahkan, mengingat saat ini dari penerapan Otsus di era reformasi sudah banyak yang dijawab.
“Jika saat ini masih banyak orang yang menyuarakan tentang kemerdekaan, maka saya pikir itu pemahaman mereka sendiri dan itu perjuangan gaya lama meski selama ini terus disuarakan,” jelas Franz yang juga sebagai Ondofolo Ifar Besar memaparkan.
Meski dari kedatangan pencetus OMP ini sempat diwarnai aksi massa yang menganggap Nicholas Youwe bertanggung jawab atas perjuangan yang ditinggalkan, menurut Frans apa yang dilakukan Nicholas saat ini masih tetap bagaimana memperjuangkan nasib orang Papua. “Ia (Nicholas Jouwe) memahami betul perubahan yang terjadi di dunia, di Indonesia dan Papua dan seumur hidupnya niat tersebut terus diperjuangkan agar bagaimana Papua sejahtera, aman tanpa pemerintahan yang otoriter dan kini dapat dijawab dengan perubahan yang ada,” bebernya.
Menurutnya saat ini tidak perlu melihat Papua bergabung dengan negara mana, entah itu Papua New Guinea, Australia ataupun negara mana jika Indonesia sudah menjawab semuanya.
“Dengan pemerintahan penuh, Otonomi Khusus dan stuktur pemerintahan yang lain bukanlah menjadi satu tujuan, tetapi sebaiknya dijadikan sarana untuk dikelola demi tujuan akhir yakni menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera tadi,” imbuhnya. (fud/ade)
This is the 58th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published with the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) Back issues are posted online at http://etan.org/issues/wpapua/default.htm Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. Summary The US State Department’s just-published Annual Human Rights Report for Indonesia candidly describes repression of Papuan rights including security force murder, beatings and torture of peaceful dissenters and security force collusion in people trafficking and theft of Papuans’ traditional lands. Notwithstanding her Department’s strong report, Secretary of State Clinton failed to discuss human rights or not meet with Papuans. Her failure to publicly raise human rights concerns prompts concern that the Obama administration may proceed with Bush Administration plans to pursue ties with Indonesian Special Forces and intelligence agencies notwithstanding their egregious human rights records. An ETAN spokesperson urged the Obama administration to utilize its leverage to spur reform of the Indonesian military. Buchtar Tabuni faces charges of subversion because of his peaceful dissent. An Indonesian Human Rights Commission official has accused the Yudhoyono government of failure to prosecute Indonesian military officers for “widespread abuses in Papua.” A Jakarta human rights official has criticized Jakarta’s “Special Autonomy” as failing to make a difference in the lives of Papuans. A Papuan, also commenting on “Special Autonomy” observed that funds intended to be made available to assist Papuans have been used to “build the military” and spur migrant displacement of Papuans. Contents * US State Department Reports Repression of Papuan Rights in Annual Human Rights Report * Secretary Clinton in Jakarta Generally Ignores Human Rights Issues, Fails to Meet with Papuans * Human Rights Group Urges US to Use Its Leverage to Spur Reform of Indonesian Military * Buchtar Tabuni Charged Under Repressive Criminal Code Statues * Indonesian Government Human Rights Commission Accuses Government of Failing to Prosecute * Human Rights Crimes in West Papua and Elsewhere * Boiling Rocks in West Papua * Papuan Official Rejects “Special Autonomy” State Department Human Rights Report Describes Brutal Human Rights Environment in West Papua The US Department of State’s Human Rights Report for Indonesia in 2008 (released 2/26) depicts the stark reality of repression and discrimination in West Papua. The report notes that “at least 30” Papuans, including one 16 year old boy, are incarcerated for peaceful dissent, specifically, for raising the morning star flag. The report notes repeated incidents in which Papuans suffered beatings and even murder at the hands of Indonesian military and police in retaliation for peaceful protest. The report cites the UN conclusion that torture is systematic in Indonesian prisons. It also details the killing of some of these Papuans by security forces who act with impunity. The report also describes extensive illegal activity by security forces in West Papua: “military and police were often complicit in trafficking (of persons) and in protecting brothels.” The report also notes that NGOs and human rights advocates suffered monitoring of their activities as well as threats and intimidation. The report is unflinching in its description of the repressive environment in West Papua: “During the year indigenous people, most notably in Papua, remained subject to widespread discrimination and there was little improvement in respect for their traditional land rights. The Government failed to prevent domestic and multinational companies, often in collusion with the local military and police, from encroaching on indigenous people’s land.” Secretary Clinton in Jakarta Generally Ignores Human Rights Issues, Fails to Meet with Papuans Secretary Clinton failed to meet with any Papuans during her visit to Indonesia. As in her visit to China, the Secretary largely ignored human rights issues or the long-standing violations and record of impunity of the rogue Indonesian military. These omissions raised concern among human rights organizations that the Obama administration was prepared to set aside human rights as an impediment to bilateral cooperation on economic, financial and security issues. While a member of the Secretary’s staff did meet with a Papuan in the course of a large public event, the Secretary herself, except for one important meeting with the widow of slain human rights advocate Munir, avoided contact with human rights advocates or victims and did not reference concern about these issues in her public remarks despite at least one appeal from a prominent member of the US Congress that she do so. “Secretary Clinton’s willingness to largely ignore both human rights concerns and the failure of the Indonesian military to reform suggests that Obama policy vis-a-vis Indonesia is on auto pilot form the Bush era” said Ed McWilliams of the West Papua Advocacy Team. He added specifically, “we need to be concerned that the Obama administration will now move forward with Bush administration plans to begin cooperation with the criminal Indonesian Special Forces (KOPASSUS) and Intelligence agencies, crossing a red line that extends back over a decade.” Human Rights Group Urges US to Use Its Leverage to Spur TNI Reform On the eve of Secretary of State Clinton’s visit to Indonesia John M. Miller, National Coordinator of the East Timor and Indonesia Action Network, publicly called on the Secretary to “break with the Bush administration’s failed policy of engagement with the TNI.” He urged that US “once again use military assistance as leverage to promote reform and human rights.” Miller observed that the Bush Administrations decision to resume military-to-military cooperation with the TNI “did not end the entrenched impunity of Indonesia’s security forces for crimes against humanity and other serious violations committed in East Timor, West Papua and elsewhere.” He observed that the TNI “continues to resist civilian control and emphasize internal security” and that “it resists attempts to dismantle its “territorial command” system which enables its continued involvement in business and politics.” “The implementation of a law meant to end military involvement in business” he noted “has degenerated into farce, and its units are accused of involvement in a variety of illegal enterprises, including logging and narcotics trade.” Miller also warned against US collaboration with the security elements with the worst records of human rights abuse: “In its last years, the Bush administration sought to train members of Kopassus, Indonesia’s Special Forces, which was responsible for some of the worst human rights violations throughout the archipelago. U.S. assistance to Kopassus is currently on hold, and the new administration will have to decide whether or not to cooperate with the notorious unit. The U.S. should also avoid Indonesia’s main military and civilian intelligence agencies (BAIS and BIN) which have long records of repressing human rights activists and other critics. Retired senior military officials working in Indonesia’s State Intelligence Agency (BIN) are suspected of planning and ordering the 2004 assassination of Munir Said Thalib, Indonesia’s leading human-rights advocate.” Miller cited several Indonesian human rights advocates as well as East Timor’s official Commission for Reception, Truth and Reconciliation as calling on the US to employ military cooperation and assistance as “leverage” to spur real reforms in the Indonesian security structure. Miller concluded by urging Secretary Clinton to “open a new chapter in U.S. relations by making clear t
hat future support for the Indonesian military is contingent upon real reform and genuine accountability for human rights crimes.” [see Buchtar Tabuni Charged Under Repressive Criminal Code Statutes The trial of Buchtar Tabuni for subversion got underway February 18 with Suharto-era trappings represented by hundreds of heavily armed military-police (BRIMOB). Approximately 300 Tabuni supporters demonstrated outside the Jayapura courtroom. Buchtar was accompanied at the hearing by 25 of the 53 lawyers listed as his legal advisers. The prosecutor accused Tabuni, 29 and deputy secretary of the Central Mountain Papua Indonesia Students Alliance (AMPTPI), of coordinating formation of the London-based “International Parliamentarians for West Papua” (IPWP). The IPWP is an international assemblage of parliamentarians launched in London in October 2008. The prosecutor also alleged that Tabuni had twice coordinated mass demonstrations at the University of Cenderawasih and had delivered political speeches that were deemed to be a threat to Indonesian sovereignty. The prosecutor also referred to banners displayed at the rallies which was written slogans such as ‘Referendum Yes, Otonomi Khusus (Special Autonomy) No’, ‘West Papua Problem is not Indonesia Problem’, ‘We want to International dialog.’ On the basis of these alleged activities Tabuni was charged under Articles 106, 160 and 212 of the Criminal Code for state subversion and for resisting personnel of the state (the armed policemen and military). This law dates back to the Dutch colonial era and was utilized extensively during the Suharto dictatorship. It has been widely condemned by human rights advocates inside and outside Indonesia as in contravention of Indonesia’s international obligations to protect the free exercise of peaceful political speech. If found guilty, Tabuni, who is also accused of instigation and resisting arrest, could face 20 years in prison. Government Human Right Commission Accuses Indonesian Government of Failure to Prosecute Human Rights Crimes in West Papua and Elsewhere The Jakarta Globe, February 19, highlighted an accusation by the Indonesian Commission for Human Rights (Komnas Ham) that the Attorney General had failed in his duties to prosecute human rights violations. The Commission also accused President Yudhoyono of helping to shelter senior Indonesian military officers from prosecution. Saharuddin Daming, a Komnas Ham commissioner, among other things, noted that the Indonesian government had failed to successfully prosecute officials guilty of “widespread TNI abuses in Papua.” Komnas HAM, he said, uncovered human rights violations by the military in Papua between 1963 to 2002. According to the 2000 Law on Human Rights Courts, Komnas-HAM, the AGO, and the ad hoc Human Rights Court were to share responsibility for handling human rights cases, he said, with Komnas HAM conducting investigations, the AGO handling prosecutions and the court trying and deciding cases. “Most people blame [Komnas HAM] for the unresolved cases,” he said. “They should ask the attorney general to clear up these issues, as all the BAP [investigation reports] have been handed to them.” Ultimately, however, the problems with finding justice for human rights victims lay not only with the AGO, but with President Susilo Bambang Yudhoyono, Saharuddin said, suggesting that the former general had helped shelter TNI officials accused of human rights violations. AGO spokesman Jasman Pandjaitan called some of Komnas HAM’s reports, “incomplete,” offering only that additional investigations were needed to look into the unresolved cases. He declined to comment, however, on which cases remained incomplete and any plans the AGO might have to reinvigorate investigations into some of the nation’s darker periods. “Boiling Rocks” In West Papua The Indonesian daily, Kompas, February 14, carried a report that underscores the failed implementation of “special autonomy” in West Papua. Citing Indonesian Human Rights Watch (Imparsial)’s Poengky Indarti, the report noted the rights’ advocate as stating that “between 2005 and 2009 Papua’s human development index has been in 33rd position out of the 33 provinces in Indonesia, notwithstanding the fact that every year funds are poured into Papua in amounts reaching the trillions of rupiah.” The article noted that data gathered by Franciscan International demonstrated that as many as 80 percent of the indigenous Papuan population was living in poverty. In addition to this, as many as 36.1 percent of the population have no access to healthcare facilities. The article pointed out, “the massive exploitation of Papua’s natural resources has not had any significant impact on the progress or prosperity of the Papuan people. Moreover, it added, “human rights violations against the Papuan people that are yet to be resolved.” Quoting from a statement by a Papuan figure, Indarti said, ‘Waiting for justice to come from the central government is like boiling a rock.” Papuan Official Rejects “Special Autonomy” as Aimed at Increasing the Migrant Population/Building the Military/Appropriating Papuan Land The Secretary of the Papua Customary Council in Sorong, Yoab Syatfle, issued a February statement from Sorong broadly rejecting Jakarta’s “Special Autonomy” policy as a failure. He said in part: “after eight years the government has completely failed to properly implement the law (Special Autonomy Law No. 21/2001) and address the issues of concern to Papua’s indigenous people. In fact, they have used (the law) to tighten their grip on West Papua by misusing ‘special autonomy’ funds to increase the migrant population, build up the military, and push a development model that is based on appropriating land from indigenous West Papuans for economic exploitation by the migrant community.” In his statement he accused the central government of attempting to divide West Papua into up to four separate provinces “to tighten their grip on West Papua’s natural resources.” Back issues of West Papua Report etanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetanetan John M. Miller john@etan.org East Timor and Indonesia Action Network Your contribution makes ETAN’s work possible. Donate at http://etan.org/etan/donate.htm Web site: http://www.etan.org
*WAA News – Senin **2/03/2009*** *BANDA ACEH *- Sabtu 28 Feb 2009 Pihak Partai Aceh (PA) telah bertemu dengan Parlemen EU di Banda Aceh. Isi pembicaraannya adalah menyangkut dengan situasi Aceh di akhir-akhir ini yang sedang memanas. Kita memberitau kepada mereka tentang situasi yang sebenarnya dan kita minta mereka supaya mengirim pemantau pemilu ke Aceh. Mereka lebih mengetahui bagaimana beratnya keadaan ini yang akan mengakibatkan langsung kepada pelaksanaan pemilu di Aceh. Sekalipun begitu, mereka mengatakan bahwa, EU tidak bisa mengrim pemantau ke Aceh kalau tidak ada undangan dari pemerintah Indonesia (RI). Perkara pemantau asing belum ada satu ketegasan di sebabkan tidak ada undangan dari Pemeintah Indonesia (RI. Undangan pemantau asing itu adalah kewajiban pemerintah RI. Tugas kita untuk meyakinkan EU agar bisa mengirim International observers untuk Aceh akan terus kita lakukan bersama. Demokrasi akan berjalan di Aceh jika ada pemantau asing, kalau tidak, demokrasi hanya akan menjadi patung dan tidak bermakna. Masyarakat Aceh akan sangat kecewa jika pemantau asing untuk pemilu di Aceh tidak dikirim tulis Adnan Beuransah Juru bicara partai Aceh (PA) kepada WAA [Tarmizi Age] Tarmizi Age/Mukarram *World Acehnese Association* *( WAA )* * *Ban sigom donja *keu Aceh* *!* ** *Sekretariat:* Molleparken 20,9690 Fjerritslev,Denmark, Mobile:0045 24897172 mukarramwaa@yahoo.com www.waa-aceh.org
BIAK (PAPOS) -Sedikitnya 25 warga masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor, berunjuk rasa ke gedung DPRD setempat, menuntut dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp.59 Miliar, Selasa (3/3) kemarin.
Aksi demo damai itu diawali dengan berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer dari kantor Dewan Adat Biak Jalan Majapahit menuju gedung DPRD, Kampung Mandouw mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Setibanya di gedung DPRD, puluhan personel Pengendali Massa (Dalmas) Polres dipimpin Kabag Ops AKP Reinhard Leaua melarang para pendemo masuk gedung wakil rakyat karena sedang berlangsung sidang pembahasan APBD 2009.
Para pendemo hanya diterima Ketua Badan Kehormatan DPRD Sefnath Rumbewas dan anggota DPRD Kores Pombos di depan pintu masuk halaman kantor DPRD Jalan Majapahit Kampung Mandouw Distrik Samofa.
Koordinator advokasi dan investigasi Dewan Adat Biak, Warner Baransano, mengatakan, penggunaan dana Otsus Papua harus mempunyai dasar hukum berupa peraturan daerah sehingga pemanfaatannya jelas serta menyentuh kepentingan masyarakat.
“Penggunaan dana Otsus Papua tahun 2008 sekitar Rp.53 Miliar belum dipertanggungjawabkan, sementara DPRD telah melaksanakan sidang APBD 2009,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Biak, Mananwir Yan Pieter Yerangga mengatakan, kedatangan masyarakat adat ke kantor DPRD ingin mempertanyakan penggunaan dana Otsus Papua serta keterlambatan pembahasan sidang APBD 2009.
Ia mengakui, selama ini penggunaan dana Otsus Papua yang diterima Kabupaten Biak Numfor belum transparan penggunaannya kepada masyarakat sehingga masalah ini harus dipertanyakan.
Dia mengatakan, ada kesan di masyarakat DPRD kabupaten Biak Numfor melakukan kelalaian dalam hal pembahasan dana APBD 2009 termasuk penggunaan anggaran Otsus Papua karena tidak mengakomodir kepentingan publik.
“Kenapa proses sidang pembahasan anggaran 2009 serta pembahasan peraturan daerah tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah lambat dilaksanakan DPRD, karena itu rakyat datang minta penjelasan,” ujarnya.
Ketua Badan Kehormatan DPRD, Sefnath Rumbewas, mengakui, dirinya sebagai anggota DPRD hanya berkewajiban menerima serta menampung aspirasi dari masyarakat.
“Aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundangan yang berlaku, sekarang ini bersamaan berlangsung sidang pembahasan APBD 2009,” kata Rumbewas saat menerima pengunjuk rasa di halaman kantor DPRD.
Setelah menyampaikan orasi kurang lebih dua jam, rombongan pengunjuk rasa diagendakan bertemu dengan 25 anggota DPRD pada 11 Maret mendatang untuk membahas berbagai persoalan penggunaan dana Otsus Papua.(ant)
Ditulis Oleh: Ant/Papos
Rabu, 04 Maret 2009
JAYAPURA (PAPOS)
JAKARTA (PAPOS) -Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengakui ada kekecewaan di Papua hingga kerap muncul berbagai insiden dan upaya pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Maraknya berbagai aksi demo memisahkan diri dari NKRI, menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berkembang. Kalau demokrasi tidak ada, aksi-aksi itu mungkin sudah ‘digebuk’,” katanya, usai peresmian Universitas Pertahanan Indonesia (UPI) di Jakarta, Rabu (11/3) kemarin.
Djoko menambahkan, selain berkembangnya demokrasi, berbagai aksi tersebut menandai adanya kekecewaan di masyarakat Papua. Pemerintah memang sudah banyak memberikan fasilitas dan pembangunan yang besar di Papua, namun itu belum menyentuh semua komponen di wilayah tersebut.
“Tetapi saya yakin, dengan adanya peningkatan kesejahteraan di Papua lambat laun aksi separatis akan dapat mengecil. Saya yakin, aksi itu hanya dilakukan sekelompok kecil masyarakat Papua,” ujar Djoko.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan (Menha) Juwono Sudarsono mengemukakan, sejak dulu selalu ada letupan-letupan di Papua.
“Tetapi hendaknya itu disikapi secara bijaksana. Barangkali itu sekadar mencari perhatian dari pemerintah pusat mengingat banyak program-program santunan dari pemerintah pusat tidak tersalurkan secara merata baik di Papua maupun Papua dengan wilayah lain di Indonesia” ujarnya.
Gejala serupa tambah Menhan, juga muncul di Ambon dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
“Tetapi, saya percaya TNI dan Polri di lapangan akan bersikap arif dan bijaksana untuk mentoleransi asalkan mereka tak mengancam secara fisik dan keamanan di lapangan,” katanya.
Pada Selasa (10/3), dua pengojek masing-masing Zainal (25) dan Achmad Solihin (35) tewas tertembak saat kelompok bersenjata melintasi Kali Semen di Puncak Senyum, sekitar dua kilometer dari Mulia, Ibukota Puncak Jaya.
Sementara itu, dua penumpangnya yakni Lince Telenggen (19) dan Yogie Kiwo (30), masih dirawat di rumah sakit karena luka terserempet peluru.
Pada hari yang sama, sekitar seribu warga sipil yang tergabung dalam International Parlemen for West Papua (IPWP), melancarkan aksi demo ke DPRP Papua untuk menuntut Papua merdeka dan menolak Pemilu.(ant)
Ditulis Oleh: Ant/Papos
Kamis, 12 Maret 2009
Gambar: MELAYAT – Suasana haru di rumah duka Almarhum Izaac Hindom.
Catatan SPMNews:
Telah diberitakan beberapa hari lalu oleh SPMNews bahwa akan ada satu orang Tokoh Papua yang akan meninggal dan gempa bumi akan terjadi. Ternyata yang meninggal adalah Mantan Gubernur Irian Jaya. Pesan ini kami terima dari Pemangku Adat Papua yang diangkat oleh Alam Papua dengan Kode “AWAS”, yang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan mendukung aspirasi bangsa Papua sejak Desember 2004.
Walaupun kami masih berkomunikasi dengan makhluk selain manusia untuk mengkonfirmasi, kami telah melihat tanda-tanda beliau akan dipanggil ke Perut Bumi Cenderawasih.
Beliau adalah penopang NKRI, pendukung penuh NKRI dengan otak dan secara khusus ADAT-nya yang selama ini sulit bagi kami untuk menembusnya. Sekarang satu benteng pertahanan NKRI dari sisi Adat telah rubuh. Kita tunggu dua lagi. Amin.
Mantan Gubernur Irian Jaya (Irja) ke-6, Izaac Hindom, Rabu (11/3) kemarin sekitar pukul 09.30 WIT meninggal dunia diusia 78 tahun di RSUD Dok II Jayapura, setelah sebelumnya dirawat di Rumah Sakit (RS) Marthen Indey.
JENAZAH almarhum mantan Gubernur yang juga merupakan pendiri Yayasan Bhineka Tunggal Ika (YBTI) Irian Jaya itu, disemayamkan di rumah duka di Jalan Sujarwocondronegoro NO. 4 Angkasapura, Jayapura. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya, setelah sebelumnya dirawat selama delapan hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura.
Dari pantauan Papua Pos, setibanya jenazah di rumah duka, para pelayat dari instansi pemerintah, TNI dan Polri berdatangan melayat dan memberikan ketabahan hati kepada keluarga yang ditinggalkan. Tak ketinggalan, seluruh mahasiswa dan pengurus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), turut hadir memberikan dukungan.
Almarhum Izaac Hindom yang lahir di Adora Kabupaten Fak-fak, 23 Desember 1930 itu, meninggalkan 3 orang anaknya masing-masing satu anak kandung, dan dua anak angkat dan satu orang cucu.
Riwayat Almarhum Izaac Hindom semasa hidup, antara lain pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur selama dua tahun (1980-1982), lalu menggantikan Gubernur Irian Jaya ke-5, Drs. Busiri Suryowinoto yang meninggal dunia dan menjabat sebagai kepala pemerintahan di provinsi tertimur di Indonesia ini, sejak tahun 1982-1987.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur ke-6 Irian Jaya, almarhum terlebih dahulu menjabat sebagai kepala pemerintahan pada kecamatan Teminabuan, Inanwatan, Aryamaru, Aitinyu dan Aifat, di Keresidenan Manokwari, Irian Jaya.
Selain itu, beliau (almarhum-red) pernah menjadi anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Provinsi Irian Barat pada tahun 1965, anggota DPR/MPR-RI pada tahun 1971 hingga 1981 dan juga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sejak tahun 1988.
Ricky Hindom, anak kedua almarhum ketika ditemui wartawan, Rabu (11/3) kemarin di rumah duka mengatakan, meninggalnya Ketua Yayasan Bhineka Tunggal Ika ini disebabkan adanya penyumbatan di paru-paru, sehingga fungsi dari paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik.
Menurutnya, almarhum akan dimakamkan di Pemakaman Umum Kristen Abepura (Tanah Hitam), tepat disamping almarhumah Ny. Hindom dan rencananya akan dilakukan pemakaman pada Jumat (13/3) lusa.(**)
Ditulis Oleh: Islami/Papos
JAYAPURA-Sidang lanjutan Buchtar Tabuni, terdakwa kasus makar 16 Oktober 2008 ini, di PN Negeri Jayapura kemarin, nyaris ricuh antara aparat dengan masyarakat di halaman PN Jayapura.
Aksi dorong-dorongan antara polisi dalmas yang dibackup pasukan PHH Brimob Polda Papua dengan massa yang berjumalah 100-an orang ini, bermula ketika Buchtar dikawal menuju ke mobil tahanan Jaksa yang diparkir di luar gedung Pengadilan. Massa meminta bertemu dengan Buchtar dan membebaskan Buchtar, akan tetapi pihak polisi dengan tameng dan pentungan yang sudah berjajar di halaman PN Jayapura, mendesak agar massa tidak mendekat dengan mobil tahanan jaksa.
Aksi dorong-dorongan tidak terelakkan lagi. Bahkan massa pendukung Buchtar dan polisi hampir tersulut emosi. Untung saja beberapa orang massa dapat ditenangkan oleh beberapa orang yang menjadi penengah dari massa untuk tidak meneruskan aksi tersebut dan polisipun segera sigap dalam posisi membuat satu pagar betis dan mendorong agar massa agak menjauh dari mobil tahanan.
Setelah massa dapat tenang, mereka menuntut dan menggelar aksi demo yang menginginkan Buchtar dibebaskan. Karena menurut Viktor Yemo yang mengatasanamakan teman-teman dari Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KNPB) dan beberapa organisasi yang lain mendukung yang menganggap Jaksa dan hakim pada sidang Buktar telah melakukan tindakan yang memancing sikap emosional dari rakyat Papua.
“Apapun keputusan yang didengar hari ini baik dari jaksa maupun hakim telah memancing situasi emosional untuk terjadi konflik yang berkepanjangan di Papua dan mereka melakukan tindakan kesengajaan sandiwara politik,” ungkapnya kepada wartawan.
Ia mengharapkan dan menyatakan agar mendudukkan persolan secara proporsional dan adil, serta bila tidak menginginkan terjadi keadilan tersebut, maka pengadilan, Polda Papua, Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab atas sikap-sikap emosional rakyat Papua kedepan. “Tidak hanya masyarakat yang disini saja. Janganlah memancing sikap emosional rakyat Papua Barat, kemudian saya kasih tahu baik-baik sebelum pemilu,” katanya.
Sidang yang dimulai pukul 09.40 WIT ini dengan agenda membacakan putusan sela dari majelis hakim yang dipimpin Manungku Prasetyo, SH sebagai ketua majelis hakim, Lucky Rombot Kalalo, SH dan Hotnar Simarmata, SH MH ini membacakan putusan sela sebanyak 30 halaman secara bergantian hingga pukul 10.50 WIT.
Kesimpulan majelis hakim menolak semua ekspesi dari Tim Penegakkan Hukum dan HAM Papua yang dikoordinir Pieter Ell, SH . Untuk itu majelis hakim memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum segera mempersiapkan saksi-saksi sebanyak 6 orang tiap sidang digelar guna mempercepat dan menganalisa kasus itu secara obyektif dengan tanpa mengindahkan asas paraduga tak bersalah dari Buchtar Tabuni yang didakwa melakukan makar tersebut.
Atas penolakan terhadap eksepsi, disikapi tim penasihat hukum Buchtar dengan
beranjak dari tempat duduknya dan ngeloyor pergi meninggalkan sidang. Namun sidang terus dilaksanakan tanpa mengindahkan apa yang dilakukan PH tersebut.
Sempat terjadi sedikit pertentangan Buchtar Tabuni dengan Majelis Hakim karena Buktar meminta agar adanya pembicaraan dengan PH akan tetapi ia juga meminta agar majelis hakim membebaskannya dari segala tuntutan, dimana hal itu tidak mempunyai bukti yang cukup jelas.
“You tidak benar hak mengadili saya karena saya tidak bersalah,” katanya dengan keras.
Buchtar Tabuni juga mengunkapkan ia mempunyai kekuatan rakyat (people power) di belakangnya dan menurut Buchtar Tabuni tidak bersalah dan harus dibebaskan.
Akan tetapi jawaban majelis hakim hanya melaksanakan tugas untuk menyidangkan hal tersebut.”Saya hanya memeriksa perkara dan memeriksa untuk mencari kebenaran,” tukas hakim kepada Buchtar.
Sementara itu Pieter Ell, Koordinator Tim Penegakkan Hukum dan HAM Papua saat dikonfirmasi mengenai aksi walk out pada sidang Buchtar mengatakan “ini adalah bentuk dari ekstra yudisial bentuk protes dari penasehat hukum yang merasakan kedangkalan pemikiran terhadap putusan sela yang dibawakan majelis hakim,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos melalui Handphonenya tadi malam.
Saat ditanya mengenai pembicaraan di luar sidang sebelum Buchtar dibawa masuk dengan bus tahanan jaksa pergi dari pengadilan negeri, yang sempat dilihat oleh wartawan koran ini, Pieter Ell mengungkapkan adanya keberatannya dari kliennya mengenai penahanannya seperti diisolasi di Lapas Abepura kepada jaksa. “Kami akan membicarakan hal ini dengan kepala kanwil hukum dan ham dan Lapas Abepura mengenai hal tersebut,” tambahnya.
Ia juga sangat menyayangkan adanya tindakan yang terlalu over yang diperagakan oleh petugas keamanan, dimana PH yang ingin menemui Buchtar Tabuni harus baku kejar-kejar karena pihak aparat keamanan ingin segera memasukkan terdakwa ke bus tahanan jaksa. “Padahal wajar to jika kami ingin ketemu dengan untuk membicarakan mengenai kesiapan sidang yang akan datang, malahan mereka membawa kliennya saya ke bus,” harapnya.
Ia juga sangat menyayangkan ada oknum yang mengokang senjata pistolnya saat adanya tarik ulur dan massa yang merangsek keluar gedung mengejar Buchtar Tabuni. “Sangat disayangkan tindakan aparat keamanan yang terlalu over terhadap pengamanan Buchtar. Bahkan sempat ada salah satu oknum yang mengokang senjata pistol, ini sudah keterlaluan sekali,” tambahnya.
Sementara itu sidang dengan agenda untuk mendengarkan keterangan saksi akan dilanjutkan Rabu (18/3) mendatang. (ind/mud)
Melanesia Single Origin Coffee
MAMA Stap, na Yumi Stap!
Just another WordPress.com site
Melanesia Foods and Beverages News
Melahirkan, Merawat dan Menyambut
for a Free and Independent West Papua
Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!
Promoting the Melanesian Way Conservation
The Roof of the Melanesian Elders
To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!
This is My Origin and My Destiny
Papua Merdeka News 