Kapolri Jamin Pilpres di Papua

JAKARTA – Gejolak kondisi keamanan di Papua yang terusik pada pelaksanaan pemilu legislatif menjadi prioritas utama bagi aparat kepolisian. Apalagi salah satu anggota mereka tewas dalam aksi penembakan yang dilakukan oleh gerakan yang diduga gerakan separatis di Papua.
Kapolri Bambang Hendarso Danuri menjelaskan bahwa pihaknya menjamin Gangguan keamanan yang terjadi pada pemilihan legislatif tidak akan terulang lagi.

” Untuk pilpres, nggak ada masalah. Terkait penembakan di Tinambut, saat ini sedang berlangsung pengejaran. Bantuan sebanyak 2 SSK dari Kendari dan Makassar telah pula diterjunkan,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin (17/4).

Menurut Bambang, langkah-langkah untuk solutif pasca peristiwa penembakan tersebut terus dilakukan. Diantaranya dilakukan dengan mengupayakan agar otak peristiwa yang menewaskan Bripda Dance Musa Animan ditangkap

Peristiwa itu terjadi saat kelompok bersenjata menghadang mobil yang digunakan polisi di Papua. Akibatnya satu orang anggota Brimob tewas dan 6 anggota polisi lainnya menderita luka-luka.

Enam aparat yang terluka dalam serangan itu adalah Bripka Kamarul Huda, Bripka Adam Anos, Brigadir Khairudin Hamid, Bribda Basri dan Bribda Rodald Patijaja.

Berbagai langkah telah diambil oleh Mabes Polri, diantaranya dengan mengirimkan 80 pasukan Brimob untuk memperkuat Polda Papua. Polisi juga sudah meminta bantuan aparat TNI untuk menjaga keamanan Papua.

Bambang juga menjelaskan bahwa proses hukum terhadap kasus aksi pembakaran gedung rektorat Universitas Cenderawasih juga menjadi perhatian aparat. “Saat ini sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan untuk otak pelakunya masih dalam pengejaran jajaran Polda Papua. Dari awal mereka memang inginkan pemilu di sana tidak terlaksana,” paparnya.

Beberapa kejadian yang membuat bumi Cenderawasih menggelegak sejak 7 April antara lain penangkapan Markus Haluk, Seretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah dengan tuduhan menyebarkan informasi dan provokasi boikot pelaksanaan Pemilu di Papua.

Peristiwa tersebut termasuk pembakaran Depo Pertamina Biak. Dugaan sementara, rusuh itu didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka. Motifnya, untuk menunjukkan eksistensi di mata dunia internasional.

Kemudian pembunuhan terhadap 4 orang warga sipil di Wamena, 2 orang lainnya kritis dan saat ini dirawat di RSU Wamena.

Selain itu, pada 8 April 2009, pukul 23.00 Wit, beredar isu bahwa seorang anggota kepolisian ditusuk (ditikam) oleh orang tidak dikenal di sekitar pasar Youtefa Distrik Abepura. Merespon isu tersebut, aparat kepolisian melakukan sweeping terhadap warga yang melintas di jalan-jalan protokol.

Dihari yang sama, sekelompok orang yang belum diidentifikasi menyerang ke markas kepolisian sektor Abepura. Akibatnya 1 orang tewas ditembak. Kemudian pukul 02.30, Gedung Rektorat Universitas Cenderawasih di Waena dibakar oleh orang tak dikenal. Sweeping polisi berlanjut hingga ditangkapnya 8 mahasiswa yang berada Asrama Ninmin dan 1 orang diantaranya mengalami luka tembak. (iw)

April 18, 2009 0

Dana Otsus Berkurang, Bupati/Walikota Diminta Mawas Diri

JAYAPURA-Dengan dipisahkannya alokasi dana Otsus untuk Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, maka kedepan penerimaan dana Otsus untuk Provinsi Papua akan semakin berkurang.

April 18, 2009 0

Bas Prihatin Terjadinya Masalah Sosial

JAYAPURA (PAPOS) – Rentetan peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), di Wamena, Biak dan Kota Jayapura yang kini sangat meresahkan masyarakat mendapat perhatian serius dari ketua Klasis GKI Jayapura, Pdt. Bas Weyai.

Bas Weyai mengaku cukup prihatin atas terjadinya masalah-masalah social yang terjadi di beberapa daerah di tanah Papua saat ini, khususnya di kota Jayapura.’’Saya turut prihatin dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belakangan ini dipengaruhi rasa cemas dan ketakutan akibataksi kekerasan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab baik kekerasan secara fisik maupun pisikis di kota Jayapura,’’ kata Bas kepada Papua Pos di Jayapura, Rabu (15/4) kemarin.

Bertolak pada kondisi objektif yang diselimuti kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan terhadap aksi kekerasan tersebut, maka selaku pimpinan umat sekaligus petugas gereja ia menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat dan umat beragama agar tidak terprovokasi dengan isu-isu kekerasan yang terjadi di Papua pada umumnya dan khususnya di kota Jayapura, Wamena dan Biak. ‘’Belakangan ini isu kekerasan tersebut cukup meresahkan dan mecemaskan tatanam hidup bermasyarakat,’’ ujarnya.

Selaku masyarakat agamawi di tanah Papua Bas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghargai hidup masing-masing sebagai anugerah Tuhan yang patut dipertanggungjawabkan dalam iman untuk menciptakan suasana damai dan kehidupan yang utuh dan harmoni. ‘’Mari kita hindari perilaku yang menyusahkan hidup orang lain dan tindakan kekerasan yang menghancurkan moral masyarakat,’’ pintanya.

Bahkan selaku ketua klasis GKI Jayapura menghimbau situasi kecemasan yang berkangsung hamper sepekan ini supaya dihentikan. Tindakan seperti itu menurut dia tidak terpuji dan tidak mencerminkan kerukunan umat beragama dan pergaulan kemasyarakatan yang selama ini tercipta dengan baik dan berlangsung dalam suasana damai di tanah Papua.

‘’Selaku pimpinan umat saya menghimbau seluruh umat Kristiani di kota Jayapura agar menghindari akses-akses tindakan kekerasan yang berbenturan dengan budaya damai, budaya persaudaraan, yang rukun dan budaya saling menghargai dan menghormati hak hidup tiap orang dan sesame kita yang hidup berdampingan, supaya memelihara dan mempertahankan norma-norma kemanusian dalam suasana hidup yang berkeadilan dan bermartabat,’’ tandasnya.

Sebagai pengamat masalah social di kota Jayapura, ia mengharapkan situasi ini dicermati dan ditangani aparat keamanan, dalam hal ini Polda Papua beserta jajarannya untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut secara hukum dan dengan pendekatan yang bersahaja dan sistematik, agar memberi kenyamanan bagi msayarakat sehingga kasus-kasus serupa tidak lagi mencemaskan dan meresahkan masyarakat pada waktu-waktu mendatang. (bela)

Ditulis oleh Javaris/Papos
Kamis, 16 April 2009 00:00

April 17, 2009 1

Kondisi Papua Aman

JAYAPURA (PAPOS) -Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hasegem SE mengatakan, kondisi Papua hingga saat ini aman dan terkendali. Adapun kejadian yang terjadi belakangan ini kata Wagub, hanya gangguan kecil, dan sudah dapat dikendalikan aparat keamanan.

April 17, 2009 0

Sidang Buchtar Kacau

Buchtar TabuniJAYAPURA (PAPOS) –Adu mulut mewarnai lanjutan sidang Buchtar Tabuni di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, Rabu (15/4) kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum (PH) terdakwa nyaris adu jotos. Kericuhan ini baru dapat dihentikan setelah majelis hakim memukul palu ke meja.

Ketegangan berawal saat saksi Ahli Bahasa Indonesia Davit Gustaf Manuputi yang di datangi Jaksa Penuntut Umum dari Lembaga Bahasa Makassar untuk memberikan keterangan.

Ketika itu terjadi aduk mulut karena JPU menilai tim PH terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada saksi menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan tim PH terdakwa.

Sidang tersebut berjalan sekitar 1 jam dipimpim Najelis Hakim H Simarmata SH MH dengan JPU Maskel Rambolangi, SH. Terkuak dalam sidang PH terdakwa meragukan keahlian yang dimiliki saksi ahli.

PH terdakwa menolak seluruh pernyataan yang ditafsirkan oleh saksi ahli tersebut. Menurut tim PH terdakwa Buchtar, Iwan Niode SH mengatakan bahwa pihaknya sangat meragukan keahlian saksi ahli.

Saksi ahli didatangi JPU untuk menafsirkan perkataan-perkataan yang dipakai terdakwa kasus makar Buchtar saat berunjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Kata Iwan, saksi ahli tidak sepenunya memahami kondisi dan situasi di Papua.

“Jadi tidak seharusnya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini, seharusnya yang diajukan sebagai saksi ahli bukan hanya menguasai keahliannya saja, tapi juga harus menguasai kondisi, situasi dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua,” ujar Iwan. (cr-45)

Ditulis oleh Cr-45/Papos
Kamis, 16 April 2009 00:00

April 16, 2009 0

Tidak Ada Demo, PH Tolak Saksi Ahli

JAYAPURA-Sidang ketujuh dugaan kasus makar dengan terdakwa Buchtar Tabuni, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, Rabu (15/4) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Berbeda dengan sidang sebelumnya yang sering diwarnai aksi demo, pada sidang lanjutan kemarin tidak ada satupun warga yang melakukan aksi demo. Meski demikian selama proses persidangan berlangsung, masih terlihat beberapa aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di sekitar gedung PN Jayapura. Selain itu juga terlihat 1 unit mobil water canon yang disiagakan di depan pertokoan.

Meski tidak diwarnai aksi demo, namun sidang yang semula direncanakan mulai pukul 10.00 WIT sempat molor hingga pukul 11.30 WIT. Hal ini membuat Penasehat Hukum (PH) Buchtar Tabuni hamper pulang karena kesal menunggu..

Setelah semua perangkat sidang lengkap, sidang yang dipimpin Majelis Hakim, Manungku Prasetyo, SH, Lucky Rombot Kalalo, SH dan Hotnar Simarmata, SH, MH dengan JPU, Maskel Rambolangi, SH, Edi S.Utomo, SH dan Alin Michel Rambi, SH akhirnya dimulai.

Buchtar yang hadir dengan mengenakan pakaian kebesarannya bermotif loreng, awalnya ditanyakan tentang kesehatan dan dijawab bahwa ia kurang sehat karena kurang tidur.

April 16, 2009 0

Nota Peringatan WPNCL kepada Pemimpin Bintang-14: Dr. John Rumbiak

Kepada Tuan-tuan dan Nyonya-nyonya yang terhormat,

Kritik membangun yang dilampirkan bersama ini (juga bisa dibaca dibawa ini) terpaksa dibuat demi menyelamtkan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat dan menjaga dukungan pemerintah dan rakyat Vanuatu. Lebi lanjut, kita harus memperkokoh upaya-upaya persatuan dan kesatuan nasional yang sedang dibangun. Jadi kami mohon ditanggapi secara positif dan mohon berikan komentar-komentar yang sifatnya juga membangun. Kita sendiri harus mengoreksi cara kerja kita sendiri. Bukan orang lain guna perjuangan ini maju dan mencapai tujuan utama yang kita idamkan. Harapmenjadi maklum adanya.

Obs: Akan memakan menit untuk buka lampiran itu. (3127kb)

Dijiwai oleh One People, One Soul,

Dr.Otto Ondawame
Wakil Ketua WPNCL

NOTA PERINGATAN
Ditujukan: Kepada Pimpinan-pimpinan West PAPUA NATIONAL AUTHORITY (WPNA)
Dari: Pemimpin-pemimpin WPNCL
Tempat dan tanggal: Port Vila, 23 Maret 2009.

Sifatnya: Kritik membangun

Dalam kerangka membangun pengertian bersama dan kerjasama dari kelompok-kelompok perlawanan di Papua Barat, perbaikan cara-cara kerja kelompok-kelompok perlawanan sangat penting. Kritik atas cara kerja tersebut adalah sangat berharga guna memperbaiki nama baik organisasi perjuangan dan kemajuan perjuangan. Jadi dalam tulisan pendek ini, akan dipaparkan pengamatan kami selama ini agar sipembaca bukan saja mengetahuinya tetapi juga untuk memberikan sumbangan pikiran-pikiran yang sehat.

MEMBUAL TIDAK MEMAJUKAN PERJUANGAN

April 15, 2009 2

Bupati Pegubin Sumbang Dana Rp. 1 M

JAYAPURA (PAPOS)-Selain mengutuk tindakan brutal sekelompok yang tidak dikenal atas pembakaran gedung Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen), bupati Pegunungan Bintang Drs. Welington Wenda, MSi, memprakarsai pembangunan kembali gedung itu dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp.1 M.

Menurut Welinton, dana sebesar itu, tidak ada artinya jika dibandingankan dengan kerugian sumberdaya manusia yang akan terjadi sebagai akibat dari pembakaran tersebut.

April 14, 2009 1

Warga Transmigrasi di Bonggo Segera Terima Sertifakat Tanah

JAYAPURA- Penantian bertahun-tahun warga transmigrasi di Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanah, segera bakal terwujud. Pasalnya, sesuai rencana dalam waktu yang tidak lama lagi, setelah Pemilu Legislatif berakhir, penerbitan sertifikat yang merupakan hasil perjuangan keras Wakil Bupati Sarmi Berthus Kyeuw-kyeuw akan diserahkan kepada warga.

Wakil Bupati Sarmi Drs. Berthus Kyeuw-Kyeuw, MPA mengungkapkan, penerbitan surat sertifikat tanah itu dilakukan melalui perjuangan yang sangat panjang, hampir 10 tahunan. Dengan adanya surat sertifikat itu akan membuat warga semakin tenang dan nyaman untuk tingkat ditempat tersebut.

“Bayangkan hampir 15 tahun mereka tinggal dilokasi itu tanpa ada kepastian hak milik. Padahal keberadaan mereka ini ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan di Wilayah Sarmi. Sebab, tanpa mereka jalan di Bonggo tidak akan dibangun,” ujar Berthus Kyeuw-Kyeuw kepada Cenderawasih Pos, Jumat (10/5).

Dikatakan, tanpa merekapun hutan-hutan di wilayah Bonggo tidak akan pernah dibuka, termasuk sejumlah jalan. Karena itu, agar mereka itu ada kepastian hukum, mereka harus mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah, meliputi tanah pekarangan dan lahan perkebunan seluas 1 hektare, sehingga total seluas 1,5 hektare.

Menurutnya, sudah seharusnya warga transmigrasi mendapatkan surat sertifikat tanah, karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah memperjuangkan masalah tersebut.

Sebelum surat sertifikat diberikan, pihaknya akan memberikan pemahaman kepada warga asli atau masyarakat adat. Selain itu, masyarakata lokal juga akan mendapatkan hal yang sama.
Untuk mengurus surat sertifikat itu kata Berthus Kyeuw-Kyeuw, dirinya harus bolak balik Sarmi – Jayapura terutama ke Kantor Pertanahan Jayapura (BPN). Sebab, tanpa diseriusi ada kemungkinan penertiban sertifikat tersebut lama diselesaikan.

Ditanya berapa sertifikat yang siap diserahkan, menurut Wakil Bupati ada sekitar 1000 sertifikat yang rencananya akan diserahkan di SP III, IV dan VI. Sedangkan untuk SP I, II, V dan VII masih dalam proses, karena pihaknya masih akan mendata ulang warga yang ada di lokasi tersebut.

“ Kami akan segera membentuk tim pendataan karena di empat SP itu ada laporan sebagian warga yang dulunya menempati lokasi itu telah menjual lahannya ke warga lain. Makanya untuk mengetahui warga yang masih menetap di lokasi itu perlu dilakukan pendataan ulang,”pungkasnya.(mud)

April 13, 2009 0

Separatist rebels killed an army soldier and set a bridge on fire in Indonesia’s easternmost province of Papua,

Jakarta – Separatist rebels killed an army soldier and set a bridge on fire in Indonesia’s easternmost province of Papua, media reports said Sunday. Army Private Saiful was shot in the head Saturday when rebels of the Free Papua Movement (OPM) attacked security posts in Tigginambut of Puncak Jaya district, district police chief Chris Rihulay said.

It was the latest in a series of attacks by separatists in Papua province in recent days. On Tuesday, alleged separatist rebels killed two motorcycle taxi drivers in Puncak Jaya district, an area where rebels have been active, police said. In January, insurgents armed with sickles and arrows raided a police post and stabbed the wife of an officer before making off with four guns and ammunition. Police arrested one person for that attack. The OPM is a small group of separatist rebels that has been fighting a sporadic rebellion in Papua, formerly Irian Jaya, since the early 1960s. Papua, a predominantly ethnic Melanesian province 3,700 kilometres north-east of Jakarta, is a former Dutch colony that became an Indonesian

Posted via web from Papua Press Agency

April 11, 2009 0