Marty: Pemerintah Inggris Tak Mendukung Gerakan Papua

: Marty Natalegawa

[JAKARTA] Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/8).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.

Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

“Papua Barat telah diambil alih secara ilegal selama 40 tahun oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye kemerdekaan yang sedang berjalan, ‘The Free West Papua Campaign’ dan ‘The International Lawyers for West Papua’ merasa terhormat untuk mengundang anda hadir dalam konferensi khusus: ‘West Papua ? The Road to Freedom’,” demikian tertulis dalam laman itu.

Laman itu juga menyebut nama sejumlah orang sebagai pembicara konferensi, yaitu pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Sementara itu, ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mulai berkumpul di kawasa Expo, Waena, Abepura, untuk siap melakukan aksi demontrasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua.

Berdasar Antara di Jayapura, Selasa, ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.

Akibat rencana aksi massa itu, sebagian besar pertokoan di wilayah Abepura, Jayapura, memilih tutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga dengan atribut antihuru-hara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas macet, terutama di jalan raya Abepura-Sentani yang menghubungkan Bandara Sentani.

Hingga tengah hari, massa masih berkumpul untuk menunggu rekan-rekannya yang akan datang dari Sentani, Kabupaten
Jayapura, dan Kabupaten Keerom. [Ant/L-9]

http://www.suarapembaruan.com/home/marty-pemerintah-inggris-tak-mendukung-gerakan-papua/9729

August 2, 2011 0

Konferensi di Inggris, Papua Bergejolak

Beberapa hari terakhir Papua bergejolak. Senin (01/08) terjadi insiden penembakan yang menewaskan 4 orang. Sementara itu di Oxford, Inggris, Selasa (02/08) digelar Konferensi Para Pengacara Untuk Papua (ILWP). Salah satu agendanya adalah membahas status Papua sebagai bagian dari Indonesia. Dua peristiwa ini ada kaitannya, demikian menurut Fritz Ramandey dari Komnas HAM Papua.

“Di Papua kalau ada agenda besar seperti ini biasanya diikuti dengan ekses,” kata Ramandey. Kepada Radio Nederland ia menjelaskan di Jayapura muncul berbagai demonstrasi mendukung konferensi ILWP di Inggris.

“Menurut hasil pemantauan sementara Komnas HAM ekses ini dampaknya adalah satu terjadi eskalasi di tingkat lokal. Kedua, ini dijadikan justifikasi oleh tentara untuk melakukan tindakan kamtibnas (kemanan dan ketertiban nasional, red.). Atas nama menegakkan keamanan di wilayah mereka bisa melakukan tindakan.”

Lokasi sama
Pihak kepolisian sendiri menuduh Organisasi Papua Merdeka berada di balik serangan yang menewaskan tiga pria dan satu perempuan di Desa Nafri Jayapura itu. Namun, OPM seperti yang dikutip oleh berbagai media di Indonesia menyangkal keterlibatan mereka.

Menurut Fritz Ramandey, OPM memang sering dikaitkan dengan aksi penembakan yang dilakukan oleh warga sipil. Tapi, sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap sehingga belum bisa dipastikan apa latar belakang penembakan ini. Menurut Ramandey, ini adalah kedua kalinya terjadi insiden penembakan di lokasi yang sama.

“Sebenarnya kalau dilakukan penyisiran pasti bisa teridentifikasi ke mana para pelaku bergerak. Tempatnya sangat mudah untuk dilokalisir oleh polisi. Tapi sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Namun demikian, kami mencoba tetap percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan.”

OPM
Yang menarik dari insiden ini, menurut Ramandey, adalah dikeluarkannya pernyataan dari OPM. “Ini adalah pertama kali mereka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan tidak bertanggung jawab. Dalam insiden-insiden sebelumnya mereka tidak melakukannya,” kata Ramandey.

Beberapa tahun lalu Panglima OPM Richard Hans Youweni menyerukan untuk menghindari pemakaian cara-cara kekerasan. Menurut Ramandey OPM tidak punya peralatan yang memadai untuk melakukan serangan, apalagi terhadap polisi/TNI. “OPM mendukung proses dialog. Itu yang penting,” kata Ramandey.

Diterbitkan : 2 Agustus 2011 – 2:47pm | Oleh Bram Hendrawan (© RNW)

August 2, 2011 7

Bintang Kejora ‘Dibentrokkan’ Merah Putih

Deklarasi Pepera yang diwarnai pembentangan spanduk.

JAYAPURA – Munculnya dua aksi yang sama, yakni aksi yang digalang KNPB (Komite Nasional Papua barat) untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, dan aksi massa oleh Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera), dinilai oleh Mathius Murib, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, sebagai permainan pihak tertentu.

“Di hari yang sama Bintang Kejora ‘dibentrokkan’ Merah Putih. Ini sekenario siapa. Dan ini sangat kita sesalkan,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di sela-sela melakukan pemantauan deklarasi ‘Pepera’ di Lapangan Karang PTC Entrop, Selasa (2/8). Hal itu, menurutnya memicu konflik antar orang Papua, yang apabila dua massa tersebut bertemu bisa memunculkan bentrok yang bukan tidak mungkin timbul korban.

“Pasti berpotensi konflik. Konflik tidak bisa dihindari, korban berjatuhan kiri kanan apabila mereka bertemu. Mudah-mudahan tidak terjadi,” harapnya.

Menurutnya, tidak selayaknya harus memilih hari yang sama dalam menggelar aksi pengerahan massa yang berbeda tersebut. “Jadi ini ada yang bermain, ini siapa, kepentingannya siapa. Kenapa harus hari ini. Kan ada hari kemarin, atau besok. Kenapa harus hari ini yang bersamaan,” tegasnya lagi.

Terkait pemilihan hari yang sama dengan demoa damai KNPB, Habelino S Sawaki selaku salah satu koordinator deklarasi Pepera menyatakan bahwa apa yang dilakukann yang pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan pihak pendukung KTT ILWP.
“Saya pikir apa yang kita lakukan ini sama dengan yang dilakukan rekan-rekan kami yang lain (KNPB), yaitu untuk perbaikan kehidupan masyarakat Papua menuju ke kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.

Dikatakan, aksi tersebut merupakan hak asasi. “Kami berharap untuk tidak terjadi Chaos ataupun hal –hal yang tidak kita inginkan yang melukai kita bersama,” harapnya.

Dan hingga aksi demoa damai baik dari KNPB maupun deklarasi Pepera selesai, dari pantauan Bintang Papua, situasi keamanan cukup kondusif. Karena kedua massa tersebut tidak bertemu.(aj/don/l03)

Selasa, 02 Agustus 2011 16:33

August 2, 2011 0

Kehadiran Indonesia di West Papua Menghambat Kemajuan di Wilayah Kami

Salah seorang pembicara pada konferensi konferensi “Jalan Menuju Kemerdekaan” diselenggarakan di Oxford, Inggris mengatakan West Papuau menjadi hambatan untuk hubungan baik di antara negara-bangsa dan kemajuan di wilayah kami.

Powes Parkop, Guberunur DKI Port Moresby, telah datang ke konferensi di Oxford University.

Penyelenggara konferensi dimaksud menyatakan kasus yang paling kuat sekarang ini ialah hak asasi orang Papua di Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mr. Parkop menyatakan isu-isu keamaann dan HAM di West Papua faktor yang mengacaukan keamanan di wilayah sekitarnya.

Dikatakannya, kalau tidak begitu, wilayah ini pasti penuh damai dan makmur.

“West Papua menjadi hambatan terhadap potensi ini. Untuk saya, sebagai pemimpin nasional PNG, ini yang saya mau sampaikan kepada pihak Indonesia, bahwa, anda genggam West Papua, itu yang menyebabkan kami tidak bisa maju secara ekonomi kalau tidak kami bisa menjadi pusat perekonomian dunia dan wilayah ini menjadi rawan terhadap keamanan.”

Powes Parkop
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=62143
News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand

August 1, 2011 0

ILAGA RUSUH, 17 TEWAS

JAYAPURA-Kerusuhan antar warga terjadi di Ilaga Kabupaten Puncak,Papua, Minggu31 Juli, sekitar pukul 07.00 WIT. Akibat kerusuhan itu17 orang tewas dan puluhan lainnyaluka-luka.

Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono ketika dikonfirmasi mengatakan, selain 17 orang tewas dan puluhan lainnya luka, sejumlah rumah dan kendaraan warga hangus dibakar. “ Tempat kerusuhan disekitarkantor DPRD setempat, hingga perumahan warga, satu unit mobil dinas DPRD Puncak,” jelasnya.

Menurut Wachyono, pihaknya belum mengetahui secara detail pemicu terjadinya bentrok massal itu. “Kami masih menyelidiki penyebab kerusuhan antar dua warga bermarga berbeda, yang menyebabkan belasanorang tewas,” terangnya.

Lanjut Wachyono, pihaknya juga masih kesulitan mendapat perkembangan terakhir terutama kondisi Ilaga. Karena akses ke sana sangat sulit dan hanya dengan pesawat itupun jika cuaca memungkinkan. “Hubungan kesana hanya dengan telepon satelit, sedangkan kami mendapat laporan dari sana melalui SSB. Akses kesana juga hanya bisa dengan pesawat,” paparnya.

Namun, dari informasi awal yang diterima, sambungnya, kerusuhan antara warga pendukung Elvis Tabuni Ketua DPRD kabupaten Puncak dengan pendukung Simon Alom, mantan karetaker Bupati Kabupaten yang baru di mekarkan itu. “Akibat kerusuhan itu Kelompok Elvis Tabuni tewas 13 orang, sedangkan pengikut Simon Alom 4 orang tewas,” ungkapnya.

Wachyono mengatakan, pihaknya belum mendapat laporan mengenai kronologis kejadian, baru sebatas hanya jumlah korban yang tewas.

Sementara dari informasi yang berhasil dihimpun, kerusuhan itu dipicu proses Pemilukada kabupaten Puncak yang saat ini sedang berlangsung. Elvis Tabuni dan Simon Alom ikut dalam proses tersebut.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Puncak, Wellem Wandik ketika dikonfirmasi, membenarkan adanya kerusuhan massal di Ilaga.”Saya sedang di Jayapura tapi dari informasi yang saya peroleh memang ada kerusuhan, tapi detailnya, silahkan tanya Bupati atau Polda Papua,” tukasnya melalui telepon selelurnya.

Sementara penjabat Bupati Puncak Recky Ambrauw saat ini masih menjalani proses hukum, karena diduga memalsukan dokumen SK pengangkatakan dirinya sebagai penjabat Bupati Puncak. (jir/don/l03)

Senin, 01 Agustus 2011 00:17

August 1, 2011 1

Pepera Tak Bisa Diganggu Gugat

JAYAPURA – Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang belakangan semakin menghangat dibicarakan dengan pelaksanaan kajian oleh International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, memaksa salah satu pelaku sejarah Pepera, Ramses Ohe kembali mengeluarkan statemennya terkait sejarah Papua.

Saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7), yang dengan tegas bahwa Pepera Tahun 1969 tidak bisa diganggu gugat lagi. “Kita sudah merdeka sejak Tahun 1945, sekarang yang kita butuhkan adalah bersatu padu himpun seluruh kekuatan kita untuk bangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7).

Apa yang telah diletakkan sebagai dasar atau pondasi oleh orang tua terdahulu, ditegaskan agar jangan dibongkar. “Mari kita bicara tentang apa yang orang tua belum capai, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan apapun yang diperlukan oleh kita semua. Itu yang kita lihat. Sehingga keinginan yang tidak baik itu, bongkar pasang rumah itu kita buang dari kita semua,” lanjujtnya. Ramses yang menegaskan kembali bahwa ia sebagai pelaku sejarah pelaksanaan Pepera, yang membacakan sikap politik saat itu di hadapan Ortisan, bahwa Pepera tersebut sudah sah dan harga mati. “Dalam tempo tiga bulan, ketukan PBB jatuh, dan Belanda pergi dari Papua. Jadi tidak bisa bicara apa yang telah kita buat, sudah harga mati. Kalau mau bicara itu lagi, PBB mana yang mau akui lagi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Selpius Bobii selaku Ketua Umum Eknas Front Pepera PB (Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat) menyatakan bahwa, agenda yang digelar oleh ILWP adalah forum ilmiah (seminar).

“Ada pihak-pihak yang menganggap itu pra referendum, bahkan ada yang menganggap itu final. Pemahaman itu perlu diluruskan,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan, Padang Bulan.

Dikatakan, kalaupun nanti forum yang digelar oleh ILWP mengasilkan sebuah rekomendasi berupa peninjauan kembali Pepera 1969, maka tidak bisa dilaksanakan begitu saja. “Itu harus dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan yang membawa harus sebuah Negara anggota PBB. Karena ILWP tidak punya kewenangan ketuk palu yang sifatnya mengikat,” lanjutnya.

Dewan Keamanan PBB, kata Selpius Bobii juga belum bisa mengetuk palu yang sifatnya final. “Karena apa yang menjadi kesimpulannya harus direkomendasikan ke PBB untuk dimasukkan dalam agenda pembahasan di PBB. Dan untuk masuk dalam agenda itu membutuhkan proses yang rumit,” lanjutnya lagi.

Dikatakan juga, bahwa dalam pembahasan di PBB, juga tidak bisa langsung diambil keputusan dengan mudah. “Di situ akan diadakan perundingan-perundingan, setelah perundingan tidak tercapai kata sepakat batu di voting,” ungkapnya.

Sehingga ia berharap agar tidak ada reaksi yang berlebihan oleh masyarakat Papua, yang memicu ketegangan. Demikian juga tentang isu-isu yang berkembang belakangan ini, seperti adanya demo tandingan pada 2 Agustus nanti, serta berbagai issu lainnya, dinilainya sebagai pembunuhan psikologis masyarakat Papua.

Sehingga ia berharap agar tidak ada penekanan yang berlebihan dari pihak aparat TNI dan Polri dalam menyikapi agenda 2 Agustus oleh ILWP di London. “Rakyat Bangsa Papua yang hendak melakukan demonstrasi atau kegiatan damai lainnya dalam menyambut kegiatan ILWP di London, harus dilakukan dengan bermartabat dan damai, hindari penyusupan-penyusupan yang memprovokasi massa aksi damai,” harapnya.

Sedangkan Mako Tabuni selaku Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), memastikan bahwa pada 2 Agustus besok, pihaknya akan menggelar aksi demo damai sebagaimana demo-demo sebelumnya. Yakni mengambil titik kumpul massa di Perumnas III, Expo, Lingkaran Abe, dan sejumlah tempat lainnya.

Bahkan pihak KNPB juga membatasi peliputan oleh wartawan, yakni dengan membagi Kartu Identitas (ID Card) kepada wartawan. “Kami tidak bertangungjawab apabila terjadi apa-apa pada wartawan saat meliput tanpa kartu identitas dari kami,” ungkapnya, yang Minggu (31/7) kemarin membagi-bagikan ID Card kepada wartawan.(aj/cr-32/don/l03)

Senin, 01 Agustus 2011 00:17
http://bintangpapua.com/headline/13182-pepera-tak-bisa-diganggu-gugat

August 1, 2011 27

Bentrok Antara Warga di Puncak, 17 Tewas

JAYAPURA – Diduga gara-gara satu partai politik (parpol) yang memberikan dukungan terhadap dua bakal calon bupati yang akan bertarung dalam pemilukada di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, dua kelompok warga dari masing-masing calon bupati itu terlibat bentrok di Ilaga, Kabupaten Puncak, Minggu (31/7).

Akibat bentrok ini, 17 warga dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang anggota brimob mengalami luka panah di bagian dadanya. Tidak hanya itu, rumah, mobil dinas serta honai milik Elvis Tabuni juga dibakar massa.

Data yang berhasil dihimpun Cenderawasih Pos menyebutkan, kasus ini bermula ketika bakal calon bupati Elvis Tabuni yang salah satunya diusung partai Gerindra mendaftar ke KPU Puncak di Ilaga, Rabu (27/7) dan berkasnya diterima oleh KPU. Kemudian pada Sabtu (30/7) giliran calon bupati Simon Alom mendaftar ke KPU dan oleh KPU ditolak, sebab salah satu partai yang mengusungnya adalah Partai Gerindra.

Karena hal ini, para pendukung Simon Alom marah dan menyerang kelompoknya Elvis Tabuni sekitar pukul 15.00 WIT, sehingga bentrok tak terhindarkan. Dalam bentrok ini memakan satu korban jiwa dan dua masyarakat yang ketiganya berasal dari Kimak Distrik Ilaga, serta satu polisi mengalami luka-luka.

Korban meninggal itu adalah Esteli Kiwak yang mengalami luka tembak di dada. Kemudian korban luka yaitu Endison Kogoya, luka tembak paha kanan dan Selina Ongomang luka tembak di siku kiri, serta satu anggota Brimob BKO, Frens Msen yang terkena panah di bagian dada.

Bentrok itu kemudian berlanjut lagi pada Minggu (31/7) pagi dan memakan korban jiwa lebih banyak lagi. “Rumah, mobil, dan honey milik anggota dewan Elvinus Tabuni juga dibakar. Total warga meninggal dunia adalah 17 orang, kemudian dua warga mengalami luka, serta satu anggota Brimob luka-luka,” kata sumber terpercaya kepada Cenderawasih Pos yang hingga saat ini baru bisa mendata kejadian pertama.

Sementara Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Wachyono saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos membenarkan adanya bentrok yang mengakibatkan 17 warga meninggal dunia dan 1 anggota Brimob luka-luka tersebut.

“Yang menjadi korban dari kubu Simon Alom 13 warga dan dari kubu Elvis Tabuni 4 warga. Dari Polda Papua telah dibentuk tim dari reskrim untuk mengusut kasus itu termasuk menyediliki pemicunya,” jelasnya.

Pihaknya belum mengetahui persis yang terjadi di daerah Kabupaten Puncak itu. “Yang jelas kami pihak kepolisian akan mengusut terus bentrok yang menyebabkan banyaknya warga meninggal dan dibakarnya rumah, honey dan mobil dinas milik Elvis Tabuni,” ucapnya.

Wachyono menjelaskan, dari data terakhir yang diketahuinya, bentrok ini terjadi dari ketidaksenangan pendukung salah satu bakal calon bupati Simon Alom terhadap bakal calon bupati Elvis Tabuni. “Keduanya sama-sama diusung Partai Gerindra. Namun saat Simon Alom mendaftar ke KPU, berkasnya ditolak oleh KPU sehingga pendukung Simon Alom tidak terima dan akhirnya kedua kubu dari kedua pendukung calon bupati itu terlibat bentrok pada Sabtu (30/7),”paparnya.

Dari kejadian tersebut satu warga tewas, dan satu anggota Brimob luka terkena panah. “Warga tersebut meninggal akibat terkena tembakan. Namun itu terjadi ketika anggota Brimob terkena panah sebanyak dua kali di dada. Beruntung anggota Brimob itu memakai rompi anti peluru,” ungkapnya.

Saat itu suasana sudah hampir tak bisa dikendalikan oleh pihak kepolisian, sebab suara tembakan peringatan sudah tidak dipedulikan oleh kedua kubu. Bahkan pihak kepolisian yang hendak merelai bentrok malah diserang, sehingga terpaksa untuk menyelamatkan diri, anggota terpaksa menembak warga.

“Tidak lama kemudian, pihak kepolisian di Ilaga bisa merelai bentrok dan pihak kepolisian terus berjaga-jaga di Kantor KPU Kabupaten Puncak dan juga di Mapolsek,” terangnya.

Tetapi Minggu pagi, massa dari pihak Simon mengamuk dan menyerang kembali ke kediaman Elvis Tabuni, sehingga terjadi bentrok kembali. Rumah, mobil dinas, dan honey milik Elvis Tabuni dibakar. “Di kejadian inilah warga banyak meninggal dunia. Tetapi belum diketahui pemicunya, sebab hubungan ke sana hanya dengan telepon satelit. Sedangkan kami mendapat laporan dari sana melalui SSB. Akses ke sana juga hanya bisa dengan pesawat. Itu juga jika cuaca bersahabat,” kata Kabid Humas.

Kabid Humas berharap semoga kejadian ini bisa secepatnya diselesaikan, mengingat sudah banyaknya korban. “Saya minta kedua kubu bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kepala dingin tanpa harus ada korban meninggal dunia,” pinta Wachyono. (ro/fud)

Senin, 01 Agustus 2011 , 09:54:00
http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=2579

August 1, 2011 0

17 Warga Sipil Tewas Akibat Bentrok di Ilaga, Puncak Jaya

[JAYAPURA] Sebanyak 17 warga sipil tewas akibat bentrokan antara dua kelompok warga dari Simon Alom, mantan karateker bupati Puncak dan Thomas Tabuni di ibukota Kabupaten Puncak, dengan ibu kota Ilaga, Papua, Minggu (31/7) pagi sekitar pukul 07.00 WIT.

Bentrokan antara dua kubu ini ditengarai bentut dari aksi pembakaran satu jam sebelum bentrok terhadap kediaman Anggota DPRD Puncak, Elvis Tabuni, hingga menghanguskan satu mobil dinas dan satu honai (rumah adat yang atapnya terbuat dari alang-alang) di sekitar lokasi kejadian.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Wachyono saat dikonfirmasi SP, melalui via telepon, Minggu (31/7) malam membenarkan adanya peristiwa tersebut hingga menyebabkan 17 warga sipil meninggal dunia. ”Ya, benar ada bentrok antar dua kelompok massa hingga menewaskan 17 warga sipil meninggal,” katanya

Wachyono mengatakan, sesuai dari laporan yang diterima dari Polres setempat, 13 korban tewas merupakan dari kelompok massa Thomas Tabuni dan 4 sisanya dari kelompok Simon Alom. ”Korban tewas ini dari dua kelompok yang terlibat bentrok, semuanya meniggal dunia,” ujarnya.

Disinggung apa pemicunya? Kabid Humas mengatakan, bahwa pihaknya masih mendalami lebih lanjut pemicu bentrokan tersebut.” Namun dari laporan yang diterima, satu jam sebelum bentrok, ada aksi pembakaran kediaman anggota DPRD Puncak , Elvis Tabuni, yang juga menghanguskan satu unit mobil dinas dan satu honai tak jauh dari Kantor DPR. Ini semua masih didalami, namun informasinya buntut pembakaran kediaman Elvis Tabuni,” Kata Wachyono. [154]

August 1, 2011 0

KTT ILWP Jangan Dipolitisir !

JAYAPURA—Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) k-1 International Lawyer for West Papua (ILWP) di Oxford, London, Inggris pada tanggal 2 Agustus 2011 mendatang , ditanggapi dingin Ketua Umum Badan Otorita Adat Sentani Franzalbert Joku.

Ketika dimintai tanggapannya via ponsel semalam menegaskan, ILWP tak mempunyai hak untuk mengatasnamakan rakyat Papua.

Pasalnya, KTT ILWP sengaja dipolitisir dan dibesar besarkan itu sebenarnya didesain untuk membesarkan perjuangan Benny Wenda di Inggris. Karena tanpa komoditas politik seperti Benny Wenda, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sulit menghidupkan dirinya secara finansial dan akan mati.

“Jadi pengaruh KTT ILWP yang digembor-gemborkan masyarakat dan media massa di Papua sebenarnya sebatas itu,” tukasnya.

Sementara Anggota Komisi A DPR Papua yang membidangi masalah politik Ignasius W Mimin Amd IP yang dihubungi terpisah terkait KTT ILWP menegaskan, pemerintah seharusnya mengambil langkah penyelesian dan tak perlu menggap remeh permasalahan ini. Pasalnya, kegiatan ini juga antara lain dipicu kegagalan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana 11 rekomendasi saat digelar Musyawarah Besar Majelis Rakyat Papua (MRP) beberapa waktu lalu.

Apabila pemerintah Indonesia menghargai UU Otonomi Khuus yang mereka buat tak mungkin terjadi kesimpang siuran seperti ini. Semua roh dari UU Otonomi Khusus sudah tak ada lagi. Apalagi kini terjadu dualisme MRP Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Seluruh negara negara penyandang dana Otonomi Khusus mereka marah,” ungkapnya.

Sebagaimana diwartakan koran ini, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaaan Inggris Yuri Thamrin menegaskan, KTT ILWP sebagai salah satu upaya pencitraan kepada masyarakat internasional seakan akan ada dukangan dari pemerintah Inggris serta untuk menyudutkan Indonesia di dunia internasional.

Padahal, ujarnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pernyataan pada 19 Juli 2011 lalu bahwa Inggris sangat mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, Inggris adalah negara yang menganut sistim demokrasi sehingga kegiatan seperti itu bisa terlaksana. Tapi gaungnya tidaklah besar.

“Untuk itu masyararakat di Papua tak perlu terprovokasi dengan rencana kegiatan tersebut,” katanya.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan konferensi Oxford pada 2 Agustus mendatang di Inggris. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Biak Numfor, akan menggelar aksi damai dan orasi terkait aspirasi orang Papua yang menghendaki kemerdekaan penuh rakyat Papua Barat. Kegiatan tersebut akan diawali dengan menggelar sidang parlemen daerah pada 1 Agustus, sedangkan puncaknya pada 2 Agustus digelar aksi damai dan orasi yang diawali dengan ibadah syukur di Aidoram atau kantor dewan adat KBS Sorido. Waktu kegiatan akan berlangsung sejak pagi hingga selesai.

Sekjen KNPB setempat Edy Hanasbey saat melakukan jumpa pers Jumat (29/7) dengan sejumlah wartawan mengatakan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah aksi damai dan tetap akan dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, orasi yang diangkat tentang referendum sebagai isu terbaik yang akan disampaikan. “Intinya kami akan menyampaikan referendum yang menjadi keinginan rakyat Papua untuk merdeka, sekali lagi kami inginkan kemerdekaan bukan dialog Papua-Jakarta itu,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang telah direncakan KNPB dengan dukungan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan TPN/OPM di wilayah Biak, pihaknya juga telah menghimbau pada saat menggelar aksi tidak diperkenankan untuk menggunakan atribut bintang kejora, apalagi menaikan bendera bintang kejora. “Kami sudah himbau agar yang ada hanya ibadah syukur, aksi damai dan orasi, tidak harus menaikan bendera bintang kejora dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Kegiatan juga akan melibatkan semua masyarakat dari kampung-kampung, sedangkan sumber dana berasal dari swadaya masyarakat Papua,” katanya.

Lebih lanjut kata Hanasbey, referendum adalah tawaran terakhir bagi rakyat Papua sebab secara hukum rakyat Papua tidak mengakui adanya Pepera yang cacad hukum itu. Sikap KNPB sendiri sangat optimis bahwa konferensi Oxford tidak akan gagal, dan akan mendapatkan hasil yang diharapkan rakyat Papua. “Kami pilih merdeka, bukan dialog Papua-Jakarta, tidak ada pilihan lain dan KNPB berjuang untuk merdeka,” tegasnya.

Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Biak, Harry Ronsumbre mengatakan, kegiatan syukuran untuk memberikan dukungan kepada konferensi Oxford merupakan kesepakatan rakyat Papua. Dan serentak akan dilakukan diseluruh tanah Papua. “Intinya ini merupakan perjuangan lewat dukungan rakyat, dan jelas menolak keabsahan Pepera yang sedang dibahas dalam tingkat internasional. Dan referendum atau penentuan nasib sendiri wajib dihormati, dan merupakan kehendak rakyat Papua,” ujarnya.

Sementara anggota TPN/OPM berpangkat Letnan Jenderal, Mikha Awom mengatakan, yang pertama yaitu mengucap syukur melalui doa syukuran bersama atas keberhasilan ditingkat internasional. Sedikitnya pihak TPN/OPM di wilayah ini mengharapkan agar apa yang dibicarakan ditingkat konferensi internasional itulah yang pihaknya ikuti. “Kami TPN/OPM hanya bisa mengucap syukur lewat aksi tanggal 2 Agustus nanti. Kami juga telah ditekan dunia internasional untuk tidak menaikan bintang fajar,” ujarnya.

Disinggung tentang dukungan terhadap Dewan Adat Byak (DAB) sendiri, kata Mikha Awom selama ini pihaknya melihat sejak awal ada perjuangan murni, tetapi lama kelamaan pihaknya merasa hanya dijadikan sebagai obyek politik. “Kami tidak mau jadi obyek politik saja, intinya sekarang secara tegas kami berjuang bersama KNPB dan PRD agar proses Pepera 1969 yang secara hukum telah cacad itu harus dikembalikan,” tegasnya.(mdc/pin/don/l03)

Jumat, 29 Juli 2011 16:35
http://bintangpapua.com/headline/13111-ktt-ilwp-jangan-dipolitisir-

July 29, 2011 6

Pusat Dukung Evaluasi Pelaksanaan Otsus

JAYAPURA— DPR Provinsi Papua mengklaim pemerintah pusat saat ini mendukung adanya evaluasi pelaksanaan Otsus di Papua yang telah berjalan lebih dari 10 tahun.

Ketua Pansus DPR Papua, Weynand Watori menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah mengantongi persetujuan dari berbagai kalangan, mulai dari Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono, DPD RI, LIPI, sejumlah LSM Nasional, hingga DPRD Papua Barat.

Pihaknya saat ini sedang dalam proses pembentukan tim yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi Otsus langsung kepada masyarakat setempat. “Tahap pertama yang sekarang dievaluasi lalu kita mengumpulkan data yang sifatnya umum seperti yang sudah pernah dilakukan evaluasi oleh Uncen, oleh Democratic Center, oleh lembaga Dewan Adat Papua, lalu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD,” tandasnya kepada Bintang Papua yang ditemui di Jayapura kemarin.

Dijelaskan, itu semua akan dihimpun terlebih dahulu, dimana secara garis besar hal tersebut merupakan tahap pertama. Setelah itu, pihak kami akan melihat semua evaluasi ini lalu ditambahkan dengan data yang lain dari berbagai institusi yang ada, termasuk data yang berasal dari kalangan pers atau wartawan.

Sebelumnya DPR Provinsi Papua menjadwalkan evaluasi Otsus bisa dimulai pada bulan Juni lalu, namun karena banyaknya agenda sidang pertanggung jawaban gubernur yang bulan Juli berakhir, maka pelaksanaan evaluasi Otsus untuk turun langsung ke lapangan, belum dapat dilakukan.

Pansus evaluasi Otsus DPR Provinsi Papua mengaku hanya menggelontorkan dana sekitar Rp 1 millyar untuk pelaksanaan evauasi otsus yang akan dilakukan lebih dari 3000 kampung di Papua. (dee/don/l03)

July 28, 2011 0