“Pelaku Penembakan di Nafri 19 Orang”

IDENTIFIKASI : Sebuah mobil sedang diolah TKP petugas dalam kasus penembakan di tanjakan kampung Nafri baru-baru ini

Hasil teridentifikasi dilakukan oleh Polres Jayapura Kota memastikan bahwa penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap warga sipil sebanyak 19 orang dan mereka orang-orang terlatih.

DEMIKIAN ditegaskan Kapolres Jayapura Kota Imam Setiawan Sik dalam keterangan persnya yang didampingi Kabag Ops, Kompol Junoto, Kasubag Humas, Ipda Heri Susanto serta Perwira Sat Brimobda di Mapolres Jayapura Kota, Senin (15/8) kemarin.

“Dari jumlah para pelaku tersebut, hasil identifikasi yang dilakukan oleh anggota sesuai dokumen penyerangan Nafri ke 2 oleh kelompok Danny Kogoya yang ditemukan oleh tim gabungan TNI/Polri di Markas Danny Kogoya, saat penyergapan, baru-baru ini.

Dikatakannya, dalam dokumen penyerangan Nafri yang kita temukan itu, lengkap dengan nama-nama anggotanya sebanyak 19 orang, dan nama-nama ini akan dipertajam kembali dengan melibatkan semua komponen termasuk TNI untuk melakukan pengejaran terhadap ke 19 nama yang terlampir di dokumen.

Dari hasil operasi ini, terang Kapolres, tim gabungan mendapati 4 bangunan, yang terdiri dari pos penjagaan, gubug, dapur dan markas utama. Untuk di pos penjagaan ini, ada anggota kelompok tersebut yang memantau setiap orang yang masuk, bahkan di depan Pos Penjagaan juga terdapat orang pemantau di garis depan.

“Dari sini gerakan kami ketahuan, sehingga mereka lari, namun kami dapat beberapa barang bukti berupa dokumen-dokumen milik kelompok tersebut, baik menyangkut tata kepangkatan, rencana penyerangan maupun nama-nama yang diduga akan menjadi target kelompok ini,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Kapolres, petugas juga menemukan 3 bendera Bintang Kejora, dua diantaranya merupakan buatan manusia, sedangkan satu lagi buatan mesin yang dilabel dari Negeri Belanda.

”Bendera yang bagus ini ada lambang kecil bendera Belanda dengan bertuliskan “Document Siagn Centrelo”, namun belum bisa dipastikan apakah bendera tersebut didatangkan dari Belanda atau dibuat di Belanda,” terangnya.

Selain bendera, kata Kapolres, pihaknya juga menemukan busur dan anak panah dengan jumlah cukup banyak, namun dimusnahkan ditengah jalan, karena terlalu berat. Disamping itu, petugas juga menemukan alat komunikasi radio rit yang cukup canggih, termasuk beberapa amunisi yang tertinggal di Markas.

Paling terpenting, ungkap Kapolres, petugas menemukan dokumen yang menguatkan bahwa pelaku penyerangan di Nafri adalah kelompok Danny Kogoya. Hanya saja, pihak kepolisian belum bisa mempublikasikan secara detail isi dokumen tersebut.

”Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, yang jelas ada struktur organisasi, ada system pelatihan, ada sistim peraturan urusan dinas dalam (PUD) dan mereka punya displin membatasi penggunaan senter untuk penerangan, bahwa ada jam tertentu mereka turun dan naik gunung serta ada kepangkatan,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam dokumen milik Danny Kogoya juga terlampir nama-nama beberapa pejabat dilingkungan Jayapura, termasuk Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan.

”Ada nama-nama pejabat di lingkungan Jayapura, baik itu Danlanud, Dansat Brimob, Kapolsek Abepura, Komandan Marinir, termasuk saya selaku Kapolres, namun saya belum bisa pastikan apakah nama-nama merupakan target atau hal lainnya. Yang jelas saya punya prinsip, mereka jual, saya beli dan mereka bikin rusuh masyarakat, saya sikat,” tandas Kapolres.

Menurut Kapolres, tuntuan masyarakat seratus persen meminta agar diberikan rasa aman. Bahkan, pihaknya mempertanyakan pernyataan salah satu LSM bahwa operasi gabungan TNI/Polri di kawasan Tanah Hitam meresakan masyarakat.

”Masyarakat mana yang diresahkan, jadi rekan-rekan harus memahami pernyataan LSM ini, saya pingin tahu, karena justru masyarakat yang datang dan menuntut agar para pelaku ditangkap,” tegasnya.

Kapolres juga akan mempertaruhkan jabatannya bila kambali terulang kasus Nafri 3, karena dinilai memalukan. ”Saya sangat malu sekali bila ada kasus Nafri jilid 3, dan entah apakah betul atau tidak ada sms beredar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti ada kelompok tertentu yang akan mengacaukan situasi dan kemungkinan kelompok Danny Kogoya, karena saya yakin KNBP tidak seperti itu,” ungkapnya.

Diakui Kapolres, dirinya telah memperingatkan kepada seluruh anggota bahwa hari 17 Agustus merupakan hari kehormatan bangsa Indonesia, maka itu siapa pun yang mencoba mengacaukan pelaksanaan upacara bendera akan dikategorikan sebagai musuh negara.

”Saya perintahkan anggota agar tidak segan-segan, bila mendapati langsung sikat, tangkap dan tembak, karena ini kewibawaan suatu Negara yang harus ditegakan dan saya siap menerima resiko apapun, karena tujuan kapolisian adalah kewibawaan Negara, ketentraman masyarakat dan penegakan hokum,” tegasnya.

Dari dokumen ini akan dikembangkan. Saya hanya menegaskan, siapa yang melakukan tindak pidana, maka dia harus ditangkap, saya sementara menitik beratkan kepada 19 orang pelaku penyerangan Nafri ke 2 yang sudah diidentifikasi satu persatu, termasuk nomor ponsel di markas Danny Kogoya.

“Nomor ini dari luar, yang jelas polisi akan terus bekerja memberikan ketentraman kepada masyarakat dan tagretnya 19 pelaku kasus Nafri 2 yang juga diperkirakan merupakan pelaku kasus Nafri ke-1,” tandasnya.

Disinggung lokasi pasti Markas Kelompok Danny Kogoya ? Kapolres menjelaskan bila dilihat dari peta jarak ke titik markas sekitar 6 kilometer, namun sesuai medan diperkirakan lebih, karena aparat harus melalui beberapa gunung dan lembah.

”Jarak di Peta dengan Medan berbeda dan dari lokasi penembakan di Nafri cukup jauh, namun memang ada jalan menuju ke sana,” terangnya.

Soal apakah ada temuan di Markas yang berkaitan dengan temuan di rumah Danny Kogoya di Tanah Hitam ? Kapolres mengakui tidak ada. Namun, dari dokumen terseut, dijelaskan rencana penyerangan hingga hasilnya, termasuk jumlah korban tewas dan senjata yang digunakan saat penyerangan.

”Ada 4 pucuk senjata yang digunakan dalam penyerangan Nafri 2, karena 3 senjata, yakni jenis Moser, AK, M-16 lupa dilengkapi peluru, sehingga mereka menggunakan parang dan alat tajam, semua terungkap di dokumen mereka,” katanya.

Ketika ditanya apakah kelompok Danny Kogoya, masih ada kaitannya dengan kelompok Matias Wenda atau Guliat Tabuni ? Kapolres mengaku belum bisa berspekulasi, karena sesuai dokumen, penyerangan itu dilakukan kelompok Danny Kogoya.

”Untuk yang mengeksekusi di lapangan bernama Lambertus Siep, yang pernah ditangkap polisi dan Nafri 1, namun karena bukti tidak kuat, mereka dilepas,” tuturnya.[**]

Written by Antonius Loy/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00

August 16, 2011 0

Mabes TNI: Dokumen Kopassus Bocor Isu Lama

JAKARTA [PAPOS]- Mabes TNI mengklarifikasi 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia merupakan isu lama. Sebab, dokumen yang sama dirilis tahun 2006 oleh media Australia. Mabes TNI juga membantah adanya operasi intelijen di Papua dan tidak adanya pendekatan kesejahteraan di Papua.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana muda Iskandar Sitompul menegaskan TNI tidak pernah melakukan operasi intelijen dan telah melaksanakan pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, seperti di Puncak Jaya.

“Itu data yang sudah diberitakan media Australia pada tahun 2006. Tidak benar informasi adanya operasi intelijen. Kita juga melakukan pendekatan melalui kesejahteraan. Sejak 3 bulan lalu kita mengirimkan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) antara lain merenovasi gereja, rumah penduduk asli (honai), bakti kesehatan dan perbaikan irigasi. Seluruh warga bersimpatik. Pada tahun 2006 kita juga mengirimkan AMD (ABRI Masuk Desa),” ujar Kapuspen dalam keterangan persnya di Jakarta. Senin, [15/8].

Menurut Iskandar, keluarnya kembali data yang disebut-sebut dokumen operasi intelijen Kopassus tersebut diindikasikan adanya pihak yang menginginkan disintegrasi dengan meregangkan kembali hubungan antara TNI dengan masyarakat Papua. “Seluruh masyarakat mari kita buat suasana kondusif. Jangan menanggapi isu-isu yang tidak benar. Ini diindikasikan upaya membuat hubungan dengan masyarakat renggang lagi di Puncak Jaya,” kata dia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan jika terbukti dokumen tersebut adalah data operasi intelijen di Papua yang bocornya di negara asing, membuktikan lemahnya pengamanan informasi negara kita.

“Kalau benar data intel Kopassus, sangat disesalkan. Ini indikasi bahwa penanganan data intel kita rentan kebobolan. Jika memang sudah pernah direlease, berarti merupakan pembenaran adanya data yang telah bocor,” imbuhnya.

Lebih jauh Mahfudz memastikan Komisi I akan memanggil Mabes TNI dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) untuk mengklarifikasi hal ini. Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.

Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.

Dokumen itu juga menceritakan daftar informan yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai oleh Kopassus. Kendati jati diri informan-informan itu tidak diungkap, namun dalam laporan itu mereka digambarkan berdasarkan temperamen dan motivasi mereka.

Informan-informan ini digambarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, birokrat, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, hingga petani.”Materi dokumen ini menyingkap bahwa pemerintah Indonesia menjalankan sebuah jaringan mata-mata dan informan di Papua dalam skala target dan jangkauan yang mengejutkan,” tulis The Canberra Times.

Dokumen Bocor Bukan Ancaman

Terkait bocornya 19 dokumen Kopassus oleh Fairfax Australia seperti yang dilansir The Canberra Times, TNI sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, bukan ancaman berarti bagi keutuhan NKRI.

“NKRI akan tetap utuh dan sama sekali tidak terpengaruh dengan bocoran dokumen tersebut. Namun, kami masih memeriksanya. Dan kita semua harus bersama-sama ikut memeriksanya,” kata Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Erfi Triassunu, Senin [15/8].

Kelompok yang sengaja membocorkan itu, kata Pangdam, adalah pihak yang menginginkan atau menunjukan TNI dalam kondisi rapuh. “Yang jelas NKRI tetap utuh dan bocoran itu bukan ancaman yang berarti,”imbuhnya.

Pangdam mengakui sudah mengetahui tentang bocoran dokumen itu, namun belum bisa menjelaskannya. “Periode itu saya belum menjabat Pangdam, jadi detailnya belum saya ketahui, tapi kami terus memeriksanya,” tukas jenderal bintang dua itu.

Mengenai eksistensi kelompok separatis Papua Merdeka, Pangdam mengatakan, mereka masih terus bergerilya dan TNI terus melakukan pengejaran terhadap mereka, karena kerap mengacau. “Kami kejar mereka, sebab selalu mengganggu masyarakat bahkan menembaki aparat. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, dan kami tetap berupaya merangkul mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI, dengan melakukan berbagai pendekatan salah satunya menggelar bakti sosial,”ucapnya.

Ia juga mengajak media untuk turut menyelidiki dokumen yang bocor itu. Sebab, rongrongan terhadap NKRI bukan hanya tanggung jawab TNI semata tapi juga seluruh warga Indonesia termasuk media. “Ini tanggung jawab kita semua, mari kita sama-sama mengungkapnya,” kata Pangdam.

Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.

Written by Bel/VVN/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00

August 16, 2011 0

Di Waena, Dua Tewas Ditikam

JAYAPURA [PAPOS] – Dua pria pria bernama, Majack Ick [35] dan Abner Kambu [35] ditemukan tewas. Kedua korban ditikam oleh orang tak dikenal [OTK] di Gedung Pramuka Bumi Cenderawasih, Distrik Heram, Sabtu [14/8] pagi hari sekitar pukul 07.30 Wit.

Kedua korban tewas diduga balas dendam. Pasalnya, sebelum kedua korban ditemukan, salah seorang mahasiswa bernama Keli Gombo mahasiswa melapor ke Pos Pol Ekspo, Waena bahwa dirinya ditikam, bahkan korban sempat dirawat di RSUD Abepura, namun sayang nyawa Keli Gombo tak bisa diselamatkan karena mengeluarkan banyak darah.

Beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar pukul 07.30 Wit Polisi Patroli motor mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan dua tewas tertikam dengan mengeluarkan darah banyak. Begitu mendapat informasi, petugas langsung menuju ke lokasi kejadian guna mengecek kebenaran informasi. Setelah tiba di TKP, petugas menemukan dua orang pria tewas tengkurap dengan penuh darah.

Korban pertama bernama, Abner Kambu ditemukan di belakang Gedung Pramuka tepatnya ditengah jalan. Korban mengalami luka tusukan pada bagian dada depan serta pada bagian lengan kiri, sedangkan korban Majac Ick ditemukan didalam kamar dengan luka pada bagian dada, belakang, serta bagian lengan sebelah kiri

Saat itu, petugas patmor langsung menelpon Petugas Polsek Abepura Kota, selanjutnya tim Inafis Polda Papua bersama tim Identifikasi Polres Jayapura Kota turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

Saat dilakukan olah TKP, Kapolres Jayapura Kota, AKBP H Imam Setiawan Sik bersama Kapolsek Abepura Kota, Kompol Arie Sandi Sirait SH. MSi langsung turun ke lokasi kejadian untuk melihat secara langsung kedua korban penikaman itu.

Dilokasi kejadian saat dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polda Papua bersama Tim Identifikasi Polres Jayapura Kota Police Line di kelilingi sekitar lokasi kejadian dengan disaksikan warga setempat ketika dilakukan olah TKP. Usai olah TKP kedua korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Dian Harapan untuk dilakukan Otopsi dengan menggunakan mobil Ambulance.

Kapolsek Abepura Kota, Kompol Arie Sandi Sirait SH. MSi saat diwawancarai wartawan dilokasi kejadian mengatakan, kedua korban ditikan oleh sekelompok orang tak dikenal, pelakunya diduga sekitar 15 orang.

“Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku di duga sekitar 15 orang dan kini kami masih dilakukan penyelidikan siapa pelaku penikaman terhadap kedua orang pria tersebut,” ujar Sirait.

Disinggung, apakah ada kaitan penikaman korban dengan Keli Gombo. Kapolsek mengatakan pihaknya belum bias menjelaskan keterkaitakannya kasus itu. “Yang jelas, ini criminal murni dan kami masih melakukan penyelidikan,” imbuhnya.

Soal saksi dalam kejadian ini, lanjut Kapolres, pihaknya telah memintai keterangan saksi sebanyak 8 orang, namun belum ada yang mengarah kepada pelakunya. [loy]

Written by Loy/Papos
Monday, 15 August 2011 00:00

August 14, 2011 0

Desmond Tutu Dituduh Mendukung OPM

Press Conference: Church Unity Most Reverend Desmond Tutu

SYDNEY, KOMPAS.com — Sebuah dokumen rahasia yang dibuat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bocor ke media Australia dan dimuat di kelompok surat kabar Fairfax, Sabtu (13/8/2011). Dokumen tersebut memaparkan detail ancaman gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

[stickyright]Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.[/stickyright]

Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.

Mereka antara lain Senator AS dari Partai Demokrat, Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini, Michael Somare; bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu.

Daftar itu juga memasukkan sederet nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja lembaga bantuan, dan para pemimpin agama dari berbagai negara.

Dalam laporan itu juga disebutkan, ada sekelompok penghasut bersenjata yang mampu menjalankan taktik perang gerilya tersebar hampir di seluruh wilayah Papua. Kopassus menyebut kelompok tersebut terdiri atas 1.129 orang, tetapi hanya memiliki 131 senjata (api) dan dan empat granat.

Salah satu surat kabar dari kelompok media Fairfax, The Saturday Age, mengaku mendapatkan 19 dokumen rahasia Kopassus, yang dibuat tahun 2006-2009. Surat kabar tersebut tidak menyebutkan bagaimana dokumen tersebut bisa bocor ke tangan mereka.

Dahono Fitrianto | Robert Adhi Kusumaputra | Sabtu, 13 Agustus 2011 | 16:58 WIB

August 13, 2011 1

Referendum Diberikan, Papua Dipastikan Lepas

Jakarta – Masyarakat asli Papua merasa tidak mendapat banyak manfaat dengan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah setengah abad lebih bergabung, kehidupan mereka tetap tertinggal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua pada 2010, menyebutkan, sekitar 80 persen penduduk asli Papua hidup dalam keterbelakangan, miskin, dan sangat tertinggal dalam pendidikan. Rumah tangga miskin mencapai 83,04 persen atau 482.184 rumah tangga.

Padahal lebih Rp 30 triliun dana dari pemerintah telah dikucurkan untuk otonomi khusus (otsus) di Papua. Dana Otsus dikucurkan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat setempat, yang relatif tertinggal dibanding daerah lainnya. Tapi kondisi Papua membuktikan dana Otsus tidak mengenai sasaran atau menyimpang.

Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Maco Tabuni menilai UU Otsus Papua sudah tidak tepat sejak awal. UU Otsus Papua dianggap sebagai upaya pemerintah RI untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Papua. Dana otsus Papua, bagi Maco, hanya upaya win-win solution antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pemerintah.

“Jadi bukan bagian penyelesaian masalah Papua. Sebab sampai saat ini banyak masyarakat Papua merasa sebagai masyarakat yang terjajah oleh RI sejak tahun 1961,” kata Tabuni kepada detik+.

Karena dana otsus itu hanya bersifat win-win solution jangan heran kalau uang triliunan tersebut digunakan tidak dengan semestinya. Dana Otsus itu hanya dijadikan bancakan oleh elit-elit di Papua untuk kepentingan ekonomi belaka. Sementara untuk kesejahteraan rakyat sama sekali tidak menyentuh.

Tabuni bahkan mengatakan pernyataan pejabat Pemda yang menyatakan orang asli Papua sudah minum susu, merupakan kebohongan besar. Sebab kenyataanya, masyarakat Papua masih menderita.

Karena alasan itu, Tabuni dan sejumlah aktivis yang tergabung dengan KNPB mendesak diadakannya referendum bagi masyarakat Papua. Pada 2 Agustus 2011 lalu, KNPB menggelar demo yang diikuti ribuan orang Papua asli di sejumlah kota untuk menyuarakan tuntutan referendum ini.

Referendum dinilai merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan di Papua yang sudah terjadi sejak 1961. Dengan cara itu bisa diketahui apa keinginan masyarakat Papua sebenarnya, mau gabung dengan pemerintah RI atau Merdeka

“Tidak ada jalan lain,” gugat Tabuni yang sempat kuliah di Manado tapi berhenti di tengah jalan.

Meski demikian saat ditanya soal seberapa banyak masyarakat Papua menginginkan referendum, Tabuni menyatakan justru dengan referendum bisa diketahui masyarakat Papua ingin bergabung dengan RI atau berdiri sendiri alias merdeka.

Sementara pengamat sosial Thamrin Amal Tamagola menyatakan, saat ini sebagian besar masyarakat Papua memang menginginkan referendum. Peta masyarakat yang menginginkan referendum ini berasal dari masyarakat Papua yang melek pendidikan dan kepala-kepala suku atau adat. Sementara untuk tokoh agama terpecah. Sebab sebagian kecil tokoh agama merasa khawatir jika diterapkan referendum di Papua. Sedangkan tokoh masyarakat yang ada di birokrasi tentu saja akan menentang referendum.

“Kalau dikalkulasi saat ini sepertinya sebagian besar masyarakat memang menginginkan referendum. Sebab sebagian besar masyarakat Papua menganggap Otsus Papua telah gagal. Petanya, referendum bakal menang,” kata Thamrin.

Kondisi ini tentu saja harus diwaspadai pemerintah pusat. Bila setuju digelar referendum, sudah hamper dipastikan Papua akan lepas seperti yang terjadi dengan Timor Leste. Untuk mengatasi desakan referendum ini, Thamrin menyarankan adanya dialog antara tokoh-tokoh Papua dan pemerintah yang dimediasi pihak ketiga.

Tapi kalau pihak ketiganya dari asing tentu saja pemerintah akan menolak. Jadi pemerintah sebaiknya meminta LIPI menjadi pihak ketiga untuk memediasi dialog tersebut. Sebab lembaga kajian ini dianggap netral, baik oleh masyarakat Papua maupun pemerintah. Apalagi LIPI memiliki roadmap soal Papua.

Bagi Thamrin, sikap masyarakat Papua yang menganggap Otsus gagal disebabkan banyaknya tindakan korup yang dilakukan elit Papua atau pejabat Pemda. Akibatnya masyarakat Papua merasa kesal dan menganggap pejabat Pemda hanya kaki tangan pemerintah pusat. Kekecewaan masyarakat Papua terhadap Pemda kemudian menimbulkan kekesalan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

“Jadi solusinya menghilangkan dulu keengganan atau sikap apriori masyarakat Papua terhadap Otsus,” kata Thamrin.

Selain itu, Thamrin kemudian memberikan saran solusi yang diusung Frans Seda. Solusi itu berupa memberikan pendidikan kepada masyarakat Papua untuk menjadi guru atau perawat. Sebab dari penelitian yang dilakukan Frans Seda, masyarakat Papua sangat bangga bisa berkiprah langsung di masyarakat misalnya dengan berprofesi sebagai guru atau perawat.

Tapi sayangnya, gagasan yang diusung Frans Seda sama sekali tidak dipakai. Yang ada dana Otsus Papua yang digelontorkan pemerintah yang mencapai puluhan triliun rupiah lebih banyak dikorup oleh elit politik di Papua maupun pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah diminta mereformasi pejabat-pejabat pemda Papua.

“Jangan sampai masyarakat Papua saat ini merasa dirinya terjajah. Mereka mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah, baik dari segi hukum, pendidikan, sosial, dan ekonomi,” ujar Thamrin.

(ddg/nrl)
DetikNews.com

August 12, 2011 0

Gerakan Baru Papua Merdeka Tenang-tenang Hadapi Gugatan Pepera

Jakarta – Keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 kembali digugat. Asal muasal landasan bersatunya Papua dengan Indonesia itu dianggap cacat dan tidak sah berdasarkan hukum internasional.

Gugatan dilakukan ribuan masyarakat asli Papua saat menggelar demo di sejumlah kota pada 2 Agustus 2011. Soal tidak sahnya Pepera juga dibahas dalam konferensi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London, pada hari yang sama.

Kelompok yang menuntut referendum ini menilai Pepera dilakukan secara sepihak oleh Indonesia. “Bukti-bukti sejarah Pepera 1969 dari dokumen PBB benar-benar mencoreng wajah PBB,” kata Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Maco Tabuni.

Seperti apa sebenarnya Pepera 1969? Pepera sendiri digelar dari 24 Juli sampai dengan Agustus 1969. Pepera ini digelar di bawah pengawasan PBB. Sekjen PBB adalah Dubes Bolivia, Fernando Ortiz Sanz bersama-sama 16 orang pengawas PBB lainnya mengawasi Pepera ini.

Pada 23 Agustus 1968, Ortiz Sanz tiba di Papua. Ditemani 8 Pejabat resmi Indonesia yang dipimpin oleh Sudjarwo Tjondronegoro, perwakilan Jakarta untuk Papua itu, Ortiz San berkeliling Papua selama 10 hari.

Usai pengawasan ke Papua, Ortiz membuat laporan untuk Sekjen PBB U Thant, yang isinya memuji Indonesia atas usaha yang dilakukan untuk memajukan Papua. Ia juga melaporkan prinsip “satu orang satu suara” dalam referendum tidak dapat dilaksanakan di semua daerah Papua, karena kurangnya pengalaman luar dari penduduk asli Papua.

Pepera akhirnya dilaksanakan di 8 Kabupaten, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Peserta Pepera adalah 1.026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili jumlah penduduk Papua yang berjumlah 809.327 jiwa.

Hasil dari Pepera semua peserta memilih dan menandatangani dengan suara bulat Papua merupakan bagian mutlak dari Indonesia.

Keabsahan Pepera juga diakui dunia dengan keluarnya Resolusi PBB nomor 2504 pada Sidang Umum PBB 19 November 1969. Dalam sidang itu, 82 negara setuju, 30 negara abstain dan tidak ada yang tidak setuju menyatakan tidak setuju atas keabsahan Pepera Papua.

“Hasil Pepera itu sah sesuai New York Agreement 1962 dan Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505,” tegas Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Bila kini masalah Pepera kembali dipersoalkan, bangsa di Indonesia semestinya bersikap tenang dan tidak perlu bersikap terlalu reaktif. Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengungkapkan Papua hanya merupakan salah satu dari puluhan masalah demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di dunia yang kerap dipermasalahkan dalam diskusi ataupun seminar.

Selain Papua juga yang selalu disorot adalah masalah suku Amazon di Brasil, Kashmir di India yang digugat Pakistan sejak tahun 1947, konflik Palestina dan Israel dan soal Tibet di Republik Rakyat Tiongkok ata China (RRT).

“Papua itu selalu menjadi masalah aktual dari waktu ke waktu, mulai tahun 1960-an dari Soekarno sampai dengan sekarang. Akan terus terjadi gejolak sewaktu-waktu, betapapun bagusnya kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” kata Juwono.

TB Silalahi yang pernah menangani Papua di masa Soeharto selama lima tahun mengungkapkan internasionalisasi masalah Papua dilakukan segelintir orang saja. Pelakunya adalah orang Papua di luar negeri, baik secara sendiri atau melalui Melanesian Brotherhood, suatu kelompok yang menghimpun etnis Melanesia di Pasisfik Selatan, seperti PNG, Fiji, Vanuatu dan Kepulauan Samoa atau Samoa Amerika.

“Mereka ini sebenarnya kecil kelompoknya, tapi selalu lobbying di kongres AS, Inggris dan negara Eropa lainnya. Tapi memang dulu sampai sekarang sebatas wacana, gitu-gitu aja,” kata TB Silalahi yang kini menjadi staf khusus SBY untuk Timur Tengah dan Negara Pasifik Selatan itu.

Pemerintah sendiri mengutamakan prinsip tidak mau NKRI terpecah dalam menghadapi tuntutan referendum Papua. “Jadi kita ingatkan kepada siapa saja jangan sekali-kali ingin mengubah NKRI,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Purnomo menyatakan, proses hukum tetap menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah Papua. Yang terbukti makar akan ditindak.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipasi yang tepat terhadap gerakan prokemerdekaan Papua.

Gerakan prokemerdekaan Papua saat ini mulai bermain cantik. Mereka tidak lagi menggunakan cara kekerasan, tapi sudah menggunakan cara politik dan diplomasi internasional.

Pemerintah pusat hendaknya tidak menganggap sepele persoalan gerakan separatisme di Papua dengan anggapan bisa diselesaikan dengan pendekatan hubungan antarnegara, seperti Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, atau dengan Pemerintah Inggris dan Pemerintah Australia.

“Politik internasional itu tidak hanya ditentukan oleh hubungan antara pemerintah dengan pemerintah, tapi juga oleh aktor-aktor nonnegara yang turut berperan,” kritik Ikrar.

(iy/nrl)

August 12, 2011 0

Forum Akademisi untuk Papua Damai Dorong Dialog Papua

Jakarta – Sebanyak 18 akademisi dari beberapa Universitas di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) Kamis (11/8) kemarin di Hotel Ibis Jakarta mengeluarkan pernyataan sikapnya, yang meminta agar penyelesaian masalah Papua di lakukan lewat jalan damai, dengan menggelar dialog bagi pihak – pihak terkait dengan Pemerintah.

“ini bentuk kepedulian kami para akademisi untuk ikut ambil bagian dalam proses resolusi konflik yang terjadi di Indonesia secara umum, dan momentumnya pas untuk kita mulai dari Papua,” kata Koordinator FAPD Dr. Otto Syamsuddin Ishak salah satu perwakilan dosen dari Universitas Syiah Kuala kepada Bintang Papua via telepon semalam. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa kerja – kerja dari FAPD ini nantnya akan mencoba membuat kajian – kajian akademis guna menolong percepatan proses resolusi konflik secara damai, bukan hanya di Papya namun di seluruh Indonesia nantnya.

Dr. Pater Neles Tebay yang juga salah satu penggagas FAPD kepada Bintang Papua via telepon semalam menjelaskan, gagasan pembentukan dan deklarasi Forum Akademisi untuk Papua Damai ini berangkat dari sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang di gagas oleh Imparsial Jakarta dengan mengundang perwakilan akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Jayapura.
“Jadi kami diskusi 2 hari, dimana kami semua di minta membuat paper dengan thema “Partisipasi masyarakat kecil dalam mendorong dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua” dan mempresentasikannya, berangkat dari FGD kemarin itulah kami hari ini Deklarasikan FAPD ini”, katanya.
Dalam pernyataan sikapnya FAPD, menyampaikan 3 point penting yakni, (1) FAPD prihatin terhadap berlarutnya konflik di Papua, (2) FAPD berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat di selesaikan melalui dialog damai, (3) untuk itu FAPD mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

FAPD terdiri dari 18 akademisi diantaranya Prof. Dr. Mestika Zed (Universitas Negri Padang), Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H (Universitas Hasanuddin), Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D (Universitas Gajah Mada), Dr. Muridan S. Widjojo (Universitas Indonesia), Dr. Mangadar Situmorang (Universitas Parahyangan), Dr. I Nyoman Sudira (Universitas Parahyangan), Dr. M. Ali Syafa’at (Universitas Brawijaya), Dr. Rahayu, S.H., M. Hum (Universitas Diponegoro), Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Universitas Syiah Kuala), Dr. Pater Neles Tebay (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur).
Selain itu juga ada Dr. Antie Solaiman, M.A (Universitas Kristen Indonesia), Ir. Sahat Marojahan Doloksaribu, M.Ing (Universitas Kristen Indonesia), R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A (Universitas Airlangga), Shiskha Prabawaningtyas, M.A (Universitas Paramadina), Sholehudin A. Aziz, MA (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah), Munafrizal Manan, S.Sos, M.Si (Universitas Al-Azhar Jakarta), Vience Tebay, S.Sos, M. Si (Universitas Cendrawasih), dan Anton Aliabbas, M.Si., MDM (Universitas Pertahanan Indonesia).

Menurut FAPD Papua terus dilanda konflik sejak awal integrasi hingga saat ini dan persoalan ketidakadilan tidak teratasi. Penggunaan pendekatan keamanan selama ini terbukti tidak menyelesaikan persoalan konflik.

Akibatnya Konflik Papua justru terus langgeng dan kian mengakar dimana para pelakunya yang terus beregenerasi dari tahun ke tahun. Di lapangan, upaya penekanan pola pendekatan militeristik atau jalan kekerasan terus menimbulkan korban warga sipil di Papua, sebagai akibat dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan kerap dilakukan oleh aparat keamanan di Papua.

Dalam konteks lainnya, Negara telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua yakni sejak tahun 2001. Kendati demikian, pemerintah pusat juga dinilai tidak konsisten dalam penerapannya sehingga gagal khususnya dalam menyejahterakan rakyat Papua.

Dengan mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap upaya penyelesaian konflik Papua dengan tanpa menggunakan pendekatan militeristik sangat penting untuk mewujudkan Papua tanah damai.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendorong terjadinya dialog Jakarta-Papua sebagai jalan menuju penyelesaian konflik Papua.

Lebih jauh, penggunaan jalan dialog ini juga penting jika mempertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua. Di titik ini, harus dipahami bahwa persoalan akar konflik Papua ini bukan semata urusan keamanan, atau secara spesifik terkait munculnya separatisme Papua.

Jika dicermati lebih jauh, bahwa akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks yang meliputi berbagai sektor kehidupan di Papua: persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oleh karena itu keliru bila konflik Papua disederhanakan menjadi persoalan separatisme semata.

Kompleksitas persoalan menuntut penyelesaian konflik Papua secara komprehensif. Upaya itu dapat dirintis melalui dialog damai. Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara penyelesaiannya. (amr/don/l03)

BintangPapua.com Kamis, 11 Agustus 2011 19:50

August 11, 2011 1

Kapolres Salut dengan Massa KNPB

Imam SetiawanJayapura- Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan mengaku sangat menghargai kelompok masyarakat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat KNPB, pasalnya selama dirinya menjabat sebagai Kapolresta Jayapura, massa KNPB selama melakukan aksi demo belum pernah melakukan tindakan –tindakan yang anarkis.

“ Selama hampir 2 tahun saya menjabat Kapolresta Jayapura KNPB belum pernah melakukan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa,” tegas AKBP Imam Setiawan saat diwawancarai wartawan di Jayapura, Rabu (10/8), kemarin. Terakhir kata Kapolres, saat aksi demo 2 Agustus, tiga hari sebelumnya dirinya sudah menghimbau agar massa tidak membawa senjata tajam dan tidak miras, dan itu terbukti terlihat mereka sangat tertib dalam melakukan aksi demo damai. “Saat kami batasi hanya di bundaran taman Imbi mereka pun tertib menggelar aksi di Taman Imbi dan bergerak ke arah Abe pun dengan tertib sampai selesai pun dengan tertib ,”kata Kapolres memberikan apresiasi.

Di singgung masalah aksi demo damai KNPB (2/8) yang dinodai adanya aksi penikaman , Kapolresta Imam Setiawan mengatakan “kalau sampai sekarang kami belum bisa ungkap siapa pelaku penikaman, oleh sebab itu kami meminta kerja sama dengan MakoTabuni Cs untuk dapat membantu mengusut kasus ini bersama sama dan dalam waktu dekat akan kami panggil pihak korban untuk bertemu lansung dengan Mako Tabuni,” tegas Imam Setiawan. (cr-32/don/l03)

Rabu, 10 Agustus 2011 23:21
http://bintangpapua.com/headline/13567-kapolres-salut-dengan-massa-knpb

August 11, 2011 0

Indonesia Diminta Akui Pemerintahan Kosovo

Jakarta (ANTARA News) – Mantan mufti Kosovo, Rexchep Boja, berkunjung ke Muhammadiyah dalam rangka meminta dukungan dan pengakuan dari pemerintah Indonesia atas kemerdekaan pemerintahan Kosovo di Jakarta, Rabu.

“Kedatangan kami di sini selain ingin mendapat keberkahan Ramadhan dan menjalin silaturrahim juga yang terutama adalah meminta dukungan Indonesia untuk mengakui dan mendukung kemerdekaan negara kami,” kata Rexchep.

Senada dengan itu, pimpinan ormas Islam juga meminta pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan negara Kosovo yang telah lama dikuasai Serbia.

“Pimpinan ormas-ormas islam mendukung pemerintahan Kosovo dan meminta kepada pemerintah untuk mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai bentuk solidaritas sesama negara muslim,” kata Ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Kosovo merupakan negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim sebanyak 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2,5 juta orang.

Meskipun 77 negara telah mengakui pemerintahan Kosovo, namun Indonesia yang notabenenya sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia sampai saat ini belum mengakui pemerintahan negara yang pernah berada di bawah kekuasaan Serbia dari 1990-1999 tersebut.

Melihat keadaan pada tahun tersebut, banyak negara teluk yang membantu secara moril dan materil mulai saat Serbia berkuasa di Kosovo sampai sekarang sehingga kondisi kehidupan dan pemerintahan Kosovo sudah kembali stabil.

“Sekarang kondisi Kosovo sudah normal kembali bahkan lebih baik dari sebelumnya berkat bantuan dari negara-negara teluk seperti Arab yang memegang peranan utama di sini dan juga PBB,” demikian Rexchep. (*)
Editor: Priyambodo RH

Kamis, 11 Agustus 2011 12:56 WIB
http://antaranews.com/berita/271255/indonesia-diminta-akui-pemerintahan-kosovo

August 11, 2011 0

Forum Akademisi untuk Papua Damai Dideklarasikan

Jakarta (ANTARA News) – Forum Akademisi untuk Papua Damai dideklarasikan di Jakarta, Kamis, berinisiatif untuk membangun jalan dialog yang juga penting untuk dipertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua.

“Segala rekomendasi ini akan menjadi rekomendasi politik untuk menjadi kebijakan pemerintah, merentang antara yang semuanya inklusif sampai tingkat perundingan,” kata Otto Syamsudin, akademisi dari Universitas Syiah Kuala kepada ANTARANews.

Menurut dia, forum akedemisi ini merupakan cara bagaimana akademisi bertanggung jawab ikut berperan mengeksekusi tanggung jawab moralnya.

Di Aceh, Ambon, Poso akademisi tidak ikut berperan mengeksekusi tanggung jawab moralnya dan melahirkan dan hanya melakukan kajian konfliknya tapi melahirkan kebijakan itu yang belum, untuk itulah forum ini ada.

Sementara itu Mestika Zed, akademisi dari Universitas Negeri Padang mengatakan, perannya forum pada level akademik, pemikiran pada level akademik yang akan kita isi, dimana ada sebuah keterlibatan anak bangsa secara moral dan akademik dan harus ada jawaban baru untuk sebuah solusi kedepan.

Dan jika dicermati lebih dalam dan jauh, akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks mencakup berbagai sektor kehidupan yang ada di Papua. Mulai menyangkut persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan dan lain-lain.

“Karena itu adalah keliru dan tidak tepat bilamana konflik Papua hanya dibaca secara sederhana semata persoalan separatisme,” katanya.

Upaya penyelesaian konflik yang komprehensif itu dapat diawali dan dicapai melalui dialog damai, karena cara pendekatan militeristik hanya menambah dan memperumit masalah.

Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Sebagai wadah akademisi yang dibentuk untuk tujuan mendorong terwujudnya perdamaian Papua yang didasarkan pada penghormatan HAM dan peningkatan kesejahteraan sosial maka Forum Akademisi Papua damai menyatakan 1. Keprihatinan forum terhadap berlarutnya konflik Papua; 2. Mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua; 3. Forum berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat diselesaikan melalui dialog damai.(*)
(yud)

Editor: Ruslan Burhani

August 11, 2011 0