Lily Wahid: Freeport Diduga Bayar Aparat US$ 14 Juta

Febrina Ayu Scottiati – detikNews

Rabu, 26/10/2011 21:18 WIB

Jakarta – Anggota Komisi I Lily Wahid mengaku mendapat informasi PT Freeport Indonesia merogeh kocek hingga US$ 14 juta untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika. Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.

“Saya dapat berita bahwa US$ 14 juta sudah dikucurkan PT Freeport untuk pengamanan aset kepada TNI/Polri,” kata Lily, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2011).

Lily juga menduga uang tersebut ada kaitannya dengan penambahan personil Brimob yang diterjunkan untuk mengamankan kerusuhan di Papua. Ia pun mengibaratkan uang tersebut adalah uang centeng.

“Bisa jadi, ada kaitan antara uang centeng US$ 14 dengan penambahan personil Brimob yang dikirim kemarin,” ujarnya.

Sebelumnya, belasan orang yang mengatasnamakan warga yang bermukim di sekitar wilayah PT Freeport mendatangi Komisi I DPR. Mereka meminta agar kondisi di wilayah sekitar Freeport kembali kondusif.

Menurut perwakilan warga tersebut, pasca bentrokan dan penembakan yang terjadi di sekitar wilayah Freeport, jalan menuju Timika ke Tembagapura, juga sebaliknya jadi tidak aman. Bila ada warga dari Timika ingin menuju ke Tembagapura harus dikawal aparat.

(feb/ndr)

October 27, 2011 0

Kontras dan Polda Bahas Papua

Written by Bel/Ant/Papos

Wednesday, 26 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Kontras Pusat dan Polda Papua membahas keamanan dan kekerasan di Papua.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, usai pertemuan tertutup itu mengatakan, pertemuan tersebut intinya mencoba mendiskusikan beberapa hal terkait soal keamanan dan kekerasan di Papua.

“Pada dasarnya kita sampaikan informasi yang kita dapat dari Kontras Papua, sekaligus membagi beberapa hal tekait hak asasi manusia mengenai situasi di Papua itu seperti apa,” kata Haris Azhar di Jayapura, Selasa.

Dia menjelaskan, masukan pihaknya adalah penemuan beberapa korban masyarakat sipil baik dalam peristiwa Abepura maupun Timika.

“Dalam pertemuan ini kita saling mengkroscek satu sama lain. Kontras sudah dapat jawaban dari pihak Polda maupun Polresta. selain itu, kita juga mendapat informasi baru dari Kapolda dan Kapolresta.Saya pikir ke depan polisi sudah membuka diri untuk menerima masukan-masukan dari kontras terkait dengan informasi tersebut,” ujarnya.

Untuk peristiwa Abepura, kata Haris, pihaknya meminta jaminan akses hukum bagi mereka yang ditangkap dan ditahan di Mapolda Papua terkait kongres Papua III.

Dia mempertanyakan pertanggungjawaban polisi terhadap beberapa orang sipil dan peserta kongres yang menjadi korban kekerasan. Menyinggung soal data jumlah korban yang dimiliki Kontras, Haris mengatakan menurut laporan yang diterima korban ada tiga orang, sementara beberapa nama belum diketahui rimbanya, apakah melarikan diri atau dilarikan.[bel/ant]

October 26, 2011

Jemput Jenazah Disambut Isak Tangis

Written by Loy/Amros/Tom

Wednesday, 26 October 2011 00:00

DITERBANGKAN :Jenazah AKP. Dominggus Oktovianus Awes ketika hendak diterbangkan menggunakan pesawat Trigana Air Service dari Mulia ke bandara Sentani, Selasa (25/10) kemarin.

SENTANI [PAPOS]- Jenasah Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, AKP. Dominggus Oktovianus Awes yang tewas ditembak orang tak dikenal [OTK], Senin [24/10], akhirnya diterbangkan dari Bandara Mulia menuju bandara Sentani dengan menggunakan penerbangan twin other, Trigana Air jenis PK-YRU, Selasa [25/10] sekitar pukul 11.30 Wit.

Jasat korban yang sudah dimasukan dalam peti mayat berbalutkan bendera merah putih. Sontak saja kedatangan jenazah almarhum disambut isak tangis keluarga yang sudah sekitar satu jam menunggu. Rasa sedih sedih nampak pada setiap orang yang menunggu di pintu kedatangan gudang Trigana Air Service.

Tidak hanya pihak keluarga, aparat kepolisan Polres Jayapura yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura, AKBP.Mathius D Fakhiri, SIK, turut aktif dalam penjemputan jenazah almarhum.

Pantauan koran ini di Bandara Sentani, Setelah jenazah diturunkan dari pesawat, tangis dan air matapun tak dapat terhindarkan dari keluarga maupun rekan kenalan almarhum.

“Tidak kami duga secepat itu, kau pergi untuk selamanya,” begitulah suara tangisan yang keluar dari bibir pihak keluarga mengekspresikan kesedihan mereka saat melihat jenazah almarhum hendak diturunkan dari pesawat ke mobil ambulance.

Jenazah almarhum langsung dimasukan kedalam mobil ambulance yang diiring-iringi mobil patroli polres jayapura, langsung diantar menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari untuk kepentingan otopsi.

Pihak keluarga, yang tadinya memadati bandara sentani menjemput kedatangan jenazah almarhum, sebagiannya ikut dalam iring-iringan menuju RSUD Youwari untuk terlebih dahulu otopsi jenazah. Sedangkan sebagian keluarga lainnya ada yang langsung menunggu di rumah duka kompleks asrama polri samping polsek Sentani Kota.

Naik Pangkat

Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo memberi kenaikan pangkat Anumerta pada Kapolsek Mulia, Ajun Komisaris Dominggus Otto Awes, yang gugur saat bertugas melakukan pengamanan di Bandar Udara Mulia, Puncak Jaya, Senin [24/10] siang.

“Mabes Polri menaikkan pangkat almarhum dari AKP menjadi Kompol Anumerta, dia gugur dalam melaksanakan tugas. Skepnya tertulis sejak tanggal 24 Oktober 2011 dan baru kami terima,” ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono saat diitemui wartawan di Mapolda Papua, Selasa [25/10] kemarin.

Kabid Humas mengakui, evakuasi jenazah Kapolsek Mulia sempat tertunda satu hari karena cuaca buruk, dan hari ini [Selasa,red] baru bisa diterbangkan ke Jayapura untuk di makamkan di Taman Makam Bahagia [TMP] Waena. ”Jenazah almarhum Dominggus Otto Awes akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia [TMP] Waena, hari ini, Rabu [26/10]. Rencana pemakaman almarhum akan dihadiri, Gubernur Papua, Kapolda dan Pangam XVII/Cenderawasih serta muspida,” ungkapnya.

Ketika disinggung pelaku penembakan. Wachyono mengatakan, aparat masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. dimana ciri-ciri pelaku, baik postur atau tinggi badan sudah diketahui aparat. ”Aparat kami masih melakukan pengejaran dan pencarian lebih lanjut di Puncak Jaya,” imbuhnya.

Untuk saksi sendiri, menurut dia, penyidik Polres Puncak Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang melihat kejadiaan. Namun jumlah saksi yang diperiksa, pihaknya belum mengetahi secara pasti. ”Saya tidak tahu jumlahnya, tapi yang jelas saksi sudah diperiksa, bahkan sudah dilakukan olah TKP,” tukasnya.

Disinggung soal lemahnya pengamanan di Bandara Mulia. Kabid Humas menyebutkan bahwa jumlah bandara di Papua cuku banyak, belum termasuk lapangan terbang perintis yang minim pengamanan. Untuk itu, pihaknya akan mengevaluasi pengamanan di setiap Bandara yang ada di Papua.

Hal itu penting, mengingat para kelompok sipil bersenjata ini kerap menyerang anggota yang dalam posisi sendirian, termasuk pos-pos terpencil. ”Bandara di Papua banyak, belum lagi lapangan perintis, yang ada hanya pos polisi, tidak ada pengamanan lebih. Demikian juga patroli hanya dilakukan dua orang saja,” katanya.

Dia juga mengakui Polda Papua sering melakukan himbauan kepada anggota agar saat melaksanakan tugas tidak seorang diri. ”Sudah sering kami himbau anggota, terutama di pos-pos terpencil, apalagi medan dan jarak pos satu dengan pos lainnya jauh,” tandasnya.

Bahkan kata Kabid Humas, Polda Papua juga berencana menambah jumlah personel sebanyak 260, sebelum tangga 30 Oktober untuk menjaga kamtibmas di Paniai dan Puncak Jaya. ”Rencana akan ada tambahan 260 personel untuk melakukan pengamanan di Paniai dan Puncak Jaya, diluar anggota yang sudah ada di pos-pos di daerah baik Polri atau TNI yang sudah melekat di sana,” katanya.

Perlu Dibuktikan

Sementara itu ditempat terpisah Ketua Komis A DPR Papua Ruben Magay,S.IP mengatakan tewasnya Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya Papua, Ajun Komisaris Polisi Dominggus Oktavianus Awes yang disinyalir dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka [OPM] perlu dibuktikan agar tidak menimbulkan polemik yang berkembang pada masyarakat.

Aneh memang kata dia, setiap kali terjadi kekerasan dan kekacauan di tanah Papua, aparat selalu menuding OPM pelakunya, tanpa disertai pembuktian yang jelas dan kuat. Padahal pelakunya belum tentu OPM. Untuk itu, aparat diminta agar bekerja profesional tanpa memunculkan opini. Kita harus menggunakan azas praduga tak bersalah. kecuali aparat sudah melakukan investigasi dan mengetahui pelakunya barulah bisa mengarahkan pelaku untuk diproses Hukum.

Bila memang itu dilakukan OPM maka buktikan. Jangan asal bicara saja. siapa saja pun dia jika memang bersalah harus diproses hukum,’’ tegasnya.[loy/amros/tom]

October 26, 2011 0

Jemput Jenazah Disambut Isak Tangis

Written by Loy/Amros/Tom

Wednesday, 26 October 2011 00:00

DITERBANGKAN :Jenazah AKP. Dominggus Oktovianus Awes ketika hendak diterbangkan menggunakan pesawat Trigana Air Service dari Mulia ke bandara Sentani, Selasa (25/10) kemarin.

Tidak hanya pihak keluarga, aparat kepolisan Polres Jayapura yang dipimpin langsung Kapolres Jayapura, AKBP.Mathius D Fakhiri, SIK, turut aktif dalam penjemputan jenazah almarhum.

Pantauan koran ini di Bandara Sentani, Setelah jenazah diturunkan dari pesawat, tangis dan air matapun tak dapat terhindarkan dari keluarga maupun rekan kenalan almarhum.

Jenazah almarhum langsung dimasukan kedalam mobil ambulance yang diiring-iringi mobil patroli polres jayapura, langsung diantar menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Youwari untuk kepentingan otopsi.

Naik Pangkat

Perlu Dibuktikan

Bila memang itu dilakukan OPM maka buktikan. Jangan asal bicara saja. siapa saja pun dia jika memang bersalah harus diproses hukum,’’ tegasnya.[loy/amros/tom]

October 26, 2011 0

DPRD Biak Dukung Pembentukan Papua Tengah

Written by Bahagia/Papos

Wednesday, 26 October 2011 00:00

BIAK [PAPOS] – DPRD kabupaten Biak Numfor mendukung rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, bila tujuannya untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Dukungan itu disamaikan Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menanggapi rencana pembentukan provinsi Papua Tengah, kepada Papua Pos di Biak Selasa mengatakan, dirinya mendukung perjuangan pembentukan Papua Tengah tersebut. Apa lagi kata politisi Partai Demokrat ini, Papua Tengah kini telah diperjuangkan bersama, dan tidak lagi terkotak-kotakseperti perjuangan sebelumnya.

Untuk itu Wakil ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnath Rumbewas menyarankan, agar tim perjuangan Papua Tengah itu segera membentuk tim peneliti yang melibatkan akademisi. Hal tersebut kata Sefnath, penting dilakukan agar dibuatkan suatu kajian atau study kelayakan untuk diajukan sebagai eksponen local, utamanya bagi pemerintah daerah di wilayahPapua tengah.

“Mereka kan butuh dukungan biaya dan sebagainya, jadi tanpa eksponen yang lengkap, bagaimana pemerintah daerah dapat mendukung. Jadi kalau sekarang perjuangan ini sudah dilakukan secara bersama-sama. Saya sarankan buatlah kajian yang lengkap, agar bisa

pemerintah dan DPRD se-wilayah Papua Tengah ini punya dasar untuk memberi dukungan,” ujarnya.

Pada 11 Oktober lalu di Jakarta, para pejuang Papua Tengah mendatangani kesepakatan bersama untuk memperjuangkan pembentukan provinsi Papua Tengah. Tokoh perjuangan Papua tengah dari Mimika,

Andreas Anggaibak, Philips Wona dari kawasan Teluk Cenderawasih, Drs.AP. Youw dari Nabire, dan Laksamana TNI [Purn] D.H Wabiser dari kepulauan Biak, sepakat untuk kembali mengaktifkan UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya tengah [Papua tengah].

Sebelumnya diantara sejumlah tokoh tersebut, masih terjadi tarik menarik terkait calon ibu kota Papua tengah yakni di Biak, Nabire dan

Mimika. Sementara itu, dalam keterangan persnya, koordinator para bupati dan DPRD wilayah Papua Tengah pada Tim Komunike [Pejuang PapuaTengah], Drs. AP. Youw berharap, adanya dukungan dari masyarakat Papua, khususnya dukungan dari para Bupati dan DPRD di wilayah PapuaTengah dalam perjuangan tersebut. [gia]

October 26, 2011

Mulia Tegang, Baku Tembak Terjadi

Written by Bel/Ant/Papos
Wednesday, 26 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Saling kontak tembak antara TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata [KSB] terus terjadi di dalam kota Mulia, ibukota kabupaten Puncak Jaya, Selasa [25/10]siang.

Usai jenazah Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Awes diterbangkan dari bandara Mulia ke Bandara Sentani Jayapura, kemarin suara baku tembak terdengar di kota Mulia. Aparat TNI dan Polri tampak siaga penuh. Sontak saja kota Mulia mendadak sepi dari manusia setelah mendengar terjadinya kontak senjata.

Selain terjadi tembakan, Kantor Ketahanan Pangan kabupaten Puncak Jaya, yang terletak di kampung Wondeng Gobak, distrik Mulia, terbakar, diduga pelakunya oleh Kelompok Sipil Bersenjata [KSB].

Pantauan di Mulia, Selasa siang, tampak seluruh bangunan kantor yang berlokasi di tempat para KSB bertahan dari serangan aparat itu, sudah terbakar api. “Itu kantor Ketahanan Pangan yang terbakar,” kata bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe di Mulia, kemarin.

Status Siaga

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan saat ini semua kepolisian sektor di Provinsi Papua, terutama Kabupaten Puncak Jaya, berada dalam status siaga. “Semua dalam kegiatan siaga, terutama pada lokasi Puncak Jaya,” ujar Kapolri sebelum menghadiri pelantikan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Polri tengah mengaktifkan dan mengoperasionalkan tim pemburu pelaku penembakan Kapolsek Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Ajun Komisaris Dominggus Otto Awe, pada Senin 24 Oktober 2011.

Dia meminta masyarakat memberi Polri kesempatan untuk menyelidiki kasus penembakan tersebut. “Tim sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pengejaran, kita tunggu hasilnya,” ujarnya.

Kapolri mengatakan penyelidikan itu dibantu Tentara Nasional Indonesia dan satuan-satuan lain.

Sampai saat ini, menurut dia, polisi belum mengetahui motif penembakan, namun dipastikan mereka adalah kelompok pengacau keamanan yang sering beraksi di wilayah Papua.

“Pasti yang bersangkutan kelompok pengacau keamanan,” katanya.

Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman menyatakan pihak intelijen sedang berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya aksi kekerasan yang bisa menimbulkan korban lagi di Papua.

Marciano menyebut aksi penembakan Kapolsek Papua sebagai kriminal murni.”Kejadian itu adalah murni kejadian kejahatan kriminal di mana dia merebut senjatanya kapolsek itu kemudian menembak, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita,” tuturnya.

Kirim Tim

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri mengirimkan tiga tim ke Papua, guna melacak para pelaku penembakan Kapolsek Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, AKP Dominggus Oktavianus Awes.

“Terkait dengan kasus penembakan Kapolsek Mulia masih dalam penyelidikan dan ada tiga tim kami yang di sana untuk melakukan pelacakan terhadap para pelaku,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Sutarman di Depok, Selasa.

Dia menyebut tantangan bagi tugas itu adalah medan Papua yang terlalu berat bagi reserse sehingga diperlukan tim-tim yang bisa mengetahui posisi para pelaku.”Untuk melakukan penangkapan kami harus ada tim yang kuat. Bahkan kami perlu bantun TNI untuk melakukan pengejaran, di mana kemungkinan pelaku lari ke hutan,” kata Sutarman.

Tiap tim dari Bareksrim terdiri dari 10 orang. Hari ini dikirim juga satu batalyon Brimob Kelapa Dua, Depok, sebanyak 300 orang, yang semuanya di bawah kendali Kapolda Papua.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam menyatakan pelaku penembakan Kapolsek Mulia adalah kelompok separatis.

Ranah polisi

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, insiden penembakan di Papua merupakan ranah polisi.

Di sela rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Selasa, Purnomo mengungkapkan insiden itu berkaitan dengan penembakan Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Awes.

Dia menyebut insiden itu sebagai ancaman terhadap keamanan publik, namun belum menjadi ancaman integrasi bangsa.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI, Helmy Fauzi menilai insiden di Abepura dan Timika itu meningkatkan eskalasi politik di daerah tersebut sehingga harus segera dideteksi dan dicegah agar tidak berkembang lebih luas.

“Memang masih terlalu dini, tapi kalau dibiarkan bisa menjadi potensi konflik,” katanya.

Menurut dia, Komisi I DPR RI akan segera mengundang Menko Polkam Djoko Suyanto untuk menjelaskan dan merespons masalah ini secara cermat. “Jangan menyepelekan insiden di Papua,” katanya.

Waspadai Bendera OPM

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah dalam hal ini aparat keamanan mewaspadai upaya pengibaran bendera organisasi Papua Merdeka (OPM) karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum.

“Dengan dinamika seperti itu, pasti aparat TNI akan tingkatkan kewaspadaan. Dan kejahatan seperti itu masih ada. Itu yang harus balance,” kata Djoko di Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Ia mengaku merasa prihatin atas serangkaian tindakan kekerasan berupa penembahakan terhadap warga di Timika dan juga pembunuhan Kapolsek Mulia di kawasan Jaya.

“Saya kira kita menyesalkan penembakan terhadap Kapolsek Mulya, juga tiga orang warga kita di Timika. Jadi masyarakat publik harus tahu bahwa tindakan kekerasan juga dilakukan oleh kelompok-kelompok itu terhadap masyarakat dan aparat. Jangan lalu beritanya isinya kekerasan aparat saja, itu riil, petugas diserang, masyarakat di bunuh. Kalau TNI/Polri melakukan pengejaran jangan dikaitkan dengan Hal lainnya,” katanya.

Menko Polhukam mengatakan sejauh ini masih dilakukan penyelidikan dan belum ada informasi adanya dukungan pihak asing atas sejumlah insiden tersebut.

Ia menambahkan tentu ada peningkatan kewaspadaan.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala BIN Marciano Noorman mengatakan pihaknya terus bekerja keras untuk menyelesaikan dan mencegah kejadian serupa terulang.

“Masalah Papua kita sekarang sedang bekerja keras. Mengatasi perkembangan disana. Kita coba semaksimal mungkin untuk tidak terjadi lagi. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Timikia semua pihak berusaha agar manajemen dan karyawan bisa mendapat satu titik temu,” paparnya.

Sementara mengenai penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Marciano mengatakan sejauh ini indikasinya adalah kriminal.

“Kejadian itu murni kejahatan, kriminal itu dimana dia merebut senjata kapolsek, kemudian menembak. Kita harus tingkatkan kewaspadaan,” katanya.[bel/ant]

October 26, 2011 0

Kapolda dan Pangdam Diminta Bertanggung Jawab

JAYAPURA- Dewan Perwkilan Rakyar Papua (DPRP) meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih, bertanggung jawab atas jatuhnya sejumlah korban jiwa, saat pembubaran Kongres Rakyat Papua 3, Rabu lalu. ‘’Tindakan aparat keamanan dalam pembubaran kongres rakyat Papua sudah melampaui batas, kewenangan mereka dan jelas melanggar aturan dan UU, karena menimbulkan jatuhnya korban. sehingga komandan tertinggi dan pengendali aparat di lapangan yakni Kapolda dan Pangdam harus bertanggung jawab dengan jatuhnya korban tersebut,’’tegas Yan Mandenas Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua,’’Senin 24 Oktober di ruang kerjanya. Lanjutnya, aparat melampaui kewenangan karena memukuli dan menembak warga, padahal warga yang ada di sekitar lokasi belum tentu semua terlibat dan ikut kongres. ‘’Kalau memang ada tindakan makar, ya tangkap dalang dan aktornya, jangan malah memukuli dan menembaki warga. Kan tidak semua warga yang menjadi korban ikut kongres, ini malah main babat, seperti tak terkendali, ini pelanggaran HAM dan harus diusut tuntas,’’tandasnya.

Sambungnya, persoalan ini bukan hal yang sepele, karena menyangkut harga diri orang Papua. Sebab, sangat terkesan setiap menangani persoalan Papua, aparat tidak terkendali dan asal main tembak. ‘’Membunuh orang tak berdosa, jelas sangat tidak manusiawi, dan orang Papua selalu menjadi korban. Kalau mau membangun Papua mari dengan hati dan semangat NKRI, bukan asal main gebuk, sepertinya orang Papua tidak ada arti,’’ucapnya.
Mengenai klaim Kapolda Papua, bahwa korban yang tewas karena tertikam bukan tertembak, Yan Mandenas mengatakan, jika itu benar, silahkan umumkan hasil otopsinya secara terbuka dan transparan. ‘’Kenapa hasil otospi terhadap sejumlah korban tidak diumumkan secara terbuka, biar jelas kalau memang itu ditikam dan bukan ditembak,’’imbuhnya.
Papua itu bagian dari NKRI yang tidak terpisahkan, tapi tambahnya, kerap dijadikan sebagai lahan konflik. ‘’Mereka mengambil keuntungan dengan konflik yang terjadi. Sejumlah penembakan misterius hingga kini tidak pernah bisa diungkap, tapi kalau menembaki rakyat yang tak berdaya ‘paling hebat’,’’ketusnya.

Yan juga menyatakan, agar secepatnya dibentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan. ‘’DPR Papua akan mendorong dibentuk tim, untuk melakukan penyelidikan, kalau memang terjadi penyimpangan, Kapolda dan Pangdam harus dicopot,’’ujarnya.

Hal senada juga ditandaskan Ketua Komisi A membidangi Polhukam DPR Papua, Ruben Magay, bahwa ada penyimpangan dalam aksi itu, yang dilakukan aparata keamanan. ‘’Kalau memang ada yang bertindak makar. Ya tangkap dan proses aktornya dan deklaratornya, jangan menembaki rakyat yang tak berdosa,’’tukasnya.
Tambahnya, ‘’Sebelum aksi pemukulan dan penembakan terjadi, saya sudah meminta Kapolres menarik pasukannya, Karena sudah selesai. Tapi yang terjadi, meski sudah bubar dan pentolan kongres sudah ditangkap, aparat masih terus melakukan pengejaran dan memukuli serta menembaki warga yang ada disekitar. Padahal, mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan. Ini kan jelas pelanggaran, orang bersenjata dengan seenaknya memukuli rakyat yang tidak melawan dan memiliki senjata,’’imbuhnya.

Namun, kata dia, biarkan lembaga yang berwenang melakukan investigasi menyeluruh, untuk membuktikan adanya pelanggaran dalam insiden itu. ‘’Biarkan Komnas HAM sebagai lembaga yang berkopoten melakukan penyelidikan dan memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, tapi yang jelas DPR Papua juga akan mendorong dibentuknya tim investigasi,’’tukasnya.

Sementara salah seorang warga bernama Yosep Nawipa, yang menjadi korban dan sempat ditahan di Mapolda selama sehari mengatakan, dirinya menjadi korban poporan senjata aparat dan sempat diseret ke mobil untuk di giring ke Polda. ‘’Saat itu saya dari Sentani menuju Angkasa, ketika pembubaran terjadi saya melintas di lokasi, kemudian saya ikut dipukuli dan diseret ke mobil, hingga kepala bocor,’’ujar Nawipa sambil menunjukkan luka bocor di bagian ubun-ubunnya.(jir/don/l03)

October 25, 2011 0

Insiden KRP III Lukai Hati Orang Papua

Siaran PERS : Sorakpak saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Prima Garden, Senin [24/10]

JAYAPURA [PAPOS]- Ketua Fraksi Pikiran Rakyat, Yan Mendenas,S.Sos meminta secara tegas agar aparat Kepolisian dan TNI bertanggung jawab atas terjadinya insiden KRP III beberapa waktu lalu, sebab tindakan aparat tersebut dinilai telah melukai hati orang asli Papua.

Apalagi kata politisi ulung Hanura ini masyarakat tidak menggunakan apa-apa. andaikan pun pada saat itu masyarakat ditemukan menggunakan senjata hendaknya dilakukan tindakan persuasive, bukan asal tangkap begitu saja dan melakukan kekerasan. ‘’Saya paling tidak setuju atas tindakan aparat terhadap masyarakat sipil,’’ kata Yan Mandenas kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin [24/10].

Tindakan aparat yang sampai melakukan penembakan dan diarahkan

kepada orang perorangan sudah masuk pelanggaran HAM berat. Insiden KRP III bukan masalah sepele, tetapi masalah yang menyangkut harga diri orang Papua, dimana sampai saat ini orang Papua masih mengakui dirinya sebagai warga Negara Indonesia.

Untuk itu, bangsa Indonesia perlu menghargai orang Papua dan bila memang bangsa Indonesia tidak menghargai orang Papua lebih baik orang Papua dibiarkan Merdeka diatas tanah sendiri. ‘’Tugas aparat keamanan khan melindungi, bukan menyakiti hati rakyat Papua,’’ imbuhnya.

Apa yang dilakukan aparat keamanan tersebut menurutnya, adalah pelecehan terhadap orang Papua. Itu menimbulkan ketersinggung bagi rakyat Papua. ‘’Tidak ada alasan TNI dan Polri untuk embuat rakyat Papua tersinggung karena, rakyat Papua masih bagian dari NKRI,’’ tegasnya.

Oleh karean itu, ia meminta kepada pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat TNi dan Polri di Papua sehingga kedepan aparat kepolisian dan TNI dalam penanganan permasalahan yang terjadi di tanah Papua tidak menimbulkan korban jiwa.

Hentikan Kekerasan

Ditempat terpisah hal senada pula dikemukakan Solidaritas Rakyat Papua Anti Kekerasan [SORAKPAK], Izen Zuffi dari Forum Independent Mahasiswa menyebutkan peristia tersebut telah menodai perjalanan demokrasi dan Hak Azasi Manusia di Indonesia.

Sebelumnya kata dia, pihaknya sudah memprediksi akan terjadi kekerasan. hal ini bisa dilihat saat parade aparat keamanan memamerkan kekuatannya dengan senjata lengkap, 7 mobil Baracuda, 5 panser dilengkapi dengan senjata mesin caliber 50 mm, mobil tahanan dan mobil identifikasi korban hilir mudik melintasi jalan masuk menuju kongres. Ditambah lagi dengan dua ribuan aparat gabungan TNI dan Polri yang menyebar di sekitar areal Kongres. Itu semua bertujuan untuk meneror mental dan psikis atau menakut-nakuti peserta kongres yang hadir.“Sebenarnya pendekatan keamanan bukanlah pendekatan yang tepat, karena pendekatan keamaanan sering terreduksi menjadi keamanan pihak tertentu , bukan keamaanan masyarakat Papua,’ tegasnya dalam siaran pers yang diterima Papua Pos, kemarin.

Pada kesempatan yang sama Elias Petege, Aktivis HAM Independen yang juga anggota (SORAKPAK) mengatakan, peristiwa KRP III menganut asas kebebasan untuk berkumpul, mengemukakan pendapat dan menyebarkan gagasan, itu semua merupakan hak rakyat sipil dan berpolitik yang sudah diatur dalam undang-undang No 12 Tahun 2005. Jadi hak untuk mengemukakan pendapat dan menyebarkan gagasan adalah hak dasar bagi setiap warga Negara, itu semua demi memajukan setiap orang dan meningkatkan martabat manusia serta pintu bagi terpenuhinya hak manusia lainnya.

Oleh karean itu, pihaknya meminta penangkapan dan penahanan terhadap proses kebebasan berpendapat harus di hentikan, serta tahanan yang terlibat dalam KRP III juga harus di bebaskan karena kongres tersebut merupakan kebebasan berpendapat dan menyebarkan gagasan. ‘’Tidak seorangpun dapat ditangkap dan ditahan karena pikiran politiknya. Keamanan nasional hanyalah alasan bagi pemerintah untuk membatasi sikap kritis rakyat Papua,” katanya.

Bahkan pihaknya meminta secara tegas agar menghentikan tindakan dan kebijakan yang berpotensi mencabut rasa aman dan hak hidup seseorang, menghilangkan nyawa orang, penembakan dan perbuatan kejam tidak manusiawi harus di hentikan.

Polri Selidiki

Mabes Polri akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindak kriminal dalam penanganan ricuh Kongres III Papua medio pekan ini, kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu.

“Kami sama sekali tidak menghendaki jatuhnya korban jiwa dalam setiap penanganan konflik, di pihak mana pun termasuk dalam penanganan ricuh pasca Kongres III Papua,” katanya kepada wartawan.

Kombes Boy menuturkan menjelang pelaksanaan Kongres III Papua, pihaknya sudah melakukan pendekatan dan langkah antisipasi agar pelaksanaan kegiatan itu berjalan aman dan tertib. “Namun dinamika di lapangan apa yang kami harapkan tidak terjadi, kadang harus terjadi tanpa kita kehendaki. Karena itu, kita akan selidiki dan evaluasi dinamika di lapangan saat itu dan penanganannya seperti apa,” ujar Boy.

Saat ini Kepolisian Negara RI telah menetapkan enam tersangka makar terkait Kongres Papua III di Jayapura yakni FY, EW, DS, AM, GW dan SB. “Keenam tersangka diduga kuat melanggar hukum positif negara kita pasal 106 dan 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai makar dengan ancaman pidana penjara. Sebanyak 18 orang diperiksa sebagai saksi dari 360 orang peserta yang mengikuti Kongres III Papua, “ujarnya.

Boy menambahkan “Keenam tersangka adalah pimpinan dari gerakan tersebut. Dan kita sudah menemukan beberapa barang bukti,”.Ia menjelaskan barang bukti yang ditemukan di antaranya kartu peserta, surat pemberitahuan pelaksanaan acara, surat perekrutan. Serta bukti lain berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan 18 saksi.

Sementara itu terdapat pula 300 orang yang mengalami penyiksaaan dan beragam intimidasi serta perusakan sejumlah kendaraan roda empat dan dua, serta asrama di sekitar lokasi kejadian.

Menanggapi itu, Kombes Boy mengatakan pihaknya terus melakukan penyelidikan dan identifikasi terhadap warga yang diduga meninggal dunia, hilang atau mengalami luka-luka serta intimidasi.

“Jika ada perbedaan data dengan yang diperoleh lembaga swadaya masyarakat dan Komnas HAM, tentu kami akan pula bekerja sama. Yang jelas kami tidak menghendaki adanya korban jiwa di pihak mana pun. Kami telah berupaya mengantisipasi agar kegiatan dan penanganan rusuh tidak mengarah pada kekerasan, namun perkembangannya terjadi hal demikian,” ujarnya.

Boy menekankan, dalam penanganan beragam konflik atau insiden di Papua pihaknya harus bersandar pada penegakkan hukum, penegakkan keamanan dan penegakkan kedaulatan.[ant/cr-64/tom]

Written by Ant/Cr-64/Tom
Tuesday, 25 October 2011 00:00

October 25, 2011 0

Papua Bukan Ladang Pembantaian

Written by Bela/Thoding/Papos

Saturday, 22 October 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku pembunuhan biadab terhadap Dabiel Knefe (28), Max Sesa dan satu orang lagi belum diketahui identitsanya.

“Saya perlu ingatkan bahwa Papua bukan ladang pembantaian. Sudah cukup banyak nyawa warga melayang sia-sia. Aparat harus mencari dan menemukan pelaku serta motif pembunuhan,” tegas Diaz Gwijangge kepada sejumlah wartawan di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Kamis, [20/10].

Mayat keduanya ditemukan Kamis [20/10] pagi di Bukit Heram di belakang kompleks Korem 172 Praja Wira Yakthi Abepura, Papua, sehari setelah pembubaran Kongres Rakyat Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

Selain meminta aparat mengusut dan menemukan pelaku, pihaknya mengingatkan masyarakat mewaspadai kemungkinan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bertindak lebih brutal lagi. “Masyarakat perlu mewaspadahi stigmatisasi separatis atau makar. Jangan sampai elemen-elemen masyarakat yang mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu dicap makar karena ini lagu lama,” tandas Diaz.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Jayapura, setidaknya ada lima warga sipil yang diamankan di Markas Kepolisian Daerah dengan tuduhan makar dan kepemilikan senjata tajam. Kelima warga sipil tersebut adalah Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, dan Gat Wenda. Kabarnya, semuanya resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur juga diberitakan belum kembali ke asrama mereka. Beberapa yang lain telah pulang setelah sebelumnya ditangkap aparat.“Mereka telah dipulangkan setelah diperiksa di Polda,” kata Uskup Keuskupan Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar OFM ketika ditemui, Kamis (20/10/2011), di Kompleks STFT Fajar Timur, Abepura.

Nyawa

Sementara itu, Ketua Komisis A DPRP, Ruben Magai, S.IP meminta agar manusia tidak dikorban secara terus menerus di Tanah Papua. Oleh karena itu, alat Negara yang bertugas di Papua harus menerjemahkan misi Negara dengan baik.

“Kami berbicara dari sudut pandang manusia, saya tidak berbicara soal Demokratnya, tetapi saya berbicara dari sudut pandang manusia yang sudah hilang nyawa manusia,” kata Ruben kepada wartawan di kantor Gubernur Provinsi Papua, kemarin.

Partai politik kata Ruben tidak ada sangkut pautnya dalam menyikapi situasi politik dan pembangunan. Apalagi adanya penembakan orang. Sebagai wakil rakyat atau sebagai corong rakyat dewan harus menyikapi persoalan dilapangan. itu menjadi tanggung jawab dari aparat keamanan sendiri. ‘’ Jadi jangan sampai pemerintah pusat menilai yang bicara hanya Democrat, tentu democrat berbicara karena menyangkut nyawa manusia,” tandasnya.

Jadi kebijakan Negara tidak dikaitkan dengan penembakan terhadap orang. Untuk itu, dewan mendesak pemerintah mencermati peristiwa ini secara serius. Walaupun demokrasi di Negara sudah bebas, tetapi demokrasi harus diatur supaya ada corong yang dibuka bagi orang untuk berbicara.

“Kami dari partai demokrasi tidak melakukan intervensi, kami hanya minta proses hukum tetap berjalan, tetapi manusia yang menjadi koran secara terus menerus di tanah ini tidak boleh. Stop sudah, kami berhadap pemerintah pusat dapat mengambil langkah-langkag,”tegasnya.[bela/tho]

Posted via email from West Papua Merdeka News

October 25, 2011