OPM Larang Keras Pelaksanaan Kongres Papua III

PMNews, Sabtu, 17 September 2011 23:25

Selpius : Apapun Terjadi Kongres Jalan

JAYAPURA – Organisasi Papua Merdeka kembali melarang keras seluruh bentuk dialog, kongres maupun musyawarah besar yang melibatkan rakyat Papua dalam membicarakan persoalan di bumi cenderawasih. OPM berpendapat, kemerdekaan bangsa Papua diperkirakan akan terjadi diakhir tahun 2011 atau pertengahan 2012 mendatang. “OPM memprediksikan kemerdekaan akan terjadi tidak lama lagi, jadi semua mohon bersabar dan tenang,” kata Lambert Pekikir, Koordinator Umum OPM di Jayapura, Kamis (15/9) malam. Ia mengatakan, kemerdekaan bangsa Papua Barat telah diatur oleh mekanisme internasional sesuai dengan keputusan sidang tanggal 2 Agustus 2011 di London, Inggris. “Semua berkas keputusan tanggal 2 Agustus juga sudah diserahkan pada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi oleh badan hukum internasional untuk Papua, ILWP,” ujarnya.

International Lawyer for West Papua (ILWP) kata dia, dibackup oleh 50 ahli hukum dunia. “Proses ini bahkan telah ditangani langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ini sesuai dengan pernyataan dari Sekjen PBB pada tanggal tujuh di New Zealand,” katanya.

Oleh sebab itu lanjutnya, Markas besar OPM/TPN memerintahkan pada seluruh pertahanan komando sesuai dengan instruksi dari kantor pusat OPM, agar tidak boleh melakukan aksi penembakan, aksi brutal, aksi sabotase dan tindakan dalam bentuk apapun. “Yang kedua, kepada seluruh elemen pergerakan di tanah Papua, untuk tidak boleh melakukan keputusan-keputusan apapun lewat forum-forum, semua sabar, menanti, menunggu apa yang akan diambil oleh PBB, itu termasuk kongres Papua tiga, KTT dan apapun bentuknya, tidak boleh,” tegasnya.

Ia juga meminta agar TNI dan Polri yang bertugas untuk tidak lagi mengintimidasi seluruh aktivis Papua. “Jangan lagi menekan rakyat Papua Barat dan aktivis pergerakan, mari kita sama-sama mendukung jalannya proses demokrasi seperti yang diatur oleh PBB sesuai mekanisme internasional,” tandasnya.

Sebagai anggota PBB, OPM mengharapkan Indonesia harus menghormati mekanisme yang sementara dibangun dan tidak membuat gerakan tambahan. “Nah ini yang harus diperhatikan, mari kita dukung proses demokrasi ini dengan baik,” katanya lagi.

Rencana pelaksanaan kongres Papua III di Jayapura, akan digelar dari 16 hingga 19 Okotober 2011 mendatang. Kongres tersebut bakal didukung Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat.

Tema kongres tersebut adalah ‘Mari Kita Menegakkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua di Masa Kini dan Masa Depan’. Kongres Papua III sebagai lanjutan dari Kongres Papua II tahun 2000 yang juga membahas aspirasi murni dan hak-hak dasar orang asli Papua.

Rencananya kongres tersebut akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keynote speaker. Agenda kongres antara lain membicarakan soal kesejahteraan, hak masyarakat Papua, dan penataan Papua ke depan.

Dikatakan Pekikir, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua di London, Inggris, dengan tema West Papua: the Road to Freedom, digelar oleh dua lembaga solidaritas Papua – Free West Papua Campaign dan International Lawyers for West Papua.

Konferensi tersebut membahas proses integrasi tahun 1969 yang bermasalah secara hukum dan politik. “Semua sudah diputuskan disana, putusannya antara lain menyiapkan jalan bagi kemerdekaan, jadi tidak ada lagi kongres atau dialog,” katanya.

Tekat panitia penyelenggara Kongres III Rakyat Papuya untuk menggelar Kongres pada pertengahan Oktober 2011, tampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Hal itu sebagaimana ditegaskan Selpius Bobii selaku ketua panitia saat menggelar jumpa pers di Asrma Yunas Harapan, Jumat (16/9). “Ada atau tidak ada tempat, agenda tetap jalan. Tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.

Dikatakan, Tim 7 yang dipimpinnya dalam waktu dekat segera berangkat ke Jakarta untuk menemui Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. “Tim 7 akan menemui Presiden Republik Indonesia di Jakarta guna menyampaikan pemberitahuan resmi dan undangan kepada Bapak presiden RI agar dapat memberikan ruang demokrasi kepada Rakyat Papua untuk menyelenggarakan pesta demokrasi Rakyat papua tertinggi dan sekaligus mmebuka secara resmi KRP III,” ungkapnya lagi.

Konggres yang digelarnya dengan focus pada penegakan hak-hak dasar orang asli Papua di masa kini dan masa mendatang, menurutnya bukan tidak mungkin ada pihak yang mendukung maupun pihak-pihak yang tidak suka atau tidak mendukung. Sehingga ia menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Papua untuk tidak mudah terprofokasi terhadap issu-issu yang diluar koordinasi dengan pihak panitia pelaksana kongres.

Kongres yang menurutnya juga bertujuan untuk menguatkan apa yang menjadi agenda Jaringan Damai Papua (JDP) yakni mendorong terlaksananya dialog Papua-Jakarta.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh Rakyat Papua untuk melaksanakan doa dan puasa kepada Tuhan Allah Yang Maha Kuasa,” himbaunya.

Dalam hal tersebut, menurutnya doa dan puasa dilaksanakan selama dua minggu pada Bulan Oktober 2011. Selain itu juga menghimbau untuk penciptaan suasana hening selama dua mingu di akhir Bulan Juni 2011. “Doa dan puasa ini bertujuan untuk mengosongkan segala pikiran jahat yang ingin membuat situasi dan kondisi yang tidak kondusif di seluruh Tanah papua dan merekonsiliasi diri,” jelasnya.

Disinggung tentang upayanya meminta pihak DPRP untuk memfasilitasi pertemuan dengan presiden, dikatakan bahwa pihak panitia telah memasukkan surat ke DPRP. “ Mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ini bisa mendapat jawaban dari DPRP,” jelasnya.(aj/jer/don/l03)

September 17, 2011 0

MRP yang Baru Harus Berani dan Profesioanl

JAYAPURA- Menyusul telah dilantiknya Pimpinan MRP Periode 2011-2016 diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga tertinggi untuk melaksanakan Amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus. Bahkan dengan dilantiknya pimpinan MRP ini sekaligus bisa menjawab keraguan masyarakat selama ini terhadap keberadaan MRP.

“Tetapi pertanyaan saya sebagai pengamat sosial politik apakah anggota MRP yang akan didudukkan di masing-masing nanti akan jauh lebih baik, berani dan profesional dari anggota MRP yang lalu,”jelas Seorang Pengamat Sosial Papua Marthinus Ayomi, SH saat bertandang ke kantor Redaksi Bintang Papua, Jumat (16/9) kemarin. Dikatakan untuk menjawab pertanyaan itu, ada di tangan pimpinan MRP yang baru saja dilantik, bagaimana kemampuan menformat anggotanya serta menyusun strategi dan proram, sehingga lembaga ini bisa memainkan perannya, dalam mengangkat dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua.

Sebab tidak dapat dipsangkal bahwa keberadaan MRP periode yang lalu tidak lebih dari sekadar hanya simbol semata, namun ompong tidak bisa menjalankan amanat otsus. Hal itu lanjutnya, dapat dimaklumi karena memang MRP lalu adalah buatan pemerintah atau MRP situasional, sehingga tidak banyak yang mereka bisa buat.

Padahal kewenangan MRP sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus, cukup luas. Namun tidak diimplementasikan. Ini disebakan banyak faktor, selain karena memang juga tidak ditunjang SDM yang memandai, juga karena proses perekrutan mereka tidak sesuai aturan hanya situasional.

Dicontohkan ada sejumlah pasal dalam UD Otsus yang memberikan penguatan kepada MRP dan jika itu dilaksanakan, maka hak-hak dasar orang asli Papua asli Papua bisa terakomodir, tidak terbaikan seperti yang dirasakan saat ini.

Dikatakan, tugas dan kewenangan MRP sudah cukup jelas diatur dalam sejumlah pasal UU 21 tahun 2001. Antara lain Pasal 20 ayat a dan e yang mengatur soal kewenangan MRP, pasal 12 a pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur harus orang asli Papua, bukan yang direkayasa atau dinobatkan,. 14 C tentang penetapan perdasus, 22 a soal kewenangan MRP mengajukan pertanyaan inisiasi usulan dan pendapat. Selama ini tidak dilaksanakan MRP periode lalu, sehingga ini bisa menjadi PR bagi MRP jilid II.

Lanjutnya MRP bisa menggunakan pasal 7 yaitu pasal penutup meminta amandemen UU Otsus.

Sebagai pengamat mengakui sangat menghargai dan memberikan apresiasi kepada caretaker Gubenuer dalam sambutannya saat pelantikan, yang menyebutkan tentang hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini menunjukkan bahwa penjabat Gubernur mengerti dan memahami betul tentang UU Otsus dan kewenangan-kewenangan MRP sebagai benteng terakhir dalam meperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Dikatakan, ada tiga hak dasar yang dipahami, Calon gubernur dan Wakil Gubernur adalah Asli Papua, MRP sebangai benteng terakhir pelaksanaan Otsus, dan MRP merupakan kunci atau pengawal dalam pelaksanaan UU Otsus. “Saya menilai seruan Caretaker Gubernur ini mengembalikan kepercayaan MRP sebagai lembaga tertinggi mengangkat hak dasar orange sli Papua, mendudukkan UU Otsus sejajar dengan undang-undangundang lainnya di Negara ini,”jelasnya.

Ditambahkan. status quo UU Otsus telah disahkan dan tandatangani oleh Presiden Mewati Seokarno Putri sebagai bapak proklamator, dan UU Otsus telah dilembarkan negarakan. Ini berarti UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus sudah sejajar dengan peraturan dan Undang-undang lainnya di Indonesia dibawah UUD 45 seperti, Perpu Tap MPR, dan peraturan lainnya. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk mengesampingkan UU Otsus dan UU atau peraturan lainnya di Indonesia. (don/don/l03)

BP, Jumat, 16 September 2011 23:25

September 16, 2011 0

Pelantikan Ketua Definitif MRP Jilid II Secepatnya

JAYAPURA—Pelantikan Ketua Definitif Majelis Rakyat Papua (MRP) Jilid II akan dilakukan secepatnya. Jika sebelumnya telah melakukan pemilihan ketua definitif, maka rencananya pelantikan ketua MRP terpilih akan diselenggarakan pada pertengahan bulan ini. Demikian diungkapkan Ketua Sementara MRP J.Wamrauw Senin (12/09) ketika ditemui di Swissbelt Hotel Jayapura. “Ketua MRP terpilih telah ditetapkan yaitu atas nama Matius Murib yang terpilih melalui rapat pleno beberapa waktu lalu,” tandasnya.

Untuk itu, lanjutnya, pelantikan akan dilakukan bulan ini paling lambat tiga hari kedepan, dimana pelantikan ketua defenitif terpilih akan dilakukan secepatnya.

“Ketua MRP terpilih telah dilaporkan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua untuk dilakukan pelantikan sehingga diharapkan pelantikan ketua MRP terpilih dapat dilakukan dalam waktu dekat, mengingat jadwal pemilihan Gubernur Provinsi Papua akan berjalan pada bulan Oktober,” ujarnya.
Disebutkannya, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur untuk pelantikan Ketua MRP terpilih, dimana nama sudah diajukan kepada Gubernur sehingga hanya tinggal menunggu pelantikan saja.

“Diharapkan dengan terpilihnya dan akan dilakukannya pelantikan terhadap ketua terpilih adalah sebagai bagian dari proses untuk menghadapi pemilihan Gubernur Periode 2011-2016 mendatang,” tukasnya.

Ditambahkannya, tiga hari kedepan akan dilakukan pelantikan ketua MRP, dimana diharapkan pelantikan ini dapat dilakukan dengan cepat sebagai bagian dari pemilihan Gubernur mendatang. (dee/don/l03)

September 14, 2011 0

Ruben Magai: Komisi A Dukung Gugatan MRP ke PTUN

Jayapura- Gugatan Majelis Rakyat Papua di PTUN dengan nomor pendaftaran 38/G.TUN/PTUN JPR terhadap surat keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat (MRPB) tertanggal 14 Juni dengan nomor 161/101/VI.2011 tentang penetapan Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), seperti sebagaimana dilansir Bintang Papua (9/9) , didukung Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai. Ruben Magai SIP yang ditemui wartawan bintang Papua di Swisbelhotel Senin (12/9) mengatakan ia sepakat dengan adanya “upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman anggota MRP soal penetapan Kantor MRP Papua Barat.

Lebih lanjut dikatakan, “setiap orang yang merasa dirugikan punya hak untuk mengajukan gugatan. Selain itu surat keputusan gubernur Papua barat celah hukumnya yang lain dualisme surat keputusan yaitu pelantikan MRP yang lalu dan sk pelantikan MRPB yang tidak melibatkan seluruh anggota MRP, sehingga itu jelas dinilai dengan kepentingan, sehingga dengan putusan SK KPU Papua Barat menyangkut pemilihan Gubernur yang ditolak oleh MK mengarakan keabsaahan SK MRPB di PTUNkan pantas, karena dalam perdasus nomor 4 tahun 2010 pasal 3 mengatakan jelas jadi kita tunggu saja keabsahannya dari PTUN.

Ditambakan salah seorang anggota prinsipil tim tergugat Eduardur Sangken, SH.dari utusan agama dalam jumpa pers 10/09 di Prima Garden Abepura mengatakan, mengacu pada filosofi undang-undang otonomi khusus pasal 21 tahun 2001, peraturan pemerintah pasal 54 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2008 pasal 74 disana mengatakan sangat jelas bahwa MRP harus ada di provinsi-provinsi pemekaran, namun sebagai perwakilan, dan pada ayat satu pasal 75 peraturan tersebut pembentukannya dipersiapkan oleh MRP induk yaitu MRP Papua bekerja sama dengan pemerintah dan DPRP Provinsi Papua. (CR 31/don/l03)

September 12, 2011 0

Situasi Tertib Sipil, TNI Hanya Bekap Kepolisian

JAYAPURA – Terkait pengelolaan keamanan di Papua, khususnya di wilayah hukum Korem 172/PWY, yang sempat mengalami ketegangan Agustus 2011 lalu, menyusul aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, termasuk pengibaran bendera bintang kejora, pihak TNI hanya bersifat membantu kepolisian, jika ada permintaan. Hal itu dikatakan Kolonel Inf Daniel Ambat saat ditemui usai melaksanakan acara lepas sambut dan serah terima jabatannya sebagai Danrem 172/PWY kepada pejabat baru Kolonel Inf Ibnu Triwidodo,S.Ip., di Aula Serba Guna Makorem 172/PWY, Senin (12/9). Untuk selanjutnya Ia menjabat sebagai Inspektur di Kodam Jaya.
“Kita kalau diminta, kita siap membantu. Dalam Negara tertib sipil Polisi yang bertugas. Jadi ada pola-polanya,” ujarnya.

Dikatakan, masalah keamanan dalam kondisi tertib sipil (aman) pengamanan adalah tugas kepolisian. “Di sini sebenarnya kan yang bertanggung jawab tidak hanya TNI. Kalau di dalam ketahanan kita, kalau kondisi aman seperti ini, sebenarnya yang bertugas menjaga kemanan itu kan dari Polisi,” jelasnya.

Menurutnya, ada tugas TNI tidak hanya perang terhadap pihak luar yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sesuai aturan ada 14 tugas TNI diluar tugas perang, antara lain membantu tugas kepolisian,” jelasnya saat disingung apakah dalam pengamanan sejumlah peristiwa kriminal seperti yang terjadi Bulan Agustus 2011 lalu yang sempat terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora.

Ia berharap, agar ke depan Papua harus jadi tanah damai. “Dan itu harus betul-betul terwujud, bukan hanya slogan,” harapnya yang sempat menyatakan dalam kesan dan pesannya di depan undangan yang dihadiri sejumlah unsure Muspida Kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Keerom, bahwa hal yang memprihatinkan di Papua, hampir setiap Pemilukada terjadi konflik yang menimbulkan korban harta maupun jiwa. “Saya harap ke depan tidak demikian, karena setiap pemimpin adalah merupakan pilihan Tuhan yang terbaik,” harapnya.(aj/don/l03)

BP, Senin, 12 September 2011 23:15

September 12, 2011 0

Sekretaris-Jenderal PBB Ban Ki-Moon: Hak Asasi orang Papua Harus Dihormati

Dari Situs resmi PBB, http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=1929, terilis dua kali jawaban singkat atas masalah West Papua yang dinyatakan oleh SekJend PBB tanggal 7 September 2011, saat Ban Ki-Moon menghadiri Forum Kepulauan Pasifik (Pasific Islands Forum – PIF).

Berikut dua pertanyaan dimaksud dan jawaban Ban Ki-Moon, diambil langsung dari United Nations Office of the Secretary General sebagaimana disediakan oleh the Office of the UNSG: http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=1929, dan diterjemahkan PMNews Crew.

Pertanyaan 1: Menayngkut HAM, selama hampir empatpuluh tahun, ada perjuangan orang West Papua untuk memiliki pemerintahan sendiri di Provinsi West Papua.

Apa posisi PBB dalam hal ini?

Ban Ki-Moon 1: Isu ini harus dibahas di Komite Dekolonisasi dari Sidang Umum PBB.

Dan kalau terjadi lagi, biar itu negara yang sudah merdeka atau wilayah berpemerintahan sendiri atau apapun, Hak Asasi Manusia itu hak yang hakiki (inalienable, artinya tidak dapat dilanggar dengan alasan apapun juga) dan prinsip fundamental dari PBB. Kami akan lakukan segala hal hak asasi supaya orang West Papua dihargai.

Pertanyaan 2: Apakah tim pencari fakta untuk Hak Asasi Manusia akan dikirim ke West Papua sewaktu-waktu?

Ban Ki-Moon 2: Jawabannya sama dengan yang saya berikan untuk hal Fiji tadi, bahwa hal itu harus dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia di antara negara-negara anggota.

Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah.

September 12, 2011 7

KASAD: Di Dada Prajurit Harus Terpatri Jiwa Juang

JAYAPURA—Pada setiap dada prajurit harus selalu terpatri jiwa juang, jiwa dan semangat pengabdian pada bangsa dimanapun dia bertugas. Karena ketika jiwa juang yang dilandasi semangat juang secara sinergis di laksanakan dalam setiap pelaksanaan tugas maka dapat dipastikan prestasi yang optimal akan didapatkan. Hal tersebut disampaikan KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai memberikan arahan kepada prajurit Batalyon Infanteri 756/WMS kemarin. “Sedangkan pada posisi yang tidak kalah pentingnya, adalah landasan keimanan yang kuat setiap prajurit, dengan landasan keimanan yang baik, maka akan dapat menghindarkan setiap bentuk pelanggaran, karena hanya tuntunan yang baik dan benar yang akan selalu menjadi pedoman prajurit dalam setiap kehidupannya,” tandasnya.

Sementara itu menyangkut kebersihan pangkalan, Jenderal bintang empat inipun tak segan-segan memberikan arahan kepada prajuritnya, karena dengan pangkalan yang bersih terawat, maka segala penyakit akan menjauh dari prajurit dan keluarganya, yang tentu pada gilirannya akan terbentuk prajurit yang sehat jasmani maupun rohani dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Dalam pengarahan yang digelar dilapangan Batalyon Infanteri 756/WMS tersebut KASAD didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu. Hadir juga dalam pengarahan tersebut seluruh anggota persit dan anak-anaknya. Hal ini tentu sebagai ungkapan rasa kegembiraan seluruh prajurit dan keluarganya karena dikunjungi pimpinan tertinggi di Angkatan Darat. Merespon sambutan luar biasa dari prajurit dan keluarganya, KASAD menyampaikan bahwa hal tersebut juga menunjukkan semangat juang yang tinggi dari persit, yang mana ibu-ibu masih sempat meluangkan waktu untuk datang kendati harus repot dengan urusan anak, sehingga secara sepontan KASAD memberikan bingkisan kepada ibu persit yang datang ke pengarahan dengan membawa buah hatinya.

Dalam kunjungan hari kedua di wilayah Kodam XVII/Cenderawsih tersebut, selain menyambangi prajurit terdepannya di Batalyon 756/WMS Wamena, KASAD juga berkunjung ke Timika. Di Brigade Infanteri 20/IJK setelah menerima Papara Komandan Brigif 20/IJK Kol Inf Herman Asaribab, KASAD kembali bertatap muka dengan prajurit se-Garisun Mimika.

Sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Darat KASAD memberi pesan khusus pada prajuritnya agar tetap menjaga semangat juang, karena jiwa kejuangan memang harus selalu ada pada dada setiap prajurit.

“Kebersamaan antara atasan bawahan harus tetap terpelihara sehingga akan terwujud kekompakan dalam pelaksanaan tugas, karena tugas seberat apapun harus dapat dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.

Selesai memberi pengarahan kepada prajurit, KASAD menyempatkan mengunjungi Detasemen Kavaleri 3/SC. Di satuan ini KASAD memerintahkan kepada Komandan Detasemen Kavaleri 3/SC untuk tetap menjaga moril anggota, kemudian KASAD meninjau Panser dan menyempatkan diri melihat kesiapan kendaraan tersebut. Mengakhiri kunjungan hari kedua tersebut, KASAD yang didampingi ASPAM, ASOPS, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu pada malam harinya menghadiri jamuan makan malam dan tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pimpinan PT Freeport Indonesia. (dee/don/l03)

BP, Senin, 12 September 2011 01:27

September 12, 2011 0

Buntut Pemilukada, Lanny Jaya Rusuh

Mobil water canon Polres Jayapura saat berusaha memadamkan kobaran api, di rumah Sefnath Ohee, Sabtu (10/9)

JAYAPURA – Diduga buntut dari kisruh pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Lanny Jaya, Sabtu (10/9) sekitar pukul 13.30 WIT, ratusan masyarakat Tiom mengamuk dan melakukan pengrusakan serta pembakaran beberapa bangunan mulai dari perkantoran, sekolah dan honai di daerah distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya.

Dari data yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos, bangunan yang dibakar itu adalah Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya, kemudian bangunan sekolah SMP Negri 4 Tiom, sebuah rumah milik warga serta 2 honai. Akibat pengrusakan dan pembakaran tersebut kerugian material diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih.

Tak hanya itu, akibat itu banyak juga warga yang mengungsi ke daerah lainnya untuk mengantisipasi adanya pengrusakan dan pembakaran berikutnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono menjelaskan, kejadian itu bermula dari rencana unjuk rasa masyarakat tentang hasil pemilukada di Kabupaten Lannyjaya. Namun kemudian massa tersebut mengamuk dan merusak serta membakar beberapa bangunan dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui pelakunya. Selain aparat kepolisian, pihak TNI juga masih melakukan penjagaan di sekitar wilayah Distrik Tiom.

Sementara Kapolres Jayawijaya AKBP I Gede Sumerta Jaya,SIK saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan olah TKP serta memeriksa saksi-saksi setelah amukan warga tersebut. “Delapan saksi telah kami amankan dari TKP ke Mapolres Wamena untuk dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya melalui telepon selulernya tadi malam.

Kapolres menjelaskan asal muasal bentrok tersebut berawal saat ratusan masyarakat yang diperkirakan berjumlah 500 orang tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki hak untuk membuat surat izin tersebut akhirnya tak membuatkan surat izin, sehingga warga mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.

“Jelas bahwa (untuk mengeluarkan) izin berdemo tersebut tidak dimiliki polsek jajaran, sebab izin tersebut dikeluarkan oleh Polres. Di mana bahwa izin tersebut adalah izin demo paska pemilukada di Lanny Jaya yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH. Kemudian warga mengklaim bahwa suaranya telah dimanipulasi sehingga meminta haknya untuk dipulangkan,” ujarnya.

Menurut Kapolres, amukan warga tersebut megakibatkan 4 bangunan dan honei terbakar, di mana bangunan tersebut milik dinas pertanian dan kehutanan serta sekolah SMP 4 Tiom dan Honey masyarakat yang salah satunya milik tim Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya SH.
“Selain pembakaran, banyak gedung yang seluruh kacanya dihancurkan serta isinya diobrak-abrik dan banyak percobaan pembakaran yang berhasil kami hentikan,” katanya.

Saat masyarakat turun ke pemukiman, sebanyak 20 anggota Polsek Tiom, Mapolres Wamena dan 1 pleton Brimob serta dari posko TNI 756/WMS Wamena Kabupaten Jayawijaya dan Koramil langsung melakukan pengamanan, hingga beberapa kali tembakan ke udara dilakukan.
Hingga saat ini situasi di distrik Tiom yang TKP-nya sekitar 1 KM dari pusat kota tersebut telah membaik dan kondusif. ”Namun hingga saat ini kami masih melakukan olah TKP dan juga berjaga-jaga di sekitar TKP,” ucapnya.

Saat disinggung tentang kantor KPU Lanny Jaya apakah rusak atau tidak? Kapolres menjawab bahwa pihak kepolisian selama ini menjaga ketat gedung-gedung di pusat kota. ”Kejadian ini terjadi cukup jauh dari kota. Sedangkan gedung-gedung pemerintah selama ini selalu dijaga pihak kepolisian,” kata Kapolres.

Namun menurut Yulius Wanimbo yang merupakan warga di distrik Tiom, bahwa amukan ini dilakukan semata menuntut suara dikembalikan. ”Suara kami di distrik Tiom saat pemilukada banyak yang dimanipulasi, jadi itulah sebab warga mengamuk,” ucapnya.

Menurutnya, setelah kejadian ini banyak warga yang melakukan pengungsian dari Lanny Jaya, Sebab takut akan terulangnya amukan warga tersebut. ”Para masyarakat yang berkumpul di sudut kota Tiom tersebut dengan membawa parang panah, jubi, badik ditangannya sertah alat sajam lainnya membuat masyarakat takut.

Kini masyarakat telah membubarkan diri setelah tembakan demi tembakan terus mengudara oleh pihak kepolisian dan juga TNI. “Saat ini pihak Polisi dan TNI berhasil meredakan amukan masyarakat dengan melakukan penembakan peringatan,” ungkapnya.
Yulius Wanimbo yang merupakan aksi yang mengikuti aksi tersebut mengklaim akan terus melakukan aksinya jika suara tidak dipulangkan. “Kami akan terus melakukan aksi demo sebelum suara atau hak kami dipulangkan,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya berlangsung pada 24 Juni 2011 dan Ketua KPU Kabupaten Lani Jaya Yosias Radjabaycole,S.Sos didampingi para anggota melaksanakan Pleno di Swisbelhotel Jayapura, 29 Juli. Kemudian para kandidat melakukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi dan di Mahkamah Kontitusi (MK), di Jakarta, 23 Agustus menolak gugatan para pemohon. Hingga akhirnya KPU Lannyjaya dinilai tak bersalah dan Bupati Terpilih Lanny Jaya adalah Befa Yigibalon SE,M.Si dan Berthus Kogoya,SH.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Paulus Kogoya, S.Sos, mengatakan pada dasarnya Pemilukada Lanny Jaya sudah diselesaikan pada 24 Juli 2011 dan 29 Juli 2011 lalu, sebagai mana adanya putusan MK yang memenangkan Befa Yigibalon,SE,M.Si dan Bertus Kogoya menjadi Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lanny Jaya Periode 2011-2016 dan kini menunggu pelantikannya. Tetapi ternyata ada oknum-oknum yang tidak puas dengan putusan MK tersebut, lalu dengan sengaja mengacaukan situasi ketertiban dan keamanan di Kabupaten Lanny Jaya.

Atas hal itu, semua anggota dewan DPRD Kabupaten Lanny Jaya berharap dan meminta aparat kepolisian bertindak tegas, dengan melakukan penangkapan terhadap siapa aktor dibalik aksi pembakaran itu.

Hal ini supaya situasi keamanan dan ketertiban di Lanny Jaya kembali berjalan dengan normal, supaya masyarakat bisa tenang beraktivitas di dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarganya, termasuk di sini bagaimana Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih segera dilantik dan melaksanakan kegiatan pembangunan bagi masyarakatnya yang sudah merindukan seorang bupati/wakil bupati defenitifnya untuk membangun dan mengatasi segala persoalan kebutuhan hidup mereka.

“Harus ditangkap pelakunya, keamanan dalam hal ini Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom jangan biarkan masalah ini terus terjadi, karena masyarakat membutuhkan pembangunan dalam memandirikan kehidupannya,” tegasnya saat jumpa pers di Jayapura, kemarin.

Ditegaskannya, jika Polres Jayawijaya dan Polsek Tiom tidak segera mengusut tuntas kasus tersebut, maka semua anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya mendatangani Kapolda Papua untuk bertemu dan meminta ketegasan Kapolda Papua dalam menangani kasus pembakaran itu.
Karena selaku wakil rakyat tidak mau masalah ini berlarut-larut yang mana membuat masyaralakat hidup dalam ketidaktenangan. Apalagi itu jelas-jelas sebuah tindakan kriminal.
Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Laurens Wenda, menyatakan, persoalan Pemilukada Lanny Jaya sudah selesai dengan ditandai dengan gugatan dari yang puas dan tidak puas terhadap hasil Pemilukada itu juga sudah diputuskan MK, dan hasilnya Befa Jigibalon dengan pasangannya dinyatakan menang dalam Pemilukada Lanny Jaya itu.

Dengan demikian tidak menjadi suatu persoalan lagi, karena DPRD Kabupaten Lanny Jaya dalam dua minggu depannya sedang menunggu proses SK Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Lanny Jaya terpilih.

Untuk itu, jika ada orang yang tidak puas dengan hasil pemilukada itu, dan kemudian melakukan pengrusakan dan pembakaran itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak manusiawi, dan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran HAM, karena membuat hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dari pemerintah tidak terlaksana dengan baik, juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga tidak terlayani dengan baik pula karena gedung sekolah dibakar itu.

Dengan tindakan seperti itu, pihaknya juga meminta kepada kepolisian Jayawijaya dan Polsek Tiom bertindak tegas, dan menangkap pelakunya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wundien Yikwa, menandasakan, dari hasil informasi yang didapat, ternyata aksi pembakaran itu dipicu dengan adanya oknum yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilukada Lanny Jaya itu sendiri.
Menurutnya, ada aktor intelektual di balik beberapa pembakaran di Tiom. Untuk itu, dirinya mengharapkan aparat kepolisian segera menangkap baik mereka yang memimpin di lapangan maupun aktor yang lagi berkeliaran di Jayapura atau Jakarta.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Terius Jigibalom ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu malam sangat menyayangkan kejadian tersebut. Bahkan pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk segera menangkap pelaku-pelaku pembakaran sejumlah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. “Yang dibakar itu kan milik pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat jadi sangat disayangkan bisa terjadi,”ungkapnya.

Lebih jauh Terius mengungkapkan, aksi pembakaran ini benar-benar telah mencoreng wajah Kabupaten Lanny Jaya karena sebagai kabupaten pemekaran di wilayah pegunungan maka Lanny Jaya tergolong kabupaten yang sudah mulai maju.

“Sebenarnya proses pemilukada di Lanny Jaya sudah tuntas artinya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Bupati Lanny Jaya sehingga seharusnya dan diharapkan kepada masyarakat Lanny Jaya untuk menerima dengan lapang dada. Selain itu, pihak-pihak terkait termasuk masyarakat juga diharapkan menghormati apa yang telah diputuskan oleh hukum dan tidak membuat tindakan-tindakan di luar jalur hukum,” tandasnya. (ro/nls/nal/fud)

BANGUNAN YANG DIBAKAR
1. Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lanny Jaya
2. Sekolah SMP Negri 4 Tiom.
3. Dua Honai Milik Warga.
4. Sejumlah bangunan lainnya dirusak.

Kronologi:
Awalnya ratusan warga hendak melakukan unjuk rasa terkait hasil pemilukada di Kabupaten Lanny Jaya. Massa tersebut meminta Kapolsek Tiom untuk mengizinkan mereka berdemo. Namun Kapolsek yang merasa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin akhirnya tak membuatkan surat izin itu.

Demo itu bermaksud untuk menuntut pengembalian suara yang mereka sebut telah dimanipulasi oleh pasangan pemenang pemilukada di Lanny Jaya. Namun karena tak mendapatkan izin, warga yang hendak berdemo itu kemudian mengamuk dengan membawa parang, panah, jubi, badik dan alat sajam lainnya.

Massa tersebut terus berupaya merusak dan membakar beberapa bangunan di Tiom. Untungnya aparat berhasil mencegah upaya pembakaran sejumlah bangunan lainnya, sehingga bangunan yang dibakar itu tidak bertambah banyak dan tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, aparat juga telah mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangannya.

Cepos,
http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=3301
Senin, 12 September 2011 , 07:33:00

September 12, 2011 0

Aparat Keamanan Diminta Hentikan Pembohongan Publik

JUBI — “Aparat keamanan katakan tidak ada penyiksaan dan penganiayaan. Aparat keamanan mengatakan memberikan mereka makan. Mendapat pelayanan yang baik. Tetapi, saya melihat dari laporan itu bahwa semua yang dikatakan oleh aparat keamanan di media masa adalah pembohongan besar dan kejahatan aparat Negara di media.” demikian pernyataan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP) melalui siaran pers yang diterima redaksi tabloidjubi.com, Kamis (08/09) malam.

Siaran pers ini dimaksudkan untuk menanggapi pernyataan Kapolresta Jayapura, Imam Setiawan, disalah satu media lokal (08/09/2011) yang menyatakan: “Saat mereka diamankan, kami tidak melakukan pemukulan. Kami hanya mengamankan mereka untuk membantu proses penyelidikan.Mereka tidak diamankan tidak lebih satu hari dan selama berada di Mapolres mereka diperlakukan dengan baik dan diberi makan.Jadi kalau ada yang menuduh aparat melakukan pemukulan, diberitahu siapa oknum anggota.”

Dalam pandangan PGBP, fakta dari peristiwa penangkapan pada tanggal 31 Agustus 2011, jam 05.00 pagi oleh aparat gabungan TNI dan POLRI yang melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap penduduk sipil yang berada di Kotaraja Gunung sangat memilukan hati dan banyak bukti penyiksaan yang tidak manusiawi.

Kapolresta juga diminta untuk tidak berdalih dengan menyebutkan “oknum”, karena yang terjadi adalah kekerasan dan kejahatan aparat Negara terhadap penduduk sipil di Papua. Aparat kepolisian jangan berani menangkap rakyat kecil tapi tidak berani menyentuh wilayah Orang Tak di Kenal (OTK). Peristiwa seperti ini sangat memalukan aparat keamanan TNI dan POLRI karena berperang melawan rakyatnya sendiri. Berperang melawan penduduk sipil dengan stigma-stigma dan melakukan pembohongan publik.

Socratez Yoman, Ketua PGBP dalam siaran pers tersebut kembali meminta Aparat kepolisian segera membongkar dan menangkap dalang kasus yang sebenarnya. Aparat kepolisian jangan meng-kambing-hitamkan rakyat sipil. (J/01)

September 11, 2011 0

Managing The Conflict in Papua

Dear Readers,

Like the General Petraeus said, “ There’s all sort of stuff going on, The cowboys are straining to keep up, to restore control and that’s the most important quality that our troopers need going into asymmetric combat situations; they’ve got to be comfortable in the chaos.”

This is the trend of the global strategy. Something that every country must deal with it, in order to keep up and gain control to adapted (more likely to be than comforted) in the chaos. As we all aware, Papua as a part of the unitary of the Republic of Indonesia since 1962, have fought years for being remained in Indonesia or repeat the act of free choice (referendum) in order of self-determination as independent nation. Obviously, the government of Indonesia wouldn’t very much enjoy on the term of referendum since the traumatic event on East Timor. But domestically, the government has be up against the pro independence movements and the separatist as its supporters. Nowadays, those movements have become larger as the international community start to take notice on what happen in Papua.

What Happen?

The changes of global situations which follow by the issues of the human rights, global environment and law enforcement have changed the face of the world, it became the world in order, which West and its allies have became the world domination. But that won’t last for long, since the collapse of the west economic in 2008, an exhausting war on terror, the pursuit of World’s oil resources that lead them sink in their own greed and the Middle-East has start to leave them. The current situations have mentioned that the west economic union is unraveling, London is in blaze because of social gap and its own vanity, Germany and France as the two strongest in the Euro zone don’t yet have the stomach to commit to saving the common currency and the continental’s once dependable trading partner the “Uncle Sam” is too feeble to save the day or the euro since the Obama administration has asked to downgrade the US debt by standard & Poor’s. According to the situations, the west and its allies has started a new strategy by implement the asymmetric global war strategy in order to regain their domination after those shortfall. Meanwhile, the third world has started to gain its own development. Brazil, Russia, India and China (BRIC) have started to take the lead in global economy and soon will become “the new world domination”.

Furthermore, Indonesia as the world new economy, start to savor its economic advancement in global free market. Indonesian production competitiveness in the world trading has become increase in quality and price. This is in line with the step-up of the public consumption. The World Bank noted that Indonesia’s economic growth has reached 6,5% per year and might be increase in the next term. This economic growth has even bigger than the Russia as BRIC countries which only 4% per year. On the other hand, Papua as one of the richest territory in Indonesia which has contribute to the economic growth with its abundance natural resources, has become a target by the west union as one of the “imminent resources” while the middle-east has no longer benefit to the west. The US has started to realize this earlier since 1960s-1970s and so its colleagues in the region Australia. Historically, Australia was one of the countries that supported the Dutch for giving the Papuan independence. It has become obvious, since Australia pre-assumed that Indonesia is the “forthcoming threat” to its national interest, and the perimeter is going to be Papua.

Managing the Conflict in Papua

For so long, Australian has been trying to manage the Oceania under its controlled to secure the west interest in the region. The Australian’s effort has supported by the United States Pacific Command (US PACOM) in Hawaii to make sure the geo-strategy in the region will be on track. But the world has changed recently, the “old” west seems no longer dominate the region caused by its lack on economy, so that’s why they’ve started with a new pack of strategy by using “new soldier” which comfortable with the trend issues of the world. Since then, the “new soldier” has spread all over the world with the cover of NGOs, Human Rights personals and associations, democracy activists, environment activists, workers, artists, missionaries and many others. They have brought each of their national interest to the target countries all over the world. Nowadays, it seems they’ve become “the spearhead” of the West countries and its allies to implement their global strategy. In Papua, those foreigners have snatched and scrambled Papua to their own national interest. They have played outside their own territory even region to taste and even dominate Papua natural resources in order to secure their countries from more damage. According to the wikiLeaks, Australian has sent more than 6000 intelligence-trained civilians since 1970s to Papua and Indonesia as missionaries, activists, journalists and many other professions for a primary task to monitor, sponsor, doctrine and recruit local activist against the government of Indonesia. This is the clandestine operation that has arranged systematically for years. According to that, I believe, by supporting the separatist and pro independence movements, they have deliberated to manage the conflict in order to keep their interest secure in Indonesia especially Papua. For instance, Freeport Mc Moran company have been operated in Papua since 1974, in that period, the company had been maintained the separatist by funding them with proper budget. Why? They’ve realized that the government of Indonesia has discover the unbalanced of the mine’s profit. And the possibility the Government of Indonesia to call off the contract or even worse to nationalize the mine and all the US companies in Indonesia. By funding the separatist properly, the separatist in Papua were kept to remain small force and so the pro independence movements. They can live but remain minor in order to easily controlled. At this term, the company (US) has a bargaining position to Indonesia, by managing the conflict they can assure the profit will benefit the country and keep the Indonesian steady, otherwise they could revoke they endorsement to Indonesia and with its power, bring the issue of Papua to the international community.

In overseas, those “new soldier” also featured their role in supporting the pro independence activist by uplifting the issue of human right violation. As the conference held in Oxford, England few weeks before, the pro independence activist Benny Wenda and friends were helped by the international activists such as an Australian lawyer, Jennifer Robinson, a British Doctor of Philosophy, John Saltford and Lecturer in Oxford University, Charles Foster that also the co founder of International Lawyers For West Papua (ILWP). They have appointed the Papua matters on human rights violation and invalid of Papuan Self- Determination in 1969 even though it has been decided by the UN resolution under the UN assembly number 2504. By blurring the facts and covering up with deceit and deception they have confidently convinced Benny Wenda and friends to become their puppet by luring them with freedom or more budget of their action. I believe, Benny itself has difficult position since he was arrived in Britain as asylum seeker, he has no status as a permanent citizens in Britain and no longer admit as Indonesia. The uncertain status of Benny has become bargaining by the international activists “to employ” him in addressing the messages. This low behavior not to different with how the Australian has been done to Aborigin for years. They lured them with money, housing, and a few square field each, but keep remain them illiterate, uneducated and unbreed/barren. This is how the west did and still do and will be in the future as their long term strategy, if you can’t outrun them, then outsmart them.

Distinguished Readers,

I would say that this situation must be response wisely and carefully since we’ve realized this conspiracy have been largely involve well-known countries that once dominated the world since years ago. In doing so, Indonesia should forward oncoming persuasive with combined match with comprehensive internal security by way of early detection and early prevention. Since we realized that Papua has become one of the international’s objects of natural resources, we need to deal with this problem properly without damaging relationship with the international community.

At last but not least, it might be inferiority wishful to the west and those “new soldier” that has been created, let the Papuan resolve their own problems within Indonesia without interfering from other countries especially the west and its allies. And try to learn to launch a good relationship bilaterally or multilaterally based on mutual trust and respect. It might be changed the way we think about the west all this time.

Rafli Hasan

Jakarta

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2011/08/22/managing-the-conflict-in-papua/

September 11, 2011