Kepolisian Usut Jaminan Kredit Ekspor Century

TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI sedang mengusut dugaan penyalahgunaan penerbitan surat jaminan ekspor (letter of credit) senilai US$ 177 juta atau Rp 2,13 triliun pada PT Bank Century Tbk.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI, Susno Duadji, mengatakan penelusuran masih dilakukan. Dia belum bisa memastikan keterkaitan surat jaminan itu dengan kasus penggelapan dana nasabah pada Bank Century yang kini juga disidik Kepolisian.

Tapi, surat jaminan itulah yang ikut menyebabkan ganti rugi pemerintah pada penyelamatan Century lebih besar. “Jaminan-jaminan itu tidak bisa diuangkan. Itu yang harus diganti oleh Lembaga Penjamin Simpanan,” katanya usai Rapat Kerja Komisi Keungan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (26/2).

Pada paparannya, Susno menyebutkan total kerugian dalam kasus penggelapan dana Bank Century mencapai Rp 1,18 triliun. Tapi dia enggan menjelaskan detail penelusuran kepolisian. Yang jelas, ada beberapa letter of credit berasal dari luar negeri. “Kasus ini prioritas kedua, setelah penggelapan dana Century. Karena menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.

Robert Gelapkan Dana Lebih dari Rp 2,8 Triliun

February 26, 2009 0

Surat Utang Global Indonesia Dinilai Masih ‘Seksi’

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengamat ekonomi Universitas Gajah Mada Toni Prasetyantono menilai penerbitan surat utang global (global bond) masih bisa menarik investor. “Masih menarik, saya dengar malah sudah ada penawaran US$ 4,5 miliar,” ujar Toni melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Kamis (26/2).

Menurut Toni, penerbitan obligasi atau surat utang tersebut masih menarik meskipun beban utang luar negeri Indonesia sudah besar. Apalagi jika ditambah penerbitan surat utang global ini. Namun dalam situasi krisis seperti sekarang, pemerintah tidak punya banyak pilihan.

Penerbitan global bond, kata dia, akan menghasilkan banyak devisa dan bisa memperkuat devisa dan selanjutnya bisa memperkuat rupiah. “Ini hal yang urgen dilakukan sekarang karena rupiah cenderung lemah,” ujarnya.

Seperti diketahui pemerintah menerbitkan surat utang global dengan bunga berkisar antara 10,25 hingga 10,75 persen. Harapannya dengan obligasi ini pemerintah bisa mendapatkan dana yang bisa memperkuat cadangan devisa di dalam negeri.

Namun dia juga mengingatkan agar pada tahun mendatang dan sesudahnya pemerintah lebih memprioritaskan obligasi atau utang domestik. Alasannya asumsi ekonomi pada 2010 lebih membaik sehingga penerbitan surat utang global bisa lebih dikurangi.

“Tahun ini bolehlah karena kondisi darurat, agar beban pemerintah tidak semakin berat,” ungkapnya. Pemerintah juga diharapkan bisa memperbanyak porsi utang domestik sehingga tidak berpotensi menyebabkan tekanan external balance dan tekanan cadangan devisa di masa mendatang.

February 26, 2009 0

Terdakwa Buchtar Tabuni Minta Dibebaskan

BERDEMO : Terdakwa Buchtar Tabuni saat berdemo. Membuat dia harus berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Jayapura dengan tuduhan makar.

JAYAPURA (PAPOS) – Bertepatan dengan digelarnya sidang kedua Buchtar Tabuni,Rabu (25/2) kemarin sekitar pukul 10.00 Wit di Pengadilan Negeri Klas I Jayapura dengan agenda pembacaan eksepsi penasehat hukum Buchtar Tabuni terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada sidang pertama, Rabu (18/2) minggu lalu.
Puluhan massa pendukung Buchtar Tabuni melakukan aksi demo di depan Pengadilan Nageri Klas I Jayapura. Mereka menuntut agar Buchtar Tabuni dan Sebi S Sembon dibebaskan dari penjara dengan alasan demi tegaknya demokrasi,hukum dan HAM. Massa datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan antara lain, ”Papua zona darurat tindakan militer anti hukum, HAM dan Demokrasi. Segera bebaskan Buktar Tabuni dan Seby Sambon. Stop Stigmanisasi separatis terhadap orang Papua”.

Saat berada didepan Halaman Pengadilan Negeri Kelas I Jayapura yang berada I bepura, massa menggelar orasi yang dalam orasinya mengatakan, penangkapan terhadap Buktar Tabuni oleh Polda Papua, merupakan bentuk pengalihan perhatian dalam pengungkapan penembakan terhadap Opius Tabuni. Dan sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan berdemokrasi bagi rakyat Papua ditanah leluhurnya.

Untuk itu rakyat Papua yang tergabung dalam Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (MPTPI) menyatakan sikap, demi tegaknya martabat hukum dan demokrasi, Polda Papua dan Kejaksaan harus membebaskan Buchtar Tabuni dan Seby S Sambon tanpa syarat. Juga diminta hentikan segala bentuk intimidasi hukum dengan terus menerus menuduh rakyat Papua menggunakan pasal karet makar, separatis dan berbagai tuduhan yang tidak berperikemanusiaan.

Setelah Muchtar Tabuni menjalani persidangan dan meninggalkan Pengadilan Negeri Jayapura para pendemo membubarkan diri dan meninggalkan Pengadilan.

Dakwaan JPU Dinilai Kabur

Tim Kuasa Hukum Buchtar Tabuni, Iwan Miode,SH dan Rahman Ramli,SH menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Maskel Rambulangi,SH terhadap terdakwa Buchtar Tabuni, seperti disampaikan pada sidang pertama, Rabu (18/2) minggu lalu adalah kabur (kurang jelas).

Penilaian itu disampaikan pada sidang kedua terakwa Buchtar Tabuni, Rabu (25/2) kemarin di Pengadilan Negeri Kls I Jayapura dalam agenda pembacaan eksepsi penasehat hukum Buchtar Tabuni terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Sidang yang digelar selama kurang lebih 30 menit itu dipimpin oleh Majelis Hakim H.Sinarmata,SH.MH dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Maskel Rambulangi,SH dan terdakwa Buchtar Tabuni didampingi kusa hukumnya, Iwan Miode SH dan Rahman Ramli,SH.

Sidang berjalan aman namun singkat, setelah mendengar eksepsi dari tim kuasa hukum Buchtar Tabuni ahirnya sidang ditunda sampai tanggal 4 Maret mendatang sekaligus memberikan kesempatan terhahap Jaksa Penuntut Umum untuk membuat tanggapan terhadap eksepsi yang dibacakan tim kuasa hokum, Buchtar Tabuni.

Merurut tim kuasa hukum Buchtar Tabuni, Piter Ell,SH dan Iwan K Niode,SH yang di temuai Papua Pos setelah selesai siding, bahwa eksepsi yang dibuat tim pengacara ini berjudul mengadili sebuah wacana. Dikatakan mengadili sebua wacana karena dakwaan JPU terhadap terdakwa adalah kabur (tidak jelas). Salah satu contoh pada surat dakwaan tidak tercantun pendidikan terdakwa disitu tertulis pendidikan terdakwa tidak ada padahal terdakwa lulusan dari sebuah perguruan tinggi di Jayapura.

“Bukan itu saja, masih ada hal lain, seperti pada surat dakwaan yang lalu pada halaman 2 poin 9 kata Free yang artinya bebas. JPU keliru mengartikan kata kebebasan. Menurut analisa JPU, kata Free berarti ingin bebas dari negara kesatuan Indonesia pada hal kalau kita lihat, kata kebebasan itu luas bisa saja diartikan sebagai bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan sebagainya,” ujarnya.
Olah karena itu, selaku kuasa hukum Buchtar Tabuni menilai dakwaan yang dibuat JPU kabur dan tidak jelas, karena hanya berdasarkan opini sendiri, ujar Iwan Niode. (cr-45/47)

Ditulis Oleh: Cr-45/cr-47-Papos
Kamis, 26 Februari 2009
http://papuapos.com

February 26, 2009 0

Hutan Hancur, Keberadaan Masyarakat Adat Terancam

JAYAPURA (PAPOS)–Forum Kerjasama Lembaga Sawadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, meluncurkan program kerjanya baru yang bertema selamatkan manusia dan hutan Papua, dalam peluncuran program Foker LSM yang sekaligus sebagai bentuk advokasinya terhadap pemerintah dan masyarakat luas agar lebih menghargai fungsi hutan sebagai ekosistim dunia, juga dilakukan pemutaran beberapa film documenter hasil liputan yang menceritakan tentang rusaknya keseimbangan dan fungsi hutan di Papua akibat eksploitasi yang berlebihan oleh para cukong kayu secara ilegal.

Sekretaris eksekutif Foker LSM Papua Septer Manufandu, kepada wartawan mengatakan hutan Papua yang makin hari makin mendapat ancaman kerusakan, harus mendapat perhatian serius dari semua pihak guna mendapatkan proteksi terhadap hutan Papua yang masih tersisa Selain itu, hutan Provinsi Papua juga merupakan tempat masyarakat adat yang mendiami areal sekitar hutan menggantungkan hidupnya untuk itu diserukan kepada seluruh komponen gar mulai hari ini mau menjaga dan merawat hutan di tanah Papua.

“Bila ekosistim hutan menjadi hancur maka dengan sendirinya keberadaan masyarakat adat menjadi hilang hal ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak agar jangan hanya memikirkan memperoleh keuntungan dari hasil hutan saja,” jelas Manufandu, saat ditemui wartawan disela-sela acara peluncuran Program Selamatkan Manusia dan Hutan Papua yang berlangsung di GOR, Selasa (24/2) kemarin.

Acara peluncuran program kerja Foker LSM yang diawali dengan pemutaran beberapa film documenter serta penampilan dancer yang menghibur para tamu undangan ini dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan daerah (muspida), pihak LSM, mahasiswa dan pelajar, serta pihak gereja.(lina)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
Rabu, 25 Februari 2009

February 25, 2009 0

Masyarakat Jayawijaya Terancam Kelaparan

JAYAPURA (PAPOS) – Akibat hujan yang mengguyur kabupten Jayawijaya selama dua pekan terkahir ini, menyebabkan masyarakat terancam kelaparan karena tanaman mereka tidak bisa dipanen. Bahkan aktifitas masyarakat di beberapa Distrik di kabupaten Jayawijaya lumpuh total. Jika bantuan bahan makanan (Bama) tidak segera di drop, masyarakat terancam kelaparan.

Demikian disampaikan anggota Komisi E DPRP yang memidangi kesejahteraan rakyat, Arnold Walilo,S.Pd kepada Papua Pos diruang kerjanya, Senin (23/2) kemarin.

“Saya baru pulang dari Jayawijaya, saya cukup prihatin melihat kondisi kehidupan masyarakat. Di beberapa titik masyarakat terancam kelaparan, jika pemkab Jayawijaya dan pemprov dalam hal ini Dinas Sosial tidak segera memberikan bantuan berupa bama,” katanya.

Parahnya kata politisi PNBK ini, walaupun masyarakat lebih kurang dua minggu ini dilanda banjir, tetapi belum ada gerakan dari pemkab setempat untuk membantu masyarakat. Pemkab hanya melakukan pendataan, tanpa ada upaya untuk memberikan bantuan. Padahal kata dia masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari pemkab, karena semua tanaman terendam banjir.” Saya kuatir, jika masyarakat tidak segera diberikan bantuan, masyarakat terancam kelaparan,” ujarnya mewanti-wanti.

Ada sejumlah daerah yang terkena banjir, misalnya distrik Obi Kossy, Distrik Musafak, Asologima, Kurulu dan Distrik Walelagama sebagian. Daerah yang terparah ada 3 distrik yakni Distrik Musafak, Kurulu dan Obi Kossy. Dampak dari banjir ini ujar pria kelahiran Jayawijaya ini 5 sekolah ditutup. Akibatnya aktifitsa sekolah lumpuh total.

Ke 5 sekolah yang dimaksud antara lain SD Inpres Muay, SD YPPK Musafat, SD YPPK Abulugmo, SD YPPK Helabolakma dan SD YPPK Eragama. ‘’Jadi selama dua minggu ini aktifitas sekolah tidak jalan sehingga dengan terpaksa anak-anak libur dengan sendiri karena sekolah terendam banjir,’’ katanya seraya menambahkan rasa kecewanya terhadap instansi terkait yang tidak punya kepedulian bagaimana agar proses belajar anak-anak tetap berjalan sebagaimana biasanya.

Selain sekolah, beberapa gereja juga ikut terkena banjir, seperti paroki Musafa, Gapela Abulugmo, Gapela Sipema dan Gapela Elabolakma. Konon kata dia akibat banjir, jemaat tidak bisa sembayang (masuk gereja) seperti biasanya, Minggu (23/2). Disamping gereja dan sekolah, padi yang siap panen, gagal dipanen karena dihantam banjir, seperti desa Musafak, Karulu dan Kuaselagma. Demikian juga ubi-ubian terendam banjir. Bahkan masyarakat mulai merasakan gatal-gatal.

Penderitaan yang dirasakan masyarakat ujar Arnold perlu mendapat perhatian dari pemkab Jayawijaya dan pemprov Papua dalam hal ini dinas social untuk memberikan bantuan berupa bama. ‘’Sebab dari pengamatan saya ketika berada di lokasi tersebut belum gerakan dari pemkab untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Karena itu, kita minta kepada pemkab dan dinas social untuk memberikan tindakan penyelamatan kepada masyarakat yang terkena banjir,’’ ujarnya dengan nada prihatin. (bela

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 24 Februari 2009

February 24, 2009 0

Genocide Politik Yang Berencana Dan Sistematis

Oleh : Junaidi Beuransah

Mencermati perkembangan Aceh akhir-akhir ini mulai terasa mencekam. Situasi dan kondisi Aceh menjelang pemilu 9 April mendatang semakin mencemaskan bagi rakyat Nanggroe Aceh Darussalam(NAD). Suasana tegang jelas terlihat dari berbagai aksi kekerasan (kriminalitas) dan usaha-usaha kelompok misterius yang menjurus ke “subversiv” untuk mendobrak perdamaian/MoU dan upaya menggagalkan pemilu yang melibatkan partai politik lokal di Aceh. Jaringan Group/kelompok misterius tersebut sampai saat ini masih berlebel “OTK”.

Ketenangan dan kedamaian yang selama ini berlangsung di Aceh mulai terusik disebabkan tangan-tangan profokator maupun teror-teror yang kini sudah menjalar diseluruh nagad raya Aceh. Para teroris yang anti damai dan anti demokrasi di Aceh gemar menaburkan benih-benih ketakutan sehingga menimbulkan kegoncangan suasana kondusif yang sekarang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Karena itu sulit diprediksi adanya sebuah jaminan keselamatan terhadap kondisi riil kedamaian Aceh untuk saat ini. Dan, ketegangan-ketegangan yang terjadi diberbagai daerah terindikasi sebagai wujud adanya kelompok/pihak terselubung yang melakukan operasi penyiraman bensin dan rencana pembakaran kembali Aceh.

Suhu politik Aceh bertambah buruk sehubungan gencarnya intimidasi, teror, sweeping, penyiksaan, penyerangan massal, pembakaran kantor partai politik, pelemparan bahan peledak dan pembunuhan bersenjata layaknya dimasa konflik dulu. Kondisi ini menyebabkan rakyat Aceh cemas dan khawatir Aceh akan kembali digiring kelembah peperangan disaat Aceh sedang membalut suasana damai.

Perkembangan Aceh merosot tajam selama sebulan terakhir ini pasca penembakan empat personel KPA/PA di tiga lokasi berbeda di Aceh. Gelombang panas kembali memuncak setelah Gubernur Irwandi Yusuf melaporkan para milisi melakukan sweeping dan menangkap anggota PA di Bener Meriah, Aceh Tengah, Kamis(12/2) yang lalu. Informasi mendadak itu disampaikan Gubernur Irwandi dihadapan forum pertemuan khusus dengan Tim Menko Polhukam di aula serba guna Kantor Gubernur Aceh dan serta-merta menjadikan forum pertemuan itu senyap dan terpukul dengan informasi dimaksud.

Masih berkaitan dengan informasi tadi, KPA-PA baru-baru ini menggelar konferensi pers di Sekretariat Komite Peralihan Aceh(KPA) di Banda Aceh untuk memberikan klarifikasi seputar insiden di Bener Meriah yang mengakibatkan anggota/kader PA menjadi korban kekerasan dan penganiayaan dari tim gabungan sweeping. Namun dalam kesempatan jumpa pers itu KPA-PA turut menghadirkan para saksi dan mereka(korban)-pun secara terbuka membeberkan kronologis peristiwa pahit yang menimpa mereka.

Berita kontroversi yang menggegerkan tersebut, sebelumnya pernah dilansir harian Serambi edisi Sabtu(14/2) bahwa insiden penjaringan mantan anggota GAM itu hanya sebuah rekayasa yang dilakukan oleh pihak polisi. Namun kejadian sebenarnya telah diluruskan oleh para saksi(korban) bahwa semua itu dilakukan oleh kesatuan TNI. (lengkapnya, baca; Pengurus PA Hadirkan Korban Kekerasan Di Bener Meriah, Serambi, 15/2).

Belum lama berselang dari tindakan kriminal berbaju politik di Aceh Tengah, agenda kekerasan dan ketegangan politik Aceh diperuncing lagi dengan peristiwa gerombolan bersebo yang menyerang pasar Indrapuri, Aceh Besar(Sabtu/15/2). Penyerangan membabibuta bersenjata tajam itu mengakibatkan masyarakat ketakutan dan mendapat tekanan psykis serta menghancurkan rasa kedamaian Aceh yang sedang terbina.

Insiden brutal Indrapuri sama persis dengan drama pembacokan warga masyarakat dipasar Bireuen hampir dua tahun yang lalu dan ini merupakan foto copy masa konflikt yang terjangkit kembali. Komplotan yang umumnya berpostur tubuh tegap itu langsung melakukan aksinya dengan membacok masyarakat yang sedang berada dipasar tanpa sebab dan kesalahan apapun. Namun masyarakat di pasar Indrapuri sepertinya mendeteksi aksi para gerombolan kriminal tersebut. Ini merupakan model peristiwa kriminal dari serangkain kejadian yang telah terjadi di Aceh yang penuh muatan politis.

Bumi Aceh sekarang kembali berdarah. Korban pembunuhan sia-sia terus berjatuhan dimana-mana. Mereka yang menjadi korban peluru “OTK” umumnya mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka(GAM) yang sudah membaur kemasyarakat dan kini berlindung dalam wadah politik Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh. Mereka(anggota KPA/PA) tumbang satu demi satu disaat Aceh sedang damai setelah proses penyelesaian politik Aceh-Jakarta dimeja Helsinki Agustus 2005 lalu.

Kenapa mereka(KPA/PA) selalu menjadi sasaran penembakan sniper? Tentu jawaban tepat dan logik adalah persoalan politik masa lalu dan sekarang. Mereka terus diburu karena dianggap lawan politik paling berbahaya. Sepertinya ini sebuah usaha rapi untuk melumpuhkan lawan. Dengan kata lain, adanya operasi kelompok terselubung untuk “Pemusnahan(Genosida) terhadap calon-calon politisi Partai Lokal Yang sangat Berencana dan Sistematis”.

Eks gerilyawan GAM secara bertubi-tubi menerima ancaman dan tindakan kekerasan terhadap mereka yang dilakukan oleh pihak tertentu yang disinyalir sangat terorganisir ini. Seperti penegasan oleh juru bicara KPA, Ibrahim KBS; “Kami sudah tidak sanggup lagi mengalami perlakuan tidak adil dari aparat negara, hampir setiap hari ada saja anggota kami yang mendapatkan perlakuan kasar, anggota kami dibunuh, kantor kami dibakar, dilempar granat dan lainnya,”. “Dulu saat konflik kami terbunuh, saat damai juga dibunuh, kalau mati saat berperang, wajarlah, tapi ini mati saat sedang damai dan kami tidak memegang senjata,” ungkap Ibrahim yang mengaku telah lelah menghadapi persoalan ini, (Waspada/13/2).

Akibat dampak dari rangkaian pembunuhan yang selama ini terjadi, maka sangat dikhawatirkan terhadap keberlangsungan proses demokrasi Aceh dalam pemilu bulan dekan. “Dampaknya adalah ini telah mencederai pertama apa yang kita harapkan yaitu perdamaian. Ini telah mencederai semangat perdamaian di Aceh. Yang kedua, ini juga telah mencederai proses penegakan hukum di Aceh, bahwa telah menunjukan hukum tidak mampu menyelamatkan warga negara. Sehingga orang bisa mati begitu saja, sehingga upaya-upaya teror bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja”,(Radio Nederland Weredomroep/16/2).

Ikrar politik GAM-RI di Helsinki merupakan sebuah kewujudan bersama untuk menghentikan peperangan di Aceh. Tidak ada lagi darah yang mengalir di bumi Aceh. Hilang rasa dendam dan sebutan-sebutan negativ terhadap bekas GAM. Kita masih terekam diingatan tentang hal-hal penting yang terdapat dalam kesepakatan bersama MoU Helsinki dalam teks pidato “Wali Nanggroe” Teungku Hasan Muhammad Ditiro ketika pulang ke Aceh bahwa;

Pertama: Mantan pejuang Aceh tidak ada lagi dipanggil dengan sebutan “sparatis”, karena t elah mengikat diri dengan kesepakatan yang telah di tanda-tangani oleh pihak seperti termaktup di dalam MoU Helsinki. Kini rakyat Aceh sudah mulai merasakan hidup aman dan tenang serta tidak lagi merasa takut terhadap berbagai tindakan kekerasan seperti y ang terjadi di masa konflik yang baru berakhir sekitar tiga tahun yang lalu.

Kedua: Aceh telah lama dilupakan dunia, akan tetapi dengan gempa dan tsunami serta adanya MoU Helsinki, Aceh telah menjadi perhatian dunia internasional untuk dapat dibantu secara langsung terhadap kepentingan rakyat Aceh dari segala kehancuran dan ketinggalan di semua bidang.

Ketiga: Aceh akan mendapatkan kebebasan dalam bentuk hak-hak sipil, politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum di dalam K onvenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa, di mana proses tersebut, dijalankan melalui proses demokrasi, adil dan bermartabat. Sebagai imbalan, Pemerintah Pusat mempunyai hak-hak tersendiri yang telah diatur di dalam MoU Helsinki tersebut.

Perjanjian politik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia di Helsinki, 15 Agustus 2005, merupakan rahmat besar yang sekarang dirasakan seluruh masyarakat Aceh karena kedamaian dan kenyamanan secara menyeluruh telah tercipta di bumi Aceh. Memorandum of Understanding(MoU) turut memberikan konstribusi sangat berharga terhadap proses awal tegaknya demokrasi di Indonesia. Dan tidak hanya itu, Indonesia juga telah membawa keharuman bangsa dimata Internasional dengan sebab penyelesaian Aceh lewat meja diplomatik.

Kiranya semua pihak diharapkan menjaga dan memelihara perdamaian Aceh dan bukannya berusaha menghancurkan. Proses perdamaian yang cukup alot dan sulit diperoleh ini perlu diselamatkan oleh semua komponen bangsa. MoU yang dihasilkan di Helsinki adalah dasar pijakan hukum bagi terciptanya kebebasan dan kedamaian yang berkelanjutan bagi semua pihak.

*Penulis adalah aktifis World Acehnese Association ( WAA ) sekarang menetap di Denmark*

Kamis 19 Februari 2009

Fjerritslev, Denmark
Tarmizi Age/Mukarram
*World Acehnese Association* *( WAA )*
* *Ban sigom donja *keu Aceh* *!*
**
*Sekretariat:*
Molleparken 20,9690 Fjerritslev,Denmark,
Mobile:0045 24897172
mukarramwaa@yahoo.com
http://www.waa-aceh.org

February 22, 2009 0

Kekerasan yang berterusan di Aceh Amat di Sesalkan

World Acehnese Association ( WAA ) merasa prihatin terhadap situasi Aceh paska 3 tahun lebih memorandum of understanding (MoU).

Kami simpati kepada rakyat Aceh yang terus menjadi korban kekerasan setelah damai di sepakati. Kekerasan yang seakan-akan sengaja di cipta dengan target kusus di Aceh seperti memukul dan bahkan menembak orang-orang KPA (Komite
Peralihan Aceh)/Partai Aceh adalah hal yang cukup disayangkan, bahkan menjadi satu pertanyaan kusus kepada kita semua mengapa kekerasan tak henti-henti di Aceh, dan terus menerus terjadi padahal Aceh sudah di Isytiharkan damai sejak 15 agustus 2005.

Pemukulan Rakyat Aceh di Bener Meriah oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 11/02/2009 seperti yang di lansir Theglobejourna.com adalah salah satu bentuk penganianyaan yang tidak seharusnya terjadi jika penghormatan terhadap hak rakyat untuk hidup aman damai di hormati.

Penembakan Taufik (35), Ketua Posko Partai Aceh (PA) Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan (Meulaboh), Aceh Barat, Kamis (12/2) seperti di laporkan Serambinews.com 13/02/2009 08:55 WIB di lihat oleh kami sebagai penghilangan hak hidup oleh orang-orang yang sangat arogen dengan situasi damai.

Berbagai situasi dan kondisi yang memburuk di Aceh menurut kami tidak terlepas dari lemahnya kinerja Polisi yang salah satu tugasnya untuk memberi rasa aman dan damai kepada seluruh rakyat Aceh.

Kami masyarakat Aceh di luar negeri turut berusaha dengan upaya yang ada, agar Aceh menjadi sebuah tempat yang aman, besar harapan kami semoga seluruh rakyat Aceh tidak lagi di siksa dengan berbagai tindak kasar oleh siapapun,
cukuplah sudah penderitaan yang di rasakan sebelumnya, biarkanlah damai di Aceh benar-benar di nikmati oleh semuanya.

Minggu 15 Februari 2009
Fjerritslev, Danmark

Tarmizi Age
World Acehnese Association ( WAA )
Ban sigom donja *keu Aceh !*

Tarmizi Age/Mukarram
*World Acehnese Association* *( WAA )*
* *Ban sigom donja *keu Aceh* *!*
**
*Sekretariat:*
Molleparken 20,9690 Fjerritslev,Denmark,
Mobile:0045 24897172
mukarramwaa@yahoo.com
http://www.waa-aceh.org

February 22, 2009 0

Nasib Pejuang Integrasi Papua Dilupakan

Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ungkapan itu, mencerminkan pengalaman warga negara Indonesia asal Provinsi Papua yang melintas batas dan menetap di negara tetangga Papua Nugini (PNG). Pelintas batas itu menyebar di Port Moresby, Wewak, Madang, Lae, Buka, Rabaul, Kingga, Daru, Vanimo, dan Manus. Sebanyak 708 orang dari ribuan pelintas tahun 1984 tersebut ingin kembali ke tanah kelahirannya atas kesadaran sendiri. Mereka melintas batas, karena alasan konflik sosial politik yang mengancam kelangsungan hidup.

Menurut Departemen Luar Negeri, pelintas batas tersebut akan kembali seusai pemilihan umum calon anggota legislatif 9 April 2009.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tedjo Soeprapto dalam rapat persiapan di Jayapura baru-baru ini mengungkapkan, pemulangan pelintas batas akan menghabiskan dana Rp 30 miliar untuk persiapan sarana dan prasarana, termasuk pembinaan. Dana berasal dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dua kabupaten yang paling banyak menerima kepulangan pelintas batas, yakni Jayapura 119 keluarga (451 jiwa) dan Boven Digoel 22 keluarga (108 jiwa). Selain itu, Kabupaten Merauke, Puncak Jaya, Tolikara, Mimika, Biak Numfor, dan Keerom.

Menurut Neles Tebay, pelintas batas yang pulang itu merupakan kemenangan diplomasi pemerintah. Kemenangan tersebut akan dimanfaatkan dalam diplomasi internasional. Mereka mau pulang karena Papua sudah aman dan diperlakukan mereka dengan baik. “Tetapi, kalau dana Rp 30 miliar digunakan untuk memperbaiki nasib pejuang integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tak akan membuat pemerintah populer di luar negeri. Padahal, keutuhan NKRI disatukan oleh para pejuang,” katanya.

Sementara, pemerintah melupakan pengorbanan pejuang integrasi, yakni Trikora, Gerakan Merah Putih, dan Dewan Musyawarah Pepera. “Pejuang yang masih hidup harus diperhatikan. Secara psikologis, yang diinginkan orang- orang Papua pejuang integrasi supaya dihormati, diingat, jasa-jasa mereka dihargai, dan dikenang. Sekalipun bantuan sosial itu tak seberapa, prinsipnya pemerintah mengakui keberadaannya sebagai pejuang dalam menegakkan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Gerakan Merah Putih, Joel Worumi yang dijebloskan Belanda berkali-kali ke penjara mengatakan, pelintas batas kembali ke Papua karena ini tanah kelahirannya.

Joel mengungkapkan pihaknya kecewa atas perlakuan pemerintah yang tak adil itu. Padahal, mereka sudah mengkhianati negara. Sedangkan, pejuang integrasi yang mempertaruhkan nyawa dan darah untuk keutuhan bangsa, kehidupannya memprihatinkan.”Jangan hanya memprioritas pelintas batas yang mengkhianati keutuhan bangsa. Tolong berlaku adil juga untuk pejuang. Kalau pemerintah memperhatikan pengungsi yang kembali ke Papua dari PNG, tolong perhatikan kami juga,” katanya.

Kesejahteraan

Senada dengan Worumi, mantan Komisaris Gerakan Merah Putih, Jantje Numberi menegaskan, pejuang membutuhkan sentuhan kesejahteraan dan dialog kemanusiaan. “Alangkah bahagianya ketika menjelang Pemilu 2009 maupun pemilihan presiden, diharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla berkesempatan berdialog dengan pejuang integrasi di Tanah Papua,” katanya.

Sementara pejuang lain, Peter Wona mengatakan, mereka telah mempertahankan tetap berkibarnya bendera Merah Putih di Papua. Apakah pemerintah melupakan perjuangan masyarakat Papua? Padahal, mereka sudah memberikan segalanya bagi negara.

“Lalu apa yang kami dapat dari negara. Untuk itu, siapa pun yang menjadi presiden, orang Papua punya hak menjadi menteri atau menduduki berbagai jabatan di pemerintah pusat dalam mengukuhkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu yang dipilih harus orang Papua yang berkualitas,” katanya.

Harapan pejuang integrasi dan veteran di Papua dan Papua Barat dapat diwujudkan pemerintah. Menurut Presiden Susilo Bambang Yodhoyono dalam buku Semuanya Untuk Rakyat, pemerintah sangat peduli dengan veteran pejuang Kemerdekaan RI yang telah berjuang mengusir penjajah, membela dan mempertahankan NKRI. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, termasuk dalam meneruskan cita-cita dan perjuangannya.

Presiden Yudhoyono dalam buku itu antara lain menyatakan, pemerintah menyadari bahwa veteran lebih mengharapkan penghargaan daripada materi. Namun, pemerintah tetap memberikan tunjangan veteran yang berkisar antara Rp 470.000 sampai Rp 526.000 per bulan.

Selain itu, diberikan jaminan kesehatan bagi veteran beserta keluarga dan pemberian dana kehormatan veteran lain. Apakah ini diberikan juga untuk veteran di Papua? Dengan demikian mereka tak merasa dibiarkan dibandingkan pelintas batas yang kembali dari PNG ke Provinsi Papua dan Papua Barat. [SP/Wolas Krenak/Robert Isidorus]

February 22, 2009 0

Gempa 5,3 SR Guncang Manokwari

Bengkulu (ANTARA News) – Gempa tektonik berkekuatan 5,3 Skala Richter (SR) mengguncang Manokwari, Papua Barat pada Sabtu malam pukul 20:48:04 WIB.

Informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyebutkan, gempa tersebut terjadi pada titik koordinat (episentrum) 0,41 Lintang Selatan (LS) dan dan 132,73 Bujur Timur (BT).

Pusat gempa yang tidak berpotensi menimbulkan tsunami itu, terjadi pada 156 Km barat laut Manokwari dan 166 Km timur laut Sorong, Papua Barat dengan kedalaman 17 Km.

Sebelumnya, pada pukul 20:35:35 WIB juga terjadi gempa bumi cukup dangkal berkekuatan 5,5 SR di barat laut, Manokwari, Papua Barat, pada titik kordinat 0,43 lintang Selatan (LS) dan 132,70 bujur timur (BT).

Pusat gempa berada pada 159 Km barat laut Manokwari, Papua Barat, dengan kedalaman 10 Km.(*)

February 22, 2009 0

TNI Fokus Mewaspadai Separatis Bersenjata

JAYAPURA- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution mengungkapkan, kendati sikap TNI dalam Pemilu 2009 ini sangat tegas netralitasnya, namun TNI khususnya Kodam siap membantu pihak kepolisian dalam memberikan pengamanan, guna suksesnya pelaksaaan Pemilu sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Pangdam saat ditemui wartawan usai menyaksikan pelaksanaan simulasi pengamanan Pemilu di Halaman PTC Entrop, Jumat (20/2) kemarin.

Pangdam mengatakan, pengamanan yang dilakukan TNI dengan Polri tidaklah berbeda. Pengamanan TNI ini lebih difokuskan pada wilayah-wilayah rawan Kamtibmas, terutama dari gangguan kelompok separatis bersenjata.

” Yang harus diingat kerawanan dari sudut pandang TNI tentulah tidak sama dengan Polri. Jika TNI melihat kerawanan ini lebih kepada ancaman atau gangguan kelompok separatis bersenjata yang bisa mengacaukan pelaksanaan Pemilu maupun mengancam kedaulatan NKRI,” ujar Pangdam.

Ditanya lokasi mana saja yang dianggap rawan gangguan separatis bersenjata, menurut Pangdam, berdasarkan realita di lapangan, sampai saat ini lokasi yang dianggap masih rawan gangguan separatis bersenjata adalah daerah Puncak Jaya.

Sebab, hingga saat ini keberadaan kelompok separatis bersenjata itu masih dianggap berbahaya. Bukan eksistensi orangnya yang berbahaya, tapi keberadaan senjata yang mereka pegang itu yang perlu diwaspadai.

Prinsipnya kata Pangdam, diminta bantuan atau tidak jika hal itu sudah menyangkut ancaman bersenjata, maka TNI memiliki tanggung untuk melakukan pengamanan dan pencegahan agar keberadaan senjata itu tidak digunakan untuk menganggu atau mengacaukan pelaksanaan Pemilu. (mud)

February 22, 2009 0