Soal Penolakan Pelantikan Hanna Hikoyabi

Jimmy Murafer
JAYAPURA—Mengejutkan memang, meski kabar penolakan pelantikan calon anggota MRP, Hanna Hikoyabi sudah berhembus cukup lama, namun Kesbangpol Provinsi Papua mengaku belum menerima salinan surat dari Mendagri yang isinya menolak pelantikan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alue Alua. Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua, Jimmy Murafer kepada Bintang Papua Kamis (19/05) ketika ditemui di ruangannya mengatakan, juga belum mendapat petunjuk dari Gubernur Papua Barnabas Suebu tentang siapa pengganti kedua orang calon anggota MRP yang tidak dilantik itu. “Keputusan itu sampai sekarang belum sampai di Kesbang, tapi mungkin sudah sampai di Gubernur dan mungkin masih ada di gubernur. Jadi sampai dengan sekarang kami belum mendapat petunjuk dari pak gubernur untuk ibu Hanna,” tandasnya. Kemudian, lanjutnya, menurut Perdasus Nomor 4 tahun 2010, apabila anggota MRP yang sudah dilantik, kemudian ada yang berhalangan tetap, maka diajukan usulan pengganti dan usulan penggantinya itu adalah nomor urut berikutnya.
Murafer menuturkan, anggota MRP yang lolos seleksi administrasi berjumlah 75 orang yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Namun ketika berkas-berkasnya diserahkan ke Pusat yang dalam hal ini Presiden, terdapat 2 calon yang berkasnya ditunda.

“Kedua calon ini yaitu Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alua dianggap telah melakukan suatu tindakan yang dapat mengganggu keamanan Papua dan NKRI sehingga pelantikannya pun ditunda,” jelasnya.

Sebelumnya Mendagri Gamawan Fauzi tak melantik dua calon anggota MRP bersama 73 anggota lainnya pada pertengahan April lalu. Agus Alue Alua tak dilantik sebab meninggal dunia, sementara Mendagri memberi alasan Hanna Hikoyabi tak dilantik menjadi anggota MRP karena tak setia kepada Pancasila dan UUD’45.

Selain itu, penundaan pelantikan karena ditolak oleh Mendagri, kedua calon tersebut tidak dapat disebut PAW karena seseorang di-PAW jika sebelumnya telah dilantik, namun kedua calon ini belum dilantik sehingga sampai saat ini Kesbangpol bersama Biro Hukum masih mencari sebutan yang pas untuk keduanya. (dee/don)

JAYAPURA [PAPOS]- Majelis Rakyat Papua [MRP] temui DPRP, Jumat [13/5] dalam rangka melakukan konsultasi penyusunan Tata tertib [Tatib] MRP dengan DPRP. Konon pertemuan ini dilakukan secara mendadak. Pertemuan ini antara MRP dan DPRP tertutup. Turut hadir ketua DPRP, Drs. Jhon Ibo, MM beserta unsure pimpinan dan anggota DPRP lainnya.

Pjs MRP Toram Wambrauw mengatakan pihaknya datang ke DPRP untuk melakukan konsultasi terkait penyusunan tata tertib MRP yang baru. Sebab tata tertib MRP merupakan sebuah dokumen hukum yang didalamnya mengatur tentang fungsi dan tugas MRP yang mesti dijalankan.

Sebelum MRP mengadakan pertemuan dengan pihak DPRP. Menurut Toram, MRP terlebih dahulu mengadakan pertemuan khusus dengan Mendagri. Pertemuan ini guna mengklarifikasi hal-hal apa saja yang perlu disusun dalam Tatib MRP. ‘’Tatib ini sangat penting sebagai dasar dalam perjalanan MRP dipemerintahan Papua,’’ujar Toram.

Untuk itu, bila Tatib MRP sudah disusun maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi MRP dapat berjalan dengan sendirinya yang pada akhirnya semua tugas MRP dapat terselesaikan dengan hasil yang baik.

Pada frinsip kata dia, MRP berkeinginan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam hal keberadaan MRP dipemerintahan Papua. Apakah kedudukan MRP itu sendiri atau apakah MRP berkedudukan di ibukota Provinsi atau di kabupaten dan kota Provinsi.

Secara Yuris formal, menurut dia kedudukan MRP tersebut tepatnya berada diprovinsi Papua. Dengan demikian setiap Provinsi akan ada MRP. Itu sesuai dengan PP perdasus no 4 tahun 2010 tentang tata tertib MRP yang baru, kemudian menjadi dasar pemilihan anggota MRP yang baru bahwa di Provinsi Papua harus ada MRP disetiap Provinsi.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui pemerintahan Provinsi Papua lebih menekankan MRP supaya ada disetiap Provinsi Papua. Dengan hadirnya lembaga MRP tersebut dimasing-masing Provinsi kedepannya dapat membantu tugas dan kewajiban pemerintahan Papua.

Nah, sebelum MRP mensyahkan Tatib terlebih dahulu diadakan pertemuan persamaan persepsi dengan semua pihak supaya nantinya dapat bersama-sama dengan pemerintah Papua dan MRP menjalankan tugas pemerintahan sehingga apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apappun. Pada akhirnya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari keputusan tata tertib MRP. ‘’Jadi sekarang keputusan tata tertib MRP belum final hanya masih sebatas konsultasi dengan pihak DPRP,”pungkas Toram [ cr-62].

JAYAPURA [PAPOS]- Majelis Rakyat Papua [MRP] temui DPRP, Jumat [13/5] dalam rangka melakukan konsultasi penyusunan Tata tertib [Tatib] MRP dengan DPRP. Konon pertemuan ini dilakukan secara mendadak. Pertemuan ini antara MRP dan DPRP tertutup. Turut hadir ketua DPRP, Drs. Jhon Ibo, MM beserta unsure pimpinan dan anggota DPRP lainnya.

Pjs MRP Toram Wambrauw mengatakan pihaknya datang ke DPRP untuk melakukan konsultasi terkait penyusunan tata tertib MRP yang baru. Sebab tata tertib MRP merupakan sebuah dokumen hukum yang didalamnya mengatur tentang fungsi dan tugas MRP yang mesti dijalankan.

Sebelum MRP mengadakan pertemuan dengan pihak DPRP. Menurut Toram, MRP terlebih dahulu mengadakan pertemuan khusus dengan Mendagri. Pertemuan ini guna mengklarifikasi hal-hal apa saja yang perlu disusun dalam Tatib MRP. ‘’Tatib ini sangat penting sebagai dasar dalam perjalanan MRP dipemerintahan Papua,’’ujar Toram.

Untuk itu, bila Tatib MRP sudah disusun maka diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi MRP dapat berjalan dengan sendirinya yang pada akhirnya semua tugas MRP dapat terselesaikan dengan hasil yang baik.

Pada frinsip kata dia, MRP berkeinginan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam hal keberadaan MRP dipemerintahan Papua. Apakah kedudukan MRP itu sendiri atau apakah MRP berkedudukan di ibukota Provinsi atau di kabupaten dan kota Provinsi.

Secara Yuris formal, menurut dia kedudukan MRP tersebut tepatnya berada diprovinsi Papua. Dengan demikian setiap Provinsi akan ada MRP. Itu sesuai dengan PP perdasus no 4 tahun 2010 tentang tata tertib MRP yang baru, kemudian menjadi dasar pemilihan anggota MRP yang baru bahwa di Provinsi Papua harus ada MRP disetiap Provinsi.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui pemerintahan Provinsi Papua lebih menekankan MRP supaya ada disetiap Provinsi Papua. Dengan hadirnya lembaga MRP tersebut dimasing-masing Provinsi kedepannya dapat membantu tugas dan kewajiban pemerintahan Papua.

Nah, sebelum MRP mensyahkan Tatib terlebih dahulu diadakan pertemuan persamaan persepsi dengan semua pihak supaya nantinya dapat bersama-sama dengan pemerintah Papua dan MRP menjalankan tugas pemerintahan sehingga apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apappun. Pada akhirnya dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari keputusan tata tertib MRP. ‘’Jadi sekarang keputusan tata tertib MRP belum final hanya masih sebatas konsultasi dengan pihak DPRP,”pungkas Toram [ cr-62].

JAYAPURA [PAPOS]- Usulan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah dari provinsi Papua, yang muncul sejak beberapa tahun silam, sudah sampai di tangan pemerintah pusat, hanya saja pemekaran itu masih terkendala belum adanya persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Demikian dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino kepada wartawan di Jayapura, Rabu. Menurut dia, sesuai aturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, disebutkan kalau rencana pemekaran provinsi baru dari provinsi paling timur itu, harus atas rekomendasi MRP.

“Kita tahu kalau MRP sendiri belum memberi rekomendasi mereka kepada usulan pemekaran dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Itu yang membuat pembahasannya di DPR RI menjadi belum maksimal,” terang Paulus Sumino.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua selama dua periode dari partai Golkar itu menambahkan, sebenarnya pemekaran dua provinsi baru di Papua itu, sudah masuk dalam 20 daerah yang dibahas DPR RI. “Dalam priode MRP lalu, sampai lima tahun tidak ada persetujuan tentang dua provinsi ini. Intinya dua provinsi ini relative sudah memenuhi syarat lain-lain, tinggal menunggu rekomendasi MRP. Kita berharap MRP periode ini bisa melakukannya,” kata Paulus Sumino.

Menyinggung penilaiannya tentang kinerja MRP sendiri, dia katakan kalau lembaga ini baru pertama dan satu-satnya didunia serta baru satu kali periode sehingga lepas dari semua kekurangnya, harus bisa dianggap tahap pertama adalah belajar. “Periode kedua ini tentunya kita harapkan akan lebih baik lagi dan lebih focus dalam tugasnya, sesuai amanat UU Otsus,” paparnya.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Friday, 06 May 2011 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Usulan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah dari provinsi Papua, yang muncul sejak beberapa tahun silam, sudah sampai di tangan pemerintah pusat, hanya saja pemekaran itu masih terkendala belum adanya persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Demikian dikemukakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino kepada wartawan di Jayapura, Rabu. Menurut dia, sesuai aturan perundangan yang berlaku, khususnya Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, disebutkan kalau rencana pemekaran provinsi baru dari provinsi paling timur itu, harus atas rekomendasi MRP.

“Kita tahu kalau MRP sendiri belum memberi rekomendasi mereka kepada usulan pemekaran dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Tengah. Itu yang membuat pembahasannya di DPR RI menjadi belum maksimal,” terang Paulus Sumino.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua selama dua periode dari partai Golkar itu menambahkan, sebenarnya pemekaran dua provinsi baru di Papua itu, sudah masuk dalam 20 daerah yang dibahas DPR RI. “Dalam priode MRP lalu, sampai lima tahun tidak ada persetujuan tentang dua provinsi ini. Intinya dua provinsi ini relative sudah memenuhi syarat lain-lain, tinggal menunggu rekomendasi MRP. Kita berharap MRP periode ini bisa melakukannya,” kata Paulus Sumino.

Menyinggung penilaiannya tentang kinerja MRP sendiri, dia katakan kalau lembaga ini baru pertama dan satu-satnya didunia serta baru satu kali periode sehingga lepas dari semua kekurangnya, harus bisa dianggap tahap pertama adalah belajar. “Periode kedua ini tentunya kita harapkan akan lebih baik lagi dan lebih focus dalam tugasnya, sesuai amanat UU Otsus,” paparnya.[bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Friday, 06 May 2011 00:00