Disinyalir, Ada 100 Distrik ‘Siluman’ di Papua

Elieser RenmaurJAYAPURA—Disinyalir muncul 100 distrik siluman di Provinsi Papua. Wacana ini terkuak setelah adanya perbedaan data antara Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua sebanyak 414 distrik, sedangkan data Dirjenkum Kemendagri tercatat sebanyak 314 distrik.

Asisten I Setda Provinsi Papua Drs. Elieser Renmaur mengungkapkan bahwa selisih 100 distrik ini disebabkan karena ada beberapa kabupaten yang memekarkan distrik, tetapi tidak menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi untuk membuat evaluasi. “Meskipun suatu kabupaten tidak menyampaikan soal distrik pemekaran ini, mereka sudah berlakukan aturan berdasarkan perda yang ditetapkan, sehingga distrik ini mendapatkan pengakuan sah sehingga diberikan kewenangan dan dana,” jelasnya. Renmaur mengatakan bahwa 100 distrik ini tetap dimasukkan dalam catatan jumlah distrik. Pasalnya, kesalahan sebenarnya berada pada proses perdanya, dimana perda belum dievaluasi baik oleh provinsi, lalu oleh pemerintah kabupaten sudah langsung terapkan. “Kondisi ini kalau kita tolak , maka akan berbenturan dengan masyarakat setempat. Distrik yang belum terdaftar ini bisa dikatakan siluman dan bisa tidak siluman,” tandasnya.

Lanjutnya, pemekaran distrik dalam satu daerah baik itu masalah kampung, distrik, kabupaten itu mestinya melalui satu kajian yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan antara lain luas wilayah, jumlah penduduk. Kriteria-kriteria ini harus dilihat, tetapi yang terjadi di kabupaten-kabupaten tersebut adalah ada kepentingan DPR yang mendesak pemekaran di kabupaten dengan alasan karena dipilih rakyat.

“Jadi pemekaran distrik ini lebih banyak kepentingan pribadi atau masuk dalam politik, karena kepentingan politik ada di dalamnya. Bagi kabupaten yang memekarkan distrik tidak melaporkan ke provinsi sudah diberikan surat teguran, namun kabupaten merasa mereka sudah otonomi sehingga mereka atur saja sesukanya, tetapi setelah dia terbentur dengan aturan dipusat baru dia kembali,” urainya.

Dilanjutkannya, pemekaran distrik ini ada di beberapa kabupaten, tetapi tidak usah disebutkan karena kurang etis, tetapi pemekaran distrik itu kebanyakan terjadi di pantai, pegunungan. Sementara untuk anggaran dana distrik yang dimekarkan itu ditanggung kabupaten itu sendiri, karena sekarang ini distrik-distrik tersebut anggarannya ada di APBD masing-masing daerah. Sehingga honor aparat distrik, kepala distrik bervariasi tergantung kemampuan daerah masing-masing. Yang mana dulu honor aparat distrik itu sama dalam satu aturan yang berlaku untuk semua kabupaten.
“Sekarang masing-masing kabupaten yang membuat aturan anggaran distrik sesuai otonomi dan kemampuan daerah. Otonomi daerah ini bebas tetapi harus diikuti dengan aturan dan jika dibebaskan maka itu persoalan muncul,” ujarnya. (dee/don/l03)

BintangPapua.com Rabu, 10 Agustus 2011 23:21

Mako Tabuni Siap Penuhi Panggilan Polisi

Mako Tabuni (jalan paling depan) saat memimpin massa KNPB menggelar aksi demo pada hari Selasa (2/8) mendukung KTT ILWP, di London.
Mako Tabuni (jalan paling depan) saat memimpin massa KNPB menggelar aksi demo pada hari Selasa (2/8) mendukung KTT ILWP, di London.
Mako Tabuni (jalan paling depan) saat memimpin massa KNPB menggelar aksi demo pada hari Selasa (2/8) mendukung KTT ILWP, di London.

JAYAPURA – Upaya polisi mengungkap kasus penikaman yang menimpa seorang mahasiswa, USTJ (Universitas Sain dan Teknologi Jayapura) bernama La Ode Rusdian (20), di sela-sela aksi demo KNPB tanggal 2 Agustus 211 untuk mendukung pelaksanaan KTT I ILWP di London, Inggris, terus dilakukan. Salah satunya dengan telah mengagendakan pemanggilan Mako Tabuni selaku penanggungjawab.

Terkait panggilan itu, Mako Tabuni mengaku siap memenuhi panggilan polisi tersebut. Hanya saja dirinya menuding jika pelaku penikaman itu adalah pihak ketiga. “Saya tahu itu perbuatan pihak ke tiga, maka saya akan mambantu pihak keamanan untuk bersama menegakkan hukum bagi rakyat Papua,” ungkap Mako Tabuni melalui SMS yang diterima Bintang Papua Selasa (9/8).

Sementara itu, tentang pemanggilannya oleh kepolisian terkait peristiwa tersebut, Mako Tabuni memastikan akan menghadiri panggilan tersebut hari ini Rabu (10/8). “Iya, saya sudah menerima undangan. Saya akan memenuhi undangan Kapolres besok (Hari ini Rabu 10/8),” ungkapnya.
Namun Ia menyatakan belum memahami panggilan yang dimaksud, diirnya sudah menerima undangan bukan panggilan. “Ini saya belum mengerti praktek hukum NKRI di Papua. Sebaiknya terus terang kalau panggilnya bilang atau undangan ya bilang undangan,” ungkapnya.(aj/don/l03)

http://bintangpapua.com/headline/13522-mako-tabuni-siap-penuhi-panggilan-polisi

Polisi Akan Panggil Mako Tabuni

AKBP Imam Setiawan
AKBP Imam Setiawan

Jayapura-Kasus penikaman yang menimpa korbannya, Laode Rusdian (20), mahasiswa Unuversitas Sains Dan Teknologi USTJ Jayapura di depan kampus Universitas Cenderawasi saat aksi demo damai Komite Nesional Papua Barat (KNPB), untuk mendukung KTT ILWP , Selasa (2/8), ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Kapolres Kota Jayapura, AKBP Imam Setiawan, mengatakan, untuk penyelidikan kasus tersebut, pihak kepolisian akan segera memanggil Mako Tabuni selaku penanggungjawab aksi demo tersebut. Pemanggilan Mako Tabuni ini sebagai saksi untuk membantu kepolisian mengungkap pelaku penganiayaan yang disertai penikaman terhadap korbannya.

Pasalnya diduga oknum yang melakukan penikaman serta penganiyaan terhadap korban berasal dari massa yang melakukan aksi demo damai tersebut. “Rencana hari ini Senin (kemarin, red) kami akan panggil Mako Tabuni sebagai kordinator lapangan saat aksi demo damai KNPB terkait laporan Rusdian mahasiswa USTJ Jayapura korban penikaman,” tegas Kapolresta Jayapura saat dikonfirmasi BIntang Papua di ruang kerjanya kemarin.

Sementara itu, keluarga korban berharap agar kasus ini mendapat tanggapan yang serius dari pihak kepolisisan serta mengadakan penyelidikan lebih lanjut, agar pelakunya dapat proses sesuai dengan aturan yang berlaku. “ seperti yang diutarakan oleh kakak korban Laode M Rusliadi.

Lebih lanjut di katakan Rusliadi segera usut kasus ini secara adil sampai tuntas tanpa memilah –milah kasus yang ada,” kata kaka korban Laode M Rusliadi saat bertandang ke redaksi Bintang Papua .(cr- 32/don/l03)

Senin, 08 Agustus 2011 23:21

Sejumlah Wilayah akan Merdeka?

Sepuluh tahun lebih saya berkawan dengan para sahabat dari beberapa wilayah. Dari pembicaraan mereka jelas nampak sekali ketidak puasan mereka terhadap management dan kepemimpinan Jakarta tidak dapat disembunyikan.

Saya memprediksikan kalau seandainya berlaku perang antara Malaysia dengan Indonesia, maka yang sangat rugi itu adalah Indonesia. Sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki dendam lama dengan pemerintah pusat karena pelanggaran HAM, ketidak adilan, ketidak profesionalismean dan sebagainya akan memanfaatkan situasi ini untuk memerdekakan diri serta keluar dari NKRI atau setidaknya menggabungkan diri atau membuat perjanjian kerjasama ekonomi dan militer dengan negara Singapura atau Malaysia. Biarlah kita dikatakan berafiliasi dengan Inggris, karena memang terbukti bahwa Inggris memang ingin semua manusia jadi makmur dan bahagia.

Negara-negara yang terbentuk setelah kemerdekaan saat ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak menunjukkan teritori dan kekuasaan raja-raja melayu Islam silam. Kerajaan Aceh Darussalam (1607-1936) dengan rajanya yang terkenal Iskandar Muda wilayah kekuasaannya meliputi Aceh, Deli, Johor, Bintan, Selangor, Kedah, Pahang sampai ke Semenanjung Malaka. Sebuah kerajaan Melayu Riau Lingga (Abad ke 19) wilayah kekuasaannya meliputi Deli, Johor, dan Pahang. Setelah merdeka bangsa Melayu dipisahkan menjadi warga negara Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Apa yang pasti, dalam istilah ilmu tidak mengenal adanya bangsa Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Selatan Thailand. Karena bangsa bermaksud race. Istilah bangsa Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya adalah istilah politik saja, yang benar adalah warganegara atau rakyat.

Parameswara raja Malaka yang pertama adalah berasal dari Palembang. Kerajaan Aceh Darus Salam memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kerajaan pahang, Malaka dan Johor. Keluarga Diraja Negeri Sembilan yaitu Yang Dipertuan Agung Malaysia yang pertama, yang sampai sekarang menjadi lambang mata uang Malaysia berasal dari Minangkabau. Kerajaan Johor Memiliki hubungan kekeluargaan yang rapat dengan Kerajaan Riau Lingga. Para Menteri dan pejabat tinggi lainnnya di Malaysia banyak yang memiliki darah Rao, Aceh, Riau, Minangkabau, Palembang, Jambi, kerinci.

Kalau beberapa wilayah ini bersatu menghancurkan istana negara, gedung dpr/mpr, markaz besar TNI/Polri di Jakarta, maka secara otomatis negara Indonesia akan bubar dengan sendirinya. Ide-ide lama membentuk Sumatera Merdeka (Andalas), Kalimantan Merdeka, Sulawesi merdeka dll. akan memanfaatkan situasi ini untuk merealisasikan impian mereka. Para prajurit yang berasal dari daerah ini tidak mungkin akan menghancurkan kampung mereka sendiri.

Membiarkan Jawa menjadi sebuah negara merdeka dengan Surabaya sebagai ibu kota negaranya dan sby sebagai Presiden seumur hidup atau menjadi sebuah kerajaan dengan Sultan Jogja menjadi pemerintahan yang tersendiri, terserahlah pada mereka

Dari sini akan terlihat nantinya, kepemimpinan dari suku manakah yang paling berhasil memajukan negaranya masing-masing tersebut.

Isu sejumlah wilayah mau keluar dari Indonesia sebenarnya bukan cerita baru dalam sejarah Indonesia. Gerakan Riau merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sebagainya masih tersimpan dalam catatan sejarah yang soheh. Menurut Anhar Gonggong dan Arbi Sanit, hampir separo daerah di Indonesia menuntut kemerdekaan saat ini.

Ada beberapa alasan mengapa sejumlah wilayah mau merdeka;

1. Kekayaan Alam, Mereka memiliki kekayaan yang melimpah, tetapi kekayaan itu tidak dirasakan sama sekali oleh rakyatnya. Kemiskinan, buta huruf, pengangguran, bertambah, sementara pembangunan infrastruktur hampir tidak terlihat. Mereka hanya mendapatkan resiko saja seperti kerusakan alam, global warming, bencana alam dan sebagainya. Ini terutama berlaku di Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera secara keseluruhan.

2. Dendam lama, Peristiwa APRA, Andi Aziz, Darul Islam, PRRI, Permesta di orde lama. Beberapa bekas daerah operasi militer (DOM), kezaliman dan penindasan hak-hak asasi mereka dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan pembangunan di zaman orde baru. Pembantaian di Psantren Tengku Bantaqiyah, peristiwa KKA, DOM, Pemberhentian Jedah Kemanusiaan & kekerasan di Aceh, peristiwa Ummi Makasar, peristiwa Balukumba di Sulawesi di era reformasi dan sebagainya.

3. Muak, dengan berbagai macam skandal perampokan uang rakyat yang semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak menemukan jalan penyelesaian. Seperti lingkaran setan yang tidak diketahui kapan bermula dan bila akan berakhir segala penyalahgunaan kuasa di negara ini. Skandal BLBI, Century, Rekening Gendut Polisi, Brunei Gate, Bulog Gate, Mafia pajak dan berbagai penyalahgunaan kuasa lainnya.

4. Bosan, dengan tidak dirasakannya fungsi pemerintah oleh rakyat, sehingga keberadaan dengan ketiadaan pemerintah sama saja atau malah memperburuk keadaan saja. Ketidak pastian hukum dinegara ini seperti kasus Ibu Prita, Antasari, Susno Duadji, Sri Mulyani, kasus koruptor dan sebagainya.

5. Capek, selalu menderita akibat ulah dan perangai pejabat negara yang bertindak seperti keparat yang menjajah, seperti preman yang menindas, seperti gangstar yang menggelisahkan. Public service yang tidak mesra pengunjung, fungsi keberadaan instansi pemerintah yang tidak terasa bahkan menindas rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat melempem dll.

Tentu saja saya tidak mengharapkan semua ini berlaku karena ongkosnya terlalu mahal, apalagi kalau proses kemerdekaan itu memakan masa yang lama. Yang rugi adalah umat Islam juga tentunya. Keadaan akan kacau balau, pendidikan anak-anak akan terganggu, keamanan akan tergugat, kuasa besar akan memanfaatkan keadaan.

Tetapi mungkin juga cita-cita untuk mendapatkan pemerintah yang baik, bersih, profesional, merakyat, kemakmuran, kebahagian, kesenangan hanya akan tercapai melalui jalan ini saja…

Logika sederhana

Bergabung dengan Malaysia atau Singapura, rakyat mereka bisa menikmati layanan kesehatan dari dokter yang ahli dengan peralatan rumah sakit yang canggih, anak-anak mereka akan bisa sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik, murah, rakyatnya bisa menikmati terangnya lampu listrik yang tidak sering mati seperti PLN, dapat minum air bersih PAM, bisa membeli kenderaan.

Bisa makan daging setiap hari, makanan lima sempurna mudah dan murah didapati. Transportasi yang lancar dan berkualitas, publik servis yang ramah, pegawai negara yang merakyat, mesra. ramah dan tidak korupsi, kebersihan yang selalu dijaga, kemakmuran, keamanan dan ketentraman yang selalu ada, kekayaan negara yang dimiliki dan dinikmati secara bersama.

Disaat itu anda akan merasa lucu dan ketawa mendengar lagu Iwan Fals & Ebid G Ade tentang seorang anak yang mengais sampah untuk mencari sisa makanan yang dibuang, tentang orang tua yang terbakar melecur sekujur tubuhnya tetapi tidak dilayani rumah sakit karena tidak memiliki uang, tentang Umar Bakri guru SD yang memakai sepeda tua, tentang jadwal kereta api yang selalu terlambat, tentang pengemis tua dan pencopet muda mati berpelukan karena kelaparan, tentang bantuan keselamatan negara (SAR, Polisi, Pemadam kebakaran) yang datang lambat setelah semua korban meninggal dunia, tentang orang tua yang tidak mampu membeli susu untuk pertumbuhan anaknya menjadi sehat dan pintar, tentang bocah tukang semir dan penjaja koran yang berpacu dengan waktu antara sekolah dengan mencari sesuap nasi, tentang orang tua yang menggendong mayat anaknya ke kampung karena tidak mampu membayar ongkos kenderaan, tentang wakil rakyat yang tidak merakyat, tentang tikus-tikus kantor yang selalu menggerogoti uang rakyat, tentang polisi yang memperkaya diri dengan tawar menawar harga pas tancap gas.

Waktu itu anda mungkin tak akan pernah mendengar lagi tentang rakyatmu yang mati bunuh diri karena kemiskinan, tentang orang miskin yang sanggup menunggu berjam-jam sampai ada yang mati rebutan pembagian zakat Rp 35.000/keluarga, tentang rakyat yang hanya makan nasi dengan garam atau sayur tempe setiap hari, tentang rakyat yang hanya makan daging setahun sekali waktu hari raya haji saja. Karena dana bantuan sosial yang cukup untuk membeli rumah dan kenderaan sudah dimasukkan kedalam rekening mereka setiap bulannya.

Waktu itu anda akan terbiasa mendengar berita tentang aparat negara yang dipenjara dan diberhentikan kerja karena hanya meminta uang sogokan Rp. 1 Juta saja. Tentang PNS yang dipecat karena selalu terlambat masuk kantor. Tentang polisi yang dipecat karena hanya meminta uang damai ditengah jalan. Tentang camat yang dipecat karena tidak pernah tahu keadaan rakyat. Tentang tentara yang dipecat dan menjadi hansip dan satpam karena melanggar undang-undang. Tentang Direktur, menteri, kepala bagian, rektor, manager yang diganti karena gagal memajukan institusinya.

Kala itu jika anda mau mengenang masa lalu atau ingin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ajaklah keluargamu berjalan-jalan ke Jawa sebagai seorang turist. Untuk melihat para pengemis dan pengamen di dalam angkutan umum yang padat dan tidak nyaman. Untuk melihat para penjual barangan yang terkesan memaksakan kehendaknya. Untuk melihat anak-anak jalanan dan gelandangan yang berkeliaran ditengah jalan dan tidur diemperan toko. Untuk melihat penempatan kumuh yang tidak layak huni untuk standart manusia yang berakal. Untuk melihat preman-preman di pasar, terminal, bandara, pelabuhan yang menunggu mangsa. Untuk melihat jalan-jalan berlubang dan berliku yang membuat pening kepala. Untuk membuat sebuah negara koboi yang berlaku hukum rimba, dimana siapa yang kuat, berharta dan bertahta dialah sebagai raja. Untuk melihat negara preman dimana kebenaran diukur dengan keuangan, kekuasaan dan kekuatan.

Bersama Indonesia selamanya kita akan menderita, karena di negara ini kepentingan politik partai mengalahkan segalanya. Sementara bersama negara lain masa depan anak cucu kita akan menemui cahaya terang dan akan lebih terjamin…***

OPINI | 08 April 2011 | 16:27 Adirao: 08/04/2011, Kompasiana

 

Enhanced by Zemanta

Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

JAKARTA (Suara Karya): Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri.

Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8).

Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris.

“Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris,” ujarnya.

Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. “Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api,” katanya.

Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. “Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

“Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri,” kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin.

Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua.

“Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,” kata Menteri Pertahanan.

Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. “Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua,” katanya.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda.

KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat.

“Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan,” katanya.

KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai.

“Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam,” tutur Pramono.

Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Franzalbert mengatakan, penentuan nasib sendiri termasuk bagi Papua, seharusnya diberi pemahaman baru. (Rully/Ant/Tri Handayani)

Jumat, 5 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284348

Soal Papua, Hendropriyono Dukung Referendum

[stickyright]PMNews: Tetapi dengan Format NKRI: Melibatkan Semua orang Indonesia, jadi sama saja kita baku tipu. Pepera 1969 yang dianggap gagal itu apakah melibatkan seluruh orang Indonesia? Pepera itu yang digugat, bukan tuntut Pepera baru.[/stickyright]

Bekas Kepala BIN AM Hendropriyono (Antara/ Regina Safri)
Bekas Kepala BIN AM Hendropriyono (Antara/ Regina Safri)
VIVAnews – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono setuju menggelar referendum membahas Papua. Namun referendum yang dimaksud Hendro dilakukan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat di Papua.

“Seluruh bangsa Indonesia ditanya, setuju tidak Irian lepas dari Indonesia. Pasti tidak akan setuju,” kata Hendropriyono saat menghadiri diskusi mengenai Pajak Impor Film di Hotel Four Season, Jakarta, Rabu malam 3 Juli 2011.

Ia menyatakan pemerintah harus menolak usulan referendum yang bersifat lokal khusus untuk rakyat Papua. Sebab kata dia, referendum untuk Papua pernah di selenggarakan pada tahun 1969 dan hasilnya memilih masuk Indonesia.

Kalau dilakukan referendum lokal, kata Hendro maka akan terjadi seperti Timor Timur dulu. “Kalau ditanya, kita ingin pisah dari orang tua,” kata dia.

Hendro menambahkan, kalau kita tidak terikat hukum dan moral pasti kita inginnya bercerai saja. “Semua orang mau bercerai kok,” kata dia.

Hendro mencontohkan lagi, misalnya sebuah desa yang berbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pernah menyatakan ingin bergabung dengan Malaysia dengan alasan sering mendapat bantuan dari Malaysia. “Itu kan gila,” kata Hendro.

Rabu kemarin, ratusan orang Papua berdemonstrasi menuntut referendum digelar untuk menentukan kemerdekaan. Aksi ini dilakukan seiring dengan sebuah pertemuan internasional digelar di London, Inggris, membahas Papua.

KAMIS, 4 AGUSTUS 2011, 07:03 WIB Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika

Paskalis Kossay: Jangan Cederai Otsus Papua

JAKARTA (Suara Karya): Kaukus Papua di Parlemen Indonesia mengingatkan semua pihak agar tidak mencederai Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena, hal tersebut berpotensi memancing maraknya aksi yang merusak persatuan dan kesatuan NKRI.

“Selama ini kami selalu mengingatkan itu. Tetapi sekarang mengingatkan lagi dengan tegas, agar kebijakan Pemerintah Pusat kepada Papua jangan berubah-ubah. Jangan cederai Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua,” kata Koordinator Nasional Kaukus Papua di Parlemen Indonesia Paskalis Kossay di Jakarta, Rabu (3/8).

Paskalis Kossay yang juga anggota Komisi I DPR (bidang pertahanan, luar negeri, intelijen, komunikasi dan informatika) menilai, sikap pemerintah terkini terkesan mendukung pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) jadi dua, benar-benar telah melukai mayoritas orang Papua.

“Ini semakin mencederai UU Otsus, bahwa MRP hanya ada satu. Tetapi, karena kepentingan politik praktis untuk kekuasaan, pemerintah sepertinya mau saja `dikibulin` untuk membentuk MRP baru di Provinsi Papua Barat, lepas dari Provinsi Papua,” katanya.

Cara-cara yang tidak fokus dan selalu berubah kebijakan seperti ini, apalagi mencederai otsus, menurut Paskalis Kossay, hanya akan memancing timbulnya konflik baru, lalu ada pihak ketiga memanfaatkannya dengan mengusung aksi bernuansa separatis.

Ia mengatakan itu, menanggapi kabar terbaru adanya seminar tentang Papua yang digelar di Inggris oleh sebuah organisasi bernama `International Lawyers for West Papua` (ILWP). Seminar tentang Papua ini berlangsung di Universitas Oxford, Inggris.

Dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, diperoleh informasi, isi seminar itu ditengarai hanya untuk media provokasi di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua provinsi di Papua (Papua dan Papua Barat), ketimbang diskusi ilmiah terbuka. Apalagi yang diundang sebagai pembicara pun didominasi oleh pihak penentang integrasi Papua ke NKRI.

Bola Liar

Paskalis Kossay yang juga mantan Ketua DPD KNPI Provinsi Irian Jaya dan menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini, mendesak pemerintah membatalkan segala bentuk kebijakan mendua selama ini.

“Sekali lagi, dan ini untuk ke sekian kali, agar kebijakan pemerintah kepada Papua jangan berubah-ubah. Sebab, kalau tidak hati-hati, maka masalah Papua bisa menjadi `bola liar` dan dimanfaatkan pihak ketiga untuk mengobrak-abrik keutuhan NKRI,” katanya.

Saat ini, menurut dia, perkiraannya ini sudah mulai terbukti, padahal semuanya sesungguhnya dipicu oleh ketidaktegasan pemerintah dalam konsistensi menerapkan kebijakan yang mengacu kepada UU Otsus tadi.

“Ternyata kan sekarang mulai terbukti. Ada aksi mendesak referendum dan menolak Pepera di Jayapura. Ada aksi bunuh-bunuhan di beberapa tempat. Ada aksi seminar di London, dan seterusnya diperkirakan akan jadi marak lagi,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap, pemerintah memperbaiki sikap. “Saya harap pemerintah tetap fokus saja membangun Papua dengan berlandaskan otsus ke depan. Jangan mencederai lagi otsus itu,” ucap Paskalis Kossay. (Joko S/Ant/Tri Handayani)

Kamis, 4 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284287

Belum Ditemukan Intervensi Asing di Papua

Jakarta (ANTARA News) – Kondusivitas keamanan di Provinsi Papua yang belakangan ini kerap terganggu belum mengindikasikan terdapat intervensi pihak luar negeri di sana apalagi berupa suplai persenjataan. “Belum, saya belum melihat itu,” kata Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono Wibowo, di Jakarta, Kamis.

Bersama Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, adik ipar Presiden Susilo B Yudhoyono itu menjenguk tiga prajurit TNI-AD yang tertembak kelompok bersenjata OPM, di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta. Ikut pula rombongan Komisi I DPR yang menjadi mitra bidang pertahanan, informasi, dan luar negeri petinggi-petinggi itu.

Lebih jelas lagi, Wibowo menegaskan, “Kami belum melihat indikasi keterlibatan asing dalam pasokan senjata.”

Sejak awal Juli lalu, serangan bersenjata terhadap instalasi militer dan personel militer di Papua memang meningkat ekskalasinya. Berdasarkan temuan dan penyelidikan, jenis-jenis senjata yang kerap dipakai komplotan bersejata itu adalah AK-47, M-16 serta senjata rakitan.

Dari mana mereka mendapat senjata-senjata itu? “Khan pernah ada beberapa pucuk senjata TNI hilang, saat pos-pos TNI diserang. Sementera itu dugaan kuatnya,” kata Wibowo.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hassanuddin, menegaskan masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, jadi tidak boleh ada pihak asing, siapa pun yang mencampuri kedaulatan Indonesia. DPR saja tidak pernah mencampuri urusan berbangsa dan bernegara negara lain,” katanya.

Ilustrasi termutakhir keadaan di Papua itu juga diberikan oleh para korban penembakan. “Kadang OPM-nya tidak banyak hanya tiga sampai lima. Tetapi rentetan tembakannya bisa lebih bahkan dari berbagai arah,” kata Pratu Herbert.

Dia terluka tembak saat diserang komplotan dalam satu patroli di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Papua.

Dia menuturkan, saat itu ia sedang berpatroli dengan 11 orang rekannya. Tiba-tiba ada tiga anggota OPM menghadang dan menyerang.

Akibatnya. lima orang anggota TNI-AD dalam regu patroli itu tertembak termasuk dirinya yang mengalami luka tembak di telapak tangan kanannya hingga tiga jarinya patah.

“Bahkan, saat kita mundur pun masih diserang,” kata anggota Batalion Infantri 753/BS itu. Sebagai prajurit, dia tahu jenis senjata OPM yang dipakai menterang itu, yaitu AK-47 dan M-16. (R018)
Editor: Ade Marboen

COPYRIGHT © 2011
http://antaranews.com/berita/270178/belum-ditemukan-intervensi-asing-di-papua

DPR Minta Pemerintah Tolak Referendum Papua

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR meminta pemerintah menolak permintaan referendum Papua. kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mutlak.

“Kedaulatan NKRI sudah final. Pemerintah harus tegas-tegas menolaknya,” kata Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso kepada Metrotvnews.com, Rabu (3/8).

Priyo memandang, adanya UU Otonomi Khusus Papua adalah solusi terbaik bagi Tanah Cenderawasih. Sebab Papua adalah saudara sebangsa dan Tanah Air.

“Ini bagian tak terpisahkan dari republik. Referendum langkah yg terlalu jauh,” kata Priyo.

Sebelumnya, ribuan warga Papua memadati daerah Expo Waena. Dari titik ini mereka akan melakukan long mars sepanjang 20 kilometer menuju kantor DPR Papua. Aksi itu sebagai bagian demo tuntutan referendum Papua.

Mereka melakukan aksi dengan memblokade Jalan Expo, Waena. Akibatnya, jalan akses Jayapura menuju Bandara Sentani harus dialihkan ke jalan alternatif.

Selain mengganggu pengguna jalan, sejumlah toko yang ada di daerah Waena memilih tutup untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak di inginkan oleh pendemo.

Untuk mengamankan demo referendum Papua itu aparat kepolisian telah berjaga-jaga di sepanjang jalan Kota Jayapura dengan mengerahkan mobil barakuda.

Aksi ini dilakukan sebagai bagian rencana 64 pengacara yang akan menggugat Indonesia, Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat (Pepera) 1969 di Konferensi Tingkat Tinggi internasional di Oxford, Inggris. (Andhini)

Polkam / Rabu, 3 Agustus 2011 19:26 WIB

Menolak Dialog, Meminta Referendum Atasi Masalah Papua

[JAYAPURA]-Ratusan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan aksi unjukrasa pada Selasa, (2/8) di depan kompleks Expo Waena, yang berlanjut hingga di pusat Kota Abepura, Jayapura.

Aksi unjukrasa tersebut dilakukan tanpa adanya tindak kekerasan ataupun pengrusakan seperti yang dikuatirkan banyak pihak sejak beberapa hari belakangan.

Aksi ini sejak pagi dilakukan dibawa guyuran hujan, namun tidak menyurutkan semangat mereka menyampaikan berbagai dukungan dan rasa simpati mereka atas pelaksanaan konggres Internasional Lawyer for west Papua (ILWP) yang berlangsung hari ini di Oxford Inggris.

Peserta Demonstrasi Menuntu Referendum
Peserta Demonstrasi Menuntu Referendum

Pantauan media ini, bahwa massa yang sejak pagi telah berkumpul terus mendapat dukungan dengan bergabungnya sejumlah massa dari Sentani yang terus berdatangan dengan menumpang sejumlah truk milik warga yang dicegat di jalan. Sejumlah foto “pejuang Papua” seperti Theys Hiyo Eluay, Arnold Ap, dan sejumlah foto penyiksaan rakyat Papua turut dipajang dalam aksi tersebut.

Mereka juga menggelar aksi tanda tangan diatas kain sepanjang 64 meter sebagai bentuk pernyataan sikap mereka menyatakan bahwa PEPERA 1969 cacat hukum dan mendukung konferensi ILWP dan IPWP di Oxford Inggris.
Koordinator Aksi, Mako Tabuni dalam orasinya menolak dengan tegas adanya dialog Jakarta-Papua dan meminta agar kongres Rakyat Papua segera digelar untuk meluruskan arah perjuangan rakyat Papua yang dinilai telah banyak berubah di tengah perjalanan. Ia juga menyatakan dukungan dan rasa simpatinya atas dukungan ILWP terhadap masalah-masalah Papua.
“Referendum adalah solusi untuk menyelesaikan masalah Papua”, teriaknya dalam orasinya sambil mendapatkan aplaus ratusan massa yang turut menyimaknya.

Akibat aksi yang digelar sejak pagi maka hampir sebagian besar aktivitas warga di Kota Jayapura lumpuh total, toko-toko dan kios nyaris tak dibuka, bahkan angkutan umum yang biasanya beroperasi sejak pagi, pun nyaris tidak beroperasi sehingga berdampak pada aktivitas perkantoran dan sekolah. Banyak sekolah akhirnya di liburkan.

Rubrikasi – Berita Hari Ini
Oleh Alfonsa Wayap
Selasa, 02 Agustus 2011 09:23

Suara Perempuan Papua

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny