Thursday April 9, 5:00 PM

– – – – JAKARTA – Indonesians went to the polls across the vast archipelago of more than 17,000 islands in parliamentary elections considered key to setting the pace of further reform in Southeast Asia’s largest economy. The elections, a massive exercise in democracy with more than 170 million eligible voters, were marred by overnight violence in which at least six people died in the eastern province of Papua.

Posted via web from Papua Press Agency

Jayapura (ANTARA News) – Salah seorang tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini tinggal di Belanda, Nicolaas Jouwe mulai melakukan perjalanan ke Indonesia sekaligus mengunjungi Papua.
 
Ketua Dewan Pendiri “Independent Group Supporting the Autonomous Region of Papua with the Republic of Indonesia” (IGSSARPRI), Franzalbert Yoku kepada ANTARA di Jayapura, Jumat dini hari melalui telepon seluler membenarkan bahwa Nicolaas Jouwe (85) pada Selasa (17/3) telah terbang dari Belanda menuju Jakarta dan selanjutnya akan mengunjungi Papua.
 
“Nicolaas Jouwe terbang menuju Indonesia pada Selasa, 17 Maret. Sebelum ke Papua, dia akan beraudiensi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kunjungan ke Papua ini merupakan yang pertama kali sejak Papua bersatu dengan ibu pertiwi Indonesia pada 1963,” kata Franzalbert Yoku.
 
Nicolaas Jouwe, lanjut Franzalbert, melakukan perjalanan khusus ke tanah kelahirannya ini atas undangan Pemerintah Indonesia dan Nicolaas berharap kunjungannya akan memperkuat dialog antara pemerintah pusat dengan Papua.
 
Jouwe, yang telah menetap di Kota Delft, Belanda, akan ditemani dua anaknya, Nancy dan Nico Jouwe yang juga tinggal di Belanda.
 
Selama di Jakarta, Jouwe berharap akan terbangun pembicaraan konstruktif dengan Presiden Yudhoyono sehingga memberikan dorongan bagi terjalinnya dialog antara pemerintah pusat dengan provinsi Papua dan masyarakatnya.
 
Menurut Franzalbert, Nicolaas tetap berpendirian untuk merdeka namun bersedia untuk berkontribusi dalam dialog terbuka.
 
Franzalbert menilai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang sejatinya bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidup orang-orang asli Papua, selama ini belum berjalan baik sehingga banyak pihak mendesak diadakannya dialog konstruktif antara para tokoh di Papua dengan pemerintah pusat.
 
“Indonesia tetap sebuah negara besar. Kita harus berusaha dan mendiskusikan berbagai isu dan masalah secara terbuka,” kata Nicolaas mengutip Franzalbert Yoku.
 
Menurut Franzalbert, Nicolaas menilai bahwa undangan untuk pembicaraan status Papua, merupakan pertanda baik bahwa pemerintah pusat menanggapi masalah tersebut dengan positif dan serius serta mau mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.
 
“Saya yakin masa depan yang baik untuk orang-orang Papua hanya dapat dicapai dengan dialog damai dan bermartabat berdasarkan rasa hormat satu sama lain” kata Franzalbert mengutip Nicolaas.
 
Jouwe melihat pertemuan yang akan diselenggarakan ini menjadi langkah pertama yang penting dan prospektif.
 
Menurut Franzalbert, Jouwe tidak hanya akan bertemu dengan Presiden Yudhoyono dan para anggota kabinet Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono tetapi dia juga akan berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin di Papua.
 
“Dia akan kembali ke Belanda setalah dua minggu berada di Indonesia,” kata Franzalbert Yoku.(*)
 
COPYRIGHT © 2009

Posted via email from Papua Post @papuapost.com

25/03/09 02:03
 
Jayapura (ANTARA News) – Massa yang terdiri dari ratusan orang dan tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPR Papua, meminta pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menarik militer dari Papua dan Papua Barat.
 
Wartawan ANTARA di Jayapura melaporkan massa yang datang dengan menggunakan puluhan truk, sempat dihadang aparat kepolisian yang berjaga-jaga dan sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat kepolisian, sehingga memaksa aparat menembakkan gas air mata sebanyak dua kali, serta satu kali tembakan peringatan.
 
Namun massa akhirnya tetap mampu menerobos barikade aparat dan masuk ke halaman kantor DPR Papua.
 
Massa juga membawa berbagai spanduk dan pamflet yang bertuliskan antara lain, tarik militer dan Polri dari Papua serta bebaskan tapol/napol Papua Barat dan buka ruang demokrasi bagi bangsa Papua, stop militerisme dalam penyelesaian Papua, stop “genocide” (pembantaian satu generasi) terhadap ras Papua.
 
Menurut Ketua KNPB Victor F, Yeimo, penarikan pasukan militer Indonesia dari Papua adalah kebutuhan yang mendesak sebagai bentuk rekonsiliasi menuju perdamaian serta memulihkan kembali kondisi masyarakat akibat kerawanan politik yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu.
 
“Militer harus secepatnya ditarik dari Tanah Papua,” ujarnya.(*)
 
COPYRIGHT © 2009

Posted via email from Papua Post @papuapost.com

03/07/07 17:28

Jayapura (ANTARA News) – Kapolda Papua Irjen Pol.Max Donald Aer memerintahkan Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso D untuk menyelidiki motif pengibaran bendera “Bintang Kejora” saat atraksi tarian pada acara Konferensi Besar Dewan Adat Papua (DAP) ke II tahun 2007 di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih Kota Jayapura Selasa Siang.

Menurut Kapolda, pihaknya akan menyelidiki siapa sebenarnya pelaku pengibaran bendera itu, apakah panitia atau tim tari itu sendiri.

Kasus itu sendiri terjadi saat Group Tari Sampari tampil membawakan tarian tradisional Papua dalam acara itu. Seorang penari wanita membuka dan melambai-lambaikan bendera bintang kejora, yang semula diselipkan di pakaian seorang penari pria, sambil terus menari.

Bendera tersebut sempat dilambai-lambaikan sekitar 20 menit selama tarian berlangsung, kemudian dilipat dan dibawa meninggalkan panggung oleh grup tari itu.

Grup tari Sampari asal Manokwari, Papua Barat itu merupakan group tari ke empat yang tampil memeriahkan acara Konferensi Dewan Adat Papua.

Pelaksanaan Konferensi itu dijaga ketat Satuan Tugas (Satgas) Papua yang mengenakan seragam hitam-hitam. Setiap orang yang masuk termasuk wartawan pun diperiksa identitasnya. Di dalam ruang sidang tidak tampak aparat keamanan.

Sekwilda Provinsi Papua, Drs.Sutedjo Soeprapto yang hadir saat itu atas undangan panitia untuk memberikan materi ketika ditanya wartawan mengatakan, ikut terkejut melihat munculnya Bendera Bintang Kejora di tengah para penari itu.

Tedjo tidak berkomentar panjang lebar soal bendera itu dan hanya mengatakan bahwa para penari itu harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka.

Pelaksanaan Konferensi Besar DAP itu sendiri berlangsung aman dan tertib.

Konferensi Besar DAP ke II yang dibuka Ketua DAP Thom Beanal berlangsung hingga 6 Juli 2007 dengan agenda utama membahas berbagai hal menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua seperti tanah, hutan, kayu,dan sumber daya alam lainnya, serta hak sosial, ekonomi dan budaya daerah dari kelompok suku masing-masing. (*)

Posted via web from Papua Post @papuapost.com

22/08/07 16:27

Jayapura (ANTARA News) – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta para wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menjadi perekat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi pioner pembawa damai di tanah Papua, wilayah paling timur dari Kepulauan Nusantara ini.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRP, Paskalis Kossy, SPd,MM di Jayapura, Rabu usai berdialog dengan Kepala Biro ANTARA Jayapura, Peter Tukan dan wartawan ANTARA, Willem Yobi dalam rangka sosialisasi LKBN ANTARA sebagai Perusahaan Umum (Perum) sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perum LKBN ANTARA.

“ANTARA sebagai satu-satunya Kantor Berita Nasional milik seluruh bangsa dan negara Indonesia diharapkan menjadi perekat keutuhan NKRI di tanah Papua sekaligus menjadi pioner perdamaian dan kerukunan masyarakat Papua. Rakyat Papua mendukung program kerja ANTARA sebagai Perum untuk kemajuan masyarakat Papua,” katanya.

Dia mengatakan, ANTARA telah berkiprah di tanah Papua sejak tahun 1970 dan akan terus berada di sini untuk melaksanakan tugas utamanya yakni menyebarluaskan berita-berita pembangunan ke berbagai penjuru Tanah Air Indonesia dan mancanegara.

Dengan demikian, masyarakat di tingkat nasional maupun internasional dapat mengetahui secara baik, benar dan utuh tentang tradisi dan budaya asli Papua sekaligus tentang seluruh proses pembangunan yang dilakukan pemerintah bersama rakyat di wilayah ini.

“Agar masyarakat di forum internasional dapat memahami secara baik, benar dan utuh tentang masyarakat Papua beserta semua proses pembangunan menuju kesejahteraan rakyat Papua maka ANTARA harus mampu menyiarkan berita-berita dari Papua yang bermutu dan bernuansa damai, bukan berita murahan yang tidak erlandaskan fakta dan etika,” katanya.

Jangan sampai ANTARA menjadi kantor berita penyebar benih-benih perpecahan anak-anak bangsa di Papua. ANTARA pun tidak boleh menjadi media pemicu konflik di tanah Papua ini sebaliknya ANTARA harus berada di garis depan dalam perjuangan menuju perdamaian, persatuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

“Netralitas dan independensi dalam pemberitaan, kebenaran dan keadilan dalam berkarya di tengah masyarakat harus tetap menjadi spirit perjuangan ANTARA di tanah Papua,” pintanya.

Pihaknya menyambut baik perkembangan baru dalam institusi LKBN ANTARA sebagai sebuah Perum di bawah Kementerian Negara BUMN, Departemen Keuangan dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Paskalis Kossy meminta agar ANTARA di Papua dapat membina kerjasama konstruktif dengan semua komponen masyarakat, pemerintah, legislatif dan yudikatif serta membangun kerjasama kemitraan dengan institusi keamanan di wilayah ini demi tercipta tanah Papua sebagai zona damai.(*)

COPYRIGHT © 2007

Posted via web from Papua Post @papuapost.com

http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/04/09/brk,20090409-169367,uk.html

Thursday, 09 April, 2009 | 13:56 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: Explosion rocked a Pertamina fuel depot in Bo Village, Biak Papua setting one fuel storage tank on fire on Wednesday (8/4) night and killing local resident age four.

Panicked residences were cleared off the area as far as three kilometres from the site, and fire fighters contained the fire within three hours.

The explosion reportedly took place at around 22:30 local time (17:30 GMT), no detailed report on the extent of damages at the state company facility nor the effect of the damages.

The explosion came hours after an explosion near a military base, two bomb detonations and gunshots in other parts of the province.

It was the second blast at Pertamina facility in less than three months after the January 19th explosion at Pertamina depot in North Jakarta which killed one person and charred one tanker. No report has been published by Pertamina or the authorities on the cause of the blast in Jakarta.

Posted via web from Papua Post @papuapost.com

15/03/09 14:48

Jayapura (ANTARA News) – Jenazah Praka Saiful Yusuf, anggota batalyon 754 yang tewas ditembak kelompok separatis TPN/OPM saat menjalankan tugasnya di pos TNI yang terletak di Gurage, Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (14/3)dibawa ke Ambon.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP Criss Rihulay yang dihubungi ANTARA, Minggu mengakui, jenazah Praka Saiful Yusuf saat ini sudah dievakuasi ke Timika dengan menggunakan pesawat Skytruk milik Polri.

Dari Timika jenazah korban selanjutnya dibawa ke Ambon untuk dimakamkan.

Rihulay menyebutkan insiden baku tembak itu berawal dari penembakan yang dilakukan TPN/OPM terhadap pos 754 yang berada di Gurage, Jumat malam (13/3) sekitar pukul 22.00 WIT yang masuk dalam Distrik Tingginambut.

Kelompok separatis ini kemudian merusak dan membakar jembatan yang menghubungkan Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya dengan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Keesokan harinya, Sabtu (14/3) kelompok separatis bersenjata itu menembaki pos polisi dan pos TNI hingga menyebabkan jatuhnya korban anggota TNI.

Ketika ditanya tentang situasi kamtibmas, Kapolres Puncak Jaya mengatakan saat ini situasi relatif aman namun aparat keamanan tetap bersiaga guna mengantisipasi segala kemungkinan.

Terputusnya jembatan Gurage mengakibatkan arus lalu lintas baik barang maupun orang yang selama ini dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda empat tidak dapat dilakukan, kata Kapolres Puncak Jaya AKBP Criss Rihulay.(*)

COPYRIGHT © 2009

Posted via web from papuapost’s posterous